Kasus: HAM

  • Tiga Pemuda Ditangkap Diduga Rencanakan Penyerangan Kantor Polisi saat Demo Hari HAM

    Tiga Pemuda Ditangkap Diduga Rencanakan Penyerangan Kantor Polisi saat Demo Hari HAM

    Rafles menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula saat polisi melakukan patroli siber. Dalam patroli tersebut, ditemukan sejumlah akun media sosial yang mengunggah foto disertai narasi ancaman. Salah satunya yakni akun Instagram @bahanpeledak yang dimiliki oleh terduga pelaku BDM.

    “Peran tersangka BDM yaitu pemilik penguasa akun media sosial Instagram dengan nama pengguna @bahanpeledak yang aktif sejak November 2025,” jelasnya.

    Sementara itu, tersangka TSF merupakan pemilik akun Instagram @verdatius yang aktif sejak Juni 2025. Akun ini dianggap kerap menyuarakan aksi-aksi kerusuhan.

    “Akun ini awalnya merupakan akun yang memposting tentang sejarah maupun konspirasi tapi belakangan berubah menjadi akun-akun yang menyuarakan aksi-aksi rusuh,” ungkapnya.

  • Konten Ferry Irwandi Dianggap Mempolitisasi Derita Korban Bencana

    Konten Ferry Irwandi Dianggap Mempolitisasi Derita Korban Bencana

    GELORA.CO -Ketua Pusat Studi Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Gender (Pusdeham Institut), Risnauli Siahaan, mengecam keras pernyataan Konten Kreator Ferry Irwandi dalam siaran konten YouTube-nya yang menyebut telah terjadi kasus pemerkosaan di lokasi bencana alam di Sumatera serta menyiratkan seolah negara tidak hadir dalam proses pemulihan.

    Risnauli menilai pernyataan tersebut tidak hanya berpotensi menyesatkan publik, tetapi juga melukai perasaan para korban bencana, khususnya perempuan yang saat ini sedang berada dalam kondisi trauma, kehilangan, dan ketidakpastian.

    “Kami sebagai kaum perempuan, terlebih sebagai perempuan Batak, sangat lirih dan terpukul mendengar ucapan tersebut. Di tengah situasi duka dan upaya pemulihan, justru dilempar narasi yang belum tentu benar, yang bisa menambah beban psikologis korban,” tegas Risnauli dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 7 Desember 2025.

    Menurutnya, isu kekerasan seksual adalah persoalan serius yang tidak boleh dijadikan komoditas konten, apalagi digunakan untuk membangun opini seolah negara abai terhadap rakyatnya. 

    Jika memang terdapat dugaan tindak pidana, seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum dan pelaporan resmi, bukan diviralkan tanpa dasar yang jelas.

    “Jangan karena sudah membantu lalu merasa bebas bicara dan membuat konten seenaknya. Bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan tiket untuk membangun narasi provokatif. Ini menyangkut martabat korban, nama daerah, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujarnya.

    Risnauli juga menegaskan bahwa negara saat ini nyata hadir melalui berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, relawan, hingga organisasi kemanusiaan yang terus bekerja dalam evakuasi, distribusi bantuan, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial bagi korban bencana.

    “Menyebut negara tidak hadir adalah simplifikasi yang menyesatkan. Upaya pemulihan bencana adalah kerja besar dan kolektif. Ada proses yang berjenjang dan melibatkan banyak pihak. Mengerdilkan semua itu hanya demi framing konten adalah bentuk ketidakadilan informasi,” ungkapnya.

    Dari perspektif demokrasi dan HAM, Risnauli mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi bukan kebebasan tanpa batas. Setiap pernyataan di ruang publik harus mempertimbangkan akibat sosial, psikologis, dan hukum, terlebih dalam situasi darurat bencana.

    “Demokrasi bukan berarti bebas melukai. HAM bukan alat untuk menjustifikasi framing. Dan gender justice mengajarkan bahwa perempuan harus dilindungi dari narasi yang memperparah kerentanan,” tambahnya.

    Ia pun mengajak seluruh konten kreator, influencer, dan figur publik untuk lebih berempati, bertanggung jawab, dan mengedepankan verifikasi dalam menyampaikan informasi terkait bencana.

    “Korban bencana butuh empati, bukan sensasi. Mereka butuh penguatan, bukan ketakutan baru. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai panggung personal,” tutup Risnauli. 

    Ferry Irwandi menyebut bahwa dirinya mendengar cerita-cerita horor di tengah bencana, salah satunya banyak perempuan yang mengalami pemerkosaan.

    “Ceritain aja lah, tadi aku dikasih voice note, dikasih cerita horor ada pemerkaosan ya. Manusia dalam kondisi yang social culture, situasi kelompok masyarakat yang udah separah itu ya dan dalam situasi seburuk itu,” ucap Ferry dikutip dalam akun Tiktok dimwise. 

  • 10
                    
                        Ada Dua Demo di Jakarta Hari ini, Hindari Titik-titik Berikut
                        Megapolitan

    10 Ada Dua Demo di Jakarta Hari ini, Hindari Titik-titik Berikut Megapolitan

    Ada Dua Demo di Jakarta Hari ini, Hindari Titik-titik Berikut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak dua aksi demonstrasi akan digelar di wilayah Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025) hari ini.
    Kasi Humas Polres
    Jakarta
    Pusat, Ruslan Basuki mengatakan, aksi demonstrasi pertama akan digelar di Gambir.
    “Pagi ada aksi unjuk rasa dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) dan beberapa elemen massa lain,” ujar Ruslan dalam keterangan tertulisnya, Senin.
    Untuk pengamanan unjuk rasa Apdesi ini, polisi menyiagakan 1.825 personil.
    Aksi untuk rasa kedua digelar di Kantor Komnas HAM, Menteng, oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan KASUM.
    Untuk pengamanan demonstrasi kedua ini, polisi menerjunkan 357 personel.
    Ruslan mengimbau agar masyarakat menghindari kawasan sekitar titik demonstrasi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas.
    “Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berjalan. Untuk rekayasa lalu lintas akan dilakukan situasional melihat ekskalasi jumlah massa di lapangan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekan Indonesia: Pemenuhan hak dasar warga perlu diperhatikan

    Rekan Indonesia: Pemenuhan hak dasar warga perlu diperhatikan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho, menilai Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) perlu memperkuat agenda pemenuhan hak dasar warga, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan.

    “Persoalan HAM bukan hanya terkait kasus besar, tetapi juga masalah sehari-hari yang dialami warga saat berhadapan dengan pelayanan publik,” kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, setelah kementerian tersebut berdiri sebagai institusi tersendiri pada 2024, menunjukkan tantangan besar dalam pelaksanaan HAM.

    Komnas HAM mencatat 2.305 laporan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2024, sementara pada Januari–Mei 2025 terdapat 1.100 laporan tambahan.

    Sebagian besar aduan, kata dia, berkaitan dengan hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, serta hak atas rasa aman.

    Agung menilai tingginya angka pengaduan ini menandakan perlunya perbaikan pada pelayanan publik dan pengawasan aparatur negara.

    Ia menyatakan pada sektor kesehatan, Indonesia masih menghadapi beban tuberkulosis (TBC) yang tinggi. Laporan Kementerian Kesehatan dan WHO menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia.

    Agung mengungkapkan bahwa kesenjangan layanan kesehatan dasar masih terasa di banyak daerah, terutama dalam akses diagnosis dan pengobatan bagi warga berpenghasilan rendah.

    “Banyak warga yang terlambat mendapatkan layanan medis karena kendala biaya, jarak, atau keterbatasan tenaga kesehatan. Ini menunjukkan pemenuhan hak kesehatan belum merata,” ujarnya.

    Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan disparitas dalam akses layanan kesehatan ibu dan anak di sejumlah provinsi.

    Kondisi serupa terlihat di sektor pendidikan. Data BPS menunjukkan angka putus sekolah masih muncul di setiap jenjang, dengan ketimpangan akses antara keluarga berpendapatan rendah dan tinggi tetap signifikan.

    Selain itu, praktik pungutan liar dan kendala administratif masih menjadi keluhan masyarakat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Agung menilai tantangan tersebut harus menjadi fokus utama Kemenham dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI. Ia menekankan bahwa pemenuhan HAM tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan dasar negara.

    Menurut dia, keberadaan kementerian baru ini diharapkan tidak berhenti pada perubahan struktur birokrasi, melainkan menjadi langkah awal untuk memperkuat peran negara dalam menjamin hak konstitusional warga.

    “Pemenuhan HAM harus terlihat pada bagaimana negara melayani rakyatnya. Itu yang menjadi ukuran paling nyata,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Dorong Paradigma Politik Khas Indonesia dan Demokrasi Berbiaya Rendah

    Prabowo Dorong Paradigma Politik Khas Indonesia dan Demokrasi Berbiaya Rendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya Indonesia membangun paradigma politik yang sesuai dengan jati diri bangsa.

    Kepala negara menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa sepenuhnya mengadopsi sistem politik negara lain, terutama negara-negara Barat yang dinilai kerap memberikan standar ganda.

    Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    “Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain, belum tentu demokrasi di barat cocok sama kita, dia ngajarin demokrasi ke kita padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun, dia ajarin HAM ke kita, dia yang melanggar HAM,” ujarnya.

    Menurut dia, praktik demokrasi dan HAM kerap sesuai selera negara-negara tersebut, sehingga Indonesia perlu membangun jalannya sendiri.

    Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk percaya pada kekuatan diri sendiri, sejarah perjuangan bangsa, serta kemampuan merumuskan solusi politik yang cocok bagi Indonesia.

    “Kita harus percaya kepada jati diri kita sendiri dan kita harus mencari solusi kita sendiri, tidak bisa kita terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain,” kata Prabowo.

    Kritik Terhadap Politik Berbiaya Mahal

    Dia juga menilai bahwa gagasan-gagasan Partai Golkar mengenai pembenahan demokrasi perlu dipertimbangkan secara serius, khususnya terkait upaya menekan tingginya biaya politik.

    Menurut Prabowo, praktik demokrasi yang terlalu mahal membuka ruang korupsi dan membuat proses politik hanya dapat diakses mereka yang memiliki modal besar.

    “Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit. Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar,” tuturnya.

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mencontohkan model politik negara-negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia yang menerapkan mekanisme pemilihan lebih sederhana dan efisien.

    “Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” tuturnya.

    Prabowo menegaskan bahwa politik Indonesia harus bercirikan kompetisi yang sehat namun kembali kompak setelah kontestasi selesai.

    Dia juga mengingatkan agar para pemimpin dan politisi tidak terjebak pada masa lalu. Di hadapan para kader Golkar, Prabowo menekankan pentingnya mencari solusi nyata bagi rakyat, bukan sekadar retorika politik.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa kritik tetap penting, namun harus konstruktif dan diarahkan untuk perbaikan.

    “Tidak ada jembatan dibangun dengan hanya ngomel dan ngenyek nggak ada, enggak ada. Jembatan akan dibangun, jembatan akan dibangun oleh baja oleh kawat, oleh kayu oleh semen dengan uang. Enggak bisa rakyat punya lapangan kerja dengan teori. Inilah kita bersatu harus kompak kompak cari solusi, cari solusi, cari solusi,” ujar Prabowo.

  • Pidato Lengkap Prabowo di HUT ke-61 Partai Golkar

    Pidato Lengkap Prabowo di HUT ke-61 Partai Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-61 Partai Golkar menekankan pentingnya persatuan nasional, ketahanan negara, dan politik yang berpihak pada rakyat.

    Dia menyoroti respons cepat pemerintah dalam menghadapi bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk pengerahan puluhan helikopter dan alutsista yang sebelumnya kerap dikritik.

    Prabowo menegaskan bahwa investasi pertahanan dan logistik adalah kebutuhan strategis, terutama karena Indonesia berada di kawasan ring of fire. Prabowo juga menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis kini telah menjangkau 49 juta penerima manfaat per hari.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga menyerukan perlunya paradigma politik khas Indonesia yang tidak mengikuti begitu saja model negara lain. Dia mengkritik praktik demokrasi berbiaya tinggi dan mendorong reformasi politik agar lebih efisien serta bebas dari dominasi uang.

    Prabowo menyampaikan pentingnya solusi konkret bagi rakyat, mengajak kekuatan politik untuk bersaing secara sehat tetapi bersatu setelah kontestasi.

    Dia menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar kritik atau retorika.

    Berikut isi pidato lengkap Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam agenda HUT ke-61 Partai Golongan Karya (Golkar) di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025): 

    Bismillahirahmanirahim,

    Assalamualaikum Wr.Wb

    Selamat malam,

    Salam sejahtera bagi kita semua,

     

    Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Ahmad Muzani beserta Wakil Ketua MPR RI yang hadir dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani, yang saya hormati Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sutan Najamuddin,

    Tentunya, tuan rumah Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia beserta seluruh jajaran pimpinan DPP Partai Golkar.

    Tapi tadi yang baca doa saya sangat terkesan, saudara Nusron Wahid Menteri agraria dan tata ruang hebat kali kau baca doa itu. Mungkin salah jabatan kali ya, apa pindah Menteri Agama saja? (Hahaha)

    Selanjutnya, Ketua partai solidaritas Indonesia saudara Kaesang Pangarep yang saya hormati. Kok lebih ramai dari abangnya ini. Mungkin badannya lebih besar ganteng lagi. Ini emak-emak senangnya yang ganteng-ganteng, nanti saya sebut Sekretaris Kabinert (Seskab) Teddy teriak lagi saudara-saudara.

    Saudara-saudara sekalian!

    Sebagai insan yang bertakwa marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan maha kuasa, maha besar, bagi umat Islam Allah subhanahu wa ta’ala hanya kepadanyalah kita berdoa, dan hanya kepadanyalah kita meminta pertolongan.

    Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan, atas rezeki dan kesehatan yang masih kita alami sehingga kita dapat berkumpul malam hari ini di acara doa untuk bangsa dalam rangka puncak hari ulang tahun ke 61 partai golongan karya dengan tema merajut kebersamaan, membangun Indonesia maju. Saya kira acara ini sangatlah baik, dilaksanakan dengan sederhana tapi dengan penuh hikmat di tempat yang bersejarah ini.

    Saudara-saudara sekalian!

    Kita berkumpul di saat sebagian saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sedang mengalami musibah. Saudara-saudara sekalian, musibah ini sesuatu yang memang kita rasakan penderitaan, kesulitan, tantangan daripada saudara-saudara kita di situ. Namun di lain pihak kita juga menyadari bahwa bangsa kita, negara kita ternyata adalah negara yang besar, dan yang kuat. Kita mengalami cobaan-cobaan kita mengalami badai, kita mengalami bencana tapi bangsa kita kuat, utuh dan bangsa kita mampu mengatasi semua cobaan yang kita hadapi.

    Kita buktikan rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah, kita sudah buktikan sekarang rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah Tanah Air kita, tapi alat-alat negara segera hadir.

    Mungkin beberapa bulan beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter, 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah, minggu ini helikopter baru 5 buah helikopter minggu ini dan terus berdatangan, dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Beberapa bulan yang lalu kita datangkan 5 Hercules terbaru C130 J beberapa minggu yang lalu kita mendatangkan Airbus A-400.

    Ada memang bagian dari rakyat kita terutama dari elite kita yang pintar-pintar dan merasa sangat pintar selalu nyinyir, selalu suka dengan menimbulkan ejekan-ejekan terhadap pemerintahnya sendiri, terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri. Untuk apa Prabowo beli alutsista banyak-banyak, untuk apa?

    Saudara-saudara, bangsa kita berada dalam sesuatu yang disebut lingkaran api, The Ring of fire. Bencana alam adalah bagian yang harus kita hadapi, tantangan. Untuk itu kita harus siap menghadapi yang paling jelek pun keadaan harus kita siap.

    Kita tidak bisa kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter, tidak ada. Pemimpin harus berpikir ke depan pemimpin tugasnya adalah untuk berpikir, menghitung, merencanakan, itu tugas pemimpin.

    Saya dalam hati di tengah tentunya kita prihatin, saya merasa bangga dengan aparat yang saya pimpin, dengan pemerintah yang saya pimpin sekarang, dengan tim kerja sama kita, kita buktikan kepada rakyat kita adalah pemerintah yang bekerja untuk rakyat, kita berpikir untuk rakyat, kita berhitung untuk rakyat kita merencanakan untuk rakyat dan kita berani mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat kita.

    Orang-orang pintar yang bisa bicara, bicara, bicara, ngejek, ngejek, mencari kesalahan terus, mencari kesalahan terus tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin elpiji ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa.

    Saya kadang-kadang prihatin, saya sedih selalu menimbulkan rasa tidak percaya saudara-saudara. Tapi tidak ada masalah, biarlah, ini demokrasi, silahkan yang penting saya terima kasih malam hari ini saya diundang oleh Partai Golongan Karya dalam acara saudara-saudara.

    Terima kasih saya diundang dalam hal ini saya mengatakan terima kasih kesetiaan Partai Golkar kepada koalisi yang saya pimpin.

    Saudara-saudara sekalian!

    Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan yang pertama saya ucapkan penghargaan kepada ketua umum Pak Bahlil. Pak Bahlil ini memang harus saya akui orang yang sangat cerdas. Ini benar, sangat cerdas, semua acara sangat detail dan beliau turun ke lapangan ke Sumatra juga benar-benar turun ke lapangan mungkin karena beliau relatif masih muda ya, masih fit apalagi orang dari Indonesia Timur.

    Ciri khas orang Indonesia timur, ada ciri khasnya. Ada yang mau tahu ciri khas orang Indonesia Timur? Orang Indonesia Timur itu suka berkelahi, benar ya? Coba orang Indonesia timur angkat tangan komatsuka berkelahi.

    Cepat naik benar? Tapi cepat turun, dan orang Indonesia Timur itu memang sifatnya itu setia, keras, keras, tapi kalau sudah menetapkan hatinya, dia setia sampai mati. Ini ciri khas orang Indonesia Timur.

    Orang Indonesia timur juga memang suka bapesta, benar ya? Untung beliau juga sadar negarawan, oh ini ulang tahun tapi saudara kita sudah susah tidak boleh malam ini bapesta, malam ini harus berdoa, luar biasa ketua umum.

    Dan beliau juga satu ciri khas Indonesia timur, ada lagi satu. Kalau makan banyak sekali, benar? Benar enggak? Emak-emak yang punya suami Indonesia timur repot saudara-saudara, belanjanya selalu meningkat.

    Saya punya anak buah banyak dari Indonesia timur selalu masalah ransum yang untuk 10 hari mereka habis 5 hari, ini ciri khas Indonesia Timur.

    Jadi terima kasih undangan ini karena memang saya belajar politik di Partai Golkar. Beliau memang pintar menarik hati ya. Video yang dikasih lihat video aku pakai jaket kuning. Taruh lagi fotonya almarhum bapak saya. Waduh tambah jatuh hati kau memang pintar sekali Lil, tapi tidak saya terserang saja saya merasa nyaman di sini.

    Dari aku masuk aku lihat muka-muka kawan saya semua di sini, kawan dan senior semua di sini bagaimana? Iya kan? Ada Mochtar Ngabalin, katanya kalau siang Muchtar Ngabalin kalau malam Deni, katanya, saya tidak tahu maksudnya apa.

    Jadi saudara-saudara golongan karya, partai yang punya sejarah. Terima kasih saudara-saudara. Saya merasa diperkuat di sini karena kader-kader yang kau berikan kepada aku mereka bekerja dengan sangat baik.

    Kita punya teamwork yang baik, kadang-kadang ibarat tim sepak bola ya, saya sebagai katakanlah manajer ya manajer coach. Aku belum ngomong si tim sudah ngerti maksudnya apa itu, aku lihat ke kiri mereka sudah ke kiri, jadi saya merasa sangat terbantu, ini bukan ngarang-ngarang, saya terbantu.

    Satu hal yang sekarang mendasar adalah kita semua sekarang sadar dan mengerti apa itu sebenarnya pesan dari undang-undang Dasar 1945 kita sadar dan saya berterima kasih semua tim Saya mengerti dan kita sekarang tidak mau undang-undang Dasar 45 hanya menjadi mantra di mulut, tapi tidak mau dilaksanakan.

    Saya terima kasih para ulama para kyai mungkin mereka lebih berani dari para politisi. Mereka yang minta Saya setia, laksanakan undang-undang Dasar 45 murni dan konsekuen. Murni dan konsekuen.

    Saudara-saudara!

    Untuk melaksanakan itu perlu persatuan dan kesatuan dan perlu keberanian. Sebenarnya apa yang ada di undang-undang Dasar 45 sangat sederhana bahasa Indonesia yang tidak perlu ditafsirkan kembali, semua jelas ada di situ, tinggal kita mau atau tidak laksanakan itu. Kalau saya punya keyakinan kalau kita laksanakan pasal 33 kita laksanakan semua pasal di undang-undang Dasar 45 pasti kita berhasil.

    Dan, saya sudah buktikan saudara-saudara maaf, maaf saya bicara di sini saya sudah 1 tahun memimpin pemerintahan. Saya berdiri di sini di depan rakyat semuanya, di depan saudara-saudara elit politik Saya berdiri di sini saya sudah buktikan dalam satu tahun kita telah mencapai dan kita telah mempersembahkan hasil-hasil nyata untuk rakyat kita.

    Ada profesor-profesor ada orang-orang pintar yang mengatakan dalam siaran-siaran mereka MBG pasti gagal. Saudara-saudara, hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari 7 kali Singapura kita kasih makan tiap hari saudara-saudara, dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk.

    Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang, imitasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini. Brasil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun, kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai, 49 juta.

    Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa? Kita bisa lihat saudara-saudara lihat wajah-wajah anak-anak, mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira.

    Bagi orang yang tidak pernah melihat anak-anak lapar, dia tidak merasakan, dan orang-orang yang selalu berpikir, selalu berpikir keuntungan politik, keuntungan politik, keuntungan politik padahal politik sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat yang susah, itu arti politik yang sebenarnya.

    Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kader-kader yang diberikan Golkar kepada saya membantu saya, Saya merasa sangat terbantu, saya merasa semangat merah putih, semangat Undang-Undang Dasar 45 ada sehingga kita tidak ragu-ragu mungkin, mungkin suatu saat kita harus bertindak dengan tegas, dan mungkin yang kita tindak mungkin kawan-kawan kita sendiri.

    Tapi saya katakan, bagi saya sebagai mandataris rakyat, sebagai yang disumpah di hadapan rakyat saya dengan tim saya dengan mereka-mereka ya Yang memutuskan bergabung bersama saya bagi kita satu-satunya masalah adalah Apakah ini menguntungkan rakyat atau tidak?

    Kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, kawan-kawan yang berkecimpung di ekonomi, patuhilah hukum, bayarlah pajakmu, patuhi semua ketentuan. Rakyat kita sudah tidak mau dipermainkan lagi, mereka pintar-pintar, mereka mengerti, kalau saya bicara sering saya diejek ‘ah Prabowo itu Rambo di podium, hanya berani di podium tapi begitu nanti jaksa Agung KPK bertindak, ah Prabowo bertindak semena-mena?

    Tidak! Saya berkata siapa yang melanggar hukum kembalilah ke jalan yang benar. Kalau kau tobat, yang kau hutang kepada negara ya kau bayar. Emang bikin jembatan pakai apa? Rakyat kita susah, rakyat kita perlu rumah, perlu sekolah yang baik. Nggak bisa bangun sekolah hanya dengan omon-omon.

    Ada yang suka ribut aja, gaduh aja, iya tapi kalau dia mau gaduh silakan aja tapi saya percaya rakyat kita mengerti siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bisa omon-omon aja.

    Saudara-saudara!

    Saya tidak mau menguraikannya semua apa yang kita telah capai bersama. Saya kira saudara-saudara sudah tahu dan saya terima kasih para menteri saya, para pembantu saya turun ke rakyat, sampaikan ke rakyat kondisi sebenarnya.

    Kondisi bangsa, kondisi dunia tidak sedang baik-baik. Di mana-mana ada perang. Kalau terjadi perang berlanjut di Eropa dampaknya ke kita, makanya dari awal saya katakan kita harus swasembada pangan, kita harus swasembada energi, BBM.

    Saudara-saudara!

    Perang lanjut di Eropa, bisa-bisa Kita tidak bisa impor BBM dari manapun. Kita mau impor pun nanti tidak bisa. Selat di laut merah, di depan Yaman kan terhenti, nanti Hormuz bisa terhenti.

    Saudara-saudara, kalau kita tergantung impor kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha kuasa kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga kita punya teknologinya. Tiap kali saya kasih instruksi B50 atau B60 nanti ada pakar-pakar keekonomian harganya begini harganya begitu, tapi kalau kita tidak hati-hati kalau kita tidak punya teknologi, kalau pabrik-pabrik pengolahan tidak siap, kalau terjadi apa-apa baru kita nanti merasakan.

    Sekarang dengan bencana di Sumatra saja bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikin pesawat, sebagian lewat kapal.

    Jadi saudara-saudara!

    Ini bencana ini sekali lagi ya musibah tapi di sisi lain menguji kita, menguji kita dan Alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Tapi tentunya sekali lagi paradigma baru politik kita sekarang harus politik yang khas Indonesia.

    Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain, belum tentu demokrasi di barat cocok sama kita, dia ngajarin demokrasi ke kita padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun, dia ajarin HAM ke kita, dia yang melanggar HAM.

    Jadi ya rupanya demokrasi, HAM itu sesuai selera, kalau cocok sama selera mereka baru diributkan. Jadi kembali saudara-saudara kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri, kita harus percaya kepada jati diri kita sendiri. Kita harus bangga dengan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, kita harus selalu percaya pada diri kita sendiri, dan kita harus mencari solusi kita sendiri. Tidak bisa kita terlalu, terlalu, terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain.

    Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit.

    Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain ini, saya kira sumber korupsi yang sangat besar. Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik. Ayo marilah kita berani berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang.

    Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai. Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah.

    Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, ketua umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani. Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya politik demokrasi Indonesia harus bercirikan, persaingan pada saat bersaing begitu selesai bersaing, bersatu, kompak gotong royong kerja sama, dan sekarang saya kembali ingatkan marilah kita lihat ke depan, marilah kita lihat hari ini kesulitan rakyat hari ini dan ke depan.

    Jangan lihat ke belakang, nggak usah sakit hati ke belakang, iya kan? Kalau kita lihat belakang, ya kita pasti, pasti kita nggak tenang, kita ingat terus ya kan?

    Kalau aku ke belakang gimana coba 5 kali ikut pemilu, 4 kali kalah, Ngabalin ketawa lagi lu. Ya sudah menang kalah maju terus, berbuat yang baik terus, mengabdi terus.

    Benar enggak bang Ical? Kita berapa kali mengalami kekalahan? Ya sudahlah, tidak ada gunanya lihat ke belakang, tidak ada jembatan dibangun dengan hanya ngomel dan ngenyek nggak ada, enggak ada.

    Jembatan akan dibangun, jembatan akan dibangun oleh baja oleh kawat, oleh kayu oleh semen dengan uang. Enggak bisa rakyat punya lapangan kerja dengan teori. Inilah kita bersatu harus kompak kompak cari solusi, cari solusi, cari solusi.

    Jadi itu yang saya selalu ajak. Kritik, bagus, kritik harus, tapi yang baik yang positif.

    Saya kira itu ingin saya sampaikan, terima kasih komitmen Golkar kepada bangsa dan negara. Semoga kita kokoh terus, kita atasi semua masalah bangsa bersama.

    Kita maju ke rakyat, silakan rakyat untuk memilih tahun 2029 nanti ada persaingan lagi, monggo terserah siapapun pemenang, siapapun pemenang kita harus loyal, kita harus bekerja sama, itu keyakinan saya.

    Jadi saudara-saudara saya mau tutup pidato saya sekarang ya. Karena memang waktunya yang sudah lumayan saya masih ada acara lagi. Saya mau tutup dengan pantun.

    Pohon beringin tegak berjaga

    Daunnya rindang peneduh kita

    Selamat ulang tahun Partai Golkar, selamat ulang tahun almamater saya

    Terus bersatu, bahu membahu membantu rakyat Indonesia

     

    Pantun kedua, nggak mau kalah saya sama Bahlil.

    Beringin tumbuh akarnya kuat

    Tahan badai tak mudah goyah

    Melihat Golkar hari ini penuh semangat

    Terus teruslah berkarya untuk Indonesia Raya 

     

    Pantun ketiga

    Partai Golkar berlambang pohon beringin

    Ketua umumnya pemuda dari timur

    Bahlil Lahadalia namanya

    Kulitnya hitam giginya putih

    Kalau ketawa Manis sekali

    Kalau bekerja semangatnya tak pernah luntur

     

    Terima kasih, selamat berjuang partai golongan karya, selamat berjuang. Bela negaramu. Bela Tanah Air kita. Mari kita berbuat yang terbaik untuk rakyat kita.

     

    Wassalamualaikum.

  • Menko Yusril Dorong Penguatan Struktur demi Kebijakan Hukum-HAM Selaras

    Menko Yusril Dorong Penguatan Struktur demi Kebijakan Hukum-HAM Selaras

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mendorong adanya penguatan struktur di institusinya. Dia menyebut hal ini demi kebijakan yang diambil tak berjalan sendiri-sendiri.

    “Kementerian koordinator ini dibentuk agar kebijakan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Penguatan struktur menjadi fondasi agar koordinasi dapat dijalankan secara konsisten,” ujar Yusril kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).

    Kemenko Kumham Imipas diketahui memasuki fase penguatan kelembagaan setelah dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024. Lembaga yang lahir pada Oktober 2024 ini memikul mandat untuk memastikan keselarasan kebijakan nasional di empat sektor strategis yang kini tersebar di berbagai kementerian teknis.

    Yusril menyebut regulasi itu menjadi dasar pembentukan struktur awal, diikuti pelantikan pimpinan tinggi pratama dan pejabat manajerial pada Desember 2024. Juga pejabat tinggi madya pada Februari 2025, yaitu Sekretaris Kemenko, Deputi Koordinasi Hukum, Deputi Koordinasi HAM, serta Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

    Struktur tersebut dilengkapi dengan empat kepala biro, tiga sekretaris deputi, lima belas asisten deputi, inspektur, dan jajaran manajerial lainnya. Dengan formasi ini, Kemenko Kumham Imipas mulai menyiapkan kapasitas internal untuk mengoordinasikan dinamika kebijakan lintas kementerian/lembaga.

    Koordinasi ini juga diarahkan untuk memperluas akses publik terhadap regulasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan

    Di bidang HAM, kementerian koordinator memainkan peran dalam penyelesaian HAM berat masa lalu, penguatan forum pemajuan HAM untuk isu perempuan, pekerja migran, dan penyandang disabilitas, peningkatan mekanisme pelaporan instrumen HAM internasional, serta dialog terkait isu HAM di Papua. Dukungan terhadap penyelenggaraan Memorial Living Park Aceh dan koordinasi perlindungan HAM dalam penanganan demonstrasi publik turut menjadi bagian dari capaian 2025.

    Sekretariat Kemenko juga hadir untuk memperkuat fungsi internal kementerian koordinator melalui digitalisasi administrasi, modernisasi publikasi informasi, serta peningkatan sistem pengaduan masyarakat. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat transparansi dan tata kelola internal.

    Lalu, menjelang tahun 2026, Kemenko Kumham Imipas akan berfokus pada optimalisasi koordinasi lintas kementerian/lembaga, percepatan digitalisasi di empat sektor prioritas, peningkatan kompetensi ASN, serta penguatan kerja sama strategis dengan pemerintah daerah.

    Upaya konsolidasi ini dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan.

    “Setelah fondasi terbentuk, sistem harus berjalan dan menghasilkan dampak nyata. Itulah fokus kami pada 2026,” ujar Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan dalam kesempatan terpisah.

    (azh/azh)

  • RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Didukung Masuk Prioritas Prolegnas 2026

    RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Didukung Masuk Prioritas Prolegnas 2026

    Surabaya (beritajatim.com) – Dorongan untuk segera menetapkan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) kembali menguat seiring meningkatnya eskalasi ancaman siber di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Pusat Kajian Konstitusi, Perundang-undangan, dan HAM Universitas Negeri Surabaya, Hikam Hulwanullah, menegaskan bahwa keberadaan regulasi tersebut kini berada pada titik paling kritis.

    “RUU ini mengandung isu sangat sensitif, sehingga memang harus dirumuskan dengan ekstra hati-hati,” ujar Hikam saat menjadi narasumber dalam Dialog Literasi Keamanan Siber Jawa Timur 2025 bertema “Kesadaran Keamanan Digital: Urgensi Digital Resilience dalam Perspektif Civil Society” di Surabaya, Jumat (5/12/2025).

    Pembahasan Sejak 2014, Tersandera Perdebatan Publik

    Hikam menjelaskan bahwa RUU KKS bukanlah gagasan baru. RUU ini mulai masuk dalam perencanaan legislasi sejak 2014, namun pembahasannya berjalan lambat karena perdebatan panjang mengenai batas antara keamanan negara dan perlindungan privasi warga.

    Isu paling dominan yang mengemuka adalah kekhawatiran bahwa RUU tersebut berpotensi membuka ruang akses negara terhadap data digital masyarakat. “RUU KKS kerap dipertanyakan karena isu privasi, sehingga proses pembahasannya harus sangat cermat dan detail,” tegasnya.

    Namun dalam beberapa tahun terakhir, penyusunannya dinilai semakin matang, terutama dengan adanya pemisahan tegas antara ranah pertahanan siber dan keamanan siber—dua sektor yang sebelumnya sering tumpang tindih.

    Ancaman Siber Meningkat, Regulasi Masih Kosong

    Hikam menilai urgensi RUU KKS semakin kuat seiring meningkatnya serangan siber. “Kita tidak lagi berbicara potensi, tetapi realitas ancaman yang terus berlangsung setiap hari,” ujarnya.

    Data menunjukkan lonjakan signifikan serangan siber. Pada 2016 tercatat 135 juta serangan, dan pada tahun berikutnya meningkat menjadi lebih dari 205 juta. Indonesia bahkan pernah menjadi target terbesar kedua serangan Stuxnet. Serangan WannaCry juga sempat melumpuhkan RS Dharmais dan RS Harapan Kita. Kasus penyadapan intelijen Australia terhadap pejabat Indonesia menjadi bukti kelemahan sistem pertahanan informasi nasional.

    Kerugian ekonomi juga tidak kecil. Riset Daka Advisory mencatat potensi kerugian mencapai USD 43 miliar–582 miliar. Pada 2018 nilai ancaman ekonomi ditaksir mencapai USD 34,2 miliar atau Rp 483 triliun. Norton Symantec mencatat kerugian hingga USD 3,2 miliar pada 2017.

    Di sisi lain, Indonesia masih berada pada kondisi vacuum of norm karena minimnya regulasi komprehensif. Meski ada UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, keduanya belum cukup untuk mengatur tata kelola keamanan siber secara nasional.

    RUU KKS Diproyeksikan Jadi Payung Hukum Keamanan Siber Nasional

    RUU KKS diharapkan menghadirkan kerangka hukum terpadu untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan informasi negara. Ruang lingkupnya mencakup:

    penguatan keamanan nasional berbasis siber,

    perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV),

    kewajiban audit keamanan,

    pelaporan insiden siber,

    pengaturan sanksi administratif dan pidana,

    pembentukan lembaga koordinatif keamanan siber.

    RUU ini juga mengadopsi standar global seperti NIST, ITU GCI, dan GDPR. Pendekatannya menekankan pencegahan melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

    Meski demikian, Hikam mengingatkan pentingnya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. “Jika dalam implementasi terjadi pelanggaran atau kejanggalan, publik masih memiliki ruang untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk kontrol demokratis,” tegasnya.

    Struktur RUU Dinilai Sudah Matang

    Hikam menyebutkan bahwa struktur RUU KKS telah memenuhi standar ideal, mulai dari ketentuan umum, pengaturan substansi, peralihan, hingga pidana. Ia menilai bahwa masuknya ketentuan sanksi menunjukkan bahwa naskah RUU ini berada pada tahap pembahasan lanjut.

    Ia juga mengajak agar pemerintah membuka ruang partisipasi publik lebih luas, mulai dari akademisi, pakar teknologi, masyarakat sipil, hingga industri. Tujuannya agar regulasi ini tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga proporsional terhadap hak warga negara.

    Diharapkan Masuk Prioritas Prolegnas 2026

    Hikam menegaskan bahwa kebutuhan pengesahan RUU KKS tidak bisa lagi ditunda. “Melihat eskalasi ancaman, potensi kerugian, dan kekosongan regulasi saat ini, RUU KKS termasuk regulasi yang paling penting dan mendesak untuk segera ditetapkan,” pungkasnya.

    Meski belum masuk Prolegnas 2025, ia berharap RUU KKS dapat menjadi agenda prioritas utama dalam Prolegnas 2026. (ted)

  • RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Didukung Masuk Prioritas Prolegnas 2026

    RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Didukung Masuk Prioritas Prolegnas 2026

    Surabaya (beritajatim.com) – Dorongan untuk segera menetapkan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) kembali menguat seiring meningkatnya eskalasi ancaman siber di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Pusat Kajian Konstitusi, Perundang-undangan, dan HAM Universitas Negeri Surabaya, Hikam Hulwanullah, menegaskan bahwa keberadaan regulasi tersebut kini berada pada titik paling kritis.

    “RUU ini mengandung isu sangat sensitif, sehingga memang harus dirumuskan dengan ekstra hati-hati,” ujar Hikam saat menjadi narasumber dalam Dialog Literasi Keamanan Siber Jawa Timur 2025 bertema “Kesadaran Keamanan Digital: Urgensi Digital Resilience dalam Perspektif Civil Society” di Surabaya, Jumat (5/12/2025).

    Pembahasan Sejak 2014, Tersandera Perdebatan Publik

    Hikam menjelaskan bahwa RUU KKS bukanlah gagasan baru. RUU ini mulai masuk dalam perencanaan legislasi sejak 2014, namun pembahasannya berjalan lambat karena perdebatan panjang mengenai batas antara keamanan negara dan perlindungan privasi warga.

    Isu paling dominan yang mengemuka adalah kekhawatiran bahwa RUU tersebut berpotensi membuka ruang akses negara terhadap data digital masyarakat. “RUU KKS kerap dipertanyakan karena isu privasi, sehingga proses pembahasannya harus sangat cermat dan detail,” tegasnya.

    Namun dalam beberapa tahun terakhir, penyusunannya dinilai semakin matang, terutama dengan adanya pemisahan tegas antara ranah pertahanan siber dan keamanan siber—dua sektor yang sebelumnya sering tumpang tindih.

    Ancaman Siber Meningkat, Regulasi Masih Kosong

    Hikam menilai urgensi RUU KKS semakin kuat seiring meningkatnya serangan siber. “Kita tidak lagi berbicara potensi, tetapi realitas ancaman yang terus berlangsung setiap hari,” ujarnya.

    Data menunjukkan lonjakan signifikan serangan siber. Pada 2016 tercatat 135 juta serangan, dan pada tahun berikutnya meningkat menjadi lebih dari 205 juta. Indonesia bahkan pernah menjadi target terbesar kedua serangan Stuxnet. Serangan WannaCry juga sempat melumpuhkan RS Dharmais dan RS Harapan Kita. Kasus penyadapan intelijen Australia terhadap pejabat Indonesia menjadi bukti kelemahan sistem pertahanan informasi nasional.

    Kerugian ekonomi juga tidak kecil. Riset Daka Advisory mencatat potensi kerugian mencapai USD 43 miliar–582 miliar. Pada 2018 nilai ancaman ekonomi ditaksir mencapai USD 34,2 miliar atau Rp 483 triliun. Norton Symantec mencatat kerugian hingga USD 3,2 miliar pada 2017.

    Di sisi lain, Indonesia masih berada pada kondisi vacuum of norm karena minimnya regulasi komprehensif. Meski ada UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, keduanya belum cukup untuk mengatur tata kelola keamanan siber secara nasional.

    RUU KKS Diproyeksikan Jadi Payung Hukum Keamanan Siber Nasional

    RUU KKS diharapkan menghadirkan kerangka hukum terpadu untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan informasi negara. Ruang lingkupnya mencakup:

    penguatan keamanan nasional berbasis siber,

    perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV),

    kewajiban audit keamanan,

    pelaporan insiden siber,

    pengaturan sanksi administratif dan pidana,

    pembentukan lembaga koordinatif keamanan siber.

    RUU ini juga mengadopsi standar global seperti NIST, ITU GCI, dan GDPR. Pendekatannya menekankan pencegahan melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

    Meski demikian, Hikam mengingatkan pentingnya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. “Jika dalam implementasi terjadi pelanggaran atau kejanggalan, publik masih memiliki ruang untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk kontrol demokratis,” tegasnya.

    Struktur RUU Dinilai Sudah Matang

    Hikam menyebutkan bahwa struktur RUU KKS telah memenuhi standar ideal, mulai dari ketentuan umum, pengaturan substansi, peralihan, hingga pidana. Ia menilai bahwa masuknya ketentuan sanksi menunjukkan bahwa naskah RUU ini berada pada tahap pembahasan lanjut.

    Ia juga mengajak agar pemerintah membuka ruang partisipasi publik lebih luas, mulai dari akademisi, pakar teknologi, masyarakat sipil, hingga industri. Tujuannya agar regulasi ini tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga proporsional terhadap hak warga negara.

    Diharapkan Masuk Prioritas Prolegnas 2026

    Hikam menegaskan bahwa kebutuhan pengesahan RUU KKS tidak bisa lagi ditunda. “Melihat eskalasi ancaman, potensi kerugian, dan kekosongan regulasi saat ini, RUU KKS termasuk regulasi yang paling penting dan mendesak untuk segera ditetapkan,” pungkasnya.

    Meski belum masuk Prolegnas 2025, ia berharap RUU KKS dapat menjadi agenda prioritas utama dalam Prolegnas 2026. (ted)

  • Masa Bencana Dikatakan hanya Ributnya di Medsos Saja

    Masa Bencana Dikatakan hanya Ributnya di Medsos Saja

    GELORA.CO  – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang sebelumnya menyebut bahwa situasi bencana di Sumatra hanya mencekam di media sosial. Saldi mengaku prihatin pernyataan tersebut keluar dari pimpinan lembaga yang juga merupakan perwira tinggi TNI.

    Komentar itu disampaikan Saldi dalam sidang lanjutan perkara 197/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

    Dalam sidang, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) menjelaskan bahwa penempatan perwira TNI di kementerian atau lembaga merupakan permintaan langsung dari pimpinan K/L, bukan inisiatif TNI. Ia juga menjelaskan adanya mekanisme seleksi internal di tubuh TNI sebelum penempatan dilakukan.

    Pemaparan itu langsung ditanggapi Hakim Saldi, yang meminta penjelasan lebih lanjut mengenai proses seleksi tersebut.

    “Tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan Pak Wamen tadi,” ujar Saldi.

    Saldi kemudian menyinggung pernyataan Kepala BNPB Suharyanto yang sempat viral karena menyatakan bencana di Sumatra hanya “mencekam di medsos”.

    “Saya sebetulnya merasa sedih mendengar pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu,” kata Saldi, Jumat (5/12/2025).

    “Ini diseleksi secara benar atau tidak? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja,” tambahnya.

    Sebelumnya, Suharyanto telah menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, saat meninjau kondisi bencana di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Minggu (30/11/2025). Ia mengaku tak menyangka dampak banjir di wilayah tersebut sebesar yang ia lihat langsung.

    “Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati. Ini bukan berarti kami tidak peduli,” ujar Suharyanto.

    Dia menegaskan bahwa BNPB hadir di Tapanuli Selatan dan wilayah terdampak lainnya untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana