Xcloud.id

Kasus: HAM

  • Mengenal 11 Jenderal TNI Penjaga Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih, Nomor 10 Penuh Kontroversi

    Mengenal 11 Jenderal TNI Penjaga Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih, Nomor 10 Penuh Kontroversi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menempatkan 11 purnawirawan jenderal TNI dalam Kabinet Merah Putih. Mereka dipercaya sebagai menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga penasihat khusus presiden untuk bidang-bidang strategis.

    Para pensiunan jenderal tersebut dinilai memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka bisa menggunakan pengalaman militer untuk mempercepat realisasi program.

    Mereka juga dikenal punya hubungan baik dengan Prabowo baik saat ia masih aktif di militer maupun setelah purnatugas. Keberadaan mereka dinilai bukan sekadar sebagai pembantu presiden, tetapi juga pengawal dan pelindung Prabowo.

    Berikut 11 purnawirawan jenderal TNI di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

    1. Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan
    Sjafrie Sjamsoeddin teman satu angkatan Prabowo di Akademi Militer (Akmil) 1974. Keduanya juga sama-sama bertugas di satuan Kopassus TNI AD. Namun sepanjang karier militernya, Sjafrie dituduh terlibat pelanggaran HAM di Timor Timur dan penculikan aktivis 1998.

    Sjafrie Sjamsoeddin. – (Antara/Muhammad Adimaja)

    Sjafrie pernah jadi pengawal setia Presiden Soeharto dan bertugas di Paspampres. Ia menduduki beberapa jabatan penting di TNI, di antaranya kasdam Jaya (1996), pangdam Jaya (1997), dan kapuspen TNI (2002).

    Pria kelahiran Makassar 30 Oktober 1952 ini juga pernah jadi wakil menteri pertahanan periode 2010—2014.

    2. Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan, Wakil Menteri Pertahanan
    Donny Ermawan pernah menduduki berbagai jabatan penting di TNI AU. Ia juga pernah menjabat wakabais TNI (2017), staf Khusus kasau (2017—2018), danseskoau (2018—2019), pangkoopsau (2019—2020), sekjen Kemhan (2020—2024) hingga dipercaya jadi wakil menteri pertahanan.

    3. Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    Lodewijk Freidrich Paulus selama aktif di militer pernah menjabat Komandan Jenderal Kopassus, pangdam I Bukit Barisan, dan komandan Kodiklat TNI. Ia juga sekjen Partai Golkar 2019-2024 dan menjadi wakil ketua DPR RI pada periode itu.

    Lodewijk F Paulus. – (Antara/Hafidz Mubarak A)

    4. Marsekal Muda (Purn) Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara
    Sebelum jadi wamensesneg, Bambang Eko Suharyanto pernah menjabat sebagai kakum Koopsau II, kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, staf ahli menteri pertahanan bidang sosial pada 2018.

    5. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
    Kepala Badan
    Didit Herdiawan sudah menduduki berbagai jabatan strategis di TNI AL. Pria Bulukumba, Sulawesi Selatan ini juga pernah dipercaya sebagai wakasal (2014–2015), wagub Lemhanas RI (2015), kasum TNI (2015–2019) irjen Kemhan (2019), dan asisten khusus kenhan bidang matra laut (2019—2024).

    6. Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara
    Herindra adalah prajurit Kopassus dari lulusan Akademi Militer 1987. Ia ahli dalam bidang intelijen militer dan sepanjang kariernya di TNI banyak mengisi jabatan yang berkaitab dengan telik sandi. 

    Herindra pernah jadi wakil komandan jenderal Kopassus dan wakil menteri pertahanan di era Presiden Jokowi.

    Herindra. – (Antara/Galih Pradipta)

    7. Mayor Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
    Lodewyk Pusung lulusan Akmil 1985 yang berpengalaman di bidang infanteri militer. Pria Sulawesi Utara ini pernah jadi pangdivif 1 Kostrad, pangdam Bukit Barisan, dan kini dipercaya sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional.

    8. Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan
    Luhut Pandjaitan merupakan senior Prabowo di Kopassus. Persahabatan keduanya terjalin baik sampai sekarang. Luhut sudah malang melintang di dalam pemerintahan dan menduduki banyak jabatan strategis. 

    Pria Batak ini pernah jadi menperindag, menkopolkam, hingga menko marves dua periode masa pemerintahan Presiden Jokowi.

  • Yusril: RUU Perampasan Harus Dirumuskan dengan Cermat karena Hal Baru

    Yusril: RUU Perampasan Harus Dirumuskan dengan Cermat karena Hal Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan atensi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. 

    “Saya sudah mempelajari RUU Perampasan Aset dan menyadari ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam perundangan kita,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

    Yusril menyebut, selama ini Indonesia hanya mengenal penyitaan ketika proses penyidikan serta perampasan atas harta atau barang bukti yang tertuang dalam putusan pengadilan. Sedangkan perampasan, tidak termasuk kategori yang dimaksud.

    “Perampasan ini di luar kategori itu, sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum, dan HAM,” ujar Yusril.

    Yusril menyebut, pemerintah akan meneruskan pembahasan RUU Perampasan Aset yang diajukan ke DPR. Tidak ada niat untuk menarik kembali RUU tersebut.

    Di lain sisi, terbuka kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan atas RUU Perampasan Aset. Hal itu dapat dilakukan dengan menyumbangkan pikiran saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR.

  • KPK Harapkan Andil Menko Yusril untuk Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset

    KPK Harapkan Andil Menko Yusril untuk Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan andil Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra untuk dapat mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. 

    Yusril diketahui sempat menyampaikan soal pemerintah memberikan atensi terhadap RUU tersebut.

    “Dengan janji tersebut kita mengapresiasi dan berharap hal tersebut dapat menjadi booster teman-teman kita di DPR untuk bisa mempercepat prosesnya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    KPK mengapresiasi sikap pemerintah yang memberikan atensi terhadap RUU tersebut. Rancangan regulasi itu diyakini dapat mendukung upaya penegakan hukum di Indonesia.

    “KPK mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset termasuk RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk menjadi salah satu prioritas dibahas di DPR,” ucap Tessa.

    Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra memberikan atensinya terkait RUU Perampasan Aset. Menurutnya, RUU tersebut merupakan hal baru.

    “Saya sudah mempelajari RUU itu dan menyadari ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam perundangan kita,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

    Yusril menyebut, selama ini Indonesia hanya mengenal penyitaan ketika penyidikan serta perampasan atas harta atau barang bukti yang tertuang dalam putusan pengadilan. Sementara itu, perampasan tak termasuk kategori dimaksud.

    “Perampasan ini di luar kategori itu sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum, dan HAM,” tegasnya.

    Yusril menyebut, pemerintah akan meneruskan pembahasan RUU Perampasan Aset yang diajukan ke DPR. Tidak ada niat untuk menarik kembali RUU dimaksud.

    Di lain sisi, terbuka kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan atas RUU Perampasan Aset. Hal itu, sebut Yusril, dapat dilakukan dengan menyumbangkan pikiran saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR.

  • Menanti aksi nyata komitmen Prabowo `menghabisi` korupsi

    Menanti aksi nyata komitmen Prabowo `menghabisi` korupsi

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana usai dilantik pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wpa/pri.

    Menanti aksi nyata komitmen Prabowo `menghabisi` korupsi
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 November 2024 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Mengingat kembali pidato perdana Prabowo Subianto yang berapi-api dalam acara pelatikannya sebagai Presiden 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan 20 Oktober lalu, sungguh ada banyak harapan yang muncul di benak rakyat Indonesia. Dalam masalah korupsi, misalnya, Prabowo tanpa ragu menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, Prabowo dua kali menggarisbawahi soal penanganan korupsi ini di sepanjang pidatonya yang penuh semangat.

    “Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi, dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan,” katanya yang disambung dengan penekanan pentingnya pemimpin memberikan contoh berperilaku “bersih”.

    Sebagian besar rakyat tentu sepakat bahwa komitmen tegas Prabowo itu menjadi awal yang penting dalam perjalanan panjang pemberantasan korupsi di negeri ini.

    Terlebih jika melihat rapor soal korupsi Indonesia pada 2024 “belum membaik secara signifikan”. Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang sebesar 3,92.

    Dari skala indeks yang dirilis Juli 2024 itu bisa dijelaskan bahwa nilai indeks yang semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. Dan sebaliknya, jika nilai indeks semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

    Terlepas dari angka-angka itu, penindakan korupsi dalam beberapa tahun terakhir patut juga diapresiasi. Beberapa kasus besar diungkap oleh lembaga hukum kita, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung.

    Sebut saja kasus proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) yang dikalkulasi merugikan negara hingga Rp8 triliun, kemudian kasus tata niaga komoditas timah yang menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

    Belakangan, yang masih hangat dan bergulir, adalah kasus suap dalam kasasi Ronald Tannur, di mana penyidik menemukan barang bukti tunai dalam rupiah dan mata uang asing di rumah Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA). Publik dibuat terperangah dengan uang tunai yang ditemukan di rumah Zarof Ricar–yang diduga berperan sebagai makelar kasus–, dengan total senilai hampir Rp1 triliun. Itu belum termasuk logam mulai emas yang nilainya sekitar Rp75 miliar.

    Di antara kasus-kasus yang sekarang sedang ditangani Kejaksaan Agung dan KPK, perkara impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong serta korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga menyedot perhatian publik.

    Asa baru

    Komitmen tegas memberantas korupsi yang disampaikan lugas oleh Presiden Prabowo melalui pidatonya usai pelantikan telah memunculkan asa baru bagi masyarakat negeri ini. Pernyataan penuh penekanan setidaknya menjadi alarm atau warning keras bagi seluruh pejabat dan para pemimpin negara ini untuk jangan coba-coba korupsi.

    Tidak hanya dalam pidato, pada misi kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dikenal dengan Astacita juga dinyatakan mengenai pemberantasan korupsi. Pada poin 7 dari 8 poin Astacita disebutkan bahwa Prabowo-Gibran akan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    Isi poin 7 Astacita itu bisa dimaknai menguatkan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perbaikan signifikan birokrasi, hukum dan lembaganya, serta tentu saja orang-orang penting para pengambil keputusan dalam institusi hukum itu sendiri.

    Masyarakat juga berharap banyak dengan calon pemimpin dan Dewan Pengawas KPK yang sekarang sudah ada di meja DPR. Sosok, kredibilitas, dan independensi pemimpin dan Dewan Pengawas KPK mendatang juga merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi yang digaungkan Prabowo.

    Satu lagi yang sangat krusial untuk menjawab anggapan masyarakat bahwa koruptor tak menderita, lantaran tetap kaya raya setelah menjalani hukuman, yakni RUU Perampasan Aset yang sekarang drafnya sudah masuk ke DPR.

    Pemerintah sendiri masih menunggu undangan DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. RUU ini diharapkan bisa menjadi ganjaran tambahan bagi pelaku korupsi, yang tidak hanya menjalani hukuman tapi juga dimiskinkan!

    Di sisi lain, perampasan aset juga memungkinkan kembalinya harta negara dari potensi kerugian lebih besar akibat korupsi. Sementara sang koruptor menjadi tidak punya kesempatan lagi untuk menikmati utuh hasil korupsinya. Di sini penelusuran aset-aset hasil korupsi menjadi hal yang juga sangat penting.

     Dampak korupsi

    Korupsi menimbulkan dampak negatif yang tidak enteng bagi masyarakat, antara lain, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena kejahatan ini bisa merampas hak konstitusional dan hak asasi warga negara. Sebagai contoh, korupsi bisa mempersulit akses terhadap pendidikan atau sering mengharuskan adanya suap untuk mendapatkan layanan yang seharusnya gratis.

    Kemudian ancaman kerusakan ekonomi. Korupsi bisa mengancam pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta mengganggu daya saing global akibat kebocoran anggaran. Korupsi juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi rusak, dan parahnya, mengikis kepercayaan terhadap sektor publik dan otoritas publik.

    Akibat korupsi pula, kualitas barang dan jasa menjadi lebih buruk dari yang seharusnya, serta menjadikannya lebih mahal dan memakan waktu lama untuk mendapatkannya. Perilaku korup juga bisa merusak nilai-nilai etika dan keadilan serta mengganggu stabilitas masyarakat dan membahayakan supremasi hukum.

    Selain bisa menghambat investasi, korupsi juga bisa menyebabkan demoralisasi, menurunkan moral pegawai dan pejabat serta membuat masyarakat meragukan nilai kerja keras dan inovasi yang seharusnya menjadi budaya. Pada tahap tertentu, korupsi bahkan bisa merusak reputasi suatu negara!

    Dengan komitmen kuat pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang dibarengi dengan pembenahan di sektor hukum beserta  perangkatnya, korupsi harus bisa diberantas habis hingga akar-akarnya dan Indonesia benar-benar bisa mencapai masa emas 2045.

    Sumber : Antara

  • Suswono Temui Warga Kampung Susun Bayam, Janji Carikan Titik Temu Masalah Hunian Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Temui Warga Kampung Susun Bayam, Janji Carikan Titik Temu Masalah Hunian Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Temui Warga Kampung Susun Bayam, Janji Carikan Titik Temu Masalah Hunian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon wakil gubernur Jakarta nomor 1 Suswono bertemu dengan warga Kampung Susun Bayam (KSB) yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara.
    Suswono menjanjikan akan mengedepankan aspek keadilan untuk menyelesaikan permasalahan warga KSB apabila terpilih di Pilkada Jakarta 2024.
    “Jika nanti Rido terpilih, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memimpin Jakarta, prinsip yang akan kami lakukan dalam membangun Jakarta adalah aspek keadilan,” ujar Suswono di Kampung Bayam, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).
    Suswono berjanji akan mencari solusi jika memang benar ada ketidakadilan yang selama ini dirasakan warga KSB.
    “Jadi pasti nanti kami cari titik temunya, kenapa ada konflik pasti ada ketidakadilan. Nah Inilah yang akan kami kedepankan,” tuturnya.
    Suswono menuturkan, permasalahan Kampung Susun Bayam harus segera diselesaikan karena menyangkut kepentingan orang banyak.
    “Saya yakin dan seyakin-yakinnya pasti ada jalan keluar yang terbaik untuk warga, saya yakin itu,” imbuhnya.
    Suswono menuturkan, ia akan mengecek soal perjanjian awal yang dibuat warga KSB dengan pemerintah sebelumnya.
    “Hak warga untuk tinggal di Kampung Susun Bayam harus segera dipenuhi sesuai perjanjian yang telah dibuat. Masalah perizinan, tarif, dan pengelolaan perlu diselesaikan dengan bijak,” ucapnya.
    Suswono menekankan bahwa permasalahan Kampung Susun Bayam bukan hanya mengenai kepemilikan tempat tinggal, tetapi juga soal keadilan dan keberpihakan pada masyarakat.
    Untuk diketahui, polemik ini bermula dari penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada tahun 2019.
    Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah. Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarya bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk warga Kampung Susun Bayam.
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT Jakpro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena Jakpro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunannya rampung.
     
    Hal ini membuat bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi bersamaan dengan Pemprov DKI Jakarta dan Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi itu adalah eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aturan Baru Perpanjangan Visa on Arrival: Verifikasi Kantor Imigrasi Sesuai Domisili WNA

    Aturan Baru Perpanjangan Visa on Arrival: Verifikasi Kantor Imigrasi Sesuai Domisili WNA

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan baru terkait perpanjangan visa on arrival (VoA) untuk warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia. Aturan baru tersebut mensyaratkan verifikasi kantor imigrasi sesuai domisili WNA.

    Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna mengatakan, pengajuan perpanjangan VoA bisa dilakukan secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id. WNA dapat menggunakan VoA elektronik (e-VoA) maupun VoA berbentuk stiker yang ada di konter Imigrasi area kedatangan bandara.

    “Setelah permohonan perpanjangan VoA masuk dalam sistem, petugas di Kantor Imigrasi akan melakukan pengecekan data WNA terlebih dahulu sebelum perpanjangan VoA diterbitkan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Aturan baru lainnya adalah soal penjamin. Sengky menyatakan, WNA pemegang visa kunjungan (masa berlaku 60 hari) yang ingin mengajukan perpanjangan visa perlu mendapat jaminan atau sponsor dari warga negara Indonesia (WNI).

    “Jadi, WNA perlu melihat dahulu kebutuhannya. Jika sekiranya akan stay di Indonesia lebih dari 60 hari, sebaiknya dari awal sudah ada penjamin. Kalau akan stay kurang dari 60 hari, maka silakan ajukan visa kunjungan tanpa penjamin,” bebernya.

    Sengky menjelaskan aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

    Dalam Pasal 97 disebutkan, WNA tidak akan dikenakan overstay apabila pengajuan dan pembayaran perpanjangan VoA atau visa kunjungan dilakukan sebelum masa berlaku visa berakhir. Sementara itu, aturan terkait peran penjamin dalam perpanjangan visa tercantum dalam Pasal 98.

    “Imigrasi memberlakukan layanan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat, termasuk WNA. Kemudahan layanan ini tentunya perlu diseimbangkan juga dengan prosedur yang memfilter agar WNA yang berada di Indonesia tinggal sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Sengky.

    Untuk mengajukan perpanjangan VoA maupun visa kunjungan melalui evisa.imigrasi.go.id, klik tombol “Extend My Visa” pada halaman beranda website. Masukkan nomor paspor, asal negara dan tanggal lahir. Jika data sudah benar, pemohon akan diarahkan untuk mengisi formulir perpanjangan visa. Selanjutnya, pemohon melakukan pembayaran menggunakan kartu debit/kredit berlogo Visa/Mastercard.

    Bagi WNA yang mendapatkan VoA-nya di konter imigrasi bandara dan ingin mengajukan perpanjangan secara online, klik menu “Services” yang ada di sisi atas sebelah kanan website e-visa. Kemudian pada nomor 2, klik tombol “Find Existing Stay Permit”. Isikan nomor paspor, kewarganegaraan, dan tanggal lahir WNA. Informasi VoA WNA akan muncul dan dapat digunakan untuk mengajukan perpanjangan VoA.

  • Presiden Prabowo Persilakan DPR Proses 10 Capim KPK yang Dikirim Jokowi

    Presiden Prabowo Persilakan DPR Proses 10 Capim KPK yang Dikirim Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan DPR memproses lebih lanjut 10 nama calon pimpinan (capim) KPK yang dikirim oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan putusan MK juga dipatuhi,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

    Yusril menyebut, Prabowo tak berniat menarik nama-nama hasil seleksi panitia seleksi (pansel) yang telah disampaikan Jokowi ke DPR. Pemerintah sadar butuh waktu 6 bulan untuk memproses seleksi pimpinan KPK yang periode jabatannya akan berakhir Desember 2024.

    Ditambah lagi, putusan MK pada 2022 soal perpanjangan masa jabatan pimpinan dalam pertimbangannya menyatakan, presiden hanya diberi satu kali kesempatan mengajukan nama capim KPK ke DPR.

    “Jalan tengah ini, insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember,” ungkap Yusril.

    Yusril mengatakan, pimpinan DPR sempat bersurat ke Prabowo untuk menanyakan apakah akan menarik nama-nama yang diajukan Jokowi dengan membuat pansel baru dan memilih calon lain. 

    Namun, kata dia, Prabowo merespons surat DPR itu dan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan Jokowi. DPR dipersilakan untuk memproses nama-nama tersebut.

  • Jalan Kompromi Struktur Baru Partai Golkar

    Jalan Kompromi Struktur Baru Partai Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golkar telah resmi mengumumkan susunan baru kepengurusan partai yang dibuat lebih ramping dibandingkan dengan periode sebelumnya.

    Perampingan kepengurusan Partai golkar dari yang sebelumnya berjumlah 250 orang menjadi 150 orang pada periode 2024-2029 membuat kompromi-kompromi tersebut  terjadi lebih kuat.

    Aroma santer lobi-lobi dalam penyusunan kepengurusan partai tecermin pada nama-nama yang menduduki posisi strategis pada partai berlambang pohon beringin itu.

    Dinamika pemilihan kepengurusan Partai Golkar ditunjukkan dengan sejumlah nama menteri yang saat ini menjabat pada Kabinet Merah Putih.

    Maman Abdurrahman dan Agus Gumiwang Kartasasmita, Meutya Hafid mengisi posisi kepengurusan partai saat ini.

    Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto justru tidak mengisi posisi kepengurusan yang telah dirampingkan itu. Namanya justru digantikan oleh anaknya, Ravindra Airlangga yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia semula ingin menyusun kepengurusan yang lebih sedikit. Namun karena antusiasme dan berbagai macam pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk memasukan sekitar 150 nama dalam kepengurusan Partai Golkar 2023-2024.

    Jumlah tersebut menurut Bahlil masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kepengurusan pada periode sebelumnya, yang sekitar 250 nama.

    “Sebenarnya kami berencana untuk Paling banyak 100, Tapi saya melihat animo dan kader-kader partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai golkar Maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

    Sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi dibandingkan kaya struktur miskin fungsi.

    Dalam terjemahan tersebut, maka dari 200 lebih pengurus Partai Golkar akan disesuaikan dengan kurang dari 100 pengurus.

    “Maksimum 100 tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/24)

    Pada saat itu, Bahlil juga memiliki keyakinan bahwa para kader tidak mempersoalkan mengenai strukturnya, melainkan berfokus pada fungsi sesungguhnya dan cara mengoptimalkan peran dan kemampuan masing-masing kader partai Golkar.

    Pemilihan struktur Dewan Pembina Golkar itu sekaligus menyanggah rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menduduki posisi strategis di internal partai beringin tersebut.

    “Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu,” ucap Bahlil.

    Bahlil usai memaparkan nama struktur DPP Golkar, menegaskan bahwa baik Jokowi ataupun Gibran tak masuk di dalam daftar.

    “Kami menyampaikan bahwa nama Presiden yang ketujuh, yaitu Pak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres,” terangnya dalam konferensi pers tersebut.

    Bahlil mengakui bahwa memang aspirasi yang datang soal bergabungnya Jokowi ke dalam partai. Namun menurutnya Mantan Presiden tersebut memiliki banyak pertimbangan.

    Terlebih, Bahlil menjelaskan bahwa Partai Golkar terbuka bagi siapapun.

    “Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tak mengenal asal dari mana,” jelas Bahlil.

    Berikut susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia
    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir
    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo
    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir
    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji
    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily
    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham
    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid
    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena

    Kepartaian
    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini
    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin
    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto

    Hubungan Antar Lembaga
    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafi
    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera
    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu
    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan
    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin
    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko
    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi
    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin
    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Polisi (Purn) Rikwanto

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur
    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin
    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih
    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1
    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid
    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman
    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla
    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar
    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja
    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung
    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah

    Fungsi Elektoral 2
    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi
    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty
    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko
    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin
    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus
    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi, Muhammad Misbakhun
    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM, Christiani Aryani
    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi, Dosmar Banjarnahor
    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan, Lamhot Sinaga
    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan, Mochamad Syafei Kasno
    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ridwan Kamil
    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Ali Mochtar Ngabalin
    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Andi Sinulingga
    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Aziz Samual
    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria, Airin Rachmi Diani
    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri, Ilham Permana

    Kesekjenan
    50. Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji
    51. Wasekjen Kepartaian, Hakim Komarudin
    52. Wasekjen Pemenangan Pemilu Sumatera, Riyono Asnan
    53. Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo
    54. Wasekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur, Umar Lessy
    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1, Veno Tetelepta
    56. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 1, Ratu Dian Hatifah
    57. Wasekjen Fungsi Elektoral 2, Daniel Muttaqien
    58. Wasekjen Hubungan Antar Lembaga, Dewi Yulistiana
    59. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 2, M Shoim Haris;
    60. Wakil Sekretaris Jenderal, Sosialisman Hidayat Hasibuan

    Bendahara Umum
    62. Bendahara umum, Sari Yuliati
    63. Wakil Bendahara Umum, Doni Akbar
    64. Wakil Bendahara Umum, Gavriel Putranto Novanto
    65. Wakil Bendahara Umum, Ernawati Tahang
    66. Wakil Bendahara Umum, Raymond C Syauta
    67. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga
    68. Wakil Bendahara Umum, Akbar Buchari
    69. Wakil Bendahara Umum, Ahmad Mus

    Sekretaris
    70. Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty
    71. Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Tardjo Ragil
    72. Sekretaris Bidang Hubungan Ormas, Siti Marhamah
    73. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini, Dara Adinda Kesuma Nasution
    74. Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Helmi Jen
    75. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara, Karmila Sari
    76. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan, Sekarwati
    77. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara
    78. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono
    79. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur, Ahmad Labib
    80. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah, Adrianus Asia Sidot
    81. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara, Bambang Heri Purnama
    82. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi, Haris Andi Surahman
    83. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra: Herman Hayong
    84. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra
    85. Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam
    86. Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri
    87. Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung
    88. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said
    89. Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo
    90. Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana
    91. Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana
    92. Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar
    93. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih
    94. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu
    95. Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: —
    96. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
    97. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: —
    98. Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali
    99. Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen
    100. Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita
    101. Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam
    102. Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino
    103. Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara
    104. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi
    105. Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati
    106. Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab
    107. Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin
    108. Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu
    109. Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah
    110. Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha
    111. Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati
    112. Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opin: Ahmad Anama
    113. Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo
    114. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara
    115. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani
    116. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin
    117. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha
    118. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono
    119. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani
    120. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah
    121. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta
    122. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusa: Busfi Arusagara
    123. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai
    124. Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assaafri Nasa’i
    125. Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah
    126. Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa
    127. Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari
    128. Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Angelia Dhian Permata Da Silva
    129. Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya
    130. Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji
    131. Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung
    132. Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif
    133. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr G Ayu Amelinda Hanjani
    134. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla
    135. Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani
    136. Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana
    137. Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika
    138. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa
    139. Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi
    140. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia
    141. Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya
    142. Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar
    143. Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia: Miranti Amelia P Kono
    144. Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin
    145. Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati
    146. Departemen Bidang Pertahanan: —
    147. Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara
    148. Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini
    149. Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi
    150. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda
    151. Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita
    152. Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan

    Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie
    Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita
    Dewan Etik: Muhammad Hatta
    Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman
    Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono
    Mahkamah Partai: Freedy Latimahina
    Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi
    Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin

  • Menteri Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Akan Tarik RUU Perampasan Aset dari DPR

    Menteri Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Akan Tarik RUU Perampasan Aset dari DPR

    GELORA.CO – Pemerintah menegaskan tidak akan menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan saat ini pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU tersebut akan dilaksanakan.

    “Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik,” ujar Yusril saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Sebagai menteri koordinator, dia akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

    Demikian pula dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

    “Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Saat menerima kunjungan, Menko Yusril bersama para pimpinan KPK turut membahas keluhan warga negara asing yang diadukan melalui kedutaan besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

    Menurut dia, proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapatkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja atau izin kerja.

    Setelah mendapat RPTKA, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi. Setelah itu, barulah pekerja asing bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa.

    “Jika perlu adanya pelayanan satu pintu dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online, agar masyarakat dapat dilayani secara cepat, tepat, akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa,” ujar Yusril.

    Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan kedatangannya bersama pimpinan KPK lainnya bertujuan untuk silaturahmi sekaligus mengucapkan selamat atas pelantikan Yusril sebagai Menko Kumham Imipas.

    Adapun pimpinan KPK yang datang meliputi Ketua KPK Nawawi Pomolango, didampingi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

    Sedangkan Menko Yusril didampingi Staf Khusus Bidang Administrasi Rildo Ananda Anwar, Staf Khusus Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Hukum Nofli, Plt Deputi Bidang HAM Andika Dwi Prasetya, serta Plt Deputi Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan Surya Mataram.

  • Yusril: Pemerintah Tidak Akan Tarik RUU Perampasan Aset dari DPR – Page 3

    Yusril: Pemerintah Tidak Akan Tarik RUU Perampasan Aset dari DPR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak akan menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan kini menunggu penjadwalan pembahasan RUU tersebut.

    “Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik,” ujar Yusril saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis 7 November 2024.

    Sebagai Menko Kumham Imipas, Yusril menyatakan akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset, serta peraturan perundang-undangan yang membutuhkan perubahan atau penggantian, terutama untuk penegakan hukum.

    “Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya yang dikutip dari Antara.

    Dalam kesempatan yang sama, Yusril bersama pimpinan KPK juga membahas keluhan warga negara asing terkait pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang dianggap rumit. Proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia memerlukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja sebelum dapat mengurus visa bekerja dari Imigrasi.

    Yusril menekankan perlunya peningkatan layanan digital atau online untuk mempermudah proses tersebut. Jika perlu adanya pelayanan satu pintu dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online, agar masyarakat dapat dilayani secara cepat, tepat, akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa.