Kasus: HAM

  • Pesantren Tidak Kompatibel dengan Dunia Modern? Nadirsyah Hosen Jawab Begini

    Pesantren Tidak Kompatibel dengan Dunia Modern? Nadirsyah Hosen Jawab Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Akademisi Universitas Melbourne, Nadirsyah Hosen jawab pernyataan seputar dunia pesantren.

    Dalam salah satu komentar yang diunggahnya di X, seorang pengguna akun bertanya soal apakah pesantren tidak kompatibel dengan zaman modern saat ini.

    “Pesantren gak kompatibel dengan dunia modern? Masih ada pandangan keliru yang terus berulang: bahwa Islam hanya bisa “modern” kalau dibuat sekuler,” ungkapnya dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Nadirsyah menyoroti soal pandangan soal pandangan agama yang harus dikesampingkan dari sains agar bisa lebih berkembang.

    Menurutnya, pandangan ini sudah tidak relate dengan peradaban saat ini. Pandangan ini dinilai cocok pada abad ke-18.

    “Bahwa agama harus dipinggirkan supaya sains bisa berkembang. Pandangan seperti ini mungkin cocok di Eropa abad ke-18, tapi tidak relevan bagi Islam,” jelasnya.

    Dia memberikan bukti dengan mengutip sejarawan Marshall Hodgson dalam The Venture of Islam bahwa Islam justru yang melahirkan sains itu sendiri.

    “Iman bukan penghalang bagi akal, tapi justru bahan bakarnya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Nadirsyah memaparkan banyaknya pandangan soal para santri yang berbicara kritis soal demokrasi, HAM dan sebagainya disebut liberal.

    Belum lagi soal pandangan tentang pakaian santri yang memakai sarung dan hidup sederhana seringkali dianggap kolot.

    “Dua-duanya salah paham karena keduanya lahir dari cara pandang yang gagal memahami apa itu modernitas, dan apa itu ruh pesantren,” tambahnya.

    Pesantren tidak sebatas itu saja, melainkan berada di jalur tengah untuk menciptakan manusia cerdas, berpikir kritis tanpa melupakan soal tunduk dan hormat pada gurunya.

  • Para pejabat-anggota kabinet syukuran ulang tahun Prabowo di Istana

    Para pejabat-anggota kabinet syukuran ulang tahun Prabowo di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pejabat parlemen hingga anggota Kabinet Merah Putih menghadiri acara syukuran hari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat siang.

    Momen itu diunggah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui akun Instagram resminya pada Jumat petang. Presiden Prabowo pun tampak berada di tengah-tengah perayaan ulang tahun itu.

    “Dengan penuh rasa bangga dan suka cita, kami selalu bersamamu dalam berjuang mewujudkan Indonesia adil makmur ke depan,” kata Dasco dalam keterangan unggahannya tersebut.

    Dalam unggahan itu, tampak Presiden Prabowo beserta para pejabat negara berdoa bersama dengan mengelilingi tumpeng nasi kuning. Usai berdoa bersama, mereka pun tampak berbincang-bincang.

    Syukuran itu tampak dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Didit Hediprasetyo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Kemudian hadir juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BIN M Herindra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka, hingga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Di luar syukuran itu, sejumlah tokoh publik juga mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo yang berulang tahun. Ucapan itu, di antaranya datang dari Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: Pembangunan Kopdes Merah Putih bergulir bulan ini

    Istana: Pembangunan Kopdes Merah Putih bergulir bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa proses pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) mulai bergulir bulan ini di seluruh Indonesia.

    Hal itu disampaikannya di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Jumat, menanggapi keluhan terkait keterlambatan pencairan pembiayaan dan pengawasan program tersebut.

    “Saya kemarin ikut memimpin rapatnya, Insya Allah mulai bulan ini akan sudah mulai dilakukan proses pembangunan di sekian ribu desa,” ujarnya.

    Ia menjelaskan pembangunan Kopdes merupakan inisiatif pemerintah yang bersifat langsung, bukan sekadar penyaluran dana.

    Pemerintah, kata dia, akan menjadi pihak yang membangun koperasi tersebut secara terstruktur di tingkat desa dan kelurahan.

    Menjawab pertanyaan terkait koperasi yang sudah beroperasi, Prasetyo menyebut jumlahnya masih terbatas pada koperasi-koperasi desa yang sudah eksisting, termasuk yang terhubung dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Kalau yang sudah beroperasi kan baru kurang lebih 100 sekian, itu kan adalah koperasi yang memang sudah eksisting,” ujarnya.

    Menurut Prasetyo, keberadaan Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi desa dengan memperkuat kemandirian, membuka lapangan kerja, dan mempercepat perputaran ekonomi lokal.

    Pemerintah menargetkan pembangunan koperasi tersebut berjalan paralel dengan agenda hilirisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

    Pemerintah resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai serta pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) pada Kamis (9/10).

    Melalui SKB tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi berbasis desa.

    Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pembangunan fisik Kopdes Merah Putih akan segera dimulai.

    Dalam seminar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (14/10), Ferry menyebut tahap awal pembangunan gudang dan gerai koperasi ditargetkan sudah bisa berjalan pada akhir pekan ini.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 854 Personel Dikerahkan Jaga Demo di Jakarta 17 Oktober 2025
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Oktober 2025

    854 Personel Dikerahkan Jaga Demo di Jakarta 17 Oktober 2025 Megapolitan 17 Oktober 2025

    854 Personel Dikerahkan Jaga Demo di Jakarta 17 Oktober 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 854 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan dua aksi demonstrasi yang digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Jumat (17/10/2025).
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan, ratusan personel tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran.
    “Pam demonstrasi wilayah Jakpus: 854 personel (Polda, Polres dan Polsek jajaran),” ujar Ruslan, Jumat.
    Ia menjelaskan, pengamanan dilakukan di dua titik aksi yang berlangsung hari ini. Pertama, aksi dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) bersama beberapa elemen massa di kawasan Gambir, tepatnya di sekitar Pos Polisi Merdeka Barat (Merbar).
    Sementara itu, aksi kedua digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam (DPD FPI) di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI), Jakarta Pusat.
    Menurut Ruslan, petugas memantau situasi di lapangan dan melakukan pengaturan lalu lintas bila diperlukan.
    “Situasional. Apabila massa cukup banyak maka arus lalu lintas akan dialihkan,” kata Ruslan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akankah Gencatan Senjata Pengaruhi Kasus Kejahatan Perang Israel di Gaza?

    Akankah Gencatan Senjata Pengaruhi Kasus Kejahatan Perang Israel di Gaza?

    Jakarta

    Dalam rencana berisi 20 poin yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump, Jalur Gaza nantinya dikelola oleh pemerintahan teknokrat. Itu salah satu isi kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS, yang berhasil menghentikan konflik bersenjata selama dua tahun di wilayah pesisir itu.

    Rencana itu juga menyebutkan bahwa Otoritas Palestina, yang saat ini menguasai Tepi Barat, tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan baru di Gaza hingga mereka melakukan reformasi.

    Dalam rencana tahun 2020 tersebut, AS menyatakan hanya akan mengakui negara Palestina jika pihaknya menghentikan “perang hukum terhadap negara Israel.”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyinggung hal ini saat berkunjung ke Washington bulan lalu.

    Reformasi “sejati” terhadap Otoritas Palestina, kata Netanyahu, berarti “mengakhiri perang hukum terhadap Israel di ICC (Mahkamah Pidana Internasional) dan ICJ (Mahkamah Internasional),” dua lembaga hukum internasional tempat berbagai kasus terhadap Israel sedang berjalan.

    Kasus apa saja yang ada di pengadilan Internasional?

    Kedua pengadilan itu berbasis di Belanda. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) menuntut individu yang diduga melakukan kejahatan perang, sedangkan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menangani perkara antarnegara, biasanya terkait pelanggaran perjanjian atau konvensi.

    Pada akhir 2023, Afrika Selatan menggugat Israel di ICJ dengan tuduhan melanggar Konvensi Genosida 1948 yang disahkan PBB setelah Perang Dunia II. Keputusan kasus itu kemungkinan baru keluar paling cepat akhir 2027.

    Sementara itu, pada 2024 ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, meski tidak atas tuduhan genosida. ICC juga sempat mengeluarkan surat perintah untuk tiga pimpinan senior Hamas, tetapi dibatalkan setelah mereka tewas.

    Kemungkinan ICC juga telah menyiapkan surat perintah penangkapan untuk politisi Israel lain yang belum diumumkan secara publik. Bahkan sebelum perang terakhir, Otoritas Palestina telah meminta ICC menyelidiki situasi di wilayah Palestina yang diduduki. Permintaan seperti ini dikenal sebagai pengajuan perkara.

    Apa gencatan senjata bisa mengubah situasi?

    Jika Otoritas Palestina menarik diri dari kasus ICC, seperti yang diinginkan Netanyahu, apakah itu berarti proses hukum berakhir?

    Tidak. Otoritas Palestina menyerahkan pengajuan perkara ke ICC sejak 2018. Kasus ini telah diselidiki sejak 2021 dan mencakup dugaan pelanggaran sejak 2014, sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023. Fokus awalnya adalah pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.

    Pada November 2023, sejumlah negara lain seperti Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Chili, dan Meksiko ikut bergabung dalam kasus ICC tersebut, menilai situasi yang dilaporkan Otoritas Palestina memang perlu diselidiki.

    Selain itu, sejumlah organisasi HAM juga terlibat. Misalnya, hingga akhir September 2025, Reporters Without Borders telah mengajukan lima pengaduan terhadap Israel ke ICC, menuduh militer Israel sengaja menargetkan jurnalis Palestina.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengungkapkan bahwa ia dan beberapa menteri lainnya juga dilaporkan ke ICC oleh kelompok advokasi Palestina atas tuduhan “terlibat dalam genosida,” karena Italia memasok senjata ke Israel.

    Artinya, terlepas dari sikap Otoritas Palestina, berbagai proses hukum internasional tetap akan berjalan karena banyak pihak lain juga menjadi penggugat.

    Apa gencatan senjata menyulitkan pembuktian genosida?

    Menurut para ahli hukum, gencatan senjata tidak akan mengubah jalannya kasus di ICC maupun ICJ. Fakta bahwa Israel kini menghentikan serangan udara di Gaza tidak membatalkan dugaan pelanggaran sebelumnya.

    “Semua proses hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak akan terpengaruh oleh perkembangan terkini,” kata Kai Ambos, profesor hukum pidana internasional di Universitas Gttingen, Jerman.

    Rencana 20 poin itu juga menawarkan amnesti bagi militan Hamas yang menyerahkan senjata. Namun, menurut Ambos, amnesti seperti itu “tidak mengikat sistem peradilan nasional seperti di Jerman, maupun ICC.” Kesepakatan itu hanya mengikat pihak-pihak yang berkonflik.

    “Gencatan senjata tidak akan berpengaruh terhadap penuntutan atau akuntabilitas atas kejahatan masa lalu di kedua sisi,” ujar Susan Akram, Direktur Klinik HAM Internasional di Fakultas Hukum Universitas Boston.

    Dia menambahkan masalah justru mungkin muncul dari sisi pembuktian karena banyak bukti kemungkinan hilang di bawah reruntuhan di Gaza, sementara ribuan saksi, termasuk ratusan jurnalis, telah tewas.

    Namun, Akram menambahkan, banyak bukti sudah terkumpul. Komisi Penyelidikan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina yang pada September lalu menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, memiliki basis data sendiri yang kemungkinan akan digunakan di pengadilan.

    Dampak pada kasus di pengadilan Jerman

    Hal ini juga berlaku untuk kasus yang diajukan di Jerman. Dalam waktu dekat, gugatan yang diajukan oleh Pusat Eropa untuk Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia (European Center for Constitutional and Human Rights/ECCHR) terhadap pemerintah Jerman akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi Federal. ECCHR berpendapat Jerman seharusnya tidak mengekspor senjata atau komponen senjata ke Israel.

    “Secara non-hukum, wajar bila ada yang bertanya apakah situasi terbaru bisa berdampak pada kasus ini,” kata Alexander Schwarz, salah satu direktur program kejahatan internasional di ECCHR. “Namun secara hukum, gencatan senjata, berapa pun lamanya, tidak mengubah dasar hukum klaim kami.”

    Menurutnya, kasus ECCHR hanya menilai situasi hingga Januari 2025. Selain itu, aturan perdagangan senjata internasional mewajibkan Jerman untuk menilai apakah senjata ekspor mereka berpotensi digunakan dalam kejahatan perang.

    Pada Agustus lalu, Jerman sempat menangguhkan sebagian izin ekspor senjata ke Israel. Namun setelah gencatan senjata diumumkan, sejumlah politisi Jerman menyerukan agar pembatasan itu dicabut.

    “Setelah dua tahun pelanggaran sistematis terhadap hukum kemanusiaan oleh Israel, risiko bahwa senjata Jerman akan digunakan dalam kejahatan perang masih sangat nyata. Butuh waktu sebelum Jerman bisa kembali mengekspor senjata ke Israel secara sah,” ujar Schwarz.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Yuniman Farid

    (haf/haf)

  • Dua Titik Demo di Jakarta Hari Ini
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Oktober 2025

    Dua Titik Demo di Jakarta Hari Ini Megapolitan 17 Oktober 2025

    Dua Titik Demo di Jakarta Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua aksi demonstrasi digelar di wilayah Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki mengatakan, aksi pertama digelar oleh massa dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.
    Aksi tersebut berlangsung di kawasan Pos Polisi Merdeka Barat (Merbar), Kecamatan Gambir.
    Sementara itu, aksi kedua digelar oleh massa dari Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam (DPD FPI) di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Jakarta Pusat.
    “Untuk pengamanan dua aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat, kami menurunkan sebanyak 854 personel gabunganyang terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran,” ujar Ruslan, Jumat (17/10/2025).
    Selain pengamanan, polisi juga menyiapkan langkah pengalihan arus lalu lintas bila diperlukan.
    “Situasional. Apabila massa cukup banyak, maka arus lalu lintas akan dialihkan,” kata Ruslan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • China Tangkap Pendeta dan Jemaat Jaringan Gereja ‘Bawah Tanah’

    China Tangkap Pendeta dan Jemaat Jaringan Gereja ‘Bawah Tanah’

    Jakarta

    Jumat lalu, Grace Jin Drexel menerima pesan singkat dari ayahnya, seorang pendeta terkemuka di China yang bernama Jin Mingri.

    Dalam pesan tersebut, sang ayah meminta Jin untuk mendoakan seorang pendeta lain yang menghilang, diduga ditahan saat berkunjung ke Shenzen yang berlokasi di selatan.

    “[Namun] tak lama setelah itu, saya mendapat telepon dari ibu. Ia mengaku tidak bisa menghubungi ayah,” kata Jin Drexel yang menetap di Amerika Serikat, kepada BBC.

    Beberapa jam kemudian, keluarga kemudian menyadari bahwa Jin Mingri rupanya turut menjadi bagian dari apa yang disebut para aktivis sebagai penangkapan terbesar terhadap umat Kristen di China dalam beberapa dekade terakhir.

    Kini, sejumlah pihak khawatir bahwa penangkapan 30 umat Kristen yang terafiliasi dengan jaringan Gereja Zion yang didirikan Jin Mingri adalah penanda awal dari penindasan lebih besar terhadap gereja bawah tanah di China.

    Mereka merujuk undang-undang baru di China yang ditengarai bertujuan untuk membatasi aktivitas gereja bawah tanah, serta meningkatnya tekanan dari aparat terhadap para jemaat dalam beberapa bulan terakhir.

    Kenapa Pemerintah China menangkap mereka?

    Kendati dipimpin Partai Komunis China yang menganut ideologi ateis, negara tersebut memiliki populasi kristen tergolong besar. Pemerintah mencatat dalam beberapa tahun terdakhir, terdapat sekitar 38 juta umat Protestan dan hampir enam juta umat Katolik.

    Para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan akademisi memperkirakan puluhan juta warga China lainnya beribadah di gereja-gereja bawah tanah yang tidak terdaftar, atau yang dikenal sebagai house church. Gereja ini tidak mengikuti ideologi resmi negara.

    Selama bertahun-tahun, gereja semacam itu pun telah menerima dampak pengetatan dan sikap keras pemerintah China.

    Gedung-gedung mereka dihancurkan, salib-salib dicopot dari ruang publik, sementara materi keagamaan diawasi semakin ketat. Bahkan, beberapa aplikasi Kristen telah dilarang beredar di negara tersebut.

    Pada 2005 dan 2018, pemerintah memperbarui serta memperketat regulasi terhadap kelompok keagamaan. Sementara pada 2016, Presiden Xi Jinping menyerukan “sinisisasi” agama, yakni upaya menyesuaikan agama dengan nilai-nilai Tiongkok.

    Gereja bawah tanah seperti Zionyang didirikan Jin Mingrisangat terdampak oleh aturan 2018, yang mewajibkan izin pemerintah untuk beribadah di ruang publik.

    Beberapa gereja terpaksa menghentikan kegiatan publik dan beralih ke layanan daring, atau bahkan menutup diri sepenuhnya.

    Tahun-tahun berikutnya pun tak lebih baik, diwarnai penangkapan dan vonis terhadap beberapa pendeta terkemuka.

    Operasi penangkapan besar-besaran

    Beberapa bulan terakhir, tanda-tanda pengetatan bahkan kian terasa.

    Pada Mei lalu, pendeta Gao Quanfu dari Gereja Light of Zion di Xi’an ditahan atas tuduhan “menggunakan aktivitas takhayul untuk merusak pelaksanaan hukum.”

    Sebulan berselang, beberapa anggota Gereja Linfen Golden Lampstand di Shanxi dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan penipuantudingan yang dinilai para pegiat HAM sebagai tuduhan palsu.

    Pada September, pemerintah juga mengumumkan kode etik daring baru bagi para pemuka agama, yakni izin khotbah daring hanya diberikan kepada mereka yang telah mengantongi lisensi.

    Kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk membatasi layanan ibadah daring gereja-gereja bawah tanah.

    Jin Drexler menambahkan, anggota Gereja Zion juga menghadapi interogasi dari polisi dalam beberapa bulan terakhir.

    Tindakan itu dipandang para anggota gereja sebagai sinyalemen menjelang penindasan yang sebenarnya. Namun, mereka tak menyangka bahwa skalanya bakal semasif ini.

    Pada Jumat dan Sabtu lalu, otoritas China melancarkan operasi besar-besaran di setidaknya sepuluh kota, termasuk kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai.

    Dari rangkaian operasi tersebut, pihak gereja menyatakan bahwa sejumlah pendeta, pemimpin, dan jemaat gereja telah dicokok otoritas China, termasuk Jin yang ditangkap di markas utamanya di Beihai, Provinsi Guangxi.

    BBC memperoleh salinan surat resmi penahanan Jin yang dikeluarkan oleh biro keamanan publik Beihai. Surat itu menyebutkan bahwa Jin ditahan di Penjara Nomor Dua Beihai serta diduga telah melakukan “penggunaan ilegal jaringan informasi.”

    BBC telah meminta konfirmasi dari otoritas setempat mengenai penahanan tersebut.

    Getty ImagesTercatat ada 38 juta umat Protestan dan 6 juta umat Katolik di China, namun diyakini ada lebih puluhan juta warga China menghadiri gereja bawah tanah

    Belakangan, beberapa anggota gereja yang ditangkap memang telah dibebaskan, tapi sebagian besar masih ditahan. Beberapa di antaranya berada di penjara yang sama dengan Jin.

    Corey Jackson, pendiri kelompok advokasi Kristen Luke Alliance, mengatakan penangkapan dengan skala nasional seperti sekarang adalah yang pertamabelum pernah terjadi sebelumnya.

    “Kami memperkirakan ini hanya awal dari penindasan yang lebih besar,” ujar Corey, seraya menambahkan bahwa gereja bawah tanah lain kini mulai bersiap menghadapi penangkapan serupa.

    Kelompok advokasi Kristen lainnya, Open Doors, menilai skala penangkapan ini signifikan.

    “Gereja Zion dikenal luas dan vokal, serta mungkin telah mencapai tingkat organisasi yang membuat pihak berwenang gelisah serta merasa sudah bisa dikendalikan,” kata seorang juru bicara Open Doors.

    Ia memperingatkan bahwa “kebijakan pemerintah China untuk menindak gereja rumah akan terus berlanjut”, serta menilai otoritas berpotensi akan menuduh lebih banyak anggota gereja dengan kasus penipuan atau kejahatan ekonomi “sebagai strategi intimidasi.”

    Sean Long, pendeta Gereja Zion yang kini berbasis di Amerika Serikat, mengatakan bahwa gereja lain kemungkinan akan menjadi sasaran berikutnya karena “gelombang baru penganiayaan agama tengah berkembang cepat di seluruh China.”

    Ia menyebut penangkapan terbaru ini sebagai “penyisiran sistematis” untuk “mencabut akar Zion,” dan mengutip pepatah China yang menyatakan “membunuh ayam untuk menakuti monyet”.

    “Zion adalah ayam itu. Kami yang paling berpengaruh Ini untuk menakuti gereja dan umat Kristen lain di Tiongkok,” ujar Sean Long.

    Terkait peristiwa ini, juru bicara Kedutaan Besar China di London mengatakan, “Kami ingin menegaskan bahwa warga China menikmati kebebasan beragama sesuai hukum. Namun, semua kelompok dan aktivitas keagamaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan di China.”

    Awal pekan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa pemerintah “menentang keras campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri China, dengan dalih isu agama,” sebagai tanggapan atas kecaman Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terhadap penangkapan gereja Zion.

    Bagaimana asal muasal gereja?

    Kisah Gereja Zion bermula dari sosok Jin Mingri, yang juga dikenal dengan nama Ezra Jin.

    Lahir pada 1969 di Provinsi Heilongjiang yang berlokasi di timur laut China, Jin tumbuh sebagai penganut setia ideologi negara.

    Namun, semuanya berubah pada 1989, ketika ia menjadi mahasiswa di Universitas Beijing dan ikut serta dalam gerakan pro-demokrasi yang berujung tragis dalam peristiwa Tiananmen.

    Meskipun ia tidak berada di lokasi saat pembantaian terjadi pada 4 Juni, peristiwa itu mengubah hidupnya.

    “Itu momen yang sangat penting. Sepanjang hidupnya, ia [Jin Mingri] percaya pada negara,” kata Jin Drexel.

    “[Namun] ketika keyakinan itu dikhianati, seluruh pandangannya runtuh. Itu menjadi momen besar dalam perjalanan imannya.”

    Awalnya Jin mendalami agama di Gereja Tiga-Diri.

    Pada 2002, ia pindah ke Amerika Serikat bersama istri dan putrinya untuk belajar di seminari di California, di mana kedua putranya kemudian lahir.

    Keluarga itu kembali ke China pada 2007 agar Jin Mingri bisa melanjutkan pelayanannya. Namun, ia memutuskan mendirikan gereja independen setelah tidak lagi sejalan dengan doktrin Gereja Tiga-Diri yang menekankan kesetiaan kepada negara.

    “Ia tidak bisa menjadi pendeta karena di sana bukan gereja yang berkenan kepada Tuhan Kamu tidak bisa melayani dua tuan,” ujar Jin Drexel.

    Semula, Gereja Zion adalah kelompok kecil beranggotakan 20 orang dan mengambil tempat di sebuah rumah di Beijing.

    Seiring waktu, gereja kemudian berkembang dan mulai menggelar kebaktian di aula besar dalam gedung perkantoran.

    Namun, seiring bertambahnya pengaruh, pengawasan pun meningkat. Pada 2018, otoritas China meminta gereja memasang kamera CCTV di gedung tersebut dengan alasan keamanan.

    Ketika gereja menolak, jemaat mulai menghadapi apa yang disebut para pemimpin gereja sebagai bentuk pelecehan. Tak lama, gereja kemudian ditutup.

    Pemerintah memberlakukan larangan keluar negeri terhadap Jin Mingri dan menempatkannya di bawah pengawasan ketat, sementara keluarganya dan beberapa anggota gerejatermasuk Sean Long, berhasil meninggalkan China menuju AS.

    Sejak insiden itu, Gereja Zion lantas bersalin ke model hibrida, menggabungkan ibadah daring besar dengan pertemuan kecil secara langsung.

    Kini gereja itu memiliki sekitar 100 cabang di 40 kota di antero China, dengan lebih dari 10.000 pengikut.

    Meski nasib Jin Mingri dan para jemaat yang ditahan masih belum pasti sampai saat ini, bahkan penindasan yang lebih luas masih membayangi, Sean Long yakin bahwa Gereja Zion dan gereja bawah tanah di China akan tetap bertahan.

    “Penganiayaan tidak bisa menghancurkan gereja,” pungkasnya.

    “Jika kita melihat sejarah, di mana ada penindasan, di situ pula muncul kebangkitan.”

    (haf/haf)

  • Kapolri Hadiri Kompolnas Award: Polri Tak Antikritik, Komitmen Terus Perbaiki Diri! – Page 3

    Kapolri Hadiri Kompolnas Award: Polri Tak Antikritik, Komitmen Terus Perbaiki Diri! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa, Polri bukanlah institusi yang antikritik. Korps Bhayangkara selalu menerima saran dan masukan untuk dijadikan bahan evaluasi guna menjadi polisi yang diharapkan serta dicintai oleh rakyat. 

    Hal tersebut disampaikan Sigit saat memberikan sambutan dan menyerahkan penghargaan di acara Kompolnas Award tahun 2025 di Hotel Merlyn Park, KH. Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).

    “Kegiatan ini wujud nyata bahwa Polri adalah Institusi yang terbuka Dan tidak antikritik. Serta menjadikan setiap masukan sebagai sarana evaluasi,” kata Sigit dalam sambutannya. 

    Khusus pemenang maupun nominator, Sigit menginstruksikan bahwa, award tersebut harus dijadikan pemacu semangat guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 

    “Bagi yang belum terpilih segera lakukan evaluasi serta tunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Sehingga dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih nyata dan bermanfaat,” ujar Sigit. 

    Lebih dalam, Sigit memastikan, Polri dan Kompolnas akan terus meningkatkan sinergisitas ke depannya. Sehingga diharapkan, dengan terus berkomitmen memperbaiki diri, Polri bisa menjadi institusi yang semakin diharapkan oleh khalayak luas. 

    “Kemitraan antara Polri Dengan Kompolnas dapat terus ditingkatkan sehingga dapat mendukung terwujudnya Polri yang humanis, menjunjung tinggi HAM, semakin dekat dan dicintai masyarakat,” tutup Sigit.

  • Kapolri Sebut Kompolnas Awards Bukti Polri Institusi Terbuka dan Tidak Anti Kritik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Oktober 2025

    Kapolri Sebut Kompolnas Awards Bukti Polri Institusi Terbuka dan Tidak Anti Kritik Nasional 17 Oktober 2025

    Kapolri Sebut Kompolnas Awards Bukti Polri Institusi Terbuka dan Tidak Anti Kritik
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa institusi yang dipimpinnya tidak antikritik.
    Menurut Listyo Sigit, hal itu dibuktikan dengan adanya acara penghargaan yang digelar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bertajuk “Kompolnas Awards 2025”.
    “Kegiatan ini merupakan wujud nyata bahwa Polri adalah institusi yang terbuka dan tidak anti kritik, serta menjadikan setiap masukan sebagai sarana evaluasi,” kata Kapolri saat memberikan sambutan dalam acara Kompolnas Awards 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Listyo Sigit lantas menjelaskan, acara penghargaan tersebut menjadi pendorong bagi personel Polri untuk terus berbenah, memperkuat profesionalisme, dan membangun kepercayaan publik.
    Oleh karenanya, Kapolri menyebut bahwa acara penghargaan tersebut membuktikan institusi Polri anti kritik.
    “Tentunya acara ini kita harapkan menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Listyo Sigit.
    Dalam kesempatan itu, Kapolri pun memberikan ucapan selamat kepada para pemenang.
    Sementara itu, kepada nominator yang belum menang, jenderal polisi bintang empat itu meminta agar segera melakukan evaluasi.
    “Bagi yang belum terpilih, segera lakukan evaluasi serta tunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih nyata dan bermanfaat,” katanya.
    Lebih lanjut, Listyo Sigit memastikan bahwa Polri dan Kompolnas akan terus meningkatkan sinergisitas ke depannya.
    “Kemitraan antara Polri dan Kompolnas dapat terus ditingkatkan sehingga dapat mendukung terwujudnya Polri yang humanis, menjunjung tinggi HAM, semakin dekat dan dicintai masyarakat,” ujarnya.
    Diketahui, Kompolnas selaku pengawas eksternal independen Polri menggelar acara penghargaan Kompolnas Awards 2025 yang diberikan kepada satuan wilayah dan satuan kerja Mabes Polri yang melaksanakan pelayanan publik
    Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol. (Purn) Arief Wicaksono mengatakan, kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pemantik untuk meningkatkan satuan kerja dan satuan wilayah Polri agar menjadi personel Polri yang melayani dan Presisi.
    Kategori Polda terbaik
    Kategori Polres terbaik
    Kategori Polsek Gakkum terbaik
    Kategori Polsek Harkamtibmas terbaik
    Kategori Satker Mabes Polri Kelompok Operasional terbaik
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Tindak Lanjuti Usulan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

    Kemensos Tindak Lanjuti Usulan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

    Jakarta

    Kementerian Sosial RI (Kemensos) menindaklanjuti pengusulan Marsinah, sosok buruh dan aktivis perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Hal ini dipastikan oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono.

    “Semua dokumen akan segera kami teruskan ke sidang TP2GP, selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial, dan tahap terakhir diserahkan ke Dewan Gelar di Istana Presiden,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis, (16/10/2025).

    Hal ini di ungkapkan Agus saat menerima audiensi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk Haris Jatmiko, Perwakilan TP2GD Nganjuk/Serikat Buruh Kelik Widi Wahyuni, serta Kepala Desa Nglundo Moh. Ansori di Kantor Kementerian Sosial.

    Lebih lanjut, Agus mengungkapkan usulan tersebut akan dibahas di tingkat nasional setelah dilakukan koordinasi antara TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah) Kabupaten Nganjuk dan TP2GD Provinsi Jawa Timur yang kemudian hasilnya akan segera diserahkan kepada TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat).

    Agus juga menegaskan tiga unsur spesial yang menjadikan Marsinah sosok istimewa dan layak memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, Marsinah merepresentasikan perjuangan perempuan dalam sejarah pergerakan rakyat Indonesia. Dia juga berasal dari kalangan rakyat biasa dan keberaniannya memperjuangkan keadilan bagi kaum buruh menjadikannya simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial.

    “Ada tiga unsur spesial terkait gelar untuk Mbak Marsinah ini, dia sosok perempuan, berasal dari kalangan buruh dan seorang pejuang HAM. Semoga apa yang dibawa dari Nganjuk atas nama Marsinah tidak menemui hambatan. Semua pihak telah bekerja dengan sangat baik dan penuh dedikasi,” tuturnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih menjelaskan proses pengusulan Marsinah menjadi salah satu yang paling cepat dibandingkan dengan calon pahlawan lainnya. Meski demikian, seluruh tahapan tetap mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.

    Di kesempatan yang sama, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengungkapkan apresiasi atas atensi yang diberikan negara. Dia menyampaikan bahwa pengusulan Marsinah sebagai pahlawan nasional telah diperjuangkan sejak tahun 2022. Marhaen menegaskan bahwa Pemkab Nganjuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum, tanpa kekurangan administratif.

    Menurutnya, upaya pengusulan tersebut semakin getol dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan secara terbuka agar Marsinah menjadi pahlawan nasional sebagaimana diusulkan oleh sejumlah serikat buruh saat Hari Buruh 1 Mei 2025.

    “Kami menyiapkan dokumen lengkap, data terverifikasi, dan kronologi perjuangan Marsinah secara utuh. Payung hukumnya sudah ada, tinggal menunggu pengesahan di tingkat pusat,” kata Marhaen.

    Turut menanggapi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani menyampaikan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas perhatian pemerintah pusat terhadap perjuangan Marsinah

    “Jawa Timur berterima kasih telah dipercaya mengusulkan satu tokoh melalui jalur resmi untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Semoga perjuangan ini menjadi dasar yang kuat dan dapat berhasil sampai tuntas,” katanya.

    (akd/akd)