Xcloud.id

Kasus: HAM

  • Willy Aditya siap pimpin Komisi XIII dengan semangat kolaboratif

    Willy Aditya siap pimpin Komisi XIII dengan semangat kolaboratif

    Kami ingin ke depan penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi satu hal yang menjadi dasar dalam proses kita bernegara, ….Jakarta (ANTARA) – Willy Aditya yang baru ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR RI menyatakan siap memimpin komisi yang membidangi urusan reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM) itu dengan semangat kolaboratif lintas sektor.

    “Bersama dengan teman-teman mitra, kami akan coba bangun sebuah spirit kolaboratif, pendekatan lintas sektor, karena ini spiritnya satu, yaitu perlindungan penegakan hukum dan HAM,” kata Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Willy menilai adanya Komisi XIII sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) baru dapat membuat DPR lebih fokus melakukan pengawasan terhadap urusan reformasi regulasi dan HAM di Indonesia.

    “Kami ingin ke depan penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi satu hal yang menjadi dasar dalam proses kita bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi,” ujarnya.

    Menurut dia, pembagian ruang lingkup kerja komisi di DPR pada periode ini telah dilakukan dengan efektif, serta penambahan komisi yang ada diperlukan untuk membuat kerja-kerja parlemen semakin maksimal.

    “Tentu ini menjadi suatu hal yang progresif, ya. Secara manajemen, dibaginya komisi menjadi 13 dan hukum dan HAM di komisi sendiri, itu menjadi akan lebih fokus pada jangkauan untuk pengawasan,” tuturnya.

    Ia  menegaskan bahwa DPR siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo dalam mengawal urusan perlindungan serta penegakan hukum dan HAM.

    “Political will dari pemerintahan Pak Prabowo ini akan jauh lebih terukur. Nah, ini sebagai sebuah komitmen bersama dari DPR dan Pemerintah agar lebih efektif,” kata dia.

    Baca juga: Komisi XIII DPR bakal bahas RUU Perampasan Aset bersama Menteri Hukum
    Baca juga: Pakar nilai pemekaran komisi DPR dapat bantu pemerintahan baru

    Sebelumnya, pimpinan DPR RI bersama para anggota Komisi XIII DPR RI menyetujui Willy Aditya menjadi Ketua Komisi XIII DPR RI periode 2024—2029 dalam rapat internal yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    “Apakah nama-nama calon pimpinan Komisi XIII DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi pimpinan Komisi XIII?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

    Para anggota Komisi XIII DPR RI pun secara kompak menyetujui nama Willy beserta empat nama lainnya untuk menjadi pimpinan Komisi I DPR RI.

    Empat wakil ketua Komisi XIII DPR RI lainnya, yaitu Andreas Hugo Pairera, Sugiat Santoso, Dewi Asmara, dan Rinto Subekti.

    Komisi XIII DPR RI ditetapkan membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM). Dengan mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi XIII akan undang Menteri HAM guna bahas keinginan Rp20 triliun

    Komisi XIII akan undang Menteri HAM guna bahas keinginan Rp20 triliun

    Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak NataliusJakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya bakal mengundang Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk meminta penjelasan terkait keinginannya untuk mendapatkan anggaran lebih dari Rp20 triliun bagi Kementerian HAM.

    Dia pun belum bisa menduga-duga terkait alasan keinginan penambahan anggaran Kementerian HAM menjadi lebih dari Rp20 triliun dari yang sebelumnya sebesar Rp62 miliar. Tentunya, dia pun perlu mendengar alasan kebutuhan-kebutuhan dari keinginan Natalius Pigai tersebut.

    “Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak Natalius,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Komisi XIII DPR RI harus betul-betul melihat usulan tersebut, karena spektrum dari sektor Hak Asasi Manusia sangat luas. Dia mengatakan bahwa usulan itu perlu dilakukan dengan pendekatan secara bernegara, bukan pendekatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

    “Jadi tentu penempatan sumber daya manusia, bagaimana pengorganisasian lembaga itu menjadi sangat penting, sembari juga berbicara sosialisasi dari keberadaan kementerian sendiri,” tutur dia.

    Baca juga: Natalius Pigai yakin ada penambahan anggaran untuk Kementerian HAM

    Baca juga: Pembentukan Kementerian HAM bukti Presiden jalankan amanat konstitusi

    Dia juga tidak ingin terlebih dahulu menduga-duga atau berprasangka negatif terkait usulan tersebut. Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah makan siang bergizi yang juga bisa masuk ke ranah Hak Asasi Manusia.

    “Makan siang bergizi atau makan yang bergizi itu kan juga besar. Itu juga perspektifnya kalau kita lihat ya human rights. Apakah nanti mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati bersama-sama,” ujar dia.

    Walaupun begitu, dia menilai bahwa penambahan anggaran dengan angka sebesar itu pun belum memungkinkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) untuk 2025 belum akan dibahas.

    “Kan anggaran sudah diketok. Itu tadi sekali lagi kita nggak bisa menduga-duga, kita cermati aja bersama-sama,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.

    Mantan Komisioner Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

    “Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat: Pemecahan Kemenkumham untuk lebih fokus bidang masing-masing

    Pengamat: Pemecahan Kemenkumham untuk lebih fokus bidang masing-masing

    Nantinya masing-masing bidang akan lebih cepat melayani publik, semestinya seperti ituJakarta (ANTARA) – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Dr Trubus Rahardiansyah mengatakan dipecah-nya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi tiga upaya Presiden untuk menjadikan lembaga itu dapat fokus pada bidangnya masing-masing.

    “Nantinya masing-masing bidang akan lebih cepat melayani publik, semestinya seperti itu,” kata Trubus kepada ANTARA melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, dengan dipecah-nya Kemenkumham menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, nantinya lembaga tersebut akan lebih fokus pada bidangnya masing-masing.

    Trubus mengatakan bahwa sebelum dipecah menjadi tiga, memang terdapat ketidaksesuaian antara satu bidang dan bidang lainnya, seperti bidang hukum dan pemasyarakatan yang tidak ada korelasi.

    Untuk itu, dengan dipecah-nya Kemenkumham menjadi tiga kementerian lanjut Trubus, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

    “Kalau kelebihannya yaitu akan fokus masing-masing karena terkadang antara hukum dengan lembaga pemasyarakatan tidak ada hubungannya,” tuturnya.

    Baca juga: Kemenkumham bentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet

    Baca juga: Jajaran Kemenkumham siap dan adaptif ikuti perubahan kabinet

    Trubus menambahkan, selain ada keunggulannya pemecahan kementerian juga terdapat kekurangan yaitu adanya beban biaya yang bertambah, karena sebelum dipecah anggaran yang digelontorkan dari APBN yaitu Rp18 triliun.

    “Kelemahannya pemborosan anggaran, karena selama ini Kemenkumham hanya Rp18 triliun. Kemarin Menteri HAM meminta hingga Rp20 triliun,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham setelah Kemenkumham terbagi menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta di Jakarta, Selasa (22/10).

    Dalam acara Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri bidang Hukum dan HAM (21/10), Nico menjelaskan Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, di antaranya mempersiapkan draf Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.

    Untuk bagian program dan anggaran, telah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Jakarta (ANTARA) – “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian yang diucap oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily ketika dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang lebih dikenal sebagai Ace Hasan, merupakan politikus di panggung perpolitikan nasional yang berlatar belakang santri. Sebagaimana yang tertuang dalam laman resmi Ace Hasan, ia menggambarkan diri sebagai sosok yang lekat dengan tradisi pesantren.

    Ayahnya, KH Tb A. Rafei Ali, adalah Pengasuh Pondok Pesantren Annizhomiyyah di Pandeglang dan seorang aktivis Golkar pada era Orde Baru.

    Sosok ayah yang aktif dalam perpolitikan diwariskan oleh Ace Hasan sedari belia. Bermula dari berbagai keterlibatan Ace Hasan di berbagai organisasi sejak masa sekolah menengahnya di pesantren, yang kemudian berlanjut selama Ace Hasan menempuh perkuliahan.

    Politikus kelahiran Pandeglang, Banten, itu juga aktif dalam kelompok studi Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, tempat ia memperdalam minatnya dalam filsafat dan ilmu sosial politik.

    Selama masa kuliah, Ace mengaku terinspirasi oleh pemikiran almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur, tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Cak Nur membuka wawasan Ace mengenai konsep Islam, kebangsaan, pluralisme, serta hubungan antara Islam dan demokrasi.

    Ace juga terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1998, bergabung dengan rekan-rekan aktivis lainnya dalam memperjuangkan reformasi.

    Perjalanan politik

    Ace menjejaki langkah sang ayah menuju panggung perpolitikan nasional. Pilihannya jatuh pada Partai Golkar. Ia memulai kariernya sebagai anggota Pokja Hubungan Luar Negeri, lantas menjabat di berbagai posisi di DPP Partai Golkar.

    Sepak terjangnya membawa nama Ace Hasan tak lagi asing di dunia pemerintahan. Ia memiliki rekam jejak yang panjang di lembaga legislatif, seperti menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2013 sebagai pengganti antarwaktu (PAW) dan ditempatkan di Komisi VIII.

    Selain itu, ia juga sempat ditempatkan di Komisi II pada 2016, dan pada periode lalu, Ace merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

    Ace juga menjadi staf khusus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Ginandjar Kartasasmita selama masa pemerintahan Presiden SBY-Boediono.

    Dalam perannya tersebut, ia mendapatkan pengalaman penting dalam hal pemerintahan dan politik, serta menjadi asisten dalam kegiatan mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Pasundan, dan Universitas Waseda di Jepang.

    Salah satu sorotan menarik pada perjalanan politik Ace Hasan berlangsung pada Pemilihan Presiden 2014.

    Kala itu, Ace bersama beberapa politikus Partai Golkar lainnya, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Andi Sinulingga, memilih mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, berbeda dengan keputusan Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

    Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam Partai Golkar. Ace bergabung dengan kubu DPP Partai Golkar pimpinan HR Agung Laksono yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kepengurusan tersebut, Ace tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

    Ia berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi partai melalui Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang dibentuk oleh sejumlah politikus muda Partai Golkar. Upaya tersebut menghasilkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pada 2016 dan membawa Setya Novanto sebagai Ketua Umum.

    Di Munaslub tersebut, Ace diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Media dan Penggalangan Opini. Ia mendorong gerakan reformasi internal dengan jargon ‘Golkar bersih’ dan mendukung Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar, yang kemudian mempercayainya sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini.

    Kiprahnya di Partai Golkar lantas mengantar Ace Hasan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode 2024–2029, mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Dilantik menjadi Gubernur Lemhannas

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tubagus Ace Hasan Syadzily menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara Jakarta, sehari setelah Prabowo melantik para menteri dan wakil menterinya.

    Pelantikan Tubagus Ace Hasan Syadzily berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 146/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.

    Selaku Gubernur Lemhannas, Ace bertanggung jawab untuk memastikan keandalan Lemhannas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti mempersiapkan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, hingga penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia.

    Dikutip dari laman resmi Lemhannas RI, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong transformasi Lemhannas agar mampu menjawab berbagai tantangan geopolitik yang akan dihadapi menuju Indonesia 2045.

    Transformasi tersebut lantas berimplikasi pada berbagai penyesuaian terhadap Lemhannas RI, seperti peningkatan kualitas kajian strategis yang dibutuhkan presiden dalam menentukan kebijakan strategis dalam lingkup nasional, regional, hingga global.

    Berdasarkan arahan Presiden Ke-7 RI, terdapat lima topik yang menjadi fokus kajian Lemhannas, yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

    Sebagai pemerintahan yang mengusung keberlanjutan, transformasi Lemhannas RI kini menjadi tanggung jawab Ace Hasan.

    Selain itu, mengutip pernyataan Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dalam Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII, salah satu misi Lemhannas saat ini adalah meningkatkan budaya politik di Indonesia.

    Peningkatan tersebut dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya sadar akan hak dan kewajiban politik mereka, tetapi aktif terlibat dalam proses politik.

    Berbekal berbagai pengalamannya, baik dalam berorganisasi, berpolitik, hingga bekerja sebagai peneliti lapangan di beberapa lembaga seperti LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Ace Hasan mengantongi berbagai perspektif untuk memperkuat ketahanan nasional.

    Editor: Achmad Zaenal M

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan program kerja kementeriannya selaras dengan delapan program utama atau Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Khususnya untuk program-program dengan hasil cepat atau quick wins, delapan program prioritasnya itu menjadi concern kita ke depan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa.

    Budi menjelaskan Kemenko Polkam akan fokus memperkuat pertahanan dan menciptakan stabilitas politik yang baik di dalam negeri.

    Menurut Budi, stabilitas politik dalam negeri harus tercipta agar tidak terjadi konflik di masyarakat dan roda pemerintahan bisa berjalan dengan kondusif.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Budi Gunawan jadi Menko Polkam

    Tidak hanya di dalam negeri, pihaknya juga akan mengamati seluruh dinamika geopolitik yang sedang terjadi di luar Indonesia.

    Situasi tersebut harus menjadi perhatian Kemenko Polkam karena akan memberikan dampak terhadap ketahanan Indonesia.

    “Kita tahu bahwa situasi geopolitik dunia, global, artinya saat ini kondisi memang tidak menentu. Nah, oleh karena itu, tentu akan memengaruhi rantai pasok dunia, termasuk juga Indonesia, yaitu di bidang pangan, energi, dan logistik,” kata Budi.

    Baca juga: Jalan panjang Budi Gunawan hingga jadi Menko Polkam

    Dengan adanya pengamatan tersebut, Kemenko Polkam dapat melakukan tindakan untuk mengantisipasi dampak buruk dari kondisi geopolitik terhadap Indonesia.

    Selain fokus pada stabilitas politik, Budi menambahkan Kemenko Polkam juga akan fokus memperkuat pertahanan Indonesia, dari mulai penguatan bidang alat utama sistem senjata hingga siber.

    “Program-program prioritas ini bisa dieksekusi dan mencapai target sebagaimana yang telah diputuskan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi, kami mohon dukungan dan doa dari rekan-rekan,” kata mantan Kepala BIN itu.

    Baca juga: Puan sebut Budi Gunawan tak representasikan PDIP jika masuk kabinet

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung program kerja Astacita yang akan dijalankan selama masa pemerintahannya.

    Berikut isi Astacita tersebut:

    1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

    2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

    3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

    4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

    5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

    6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

    7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

    8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    Baca juga: Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet
    Baca juga: Muzani sebut BG dari kalangan ahli saat respons kabinet tak ada PDIP

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkumham bentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet

    Kemenkumham bentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet

    Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis, seperti pengangkatan pelaksana tugas dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham setelah Kemenkumham terbagi menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta di Jakarta, Selasa.

    Dalam acara Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri bidang Hukum dan HAM (21/10), Nico menjelaskan Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, diantaranya mempersiapkan draf Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.

    Untuk bagian program dan anggaran, telah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.

    Baca juga: Yovie Widianto ingin percepat pemberdayaan ekonomi kreatif

    Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, ia menuturkan Sekjen Kemenkumham telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah.

    Terkait dengan sumber daya manusia (SDM), dia menyampaikan bahwa Tim Transisi akan berfokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian.

    “Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis, seperti pengangkatan pelaksana tugas dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN),” ucap dia menambahkan.

    Terkait dengan aset atau Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico menjelaskan saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk.

    Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru, sambung dia, sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian.

    Baca juga: Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran dan Stafsus Jokowi

    Selain itu, kata dia, Tim Transisi pun sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh menteri dan wakil menteri.

    Dirinya berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan.

    “Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan” ujar Nico.

    Adapun terdapat masing-masing tiga nama menteri dan wakil menteri yang menjadi pimpinan tinggi dalam kementerian yang merupakan pecahan dari Kemenkumham, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

    Selain itu, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen Pol. Agus Andrianto, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puan ungkap bidang kerja 2 komisi baru DPR

    Puan ungkap bidang kerja 2 komisi baru DPR

    Di Komisi XII energi atau ESDM; yang Komisi XIII hukum, reformasi, dan HAMJakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bidang kerja dua komisi baru di DPR RI periode 2024-2029, yakni Komisi XII akan meliputi urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM) dan Komisi XIII meliputi urusan hukum, reformasi, hingga Hak Asasi Manusia (HAM).

    Dia mengatakan pembagian bidang kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII itu telah dirampungkan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi di parlemen pada hari ini.

    “Di Komisi XII energi atau ESDM; yang Komisi XIII hukum, reformasi, dan HAM,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia juga menyebut penetapan bidang kerja Komisi XII dan XIII tersebut disesuaikan dengan penambahan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu (20/10) malam.

    Sementara itu untuk bidang kerja Komisi I hingga XI, Puan menyebut masih akan sama dengan periode DPR RI sebelumnya.

    Puan menegaskan tidak ada penambahan bangunan baru di DPR, meski telah disepakati adanya penambahan dua komisi dan satu badan baru DPR RI periode 2024-2029.

    Baca juga: Puan: Komposisi mitra kerja AKD diparipurnakan Selasa

    Baca juga: DPR RI sepakat jumlah komisi ditambah menjadi 13

    Dia menyebut ruang rapat komisi dan baru tersebut akan memfungsikan ruangan yang sudah ada di Gedung DPR RI saat ini.

    “Nggak ada penambahan bangunan, tapi memang sudah disiapkan ruangan. Jadi ruangan yang sudah tersedia kami akan tempati untuk Komisi XII dan XIII, jadi tidak ada penambahan bangunan, yang sudah ada, existing,” ucapnya.

    Dia mengatakan penetapan bidang kerja beserta daftar kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja AKD DPR RI akan diambil persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (22/10).

    Paripurna besok, tambah dia, juga akan mengambil persetujuan atas susunan pimpinan AKD DPR RI.

    “Setelah kemarin diumumkan Kabinet Merah Putih dari Presiden Prabowo, tentu saja kami selesaikan mitra dari setiap komisi dan AKD untuk kemudian nantinya kami tetapkan besok di Rapat Paripurna yang akan dilakukan pada hari Selasa,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama yang mengisi kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam.

    Kabinet tersebut terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri yang datang dari beragam latar belakang. Mulai dari, politisi, akademisi, pengusaha, tokoh agama, hingga purnawirawan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harta kekayaan Menteri HAM capai Rp4,37 miliar per 2019

    Harta kekayaan Menteri HAM capai Rp4,37 miliar per 2019

    “Saya bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankJakarta (ANTARA) – Harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai Rp4.370.000.000 (Rp4,37 miliar) per 9 Juli 2019.

    Berdasarkan LHKPN yang diunduh dari elhkpn.kpk.go.id di Jakarta, Senin, harta kekayaan Natalius Pigai terdiri dari alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000 dan harta bergerak lainnya Rp70.000.000.

    Kemudian, Natalius Pigai juga tercatat memiliki surat berharga Rp2.000.000.000 serta kas dan setara kas senilai Rp2.000.000.000. Dalam LHKPN tersebut, Menteri HAM itu tercatat tidak memiliki harta tanah dan bangunan, harta lainnya, dan utang.

    Natalius Pigai dilantik bersama 53 menteri dan pejabat pejabat Kabinet Merah Putih lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    “Saya bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden memandu pembacaan sumpah tersebut.

    Natalius Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Ia sebelumnya pernah bergabung dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat sebelum menjabat sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017.

    Pigai tercatat pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 1999–2004. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010–2012.

    Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 1975 ini meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta. Selain itu, ia juga menyelesaikan pendidikan non-formal di pendidikan statistik Universitas Indonesia, pendidikan peneliti LIPI, dan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara.

    Kementerian HAM berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Menteri HAM Natalius Pigai dibantu satu orang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto Sipin yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harta kekayaan Menteri HAM capai Rp4,37 miliar per 2019

    Natalius Pigai, dari Komisioner Komnas HAM jadi Menteri HAM

    Jakarta (ANTARA) – Natalius Pigai resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Sehari kemudian, pada Senin (21/10), Pigai resmi dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

    Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 28 Juni 1975 ini pernah menjadi aktivis di berbagai lembaga. Pada tahun 1999–2002, ia pernah menjadi aktivis di Yayasan Sejati yang menaruh perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

    Peraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini juga pernah bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang fokus pada perjuangan hak-hak petani. Ia bekerja sebagai staf di Yacitra pada tahun 1998.

    Sebagai putra asli Bumi Cendrawasih, Pigai juga pernah aktif dalam kegiatan pengembangan budaya Papua di Lembaga Studi Renaissance. Ia menjabat posisi ketua di lembaga itu pada tahun 1998 hingga 2000. Pigai pun pernah mengemban amanah sebagai sebagai ketua di Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997–2000).

    Dia turut aktif terlibat dalam kerja-kerja masyarakat sipil, mulai dari melakukan kegiatan diskusi, seminar, hingga aksi yang berorientasi pada perubahan. Pigai tercatat pernah bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kontras Rumah Perubahan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Petisi 28.

    Pria yang pernah mengenyam pendidikan non-formal, yakni pendidikan statistika di Universitas Indonesia ini tidak hanya aktif dalam denyut nadi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

    Pasalnya, Pigai pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1999–2004. Ketika itu, ia bekerja untuk Menteri Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 hingga 2012 di bawah Djohermansyah Johan.

    Di sisi lain, Pigai pernah pula dipercaya untuk memandu dialog interaktif di Televisi Republik Indonesia yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

    Menukil majalah Wacana HAM Edisi VI/Tahun X/2012, Pigai termasuk aktif menuangkan pemikirannya melalui tulisan. Di dalam buah karyanya, Pigai banyak menulis tentang kondisi HAM di Papua.

    Beberapa tulisan Pigai yang dipublikasikan dalam bentuk buku, yaitu Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Tak hanya itu, Pigai juga menulis artikel dan opini terkait HAM di media massa, seperti Kematian Theys Eluay dan Masa Depan Papua, Aksi Premanisme terhadap Pers, dan Papua Mati di Lumbung Padi.​​​

     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bima Arya Sugiarto: Dari Wali Kota menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri

    Bima Arya Sugiarto: Dari Wali Kota menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri

    Jakarta (ANTARA) – Bagi warga Kota Bogor, Jawa Barat, sosok Bima Arya Sugiarto tidak asing. Dia merupakan Wali Kota Bogor selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

    Pada periode pertama, Bima berpasangan dengan Usmar Hariman. Kemudian, dia didampingi Dedie Abdu Rachim untuk periode kedua.

    Usai menjabat sebagai Wali Kota Bogor hingga 19 April 2024, pada Minggu (20/10) malam, dia diumumkan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Riwayat pendidikan dan karier politik

    Pria kelahiran Bogor, 17 Desember 1972 tersebut mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDN Polisi IV. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bogor dan SMAN1 Bogor.

    Setelah lulus dari pendidikan sekolah menengah, Bima melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa angkatan 1991 Hubungan Internasional Universitas Parahyangan.

    Setelah itu, Bima melanjutkan studi di Development Studies, Monash University, Australia pada 1996. Kemudian, pada 2002, dia menempuh program doktor ilmu politik di Australian National University, Australia.

    Sementara itu,  karier politik Bima dimulai sejak 1998. Dia menjadi salah satu deklarator berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN), dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Bandung pada 1998-2000.

    Pada saat ini, Bima menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN periode 2020-2025.

     Bima memulai langkah untuk menjadi Wali Kota Bogor berpasangan dengan Usmar Hariman. Bima-Usmar diusung oleh PAN, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Bulan Bintang di Pilkada Kota Bogor 2013.

    Pada saat itu, Bima-Usmar berkontestasi melawan petahana Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat  berpasangan dengan Aim Halim Permana yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura.

    Selain Bima-Usmar dan Achmad-Aim, terdapat pasangan Firman Halim-Gartono, Dody Rosadi-Untung Maryono, dan Syaeful Anwar-Muztahidin Al Ayubi.

    Berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Bima Usmar mendapatkan suara terbanyak dengan perolehan 132.835 suara atau 33,14 persen. Posisi kedua ditempati pasangan Achmad-Aim dengan 131.080 suara atau 32,70 persen.

    Kemenangan ketat itu membawa Bima menjadi Wali Kota Bogor periode 2014-2019.

    Untuk periode kedua, Bima berpasangan dengan Dedie Abdu Rachim di Pilkada Kota Bogor 2018. Pada pilkada tersebut, Bima harus kembali menghadapi mantan Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat yang berpasangan dengan Zaenul Mutaqin.

    Pada kontestasi kedua, Bima kembali diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan ditambah Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

    Sementara Partai Gerindra mengusung Achmad-Zaenul, dan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung pasangan Dadang Iskandar Danubrata-Sugeng Teguh Santoso. Satu pasangan lainnya adalah Edgar Suratman-Sefwelly Gynanjar Djoyodiningrat.

    Bima-Dedie  memenangkan Pilkada Kota Bogor 2018 dengan meraih 215.078 suara atau 43,64 persen, sedangkan Achmad-Zaenul mendapatkan 153.407 suara atau 29,40 persen.

    Peningkatan suara itu bisa diartikan sebagai kepemimpinan Bima pada periode pertama, yakni 2014-2019, memuaskan warga Kota Bogor.

    Wali Kota Bogor dua periode

    Rekam jejak Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor dua periode tentu tidak sedikit. Misalnya saja, mendapatkan penghargaan Adhyasa Bhumi Pura dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada 2016.

    Penghargaan tersebut diberikan terhadap dukungan dan respons Bima sebagai Wali Kota Bogor yang mendukung pembentukan tim pemantauan orang asing hingga ke wilayah di tingkat kecamatan.

    Bima Arya juga mendapatkan penghargaan dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau pada 2016 karena dianggap berpengaruh dalam mengendalikan tembakau dan mengurangi bahaya konsumsi rokok.

    Salah satu program Pemerintah Kota Bogor, yakni Program Sekolah Ibu, meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Bima juga  dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dalam puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Ke-72 pada 2019.

    Bima dinilai telah menaruh perhatian besar pada pertumbuhan dan kemajuan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), serta mampu menciptakan kondisi sehat bagi koperasi di Kota Bogor sehingga berdampak terhadap lapangan pembangunan.

    Pada 2022, Bima meraih Anugerah Siddhakarya Jawa Barat 2022 sebagai Pembina Perusahaan Kategori Unggul, dan mendapatkan tanda penghargaan lencana Darma Bakti dari Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.

    Selanjutnya, pada 2023, Bima turut meresmikan GKI Pengadilan atau Gereja Yasmin yang telah diperjuangkan selama 15 tahun.

    Pada tahun yang sama, Kota Bogor meraih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pencapaian tersebut menjadi catatan spesial bagi Bima karena terakhir kali Kota Bogor meraih Piala Adipura adalah pada 1995.

    Capaian tersebut kemudian dipertahankan pada 2024, sehingga selama dua periode dia menjabat sebagai Wali Kota Bogor mendapat dua Piala Adipura yang diraih.

    Meraih dua Piala Adipura selama dua tahun berturut-turut membuat Bima berkeliling Kota Bogor untuk mengedukasi, menginspirasi dan menyemangati warganya.

    Menjelang purnatugas, Bima menghadirkan angkutan kota (angkot) listrik di Kota Bogor yang menjadi bagian dari reformasi transportasi pada 4 April 2024.

    Menurut Bima, kehadiran angkot listrik merupakan ikhtiar Pemkot Bogor untuk menghilangkan kebiasaan sopir angkot yang mengetem sembarangan, polusi dari angkot-angkot tua, dan penumpang yang tidak nyaman karena diteror pengamen yang lalu lalang.

    Selain itu, Bima menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan aturan yang lebih detail untuk mencegah penggunaan alamat bodong seperti pada 2023.

    Purnatugas dari wali kota

    Bima Arya sempat memutuskan untuk maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Namun, pada 7 Agustus 2024, dia menyatakan mundur.

    Keputusannya tersebut dilatarbelakangi dukungan partainya kepada Calon Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    Usai memutuskan mundur, Bima membentuk organisasi kemanusiaan yang berfokus pada isu sosial, kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan.

    Pada Selasa, 15 Oktober 2024, Bima bersama sejumlah calon wakil menteri mengunjungi rumah Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selatan. Bima mendapatkan tugas untuk fokus pada isu politik dan pemerintahan.

    Tugas tersebut tentu sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya sebagai Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dan 2019-2024.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024