Xcloud.id

Kasus: kejahatan siber

  • Disdukcapil DKI ingatkan warga berhati-hati penipuan aktivasi IKD

    Disdukcapil DKI ingatkan warga berhati-hati penipuan aktivasi IKD

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dengan adanya penipuan yang mengatasnamakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mengingat proses aktivasi IKD hanya dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka.

    Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa upaya penipuan tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi pejabat internal Dukcapil pun disasar oleh penipu.

    Denny mengungkapkan bahwa terdapat pejabat kepala bidang di Dukcapil pernah dihubungi pelaku yang mengaku sebagai staf humas kecamatan.

    “Memang marak penipuan terkait aktivasi IKD ini, bahkan terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Maraknya penipuan tersebut, membuat Dirjen Dukcapil Kemendagri mengeluarkan surat edaran sejak 5 Juni lalu untuk mengimbau masyarakat agar jangan ada komunikasi pribadi seperti telepon, SMS, atau pesan WhatsApp untuk aktivasi IKD.

    Menurut dia, aktivasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dukcapil melalui pertemuan langsung, termasuk program jemput bola yang bekerja sama dengan pengurus RT/RW.

    “Kami datang langsung, mengumpulkan warga di satu lokasi, lalu aktivasi dilakukan oleh petugas kami secara resmi. Ini adalah upaya untuk melindungi data masyarakat dari kejahatan siber,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nuchbatillah mengungkapkan pernah menjadi target penipuan pada 2 Agustus lalu.

    Saat itu, seseorang yang mengaku dari layanan Dukcapil Terpadu meneleponnya.

    “Ada enam kali panggilan tak terjawab. Saat saya angkat, dia mengaku dari Jakarta Pusat. Ketika saya tanya nama Kasudinnya, jawabannya salah. Saya langsung tahu, Anda ini penipu,” katanya.

    Ia pun meminta Dinas Dukcapil untuk meningkatkan sosialisasi secara lebih luas dan masif agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Modus Scam & Spam Kian Variatif, Literasi Digital Jadi Makin Penting

    Modus Scam & Spam Kian Variatif, Literasi Digital Jadi Makin Penting

    Jakarta –

    Penipuan dan spam digital semakin marak, mengancam keamanan data dan finansial masyarakat. Diperlukan kewaspadaan ekstra dan literasi digital yang kuat agar kita tidak menjadi korban modus kejahatan siber yang kian canggih.

    Tahun 2024 silam, hasil Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tercatat di angka 43,34, naik tipis sebesar 0,16 dari tahun sebelumnya. Pilar ‘Keterampilan Digital’ mencatat skor 58,25, tetapi ‘Pemberdayaan’ masih stagnan di angka 25,68. Artinya, masih banyak masyarakat yang tahu cara menggunakan teknologi, tapi belum sadar bagaimana melindungi dirinya di dunia maya.

    Perlu dicatat, penipuan digital tidak hanya menyasar kelompok usia lanjut. Anak muda juga rentan, terutama yang aktif di dunia maya tapi belum memahami risiko keamanan digital. Padahal, merekalah yang seharusnya jadi garda depan perlindungan data pribadi.

    Forum Youth 20 (Y20) bahkan mendorong pemuda untuk berperan aktif dalam transformasi digital yang aman dan etis. Dari sektor kesehatan, ekonomi hingga tata kelola pemerintahan, anak muda dipandang sebagai pendorong utama perubahan.

    “Pemberdayaan pemuda harus berada di pusat perumusan kebijakan. Seiring dengan bagaimana kita bergerak menuju pemulihan dan menciptakan masa depan yang lebih adil untuk semua,” ujar Senior Technology Advisor Bank Dunia, Lesly Goh, dikutip dari indonesia.go.id

    Di tengah maraknya scam dan spam, masyarakat diminta untuk tidak lagi abai. Melek digital bukan sekadar tahu cara menggunakan aplikasi, tapi juga memahami bagaimana cara melindungi diri dari ancaman yang ada serta mengetahui apa yang harus dibagikan dan apa yang harus dijaga.

    Di tengah derasnya arus digitalisasi, masyarakat Indonesia menghadapi ancaman scam (penipuan) dan spam digital dengan modus yang kian variatif, mulai dari undangan nikah palsu hingga kiriman paket fiktif. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum siap menghadapi ancaman ini.

    Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), indeks literasi digital Indonesia tahun 2024 hanya mencapai angka 3,78 dari skala 5. Angka ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi secara bijak dan aman.

    Meutya Hafid, sebelumnya saat menjabat Ketua Komisi I DPR RI Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pernah mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur digital belum cukup jika tidak dibarengi peningkatan literasi.

    “Kita harus membangun kesadaran digital untuk meraup keuntungan dunia digital, khususnya bagi para generasi muda,” ujarnya dikutip dari indonesia.go.id.

    Berdasarkan laporan Komdigi, lebih dari 1.700 konten penipuan online ditemukan pada periode 2018-2023, dengan potensi kerugian masyarakat mencapai Rp 18,7 triliun. Sementara itu, kasus spam dan penipuan digital terus meningkat di berbagai platform komunikasi, mulai dari email, SMS, hingga media sosial.

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggarisbawahi penyebab utama tingginya kasus penipuan digital yaitu kelalaian manusia. Sandiman Ahli Pertama BSSN, Muhammad Novrizal Ghiffari atau Zazal, menyebut kebiasaan oversharing menjadi pintu masuk empuk bagi pelaku kejahatan siber.

    “Banyak masyarakat kita yang belum sadar pentingnya menjaga informasi pribadi. Seringkali mereka dengan mudah mengunggah data sensitive tanpa memikirkan risikonya. Ini menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber. Intinya, jangan suka oversharing, apalagi berkaitan dengan data pribadi,” Kata Zazal, dikutip dari rri.co.id.

    Pemerintah sejatinya telah meluncurkan berbagai program edukatif, salah satunya melalui Literasi Digital Nasional yang menyasar sekitar 12,4 juta peserta tiap tahunnya sejak 2021. Program ini menyediakan berbagai kelas daring dan pelatihan gratis untuk seluruh masyarakat dengan materi-materi yang didasarkan pada pilar Digital Skill, Digital Ethic, Digital Safety, dan Digital Culture.

    Selain itu, Komdigi juga mengembangkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) untuk memetakan kesiapan digital masyarakat berbasis wilayah.

    “IMDI dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat literasi dan keterampilan digital masyarakat Indonesia. Ini sangat penting untuk memastikan kita mampu mencetak talenta digital yang kompeten dan siap bersaing di era transformasi digital global,” ungkap Budi Arie Setiadi saat masih menjabat Menkominfo, dikutip dari komdigi.go.id.

    (ega/ega)

  • Awas Telepon dari Maling M-Banking, Cek Cara Mudah Kenali Tandanya

    Awas Telepon dari Maling M-Banking, Cek Cara Mudah Kenali Tandanya

    Jakarta, CNBC Indonesia — Berbagai cara digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk menjebak korban, salah satunya melalui metode Vishing .

    Vishing sendiri merupakan jenis penipuan berbasis suara (voice phishing) yang bertujuan mengelabui korban agar menyerahkan informasi sensitif atau akses tertentu.

    Dengan begitu, pelaku dapat membajak perangkat seluler maupun aplikasi yang digunakan korban. Korban phising dipancing untuk mengklik link tertentu atau mendownload file yang menanamkan malware di HP.

    Untuk itu Anda mesti waspada jika menerima telepon dari orang asing. Paling tidak kenali dulu ciri khas vishing yang biasa dilakukan oleh para penjahat.

    Berikut tanda telepon dari penipu yang harus diwaspadai:

    1. Mengaku dari pemerintah atau perusahaan besar

    Waspadai telepon dari orang yang mengaku mewakili lembaga pemerintah atau perusahaan besar. Penipu berperan sebagai orang yang mempunyai otoritas untuk mengintimidasi korban. Berhati-hatilah terhadap penelepon yang mengaku dari lembaga seperti FBI, atau perusahaan besar seperti Amazon, Apple, Microsoft, atau Netflix.

    2. Menawarkan kesepakatan atau hadiah

    Jangan percaya siapapun yang mengatakan Anda telah terpilih untuk mendapatkan sebuah hadiah. Jika Anda tidak mengikuti lotere atau mengikuti suatu program undian, kemungkinan besar itu adalah penipuan.

    3. Tidak tahu nama Anda

    Penelepon menggunakan sapaan yang umum tanpa menyebut nama orang yang dihubungi. Petugas resmi yang menelepon untuk meminta informasi atau meminta uang seharusnya tahu nama lawan bicara mereka.

    4. Penipu mengklaim ada utang yang belum dibayar

    Para pelaku penipuan menggunakan taktik intimidasi klasik dengan utang yang belum dibayar. Mereka lalu akan mengancam dengan denda atau hukuman penjara.

    Jika ragu, tutup telepon dan hubungi perusahaan atau agensi secara langsung untuk mengetahui apakah ancaman tersebut dapat dipercaya.

    5. Meminta informasi sensitif

    Pelaku biasanya meminta data yang bersifat pribadi seperti nomor KTP atau nomor kartu kredit. Jangan pernah memberikan apa yang mereka minta untuk alasan apapun.

    6. Perangkat terinfeksi malware

    Korban akan diberi tahu bahwa perangkat yang digunakan telah terinfeksi malware atau virus. Jika Anda diberitahu hal ini selama panggilan telepon, jangan pernah menginstal perangkat lunak akses jarak jauh seperti AnyDesk atau TeamViewer.

    7. Meminta informasi pribadi yang seharusnya sudah diketahui

    Perusahaan asuransi yang menghubungi seharusnya sudah punya informasi soal nomor klaim. Begitu juga pihak sekolah seharusnya tahu nama anak dari orang tua yang mereka hubungi.

    Jangan tertipu oleh seseorang yang meminta Anda untuk “memverifikasi” informasi Anda.

    8. Ada jeda saat menjawab telepon

    Para penipu menggunakan teknologi panggilan otomatis yang baru menghubungkan korban dengan mereka saat Anda menjawab.

     

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PPATK Blokir Rekening untuk Berantas Judol, Nasabah yang Kena Sialnya Megapolitan 1 Agustus 2025

    PPATK Blokir Rekening untuk Berantas Judol, Nasabah yang Kena Sialnya Megapolitan 1 Agustus 2025

    PPATK Blokir Rekening untuk Berantas Judol, Nasabah yang Kena Sialnya
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) untuk memblokir
    rekening
    bank tidak aktif selama tiga bulan menjadi bumerang.
    Alih-alih menyasar pelaku kejahatan keuangan seperti judi online (
    judol
    ) dan pencucian uang, pemblokiran itu justru menyasar warga biasa yang tak tahu-menahu, bahkan menjadikan sebagian dari mereka korban salah sasaran.
    Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk melindungi nasabah dari penyalahgunaan rekening dorman oleh pelaku kejahatan.
    Rekening
    tidak aktif, kata Ivan, rawan digunakan untuk jual beli akun ilegal, kejahatan siber, dan tindak pidana pencucian uang.
    “Pemblokiran dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah atas rekeningnya karena sekarang marak sekali rekening-rekening tidak aktif diperjualbelikan dan dipakai untuk transaksi ilegal tanpa sepengetahuan nasabah,” kata Ivan, Senin (28/7/2025).
    Ivan juga menegaskan bahwa saldo nasabah tetap aman dan pemblokiran bersifat sementara. Kebijakan ini merujuk pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
    Namun, dampak di lapangan jauh dari ideal. Banyak warga, terutama lansia dan pemilik rekening tabungan jangka panjang, dibuat panik, merasa diperlakukan tidak adil, dan bahkan mengaku dirugikan secara finansial maupun emosional.
    Sejumlah warga bercerita rekening mereka diblokir meski tidak digunakan untuk aktivitas ilegal.
    Ahmad Lubis (37), warga Padang, mengatakan rekening anaknya yang digunakan untuk menyimpan hadiah lomba diblokir meskipun masih ada aktivitas transfer hingga April 2025.
    “Itu rekening khusus tabungan anak. Namanya tabungan anak, tapi saya tetap transfer ke sana. Terakhir April akhir masih saya transfer,” ucap Ahmad, Rabu (30/7/2025).
    Ahmad kecewa karena tak ada peringatan sebelum pemblokiran, dan ia menganggap kebijakan ini menyasar secara sembarangan.
    “Seharusnya mereka pintar untuk memblokir yang tepat, bukan sembarangan blokir,” tegasnya.
    Kisah serupa dialami Alief (28) yang menyimpan dana pernikahannya bersama pasangan dalam satu rekening.
    “Jawabannya katanya rekening terindikasi judol. Padahal, ini rekening buat nabung nikah,” keluh Alief.
    Ia sempat menghubungi bank dan PPATK, namun tidak mendapat tanggapan cepat, hingga akhirnya rekening kembali aktif lima hari kemudian.
    Kasus Mardiyah (48) dari Citayam menyoroti persoalan nasabah berpenghasilan tak menentu.
    Sebagai pedagang kecil, ia mengaku rekeningnya diblokir padahal masih dianggap aktif olehnya.
    “Lah saya ini pedagang kecil, naruh uang di sana kalau ada lebih. Kalau lagi sepi, ya kosong. Tapi bukan berarti itu rekening bodong, kan?” katanya.
    Nasabah lain, Jefferson (24), seorang WNI yang bekerja di Jepang, bahkan dua kali mengalami pemblokiran. Ia mengaku trauma dan mulai mempertimbangkan menyimpan uangnya di luar negeri.
    “Mau pindah tempat saving saja, buka rekening di Singapura, karena di sana enggak ribet,” ucap Jefferson.
    Efek dari kebijakan ini menyebar luas. Seorang teller bank di Depok, E (22), menceritakan adanya gelombang nasabah lansia yang datang hanya untuk melakukan transaksi ringan agar rekening mereka tidak diblokir.
    “Bukan karena butuh uang, tapi karena dengar-dengar katanya bisa ditutup kalau enggak dipakai,” kata E, Kamis (31/7/2025).
    Banyak dari mereka hanya ingin menarik uang atau menyetor jumlah kecil, semata karena takut rekeningnya dianggap tidak aktif.
    Seorang teller lain berinisial L (25) di Jakarta Barat juga menyatakan bahwa kebijakan ini membingungkan nasabah, terutama lansia yang mengandalkan rekening untuk menerima uang dari anak atau sebagai tempat menabung jangka panjang.
    “Mereka tanya, ini rekening saya sendiri, kenapa saya enggak bebas mau transaksi atau enggak,” ucapnya.
    Meningkatnya keluhan publik membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Pada Rabu (30/7/2025), Presiden memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Gubernur BI Perry Warjiyo ke Istana.
    “Saya dipanggil presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan saat tiba di Istana sekitar pukul 17.06 WIB.
    Pertemuan itu dinilai sebagai sinyal kuat adanya kemungkinan evaluasi atau penyesuaian kebijakan, terutama karena implementasi dinilai terlalu luas dan tidak selektif.
    Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa puluhan juta rekening yang sempat diblokir kini sudah dibuka kembali.
    “Negara hadir untuk melindungi nasabah,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).
    Nasabah bisa membuka blokir dengan mengisi formulir keberatan dan membawa dokumen identitas ke bank. Proses reaktivasi dilakukan setelah verifikasi data selesai.
    Masyarakat juga bisa menghubungi WhatsApp PPATK di 0821-1212-0195 atau email call195@
    ppatk
    .go.id untuk bantuan lebih lanjut.
    PPATK menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya memutus jaringan keuangan judol, rekening bodong, dan pencucian uang, yang marak sepanjang 2024.
    Tercatat lebih dari 28.000 rekening digunakan untuk aktivitas mencurigakan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tanpa edukasi dan seleksi yang tepat, kebijakan ini berisiko merugikan masyarakat biasa yang justru menjadi korban salah sasaran.
    (Reporter: Lidia Pratama Febrian, Baharudin Al Farisi, Dinda Aulia Ramadhanty, | Editor: Tim Redaksi)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • FBI Buka Kantor di Selandia Baru, China Jadi Alasan

    FBI Buka Kantor di Selandia Baru, China Jadi Alasan

    Jakarta –

    Biro Investigasi Federal Amerika Serikat, atau FBI membuka kantor permanen di Selandia Baru. Direktur FBI Kash Patel membuka resmi kantor tersebut pada hari Kamis (31/7). Pembukaan kantor ini dilatarbelakangi alasan perlunya badan intelijen yang sepaham untuk melawan kebangkitan China.

    Patel telah menghabiskan beberapa hari terakhir di ibu kota Selandia Baru, Wellington untuk bertemu dengan para menteri senior pemerintah serta pimpinan intelijen dan pejabat penegak hukum.

    “Beberapa isu global terpenting di zaman kita adalah isu yang sedang dikerjakan bersama oleh Selandia Baru dan Amerika,” kata Patel dalam sebuah video yang dirilis oleh Kedutaan Besar AS di Wellington.

    Patel secara khusus menekankan “melawan CCP” sebagai prioritas, merujuk pada Chinese Communist Party (CCP) atau Partai Komunis China.

    Selandia Baru adalah anggota aliansi berbagi intelijen “Five Eyes” bersama Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia.

    “FBI tidak dapat melakukannya sendiri,” kata Patel, dilansir kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025).

    Kedutaan Besar AS di Wellington mengatakan bahwa kantor FBI tersebut akan menyelidiki “terorisme, kejahatan siber dan penipuan, kejahatan terorganisir dan pencucian uang, eksploitasi anak, dan ancaman intelijen asing”.

    Ini juga akan mencakup kemitraan FBI di Antartika, Samoa, Niue, Kepulauan Cook, dan Tonga.

    Menteri yang bertanggung jawab atas badan intelijen Selandia Baru, Judith Collins, mengatakan bahwa FBI adalah mitra intelijen yang berharga.

    FBI memiliki ratusan agen khusus yang tersebar di seluruh dunia.

    (ita/ita)

  • BNI Ajak Masyarakat Lebih Waspada Hadapi Kejahatan Digital dan Awasi 3 Data Sensitif – Page 3

    BNI Ajak Masyarakat Lebih Waspada Hadapi Kejahatan Digital dan Awasi 3 Data Sensitif – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Di tengah meningkatnya kasus kejahatan digital, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam menjaga data pribadi. Fokus utamanya adalah pada tiga jenis data sensitif yang sering menjadi incaran pelaku kejahatan siber yaitu nama lengkap, nomor WhatsApp aktif, dan informasi saldo rekening.

    Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan bahwa ketiga data tersebut kerap menjadi celah bagi pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi social engineering, sebuah metode manipulasi psikologis untuk menipu korban agar membocorkan informasi pribadi.

    “Nasabah perlu menjaga tiga jenis data yang kami sebut sebagai data sensitif, yakni nama lengkap, nomor WhatsApp yang aktif, dan informasi saldo. Ketiga data ini sangat rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menjalankan aksi kejahatan perbankan,” ujar Okki.

    Waspada Penawaran Menggiurkan

    Okki menambahkan, pelaku umumnya membangun narasi yang seolah-olah resmi, seperti penawaran hadiah atau program promosi, untuk mengelabui korban agar memberikan data pribadi. Bahkan, tidak jarang pelaku menyebarkan tautan palsu yang mencatut nama BNI guna memperoleh informasi sensitif dari calon korban.

    Dalam menghadapi situasi ini, BNI mengimbau nasabah dan masyarakat luas untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran hadiah instan, serta selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum merespons pihak yang mengatasnamakan bank.

    “Kami mengajak seluruh nasabah untuk terus waspada. Jangan ragu untuk mengonfirmasi setiap informasi ke BNI Call 1500046 atau melalui website resmi kami. Lebih baik berhati-hati daripada menjadi korban,” tambah Okki.

    Ikuti Informasi Resmi dari Kanal Terpercaya

    Sebagai bentuk pencegahan, BNI mengingatkan bahwa seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal terpercaya seperti situs web BNI atau aplikasi wondr by BNI. Ini penting demi memberikan pengalaman layanan perbankan yang aman dan bebas risiko.

    Masyarakat juga disarankan untuk rutin memantau update seputar tips keamanan digital dan program edukatif lainnya melalui bni.id/rejekiwondrbni atau langsung dari aplikasi wondr by BNI yang tersedia di perangkat mobile.

    Dengan edukasi yang terus dilakukan dan kewaspadaan yang meningkat, BNI berharap nasabah semakin cerdas dalam mengenali dan menghindari berbagai bentuk penipuan digital yang makin beragam dan canggih.

     

  • 1 Prabowo Panggil Bos PPATK-BI di Tengah Gaduh Rekening Dormant Diblokir Nasional

    1 Prabowo Panggil Bos PPATK-BI di Tengah Gaduh Rekening Dormant Diblokir Nasional

    Prabowo Panggil Bos PPATK-BI di Tengah Gaduh Rekening Dormant Diblokir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Presiden
    Prabowo Subianto
    memanggil  Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
    Ivan Yustiavandana
    dan Gubernur Bank Indonesia
    Perry Warjiyo
    di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , Ivan tiba di Istana sekitar pukul 17.06 WIB dan mengaku tidak tahu alasan ia dipanggil oleh Prabowo.
    “Iya iya nanti ya. Saya dipanggil presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan ke awak media.
    Tak lama setelah Ivan, giliran Perry yang tiba di kompleks Istana tanpa memberikan komentar kepada jurnalis.
    Pertemuan Ivan dan Perry dengan Prabowo ini berlangsung ketika masyarakat ramai memprotes kebijakan PPATK memblokir
    rekening dormant
    atau rekening tidak aktif.
    PPATK melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening bank yang tidak aktif (dormant) dalam jangka waktu tiga bulan. 
    PPATK menjelaskan, kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif atau dormant dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan rekening oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
    Menurut PPATK, banyak rekening dormant digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti jual beli rekening, tindak pidana pencucian uang, hingga kejahatan siber lainnya.
    Ivan menegaskan bahwa saldo tabungan di rekening dormant yang diblokir tetap aman.
    “Hak nasabah 100 persen tidak akan hilang,” ujar Ivan, Senin (28/7/2025).
    Menurut Ivan, pemblokiran hanya bersifat sementara untuk menghentikan transaksi, dan nasabah bisa mengaktifkan kembali rekening tersebut atau menutupnya secara permanen dengan mendatangi bank.
    Ivan menjelaskan, pemblokiran dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
    Tindakan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening oleh pihak tak bertanggung jawab.
    “Pemblokiran dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah atas rekeningnya karena sekarang marak sekali rekening-rekening yang tidak aktif dari nasabah lalu diperjualbelikan dan dipakai untuk transaksi ilegal tanpa sepengetahuan nasabah,” kata Ivan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lengah Sedikit, Saldo Lenyap: Ini 4 Cara Penjahat Mencuri Akun dan Uang Digital – Page 3

    Lengah Sedikit, Saldo Lenyap: Ini 4 Cara Penjahat Mencuri Akun dan Uang Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Para penjahat siber selalu mencari celah untuk membobol sistem keamanan platform digital demi keuntungan pribadi. Mereka tidak hanya mengincar data pribadi biasa, tetapi juga menargetkan saldo dompet digital yang jumlah simpanannya besar. Dompet digital menyimpan dana sekaligus informasi penting pengguna dalam satu genggaman, sehingga menjadi sasaran kriminal.

    Dengan berbagai metode, pelaku kejahatan kerap memanfaatkan kelengahan pengguna dan celah keamanan platform untuk melakukan aksinya. Biar kamu lebih paham menjaga akun dan saldo digital, ketahui cara penjahat mencuri akun dan simpanan kamu.

    Cara Penjahat Mencuri Akun dan Simpanan Uang Digital

    1. Phishing

    Dalam trik ini, pelaku menyamar sebagai pihak resmi, seperti layanan dompet digital, bank, atau e-commerce, lalu mengirimkan tautan palsu yang terlihat meyakinkan. Ketika korban mengklik dan memasukkan informasi login atau OTP, data itu langsung jatuh ke tangan pelaku. Mereka pun dapat mengakses akun kamu serta menarik saldo dalam hitungan menit.

    2. SIM Swap

    Pelaku SIM swap bekerja dalam beberapa langkah terkoordinasi. Pertama, mereka mengumpulkan data pribadi korban, seperti nama, tanggal lahir, hingga informasi finansial, bisa melalui cara phishing, media sosial, atau kebocoran data online.

    Dengan informasi tersebut, pelaku kemudian menghubungi penyedia layanan seluler dan berpura-pura sebagai korban yang kehilangan atau merusak SIM, lalu meminta nomor dipindahkan ke kartu SIM baru milik mereka. Setelah proses ini berhasil, SIM asli korban mati, dan pelaku dapat mengendalikan nomor tersebut, termasuk dapat me-reset password serta memasuki akun dompet digital korban.

    3. Pencurian Data Bermodal NIK dan Identitas Pribadi

    Pelaku dapat menjalankan aksi kejahatan sibernya dengan mencuri atau memanfaatkan kebocoran data dari platform, aplikasi maupun layanan pihak ketiga. Setelah memiliki data lengkap seperti NIK, nama ibu kandung, dan tanggal lahir, mereka bisa memverifikasi identitas secara ilegal dan me-reset akses ke akun dompet digital kamu.

    4. Eksploitasi Akun dari HP Curian atau Temuan

    Jika ponselmu hilang atau jatuh ke tangan orang lain karena pencurian, maka penjahat dapat memanfaatkannya untuk membobol aplikasi di dalamnya. Hal ini mungkin terjadi kalau kamu tidak memasang pengaman layar seperti PIN, password, atau biometrik, sehingga pelaku bisa membuka dompet digital yang masih login.

    Mereka dapat melakukan transfer saldo, membeli pulsa, atau memanfaatkan fitur lain tanpa hambatan. Kalau akun email dan aplikasi keuangan lain juga terbuka, pelaku berpeluang mengambil alih lebih banyak akses. Sering kali, korban baru sadar setelah saldonya ludes total.

    Seiring masih maraknya kejahatan siber, DANA, secara konsisten mengedukasi masyarakat melalui campaign #AmanDariBadman. DANA berkomitmen memberi bantuan secara cepat dan tepat untuk mengatasi masalah saldo hilang dengan Jaminan 100% Uang Kembali.

  • Allianz Life Kena Retas, 1,4 Juta Data Nasabah Bocor

    Allianz Life Kena Retas, 1,4 Juta Data Nasabah Bocor

    Jakarta –

    Perusahaan asuransi raksasa Amerika Serikat, Allianz Life, mengonfirmasi bahwa data pribadi mayoritas nasabahnya di AS telah dicuri oleh peretas dalam insiden keamanan siber yang terjadi pada 16 Juli 2025. Informasi ini disampaikan dalam laporan resmi kepada jaksa agung negara bagian Maine dan dikonfirmasi kepada media.

    Allianz Life mengungkapkan bahwa pihak yang tidak berwenang berhasil menyusup ke sistem manajemen relasi pelanggan (Customer Relationship Management/CRM) berbasis cloud yang digunakan pihak ketiga. Sistem tersebut menyimpan data milik pelanggan, tenaga keuangan, hingga sebagian karyawan Allianz Life Insurance Company of North America.

    “Pelaku ancaman menggunakan teknik social engineering untuk mendapatkan akses ke data yang dapat diidentifikasi secara pribadi dari sebagian besar nasabah kami,” ujar juru bicara Allianz Life dalam pernyataan tertulis kepada Reuters.

    Perusahaan yang berbasis di AS ini diketahui memiliki sekitar 1,4 juta pelanggan. Allianz memastikan bahwa pelanggaran ini hanya terjadi pada sistem cloud pihak ketiga dan tidak menyebar ke jaringan internal atau sistem administrasi polis milik Allianz Life.

    Dikutip dari pemberitaan Reuters, Rabu (30/7/2025), FBI telah diberitahu dan kini terlibat dalam penyelidikan bersama Allianz Life. Hingga saat ini, perusahaan menyatakan belum ditemukan bukti bahwa sistem internal lainnya ikut dibobol.

    Insiden ini pertama kali diungkap oleh TechCrunch dan menjadi perhatian besar karena menyangkut jutaan data sensitif yang dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan siber lanjutan seperti penipuan identitas atau pembobolan keuangan.

    Langkah mitigasi dan investigasi lebih lanjut terus dilakukan Allianz untuk menanggulangi dampak dari peretasan ini. Namun, publik kini menyoroti kembali pentingnya keamanan data digital, terutama pada sektor industri keuangan yang menyimpan informasi sangat krusial.

    Tonton juga video “Terlalu! Analis Kredit Bank Jambi Bobol Rekening Nasabah Rp 7,1 M” di sini:

    (rrd/rrd)

  • F5 Siapkan Solusi Keamanan untuk Era Komputasi Kuantum

    F5 Siapkan Solusi Keamanan untuk Era Komputasi Kuantum

    Jakarta –

    F5 meluncurkan solusi Post-Quantum Cryptography (PQC) sebagai bagian dari platform Application Delivery and Security-nya. Solusi ini dirancang untuk membantu perusahaan bersiap menghadapi ancaman besar di era komputasi kuantum tanpa mengorbankan performa maupun skalabilitas.

    Menurut F5, komputasi kuantum akan menjadi pengubah permainan dalam dunia keamanan siber, memaksa organisasi untuk meninggalkan metode kriptografi tradisional yang segera akan usang. Gartner memperkirakan, kriptografi asimetris bisa sepenuhnya diretas oleh komputer kuantum pada tahun 2034.

    “Ancaman post-quantum bukanlah masa depan yang jauh. Justru inilah momentum bagi kita untuk memodernisasi sistem keamanan siber secara menyeluruh,” kata Kunal Anand, Chief Innovation Officer di F5, dalam keterangan yang diterima detikINET, Senin (28/7/2025).

    Serangan ‘Harvest Now, Decrypt Later’ Jadi Ancaman Nyata

    F5 menyoroti taktik baru para pelaku kejahatan siber, yaitu ‘harvest now, decrypt later’. Taktik ini mengandalkan pencurian data terenkripsi sekarang untuk didekripsi nanti saat kemampuan kuantum tersedia. Data pengguna, catatan keuangan, informasi kesehatan, hingga kekayaan intelektual pun kini berada dalam risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Solusi PQC dari F5 menawarkan pendekatan menyeluruh untuk mengenkripsi trafik di sisi server dan pengguna, serta mendukung lingkungan hybrid, multicloud, dan sistem lama (legacy). Ini memungkinkan organisasi menjalani transisi ke kriptografi pascakuantum secara mulus, tanpa gangguan layanan atau penurunan kinerja aplikasi.

    Siap Adopsi Model Kriptografi Hybrid

    F5 juga memungkinkan organisasi menerapkan pendekatan kriptografi hybrid, menggabungkan enkripsi klasik dan PQC secara fleksibel sesuai kesiapan masing-masing. Fitur full proxy yang dimiliki platform ini memungkinkan pengembangan bertahap tanpa perlu mengorbankan kelangsungan bisnis.

    “Fokus kami adalah membantu pelanggan menjaga delivery aplikasi tetap andal, sambil menyiapkan diri menghadapi protokol post-quantum dan lanskap keamanan siber masa depan,” tutup Anand.

    (asj/fay)