Xcloud.id

Kasus: HAM

  • Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tidak Bertengangan dengan HAM

    Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tidak Bertengangan dengan HAM

    Bisnis.com, JAKARTA- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kesepakatan pertukaran data dengan Amerika Serikat (AS), yang tercantum dalam kesepakatan dagang, tidak bertentangan dengan HAM.

    Hal itu, kata dia, karena pertukaran data itu jelas disebutkan sesuai dengan hukum Indonesia sehingga tidak melanggar HAM atau tidak bertentangan dengan prinsip HAM apa pun.

    “Dalam klausul kan disebutkan bahwa pertukaran data tersebut dilakukan berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini tentunya rujukan kita adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP),” kata Natalius dikutip Antara, Sabtu (27/7/2025).

    Dia pun menekankan pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.

    Ditegaskan Natalius, karena pertukaran data dilakukan berdasarkan hukum Indonesia, maka bentuk penyerahan data pribadi tidak dilakukan secara bebas, tetapi berdasarkan pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

    “Artinya kalau itu yang dilakukan, sekali lagi tidak melanggar HAM atau tidak bertentangan dengan prinsip HAM apa pun,” tuturnya.

    Diketahui melalui laman resminya, Gedung Putih mengumumkan AS dan Indonesia telah menyepakati kerangka kerja untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade alias Perjanjian Perdagangan Timbal Balik guna memperkuat kerja sama ekonomi, yang merupakan bagian dari tarif resiprokal ala Presiden AS Donald Trump.

    Salah satu poin utama dalam kesepakatan itu berupa penghapusan hambatan perdagangan digital, termasuk komitmen Indonesia untuk memberikan kepastian terhadap perpindahan data ke Negeri Paman Sam.

    Dalam butir Removing Barriers for Digital Trade, disebutkan bahwa Indonesia akan mengakui AS sebagai negara dengan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai hukum berlaku di Indonesia, yang memungkinkan data dapat dipindahkan secara lintas batas secara lebih leluasa.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada data pribadi warga Indonesia yang diserahkan kepada Pemerintah AS, sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor yang ditempuh kedua pihak.

    Pernyataan Mensesneg berkaitan dengan salah satu komitmen yang diambil Indonesia dalam kesepakatan tarif impor, yakni memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat (AS), yang mana hal tersebut dijelaskan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih (23/7).

    “Jadi pemaknaannya yang tidak benar, bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana (Amerika Serikat), tidak,” kata Mensesneg saat memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/7).

    Prasetyo menjelaskan bahwa ada beberapa platform yang dimiliki perusahaan Negeri Paman Sam memberi ketentuan agar masyarakat pengguna memasukkan data dan identitas.

    Pemerintah AS, kata Prasetyo, justru ingin memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak disalahgunakan untuk berbagai kepentingan.

    Oleh karenanya, pemerintah memastikan dan menjamin perlindungan data pribadi warga Indonesia karena diatur dalam UU PDP.

  • 7 Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM Nasional

    7 Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM Nasional

    Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    menegaskan, kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terkait
    pertukaran data
    tidaklah bertentangan dengan HAM.
    Pasalnya, pertukaran data itu disebutkan sesuai dengan hukum Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
    Data Pribadi
    (PDP).
    “Dalam klausul kan disebutkan bahwa pertukaran data tersebut dilakukan berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini tentunya rujukan kita adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),” ujar Natalius dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/7/2025), dilansir dari ANTARA.
    Pemerintah Indonesia, kata Pigai, juga pasti menjamin kesepakatan pertukaran data itu dilakukan dengan bertanggung jawab, hati-hati, dan memastikan aspek keamanan.
    Ia melanjutkan, bentuk penyerahan
    data pribadi
    tidak dilakukan secara bebas, tetapi berdasarkan pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.
    “Artinya kalau itu yang dilakukan, sekali lagi tidak melanggar HAM atau tidak bertentangan dengan prinsip HAM apapun,” ujar Pigai.
    Diketahui, AS yang membantu perlindungan data pribadi warga negara Indonesia menjadi salah satu poin kesepakatan tarif antara negeri Paman Sam itu dengan Indonesia.
    “Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan pemindahan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia,” demikian tulis ketentuan tersebut dilansir laman resmi Gedung Putih, Rabu (23/7/2025).
    Pihak Istana pun telah angkat bicara soal kerja sama antara Indonesia dengan AS terkait
    transfer data
    . Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjamin, pemerintah akan memastikan data pribadi masyarakat aman.
    “Justru di situlah kerja sama kita itu adalah untuk memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal tidak semestinya,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
    Ia menjelaskan, Indonesia telah memiliki UU PDP. Sedangkan kesepakatan dengan AS merupakan bagian dari perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia.
    “Kita sendiri kan juga punya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi data-data pasti pemerintah berusaha keras menjamin itu, itu bagian dari yang dibicarakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat,” ujat Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden JDF: Kelaparan massal di Gaza bukan lagi konflik geopolitik

    Presiden JDF: Kelaparan massal di Gaza bukan lagi konflik geopolitik

    Sudah cukup! Dunia tidak boleh gagal sebagai manusia hanya karena takut menghentikan kebiadaban Israel. Jangan biarkan generasi kita dikenang sebagai generasi yang membiarkan anak-anak mati kelaparan tanpa berbuat apa-apa. Kita harus bertindak, sekar

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik Jazuli Juwaini menyatakan tindakan Israel yang terus menerus memblokade Gaza hingga menyebabkan kelaparan massal seluruh lapisan rakyat Palestina bukan lagi persoalan menyangkut konflik geopolitik.

    Menurut legislator itu, tindakan Israel tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga telah melampaui batas nalar kemanusiaan.

    “Ini bukan lagi soal konflik atau geopolitik. Ini adalah kebiadaban murni. Israel membiarkan, bahkan membunuh, orang-orang yang hanya ingin makan agar tetap hidup. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling telanjang yang kita saksikan di abad ini,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap lumpuhnya suara nurani dunia atas apa yang terjadi di Palestina oleh Israel.

    “Dunia telah kehilangan arah moral, kehilangan nurani, kehilangan keberanian untuk berdiri membela kebenaran. Ketika rakyat Palestina mati satu per satu karena kelaparan dan peluru, para pemimpin dunia hanya diam, atau sibuk berhitung dengan kepentingan politik mereka,” ujarnya.

    Dia lantas menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara berdaulat, organisasi internasional, dan masyarakat sipil global untuk segera membentuk koalisi internasional yang menuntut pertanggungjawaban Israel, baik menjatuhkan sanksi tegas terhadap Israel dan seluruh komando militernya, hingga mendorong pengakhiran pendudukan brutal terhadap Palestina.

    “Sudah cukup! Dunia tidak boleh gagal sebagai manusia hanya karena takut menghentikan kebiadaban Israel. Jangan biarkan generasi kita dikenang sebagai generasi yang membiarkan anak-anak mati kelaparan tanpa berbuat apa-apa. Kita harus bertindak, sekarang!,” tuturnya.

    Dia menegaskan JDF berdiri tegak bersama rakyat Palestina, dan akan terus menyuarakan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan, dan pelanggaran HAM dimana pun terjadi.

    Sebelumnya (25/7), Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan kelaparan massal di Jalur Gaza “dibuat dan disengaja.”

    Mereka mengatakan bahwa mekanisme distribusi bantuan yang didukung Israel dan AS, yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza,” atau GHF, dibentuk untuk memuluskan “tujuan militer dan politik.”

    “Kelaparan massal yang disengaja dan terencana. Hari ini, lebih banyak anak meninggal, tubuh mereka kurus kering karena kelaparan,” demikian pernyataan tersebut.

    Otoritas kesehatan Gaza pada Jumat (25/7) melaporkan sembilan kematian tambahan akibat kelaparan dan malanutrisi dalam 24 jam terakhir, sehingga total kematian terkait kelaparan sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023 itu menjadi 122 korban.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PBB Sebut Sepertiga Warga Gaza Tak Makan Berhari-hari

    PBB Sebut Sepertiga Warga Gaza Tak Makan Berhari-hari

    Roma –

    Badan bantuan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa nyaris sepertiga warga Gaza “tidak makan selama berhari-hari” saat kelaparan massal menyelimuti daerah kantong Palestina yang dilanda perang sejak Oktober 2023 lalu.

    Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, sebut badan bantuan pangan PBB Program Pangan Dunia (WFP), seperti dilansir AFP, Sabtu (26/7/2025), telah mencapai “tingkat keputusasaan yang baru dan mencengangkan”.

    WFP yang berbasis di Roma, Italia, sebelumnya telah memperingatkan “risiko kelaparan kritis” di Jalur Gaza yang dilanda perang tanpa henti. Israel telah menuai kecaman internasional atas situasi terkini di wilayah tersebut.

    “Hampir satu dari tiga orang tidak makan selama berhari-hari. Malnutrisi meningkat dengan 90.000 perempuan dan anak-anak sangat membutuhkan perawatan,” sebut WFP dalam pernyataannya pada Jumat (25/7).

    Disebutkan oleh WFP bahwa sekitar 470.000 orang di Jalur Gaza diperkirakan akan menghadapi “bencana kelaparan” atau “catastrophic hunger” — kategori paling parah dalam klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu PBB — antara Mei dan September tahun ini.

    “Bantuan pangan adalah satu-satunya cara bagi masyarakat untuk mengakses makanan karena harga pangan sedang melambung tinggi,” kata WFP dalam pernyataannya.

    “Banyak orang sekarat karena kurangnya bantuan kemanusiaan,” imbuh pernyataan WFP tersebut.

    Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan telah memperingatkan akan melonjaknya jumlah anak-anak yang mengalami kekurangan gizi di Jalur Gaza, yang diblokade Israel pada Maret lalu di tengah perangnya melawan kelompok Hamas.

    Israel sebelumnya membantah sebagai penyebab kelaparan massal di Jalur Gaza. Bantahan itu disampaikan setelah kritikan internasional semakin meningkat yang menuduh Tel Aviv berada di balik kekurangan pangan kronis yang memicu kelaparan massal yang kini menyelimuti berbagai wilayah Jalur Gaza.

    Sebanyak 111 organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), dalam pernyataan bersama pada Rabu (23/7), menyatakan bahwa “kelaparan massal” sedang menyebar di Jalur Gaza.

    Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga turut berkomentar mengatakan bahwa “sebagian besar penduduk Gaza mengalami kelaparan”. Dia bahkan menyebut kelaparan massal itu merupakan “buatan manusia”, namun tanpa menyebut nama Israel.

    Reaksi keras diberikan Israel, dengan juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, menegaskan Israel tidak memicu kelaparan massal di Jalur Gaza. Tel Aviv justru menyalahkan kelompok Hamas yang dituding secara sengaja menciptakan krisis kemanusiaan di wilayah Jalur Gaza.

    “Tidak ada kelaparan yang disebabkan oleh Israel. Ada kekurangan (pasokan) buatan manusia yang diatur oleh Hamas,” tegas Mencer dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video WHO: 1.026 Orang Tewas Saat Berusaha Cari Makan di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong! Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong! Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks warga
    Kampung Susun Bayam
    (KSB) membantah pernyataan Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    yang menyebut mereka telah pindah ke rumah susun (rusun) samping Jakarta International Stadium (JIS).
    “Belum (pindah ke rusun), itu bohong,” kata Ketua Tani Kampung Susun Bayam (KSB) bernama Furqon (42) saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (25/7/2025) malam.
    Bahkan, kata Furqon, sampai detik ini Eks Warga KSB masih bertahan di Hunian Sementara (Huntara) di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    “Bahkan, belum ada kejelasan kapan itu pindahnya. Parah itu Mas Pram,” ungkap dia.
    Furqon juga membantah bahwa dirinya telah dihubungi oleh Pramono.
    “Kalau Gubernur hubungi aku, wah keren. Bohongnya berlebihan,” tegas Furqon.
    Ia menyebut, jangankan dihubungi secara langsung, surat yang dikirimkan warga KSB kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun belum mendapat balasan.
    Ketua Tani itu bilang, sampai detik ini eks warga KSB belum mendapat kepastian kapan bisa pindah ke rusun samping JIS.
    Bahkan, Furqon menilai, pihak Pemprov Jakarta tak transparan terkait apa yang menjadi kendala sampai akhirnya warga belum juga bisa menempati rusun itu hingga kini.
    Diberitakan sebelumnya, Pramono Anung mengklaim bahwa eks warga KSB telah menempati rusun di samping JIS sesuai dengan janji kampanyenya.
    “Sudah mendapatkan laporan sebenarnya yang utama kelompok Furqon sudah di dalam. Saya kemarin komunikasi sama Furqon,” kata Pramono saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
    Bahkan, kata Pramono, akan ada kelompok tani lain yang akan menyusul untuk menempati rusun samping JIS tersebut.
    Untuk diketahui, polemik Kampung Susun Bayam bermula dari penggusuran warga rusun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah provinsi Jakarta.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk
    warga Kampung Susun Bayam
    .
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunan JIS rampung.
    Hal ini menyebabkan bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi menyatakan, eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks
    warga Kampung Bayam
    .
     
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubernur.
    Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Tempati Rusun Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Tempati Rusun Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Tempati Rusun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur DKI
    Jakarta

    Pramono Anung
    mengklaim bahwa warga eks Kampung Bayam kini telah menempati Rumah Susun (Rusun) samping Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.
    Ia menyebut Kelompok Tani Kampung Bayam Madani yang dipimpin Furqon sudah masuk ke dalam rusun tersebut.
    “Sudah mendapatkan laporan sebenarnya yang utama kelompok Furqon sudah di dalam. Saya kemarin komunikasi sama Furqon,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
    Bahkan, kata Pramono, ada kelompok lain yang akan menyusul menempati rusun tersebut secara bertahap.
    “Ada kelompok lain sekarang ini pelan-pelan akan semuanya kita atur untuk bisa masuk ke dalam rumah susun,” lanjut dia.
    Namun, klaim Pramono berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Furqon belum lama ini.
    Furqon menegaskan bahwa warga belum benar-benar menempati unit rusun, meski kunci rusun sempat diserahkan oleh Gubernur pada pertengahan Maret 2025.
    Saat itu, warga dijanjikan bisa menempati rusun usai Lebaran. Namun hingga pertengahan Juli 2025, kepindahan itu tak kunjung terealisasi.
    “Itu cuma simbolis aja, itu duplikatnya masih kami pegang, belum memegang kunci sungguhan, belum masuk ke kamarnya juga,” jelas Furqon saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Rabu (16/7/2025).
    Furqon mengatakan, hingga kini warga hanya bisa melihat pekarangan depan rusun yang akan dijadikan sebagai lahan
    urban farming
    .
    “Kami cuma bisa masuk pekarangan, cuma bisa melihat,” jelas dia.
    Furqon dan warga lainnya pun mengaku sangat kecewa. Sebab, realisasi kepindahan warga terus molor dan belum dapat kepastian dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola.
    Furqon mengaku sudah berulang kali bertanya kepada PT Jakpro dan tim Pramono Anung terkait kapan warga bisa pindah ke rusun. Namun, ia tak pernah mendapat kepastian.
    “Selalu, mungkin enggak bisa dihitung. Sampai empat bulan ini, sebagai ketua saya memiliki tanggung jawab untuk menanyakan terus dan ya itu jawabannya sabar. Apa mereka enggak bisa lihat, petani itu orang yang paling sabar,” ucap Furqon.
    Di tengah kekecewaannya, Furqon meminta agar Pramono meninjau kembali timnya yang membantu menangani kasus KSB.
     
    “Kami menyarankan untuk tinjau ulang tim, jangan sekedar membaca di WhatsApp, surat, tapi realita di lapangannya tidak maksimal,” jelas Furqon.
    Furqon mengatakan, Pramono harus benar-benar meninjau ulang timnya agar harapan eks warga KSB sampai ke telinganya.
    Sebab, kata Furqon, eks warga KSB sudah menaruh banyak harapan kepada Pramono agar bisa kembali pindah ke rusun. Di sisi lain, mereka juga memiliki impian untuk kembali bertani di pekarangan rusun tersebut.
    “Dukung kami, kami petani kecil dan kami akan menjadi jantungnya Ibu Kota Jakarta,” ujar Furqon.
    Untuk diketahui, polemik
    Kampung Susun Bayam
    bermula dari penggusuran warga rusun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah provinsi Jakarta.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk
    warga Kampung Susun Bayam
    . Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunan JIS rampung. Hal ini menyebabkan bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi menyatakan, eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso. Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks
    warga Kampung Bayam
    .
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubenur. Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
    Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Fakta Baru Kasus Tewasnya Diplomat Kemenlu Versi Polisi

    3 Fakta Baru Kasus Tewasnya Diplomat Kemenlu Versi Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menguak temuan fakta-fakta baru dalam perkara tewasnya Diplomat Arya Daru Pangayunan (39) di dalam kamar indekos di Menteng, Jakarta Pusat. 

    Kasus ini masih menjadi teka-teki lantaran penyebab kematian Arya masih belum terungkap. Ada yang beranggapan Arya mati bunuh diri. Namun, ada juga isu yang menyebutkan diplomat itu mati dibunuh. 

    Namun yang pasti, kepala Arya dibungkus lakban saat ditemukan meninggal dunia di kamar 105 indekosnya di Menteng, Jakarta pada Selasa (8/7/2025).

    Berikut ini fakta-fakta baru kasus kematian Diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan 

    1. Kepala Arya Dibungkus Plastik 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebut bahwa kepala Arya dibungkus plastik saat ditemukan tewas. Setelah terbungkus plastik, kepala jenazah Arya itu kemudian dililit lakban kuning.

    “Kondisi korban itu [kepala dibungkus] plastik kemudian baru lakban kuning,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Kamis (24/7/2025).

    Di samping itu, Ade mengemukakan bahwa jenazah Arya ditemukan dengan menggunakan kaos dan celana pendek saat ditemukan oleh penjaga kosnya.

    2. CCTV Arya Naik ke Lantai 12 Gedung Kemenlu

    Selanjutnya, Arya juga dilaporkan telah menyita 20 CCTV itu dari TKP hingga gedung Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

    Ade menjelaskan, dari salah satu CCTV di Gedung Kemlu RI memperlihatkan Arya Daru menuju atap Gedung Kemlu RI pada Senin (7/7/2025) sekitar 21.43 WIB hingga 23.09 WIB.

    Dalam CCTV itu juga nampak Arya menggendong tas miliknya serta tas belanja ke lantai paling atas Gedung Kemlu. Namun, setelah turun dari lantai atas Gedung Kemlu itu, Arya nampak sudah tidak membawa tas gendong dan belanja.

    “Awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja,” tutur Ade.

    3. Ponsel Arya Hilang

    Selain dua temuan itu, penyidik kepolisian juga hingga saat ini masih belum menemukan ponsel milik Diplomat Arya. Adapun, itu disinyalir bisa menguak fakta terkait tewasnya Arya yang kepalanya ditemukan dibungkus lakban di kamar indekosnya, Menteng, Jakarta pusat.

    “Belum ditemukan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Di lain sisi, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam menilai jejak digital pada ponsel Arya bisa melengkapi konstruksi perkara yang ada.

    “Jejak digital ini penting untuk konstruksi peristiwanya,” tutur Anam di kantornya, Jumat (25/7/2025).

    Hanya saja, eks Komisioner Komnas HAM itu menyatakan bahwa ponsel itu juga tidak serta-merta langsung menentukan penyebab kematian Arya.

    Pasalnya, masih ada jejak digital lain seperti laptop atau benda elektronik lain. Pada intinya, kata Anam, penyebab kematian itu bisa disimpulkan melalui hasil autopsi.

    “Sehingga kalau pertanyaan besar dalam konteks pidana, bagaimana penyebab kematian yang paling penting hasil otopsi, ya otopsi yang mendalam itu,” pungkas Anam.

  • Pelayanan Mie Gacoan Bali tanpa Musik, Manajer Akui Suasana Terasa Beda Denpasar 25 Juli 2025

    Pelayanan Mie Gacoan Bali tanpa Musik, Manajer Akui Suasana Terasa Beda Denpasar 25 Juli 2025

    Pelayanan Mie Gacoan Bali tanpa Musik, Manajer Akui Suasana Terasa Beda
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Suasana di restoran
    Mie Gacoan
    di Jalan Teuku Umar Barat, Kota Denpasar,
    Bali
    , mengalami perubahan signifikan setelah penghentian pemutaran lagu atau musik di seluruh gerai Mie Gacoan.
    Kebijakan ini diambil karena diduga perusahaan belum membayar royalti atas penggunaan lagu.
    “Cukup terasa bedanya (suasana) karena biasanya di setiap resto, F&B, pasti ada musiknya untuk menenangkan dan menarik konsumen,” ujar Windy Refayona, Manajer Mie Gacoan, saat ditemui pada Kamis (24/7/2025).
    “Biasanya kan (musik) itu juga faktor yang bisa mendatangkan costumer,” imbuhnya.
    Windy, yang telah bertugas sejak akhir Februari 2025, mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengetahui dengan pasti hingga kapan Mie Gacoan tidak akan memutar lagu maupun live music.
    “Belum tahu sampai kapan pengumuman (tidak memutar musik) itu berlaku. Kami diberitahu ini masih proses hukum. Kami di Bali kurang tahu, semua yang menangani di atas, office pusat,” ujarnya.
    Meskipun pelayanan
    tanpa musik
    , Windy menegaskan bahwa tidak terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pelanggan.
    “Mie Gacoan biasanya live music pada hari Jumat. Jadi hanya Jumat yang terasa penurunannya. Tapi karena saya baru masuk, jadi belum tahu banget apakah ada penurunan atau tidak,” ungkapnya.
    Gerai Mie Gacoan cabang Teuku Umar Barat, menurut Windy, jarang sepi.
    Selain melayani makan di tempat, pesanan dari ojek online juga cukup banyak. Kapasitas kursi di restoran tersebut mencapai 150.
    Windy menambahkan bahwa timnya tetap bekerja secara profesional meskipun tanpa musik, dengan total pegawai mencapai 50 orang.
    “Di internal tidak mempengaruhi. Musik itu untuk menghibur konsumen. Ada tidak ada musik, pegawai tetap bekerja,” tambahnya.
    Sebelumnya, pada Senin (21/7/2025), Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, menjelaskan bahwa Direktur PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan), I Gusti Ayu Sasih Ira, telah ditetapkan sebagai tersangka terkait
    pelanggaran hak cipta
    .
    Ira diduga tidak membayar royalti atas penggunaan lagu yang diputar di Mie Gacoan.
    Lebih dari 10 outlet Mie Gacoan beroperasi di Bali. Sebagian besar terletak di Kota Denpasar dan buka 24 jam.
    Kombes Pol Ariasandy menjelaskan bahwa penghitungan kerugian akibat pelanggaran ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.
    SK tersebut mengatur tarif royalti untuk pengguna yang memanfaatkan ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu kategori restoran.
    “Tarif royalti (musik/lagu) dihitung berdasarkan rumus yaitu jumlah kursi dalam satu outlet (Mie Gacoan) dikali Rp 120.000 dikali 1 tahun dan dikali jumlah outlet yang ada sehingga jumlahnya mencapai miliaran rupiah,” ujar Ariasandy.
    Penetapan tersangka terhadap Ira berawal dari pengaduan masyarakat pada 26 Agustus 2024.
    Setelah penyelidikan, kasus ini ditingkatkan ke penyidikan sesuai dengan Laporan Polisi tertanggal 20 Januari 2025.
    Ariasandy menyebutkan bahwa pelapor merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ada di Indonesia, yaitu Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI).
    Dalam laman resmi SELMI, dijelaskan bahwa LMK tersebut mewakili musik produser dan performer dalam hal pengelolaan penarikan remunerasi untuk broadcasting serta komunikasi kepada publik.
    Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, produser fonogram dan pelaku pertunjukan memiliki hak untuk menerima remunerasi terkait penggunaan karya rekaman suara yang mengandung hak produser fonogram maupun pelaku pertunjukan.
    “Dalam hal ini diwakili oleh saudara Vanny Irawan SH selaku manajer lisensi sesuai surat kuasa yang diberikan oleh Ketua SELMI,” tutup Ariasandy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konflik di Papua biasanya muncul pada momen pilkada

    Konflik di Papua biasanya muncul pada momen pilkada

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

    Menteri HAM: Konflik di Papua biasanya muncul pada momen pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 22:44 WIB

    Elshinta.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan konflik antarkelompok di Papua biasanya muncul pada momen pemilihan kepala daerah (pilkada), baik itu sebelum, saat, maupun sesudah pemilihan.

    Konflik tersebut, kata dia, disebabkan adanya pilihan yang berbeda antara satu kelompok masyarakat di Papua dengan kelompok lainnya.

    “Jadi intensitas konflik antarkelompok itu muncul di Papua biasanya menjelang pemilihan kepala daerah atau DPR, legislatif. Sudah pasti itu,” ucap Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7).

    Ia pun mencontohkan konflik yang terjadi baru-baru ini di wilayah Puncak Jaya, Papua Tengah setelah pilkada, yang memakan banyak korban.

    Menurutnya, konflik itu terjadi karena terdapat dua etnis yang memiliki pilihan calon kepala daerah dari partai yang berbeda.

    Dengan demikian, Pigai menegaskan sebenarnya konflik sesama warga di Papua jarang terjadi, terutama jika tidak ada kepentingan.

    Menteri HAM menuturkan biasanya konflik antar warga di Papua melibatkan orang-orang berkuasa, dengan faktor tertentu, salah satunya pun terkait dengan bisnis.

    “Di kalangan orang sipil itu sendiri, sesama saudara, warga Papua saling bunuh-membunuh itu jarang ya. Karena kalau sesama warga Papua saling bunuh-membunuh Papua jadi lautan darah dong,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kapolres Puncak Jaya AKBP Ahmad Fauzan mengatakan dua kelompok masyarakat kembali bertikai di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya,Papua Tengah.

    Sejak Selasa (3/6) lalu, aksi saling serang antara dua kelompok masyarakat kembali terjadi, termasuk pembakaran rumah.

    “Dalam pertikaian yang terjadi Kamis (5/6) ini belum diketahui berapa banyak korban dan rumah yang dibakar karena anggota fokus meredam pertikaian agar tidak meluas,” kata Kapolres Puncak Jaya AKBP Ahmad Fauzan, Kamis (5/6).

    Dihubungi dari Jayapura, Kapolres Puncak Jaya mengatakan bahwa pertikaian antara kedua kelompok masyarakat yang merupakan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan 2.

    Sumber : Antara

  • Nasib IKN Kini: Pemindahan Ibu Kota Belum Jelas, Diusulkan Jadi Kantor Gibran

    Nasib IKN Kini: Pemindahan Ibu Kota Belum Jelas, Diusulkan Jadi Kantor Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Nasib pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara tidak kunjung jelas meski pemerintah dan DPR telah mengesahkan undang-undang yang menjadi basis regulasi berdirinya ibu kota baru. 

    Peristiwa terbaru, Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan pimpinan DPR RI dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang membahas dua isu yaitu, soal perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara dan pembangunan perumahan untuk pejabat negara.

    Diketahui, rapat tersebut berlangsung di wilayah Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025) pagi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menyebut dua isu ini telah disepakati bersama.

    “Dua isu saja tadi. Yang pertama adalah mengubah bandara VVIP menjadi bandara umum. Artinya, kalau VVIP kan dipakainya belum tentu sebulan sekali. Kalau bandara umum, itu bisa dipakai oleh siapa saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Saat ini, lanjutnya, jika ingin ke IKN bandara umumnya masih terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian, perjalanan dari Balikpapan menuju IKN pun terbilang masih jauh.

    “Dengan dibuka itu [menjadi bandara umum], maka jarak runway itu kan 3 kilometer. Itu sudah sanggup untuk Boeing 777 yang bisa menampung berapa ratus penumpang. Jadi, saya pikir tadi kami sepakat itu untuk kita setujui sebagai bandara umum,” jelas Dede.

    Eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini meneruskan, isu kedua yang dibahas adalah soal pembangunan perumahan untuk para pejabat-pejabat negara, pimpinan DPR, hingga pegawai PNS/TNI/Polri. Dede berujar, saat ini rumah yang ada di sana mencapai 44.000 hunian.

    “Tadi permintaan daripada Kepala IKN adalah me-reduce, mengurangi jumlah besaran perumahan tersebut, jadi berkurang kira-kira 20 persen lah. Misalnya tapaknya adalah 500 meter, nanti menjadi katakanlah 400 meter. Demikian juga yang di bawahnya,” ucapnya.

    Dede menjelaskan, hal ini dilakukan karena saat ini rumah-rumah di seluruh dunia sudah menerapkan konsep rumah compact. Artinya konsep hunian ini memanfaatkan ruang terbatas secara efisien yang seringkali desainnya minimalis, tetapi fungsionalitasnya tinggi.

    Meski menyetujui dua hal itu, Dede mengaku belum ada usulan penghentian sementara pembangunan IKN dari Komisi II DPR. Justru, pihaknya turut berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan itu. 

    “Belum ada sama sekali [usulan penghentian sementara]. Kita komitmen untuk melanjutkan pembangunan itu, tentu dengan komitmen anggaran yang sudah disepakati bersama,” jelasnya.

    Prabowo Didesak Keluarkan Perpres

    Partai Nasdem sebelumnya mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) ihwal aktivasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi ibu kota negara Indonesia.

    Hal ini disampaikan oleh politisi Nasdem, Rifqinizamy Karsayuda kala menanggapi pertanyaan tentang perayaan HUT RI ke-80 akan digelar di Jakarta, bukan di IKN.

    “Partai saya, Partai Nasdem, meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/7/2025).

    Sementara itu, sebagai Ketua Komisi II DPR, Rifqi menilai sangat wajar bila perayaan HUT RI ke-80 lokasi puncaknya masih di Jakarta. 

    Dari sisi normatif, menurutnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara menyebut bahwa aktivasi penetapan IKN sebagai Ibu Kota Negara itu harus diatur dalam sebuah keputusan Presiden (Keppres).

    “Sampai sekarang keputusan Presiden itu kan masih kita nantikan terkait hal tersebut. Sehingga secara yuridis, normatif, Jakarta ini berfungsi masih sebagai Ibu Kota Negara. Maka sangat wajar kalau kemudian perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 masih berpuncak di Jakarta,” jelasnya.

    Selain itu, lanjutnya, saat ini ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Bila perayaan HUT RI dilakukan di IKN, dia berpandangan anggaran yang akan digulirkan disana tidaklah sedikit.

    “Terutama untuk transportasi, untuk akomodasi, karena orang yang akan merayakan di IKN masih bermukim di Jakarta, masih beraktivitas di Jakarta,” ucapnya.

    Dalam catatan Bisnis, pada Oktober tahun lalu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku sedang mempelajari Keputusan Presiden (Keppres) mengenai perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta menuju Nusantara.

    “Ya nanti kami lihat  dan kami pelajari dulu semuanya, begitu semua sudah ready dan semua siap, maka beliau [Prabowo] yang akan tanda tangan,” ujarnya kepada wartawan.

    Diusulkan Jadi Kantor Gibran

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disarankan berkantor di luar Pulau Jawa agar tidak mengganggu pekerjaan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyarankan Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur agar memiliki pekerjaan yang jelas.

    Dari sisi positifnya, menurut Pangi, proses pembangunan IKN bisa cepat rampung jika Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN. Sementara itu, jika Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua, maka masalah HAM bisa ditegakkan.

    “Itu sudah bagus dia berkantor di Papua dan IKN. Jadi tidak mangkrak,” tuturnya di Jakarta, Rabu (23/7).

    Pangi berpandangan jika Wapres Gibran Rakabuming Raka bertugas di Jakarta, maka pria yang akrab disapa Ipang itu menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka bakal mengganggu dan menjadi beban Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau Gibran di Jakarta dikhawatirkan malah menjadi beban Prabowo,” katanya.

    Menurut Ipang, Gibran Rakabuming Raka harus mencari kavling pekerjaan sendiri, sehingga bisa bebas melakukan pencitraan kepada masyarakat.

    “Baiknya memang Gibran cari kapling wilayah tersendiri, biar tidak ngerecokin Pak Prabowo,” ujarnya.