Kasus: kecelakaan

  • Jalur Tengkorak Jalan Raya Balongbendo Kembali Memakan Korban

    Jalur Tengkorak Jalan Raya Balongbendo Kembali Memakan Korban

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Jalur tengkorak di Jalan Raya Desa Bakungtemenggungan Kecamatan Balongbendo arah Surabaya, kembali memakan korban. Sebuah truk diesel menabrak dump truk yang tengah terparkir di bahu jalan, tepat di depan SDN Bakungtemenggungan, Sabtu (13/9/2025).

    Akibat kecelakaan itu, sopir truk diesel mengalami kritis, sementara seorang penumpang menderita luka di bagian kepala. Kecelakaan yang juga mendapatkan penanganan dari Polsek Balongbendo.

    Kapolsek Balongbendo AKP Sugeng Sulistiyono mengatakan truk diesel dengan nomor polisi G 8277 OG melaju dari arah Mojokerto menuju Surabaya. Saat melintas di lokasi, sopir truk diesel diduga mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kiri dan menabrak dump truk bernopol L 9248 UW yang sedang terparkir di bahu jalan.

    Akibatnya, sopir truk diesel Mohammad Faiz Budiarto (26) asal Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon mengalami luka cukup parah dan saat ini dalam kondisi kritis. Sedangkan, penumpangnya, Arifin (23) asal Indramayu, juga mengalami luka robek di bagian kepala

    “Sopir dan penumpang truk diesel yang mengalami luka serius langsung dievakuasi dilarikan ke Rumah Sakit Citra Medika, Tarik,” ucap AKP Sugeng.

    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara pengemudi dump truk bernama Machin, warga Desa Bakungtemenggungan, Balongbendo, tidak mengalami luka.

    Mantan Kasat Samapta Polres Gresik itu menambahkan, pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi.

    Perkara laka ini dilimpahkan kepada Unit Gakkum Satlantas Polresta Sidoarjo untuk proses penyelidikan lebih lanjut. “Penyebab kecelakaan ini diduga sopir truk diesel kurang hati-hatinya dalam mengemudikan kendaraannya,” ungkapnya.

    AKP Sugeng juga mengimbau agar para sopir lebih memperhatikan kondisi fisik sebelum mengemudi, terutama saat melintas di jalur ramai seperti di Jalan Raya Balongbendo. (isa/ian)

  • Indonesia bisa ciptakan aplikasi ojek sendiri untuk sejahterakan warga

    Indonesia bisa ciptakan aplikasi ojek sendiri untuk sejahterakan warga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno berpendapat Indonesia bisa membuat aplikasi ojek sendiri untuk menyejahterakan warganya.

    “Jika negara mengakui pengemudi ojek online (ojol) sebagai lapangan pekerjaan baru, maka idealnya negara membuat aplikasi sendiri untuk menyejahterakan warganya,” kata Djoko dalam pesan elektroniknya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dia mencontohkan negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, Vietnam, India mempunyai aplikasi milik negara.

    Dengan memiliki aplikasi sendiri, kata dia, maka potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10 persen.

    “Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, meskipun dianggap sebagai lapangan pekerjaan, pengemudi merasa terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20 persen,” kata dia.

    Selanjutnya, kata Djoko, aplikasi ojek daring (online/ojol) tersebut dapat diserahkan ke pemda untuk digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

    Sebelumnya, para pengemudi ojek ojol menolak potongan tarif aplikasi sebesar 10 persen karena akan merugikan mereka.

    Penolakan tersebut diwujudkan dalam aksi unjuk rasa di beberapa titik kawasan Jakarta termasuk gedung DPR/MPR RI, beberapa waktu lalu.

    Pemerhati transportasi, Muhammad Akbar berpendapat posisi ojek online masih lemah apabila merujuk kerangka hukum transportasi.

    Menurut dia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas menyebut bahwa angkutan umum hanya boleh menggunakan mobil penumpang, bus, atau mobil barang.

    “Sepeda motor tidak termasuk di dalamnya. Artinya, secara hukum ojol tidak diakui sebagai angkutan umum,” katanya.

    Selama ini operasionalnya berjalan dengan sandaran pada aturan teknis, yakni Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur soal tarif, perlengkapan keselamatan, dan kewajiban aplikasi.

    Regulasi tersebut, kata Akbar, sifatnya sementara, lebih sebagai jembatan kebijakan, bukan pengakuan penuh setingkat undang-undang.

    Dengan begitu, selama ojek online tidak diakui dalam undang-undang dan posisi pengemudi serta penumpang akan tetap rapuh ditinjau dari aspek perlindungan hukum.

    Jika terjadi insiden di jalan, mulai dari kecelakaan, sengketa tarif, hingga persoalan klaim asuransi, mereka tidak memiliki dasar kuat untuk menuntut ganti rugi sebagaimana pengguna angkutan umum resmi.

    Aturan teknis yang ada saat ini sebatas mengatur operasional, bukan memberikan jaminan hak dan kewajiban.

    Sementara itu, dari standar keselamatan, sepeda motor hanya mengandalkan helm sebagai pelindung utama, yang hanya melindungi kepala. Ini berbeda dengan bus, kereta atau taksi yang dilengkapi seperti karoseri, sabuk pengaman, dan sistem peredam benturan.

    Begitu kecelakaan terjadi, pengendara sepeda motor maupun penumpang langsung berhadapan dengan aspal tanpa perlindungan lain yang memadai.

    Karena itu, menurut Akbar, menempatkan ojol dalam kategori yang sama dengan bus atau kereta justru mengabaikan prinsip dasar keselamatan transportasi.

    “Negara berada dalam posisi dilematis yakni tetap konsisten membangun transportasi massal yang modern dan efisien, atau mengikuti tekanan politik dan popularitas ojol di masyarakat, demi jutaan pengemudi yang menggantungkan hidupnya di jalan,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ojol Bakal Dapat Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Tanggung 50% Iuran

    Ojol Bakal Dapat Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Tanggung 50% Iuran

    Jakarta

    Pemerintah akan memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengemudi ojek online (ojol). Fasilitas ini akan menjamin perlindungan atas risiko kecelakaan kerja hingga jaminan kematian bagi para pekerja lepas tersebut.

    “Fasilitas yang selama ini diberikan kepada pekerja (seperti) jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kehilangan kerjaan, jaminan kematian, itu juga untuk didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra dalam hal ini ojol,” terang Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).

    Nantinya, iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pengemudi ojol dibayar pemerintah 50%. “Ini nanti teknisnya kita sedang siapkan,” ujar Airlangga.

    Selain itu, beberapa program baru disiapkan pemerintah sampai akhir tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Total program ada 8+4 yang akan diselaraskan dengan kebutuhan.

    “Itu sudah ada (nilainya), nanti kita sedang siapkan. Kita akan rapatkan hari Senin (15/9) dan total nilainya akan kita fix kan. Total programnya ada 8+4, nanti di link and match-kan,” imbuh Airlangga.

    Airlangga membeberkan program tersebut di antaranya untuk meningkatkan penerimaan magang bagi mahasiswa yang baru lulus (fresh graduate). Mereka yang magang di sektor pemerintahan akan mendapatkan pendapatan.

    “Ini sedang dipersiapkan. Dapat pendapatan,” ucap Airlangga.

    Kemudian ada perluasan pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (PPN DTP). Saat ini program tersebut sudah berjalan ke sektor industri padat karya dan didorong diperluas ke sektor hotel, restoran dan kafe (Horeka).

    “Perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke perluasan sektor lain. (Sektornya) Horeka,” ucap Airlangga.

    (aid/fdl)

  • Pemerintah Siapkan Insentif Baru, Pajak Pekerja Horeka akan Ditanggung

    Pemerintah Siapkan Insentif Baru, Pajak Pekerja Horeka akan Ditanggung

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyusun perluasan sektor yang menjadi sasaran insentif pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah (DTP).

    Insentif pembebasan pajak itu saat ini hanya berlaku untuk buruh di sektor padat karya dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Namun dalam perluasan yang tengah digodok, PPh 21 DTP bakal turut menyasar pekerja sektor hotel, restoran, katering (horeka) atau pariwisata.

    “Yang sekarang sedang berjalan kan PPh ditanggung pemerintah untuk gaji di bawah Rp10 juta. Mungkin itu kami akan lebarkan industrinya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jumat (12/9/2025).

    Selain rencana perluasan sektor yang disasar PPh 21 DTP, penyelenggara negara juga mengumumkan beberapa kebijakan lain yang masuk dalam paket stimulus ekonomi anyar untuk kuartal IV/2025.

    Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya adalah insentif untuk peningkatan produktivitas dan penerimaan atau magang bagi mahasiswa yang baru lulus (fresh graduate).

    “Nanti di link and match kan. Nanti [program magang] dapat pendapatan,” ujar Airlangga.

    Kemudian program bantuan pangan yang akan berlanjut hingga akhir 2025. Berbagai program BPJS Ketenagakerjaan (Naker) seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian untuk kepada pekerja lepas atau pekerja mitra ojek online atau ojol juga disiapkan.

    “Nah, ini [berbagai jaminan kerja untuk pengemudi Ojol] kami akan dorong juga, yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya. Ini nanti teknisnya kami sedang siapkan,” papar Airlangga.

    Pemerintah turut meramu fasilitasi BPJS Naker untuk fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah. Selanjutnya, program percepatan pencairan anggaran padat karya di sektor perhubungan dan sektor perumahan.

    Kendati demikian, Airlangga belum mengungkapkan besaran anggaran yang disiapkan untuk berbagai program tersebut. Airlangga meminta setiap pihak bersabar sebelum ada keputusan resmi.

    “Kami akan rapatkan hari Senin [15/9/2025] dan total nilainya akan kita fix-kan. Sudah ada semua tapi nanti kita lihat,” katanya.

    Selain itu, dia menjelaskan ada beberapa program lain untuk stimulus ekonomi seperti implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) 28/2025 terkait deregulasi dan debirokraksi yang mulai efektif 5 Oktober 2025.

    Dalam beleid itu, terdapat aturan fiktif positif Online Single Submission (OSS), yakni izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu service level agreement yang telah ditetapkan.

    “Sehingga diharapkan dengan demikian kepastian bagi usaha makin meningkat,” jelas Airlangga.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pihaknya akan menyiapkan anggaran untuk mendanai berbagai program tersebut. Kementerian Keuangan, sambungnya, ingin agar setiap anggaran pemerintah bisa dimanfaatkan.

    “Pos anggaran kan bisa digeser-geser ya. Kan kami bisa prediksi mana yang nggak terserap sampai akhir tahun. Itu akan kami geser ke tempat yang lebih siap,” kata Purbaya.

  • Kecelakaan Beruntun di Sukabumi, Lansia Luka Parah Dihantam Truk

    Kecelakaan Beruntun di Sukabumi, Lansia Luka Parah Dihantam Truk

    Truk tersebut kemudian menabrak pagar rumah warga, lalu menghantam pejalan kaki berinisial Di (67) yang sedang berdiri di bahu jalan.

    Setelah itu, truk kembali oleng ke kiri dan menabrak mobil Toyota Avanza bernomor polisi F 1741 UJ yang dikemudikan oleh Ra dari arah berlawanan.

    “Karena jarak yang terlalu dekat, bagian depan sisi kiri truk menabrak bagian depan sisi kiri mobil Avanza,” tambahnya.

    Wangsit menambahkan, kondisi jalan saat kejadian baik, lurus, dan kering, dengan arus lalu lintas yang lancar.

    “Faktor utama penyebab kecelakaan ini diduga karena kelalaian pengemudi truk,” jelasnya.

    Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut.

  • PT KCN Kaji Kompensasi Nelayan Terdampak Tanggul Beton Cilincing

    PT KCN Kaji Kompensasi Nelayan Terdampak Tanggul Beton Cilincing

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Karya Citra Nusantara (KCN) tengah mengkaji skema kompensasi bagi nelayan yang terdampak keberadaan tanggul beton di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

    Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi mengakui bahwa keberadaan tanggul beton yang merupakan bagian dari pembangunan dermaga pelabuhan di Marunda itu pasti berdampak terhadap nelayan setempat.

    “Tetapi tadi kami sampaikan, kami akan mencari formula apa yang bisa membantu [para nelayan yang mengalami kerugian],” katanya dalam konferensi pers di lokasi, Jumat (12/9/2025).

    Widodo kemudian menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dalam mendata lebih lanjut nelayan yang ada di kawasan Cilincing.

    Menurutnya, berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta yang telah melakukan survei untuk kawasan terpadu nelayan Kalibaru, Cilincing, dan Marunda (KCM), terdapat sekitar 700 nelayan dan 1.100 kapal milik nelayan yang ada di kawasan tersebut.

    “Karena tadi kami tegaskan, kami akan fokus pada nelayan Cilincing. Yang kebetulan keberadaannya diapit oleh Pelindo dan KCM,” jelas Widodo.

    Dengan demikian, dia menyebut bahwa keberadaan pangkalan kapal nelayan hingga daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang terpusat dapat menjadi solusi terhadap nelayan di kawasan pembangunan tersebut.

    Pihaknya juga mencanangkan adanya satu pintu keluar-masuk bagi kapal kecil nelayan agar terhindar dari kecelakaan kapal, mengingat adanya aktivitas kapal besar di dermaga PT KCN.

    “Itu kan ada area sekitar hampir 180 hektare, yang nantinya bisa menjadi kawasan terpadu nelayan. Jadi tidak perlu terlalu jauh memancing, karena di sini bisa dilakukan budidaya ikan dan segala hal,” terang Widodo.

    Dalam kesempatan yang sama, Danu Waluyo selaku Ketua Komunitas Nelayan Cilincing menyampaikan bahwa nelayan mengalami kerugian akibat pembangunan dermaga pelabuhan PT KCN.

    Menurutnya, kerugian itu mencakup pengeluaran lebih untuk bahan bakar kapal, karena harus menempuh rute yang lebih jauh imbas tanggul beton yang membentang.

    Selain itu, terdapat pula penurunan hasil tangkap ikan seiring dengan pembangunan dermaga. Namun, dia menyebut telah berkomunikasi dengan Dinas KPKP mengenai hal ini.

    “Hal-hal yang mengenai nelayan dirugikan, kami selalu kemukakan. Kemarin kami didampingi oleh KPKP mengajukan ada pihak nelayan dari anggota kami yang dirugikan. Kami juga mengajukan pada KCN,” tuturnya.

  • NATO “Terpecah” di Persimpangan Perang Lawan Rusia, PBB Sidang Darurat

    NATO “Terpecah” di Persimpangan Perang Lawan Rusia, PBB Sidang Darurat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang darurat pada Jumat (12/9/2025) waktu setempat atas permintaan Polandia, menyusul serangan pesawat nirawak atau drone Rusia yang masuk ke wilayahnya. Insiden ini memicu kegelisahan baru di Eropa sekaligus menguji soliditas NATO.

    Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski menegaskan serangan tersebut tidak mungkin merupakan “kesalahan” seperti yang disebut Presiden AS Donald Trump.

    “Sembilan belas pelanggaran wilayah udara kami, beberapa lusin drone teridentifikasi, beberapa ditembak jatuh, dan berlangsung selama tujuh jam. Jadi kami tidak bisa mengatakan itu kecelakaan,” ujarnya kepada media lokal, seperti dikutip The Guardian.

    Serpihan drone ditemukan hingga 300 mil ke dalam wilayah Polandia, yang merupakan anggota NATO, menandai pertama kalinya aliansi itu secara langsung menghadapi pesawat nirawak Rusia. Sikorski bersama menteri luar negeri Ukraina dan Lithuania menyebut serangan ini sebagai “provokasi yang disengaja dan terkoordinasi”.

    Meski begitu, Panglima Tertinggi NATO untuk Eropa, Alexus Grynkewich, menilai belum jelas apakah serangan itu dilakukan dengan sengaja.

    “Kami belum tahu apakah ini tindakan disengaja atau tidak,” katanya dalam pengarahan, seraya menambahkan klaim Polandia soal jumlah drone masih perlu diverifikasi.

    Beberapa negara Eropa langsung memanggil duta besar Rusia. Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenergard, menegaskan, “Pelanggaran Rusia tidak dapat diterima dan merupakan ancaman bagi keamanan Eropa.”

    Kanselir Jerman bahkan berjanji meningkatkan dukungan militer, termasuk menggandakan jumlah jet tempur dalam misi pengawasan NATO di timur Eropa.

    Namun, Trump sejauh ini menunjukkan sikap ambigu. Ia hanya menulis di media sosial, “Ada apa dengan Rusia yang melanggar wilayah udara Polandia dengan drone? Ayo kita mulai!” tanpa mengutuk serangan tersebut.

    Duta Besar AS untuk NATO, Matthew Whitaker, memberi sinyal berbeda dengan menyatakan dukungan penuh. “Kami akan mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO,” tulisnya di X.

    Perdana Menteri Polandia Donald Tusk memperingatkan bahwa serangan tersebut menempatkan negaranya pada risiko perang terbesar sejak Perang Dunia II.

    “Polandia lebih dekat ke konflik militer dibandingkan kapan pun sejak 1945,” katanya.

    Sebagai langkah antisipasi, Warsawa menutup wilayah udara timur untuk penerbangan sipil hingga 9 Desember. Polandia juga mempercepat modernisasi militer, termasuk menanti pengiriman jet tempur F-35 dari AS pada tahun depan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bus Tabrak Truk di Jalan Raya Bojonegoro–Babat, Begini Kondisi Penumpangnya

    Bus Tabrak Truk di Jalan Raya Bojonegoro–Babat, Begini Kondisi Penumpangnya

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bojonegoro–Babat, tepatnya di wilayah Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (12/9/2025) siang sekitar pukul 12.45 WIB.

    Peristiwa tersebut melibatkan bus Restu Mulia Mandiri dan sebuah truk Hino hingga menyebabkan pagar rumah warga ikut rusak. Beruntung dalam peristiwa tersebut sejumlah penumpang kondisinya selamat.

    “Ada (penumpang) cuma kita masih fokus evakuasi kendaraan mengingat tidak ada korban,” ujar Kanit Gakkum Satlantas Polres Bojonegoro, Ipda Septian Nur Pratama.

    Ipda Septian menjelaskan, kecelakaan bermula ketika bus Restu Mulia Mandiri dengan nomor polisi DK-7651-BI yang dikemudikan Rio Niwansyah (37) asal Sleman, melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, bus berhenti di sisi utara jalan untuk menurunkan penumpang.

    Pada saat bersamaan, dari arah belakang melaju truk Hino bernopol H-8458-NA yang dikemudikan Samsul Arifin (24), warga Grobogan. Karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan pun tak terhindarkan. Benturan tersebut juga mengenai pagar rumah milik Roslan Werdiono (75), warga setempat.

    “Akibat kejadian ini, kedua kendaraan mengalami kerusakan dan pagar rumah warga juga rusak. Tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang bus selamat,” terang Ipda Septian.

    Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti kendaraan. Hingga kini, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Bojonegoro. [lus/suf]

  • Kronologi Kecelakaan Maut di Setiabudi, Pengemudi Motor Naik Trotoar dan Lawan Arah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 September 2025

    Kronologi Kecelakaan Maut di Setiabudi, Pengemudi Motor Naik Trotoar dan Lawan Arah Megapolitan 12 September 2025

    Kronologi Kecelakaan Maut di Setiabudi, Pengemudi Motor Naik Trotoar dan Lawan Arah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah kecelakaan lalu lintas di Jalan Prof Dr Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2025) pagi.
    Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani mengatakan, kejadian bermula ketika sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan itu menaiki trotoar pembatas jalan dan melawan arah di depan gedung Sampoerna Strategic.
    Kemudian, sepeda motor yang dikendarainya menabrak pengendara lain, R (45), yang melintas di jalan tersebut.
     
    “Ketika sedang berjalan tanpa disadari tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor wanita tak dikenal, loncat melewati trotoar pembatas jalan sehingga menabrak saudara R,” jelas Ojo kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).
    Keduanya kemudian terjatuh dan mengalami luka serius. R terluka di bagian wajahnya. Sementara perempuan tak dikenal itu meninggal di tempat.
    “Korban R mengalami luka terbuka di bagian wajah. Korban tak dikenal mengalami luka di bagian dalam dan meninggal di TKP,” terang Ojo.
    Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk ditangani lebih lanjut.
    Selain itu, dua sepeda motor yang terlibat kecelakaan juga rusak.
    Kondisi jalan usai kejadian diunggah melalui melalui media sosial instagram @seputar_jaksel.
    Pada video usai kejadian, terlihat beberapa bagian sepeda motor yang pecah dan bertebaran di jalan.
    Sejumlah pengemudi ojol terlihat membantu meminggirkan pecahan tersebut.
    Seorang satpam tampak mengatur lalu lintas, sementara seorang wanita bercelana biru tergeletak di tengah jalan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Lingkungan Jepang Ingin Negaranya Stop Energi Nuklir dalam Memori Hari Ini, 12 September 2019

    Menteri Lingkungan Jepang Ingin Negaranya Stop Energi Nuklir dalam Memori Hari Ini, 12 September 2019

    JAKARTA – Memori hari ini, enam tahun yang lalu, 12 September 2019, Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Shinjiro Koizumi ingin negaranya berhenti gunakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi itu dianggapnya memang hemat, tapi bahayanya juga luar biasa.

    Sebelumnya, gempa dan tsunami di Jepang mengubah segalanya pada 2011. Jepang yang telah berinvestasi besar dalam usaha mengurangi risiko dan dampak gempa kelimpungan. Reaktor nuklir di Fukushima jadi rusak.

    Tiada yang meragukan investasi Jepang dalam pencegahan gempa. Empunya negara memahami negara mereka kerap terancam gempa berkekuatan tinggi. Mereka pun segera berbenah. Mereka menggalakkan adaptasi bencana.

    Suatu proses penyesuaian diri supaya masyarakat Jepang bisa bertahan dan mandiri hadapi bencana. Dana yang dikeluarkan oleh Jepang tak sedikit. Namun, dana besar yang keluar sesuai dengan hasilnya. Masyarakat Jepang jadi banyak terhindar dari bancana gempa bumi.

    Masalahnya muncul. Jepang belum siap jika kekuatan gempanya terlampau tinggi. Ambil contoh gempa berkekuatan 9.0 SR pada 11 Maret 2011. Gempa besar itu membuat Jepang porak-poranda. Belum lagi gempa itu diikuti oleh gelombang tsunami.

    Kehancuran reaktor nuklir Fukushima dijadikan pelajaran berharga bagi negara yang ingin memanfaatkan energi nuklir. (Wikimedia Commons)

    Bencana itu membuat jatuhnya 15 ribu korban jiwa. Ada juga yang memprediksi angka sebenarnya mencapai 20 ribu korban jiwa. Bak jatuh tertimpa tangga. Gempa dan tsunami menghajar pembangkit listrik tenaga nuklir kebanggaan Jepang di Fukushima.

    Kondisi itu membuat keadaan rakyat Jepang kian darurat. Radiasi nuklir memperparah keadaan. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi dievakuasi. Kondisi itu seraya mengulangi kembali sejarah yang pernah terjadi di Chernobyl, Ukraina.

    Kawasan sekitar lokasi bak berubah jadi Kota Hantu. Alias, tiada siapa-siapa yang hidup selain binatang yang sudah kena radiasi nuklir.

    “Sekretaris Kabinet Yukio Edano mengumumkan jangkauan zona aman radiasi meluas dari 20 menjadi 40 kilometer dari pembangkit. Daerah Katsuraomura, Namiemachi, dan litatemura serta sebagian Kawamatamachi dan Minami-Soma menjadi zona merah. Sekitar 130 ribu jiwa yang tinggal dalam zona ini harus dievakuasi dalam waktu satu bulan.”

    “Pemerintah Jepang memang khawatir Fukushima akan menjadi kuburan massal seperti Chernobyl. Ketika itu 50 petugas penyelamat tewas terkena radiasi akut dan penyakit terkait. Empat ribu anak dan remaja terkena kanker tiroid, sembilan di antaranya meninggal. Lebih dari 100 ribu orang dievakuasi dan jumlah pengungsi dari daerah yang terkontaminasi akhirnya mencapai 300 ribu,” ungkap Ninin Damayanti dan Yomiuri Shimbun dalam tulisannya di majalah Tempo berjudul Hantu Chernobyl di Fukushima (2011).

    Belakangan kejadian di Fukushima seraya mulai dilupakan. Rakyat Jepang sudah kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Energi nuklir lagi-lagi jadi primadona. Kondisi itu membuat Menteri Lingkungan Jepang yang baru dilantik Shinjiro Koizumi prihatin pada 12 September 2019.

    Koizumi beranggapan bahwa Jepang harusnya stop penggunaan energi nuklir. Kondisi itu karena ia tak ingin rakyat Jepang merasakan kembali derita sebagaimana kerusakan nuklir di Fukushima. Ia tak masalah keinginannya berseberangan dengan pejabat lain yang pro nuklir.

    “Saya ingin mempelajari bagaimana kita akan membuangnya, bukan bagaimana mempertahankannya. Kita akan hancur jika membiarkan kecelakaan nuklir terjadi lagi. Kita tidak pernah tahu kapan gempa bumi akan terjadi,” ujar Koizumi sebagaimana dikutip laman The Guardian, 12 September 2019.

    Keinginan Koizumi mendapatkan tentangan dari mana-mana. Kebanyakan tak meragukan pandangan Koizumi. Namun, Koizumi justru diminta berpikir bahwa tanpa nuklir, masa depan Jepang justru jadi pertanyaan besar, Jepang masih eksis atau tidaknya.