Xcloud.id

Kasus: kecelakaan

  • Bukan Arogan, tapi Mau Urai Macet

    Bukan Arogan, tapi Mau Urai Macet

    Jakarta –

    Viral di media sosial pengendara motor Nmax mengadang bus di tikungan. Pemotor itu menyetop bus tiba-tiba agar rekan di belakangnya dapat menyalip bus.

    Dalam video viral itu, mulanya motor Nmax paling depan menyalip bus berwarna biru-kuning. Tiba-tiba, pemotor Nmax itu berhenti seakan mengadang laju bus. Dia berhenti untuk membiarkan rekan di belakangnya menyalip melewati bus. Akibatnya, bus langsung ngerem mendadak.

    Banyak yang menyoroti pemotor Nmax yang seakan-akan berlaku arogan tersebut. Sebab, ada aturan dan etika yang dilanggarnya. Pemotor itu menghadang bus di lokasi yang berbahaya, yaitu di tikungan-turunan dengan marka garis solid. Marka garis solid di situ bukan sekadar pajangan, melainkan tanda bahwa pengendara dilarang menyalip.

    Pengendara motor Nmax itu mengucapkan permohonan maaf secara pribadi. Dia mengaku tidak bermaksud arogan dengan memberhentikan bus di tikungan. Menurutnya, aksi itu dilakukan untuk mengurai kemacetan di belakang bus.

    “Menanggapi video viral Nmax di Ciwidey, dengan segala kerendahan hati saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. Tidak ada maksud mau arogan, tapi semata-mata niat untuk mengurai kemacetan panjang di belakang bus. Terima kasih buat sopir bus yang sudah memberi jalan dan mohon maaf kalau waktu dan tempatnya tidak tepat. Tidak ada maksud yang lain, terima kasih,” katanya dalam video yang diunggah Instagram Bandung Max Community.

    Komunitas Bandung Max Community (BMC) mengkonfirmasi bahwa pemotor Nmax itu adalah anggotanya. Tapi pada saat itu pemotor Nmax yang menghadang bus sedang konvoi bersama teman lainnya, bukan bersama Bandung Max Community.

    “Pada tanggal 28 September 2025 BMC tidak ada kegiatan oficial. Kami memastikan bahwa biker yang memberhentikan bus tersebut adalah benar salah satu anggota BMC aktif. Pada kegiatan tersebut yang bersangkutan sedang melakukan kegiatan bersama rekan-rekannya,” demikian pernyataan resmi BMC dikutip dari akun Instagram resminya.

    “Yang bersangkutan benar telah mengakui kesalahannya dan siap menerima sanksi organisasi sesuai aturan yang berlaku di BMC. Kejadian ini akan dijadikan pelajaran berharga bagi BMC. Walaupun kejadian tersebut dilakukan secara individu, tapi BMC dengan tulus dan kerendahan hati bermaksud meminta maaf kepada seluruh masyarakat, komunitas, all bikers Indonesia, khususnya kepada driver dan penumpang bus,” sambungnya.

    Kini, pemotor tersebut telah ditilang. Motornya diamankan di Polresta Bandung.

    “Atas kejadian kemarin yang viral di Ciwidey, karena Bapak sudah melanggar etika berlalu lintas dan dapat membahayakan keselamatan orang lain, untuk sementara kendaraan Bapak kami tilang, diamankan di Polresta Bandung, supaya menjadi efek jera pengemudi yang lain tidak mencontoh seperti yang bapak lakukan kemarin,” kata polisi yang menilang dikutip dari video di Instagram Polresta Bandung.

    Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Sigit Suhartanto mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap perilaku lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

    “Setiap pengguna jalan wajib menaati aturan demi keselamatan bersama. Aksi menyetop bus di tengah jalan sangat membahayakan, maka kami lakukan tindakan tegas,” kata Sigit.

    (rgr/din)

  • Menko Muhaimin Tegaskan Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan saat Mendengarkan Aspirasi Pekerja Kreatif di NTT – Page 3

    Menko Muhaimin Tegaskan Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan saat Mendengarkan Aspirasi Pekerja Kreatif di NTT – Page 3

    Liputan6.com, Kupang- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar berdialog dengan sejumlah pelaku ekonomi kreatif dan pekerja lepas atau gig worker di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pihaknya ingin mendengar aspirasi dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi para pekerja.

    Dalam dialognya, Menko Muhaimin menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan, salah satunya terkait perlindungan.

    Dewi, seorang pekerja lepas yang berprofesi sebagai make up artis mengutarakan keresahan yang ia rasakan selama bekerja. Dirinya kerap bekerja sejak pagi buta hingga larut malam, hal ini membuatnya khawatir karena tidak memiliki perlindungan dari risiko kecelakaan yang bisa saja terjadi.

    “Ada titipan suara dari teman-teman MUA. Kami ini adalah pekerja lepas atau gig worker, di mana tantangan kami itu adalah mengenai jaminan sosial. Kami ini keluar (bekerja) dari subuh ketemu malam. Nah itu kami selalu berkendaraannya ada yang memakai kendaraan motor, ada yang mobil, bahkan ada yang pakai transportasi online. Apa langkah konkrit pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi kami pekerja lepas,” tanyanya.

    Menjawab keresahan itu, Menko Muhaimin menyadari bahwa pekerja lepas perlu mendapat perhatian dan penghargaan khusus sebab mereka membangun ekonominya secara mandiri. Untuk itu pihaknya memastikan bahwa Pemerintah senantiasa hadir untuk melindungi seluruh pekerja, baik dari sektor formal maupun informal termasuk pekerja lepas seperti Dewi.

    “Pemerintah sedang berusaha untuk memberikan asuransi sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja pekerja yang informal termasuk pekerja lepas, misalnya untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto mengapreasi langkah Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pasalnya perlindungan tersebut merupakan hak konstitusi seluruh warga negara, khususnya para pekerja.

    “Kami sangat berterima kasih atas kepedulian pak Menko terhadap para pekerja. Tentunya momentum ini sangat tepat bagi kami untuk bisa ikut memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

     

    “Memang gig worker ini kan bagian dari pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal yang jumlahnya sangat besar di Indonesia yang selama ini memang cukup besar. Secara nasional ada sekitar 60 juta pekerja informal, dan baru sekitar 6 persen atau 10 juta pekerja informal yang telah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan,”imbuhnya.

    Lebih jauh pihaknya terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak agar semakin banyak pekerja yang terlindungi jaminansosialketenagakerjaan.

    Karena dengan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tentu berbagai manfaat bisa didapatkan sehingga diharapkan dapat menjadi jaring pengaman yang mampu menjaga pekerja serta keluarganya dapat tetap berdaya dan tidak jatuh di jurang kemiskinan saat mengalami risiko kerja. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Prabowo dalam Inpres 8/2025.

    “Jadi apabila terjadi kecelakaan saat bekerja di laut, atau musibah lainnya, maka pekerja yang telah terdaftar bisa mendapatkan manfaat berupa perawatan sampai sembuh. Jika dalam masa penyembuhan nelayan tersebut belum bisa kembali melaut, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja sebagai pengganti upah yang setiap hari didapatkan,” terangnya.

    Tak hanya itu, agar anak-anak tak putus sekolah akibat kehilangan orang tuanya, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beasiswa untuk 2 orang anak dari jenjang TK hingga Perguruan Tinggi, dengan total nilai maksimal Rp174 juta.

    Sebagai wujud nyata manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan, dalam kegiatan tersebut Menko Muhaimin juga sekaligus menyerahkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada empat ahli waris pekerja yang meninggal dunia dengan total santunan sebesar lebih dari Rp635 juta. Termasuk di dalamnya manfaat beasiswa dari jenjang TK hingga Perguruan Tinggi.

    “Inilah bukti negara hadir memastikan para pekerja terlindungi sehingga mereka bisa tetap terjamin dan berdaya saat terjadi risiko, sehingga tidak jatuh dalam kemiskinan baru,” terang Eko.

    Sekaligus menutup keterangannya Eko menyambut baik kegiatan dialog bersama pekerja tersebut. Karena lewat komunikasi dan sinergi antar lembaga tersebut akan semakin banyak masyarakat dan pekerja yang paham dan peduli terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi diri maupun keluarga.

  • Eks Pejabat WHO Beberkan Dampak Paparan Radioaktif Cesium-137 pada Tubuh

    Eks Pejabat WHO Beberkan Dampak Paparan Radioaktif Cesium-137 pada Tubuh

    Jakarta –

    US Food and Drug Administration (FDA) atau badan pengawas makanan Amerika Serikat memblokir impor semua rempah-rempah dari PT NJS di Indonesia. Ini dilakukan setelah inspektur federal mendeteksi Cesium-137 dalam kiriman cengkeh yang dikirim ke California.

    Temuan ini menyusul peringatan impor yang diberlakukan pada Agustus terhadap perusahaan PT Bahari Makmuri Sejati (BMS foods), yang mengirimkan jutaan kilogram udang ke AS setiap tahun. Tetapi, masih belum jelas apakah ada sumber kontaminasi yang sama pada udang dan rempah-rempah tersebut.

    Dampak Paparan Radioaktif Cesium-137

    Dari kasus tersebut, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama, sangat menyoroti dampak dari paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

    “Menurut FDA, Cs-137 yang mereka deteksi dalam impor udang beku dari Indonesia ini kadarnya sekitar 68 Bq/kg, jadi masih dibawah ambang mereka yang disebut ‘FDA’s Derived Intervention Level’ untuk Cs-137 yaitu 1200 Bq/kg,” tutur Prof Tjandra dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis(2/10/2025).

    “Pada dosis Cs-137 yang relatif rendah sekitar 68 Bq/kg maka menurut FDA tidak akan memberikan efek akut,” sambungnya.

    Meski begitu, FDA tetap menganjurkan untuk menghindari makanan yang terpapar Cs-137 dengan dosis rendah yang mungkin saja memiliki dampak bagi kesehatan, terutama jika dikonsumsi dalam waktu yang lama.

    Dampak buruk dari paparan jangka panjang dan berulang dari Cs-137 mungkin akan meningkatkan risiko terjadinya kanker melalui mekanisme kerusakan DNA dalam sel hidup tubuh manusia.

    “Dalam hal ini, perlu disampaikan bahwa memang masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui kejelasan dampak yang mungkin terjadi,” terang Prof Tjandra.

    ‘Prof Tjandra mengungkapkan paparan radioaktif Cs-137 dalam dosis tinggi tentu amat jarang terjadi. Hanya mungkin terjadi jika ada kecelakaan bom nuklir atau bom atom.

    “Keadaan yang amat jarang terjadi ini memang akan dapat menyebabkan sindrom radiasi akut atau acute radiation syndrome, dalam bentuk keluhan mual, muntah, diare, perdarahan, bahkan sampai koma, dan mungkin kematian kalau memang paparannya amat tinggi,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/kna)

    Cemaran Radioaktif

    12 Konten

    Jejak cemaran radioaktif Cessium 137 (Cs-137) ditemukan di wilayah Cikande, Serang. Risiko paparan serta dampaknya bagi kesehatan, jadi sorotan.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Fakta-fakta Radioaktif Cesium-137 di Cikande Banten, Cemarannya Bisa Picu Kanker

    Fakta-fakta Radioaktif Cesium-137 di Cikande Banten, Cemarannya Bisa Picu Kanker

    Jakarta –

    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan adanya paparan radioaktif di kawasan industri Modern Cikande, Banten. Investigasi awal mengaitkan paparan tersebut dengan aktivitas scrap logam dan limbah industri.

    Dari hasil pemetaan, kontaminasi terdeteksi di beberapa titik dengan kadar radiasi lebih tinggi dari ambang normal.

    Kasus ini kemudian mendapat perhatian publik setelah produk ekspor Indonesia, seperti udang beku, ditolak oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) karena terdeteksi mengandung Cs-137. Investigasi lanjutan pun menelusuri sumber radiasi hingga ke kawasan industri di Cikande.

    Awal Mula Temuan Kontaminasi

    Diberitakan Live Science, kasus bermula ketika FDA menolak masuknya kontainer udang beku asal Indonesia karena hasil uji menunjukkan adanya kandungan Cs-137 pada pertengahan Agustus 2025. Produk tersebut diproses oleh PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) dan dikirim ke beberapa pelabuhan utama di AS, termasuk Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    Meski hanya sebagian sampel yang terbukti positif, FDA memperluas penarikan produk terkait karena kekhawatiran potensi kontaminasi lainnya.

    Sebanyak 387 kontainer berisi udang vaname (Vannamei Shrimp) dengan total tonase mencapai 5.595,28 ton, sebelumnya telah diekspor ke Amerika Serikat pada periode Juni hingga Agustus 2025. Namun karena insiden cemaran tersebut, seluruh kontainer yang berada dalam perjalanan menuju Amerika juga ditarik kembali (Return on Board/ROB) untuk diperiksa ulang di Indonesia.

    PT BMS selaku eksportir kemudian melakukan reimpor seluruh kontainer, termasuk 18 kontainer yang sudah tiba lebih dulu di Pelabuhan Tanjung Priok. Semua produk itu langsung menjalani pemeriksaan ketat melalui protokol karantina.

    Pengecekan di Indonesia

    Setelah dilakukan penarikan, pemerintah Indonesia kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kontaminasi radiasi tersebut. Per 9 September 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap dugaan bahwa pabrik baja di sekitar kawasan menjadi sumber awal kontaminasi.

    Tim gabungan lalu memindahkan material yang terkontaminasi radiasi dari area terdampak. Tahap awal dekontaminasi dimulai.

    “Satgas telah mengambil keterangan dan pemeriksaan terhadap PT PNT yang di Cikande. Jadi, satu perusahaan sebetulnya Di Cikande sebagai sumber terkontaminasi dan 15 pemilik lapak besi bekas,” terang Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas, Zulkifli Hasan.

    Apa Itu Cesium-137?

    Cesium-137 (Cs-137) adalah isotop radioaktif hasil sampingan reaksi fisi nuklir, baik dari reaktor maupun ledakan bom atom. Unsur ini memiliki waktu paruh sekitar 30 tahun, artinya butuh puluhan tahun hingga daya radioaktifnya berkurang secara signifikan.

    Cs-137 tidak ditemukan secara alami di lingkungan. Kehadirannya hampir selalu terkait dengan aktivitas manusia, seperti kecelakaan nuklir, pengolahan limbah industri, atau penggunaan medis tertentu.

    Cs-137 digunakan dalam jumlah kecil untuk kalibrasi peralatan pendeteksi radiasi, seperti penghitung Geiger-Mueller.

    Dalam jumlah yang lebih besar, Cs-137 digunakan dalam:

    Perangkat terapi radiasi medis untuk mengobati kankerSterilisasi medisPengukur industri yang mendeteksi aliran cairan melalui pipaPerangkat industri lain untuk mengukur ketebalan material, seperti kertas, film fotografi, atau lembaran logam.

    Bisa Picu Kanker

    Dikutip dari CDC, paparan eksternal Cs-137 dalam jumlah besar dapat menyebabkan luka bakar, penyakit radiasi akut, dan bahkan kematian. Paparan Cs-137 dapat meningkatkan risiko kanker karena paparan radiasi gamma berenergi tinggi.

    Paparan internal Cs-137, melalui konsumsi atau inhalasi, memungkinkan bahan radioaktif tersebut terdistribusi di jaringan lunak, terutama jaringan otot, sehingga jaringan tersebut terpapar partikel beta dan radiasi gamma, serta meningkatkan risiko kanker.

    Studi ilmiah menunjukkan paparan Cs-137 dapat meningkatkan risiko:

    Leukemia: karena radiasi merusak sumsum tulang tempat sel darah diproduksi.Kanker tiroid: walaupun I-131 lebih dominan sebagai pemicu, Cs-137 juga memberi kontribusi pada beban radiasi ke kelenjar tiroid.Kanker padat (solid cancers): termasuk kanker paru, hati, ginjal, dan saluran pencernaan, tergantung rute paparan.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video ” Video: Kata Menkes soal Udang Terkontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

    Cemaran Radioaktif

    12 Konten

    Jejak cemaran radioaktif Cessium 137 (Cs-137) ditemukan di wilayah Cikande, Serang. Risiko paparan serta dampaknya bagi kesehatan, jadi sorotan.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • 1 Pro Kontra Dedi Mulyadi Hentikan Tambang di Parung Panjang, Tak Macet hingga Jalan Khusus Bandung

    1 Pro Kontra Dedi Mulyadi Hentikan Tambang di Parung Panjang, Tak Macet hingga Jalan Khusus Bandung

    Pro Kontra Dedi Mulyadi Hentikan Tambang di Parung Panjang, Tak Macet hingga Jalan Khusus
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara aktivitas usaha tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin membuat pro dan kontra di masyarakat.
    Truk tambang yang biasa melintasi wilayah Parung Panjang tidak beroperasi karena produksi hasil tambang dari perusahaan dihentikan sementara.
    Ada masyarakat yang mendukung, tetapi ada juga yang merasa perlu dikaji ulang kebijakan tersebut.
    Salah satu warga, Elisa (46), mengaku senang dengan kondisi di Parung Panjang dalam beberapa hari terakhir ini.
    Sebab, tidak adanya truk tambang yang melintas membuat jalanan tidak macet.
    “Ya senang gitu, enggak macet
    gitu
    kendaraannya. Bagus sekarang,” kata Elisa saat ditemui Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
    Debu jalanan yang biasa menyelimuti bak salju di jalan-jalan Parung Panjang juga sudah berkurang.
    “Debu juga enggak begitu banyak, yang penting macetnya itu. Macet kalau pas ada truk, kalau pagi tuh anak-anak sekolah susah, (berangkat) kerja juga macet, sore juga sama,” ungkapnya.
    Dukungan untuk kebijakan Dedi pun datang dari warga lainnya, Andri (20), yang sehari-hari berjualan gorengan di pinggir Jalan M Toha, Parung Panjang.
    Semenjak truk tambang tidak melintas, jalanan menjadi lebih lengang dan polusi debu berkurang.
    “Menurut saya lebih bagus, enggak ada polusi, jalan enggak macet,” tutur Andri.
    Sementara itu, warga lainnya, Hari Setiawan, menilai kebijakan Dedi Mulyadi itu perlu dikaji ulang.
    Sebab, kebijakan tersebut kurang tepat bagi semua pihak yang terdampak.
    Di satu sisi, keberadaan truk tambang dikeluhkan warga karena dinilai menimbulkan kemacetan dan lainnya.
    Namun, di sisi lain, ada warga yang menggantungkan hidupnya dari tambang, seperti kuli, sopir truk, dan pedagang.
    “Saya minta ke pemerintah ditinjau kembali surat edaran tersebut, apalagi akan ditutup sampai Desember, akan menjadi bumerang. Kami dibenturkan di bawah, yang salah ini pemerintah sebenarnya, kenapa kami dibenturkan
    gitu
    kan,” ucap Hari.
    Menurutnya, terdapat beberapa opsi untuk mengambil jalan tengah terkait persoalan ini.
    Bisa dengan membatasi jumlah truk atau menambahkan personel Dishub untuk mengatur lalu lalang truk tambang.
    Akan tetapi, solusi utama menurutnya yang ampuh yaitu segera membangun jalan khusus tambang.
    “Jalan khusus tambang harga mati,” tegasnya.
    Harapannya, setelah kebijakan penghentian sementara aktivitas usaha tambang dikaji ulang, pemerintah bersama semua pihak duduk bersama untuk mengambil langkah-langkah kembali.
    “Apalagi Gubernur belum pernah
    nginjek
    ke Cigudeg, ya, alangkah baiknya ditinjau dan direvisi,” tuturnya.
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan penutupan sejumlah tambang di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, merupakan langkah untuk menjaga ketenangan hidup masyarakat.
    Meski menuai protes dari penambang, pengusaha angkutan, hingga sopir truk, Dedi Mulyadi menyebut keputusan itu diambil demi kepentingan yang lebih luas.
    “Saya menyampaikan terima kasih terhadap berbagai aspirasi seluruh warga Cigudeg dan yang kecewa, terutama karena tambang di sana ditutup. Pasti di situ ada para pekerja, kemudian sopir truk, dan berbagai kalangan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
    Dedi mengakui bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut telah berlangsung lama dan melahirkan keuntungan besar bagi sebagian pihak.
    “Tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang diraih,” ucapnya.
    Di balik itu, ia menyoroti kerugian sosial dan lingkungan yang ditanggung masyarakat sekitar, yang menurutnya meliputi kerusakan jalan, debu, kebisingan, hingga kecelakaan lalu lintas yang menjadi masalah serius dan tidak bisa lagi diabaikan.
    “Kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga, agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar, pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah,” ucap Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cucu Mahfud MD Keracunan MBG, Kepala BGN Minta Maaf 6.457 Orang Jadi Korban Regional 2 Oktober 2025

    Cucu Mahfud MD Keracunan MBG, Kepala BGN Minta Maaf 6.457 Orang Jadi Korban Regional 2 Oktober 2025

    Cucu Mahfud MD Keracunan MBG, Kepala BGN Minta Maaf 6.457 Orang Jadi Korban
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Panggung rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, mendadak menjadi saksi sebuah permohonan maaf yang tak biasa pada Rabu (1/10/2025).
    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara terbuka meminta maaf kepada mantan Menkopolhukam Mahfud MD, hanya sehari setelah Mahfud mengungkap kisah pilu cucunya yang menjadi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menceritakan pengalaman cucu keponakannya menjadi salah satu korban keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yogyakarta.
    Hal ini disampaikan Mahfud dalam cara di kanal YouTubenya yaitu Terus Terang Mahfud MD, yang tayang Selasa (30/9/2025).
    Dalam siaran YouTube-nya, Mahfud ditanya komentarnya soal program MBG yang dijalankan oleh pemerintah sekarang ini.
    “Cucu saya juga keracunan MBG di Jogja. Cucu ponakan, jadi saya punya keponakan, keponakan saya punya anak namanya Ihsan,” kata Mahfud.

    Mahfud mengatakan, siang hari usai menyantap menu MBG, delapan siswa termasuk cucunya mengalami muntah-muntah.
    Mereka kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dia melanjutkan, ada dua orang cucunya bersekolah di sekolah tersebut dan mengalami keracunan.
    Tujuh orang siswa, termasuk cucunya yang lebih tua diperbolehkan pulang ke rumah setelah sehari sebelumnya muntah-muntah.
    “Jadi 6 (orang) dan kakaknya, habis muntah-muntah sehari, lalu disuruh pulang bisa dirawat di rumah,” kata Mahfud.
    Namun cucunya yang lain harus menjalani rawat inap selama empat hari akibat kejadian ini.
    “Tetapi yang satu ini harus dirawat 4 hari,” sambung dia.
    Dok.Andre Pratama Puskesmas Pulau Sebatik, Nunukan, Kaltara kebanjiran pasien anak yang diduga keracunan menu MBG
    Menurut Mahfud walaupun angka keracunan dinilai kecil oleh presiden namun tetap menyangkut nyawa seseorang.
    Mahfud juga membandingkan angka keracunan akibat MBG ini dengan kecelakaan pesawat.
    Dia mengatakan, kendati kecelakaan pesawat tidak sampai 0,1 persen, tetap akan membuat masyarakat khawatir dan ribut.
    “Itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan. Ini bukan persoalan angka. Ini harus diteliti lagi,” tegas dia.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan program MBG tetap berjalan. Hal itu ia sampaikan dalam sambutan pada acara akad massal 26.000 KPR FLPP di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025).
    Prabowo mengatakan, program tersebut telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat dengan lebih dari 1 miliar paket makanan yang sudah disalurkan.
    Ia mengakui adanya kekurangan, termasuk kasus dugaan keracunan, namun menilai penyimpangan itu relatif kecil.
    “Deviasi itu adalah ternyata 0,0017, cukup membanggakan apa yang kita hasilkan,” ujar Prabowo.
     
    Mahfud menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak jelas tata kelolanya dan perlu perbaikan.
    “Sangat perlu, mendesak diperbaiki tata kelolanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa pada tingkat bawah,” ujar Mahfud.
    “Pemerintah daerah tidak tahu, karena tidak dilibatkan, tapi saat ada keracunan mereka yang turun,” imbuh dia.
    Ia mencontohkan, ada satu sekolah yang gurunya tidak mendapatkan tambahan gaji namun dibebani tambahan tugas untuk membersihkan tempat makan MBG.
    Selain itu, jika dilihat dari sisi payung hukum menurut Mahfud program MBG tidak jelas payung hukumnya.
    “Apasih dasar hukum MBG ini? Perpres, PP, apa undang-undang,” kata dia.
    “Siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab siapa kepada siapa, dari siapa kepada siapa kita kan tidak tahu. Sekolah tidak tahu menahu juga,” ucap dia.
    Padahal, lanjut Mahfud, pada asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat 8 asas salah satunya adalah asas kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum melalui undang-undang, PP, atau Kepres penyelenggara dapat diukur kinerjanya telah baik atau tidak.
    “Kalau kita mengatakan di kabupaten, sekolah, atau dapur itu pengelolaan tidak benar.
    Terus apa ukuran ketidak benaran, kan harus ada tata kelolanya diatur misalnya dengan PP atau Kepres atau peraturan BGN misalnya atau apa harus jelas sehingga ada ukuran parameter yang memberikan kepastian,” jelas Mahfud.
    Pasca Mahfud MD menceritakan cucunya keracunan karena MBG di Yogyakarta, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana memberikan respon.
    Dadan menyampaikan permintaan maaf kepada eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD karena cucunya keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yogyakarta.
    “Ya kami mohon maaf atas hal itu,” kata Dadan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
    Dadan mengatakan, hari ini BGN menggelar rapat bersama DPR RI, kementerian, dan lembaga terkait untuk mengatasi tata kelola pelaksanaan program MBG.
    “Kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait tata kelola,” ujar Dadan.
    Dalam rapat itu, Dadan dicecar anggota DPR RI terkait berbagai ribuan peristiwa keracunan yang menimpa siswa sekolah hingga ibu hamil setelah mengonsumsi MBG.
    Dadan menuturkan bahwa BGN mencatat ada lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Sekadar Jualan, Produsen Ban Ini Lakukan Inovasi untuk Tekan Kecelakaan

    Tak Sekadar Jualan, Produsen Ban Ini Lakukan Inovasi untuk Tekan Kecelakaan

    Jakarta –

    PT Bridgestone Tire Indonesia menegaskan komitmennya terhadap keselamatan jalan lewat program Road Safety School Program (RSSP) di Bekasi.

    Inisiatif ini dipresentasikan oleh perwakilan Bridgestone Asia Pacific India China (BSAPIC) dalam Asia Pacific Road Safety Conference (APRSC) 2025 di Manila, Filipina.

    Melalui RSSP, Bridgestone berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kepolisian, hingga para guru.

    Fokusnya meningkatkan keselamatan di sekitar sekolah dengan memberikan pemahaman soal rambu lalu lintas, risiko jalan, dan upaya pencegahannya.

    “Program ini menunjukkan bagaimana kolaborasi multisektor dapat menciptakan dampak nyata bagi keselamatan anak-anak sekolah di Indonesia,” ujar Paul Choo, Chief Human Resources Officer yang membawahi HR dan CSR di BSAPIC.

    Hasilnya sudah terlihat. SMPN 2 Bekasi, sebagai sekolah pilot, naik peringkat keselamatan dari 1,0 bintang (sangat berisiko) menjadi 3,8 bintang (risiko sedang) berdasarkan standar International Road Assessment Program (iRAP).

    Perlu diketahui bahwa iRAP merupakan standar global menilai, mengukur, dan meningkatkan keselamatan infrastruktur jalan guna mengurangi kecelakaan lalu lintas.

    Bridgestone menyebut langkah ini sejalan dengan komitmen global mereka.

    “Penghargaan global yang kami terima bukanlah akhir, melainkan motivasi untuk terus berkontribusi terhadap target PBB 2030 dalam memangkas separuh angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas,” tambah Paul Choo.

    Sebagai produsen ban, Bridgestone menekankan bahwa keselamatan di jalan tak bisa dilepaskan dari kondisi ban yang prima.

    Inovasi teknologi ban yang mereka kembangkan serta edukasi keselamatan sejak dini diharapkan bisa berjalan beriringan, demi terciptanya mobilitas yang lebih aman dan berkelanjutan.

    (mhg/rgr)

  • Jam Kerja Tak Manusiawi, Sopir Logistik Ngadu ke DPR

    Jam Kerja Tak Manusiawi, Sopir Logistik Ngadu ke DPR

    Jakarta –

    Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (ARBPI), Ika Rostianti, mengungkap banyak sopir logistik yang mendoping dirinya sendiri menggunakan narkoba. Pasalnya, jam kerja para sopir dinilai tidak manusiawi.

    Ika menjelaskan, saat ini seorang sopir tidak boleh bertugas bersama kenek. Ia menyebut, pengemudi harus menempuh perjalanan Jakarta-Surabaya dalam waktu hanya 14 jam tanpa jeda istirahat yang cukup.

    “Hampir sebagian sopir logistik itu memakai doping, memakai narkoba. Sekarang tidak masuk akal soalnya Jakarta-Surabaya bisa 14 jam,” ungkap Ika dalam audiensi bersama pimpinan DPR RI dan Menteri Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Ika mengatakan, kondisi ini berimbas pada meningkatnya risiko kecelakaan. Dalam sepekan, ia mencatat ada sekitar 7-8 kasus kecelakaan yang melibatkan pengemudi logistik.

    “Itu juga skillnya sopir, kompetensi dan jam istirahat tidak diperhatikan sungguh-sungguh oleh perusahaan logistik,” jelasnya.

    Selain minim kompetensi dan jam kerja berlebihan, persoalan lain adalah ketiadaan perlindungan sosial. Para sopir logistik yang sebagian besar bekerja di sektor informal, tidak mendapat jaminan sosial maupun perlindungan dari perusahaan.

    “Kalau terus terjadi kecelakaan itu yang bertanggung jawab adalah sopir. Berapapun besarannya harus potong gaji, harus potong upah,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Menkes Budi Gunadi Minta UKS Dilibatkan Cegah Kasus Keracunan MBG

    Menkes Budi Gunadi Minta UKS Dilibatkan Cegah Kasus Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin bakal melibatkan usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk membantu pencegahan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Nantinya peserta UKS akan diberikan pelatihan untuk mengetahui kelayakan dan keamanan MBG.

    “Dulu UKS itu hanya pendidikan dan pembinaan, nah sekarang kita selipin tuh pelayanan kesehatan, bantulah. Itu kan guru-guru datang nanti bisa lihat juga makannya benar tidak berlendir atau bau gitu kan, dia bisa lihat,” katanya saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    Dalam materi yang dipaparkan, Menkes berencana membentuk tim keamanan pangan MBG di satuan pendidikan sehingga dapat memberikan pertolongan pertama kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit.

    Kemudian pemantauan status gizi peserta didik setiap 6 bulan oleh Pembina UKS/M di satuan pendidikan. Lalu melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat jika kembali terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan.

    Budi mengatakan pembelajaran terkait keamanan gizi akan masuk dalam kurikulum merdeka belajar dan bersifat mata pelajaran wajib.

    “Nah saya sudah ngomong sama Menteri Dikdasmen, kalau bisa yang mengenai keamanan pangan dan gizi dimasukan bukan hanya merdeka belajar, itu kan boleh pilih. Ini masukannya sebagai wajib, supaya nanti anak-anak juga tahu, tidak usah diajarin guru-guru, kalau ini sudah tidak sehat nih, mendingan saya gak bakal dan melaporkannya,” tuturnya.

    Budi berharap melalui upaya ini, fungsi kontrol terhadap pengawasan pelaksanaan MBG menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia menyebut  bahwa materi pembelajaran sudah tersedia sehingga membutuhkan waktu untuk direalisasikan.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat  Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji.

  • HP Dicuri Maling Bisa Langsung Blokir IMEI, Komdigi Siapkan Aturannya

    HP Dicuri Maling Bisa Langsung Blokir IMEI, Komdigi Siapkan Aturannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah merancang layanan pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel yang hilang atau dicuri.

    Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Komdigi, Adis Alifiawan, menegaskan layanan ini tidak akan bersifat wajib seperti registrasi kartu prabayar.

    “Kami di Komdigi memang sedang merencanakan layanan untuk pemblokiran IMEI ini. Tapi yang perlu digarisbawahi, layanan ini tidak seperti registrasi prabayar yang sifatnya mandatori. Kalau layanan ini pun diluncurkan, sifatnya opsional. Jadi bagi yang ingin mendapatkan manfaatnya silahkan registrasi, tapi tidak wajib,” ujar Adis dalam sebuah diskusi publik, dikutip dari akun YouTube Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, Rabu (1/10/2025).

    Adis menjelaskan, terdapat enam tujuan utama dari layanan ini. Pertama, memberikan perlindungan konsumen. Kedua, menurunkan nilai ekonomis ponsel curian.

    “Kalau handphonenya sudah tidak bisa pakai sinyal seluler, sudah diblokir IMEI nya, jadinya kan turun. Dia cuma bisa wifi only. Kita kalau lihat marketplace, memang harga-harga miring handphone itu kalau dia wifi only,” terangnya.

    Ketiga, mengurangi tindak kriminalitas. Dengan ponsel curian tak lagi bernilai tinggi, pencuri diharapkan berpikir ulang karena risiko lebih besar daripada keuntungan. Keempat, mencegah kekerasan saat perampasan ponsel, yang kerap menimbulkan kecelakaan jika korban kehilangan kendali ketika sedang berkendara.

    Kemudian mendorong masyarakat lebih jeli dalam membeli ponsel agar peredaran perangkat ilegal menurun. Menurut Adis, edukasi konsumen sangat penting, termasuk memeriksa kesesuaian nomor IMEI dengan perangkat. “Kalau masyarakat lebih kritis, peredaran handphone ilegal bisa ditekan,” tegasnya.

    Dan terakhir, menjaga keamanan ruang digital. “Ketika digitalisasi sudah jadi bagian hidup, tentu kita tidak ingin penipuan dan lain sebagainya merajalela. Salah satu cara adalah dengan mengurangi ponsel ilegal,” tambahnya.

    Komdigi, jelas Adis, merancang sistem yang memungkinkan pengguna melakukan blokir dan membuka blokir IMEI secara mandiri. Jika ponsel hilang, pemilik bisa memblokirnya, dan jika sudah ditemukan, bisa membuka blokir kembali.

    Meski begitu, Adis menegaskan layanan ini membutuhkan sinergi lintas instansi. Pengguna tetap perlu melapor ke kepolisian, lalu kepolisian akan berkoordinasi dengan Komdigi.

    Dari Komdigi, instruksi diteruskan ke sistem operator seluler. Kementerian Perindustrian sebagai pengelola database IMEI nasional juga berperan, bersama operator dan asosiasi ponsel.

    Selain itu, Komdigi juga mempertimbangkan regulasi untuk ponsel bekas agar lebih transparan. “Handphone second itu nanti kita harapkan juga jelas gitu ya, mungkin seperti kita jual-beli motor. Ada balik namanya, ada identitasnya. Handphone ini beralih dari atas nama A kepada atas nama B. Agar menghindari penyalahgunaan identitas,” kata Adis.

    Adis mengatakan bahwa Komdigi saat ini juga masih menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk YLKI dan BPKN. “Kadang kita berada dalam dilema ingin memberikan kenyamanan atau keamanan bagi konsumen. Jadi ya titik tengahnya kita perlu cari sama-sama.” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]