Xcloud.id

Kasus: HAM

  • Kadin Indonesia akan umumkan persiapan musyawarah bersama

    Kadin Indonesia akan umumkan persiapan musyawarah bersama

    Kepanitiaan musyawarah bersama akan dibentuk oleh kedua belah pihak, dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mengumumkan persiapan musyawarah bersama yang dilakukan secara nasional.

    “Kami memegang teguh prinsip bahwa Kadin Indonesia SATU dan solid. Semangat yang sama telah tertuang dalam kesepakatan bulan September lalu dan telah ditandatangani oleh Bapak Arsjad Rasjid dan Bapak Anindya Bakrie. Dengan demikian, kami akan melaksanakan rapat pimpinan nasional, pada Jumat (29/11/2024) untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan musyawarah bersama secara nasional tersebut,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Langkah itu merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie, dalam pertemuan pada Jumat (27/9/2024).

    Ditegaskan bahwa prosedur persiapan akan dilakukan sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.

    Kepanitiaan musyawarah bersama akan dibentuk oleh kedua belah pihak, dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.

    Dengan SATU Kadin, kolaborasi dunia usaha dengan kementerian dan lembaga pemerintah, perwakilan negara sahabat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, dapat berjalan lancar untuk memupuk stabilitas dan kemajuan perekonomian Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono menekankan pentingnya gotong royong dan kolaborasi strategis antara swasta dan pemerintah, untuk meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia di pasar global.

    “Melalui persiapan musyawarah bersama ini, Kadin Indonesia meneguhkan langkahnya untuk bergotong royong membangun masa depan ekonomi yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Musyawarah bersama ini penting untuk kepastian penegakan aturan organisasi, di tengah peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian,” kata Dhaniswara.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) menyerahkan manfaat pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Maju serta mantan petinggi negara.

    Penyerahan dilakukan langsung di kantor kementerian masing-masing oleh Komisaris Utama Taspen Suhardi Alius, Plt. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, dan Direktur Operasional Taspen Ariyandi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para menteri.

    Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara senantiasa proaktif dalam memberikan seluruh hak dan manfaat para abdi negara.

    “Taspen mengapresiasi kinerja dan seluruh pengabdian serta dedikasi para menteri kepada negara melalui penyerahan manfaat Program Pensiun dan THT. Kami berharap manfaat yang diterima dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka dan keluarga,” ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Beberapa menteri dan petinggi negara yang menerima manfaat Pensiun dan THT secara langsung di kantornya masing-masing antara lain: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Selanjutnya ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ibu Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

    “Nuna ikut senang saya dapat uang pensiun dari TASPEN sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM. Mulai 1 November akan dapat uang pensiun Rp3 juta tiap bulan. Alhamdulillah,” ujar Teten Masduki berseloroh melalui akun sosial media resminya. Nuna adalah kucing peliharaaan Teten.

    Para menteri dan petinggi negara memasuki masa pensiun pada 1 November 2024, setelah menjalankan amanah sebagai menteri selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dan berakhirnya masa jabatan sebagai petinggi negara.

    Adapun manfaat yang disalurkan meliputi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, sebagai bagian dari hak yang diterima oleh pejabat negara setelah masa baktinya.

    Sebelumya, Taspen juga telah menyerahkan manfaat pensiun dan THT secara langsung kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada pertengahan September lalu. Selain para menteri, Taspen juga memberikan layanan pensiun kepada berbagai pejabat negara lainnya, seperti anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, duta besar dan kepala daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Penyaluran manfaat pensiun dan THT tersebut merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada pejabat negara atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Sebagai pengelola program jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, Taspen terus berupaya menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan yang andal dan proaktif.

    Taspen akan terus memperkuat peran pentingnya dalam mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, dengan tetap berkomitmen pada prinsip 5T dalam penyelenggaraan program pensiun, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

    Hal itu sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan bahwa perusahaan BUMN harus terus mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, melakukan perbaikan, dan berorientasi layanan.

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • 7 Fakta KKB di Papua yang Diungkap Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat DPR

    7 Fakta KKB di Papua yang Diungkap Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat DPR

    Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap data rinci terkait keberadaan dan aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Data ini disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin 11 November 2024. Berikut tujuh fakta terkait KKB berdasarkan pemaparan Kapolri:

    1. Terdapat 24 Jaringan KKB di Papua
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebutkan bahwa terdapat 24 jaringan KKB di Papua. Jaringan ini tersebar di sejumlah wilayah, terutama di daerah pegunungan. 

    “Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 anggota,” kata Sigit.
    2. Jumlah Anggota KKB Mencapai 1.438 Orang
    Berdasarkan data yang diterima, total anggota dari 24 jaringan KKB di Papua mencapai 1.438 orang. Anggota-anggota ini aktif dalam berbagai aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.

    Baca juga: Menelisik Makna Ayam yang Dibawa Pilot Susi Air Philip Mehrtens saat Prosesi Pembebasan

    3. Dilengkapi 361 Senjata Api
    Sigit mengungkapkan bahwa anggota KKB memiliki 361 senjata api yang tersebar di wilayah-wilayah rawan di Papua. “Mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” ujarnya.

    4. Daerah Rawan KKB Meliputi 10 Kabupaten
    Kapolri memetakan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai daerah rawan aktivitas KKB. Beberapa daerah tersebut meliputi Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika. 

    “Daerah-daerah ini memiliki kerawanan tinggi khususnya jelang pilkada,” jelas Sigit.
    5. 217 Aksi KKB Sepanjang Tahun 2024
    Kapolri mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, KKB telah melakukan 217 aksi yang mengganggu keamanan di Papua. Aksi-aksi ini menunjukkan tingkat gangguan yang cukup tinggi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah di Papua.

    6. 104 Korban Akibat Aksi KKB
    Dari 217 aksi yang dilakukan KKB sepanjang tahun ini, telah tercatat 104 korban, dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 mengalami luka-luka. 

    “Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban,” ungkapnya.
    7. KKB Bergerak Secara Politis
    Selain aktivitas bersenjata, Kapolri juga mengungkap bahwa ada empat kelompok KKB yang aktif dalam isu-isu politis, termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Gerakan Rakyat Papua Barat (GRPWP). 

    Kelompok-kelompok ini kerap mengangkat isu marginalisasi, diskriminasi, sejarah integrasi, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua sebagai upaya menyuarakan kemerdekaan.

    “Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua,” tutur Sigit.

    Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap data rinci terkait keberadaan dan aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Data ini disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin 11 November 2024. Berikut tujuh fakta terkait KKB berdasarkan pemaparan Kapolri:

    1. Terdapat 24 Jaringan KKB di Papua

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebutkan bahwa terdapat 24 jaringan KKB di Papua. Jaringan ini tersebar di sejumlah wilayah, terutama di daerah pegunungan. 
     
    “Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 anggota,” kata Sigit.

    2. Jumlah Anggota KKB Mencapai 1.438 Orang

    Berdasarkan data yang diterima, total anggota dari 24 jaringan KKB di Papua mencapai 1.438 orang. Anggota-anggota ini aktif dalam berbagai aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.
     
    Baca juga: Menelisik Makna Ayam yang Dibawa Pilot Susi Air Philip Mehrtens saat Prosesi Pembebasan

    3. Dilengkapi 361 Senjata Api

    Sigit mengungkapkan bahwa anggota KKB memiliki 361 senjata api yang tersebar di wilayah-wilayah rawan di Papua. “Mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” ujarnya.

    4. Daerah Rawan KKB Meliputi 10 Kabupaten

    Kapolri memetakan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai daerah rawan aktivitas KKB. Beberapa daerah tersebut meliputi Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika. 
    “Daerah-daerah ini memiliki kerawanan tinggi khususnya jelang pilkada,” jelas Sigit.

    5. 217 Aksi KKB Sepanjang Tahun 2024

    Kapolri mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, KKB telah melakukan 217 aksi yang mengganggu keamanan di Papua. Aksi-aksi ini menunjukkan tingkat gangguan yang cukup tinggi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah di Papua.

    6. 104 Korban Akibat Aksi KKB

    Dari 217 aksi yang dilakukan KKB sepanjang tahun ini, telah tercatat 104 korban, dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 mengalami luka-luka. 
     
    “Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban,” ungkapnya.

    7. KKB Bergerak Secara Politis

    Selain aktivitas bersenjata, Kapolri juga mengungkap bahwa ada empat kelompok KKB yang aktif dalam isu-isu politis, termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Gerakan Rakyat Papua Barat (GRPWP). 
     
    Kelompok-kelompok ini kerap mengangkat isu marginalisasi, diskriminasi, sejarah integrasi, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua sebagai upaya menyuarakan kemerdekaan.
     
    “Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua,” tutur Sigit.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • TNI-Polri Sergap 30 Markas KKB, 19 Tewas

    TNI-Polri Sergap 30 Markas KKB, 19 Tewas

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri dan TNI telah menewaskan 19 anggota kelompok kriminal bersenjata (KBB) dalam Operasi Damai Cartenz 2024 di Papua. Aparat juga berhasil mengambil alih 30 markas KKB dan menyita delapan senjata api.

    Hal itu disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat memaparkan kondisi kamtibmas di Papua dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    “Kami juga mempersiapkan operasi terpusat damai cartenz untuk menghadapi kelompok KKB tersebut, ada 19 KKB yang kita lumpuhkan, kita proses 98 perkara, kita amankan delapan senjata api, 633 butir amunisi, tujuh magazin,” kata Listyo.

    Selain itu, aparat juga menyita 79 alat komunikasi yang digunakan oleh KKB selama Operasi Damai Cartenz 2024.

    Kapolri menyatakan Papua termasuk daerah rawan khususnya di Pilkada 2024, karena masih ada gangguan KKB. 

    Menurutnya ada 24 jaringan KKB di Papua dengan total jumlah kekuatan sekitar 1.438 anggota. “Mereka memiliki 361 senjata api yang tersebar pada 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” ujar Listyo.

    Listyo memaparkan ada 217 aksi gangguan KKB selama 2024, terdiri dari 39 penembakan, 38 kontak tembak, dan lainnya. Korban ada 104 orang, 56 di antaranya meninggal.

    “Kemudian ada kelompok KKB yang bergerak secara politik, mereka melakukan 205 aksi,” ujar Listyo.

    Menurutnya ada empat kelompok KKB yang bergerak secara politik di antaranya KNPB, ULMWP, dan GRPWP.

    “Berbagai aksi yang mereka lakukan mulai dari mengangkat isu marjinalisasi dan diskriminasi, sejarah integrasi dan status politik, pelanggaran HAM, dan kegagalan pembangunan di Papua,” kata Listyo.

    “Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua, ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait dengan program-program untuk kesejahteraan Papua.” 

    Listyo menegaskan Polri mendukung pembentukan daerah otonomi baru di Papua. Polri sudah dapat persetujuan dari Kementerian PANRB untuk pembentukan dua polda baru yakni Polda Papua Tengah dan Polda Papua Barat Daya. 

    “Saat ini kami sedang memenuhi kebutuhan personel untuk polda tersebut, termasuk juga kesiapan sarana dan prasarana,” kata kapolri.

  • JK Bersuara, 152 Imigran Rohingya Akhirnya Ditampung di GOR Aceh Selatan

    JK Bersuara, 152 Imigran Rohingya Akhirnya Ditampung di GOR Aceh Selatan

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Sebanyak 152 imigran Rohingya akhirnya ditampung di GOR Tapaktuan Sport Center, Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, setelah sempat terkatung-katung di atas truk dan dibawa ke sejumlah daerah di Aceh.

    Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla atau JK sebelumnya mengimbau masyarakat Aceh agar menerima para imigran Rohingya yang terdampar di Indonesia secara beradab.

    Kantor berita Antara melaporkan, 152 orang imigran Rohingya itu tiba di Tapaktuan, ibu kota Aceh Selatan dengan menumpangi empat truk pada, Sabtu (9/11/2024) sekitar pukul 03.42 WIB dan ditampung di GOR Tapaktuan Sport Center.

    GOR Tapaktuan Sport Center sudah dipasangi garis polisi dan dikawal ketat aparat keamanan.

    Para imigran Rohingya terlihat membersihkan diri dan makan. Beberapa anak bermain bulu tangkis dengan alat seadanya.

    Sebelumnya, masyarakat setempat berkumpul sekitar Simpang Kede Aru, Jumat (8/11/2024) malam, menolak para imigran Rohingya itu dibawa kembali ke Aceh Selatan. Alasannya untuk mengantisipasi kejadian tidak diinginkan setelah kehadiran imigran Rohingya, seperti terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Aceh.

    Namun, setelah adanya audiensi alot antara masyarakat dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serta pihak kepolisian dan demi kemanusiaan, masyarakat mengizinkan seratusan imigran Rohingya tersebut ditempatkan di GOR TSC untuk sementara waktu.

    Imigran Rohingya tersebut sebelumnya didaratkan di Pelabuhan Labuhanhaji, Kamis (24/10/2024), setelah terombang-ambing di atas kapal beberapa hari karena masyarakat menolak kehadirannya.

    Setelah sempat ditampung di Pelabuhan Labuhanhaji, sebanyak 152 orang imigran itu dibawa ke Lapangan Alun-alun Tapaktuan pada Kamis (7/11/2024). Namun, malam harinya sekitar pukul 23.30 WIB, mereka dinaikkan ke truk dan dibawa ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh di Banda Aceh.

    Setelah menempuh jalur darat selama 8 jam perjalanan, pihak Kemenkumham Provinsi Aceh menolak kehadiran mereka. Imigran tersebut juga tidak diberikan izin turun dari truk yang membawanya.

    Para imigran Rohingya itu kemudian dibawa ke Kota Lhokseumawe. Namun, masyarakat setempat menolak kehadiran mereka dan akhirnya dikembalikan ke Aceh Selatan.

    Ketua Umum PMI Jusuf Kalla mengimbau masyarakat Aceh agar menerima para pengungsi secara beradab.

    “Sebagai orang Islam kita selayaknya membantu orang susah karena itulah perintah agama kita,” ujarnya di kediamannya di Jalan Haji Bau, Kota Makassar, Sabtu (9/11/2024) siang.

    “Kita harus mengedepankan adab menghadapi mereka. Eropa saja kalau ada pengungsi dari Afrika, berapa pun jumlahnya mereka selalu terima,” tuturnya.

  • Penguatan nilai nasionalisme penting untuk generasi muda

    Penguatan nilai nasionalisme penting untuk generasi muda

    Menko Polkam Budi Gunawan, menjawab pertanyaan wartawan di TMP Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024). ANTARA/Donny Aditra

    Menko Polkam: Penguatan nilai nasionalisme penting untuk generasi muda
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 10 November 2024 – 13:47 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa penguatan nilai-nilai nasionalisme penting bagi generasi muda, salah satu caranya dengan tetap memperingati Hari Pahlawan setiap 10 November. Menko Polkam menegaskan bahwa penguatan nilai nasionalisme itu secara kontinu agar generasi mendatang tidak melupakan sejarah berdirinya bangsa dan negara Indonesia sehingga ke depan bisa lebih mencintai NKRI.

    “Penguatan nilai-nilai nasionalisme ini yang harus dikuatkan bagi generasi muda,” kata Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2024 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu.

    Dikatakan pula bahwa penguatan nilai bisa dilakukan sejak dini, mulai dari SD hingga universitas, serta di perkantoran.

    “Banyak cara seperti kewajiban memasang bendera, mungkin bisa saja setiap hari kalau perlu. Begitu juga menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum bekerja, kuliah, dan itu perlu,” ujar jenderal purnawirawan Polri tersebut.

    Diungkapkan bahwa bahwa penguatan nilai-nilai nasionalisme itu juga dilakukan di semua negara. Hal ini bertujuan agar semangat untuk mencintai negara itu bisa terus terjaga dan anak muda juga bangga sebagai warga negara Indonesia (WNI).

    “Presiden RI Prabowo Subianto juga berpesan agar masyarakat terus menjaga kekompakan,” kata dia.

    Sementara itu, Upacara Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Wapres bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin jalannya peringatan tersebut dengan khidmat. Dalam upacara itu, tampak sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit, kepala lembaga, serta Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai peserta upacara.

    Para menteri yang hadir, di antaranya Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri HAM Natalius Pigai. Usai mengikuti upacara, Wapres Gibran dan para peserta menabur bunga di sejumlah makam di TMP Kalibata.

    Sumber : Antara

  • Jokowi Lengser, Publik Sebut IKN Mangkrak, Apa Benar? Ini Kesaksian Karyawan Swasta

    Jokowi Lengser, Publik Sebut IKN Mangkrak, Apa Benar? Ini Kesaksian Karyawan Swasta

    GELORA.CO  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser per 20 Oktober 2024, sejak saat itu nyaris tak ada kabar soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

    Seperti diketahui, letak IKN sendiri ada di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

    IKN adalah proyek besar Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, agar kemacetan berkurang dan terjadi pemerataan pembangunan.

    Setelah Jokowi lengser, warganet atau netizen yang tidak pro pun mengembuskan isu bahwa IKN mangkrak.

    Anggapan itu makin kuat, setelah mendengar pidato politik Presiden Prabowo Subianto saat dilantik pada 20 Oktober 2024 di Gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta, yang sama sekali tak menyinggung tentang pembangunan IKN. 

    Selain itu, anggaran IKN pada 2025 hanya dialokasikan sebesar Rp 4,1 triliun, atau anjlok berkali-kali lipat dibandingkan dengan 2024 yang mencapai Rp 35,37 triliun. 

    Benarkah IKN mangkrak? 

    Untuk membuktikan kabar-kabar yang berseliweran di media sosial, Ardi Quardianto, karyawan swasta yang berbasis di Jakarta, datang langsung ke IKN. 

    Setelah mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, pada pukul 10.15 WITA, Ardi pun melesat membelah jalanan kota terbesar kedua di Kalimantan Timur menuju IKN. 

    Ardi menempuh perjalanan 2 jam melalui Tol Balikpapan-Samarinda, keluar di Samboja, untuk selanjutnya melintasi Jalan Nasional Sepaku. 

    Tiba di Rest Area IKN, Ardi berganti kendaraan dengan menumpang bus listrik yang disediakan Otorita IKN. 

    Bersama dengan ratusan pengunjung lainnya, Ardi disuguhi pemandangan pembangunan masif sejumlah gedung saat menjejaki Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat. 

    Mulai dari Rumah Sakit (RS) Hermina, rumah susun (rusun) ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), RSV Kementerian Kesehatan, Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 4, Gedung Kantor Kemenko 3, Gedung Kantor Kemenko 2, dan Gedung Kantor Kemenko 1. 

    Kemudian Taman Kusuma Bangsa, Bukit Bendera, Beranda Nusantara, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gallery Center, Visitor Center, Plaza Seremoni, hingga Swissotel Nusantara sebagai pemandangan terakhir di Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur yang Ardi saksikan. 

    Dalam testimoninya kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024), Ardi mengatakan, setelah berkunjung dan melihat langsung, progres pembangunan IKN demikian luar biasa. 

    “Selama ini saya tahu perkembangan IKN dari media digital, terutama media sosial. Memang, terlihat banyak sekali pendapat seolah-olah pembangunan IKN terkendala. Tapi setelah melihat langsung, pembangunannya masif, dan pesat. Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya,” tutur Ardi. 

    Menurutnya, dari sekian banyak konstruksi yang telah dan sedang dibangun, Istana Kepresidenan adalah yang paling ikonik. 

    Istana Kepresidenan ini terdiri dari Istana Negara dan Istana Garuda yang dirancang oleh seniman patung Nyoman Nuarta. 

    “Sementara gedung-gedung lainnya, terutama Gedung Kantor Kemenko sangat modern, rapi, dan menarik arsitekturnya,” cetus Ardi. 

    Adapun hingga saat ini, progres konstruksi fisik Batch I, II, dan III mencapai lebih dari 60 persen. 

    Gedung-gedung yang mendukung ekosistem perkantoran terus dikerjakan secara simultan. 

    Terutama empat kompleks Gedung Kantor Kemenko mencapai rata-rata di atas 60 persen. 

    Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang juga Plt Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga memerinci, secara kuantitatif, Gedung Kantor Kemenko 1 telah mencapai progres 85,5 persen, Gedung Kantor Kemenko 2 mencapai 61,2 persen. 

    Kemudian Gedung Kantor Kemenko 3 mencapai 85,4 persen, dan Gedung Kantor Kemenko 4 mencapai 92,1 persen. 

    Menurut Danis, gedung-gedung Kantor Kemenko tersebut sudah terlayani air minum yang bersumber dari Instalasi pengolahan Air (IPA) Sepaku 300 liter per detik. 

    Terkait kebutuhan listrik Gedung Kantor Kemenko 1, 3, dan 4 juga sudah terlayani (energized) yang bersumber dari Gardu Induk PLN. 

    “Sedangkan untuk Gedung Kantor Kemenko 2 masih menggunakan listrik konstruksi yang bersumber dari jaringan eksisting (kabel udara),” ujar Danis. 

    Khusus di Gedung Kantor Kemenko 1, sudah ada sejumlah penyewa atau retail tenant seperti coffee shop, minimarket, dan layanan kesehatan. 

    Adapun peruntukan dan pembagian Gedung kantor Kemenko, sebagai berikut: 

    Gedung Kemenko 1 untuk Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves); 

    Gedung Kemenko 2 untuk Kemenko Bidang Perekonomian; 

    Gedung Kemenko 3 untuk Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam); 

    Gedung Kemenko 4 untuk Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

  • Wamenkumham Otto Hasibuan Siap Berantas Korupsi dan Mafia Peradilan – Page 3

    Wamenkumham Otto Hasibuan Siap Berantas Korupsi dan Mafia Peradilan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Otto Hasibuan memastikan akan memberikan perhatian besar terkait penyelesaian permasalahan mafia peradilan.

    “Bagi kami memang itu (mafia peradilan) menjadi perhatian besar,” katanya, saat membuka Rapat Kerja Nasional Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di Semarang, Sabtu (9/11/2024).

    Diakuinya, mafia peradilan merupakan sesuatu yang menyedihkan bagi penegakan hukum dan keadilan, apalagi sampai menyeret oknum mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) dengan temuan uang yang sangat besar.

    “Kami berpendapat bahwa hal itu (mafia peradilan) sangat menyedihkan buat kita semuanya ya. Bayangkan ada (temuan) uang sampai Rp1 triliun di sana,” katanya yang dikutip dari Antara.

    Otto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah sedemikian tegas menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

    “Pak Prabowo sudah tegas menyatakan jangan ragu-ragu untuk memberantas korupsi itu. Saya sebagai wakil menteri, sebagai pasukannya, anak buahnya harus mem-‘backup’ dan menjalankan hal itu,” katanya.

    Mafia peradilan belakangan mencuat kembali yang diawali dari vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada Gregorius Ronald Tannur, terdakwa penganiayaan berujung kematian terhadap kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti akhir Agustus lalu.

    Vonis bebas itu mengejutkan masyarakat sehingga tiga hakim yang mengadili kasus itu, yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo menjadi sorotan dan dilaporkan ke Komisi Yudisial.

    Tiga hakim itu bersama kuasa hukum Ronald Tannur, yakni Lisa Rahmad (LR) kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, serta ibunda Ronald berinisial MW (Meirizka Widjaja).

     

  • 152 imigran Rohingya akhirnya ditampung di GOR Aceh Selatan

    152 imigran Rohingya akhirnya ditampung di GOR Aceh Selatan

    Imigran etnis Rohingya di GOR TSC, Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan, Sabtu (9/11/2024). ANTARA/Risky Hardian Saputra

    152 imigran Rohingya akhirnya ditampung di GOR Aceh Selatan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 16:25 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 152 imigran etnis Rohingya akhirnya ditampung di GOR Tapaktuan Sport Center, Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, setelah mereka sempat terkatung-katung di atas truk dan dibawa ke sejumlah daerah di Aceh. Informasi yang dihimpun di Aceh Selatan, Sabtu, menyebutkan sebanyak 152 orang imigran Rohingya itu tiba di Tapaktuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan, dengan menumpangi empat truk pada Sabtu pukul 03.42 WIB.

    Saat ini gedung olahraga tersebut dipasangi garis polisi dan mendapat pengawalan ketat aparat keamanan setempat. Di dalam gedung, para imigran tersebut terlihat membersihkan diri dan makan. Beberapa anak bermain bulu tangkis dengan alat seadanya.

    Sebelumnya, masyarakat di Tapaktuan sempat menolak kehadiran imigran Rohingya itu dibawa kembali ke Aceh Selatan. Masyarakat berkumpul di sekitar Simpang Kede Aru, Jumat (8/11), mulai berkumpul pukul 20.30 hingga pukul 23.35 WIB. Masyarakat menolak kehadiran imigran Rohingya dengan alasan mengantisipasi kejadian tidak diinginkan setelah kehadiran imigran Rohingya, seperti terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Aceh.

    Namun, setelah adanya audiensi alot antara masyarakat dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serta pihak kepolisian dan demi kemanusiaan, masyarakat mengizinkan seratusan imigran Rohingya tersebut ditempatkan di GOR TSC untuk sementara waktu. Imigran Rohingya tersebut sebelumnya didaratkan di Pelabuhan Labuhanhaji, Kamis (24/10). Sebelumnya, mereka sempat terombang-ambing di atas kapal beberapa hari karena masyarakat menolak kehadirannya.

    Setelah sempat ditampung di Pelabuhan Labuhanhaji, sebanyak 152 orang imigran itu dibawa ke Lapangan Alun-alun Tapaktuan pada Kamis (7/11). Namun, malam harinya sekitar pukul 23.30 WIB, mereka dinaikkan ke truk dan dibawa ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh di Banda Aceh.

    Setelah menempuh jalur darat selama delapan jam perjalanan, pihak Kemenkumham Provinsi Aceh menolak kehadiran mereka. Imigran tersebut juga tidak diberikan izin turun dari truk yang membawanya. Beberapa jam di depan kantor tersebut, seratusan imigran Rohingya itu kemudian dibawa ke Kota Lhokseumawe. Namun, masyarakat setempat menolak kehadiran mereka dan akhirnya dikembalikan ke Kabupaten Aceh Selatan, tempat pertama mereka didaratkan.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh Meurah Budiman mengatakan penanganan pengungsi luar negeri seperti imigran etnis Rohingya merupakan kewenangan pemerintah daerah.

    “Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh tidak berwenang menangani, di antaranya dalam penempatan pengungsi dari luar negeri. Kewenangan itu ada pada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota,” kata Meurah.

    Ia menyebutkan penanganan pengungsi luar negeri, seperti kasus Rohingya, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kewenangan tersebut tertuang pada Pasal 24 Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Kemenkumham dalam hal ini keimigrasian bertugas pada tataran pengawasan, pendataan, serta verifikasi dokumen.

    “Pendataan dan verifikasi dokumen ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya, penempatan penampungan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Lokasi penampungan ditetapkan oleh bupati wali kota,” kata Meurah.

    Sumber : Antara

  • Media Asing Soroti Kunjungan Prabowo ke China dan AS, Mendekat ke Trump atau Xi Jinping?

    Media Asing Soroti Kunjungan Prabowo ke China dan AS, Mendekat ke Trump atau Xi Jinping?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kunjungan perdana Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto ke Beijing, China menjadi sorotan media asing. Perlu diketahui, ini merupakan lawatan internasional pertamanya sebagai Presiden, mengawali lawatan yang akan mencakup pemberhentian di Amerika Serikat, Inggris, dan Amerika Selatan untuk menghadiri KTT APEC dan G20.

    Salah satunya diangkat oleh Reuters berjudul, “Prabowo Kunjungi China sebagai Awal Perjalanan Multinegara” pada Jumat (8/11/2024).

    Dalam berita tersebut, Prabowo, yang memenangkan kursi kepresidenan pada bulan Februari dalam upaya ketiganya, telah mengisyaratkan bahwa dia ingin memainkan peran aktif di panggung internasional, yang ditunjukkan oleh kunjungannya ke 21 negara selama dia menjadi presiden.

    Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia ke-26 dan mantan komandan pasukan khusus, dirinya mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia akan melanjutkan kebijakan luar negerinya yang telah lama dipegang yaitu non-blok.

    Prabowo akan bertemu Presiden Xi Jinping dalam kunjungannya ke China. Setelah itu, dia dijadwalkan bertemu dengan presiden AS Joe Biden di Washington dan kantor sekretariat mengatakan ada kemungkinan dia akan bertemu dengan presiden terpilih Donald Trump.

    Selanjutnya, dilaporkan bahwa dirinya akan pergi ke Inggris untuk bertemu dengan Perdana Menteri Keir Starmer, dan mungkin juga mengunjungi beberapa negara di Timur Tengah.

    Lebih lanjut, perjalanan tersebut akan mencakup persinggahan di Peru untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan ke Brasil untuk menghadiri KTT negara-negara G20.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi  menyampaikan bahwa Prabowo diperkirakan akan memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan China sebagai mitra utama Indonesia sekaligus membahas potensi kemitraan di sektor perdagangan, energi, perumahan, dan kelautan.

    Tak hanya Reuters, VOA juga menyebutkan bahwa kunjungannya bertujuan untuk membina hubungan baik dengan semua pihak. 

    Prabowo disebut telah menyatakan ambisinya untuk meningkatkan profil internasional Indonesia dan membuat langkah-langkah awal kebijakan luar negeri, termasuk keputusan mengejutkan untuk menggabungkan ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu ke blok BRICS.

    BRICS, yang merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, terdiri dari kelompok ekonomi berkembang yang sedang berkembang dan dipandang sebagai penyeimbang Barat. Pada bulan Oktober, kelompok itu menambahkan Indonesia sebagai salah satu dari 13 “negara mitra” barunya.

    Langkah ini merupakan pergeseran dari posisi yang diambil oleh pendahulu Prabowo, Joko Widodo, yang menerima sejumlah besar investasi infrastruktur dari Beijing tetapi sebagian besar tetap tidak berpihak secara geopolitik.

    Kunjungan Prabowo dilakukan selama masa transisi di Gedung Putih, menjelang pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang pada bulan Januari. Gedung Putih belum mengumumkan kunjungan tersebut secara resmi; namun, Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih awal minggu depan.

    Sumber diplomatik Indonesia yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada VOA bahwa Prabowo telah meminta pertemuan dengan Trump. Tim Trump belum menanggapi pertanyaan VOA tentang apakah permintaan tersebut akan dikabulkan.

    Periode baru hubungan AS-Indonesia

    Mulai Januari, kedua negara akan berada di bawah kepemimpinan pemimpin yang terpilih secara demokratis namun menggunakan retorika otoriter, di saat Washington berfokus pada persaingannya dengan rezim otoriter di China di bawah Xi Jinping.

    VOA menyebut kemenangan Prabowo mirip dengan Trump. Ia meraih kemenangan telak setelah dua kali gagal, 26 tahun setelah, Presiden Kedua RI Soeharto digulingkan dari kekuasaan. Washington pernah menyebut keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM pada masa Presiden Soeharto. Pemerintahan Clinton, Bush, dan Obama menolak Prabowo untuk masuk ke Amerika Serikat, dengan alasan masalah HAM tersebut.

    Namun, periode pertama pemerintahan Trump mencabut larangan visa tersebut dan Menteri Pertahanan saat itu, Mark Esper, mengundang Prabowo ke Washington pada tahun 2020.

    Dengan adanya Trump di Gedung Putih, para analis mengatakan, Indonesia dapat melihat lebih banyak peluang untuk memperluas hubungan dengan AS jika Prabowo membuat terobosan melalui orang yang tepat untuk mendapatkan insentif yang tepat, mengingat sejarah Trump yang lebih mengandalkan hubungan pribadi daripada hubungan institusional.