Kasus: Insiden penembakan

  • Seorang WNI Ditahan Terkait Kasus WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia di Laut

    Seorang WNI Ditahan Terkait Kasus WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia di Laut

    Selangor

    Polisi Selangor menahan seorang warga negara Indonesia (WNI) terkait kasus penembakan oleh aparat Malaysia yang menewaskan WNI di lepas pantai Tanjung Rhu, Banting. Pria itu ditahan untuk proses investigasi.

    Dilansir Malay Mail, Minggu (2/2/2025), pria yang ditahan itu dicari polisi setelah insiden penembakan di lepas pantai Tanjung Rhu, Banting, terjadi pada 24 Januari lalu.

    Kepala Polisi Selangor Datuk Hussein Omar Khan mengonfirmasi kepada media setempat, Harian Metro, bahwa tersangka merupakan pria berusia 35 tahun. Dia telah ditahan sejak Sabtu (1/2) malam waktu setempat.

    “Tersangka masuk ke Malaysia sebagai turis, dan kami menahannya untuk membantu penyelidikan. Berkas penyelidikan hampir selesai dan mungkin akan diserahkan ke wakil jaksa penuntut umum paling cepat minggu depan,” kata Hussein.

    Tersangka ditahan di Pengadilan Magistrat Banting. Belum ada informasi detail soal identitas WNI yang telah dinyatakan sebagai tersangka itu. Selain pria tersebut, ada seorang pria lain yang masih dicari.

    Sebagai informasi, satu unit kapal patroli Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) atau Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) diduga ditabrak empat kali oleh kapal lain pada 24 Januari. Kapal itu diyakini terkait dengan tersangka yang ditahan.

    Selama pertengkaran itu, dua tersangka yang diduga bukan warga negara Malaysia, diduga berusaha menyerang petugas MMEA dengan parang. Pada pagi harinya, MMEA disebut menerima informasi tentang perahu yang terombang-ambing di dekat Pantai Banting di Kuala Langat.

    Setelah sampai di perahu, mereka menemukan dua orang di dalamnya. Satu orang dinyatakan meninggal di tempat kejadian, sementara yang lain terluka parah dan dibawa ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah di Klang.

    Dalam insiden terkait, tiga orang yang diyakini warga negara Indonesia juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang akibat luka tembak. Ketiganya dilaporkan dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat pada 24 Januari.

    Pihak berwenang saat ini masih mengejar seorang warga negara Indonesia lain yang diyakini terlibat dalam insiden tersebut. Polisi juga mencari orang-orang lain yang diduga terkait insiden itu berdasarkan pernyataan saksi dan ukuran perahu yang terlibat.

    Hussein juga mengatakan 14 saksi dari MMEA telah diperiksa dan beberapa kemungkinan akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengklasifikasikan insiden penembakan di perairan lepas Pantai Morib sebagai percobaan pembunuhan.

    “Petugas yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk mereka yang melepaskan tembakan juga akan dipanggil,” ujarnya.

    Pemerintah Indonesia Desak Malaysia Serius Tangani Kasus

    Indonesia telah mendesak otoritas Malaysia melakukan investigasi serius atas kasus ini. Pihak Kedubes RI di Kuala Lumpur sudah berkomunikasi dengan dua WNI korban penembakan aparat Malaysia. Keduanya mengaku tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian.

    Kedua WNI itu, yakni HA dan MZ, berasal dari Riau. Keduanya kini dalam perawatan dengan kondisi stabil sehingga bisa memberikan keterangan.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia),” tulis Kemlu dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

    Presiden Prabowo Subianto juga sudah buka suara perihal kasus penembakan WNI oleh aparat APMM itu. Prabowo meminta kasus itu diinvestigasi.

    “Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

    Prabowo mengingatkan para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika terjadi hal yang melanggar aturan di negara tersebut.

    Dia meminta TKI tidak gampang dibohongi oleh sindikat penyelundup. Prabowo meminta semua pihak waspada.

    “Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak,” ujarnya.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Komnas HAM Desak Pemerintah Lindungi 5 WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 Februari 2025

    Komnas HAM Desak Pemerintah Lindungi 5 WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia Megapolitan 2 Februari 2025

    Komnas HAM Desak Pemerintah Lindungi 5 WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (
    Komnas HAM
    ) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.
    “Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini,” ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).
    Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para
    pekerja migran
    lainnya.
    “Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh
    Pekerja Migran
    dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012,” tambahnya.
    Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum – SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.
    SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.
    “Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing,” ungkap Atnike.
    Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.
    Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
    Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Februari 2025

    Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun Nasional 2 Februari 2025

    Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Layanan Pengaduan Mediasi dan Advokasi Kementerian Pelindungan
    Pekerja Migran Indonesia
     (KP2MI) Mangiring H. Sinaga mengatakan, penempatan tenaga kerja secara ilegal selalu terjadi dari tahun ke tahun.
    Hal ini disampaikan Mangiring dalam acara Dielaektika tvMuhammadiyah dengan tajuk “Panas Dingin Indonesia-Malaysia”, Sabtu (1/2/2025), yang membahas peristiwa penembakan
    WNI
    di Malaysia.
    “Fenomena penempatan
    pekerja migran Indonesia
    di Malaysia melalui jalur-jalur tidak resmi itu dari tahun ke tahun tetap ada,” kata Mangiring.
    Dia menjelaskan, ada beberapa penyebab yang membuat peristiwa ini terus berulang.
    Pertama adalah edukasi terhadap warga yang berangkat lewat jalur ilegal tidak sampai sehingga mereka tidak mengetahui prosedur yang benar seperti apa.
    Kedua adalah eks pekerja migran yang di-
    blacklist
    dari keimigrasian sehingga harus menempuh jalur ilegal untuk kembali bekerja di Malaysia.
    Ketiga adalah aksi makelar yang tidak ada habisnya sehingga membuat pekerja migran Indonesia banyak yang berstatus ilegal
    “Dan yang pasti ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dan dari kedua sisi negara disebut tekong-tekong mereka juga melakukan komunikasi langsung, sehingga memotong menurut mereka memotong proses penempatan itu tetapi sesungguhnya hal tersebut sangat merugikan dari sisi aspek perlindungannya,” ujarnya.
    “Karena hal tersebut ketika terjadi permasalahan kita sangat susah dalam hal menjamin hak-hak perlindungan mereka,” kata Mangiring lagi.
    Terakhir, perjanjian kontrak kerja yang dilanggar karena iming-iming gaji yang lebih besar sehingga dihitung sebagai tenaga kerja ilegal.
    Sebagai informasi, insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini APMM, mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
    Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PM Malaysia Pastikan Penyelidikan Transparan dan Menyeluruh atas Insiden Penembakan WNI

    PM Malaysia Pastikan Penyelidikan Transparan dan Menyeluruh atas Insiden Penembakan WNI

    GELORA.CO -Penyelidikan menyeluruh dan transparan atas kasus penembakan lima WNI oleh aparat keamanan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) akan dilakukan secara transparan dan menyeluruh. 

    Komitmen itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 31 Januari 2025. 

    PM Anwar menyambut baik keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin agar kasus penembakan itu diusut hingga tuntas. 

    Mengingat hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia, Anwar berjanji pihaknya akan melakukan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh terkait insiden perbatasan yang menyebabkan satu WNI tewas dan empat lainnya luka-luka.

    “Indonesia adalah negara sahabat.  Jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan cukup menyeluruh, cukup transparan dan tidak melindungi siapa pun,” tegasnya.

    Sebagai bentuk transparansi, Anwar menyatakan bahwa laporan awal penyelidikan sudah disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia dapat mengikuti perkembangan kasus ini secara langsung.  

    “Pagi ini saya sudah meminta agar berita acara pemeriksaan sementara dikirimkan ke KBRI. Ini hanya terjadi karena negara ini adalah teman baik. Dan penyelidikan ini, jika sudah lengkap, akan diperiksa juga oleh teman-teman kita di Indonesia,” lanjutnya.  

    Sebagai langkah konkret, Anwar mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri serta Kepolisian Malaysia untuk meninjau kembali prosedur operasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.  

    “Saya pribadi sudah berdiskusi dengan Irjen Pol dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar hal ini bisa dikaji agar hubungan kita dengan Indonesia tetap baik,” papar Anwar.

    Dalam pidatonya, PM Anwar juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia.

    Ia mengingatkan bahwa meskipun ada insiden yang memicu emosi, kedua negara harus tetap mengikuti jalur hukum yang berlaku.  

    “Kita tidak ingin hal-hal tersebut mengganggu hubungan baik. Tapi negara ini harus mengikuti hukum. Terlalu banyak orang yang datang tanpa izin, terlalu banyak yang datang melalui penyelundupan manusia, narkoba, barang ilegal, dan kita harus tegas mencegah hal-hal tersebut,” tegasnya

  • Anwar Ibrahim Respons Aksi Pelemparan Telur di Depan Kedubes Malaysia Jakarta

    Anwar Ibrahim Respons Aksi Pelemparan Telur di Depan Kedubes Malaysia Jakarta

    GELORA.CO -Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, merespons aksi pelemparan telur yang terjadi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. 

    Insiden ini diduga sebagai bentuk protes atas kasus penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam operasi penindakan penyelundupan manusia di perbatasan kedua negara.  

    Dalam pidatonya hari Jumat, 31 Januari 2025, PM Anwar menegaskan bahwa pemerintah Malaysia akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap insiden penembakan yang mengakibatkan seorang WNI tewas dan empat lainnya terluka. 

    “Saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan cukup menyeluruh, cukup transparan, dan tidak melindungi siapa pun,” ujarnya. 

    Ia juga menyebut bahwa berita acara pemeriksaan sementara telah dikirimkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai bentuk keterbukaan Malaysia terhadap Indonesia.  

    Anwar menyoroti bahwa kejadian ini tidak boleh mengganggu hubungan baik antara kedua negara. Ia mengingatkan bahwa Malaysia tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum dalam menanggulangi penyelundupan manusia, narkotika, dan barang ilegal di wilayah perbatasan.

    “Negara ini harus mengikuti hukum. Terlalu banyak orang yang datang tanpa izin, melalui penyelundupan manusia, narkoba, barang ilegal, dan kita harus tegas mencegah hal-hal tersebut,” tegasnya.  

    Terkait aksi pelemparan telur di Kedubes Malaysia di Jakarta, Anwar menyatakan bahwa ia memahami adanya kemarahan dari sebagian pihak di Indonesia.

    Namun, ia berharap agar masyarakat kedua negara tidak terpancing emosi dan tetap mengikuti jalur hukum dalam menyikapi persoalan ini. 

    “Saya tahu ini hanya kelompok kecil. Tapi saya berharap di Malaysia tidak ada reaksi serupa. Mari kita ikuti hukum dan memahami bahwa terkadang kemarahan didasari oleh laporan yang tidak bertanggung jawab,” kata dia.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menunggu hasil penyelidikan sebelum membuat kesimpulan atau mengambil tindakan lebih lanjut. 

    “Saya ingin memberi jaminan bahwa harus ada penyelidikan yang transparan dan kedua belah pihak harus mengetahui hasilnya,” tutup Anwar.  

    Sejumlah perwakilan massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh melempari Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia dengan telur ayam, pada Kamis, 30 Januari 2025.

    Aksi pelemparan telur itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kasus penembakan 5 orang WNI oleh kepolisian Malaysia, beberapa waktu lalu.

    Para buruh menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Malaysia atas kasus itu dan meminta agar aparat yang menjadi pelaku penembakan tersebut diadili.

    Sejumlah massa melempar telur ayam yang diarahkan ke lambang Kedubes Malaysia di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

    Perwakilan massa mengatakan, aksi lempar telur ayam ini sebagai bentuk perjuangan kaum buruh yang diperlakukan tidak adil.

    “Atas nama perjuangan buruh Indonesia, satu, dua, tiga,” ungkap seorang buruh mengkomandoi aksi lempar telur

    Insiden penembakan di perbatasan dan aksi protes di Jakarta menjadi ujian bagi hubungan diplomatik kedua negara. 

    Pemerintah Malaysia dan Indonesia kini tengah berkoordinasi untuk memastikan bahwa insiden ini tidak merusak kerja sama yang telah terjalin lama.

  • Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyarankan pemerintah memperketat lembaga penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah insiden penembakan terulang kembali.

    “Jadi, pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia itu bukan hanya mengatasi (PMI) yang di sana (luar negeri), tetapi dari sininya sudah diperketat, izin nggak bisa sembarangan, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang mengurus tenaga kerja Indonesia ini mereka harus memenuhi kebijakan pengamanannya, itu harus ada,” katanya saat ditemui usai Kongres Keluarga Maslahat NU di Jakarta, Jumat.

    Menurut putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, pengelolaan pekerja migran di luar negeri sangat sulit, utamanya bagi PMI yang ilegal, sehingga pengetatan tersebut sangat penting untuk memberikan perlindungan sejak dari Indonesia.

    “Kalau masih gampang-gampangan di Indonesia mengurus ini itunya, akhirnya si pekerja ke sananya menjadi ilegal. Kasus seperti yang terjadi di Malaysia ini, memang ada kesulitan tingkat tinggi, kalau di Malaysia atau di negara-negara sekitar Indonesia dan bahkan di Arab Saudi itu adalah pengelolaan pekerja migran yang ada di sananya, itu agak susah, apalagi kalau pekerja migran yang ilegal,” ujarnya.

    Alissa juga menyebutkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tengah berproses menjalin kerja sama perlindungan PMI dengan menandatangani kesepahaman bersama.

    “Pemerintah akan membuat kerja sama atau MoU dengan PBNU dalam waktu dekat, kira-kira dua minggu lagi. Itu salah satunya dalam rangka untuk memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tuturnya.

  • DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang Buntut Penembakan WNI di Malaysia  – Halaman all

    DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang Buntut Penembakan WNI di Malaysia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendesak adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Perdagangan Orang.

    Hal ini disampaikan Umbu dalam rapat Baleg mengenai revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Umbu mengecam keras insiden penembakan 5 orang warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia.

    “Jadi kami mengecam tindakan tersebut dan meminta penjelasan dari pemerintahan Malaysia secara terbuka,” kata Umbu.

    Legislator daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini meminta pemerintah untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

    “Kami minta juga pemerintah indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut agar harga diri bangsa Indonesia ini betul-betul dan juga hak-hak para imigran itu terlindungi,” ujar Umbu.

    Menurut Umbu, selama 20 tahun terakhir total sekitar 75 PMI meninggal di tempat mereka bekerja.

    “Selama 20 tahun ini sudah 75 pekerja migran indonesia meninggal. Karena diduga adanya pembunuhan oleh aparat yang dalam tanpa proses peradilan di Malaysia,” tegasnya.

    Karenanya, lulusan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya ini mengusulkan pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang.

    “Saya mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang karena ini sudah sangat mengkhawatirkan perkembangan ini,” tutur Umbu.

    Selain itu, Umbu meminta agar perlunya aturan yang mengikat antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja. 

    Menurutnya, perbedaan kebijakan antara kedua negara sering kali menyebabkan pekerja migran berada dalam posisi rentan, baik terkait perlindungan hukum maupun jaminan sosial

    “Ketika kita berbicara mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia, seharusnya kita tidak lagi mendengar Pekerja Indonesia yang tidak dibayar gajinya, yang meninggal karena tidak memiliki biaya untuk berobat, dan cerita pilu lainnya,” ungkap Umbu.

  • Respons Verrell Bramasta Soal WNI Jadi Korban Penembakan di Malaysia – Halaman all

    Respons Verrell Bramasta Soal WNI Jadi Korban Penembakan di Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta ikut menanggapi insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

    Verrell Bramasta menyayangkan atas insiden tersebut.

    Duka cita diungkap oleh putra Venna Melinda ini.

    “Pertama saya turut berduka cita yang paling mendalam kepada korban WNI yang tewas ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Kita negara tetangga. Satu rumpun,” kata Verrell kepada awak media, Kamis (30/1/2025).

    Verrell juga ikut menyayangkan kejadian tersebut.

    “Seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya sangat sedih dan juga mengecam keras Pemerintah Malaysia atas tragedi ini,” ucap Verrell. 

    Verrell mengatakan 5 korban penembakan harus segera mendapat perlindungan dari Kementerian P2MI, Kemlu, dan KBRI. 

    “Saya juga minta agar 5 korban ini segera mendapatkan perlindungan. Harus segera. Karena ada keluarga, teman, yang menunggu mereka di rumah. Bisa perlindungan lewat P2MI, Kemlu, dan KBRI. Karena saya setuju, apa yang dilakukan oleh APMM ini sangat berlebihan,” ujar Verrell. 

    Selain itu, Verrell juga meminta Kemenlu melalui KBRI Kuala Lumpur untuk mengusut tuntas kejadian ini. 

    “KBRI Kuala Lumpur sudah bergerak mengirimkan nota diplomatik. Semoga cepat bisa mendapatkan akar dari insiden tersebut. . Kalau memang karena WNI tersebut adalah pekerja migran ilegal, seharusnya ada dialog antara P2MI dan juga pemerintah Malaysia dalam penanganan Pekerja Migran Non-Prosedural / Ilegal,” ungkapnya.

    “Sehingga bisa ditangani secara manusiawi. Serta jika memang terbukti melakukan excessive use of force (kekuatan secara berlebihan), maka harus tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Verrell.

    Seperti diketahui sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Jumat (24/1/2025).

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

  • Wamenaker Kutuk Keras Tindakan Aparat Malaysia Tembak WNI, Sebut Sudah di Luar Batas
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        30 Januari 2025

    Wamenaker Kutuk Keras Tindakan Aparat Malaysia Tembak WNI, Sebut Sudah di Luar Batas Bandung 30 Januari 2025

    Wamenaker Kutuk Keras Tindakan Aparat Malaysia Tembak WNI, Sebut Sudah di Luar Batas
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengutuk tindakan aparat Malaysia yang menembak warga negara Indonesia (WNI). Ia juga menyebut perilaku itu di luar batas.
    “Dan yang pasti kita dari Kementerian Tenaga Kerja mengutuk dan mengecam perilaku aparat penegak hukum Malaysia yang menurut saya sudah di luar batas ya. Dia membunuh orang itu,” kata Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer usai menghadiri Sosialisasi Magang ke Jepang di Aula Husni Hamid, Kompleks Kantor Bupati Karawang, Kamis (30/1/2025).
    Noel menjamin negara melalui lembaga yang berwenang tak akan membiarkan kematian WNI di luar negari. 
    “Satu pun warga negara Indonesia dia itu warga negara Indonesia. Negara harus hadir terhadap kejadian itu,” kata Noel.
    Senada dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, ia juga mendorong kejadian penembakan WNI oleh aparat hukum Malaysia diusut tuntas.
    Immanuel juga membandingkan bahwa Jepang dinilai lebih beradab ketimbang Malaysia. Sehingga, menjadi tujuan program magang.
    Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Dugaan perlawanan ini juga dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kemenlu RI. Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
    Kementerian Luar Negri RI pun mengirimkan nota diplomatik terkait insiden ini. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Langkah Pemerintah Indonesia Usai 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia – Halaman all

    Langkah Pemerintah Indonesia Usai 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia – Halaman all

    Pemerintah melaporkan perkembangan terbaru perihal 5 warga negara Indonesia (WNI) yang ditembak aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) hingga menyebabkan 1 korban tewas. Pemerintah sudah membuka akses kekonsuleran untuk bertemu keempat korban.

    Seperti diketahui, pada Jumat (24/01), sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor.

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    2 korban stabil, 2 kritis

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan 4 korban masih dalam perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia. Dua dari empat itu sudah dalam kondisi stabil, yakni HA dan MZ. Sementara dua lainnya dalam keadaan kritis pascaoperasi.

    “Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pascaoperasi dan belum dapat memberikan keterangan,” tulis Kemlu dikutip dalam laman resminya, Rabu (29/01).

    Korban bantah lakukan perlawanan

    Terhadap 2 korban yang stabil, Kemlu sudah berkomunikasi perihal kronologi kejadian. Keduanya, mengaku tidak melakukan perlawanan usai kejadian.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia),” tulis Kemlu.

    Lebih lanjut, Kemlu mendorong Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian ini. KBRI akan terus mengumpulkan informasi terkait kronologi kejadian.

    “Kemlu juga mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force). Dalam hal ini, KBRI masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum,” tulis Kemlu.

    1 korban tewas tiba di Pekanbaru

    Jenazah Basri, korban tewas dalam penembakan oleh APMM tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Provinsi Riau kemarin (29/01) sekitar pukul 16.00 WIB.

    Dilansir Antara, Rabu (29/01), peti jenazah berwarna putih berlapiskan plastik tiba dengan disambut anggota keluarga. Jenazah Basri langsung dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke Pulau Rupat, Bengkalis.

    Sepupu korban bernama Azrai mengatakan pihak keluarga telah menerima dengan lapang dada kematian Basri. Korban akan dimakamkan pada hari ini juga.

    “Pemakaman tetap akan kami selenggarakan hari ini (kemarin), jenazah akan dibawa ke Jalan Nelayan, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis,” katanya.

    Menlu RI dorong investigasi

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyayangkan terjadi penembakan oleh APMM yang merenggut nyawa seorang WNI. Sugiono mendorong ada investigasi atas kejadian tersebut.

    “Menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia),” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (27/01).

    Sugiono menyampaikan duka mendalam terhadap satu WNI yang tewas tertembak dan empat WNI terluka oleh aparat maritim Malaysia. Untuk menyelidiki kejadian tersebut, Sugiono mendorong investigasi atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan atau kekerasan oleh aparat maritim Malaysia.

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” imbuhnya.