Glamor di Balik Makelar Judol: Rumah Tangga Jadi Mesin Cuci Uang Haram
Penulis
KOMPAS.com –
Di balik penggerebekan kasus judi
online
di lingkup Kementerian Komunikasi dan Digital (
Komdigi
), tersingkap cerita gila harta dan gaya hidup mewah yang mengalir dari praktik ilegal.
Uang haram dari situs-situs judi
online
bukan hanya mengalir ke para pelaku utama, melainkan juga menjelma dalam bentuk mobil-mobil mewah, tas-tas bermerek, gadget terbaru, hingga perhiasan emas dan berlian, yang semuanya menyelimuti kehidupan pribadi para terdakwa.
Dalam pusaran kasus ini, tidak hanya para pelaku yang menjadi pusat perhatian. Peran para istri, baik sebagai penerima manfaat maupun aktor aktif dalam pembelanjaan hasil kejahatan, turut disorot tajam dalam sidang dan penyelidikan aparat.
Bagaimana Peran Para Makelar dalam Kasus Judol?
Dalam skandal judi
online
(
judol
) yang menyeret nama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dua tokoh sentral yang menjadi sorotan adalah
Muhrijan
alias Agus dan Denden Imadudin Saleh.
Keduanya merupakan simpul dalam jaringan yang memperjualbelikan akses aman bagi situs-situs judi
online
agar lolos dari pemblokiran oleh Komdigi.
Muhrijan berperan sebagai makelar penghubung antara para agen judi
online
dengan oknum di Kominfo.
Sejak Maret 2024, ia menetapkan tarif Rp 10 juta per situs untuk para agen, serta memberikan Rp 8,5 juta dari setiap situs kepada oknum dalam institusi.
Uang dari para agen ia terima secara langsung, lalu didistribusikan ke berbagai pihak, salah satunya kepada istrinya sendiri,
Darmawati
.
Sementara Denden, seorang pegawai Komdigi, diduga menggunakan kewenangannya untuk mengamankan situs-situs judi dari pemblokiran.
Ia disebut berperan langsung sebagai pelindung, memanfaatkan status jabatannya untuk menjamin kelangsungan situs-situs ilegal.
Denden bahkan dijuluki “beking situs judol,” dengan gaya hidup yang berubah drastis sejak 2023.
Sejauh Mana Keterlibatan Istri Para Makelar Judol?
Dalam persidangan, Darmawati, istri Muhrijan, disebut aktif membelanjakan uang hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ia mengakui tidak mengetahui secara rinci sumber uang tersebut hingga penangkapan suaminya, tetapi pola belanjanya menunjukkan keterlibatan aktif dalam mengaburkan hasil kejahatan.
Jaksa menyebut, bahwa Darmawati bukan hanya penerima pasif, melainkan turut mengubah uang hasil kejahatan menjadi aset bernilai tinggi.
Di antara barang yang dibelinya, yakni tiga mobil mewah (BMW, Lexus, Fortuner), belasan perangkat elektronik, serta koleksi fesyen bermerek seperti tas Louis Vuitton, jam tangan Rolex, dan sandal Hermes. Ia juga mengoleksi 18 cincin emas dan berlian, tujuh kalung, serta aneka perhiasan lain.
Berbeda dengan Darmawati, Indah, istri dari Denden, justru memilih mundur sebagai saksi dalam persidangan suaminya.
Ketika diminta bersaksi di depan majelis hakim, Indah memilih keluar dari ruang sidang tanpa keterangan lebih lanjut.
Sejauh ini dari keterangan di pengadilan, Indah memang tampak tidak seperti Darmawati yang secara “liar” membelanjakan uang haram suaminya. Sebab, Denden-lah yang justru lebih menampakan diri dalam bergaya hidup mewah.
Namun, keputusannya mundur sebagai saksi, menyisakan pertanyaan besar terkait sejauh mana pengetahuannya terhadap aktivitas ilegal suaminya.
Dipakai untuk Apa Uang Haram Judi Online Komdigi?
Aliran uang dari praktik judi
online
ilegal di Komdigi sebagian besar berujung pada gaya hidup konsumtif. Baik Muhrijan maupun Denden menggunakan dana haram itu untuk membeli mobil, perhiasan, alat elektronik, dan mendanai aktivitas rekreasional yang mencolok.
Darmawati membelanjakan miliaran rupiah untuk tiga mobil mewah dan belasan barang fesyen kelas dunia.
Saat ditangkap, kepolisian menyita uang tunai senilai Rp2 miliar dan berbagai barang mewah. Bahkan, salah satu mobil atas namanya, Lexus, didaftarkan menggunakan plat istimewa “B 16 WT”.
Sementara Denden menunjukkan pola konsumsi yang serupa. Ia tercatat membeli Hyundai Creta, Ioniq 5, dan Mercedes Benz GLC-Class secara tunai.
Ia juga kerap bepergian ke luar negeri, menyumbangkan barang elektronik dan hewan kurban, hingga menjadi donatur utama dalam acara 17 Agustus di lingkungannya. Pamer kekayaan menjadi strategi sosial untuk menutupi asal usul kekayaannya yang mencurigakan.
Keluarga sebagai Simpul Pencucian Uang
Kasus-kasus ini menyingkap wajah baru dari kejahatan siber, yakni kolaborasi dalam keluarga.
Para suami memainkan peran sebagai operator atau makelar, sementara para istri bertindak sebagai pelaksana pencucian uang.
Skema ini tidak hanya memperlancar jalur keuangan ilegal, tetapi juga mempertebal kabut hukum yang menyelimuti aliran dana haram.
Dalam kasus Darmawati dan Muhrijan, relasi suami-istri dijadikan medium untuk mengamankan dan menyamarkan aset.
Sementara dalam kasus Denden, kehadiran istrinya yang memilih mundur sebagai saksi menandakan kemungkinan keterlibatan yang belum sepenuhnya terbuka ke publik.
Dengan nilai transaksi miliaran rupiah, barang mewah bertebaran, dan keterlibatan pegawai negara, skandal ini menjadi peringatan penting, bahwa perang terhadap judi
online
bukan hanya persoalan pemblokiran situs, tetapi juga membongkar jaringan personal keluarga di balik layar.
(Reporter: Achmad Nasrudin Yahya, Baharudin Al Farisi, Muhammad Daffa Aldiansyah | Editor: Faieq Hidayat)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kasus: kejahatan siber
-
/data/photo/2025/06/05/6841270303848.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Glamor di Balik Makelar Judol: Rumah Tangga Jadi Mesin Cuci Uang Haram Megapolitan
-

Haji Canggih, Lebih Aman Tapi Kurang Privat dan Khusyuk?
Jakarta –
Pada awal Juni, lebih dari satu juta jamaah telah tiba di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah Haji tahunan. Pada bulan haji tahun ini, jemaah haji di Mekkah bisa bertanya tentang panduan praktik keagamaan kepada Al Fatwa Robot.
Al Fatwa adalah robot hasil inovasi kecerdasan buatan yang didesain untuk membantu para jemaah haji dalam menjawab pertanyaan mereka terkait ajaran Islam. Ada pula teknologi baru lainnya, yakni drone yang bisa mendeteksi legalitas jemaah haji. Kemajuan teknologi di Mekkah hari ini telah jauh berkembang dibanding berabad-abad lalu ketika mobil menjadi produk teknologi paling canggih yang digunakan oleh para jemaah haji.
Bisa dikatakan bahwa momen ibadah haji adalah salah satu pertemuan skala terbesar di dunia. Ibadah tersebut wajib dilakukan sekali oleh kelompok muslim dewasa. Tahun ini, ibadah haji pada bulan haji akan dimulai pada 4-9 Juni di Saudi Arabia. Jumlah peserta pada tahun ini sekitar dua juta jemaah yang berasal dari 180 negara.
Namun, keberlangsungan ibadah haji, bukan tanpa masalah. Lebih dari 1.300 jemaah haji meninggal akibat cuaca ekstrem tahun lalu. Korban tewas setelah berjalan hingga 65 kilometer per hari di bawah suhu udara 40-50 derajat Celsius. Di samping itu, ada pula kasus kebakaran, protes, bunuh diri, bangunan runtuh, dan penyakit menular. Sementara permasalahan yang kerap ditemukan adalah jemaah yang tersesat dan mengalami gangguan kesehatan.
Oleh karena itu, pihak otoritas Arab Saudi memutuskan memanfaatkan inovasi teknologi dalam mengelola keramaian dan pelayanan bagi jemaah. Tahun ini Arab Saudi menggunakan drone, kecerdasan buatan, dan teknologi pemindai wajah untuk memastikan hanya jemaah haji legal yang diizinkan masuk ke kawasan ibadah.
Sebagian besar jemaah haji yang meninggal tahun lalu adalah jemaah yang tidak memiliki izin resmi beribadah. Sehingga mereka tidak bisa mengakses tenda tempat beristirahat yang dilengkapi pendingin ruangan.
Apakah teknologi tinggi bisa menjamin keamanan?
Situs Nusuk Arab Saudi memungkinkan jemaah haji untuk menjadwalkan kunjungan ke berbagai lokasi ibadah. Situs Nusuk akan mendata kartu identitas elektronik dari jemaah haji. Jemaah haji diberi gelang pintar yang menyimpan informasi rencana perjalanan, kondisi kesehatan, akomodasi, keuangan, dan data diri para pendaftar.
Teknologi terbarukan lain yang dilansir dalam bulan haji tahun ini adalah robot pemandu yang akan melayani jemaah ketika berkunjung di berbagai lokasi. Robot tersebut bisa membagikan air, Al-Quran, bahkan memberikan masukan dalam 11 bahasa. Pihak otorita Arab Saudi juga merenovasi jalan demi kenyamanan para peziarah. Bahan busana haji juga dibuat dengan material yang lebih canggih yang bisa meredam suhu hingga dua derajat Celsius.
Semua teknologi dan fitur pengawasan yang canggih ini didesain untuk mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan jemaah. Namun, kecanggihan teknologi juga memunculkan kekhawatiran terkait keamanan data, pengawasan negara, dan potensi kejahatan siber.
“Jemaah haji wajib beradaptasi dengan semua inovasi ini. Bila tidak, maka tidak akan diizinkan menunaikan ibadah haji,” kata Zeinab Ismail, peneliti dan editor di SMEX, organisasi hak digital yang berbasis di Lebanon. “Kebijakan soal teknologi baru ditambah undang-undang perlindungan data pribadi Arab Saudi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan standar internasional dan masih banyak celah, meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data jemaah.”
Pihak otorita Arab Saudi berpendapat bahwa jaminan keamanan data pribadi harus diutamakan.
“Terlepas dari (alasan pembenaran pemerintah Saudi), yang paling saya khawatirkan, dan terlepas dari teknologinya sendiri, adalah fakta bahwa teknologi ini diterapkan di negara dengan penegakan hukum yang lemah, tanpa transparansi, serta tanpa akuntabilitas [negara],” kata Marwa Fatafta, direktur kebijakan untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Access Now, organisasi hak digital internasional.
Dalam wawancaranya dengan DW, Fatafta menyatakan bahwa akan sulit untuk mengaudit masalah-masalah dari teknologi ini dan lebih sulit lagi bagi individu untuk mempertanyakan kebermanfaatannya.
“Untuk orang-orang yang menjalankan ibadah haji, mereka tidak bisa menolak dan bilang, ‘Saya tidak mau memberikan data biometrik,” lanjutnya. “Jadi, dalam konteks yang lebih luas, hal ini membuka peluang besar bagi penyelewengan.”
“Kontak kami?”
Ketika membaca syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi Nusuk, tidak ada informasi yang jelas soal berapa lama data pribadi para jamaah tersimpan. Ketentuan-ketentuannya bahkan nampak bertolak belakang satu sama lain. DW telah mengirim email ke Kantor Manajemen Data Nasional Arab Saudi dan Otoritas Data dan AI Saudi untuk meminta informasi lebih lanjut terkait hal ini.
Namun, tidak ada tanggapan sampai naskah ini diterbitkan. Sementara itu, email lain yang DW kirim, terpental dengan keterangan: ‘Kotak masuk penerima penuh.’
Sejak 2023, Arab Saudi memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Namun, seperti yang disampaikan oleh Ismail, ‘kerangka hukum yang ada… memungkinkan undang-undang untuk disalahartikan atau dimanipulasi dengan cara yang mungkin lebih menguntungkan kepentingan negara dibandingkan hak asasi manusia.’
Ini bukan sebatas persoalan potensi penyalahgunaan data jutaan jamaah oleh otoritas lokal. Ketergantungan besar terhadap teknologi dalam memantau dan mengendalikan jamaah haji juga secara garis besar meningkatkan kerentanan. Akan ada semakin banyak celah bagi peretas untuk menyerang sistem. Pada kenyataannya, Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya sudah menjadi korban terbesar dari kejahatan siber.
Motawif, platform pertama pendaftaran jamaah haji, dikelola oleh perusahaan swasta yang kemudian mengirimkan spam kepada pengguna. Pada 2022, Nusuk yang dikelola negara menggantikan platform tersebut. Setahun kemudian, pakar keamanan siber menemukan bahwa data yang dikirimkan ke Nusuk dijual di situs ilegal yang memperdagangkan hasil curian data pribadi.
Kurang spiritual, lebih “berteknologi”
Teknologi baru ini juga membawa kekhawatiran lain: Apakah semua kecanggihan ini akan mengurangi makna spiritual ibadah Haji yang hanya terjadi sekali seumur hidup?
Studi dari para peneliti di University of Central Lancashire, Inggris pada 2018 menunjukkan kemungkinan tersebut.
Responden jemaah mengeluhkan perilaku beberapa orang yang berswafoto di tempat suci, berbicara di telepon saat melakukan ritual, dan berperilaku seperti turis ketimbang peziarah. “Ponsel pintar adalah iblis keempat dalam Haji,” kata salah satu responden, merujuk pada ritual yang melibatkan tiga representasi iblis.”
Beberapa orang bahkan mengeluhkan bahwa teknologi membuat perjalanan ibadah haji menjadi terlalu mudah.
Jika dulu para jamaah berjalan di antara tempat-tempat suci, sekarang mereka bisa menaiki kereta cepat. Jika sebelumnya mereka tinggal di tenda sederhana, sekarang mereka menginap di 10.000 tenda ber-AC yang tahan api.
“Sejak ibadah Haji menjadi “berteknologi tinggi”, pengalaman spiritual fundamental para jamaah tampaknya berubah menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan “pengalaman siber”,” demikian yang tertulis di penelitian tersebut. Secara tradisional, Haji bicara tentang kesederhanaan, kemurnian spiritual, dan pujian kontemplatif; tutur para peneliti asal Inggris.
Seperti halnya teknologi digital lainnya, mereka menyimpulkan bahwa teknologi tinggi dalam pelaksanaan Haji memiliki manfaat sekaligus kelemahan.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Joan Rumengan
Editor: Prita Kusumaputri
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5229371/original/032347600_1747917318-IMG_1075.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bayang-Bayang Sisi Gelap AI dan Upaya Polisi untuk Menanganinya – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Seiring pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau dikenal dengan Artificial Intelligence (AI), muncul pula ancaman baru yang tak kalah nyata.
Teknologi seperti deepfake dan swapface menjadi senjata baru bagi pelaku kriminal. Mereka bukan hanya mencuri data, tapi juga memanipulasi identitas yang sulit dibedakan dengan aslinya.
Di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Kombes Pol Ade Ady Syam Indradi selaku Kabid Humas menyandarkan tubuhnya di kursi. Dia membuka catatan kasus siber yang masuk selama enam bulan pertama 2025.
Tercatat ada 944 laporan yang masuk dalam enam bulan pertama di tahun 2025, dua di antaranya secara eksplisit melibatkan AI.
“Terhadap AI ada 2 Laporan Polisi di mana korbannya adalah bank yang digunakan oleh pelaku untuk mendaftar rekening,” kata Ade Ary dalam keteranganya kepada Liputan6.com, Selasa (3/6/2025).
Ade Ary menyebutkan penyidik mengandalkan teknologi khusus untuk membongkar kejahatan-kejahatan semacam ini, salah satunya dengan metode digital forensic.
Namun, hingga kini, belum ditemukan fakta laporan penipuan yang secara langsung berkaitan dengan AI.
“Perkara penipuan paling banyak dengan menggunakan social engineering, belum didapatkan fakta terkait AI. Terkait dengan kejahatan penipuan online sebanyak 71 persen,” ucap dia.
Fenomena ini menandai babak baru dalam dunia kejahatan siber. Beberapa bentuk teknologi AI telah teridentifikasi digunakan dalam kasus-kasus penipuan. Dua di antaranya adalah deepfake dan swapface yang menjadi primadona bagi para penipu.
“Deepfake adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan (AI), khususnya machine learning dan deep learning, untuk memanipulasi atau mengganti wajah, suara, atau gerakan seseorang dalam gambar, video, atau audio sehingga terlihat dan terdengar seperti asli,” ucap dia.
“Swapface adalah proses atau teknologi untuk menukar wajah seseorang dengan wajah orang lain dalam gambar atau video, sehingga wajah satu orang terlihat seperti berada di tubuh orang lain,” sambung dia.
Teknologi ini biasanya dipakai dalam sejumlah modus penipuan online.
“Penipuan online. Yang paling banyak adalah dengan modus operandi pekerjaan online, investasi bodong dan penipuan terkait pinjol,” ucap dia.
-

Profil Frederik Kalalembang, Pensiunan Pati Polri di Komisi I DPR RI
Jakarta, Beritasatu.com – Frederik Kalalembang adalah seorang pensiunan perwira tinggi (pati) Polri yang kini menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI. Ia dikenal luas bukan hanya karena karier panjangnya di institusi kepolisian, tetapi juga karena kiprahnya di dunia politik dan advokasi masyarakat.
Nama Frederik Kalalembang kembali mencuat setelah berhasil meraih kursi DPR RI melalui Partai Demokrat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III. Berikut profil lengkapnya!
Sosok Frederik Kalalembang
Frederik Kalalembang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 30 Oktober 1963. Ia menikah dengan Apriana Christine Tangyong dan dikaruniai tiga orang anak.
Frederik merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1988. Pendidikan militernya menjadi fondasi penting dalam perjalanan kariernya sebagai pati Polri.
Karier Panjang di Kepolisian
Perjalanan karier Frederik Kalalembang di kepolisian berlangsung lebih dari tiga dekade. Ia pernah bertugas di berbagai daerah mulai dari Sangihe Talaud, Tangerang, Grobogan, hingga Kalimantan Timur.
Berbagai posisi strategis pernah diembannya seperti wakapolres, dirpolair, hingga deputi kebijakan dan strategi di Bakamla. Salah satu pencapaian tertingginya adalah saat dilantik sebagai inspektur jenderal Polisi pada tahun 2018.
Frederik juga dikenal sebagai salah satu pati Polri yang memiliki keahlian dalam bidang keamanan laut dan kerjasama strategis antarlembaga. Ia pernah menjabat sebagai kepala unit penindakan hukum di Bakamla dan menjadi analis kebijakan utama bidang polair Baharkam Polri sebelum akhirnya pensiun pada Oktober 2022.
Kiprah Pascakepolisian: Advokat dan Ketua IkaTNus
Setelah pensiun, Frederik Kalalembang mendirikan firma hukum Duta Keadilan dan memimpin firma hukum JFK. Ia aktif dalam dunia advokasi, khususnya untuk warga Toraja, termasuk dalam isu-isu agraria dan lingkungan.
Pada 1 Oktober 2022, ia mendirikan dan menjabat sebagai ketua umum Ikatan Keluarga Toraja Nusantara (IkaTNus), wadah yang memperjuangkan kepentingan masyarakat Toraja di seluruh Indonesia.
Terpilih Jadi Anggota DPR RI
Frederik Kalalembang mencalonkan diri dalam Pemilu 2024 dari Partai Demokrat untuk Dapil Sulawesi Selatan III. Ia berhasil memperoleh 51.664 suara dan resmi dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024.
Saat ini, ia duduk di Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan intelijen. Frederik juga sempat menjadi penguji calon pimpinan KPK di Komisi III.
Di DPR RI, khususnya Komisi I, Frederik Kalalembang aktif menyuarakan isu-isu penting seperti pemberantasan judi daring. Ia mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk menertibkan peredaran kartu SIM prabayar demi mencegah kejahatan siber.
-

Apple App Store Cegah Penipuan Rp 145 Triliun
Jakarta –
Apple mengungkapkan bahwa App Store berhasil mencegah transaksi penipuan senilai lebih dari USD 9 miliar (Rp145 triliun) dalam lima tahun terakhir. Angka ini mencakup USD 2 miliar (Rp32 triliun) yang dihadang sepanjang 2024 saja, berdasarkan laporan analis penipuan tahunan perusahaan.
Sejak diluncurkan pada 2008, App Store menjadi platform terpercaya bagi 813 juta pengunjung mingguan dan ribuan pengembang global. Keberhasilan ini didukung oleh investasi berkelanjutan dalam sistem keamanan canggih, termasuk teknologi pembayaran dan deteksi aktivitas mencurigakan di 175 negara.
Namun, menjaga benteng digital ini dari gempuran penipu bukanlah pekerjaan mudah. Apple mengakui bahwa pelaku kejahatan siber terus berevolusi, mengembangkan taktik licik mulai dari aplikasi pencuri data pribadi hingga skema pembayaran palsu yang merugikan pengguna.
Untuk itu, Apple mengerahkan tim khusus dari berbagai divisi untuk bekerja secara komprehensif mendeteksi, menyelidiki, dan membasmi aktivitas berbahaya sebelum sempat menjangkau pengguna.
Salah satu garda terdepan Apple adalah infrastruktur antipenipuan akun yang kuat. Sepanjang tahun 2024, lebih dari 146.000 akun pengembang nakal ditutup karena masalah penipuan. Selain itu, Apple juga menolak 139.000 pendaftaran pengembang baru yang mencurigakan, memutus potensi ancaman sejak di depan pintu.
Dari sisi pengguna, lebih dari 711 juta upaya pembuatan akun pelanggan baru ditolak dan hampir 129 juta akun pelanggan yang ada dinonaktifkan tahun lalu karena terindikasi berisiko, termasuk yang terlibat dalam spamming atau manipulasi peringkat dan ulasan di App Store.
Peninjauan aplikasi di App Store Foto: Apple
Perlindungan Apple tak hanya berhenti di dalam ekosistemnya. Perusahaan ini juga aktif memburu perangkat lunak berisiko yang didistribusikan melalui penyedia bajakan. Pada tahun 2024, lebih dari 10.000 aplikasi tidak resmi, termasuk malware, aplikasi pornografi, judi, hingga versi bajakan dari aplikasi resmi, berhasil dideteksi dan diblokir dari penyedia ilegal tersebut.
Langkah ini sekaligus melindungi pengembang agar karya mereka tidak dikloning atau disalahgunakan. Bahkan, hanya dalam sebulan terakhir, Apple telah menggagalkan hampir 4,6 juta upaya instalasi aplikasi ilegal dari luar App Store.
Proses peninjauan aplikasi menjadi benteng krusial lainnya. Sebelum sebuah aplikasi bisa diunduh, tim App Review Apple, yang rata-rata meninjau hampir 150.000 pengajuan setiap minggu, akan melakukan pemeriksaan ketat berdasarkan Pedoman App Review.
Tahun lalu, upaya ini membantu lebih dari 220.000 pengembang memublikasikan aplikasi perdana mereka. Namun, dari lebih dari 7,7 juta pengajuan yang ditinjau pada 2024, lebih dari 1,9 juta di antaranya terpaksa ditolak karena gagal memenuhi standar keamanan, keandalan, privasi, atau terindikasi penipuan.
Tim App Review Apple kerap menemukan berbagai taktik licik pengembang nakal. Sebagai contoh, pada tahun 2024, lebih dari 37.000 aplikasi dihapus karena aktivitas penipuan. Ada pula yang mencoba menyembunyikan fitur berbahaya yang baru aktif setelah lolos review, di mana lebih dari 43.000 pengajuan semacam ini ditolak.
Tak kurang dari 320.000 pengajuan ditolak karena meniru aplikasi lain, menyebar spam, atau menyesatkan pengguna. Praktik “bait-and-switch”, di mana aplikasi tampak aman namun menyembunyikan risiko, juga ditindak tegas dengan penghapusan lebih dari 17.000 aplikasi tahun lalu. Pelanggaran privasi, seperti akses data tanpa izin, juga menjadi alasan penolakan 400.000 pengajuan aplikasi di 2024.
Integritas App Store turut dijaga dari manipulasi peringkat dan ulasan. Pada tahun 2024, Apple memproses lebih dari 1,2 miliar peringkat dan ulasan, dan berhasil menghapus lebih dari 143 juta yang terbukti palsu. Di periode yang sama, lebih dari 7.400 aplikasi ditendang dari daftar App Store dan hampir 9.500 aplikasi penipu diblokir dari hasil pencarian, demi menjaga persaingan yang adil bagi pengembang jujur.
Penipuan yang ditemukan Apple di 2024 Foto: Apple
Di sektor pembayaran, Apple juga tak kalah galak. Selain kontribusi pada angka pencegahan penipuan Rp32 triliun di 2024, perusahaan ini sangat serius menangani penipuan kartu kredit. Fitur seperti Apple Pay dirancang agar nomor kartu tidak pernah tersimpan di perangkat pengguna atau server Apple, dan tidak pernah dibagikan ke pengembang.
Tahun lalu, Apple mengidentifikasi hampir 4,7 juta kartu kredit curian dan memblokir lebih dari 1,6 juta akun dari transaksi lebih lanjut. Teknologi pembayaran canggih seperti Apple Pay dan StoreKit, yang digunakan oleh lebih dari 420.000 aplikasi, memberikan lapisan keamanan ekstra bagi pengguna saat bertransaksi.
(afr/afr)
-

Aplikasi Investasi Kena Serangan Siber, Transaksi Saham NH Korindo Lumpuh
Jakarta –
Aplikasi investasi milik PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, Naik Mobile, tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham sejak 19 Mei 2025 hingga saat ini. Sebelumnya, NH Korindo juga telah mengumumkan gangguan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan.
Mengutip unggahan resmi akun Instagram NH Korindo @nhsekuritas, kegiatan transaksi mulanya akan berlangsung terbatas pada Senin (26/5/2025) kemarin. Namun saat ini, aplikasi tersebut belum beroperasi normal.
Dalam pengumuman tersebut, NH Korindo menyebut, pelemahan aplikasi itu terjadi akibat serangan siber. Sehingga, Manajemen perlu melakukan penginputan data ulang ke sistem aplikasi tersebut.
“Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini tim NH Korindo masih terus melakukan pemulihan dan menginput ulang data ke sistem NAIK yang terdampak selama periode serangan kejahatan siber. Proses ini merupakan bagian penting dari persiapan menuju pemulihan operasional secara penuh,” tulis Manajemen NH Korindo dalam unggahan resmi Instagramnya, dikutip Selasa (27/5/2026).
Sesuai ketentuan regulator, Manajemen NH Korindo diwajibkan untuk menyelesaikan pengujian dan mock testing sebelum mengoperasikan kembali aplikasi Naik secara normal. Adapun tahap pengujian juga disebut telah dilakukan sejak Sabtu (27/5/2025).
“NH korindo mengupayakan segala bentuk perbaikan dan normalisasi sistem agar dapat kembali beroperasi seperti semula. Saat ini seluruh tim NH Korindo berusaha keras semaksimal mungkin agar sistem dapat digunakan secara normal secepatnya, apabila terdapat update mengenai hal tersebut akan kami informasikan kembali,” imbuhnya.
“Dengan demikian, kegiatan transaksi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 masih akan berlangsung terbatas seperti kondisi pada tanggal 19-23 Mei 2025. Mohon maaf atas ketidaknyaman ini,” pungkasnya.
Dalam kolom komentar unggahan tersebut, ada banyak nasabah yang mengeluhkan gangguan tersebut. Tak sedikit juga nasabah yang hendak memindahkan investasinya ke sekuritas lain.
“Pagi ini WhatsApp official NH Korindo centang 1.. saya mau pindahin saham.. minta nomor selesnya,” tulis pengguna Instagram @h************a, Selasa (27/5/2025).
“Dari pemberitahuan by email disebutkan hanya ‘hari Senin 26 Mei masih berlangsung terbatas seperti kondisi tanggal 19-23 Mei’, Selasa-Rabu tidak disebutkan. Berharap mudah-mudahan besok sudah normal,” tulis pengguna Instagram @m******h.
(rrd/rrd)
-

Pemilik HP Android Suka Abaikan 5 Peringatan Google Ini
Jakarta, CNBC Indonesia – Google terus berupaya memberikan keamanan pada para pemilik HP Android. Sayang sejumlah peringatan yang diberikan diabaikan oleh para pengguna.
Peringatan biasanya dikeluarkan saat pengguna ponsel berada dalam kondisi berbahaya. Misalnya saat masuk ke situs berbahaya atau penipuan yang dikenal sebagai situs phishing atau malware.
Pelaku berusaha mencuri dan mengakses informasi korban melalui situs berbahaya. Biasanya informasi tersebut akan dijual kepada pihak lain.
Namun yang terjadi banyak pengguna ponsel Android memilih mengabaikan peringatan keras yang diberikan Google padahal jelas-jelas aktivitas yang dilakukan berbahaya.
Jadi penting untuk memperhatikan tiap peringatan yang dikeluarkan Google. Karena hal tersebut bisa menyelamatkan diri dari serangan keamanan yang dilakukan pelaku kejahatan siber.
The Sun mencatat lima peringatan yang kerap diabaikan pengguna:
“The site ahead contains malware” artinya website yang dikunjungi akan menginstall software berbahaya alias malware ke komputer
“Deceptive site ahead”, artinya website tersebut kemungkinan adalah phishing
“Suspicious site”, peringatan ini diberikan saat website yang dikunjungi mencurigakan dan kemungkinan berbahaya
“The site ahead contains harmful programs”, yakni website akan membuat pengguna menginstall program bermasalah saat menggunakan internet
“This page is trying to load scripts from unauthenticated sources”, bisa jadi website yang Anda kunjungi berbahaya.Instal aplikasi
Praktik sideloading sering jadi perdebatan. Kaitannya adalah mengenai keamanan pengguna itu sendiri.
Sebagai informasi, sideloading adalah aktivitas mengunduh aplikasi di luar toko aplikasi resmi Play Store maupun App Store. Bukan hanya aplikasi yang siap dipakai, namun juga versi beta yang belum resmi dipublikasikan.
Bagi mereka yang setuju, sideloading disebut dapat mendukung developer independen yang enggan terikat dengan sistem aplikasi resmi. Sebaliknya, ada masalah keamanan terkait praktik ini.
Apple dan Google juga pandangan berbeda. Apple melarang aktivitas sideloading digunakan dan Google bertindak sebaliknya.
Namun belum lama ini, CEO Google Sundar Pichai memberikan peringatan soal bahasa sideloading. Menurutnya aktivitas itu berbahaya dan berisiko tinggi terkena malware.
Pernyataan itulah yang digunakan Apple untuk melarang penggunaan sideloading. Sebab Google dirasa tahu bahayanya menggunakan aplikasi dari hasil tersebut.
(dem/dem)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5228056/original/089400900_1747839832-Depositphotos_568965762_L.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Penipuan Berkedok Kartu Fisik Masih Berkeliaran di Medsos, Ini Cara Antisipasi Biar Nggak Jadi Korban – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Jumlah pengguna e-wallet yang meningkat signifikan, menandakan masyarakat semakin terbuka terhadap transaksi digital. Fenomena ini tidak hanya didorong kemudahan dan kecepatan bertransaksi, tetapi juga semakin menjamurnya merchant yang menerima pembayaran non-tunai. Namun, di balik pertumbuhan pengguna e-wallet, ancaman kejahatan siber seperti penipuan dan phising juga turut meningkat.
Salah satu modus yang sering kali mengecoh pengguna adalah penipuan penawaran kartu fisik DANA. Padahal, aplikasi dompet digital DANA tidak pernah mengeluarkan kartu fisik.
Pelaku kejahatan memanfaatkan ketidaktahuan pengguna tentang layanan resmi DANA. Modus penipuan biasanya diawali dengan penawaran menggiurkan seperti iming-iming diskon besar, cashback menarik, hingga akses ke fitur premium. Penawaran tersebut dikirim melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pesan singkat, media sosial, atau bahkan panggilan telepon.
Untuk menyakinkan korban, pelaku menggunakan logo dan identitas DANA palsu. Dalam pesan tersebut, pelaku mengarahkan korban untuk mengisi form pengajuan kartu fisik melalui tautan palsu yang dirancang menyerupai situs resmi. Korban diminta memasukkan data pribadi seperti nomor DANA, nomor telepon, KTP bahkan PIN. Data inilah yang kemudian disalahgunakan pelaku untuk mengakses dan menguras saldo akun korban.
Oleh karena itu, penting banget selalu waspada dan tidak mudah tergiur penawaran atau informasi dari pihak yang mengaku-ngaku DANA. Apalagi DANA sendiri tidak pernah menerbitkan kartu fisik dalam bentuk apapun. Jadi, kalau ada pesan penawaran kartu fisik DANA sudah pasti penipuan. Lantas, langkah apa yang dilakukan bila mendapatkan pesan penawaran kartu fisik DANA?
Cara Proteksi Diri dari Modus Penipuan Kartu Fisik
Biar gak kena Jebakan Badman yang satu ini, pengguna harus Monitor, Konfirmasi & Lapor. Karena DANA memang tidak pernah menerbitkan kartu fisik.
MONITOR: Pengguna DANA harus menyadari jika ada oknum yang menghubungi dan bertindak mencurigakan, seperti menawarkan kartu fisik DANA. Jangan tergiur dengan promo atau penawaran spesial yang diberikan.
KONFIRMASI: Periksa kembali aktivitas mencurigakan tersebut apakah benar dari sumber terpercaya. Agar semakin yakin, pengguna bisa melakukan konfirmasi dengan copy nomor, link, atau sosial media yang menawarkan kartu fisik DANA dan paste di fitur yang ada di DANA Protection, di aplikasi DANA. Nantinya, pengguna bisa mengetahui asli atau palsunya nomor, link, atau sosial media tersebut.
LAPOR: Laporkan oknum penipuan yang menghubungi. Pengguna bisa mengirimkan laporan melalui fitur DANA Protection. Nantinya, pengguna akan langsung dihubungkan dengan layanan dari Komdigi.
Maraknya kasus penipuan dan phising mendorong DANA untuk meningkatkan edukasi kepada para pengguna lewat campaign #AwasJebakanBadman dengan Monitor, Konfirmasi & Lapor. Supaya memiliki kebiasaan aman menggunakan dompet digital, pengguna juga bisa menerapkan tips di bawah ini.
Abaikan iklan kartu fisik DANA karena itu penipuan.
Jangan asal klik link atau isi form yang mengatasnamakan kartu fisik DANA.
Jangan download & install aplikasi DANA dari link yang dibagikan di grup pesan instan, seperti WhatsApp, Telegram & lainnya.
Selalu rahasiakan PIN & Kode OTP kamu, jangan pernah dibagikan ke siapa pun termasuk DANA.
Segera ganti PIN jika terlanjur mengklik link tidak jelas, atau terlanjur membagikan PIN & Kode OTP.
Akun resmi media sosial DANA Cuma yang bercentang biru. Jangan terkecoh akun serupa lainnya.Selalu waspada terhadap modus penipuan yang semakin canggih dan tingkatkan literasi digital. Ayo gunakan DANA secara cerdas dan aman! Selalu verifikasi setiap transaksi, aktifkan fitur keamanan, dan laporkan aktivitas mencurigakan.
Download DANA sekarang dan rasakan kemudahan transaksi digital yang cepat, aman, dan bebas drama.
(*)
-

Warkop Terselubung di Ponorogo Ditutup, DPRD Desak Satpol PP Berantas Prostitusi Online
Ponorogo (beritajatim.com) – Langkah tegas Satpol PP Ponorogo dalam menutup warung kopi (warkop) yang disalahgunakan untuk praktik prostitusi terselubung, mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. Dia menyebut upaya tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi penyakit masyarakat yang berpotensi menyebarkan HIV/AIDS di Bumi Reog.
Dalam beberapa pekan terakhir, Satpol PP bersama tim gabungan telah menutup belasan warkop di Desa Demangan, Kecamatan Siman, serta puluhan lainnya di kawasan Pasar Janti, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan.
“Kami apresiasi kinerja ini. Tapi saya ingatkan, jangan berhenti di sini,” kata Dwi Agus, Jumat (16/5/2025).
Menurutnya, penutupan tempat-tempat itu harus menjadi langkah awal dari agenda besar. Yakni menjadikan Ponorogo sebagai kabupaten yang sehat dan bebas dari praktik prostitusi yang terselubung. Politisi dari PKB itu menilai, masih banyak lokasi lain yang harus disisir karena wilayah Ponorogo mencakup 21 kecamatan yang berpotensi menjadi titik penyebaran penyakit sosial.
“Yang dilakukan selama ini bagus, tapi harus rutin. Jangan hanya reaktif,” ungkapnya.
Dia pun menyinggung kasus di Desa Demangan yang mencatat belasan penjaga warung terdeteksi HIV, sebagai fenomena gunung es, indikasi bahwa kasus sebenarnya jauh lebih banyak dari yang terungkap.
Dwi Agus menekankan pentingnya tracing sebagai bagian dari langkah preventif. Ia mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk menggandeng berbagai elemen dalam mendeteksi dan menangani penyebaran HIV di lokasi-lokasi rawan.
“Yang sudah ketahuan terinfeksi HIV, harus benar-benar diurus. Diberi pendampingan, pengobatan, dan pengawasan. Tempat-tempat yang ditutup itu juga harus terus dipantau agar tidak muncul kembali,” tegasnya
DPRD Ponorogo juga menyebut tantangan baru yang muncul dalam wujud praktik prostitusi berbasis digital. Dwi Agus menyarankan Satpol PP agar tidak hanya fokus pada penertiban konvensional, tetapi juga aktif membangun koordinasi dengan kepolisian, khususnya divisi cyber.
“Sekarang ini banyak praktik prostitusi yang beralih ke ranah daring. Satpol PP harus gandeng kepolisian, khususnya yang menangani kejahatan siber. Jangan sampai kecolongan,” pintanya.
Dia juga meminta agar pengawasan terhadap tempat hiburan malam (THM) dan penginapan baru diperketat. Menurutnya, tempat-tempat tersebut berpotensi menjadi lokasi baru bagi praktik-praktik menyimpang, jika tidak segera dipantau.
“Ponorogo harus bersih. Dan itu butuh kerja bersama: eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum,” pungkasnya. [end/aje]
