Kasus: kebakaran

  • Bus Penumpang Terbakar Setelah Tabrak Motor, 20 Tewas

    Bus Penumpang Terbakar Setelah Tabrak Motor, 20 Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 20 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah sebuah bus penumpang terbakar di negara bagian Andhra Pradesh, India selatan, Jumat (24/10/2025) waktu setempat.

    Melansir berbagai laporan media, kebakaran diduga dipicu oleh kebocoran bahan bakar setelah bus bertabrakan dengan sepeda motor di rute antara kota Bengaluru dan Hyderabad.

    Pejabat distrik, A Siri, mengatakan dari 41 penumpang yang berada di dalam bus, 21 orang berhasil diselamatkan.

    “Di antara yang tersisa, jenazah 11 orang telah diidentifikasi sejauh ini,” ujarnya kepada kantor berita ANI.

    Sementara itu, Wakil Kepala Menteri Andhra Pradesh, Pawan Kalyan, menyebut insiden tersebut sebagai tragedi yang mengerikan.

    “Bus itu bertabrakan dengan sepeda, menyebabkan bus terbakar dan mengakibatkan kecelakaan yang mengerikan,” katanya. Ia juga memerintahkan agar korban luka mendapat perawatan medis terbaik.

    Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

    “Saya sangat sedih dengan hilangnya nyawa dalam kecelakaan ini. Pikiran saya bersama orang-orang yang terkena dampak dan keluarga mereka selama masa sulit ini. Berdoa untuk pemulihan cepat korban luka,” tulis Modi di platform X.

    Insiden ini menjadi yang kedua dalam waktu sebulan, setelah kebakaran bus serupa di negara bagian Rajasthan menewaskan 19 orang pada awal Oktober.

    India, meski menjadi pasar otomotif terbesar ketiga di dunia, masih menghadapi tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi.

    Data pemerintah menunjukkan sekitar 180.000 orang tewas akibat kecelakaan jalan raya pada 2023.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BMW Tarik Ratusan Model Diesel Seri 3 di AS karena Kebocoran Mesin

    BMW Tarik Ratusan Model Diesel Seri 3 di AS karena Kebocoran Mesin

    JAKARTA – Produsen mobil mewah asal Jerman, BMW, kembali menghadapi masalah dari masa lalu mesin dieselnya. Sebanyak 112 unit model BMW 328d tahun 2018 ditarik kembali di Amerika Serikat akibat potensi risiko kebakaran yang berasal dari komponen pendingin Exhaust Gas Recirculation (EGR) yang cacat.

    Meskipun sudah bertahun-tahun BMW tidak menjual mesin diesel di AS, penarikan terbaru ini menyeret kembali model Seri 3 yang diproduksi antara September hingga Desember 2018 ke dalam sorotan. BMW menyatakan telah mengetahui adanya satu kasus yang menunjukkan “indikasi peristiwa termal” pada Seri 3 yang mengarah pada penyelidikan.

    Penyebab Risiko Kebakaran

    Menurut BMW, dilansir dari Carscoops, Jumat, 24 Agustus, modul EGR yang dipasang pada model 328d Sedan dan Sport Wagon yang terdampak memiliki pendingin terintegrasi yang dapat mengalami kebocoran internal cairan pendingin glikol.

    Jika kebocoran ini terjadi, cairan pendingin dapat bercampur dengan jelaga dan sedimen normal mesin diesel. Campuran ini berpotensi memicu partikel mulai membara. Seiring waktu, kondisi ini dapat menyebabkan intake manifold mulai meleleh dan akhirnya memicu kebakaran di bawah kap mesin.

    Total 112 kendaraan yang terdampak meliputi 89 unit 328d Sedan dan 23 unit 328d Sportwagon.

    BMW menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kecelakaan atau cedera terkait masalah tersebut.

    BMW melaporkan bahwa masalah ini pertama kali terdeteksi pada 30 Juli menyusul insiden kebakaran yang melibatkan Seri 3 tahun 2018. Analisis lebih lanjut pada September mengungkap bahwa beberapa kendaraan yang kini ditarik kembali terlewat dari kampanye penarikan sebelumnya pada November 2021.

  • Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Oktober 2025

    Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 24 Oktober 2025

    Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa angin segar bagi pembangunan Indonesia.
    Visi “Menuju Indonesia Emas 2045” yang diusung duet kepemimpinan ini menekankan kedaulatan pangan, penguatan pertahanan, pemerataan ekonomi, hingga akselerasi transformasi digital.
    Berbagai kebijakan strategis telah digulirkan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta masa depan bangsa yang lebih cerah.
    Namun, di balik keseriusan upaya pemerintah, ruang digital justru diwarnai gelombang disinformasi yang menyasar berbagai sektor strategis. Salah satunya adalah hoaks dan penipuan digital yang mengatasnamakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, yakni PT Pertamina (Persero).
    Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, total 1.593 kasus hoaks yang terverifikasi, sebanyak 773 hoaks atau 48,5 persen di antaranya bertemakan politik.
    Kemudian, hoaks bertemakan lowongan kerja menempati posisi kedua dengan 171 kasus atau 10,7 persen. Disusul hoaks bantuan sebanyak 100 kasus atau 6,3 persen serta hadiah 97 kasus atau 6,1 persen.
    BUMN, seperti Pertamina, paling sering dicatut dalam hoaks lowongan ataupun bantuan. Bahkan, ada contoh akun tiruan pejabat atau entitas seperti “Lowongan besar PT Pertamina (Persero)” atau klaim “Direktur Pertamina Simon menjual SPBU di Wonogiri”.
    Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menjelaskan, ada dua kategori hoaks yang menyasar sektor energi.
    Pertama
    , hoaks terkait kebijakan energi.
    Kedua
    , penipuan digital yang meliputi lowongan kerja palsu, bantuan fiktif, dan modus bisnis.
    “Entitas BUMN dan perusahaan swasta, seperti Pertamina dan PLN, sering disasar oleh hoaks energi ini,” ujar Septiaji kepada Kompas.com lewat jawaban tertulis kepada Kompas.com, Jumat (24/10/2025).
    Khusus Pertamina, lanjut Septiaji, ada beberapa alasan BUMN energi ini menjadi sasaran utama hoaks dan penipuan digital. Pertamina adalah penyedia utama BBM dan
    liquefied petroleum gas
    (LPG) di Indonesia yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
    Isu sekecil apa pun terkait ketersediaan, harga, atau kualitas produk dapat langsung memengaruhi jutaan orang dan memicu reaksi publik yang kuat.
    “Karena sifatnya yang strategis dan menyentuh hajat hidup orang banyak, informasi terkait Pertamina sangat mudah menjadi viral,” jelasnya.
    Hoaks yang menyerang Pertamina, baik berupa penipuan digital maupun informasi bohong soal kebijakan, sama-sama memiliki daya rusak besar terhadap kepercayaan publik.
    Hoaks kebijakan dapat menimbulkan sentimen negatif terhadap perusahaan dan pemerintah, sedangkan penipuan digital mengakibatkan kerugian finansial langsung kepada korban.
    Septiaji mencontohkan salah satu kasus pada November 2024. Kala itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pengemudi ojek
    online
    dipertimbangkan tidak akan dimasukkan ke dalam penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
    Meskipun Kementerian ESDM telah meralat pernyataan tersebut pada Desember 2024, narasi keliru terus beredar di media sosial.
    Konten-konten berisi informasi seolah sudah ada kebijakan yang melarang ojek
    online
    membeli Pertalite tersebar. Narasi ini menciptakan kebingungan dan keresahan di kalangan pengemudi ojek
    online
    yang mengandalkan BBM bersubsidi untuk menunjang pekerjaan mereka.
    Hoaks lain yang sempat viral adalah klaim bahwa kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor dilarang mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Narasi keliru ini dikemas dengan bahasa provokatif untuk memancing emosi publik.
    Bahkan, beredar video yang menarasikan ada SPBU yang dibakar masyarakat karena marah dengan kebijakan motor mati pajak dilarang mengisi BBM. Faktanya, peristiwa di video tersebut merupakan kebakaran SPBU di Aceh akibat korsleting pada mobil pikap yang sedang mengisi BBM pada Kamis (10/10/2024).
    “Beberapa hoaks berisi narasi provokatif untuk memancing kemarahan publik terhadap kebijakan yang sebenarnya tidak ada,” kata Septiaji.
    Kebijakan pemerintah terkait izin impor BBM bagi SPBU asing turut menambah sentimen negatif terhadap Pertamina. Situasi ini kemudian berkorelasi dengan kemunculan hoaks penjarahan SPBU Pertamina.
    Faktanya, konteks asli dari video yang beredar adalah momen unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga TBBM Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025). Para demonstran memprotes pengalihan bantuan susu, bukan melakukan penjarahan sebagaimana yang dinarasikan dalam konten hoaks.
    Adapun puncak hoaks, berdasarkan data Mafindo, terjadi pada Juli 2025 dengan 180 kasus atau 11,3 persen. Periode pertengahan tahun ini identik dengan fase evaluasi publik ketika isu energi atau BBM marak dipelintir.
    Selain hoaks kebijakan, Pertamina juga menjadi sasaran empuk penipuan digital berkedok lowongan kerja. Septiaji menjelaskan, minat tinggi pencarian pekerjaan di Indonesia membuat pelaku penipuan memanfaatkan nama besar BUMN energi.
    Perusahaan, seperti Pertamina, diasosiasikan dengan tempat kerja bergaji tinggi dan fasilitas menarik. Persepsi ini dimanfaatkan penipu untuk membuat konten lowongan kerja palsu yang terlihat meyakinkan.
    “Tercatat ada 30 hoaks lowongan kerja yang mengatasnamakan BUMN, termasuk Pertamina, PLN, dan lain-lain selama 2025,” ungkap Septiaji.
    Menurutnya, hoaks lowongan kerja dan bantuan dengan mengatasnamakan perusahaan energi, seperti Pertamina semakin canggih. Kontennya dibuat semakin rapi dan profesional sehingga berpotensi menjerat banyak korban, khususnya masyarakat dengan tingkat literasi keamanan digital yang belum memadai.
    Para penipu sering menggunakan taktik urgensi, iming-iming gaji fantastis, dan klaim eksklusif. Mereka mendesak calon korban untuk bertindak cepat dan membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi, pendaftaran, atau pelatihan.
    Temuan Mafindo menunjukkan, entitas yang paling banyak dicatut sebagai sumber atau pemberi kerja palsu adalah pemerintah, korporasi domestik, dan BUMN, seperti Pertamina.
    Pola serupa juga ditemukan pada hoaks bertema bantuan. Sebanyak 74 hoaks mencatut atau mengatasnamakan pemerintah dan BUMN.
    Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau
    artificial intelligence
    (AI) dalam produksi hoaks menunjukkan peningkatan signifikan.
    Mafindo mencatat, dari total 1.593 hoaks yang terverifikasi, sebanyak 202 hoaks atau 12,7 persen menggunakan teknologi AI dalam pembuatannya.
    Deepfake
    menjadi salah satu bentuk hoaks yang memanfaatkan teknologi AI.
    Teknologi
    deepfake
    dapat mengubah wajah, bibir, dan suara tokoh publik agar tampak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Sementara itu, AI generatif mampu menghasilkan teks, narasi, atau konten yang tampak meyakinkan.
    Meskipun belum ada kasus
    deepfake
    besar yang secara spesifik menargetkan pejabat Pertamina, potensi ancaman tersebut tetap harus diwaspadai. Contoh kasus
    deepfake
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Agustus 2025 membuktikan betapa berbahaya teknologi ini.
    Video
    deepfake
    yang menampilkan Sri Mulyani seolah mengatakan “guru itu beban negara” mampu memantik kemarahan luas dan bahkan menormalisasi wacana perusakan. Padahal, pernyataan tersebut tidak pernah diucapkan oleh Sri Mulyani.
    Pada kesempatan berbeda, Septiaji juga menyoroti soal
    scam
    .

    Scam
    merupakan salah satu jenis hoaks yang jarang dibahas tuntas di media, padahal korbannya sangat masif dan bisa menimpa orang terdekat kita,” ucapnya dalam Diskusi Media bertajuk “Potret Hoaks Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Selasa (22/10/2025).
    Ia menambahkan,
    scam
    semakin canggih karena sudah mulai memanfaatkan AI dan menggunakan big data dari hasil kebocoran data pribadi. Hal ini membuat
    scam
    menjadi ancaman serius bagi siapa pun.
    Agar tidak menjadi korban hoaks yang mengatasnamakan Pertamina, Septiaji memberikan beberapa saran kepada masyarakat. Salah satunya, masyarakat perlu berhati-hati dengan informasi yang beredar di media sosial.
    Selalu cek sumber dan verifikasi informasi dengan membandingkan dari media kredibel. Situs periksa fakta, seperti
    turnbackhoax.id
    dan
    cekfakta.com
    , dapat menjadi rujukan untuk memastikan kebenaran informasi.
    “Selalu mencari informasi dari situs resmi lembaga, seperti
    website
    resmi Pertamina, PLN, Antam, dan sebagainya,” imbau Septiaji.
    Ia juga mendorong lembaga yang menjadi target hoaks untuk merespons hoaks secara cepat dan terukur. Pertamina dan BUMN lain perlu melakukan klarifikasi segera agar masyarakat tidak terlanjur menjadi korban, khususnya penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
    Adapun saluran penyebaran utama hoaks adalah Facebook (45,6 persen) dan TikTok (23,0 persen). Keduanya didominasi video pendek provokatif yang cepat viral untuk isu-isu SPBU ataupun BBM.
    Dari sisi platform digital, Septiaji menyarankan pembuatan regulasi seputar penandaan otomatis untuk konten yang dibuat dengan AI. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak kebingungan membedakan konten sintetik dan autentik.
    Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan media massa juga menjadi kunci dalam memerangi disinformasi. Peningkatan literasi digital masyarakat, terutama terkait keamanan digital dan kemampuan memverifikasi informasi, menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem informasi yang sehat.
    Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang Loina Lalolo Krina Perangin-angin menyoroti signifikansi penguatan ketahanan masyarakat terhadap hoaks. Upaya ini memerlukan sinergi lintas sektor untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan kritis masyarakat.
    “Kami menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake yang sulit dideteksi oleh publik awam,” ujar Loina dalam diskusi yang sama.
    Tahun pertama pemerintahan baru memang diwarnai berbagai dinamika, termasuk disinformasi. Dengan kesadaran kolektif dan upaya bersama dalam memverifikasi informasi, ekosistem digital Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan tepercaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebakaran di Padang Hanguskan Toko Oli, Pemilik Tewas Terjebak Api

    Kebakaran di Padang Hanguskan Toko Oli, Pemilik Tewas Terjebak Api

    PADANG – Kebakaran besar menghanguskan sebuah toko penjualan oli dan suku cadang sepeda motor di kawasan Belakang Lintas, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat 24 Oktober dini hari. Satu orang dilaporkan tewas setelah terjebak di dalam bangunan yang terbakar.

    Peristiwa terjadi sekitar pukul 03.20 WIB, api tiba-tiba membesar di ruko dua lantai tersebut. Warga sekitar yang panik berusaha memberikan pertolongan, tetapi kobaran api yang cepat menjalar membuat pemilik toko tidak sempat menyelamatkan diri.

    Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang yang mendapat laporan segera mengerahkan beberapa armada ke lokasi. Setelah berjibaku hampir satu jam, api berhasil dikendalikan agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya.

    Kepala Bidang Operasional Damkar Kota Padang, Rinaldi, membenarkan insiden itu. “Tim kami tiba di lokasi setelah menerima laporan warga sekitar pukul 03.20 WIB. Api sudah membesar ketika kami datang, dan upaya pemadaman langsung dilakukan,” ujarnya.

    Rinaldi menuturkan, satu korban bernama Bobi (30) ditemukan meninggal dunia di lantai dua bangunan. Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan ditemukan setelah proses pendinginan selesai. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang.

    Selain menelan korban jiwa, dua unit sepeda motor di dalam ruko juga terbakar habis. Kerugian material sementara diperkirakan mencapai Rp 1,5 miliar.

    Hingga kini, penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Garis polisi telah dipasang di lokasi untuk keperluan olah tempat kejadian perkara (TKP).

  • Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

    Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima kunjungan dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait audiensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

    Sigit menjelaskan dalam audiensi itu kepolisian dan pemerintah akan bekerja sama dalam agar bisa menekan terjadinya karhutla. Pasalnya, persoalan ini juga telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dari hasil audiensi ini, Kapolri dan Menhut telah sepakat untuk terus menggalakkan upaya pencegahan agar angka karhutla bisa ditekan. Salah satunya melalui edukasi ke masyarakat.

    Sigit juga menegaskan kepada perusahaan agar bisa membantu masyarakat yang ingin membuka lahan tanpa pembakaran.

    “Kita mendorong agar perusahaan-perusahaan swasta juga mau ikut membantu sehingga masyarakat yang akan membuka lahan juga kemudian tidak perlu dilakukan pembakaran tapi diganti dengan penggunaan alat-alat,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

    Selanjutnya, kerja sama Polri-TNI dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya Karhutla bakal ditingkatkan. Kerja sama ini didukung penempatan command center agar bisa melakukan pemadaman secara optimal saat terjadinya karhutla.

    Selain itu, kata Sigit, khususnya perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sawit, maka nantinya akan diminta agar membuat parit maupun lumbung air. 

    “Evaluasi terkait dengan aturan-aturan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya yang terkait dengan sawit, harus memiliki parit ya, kemudian harus ada juga sumber-sumber air, lumbung, yang harus disiapkan sehingga nanti pada saat ada peristiwa kebakaran,” imbuhnya.

    Sementara itu, Sigit mengemukakan terdapat persoalan yang harus bisa diselesaikan bersama yakni terkait sumber air, water bombing hingga modifikasi cuaca.

    “Termasuk tentunya bagaimana pemerintah selalu mengingatkan dan tentunya ini juga menjadi PR bersama mulai dari sumber air, waduk, kemudian water bombing sampai dengan operasi modifikasi cuaca ini tentunya juga harus disiapkan,” pungkasnya.

    Di lain sisi, Raja Juli mengemukakan bahwa angka Karhutla pada 2025 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan itu terjadi akibat kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder terkait hingga sejumlah penegakan hukum yang ada.

    “Angka karhutla kita menurun dari 376.000 hektare pada tahun 2024, pada tahun ini menjadi 213.000 hektare pada tahun 2025,” tutur Juli.

  • Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

    Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima kunjungan dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait audiensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

    Sigit menjelaskan dalam audiensi itu kepolisian dan pemerintah akan bekerja sama dalam agar bisa menekan terjadinya karhutla. Pasalnya, persoalan ini juga telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dari hasil audiensi ini, Kapolri dan Menhut telah sepakat untuk terus menggalakkan upaya pencegahan agar angka karhutla bisa ditekan. Salah satunya melalui edukasi ke masyarakat.

    Sigit juga menegaskan kepada perusahaan agar bisa membantu masyarakat yang ingin membuka lahan tanpa pembakaran.

    “Kita mendorong agar perusahaan-perusahaan swasta juga mau ikut membantu sehingga masyarakat yang akan membuka lahan juga kemudian tidak perlu dilakukan pembakaran tapi diganti dengan penggunaan alat-alat,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

    Selanjutnya, kerja sama Polri-TNI dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya Karhutla bakal ditingkatkan. Kerja sama ini didukung penempatan command center agar bisa melakukan pemadaman secara optimal saat terjadinya karhutla.

    Selain itu, kata Sigit, khususnya perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sawit, maka nantinya akan diminta agar membuat parit maupun lumbung air. 

    “Evaluasi terkait dengan aturan-aturan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya yang terkait dengan sawit, harus memiliki parit ya, kemudian harus ada juga sumber-sumber air, lumbung, yang harus disiapkan sehingga nanti pada saat ada peristiwa kebakaran,” imbuhnya.

    Sementara itu, Sigit mengemukakan terdapat persoalan yang harus bisa diselesaikan bersama yakni terkait sumber air, water bombing hingga modifikasi cuaca.

    “Termasuk tentunya bagaimana pemerintah selalu mengingatkan dan tentunya ini juga menjadi PR bersama mulai dari sumber air, waduk, kemudian water bombing sampai dengan operasi modifikasi cuaca ini tentunya juga harus disiapkan,” pungkasnya.

    Di lain sisi, Raja Juli mengemukakan bahwa angka Karhutla pada 2025 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan itu terjadi akibat kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder terkait hingga sejumlah penegakan hukum yang ada.

    “Angka karhutla kita menurun dari 376.000 hektare pada tahun 2024, pada tahun ini menjadi 213.000 hektare pada tahun 2025,” tutur Juli.

  • Kasus Karhutla 2025, Kapolri Ungkap Ada 83 Tersangka

    Kasus Karhutla 2025, Kapolri Ungkap Ada 83 Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap telah menangkap 83 tersangka dalam kasus terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang 2025.

    Sigit mengemukakan bahwa angka tersangka itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 47 tersangka.

    “Di tahun 2025 ini kurang lebih ada luasan lahan yang terbakar, yang kemudian kita amankan 83 tersangka karena kedapatan secara sengaja membakar,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

    Dia menambahkan, modus operandi yang kerap dilakukan oleh pelaku ini yaitu dengan melakukan pembakaran hutan untuk kegiatan usaha di sektor perkebunan.

    Oleh karena itu, dia mengimbau agar seluruh masyarakat bisa menggunakan cara lain untuk membuka lahan. Pasalnya, pembukaan lahan dengan pembakaran bisa merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.

    “Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sigit menyatakan bakal terus memaksimalkan penegakan hukum di wilayah hutan. Apalagi, penindakan ini sudah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, koordinasi aparat TNI-Polri bersama dengan kementerian maupun stakeholder terkait juga terus dilakukan agar bisa menekan angka Karhutla.

    “Sehingga kebakaran hutan di tahun 2026-2027 bisa kita kurangi sehingga luasan lahan yang terbakar juga bisa berkurang,” pungkasnya.

  • Menhut Puji Polri Tegas Tangani Kasus Karhutla: Efektif Bikin Efek Jera

    Menhut Puji Polri Tegas Tangani Kasus Karhutla: Efektif Bikin Efek Jera

    Jakarta

    Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan Polri dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Raja Juli menilai sikap tegas itu berkontribusi dalam menurunnya angka karhutla di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Raja Juli usai bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Dia juga menyampaikan terima kasih karena kerja sama yang baik dengan Polri, kasus kebakaran hutan di Tanah Air dapat ditekan.

    “Di beberapa tempat efek jera karena penegakan hukum yang cukup baik dan efektif dari pihak kepolisian mengakibatkan orang yang nakal yang bermain-main dengan membakar lahan untuk memudahkan berkebun misalkan, angkanya dapat ditekan dengan baik,” kata Raja Juli.

    “Sekali lagi oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia,” lanjutnya.

    Raja Juli menjelaskan adanya penurunan peristiwa karhutla yang signifikan sepanjang 2025 dari tahun sebelumnya. Angka penurunan itu hampir mencapai 50 persen.

    Pada kesempatan yang sama, Jenderal Sigit mengatakan telah mengamankan sekitar 130 tersangka terkait kasus kebakaran hutan di sejumlah wilayah sejak tahun 2024.

    Dia mengakui ada kenaikan terkait dengan angka penegakan hukum. Dengan begitu, lanjut Sigit, sebaran luas lahan yang terbakar bisa berkurang.

    “Tentunya ke depan kami terus akan melakukan perbaikan bersama-sama Kementerian Kehutanan dan mungkin nanti juga seluruh rekan-rekan stakeholder terkait sehingga kebakaran hutan di tahun 2026-2027 bisa kita kurangi sehingga luasan lahan yang terbakar juga bisa berkurang,” pungkasnya.

    (ond/ygs)

  • Bertemu Menhut, Kapolri Tegaskan Perkuat Penanganan Karhutla Nasional
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Oktober 2025

    Bertemu Menhut, Kapolri Tegaskan Perkuat Penanganan Karhutla Nasional Nasional 24 Oktober 2025

    Bertemu Menhut, Kapolri Tegaskan Perkuat Penanganan Karhutla Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.
    “Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Sigit usai menerima Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Sigit menjelaskan, meski Indonesia mulai memasuki musim hujan pada periode September hingga November 2025, potensi karhutla masih perlu diwaspadai.
    Potensi ini dikemukakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
    “BMKG menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah, di antaranya Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani,” ucapnya.
    Sigit mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high) pada periode Januari hingga 22 Oktober 2025.
    Angka itu menurun 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
    Wilayah dengan titik hotspot tertinggi berada di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
    “Kondisi ini disebabkan rendahnya curah hujan, cuaca kering, angin kencang, serta karakteristik wilayah yang sebagian besar lahan gambut,” kata Kapolri.
    Sigit menyebut kan, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan serangkaian mitigasi karhutla.
    Sepanjang 2025, Polri menggelar 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 patroli.
    Selain itu, Polri bersama pemangku kepentingan juga membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di wilayah rawan karhutla.
    “Polri bersama kementerian dan lembaga berkomitmen melakukan langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan,” kata Sigit.
    Ia mengatakan langkah pencegahan dilakukan dengan peningkatan kesiapsiagaan personel, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pendirian posko tanggap darurat terpadu.
    Polri juga mengoperasikan
    early warning system
    untuk deteksi dini melalui aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC) yang terintegrasi dengan SiPongi (KLHK), Fire Danger Rating System, satelit Himawari (BMKG), dan TMAT.
    Selain patroli darat, Polri melakukan patroli udara bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
    Jika terdeteksi titik api, pemadaman dilakukan melalui jalur darat maupun operasi modifikasi cuaca.
    Terkait penegakan hukum, Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan.
    Sigit bilang, Polri menangani 86 kasus tindak pidana karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan pada Januari sampai 23 Oktober 2025.
    Para pelaku diduga membakar lahan untuk membuka kebun secara ilegal.
    “Saya mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain merusak lingkungan, itu membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang,” kata Kapolri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sapi 7 Kwintal Terperosok ke Septic Tank di Jombang, Evakuasi Butuh Waktu 2 Jam

    Sapi 7 Kwintal Terperosok ke Septic Tank di Jombang, Evakuasi Butuh Waktu 2 Jam

    Jombang (beritajatim.com) – Sebuah kejadian tak terduga terjadi di Desa Jasem, Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Sapi peliharaan milik Siti Maghfiroh (52), terperosok ke dalam septic tank dan tidak bisa keluar, Kamis (23/10/2025). Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat membahayakan nyawa sapi tersebut.

    “Saya melihat sapi peliharaan saya terperosok ke dalam septic tank dan tidak bisa naik,” Siti Maghfiroh, dibantu oleh warga setempat, mencoba untuk menolong sapi tersebut, namun upaya mereka tidak berhasil.

    Kesulitan dalam mengevakuasi sapi tersebut memaksa pemilik untuk segera melapor ke Pos Damkar Jombang pada pukul 07.25 WIB.

    Setelah menerima laporan, Pos Damkar Jombang segera merespons dengan cepat. Pada pukul 07.28 WIB, laporan tersebut disampaikan kepada Pimpinan, dan sekitar dua menit setelahnya, tim dari Pos Damkar Jombang diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Tim yang berjumlah tiga orang, yang terdiri dari Syam, Sairoji, dan Andrik, tiba di lokasi pada pukul 07.40 WIB.

    Proses evakuasi sapi yang memiliki bobot sekitar 700 kilogram (7 kwintal) berlangsung cukup menantang. Tim pemadam kebakaran menggunakan metode penanggulangan dengan menali bagian tubuh sapi, lalu menahan tubuhnya dengan bambu dari atas. Selain itu, air disemprotkan ke tubuh sapi dengan pompa mesin agar sapi dapat terangkat dan keluar dari dalam septic tank.

    “Proses evakuasi berlangsung sekitar 1,5 jam. Kami dibantu oleh warga untuk mengevakuasi sapi ini. Berkat kerjasama yang solid, sapi akhirnya dapat dievakuasi dengan selamat,” jelas Andrik Prasetiyo, petugas Damkar Jombang.

    Setelah berjuang keras selama hampir dua jam, akhirnya pada pukul 09.35 WIB, sapi berhasil dikeluarkan dengan selamat dan evakuasi pun selesai. Tim Damkar kemudian kembali ke markas setelah memastikan tidak ada bahaya lain yang mengancam.

    Dampak kejadian ini terbilang cukup serius karena melibatkan nyawa hewan ternak yang berharga. Keberhasilan evakuasi ini berkat kerjasama antara petugas Damkar, pemilik sapi, dan warga setempat.

    Proses evakuasi yang dilakukan oleh tim Damkar Jombang dengan menggunakan alat dan teknik yang tepat menunjukkan kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi berbagai kejadian tak terduga, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan seperti ini. [suf]