Xcloud.id

Kasus: HAM

  • Pembentukan DPN Dinilai Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan Negara.

    Pembentukan DPN Dinilai Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan Negara.

    loading…

    Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) tidak sejalan dengan Undang-undang Pertahanan Negara. Foto/istimewa

    JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Hal itu lantaran terlalu luasnya kewenangan DPN.

    Seperti diketahui, pada 16 Desember 2024 Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus melantik Menhan Sjafrie Sjamsuddin menjadi ketua harian Dewan Pertahanan Nasional.

    UU No. 3 Tahun 2002 memang mengatur tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Dalam undang-undang itu, fungsi DPN hanya sebagai lembaga penasihat Presiden dalam membantu merumuskan kebijakan pertahanan. Pasal 15 UU Pertahanan disebutkan “Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional”.

    DPN berfungsi hanya sebatas penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan komponen pertahanan serta bertugas untuk menelaah, menilai dan menyusun kebijakan terpadu di bidang pertahanan.

    Namun demikian, berdasarkan Perpres DPN kewenangannya menjadi sangat luas dan multi interpretatif yakni DPN juga memiliki fungsi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf F Perpres.

    “Penambahan wewenang ini tidak sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,” katanya, Jumat (20/12/2024).

    Selain itu penambahan wewenang yang luas untuk melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Presiden sesungguhnya bersifat karet sehingga dapat menimbulkan multi interpretasi. Luasnya kewenangan DPN memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang tinggi.

    Dengan kewenangan yang luas dan multi interpretasi tersebut maka DPN berpotensi menjadi lembaga superbody yang akan membahayakan kehidupan demokrasi dan HAM. Dengan kewenangan multitafsir itu, DPN potensial di salahgunakan untuk kepentinhan kepentingan tertentu.

    “Perlu kami ingatkan pada masa Orde Baru terdapat lembaga serupa yang memiliki kewenangan luas seperti Dewan Pertahanan Nasional yakni Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang pada praktiknya menjadi lembaga yang melindungi kekuasaan otoriter Orde Baru dan melakukan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM,” katanya.

    (cip)

  • KTT D-8 Mesir, Prabowo Sindir Dunia Tutup Mata soal HAM Umat Muslim

    KTT D-8 Mesir, Prabowo Sindir Dunia Tutup Mata soal HAM Umat Muslim

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden RI Prabowo Subianto menilai dunia internasional seringkali tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Bahkan, ia menilai isu hak asasi manusia (HAM) sering kali tidak berlaku bagi umat Muslim.

    Hal ini Prabowo sampaikan dalam sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12).

    “Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri,” kata Prabowo dalam keterangan yang diterbitkan Sekretariat Presiden, Jumat (20/12).

    Pada momen ini, Prabowo turut menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara muslim. Sebab, ia menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

    “Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?” ucap Prabowo.

    Prabowo mengatakan kerap kali sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, menurutnya hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.

    “Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerjasama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah,” kata dia.

    Prabowo juga mengkritik strategi adu domba atau devide et impera yang masih melemahkan solidaritas antarnegara Muslim. Ia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.

    “Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita,” katanya.

    Prabowo kemudian menyerukan persatuan, kerja sama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.

    “Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apapun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerjasama,” kata dia.

    (rzr/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • PDIP Endus Upaya Acak-acak Partai Jelang Kongres, Megawati Minta Kader Siaga 1 – Halaman all

    PDIP Endus Upaya Acak-acak Partai Jelang Kongres, Megawati Minta Kader Siaga 1 – Halaman all

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menduga ada pihak luar yang berupaya mengacak-acak Kongres PDIP pada 2025

    Tayang: Jumat, 20 Desember 2024 07:16 WIB

    Tribunnews.com/Fersianus Waku

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Ronny Talapessy, menduga ada pihak luar yang berupaya mengacak-acak Kongres PDIP pada 2025 mendatang. (Fersianus Waku) 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengumumkan status siaga 1 di internal partai menyusul munculnya sejumlah baliho dan spanduk yang menyerang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menduga ada pihak luar yang berupaya mengacak-acak Kongres PDIP pada 2025 mendatang.

    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga 1 di internal PDIP untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDIP menjelang Kongres PDIP sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny Talapessy di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Ronny menegaskan, provokasi berupa serangan terhadap Megawati melalui baliho dan spanduk telah memicu kemarahan kader di seluruh Indonesia.

    “Sehingga memicu kemarahan anggota dan kader partai seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Dia juga memaparkan keabsahan struktur organisasi PDIP yang telah diperpanjang hingga 2025. 

    Menurut Ronny, keputusan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-05.11.02 Tahun 2024.

    “Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDIP dalam menjalankan tugas politiknya,” tegasnya.

    Dia menjelaskan, perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai.

    Pasal tersebut mengatur perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif ketua umum yang diamanatkan Kongres Partai dan ditetapkan dalam Rakernas V PDIP Tahun 2024.

    Dalam konferensi pers, PDIP juga menayangkan video pernyataan dari jajaran pengurus DPC dan DPD yang menyatakan dukungan penuh terhadap Megawati dan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • PDIP Siaga 1 Gara-gara Spanduk ‘Serang’ Partai dan Megawati

    PDIP Siaga 1 Gara-gara Spanduk ‘Serang’ Partai dan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim ada pihak luar yang ingin mengganggu jalannya kongres berlogo banteng tersebut.

    Ketua PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyebut ada pihak luar yang telah membuat propaganda dalam bentuk baliho dan spanduk yang dinilai sebagai bentuk serangan terhadap PDIP dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Spanduk dan baliho itu menghasut semua kader, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, ada upaya mengawut-awut,” tuturnya di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Ronny menegaskan spanduk dan baliho bertuliskan Megawati Ketum Ilegal itu telah membuat seluruh kader PDIP di Indonesia marah besar.

    Pasalnya, menurut Ronny, PDIP merupakan partai politik yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025. 

    “Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” kata Ronny.

    Ronny mengatakan bahwa perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai.

    Selain itu, perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas V PDI Perjuangan Tahun 2024.

    “Spanduk dan baliho ini jelas telah membuat semua kader PDIP marah besar,” ujarnya.

  • KPK Ingin Segera Tangkap Harun Masiku Agar Tak Jadi Bahan Politik

    KPK Ingin Segera Tangkap Harun Masiku Agar Tak Jadi Bahan Politik

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pencarian Harun Masiku jadi fokus. Pihaknya tak mau buronannya tersebut jadi komoditas politik menyerang pihak tertentu.

    Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat disinggung soal eks caleg PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang tak kunjung ditangkap hingga saat ini. Padahal tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR itu sudah buron sejak 2020 lalu.

    “Banyak sekali pihak yang merasa perkara ini dijadikan momentum untuk menyerang pihak lain maupun partai lain, KPK juga tidak menginginkan itu. Selama memang saudara HM ini bisa segera cepat ditemukan dan disidangkan untuk KPK itu lebih baik tentunya,” kata Tessa kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Desember.

    Sementara soal tudingan panggilan eks Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yasonna Hamonangan Laoly atau Yasonna Laoly berkaitan dengan isu politis, Tessa tak mau menanggapi lebih jauh.

    Dia hanya memastikan penyidik membutuhkan keterangannya. Sehingga, pemeriksaan terhadap Yasonna dilakukan pada Rabu, 17 Desember.

    “Semua saksi yang diminta keterangan tentunya akan ditanyakan terkait pengetahuannya terhadap kejadian maupun keterangan para saksi maupun tersangka yang lain ataupun menjelaskan baik itu barang bukti dalam hal ini dokumen barang bukti elektronik,” jelasnya.

    “Dalam kasus Bapak YL ini sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh penyidik ada fakta atau ada dokumen yang perlu dijelaskan oleh beliau perihal permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung. Jadi tidak mengada-ada kalau penyidik memanggil saksi harus ada dasarnya,” sambung juru bicara berlatar belakang penyidik ini.

     

    Diberitakan sebelumnya, Harun Masiku jadi buronan sejak 2020 atau sudah selama empat tahun. Keberadaannya tak diketahui setelah KPK gagal menangkapnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) karena menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    Saat ini KPK sudah memperbarui daftar pencarian orang (DPO) atas nama Harun Masiku. Berkas itu ditandatangani Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024 dan teregister dengan nomor: R/ 5739 /DIK.01.02/01-23/12/2024.

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan. Telepon 021-25578300,” demikian tertulis dalam berkas DPO tersebut yang dikutip pada Jumat, 6 Desember.

    Disebutkan Harun beralamat di Jalan Limo Komplek Aneka Tambang IV/8 RT 8 RW 2, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bekas caleg itu ditulis mempunyai tinggi badan 172 cm dengan rambut hitam dan kulit berwarna sawo matang.

    Harun juga ditulis mempunyai ciri khusus berkacamata, kurus, memiliki suara sengau. Selain itu, dia juga berbicara dalam logat Toraja atau Bugis.

  • Kemarin, Prabowo hadiri KTT D-8 hingga DPR dukung tambah jam olahraga

    Kemarin, Prabowo hadiri KTT D-8 hingga DPR dukung tambah jam olahraga

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Mesir hingga Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jam pelajaran olahraga di sekolah.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo hadiri KTT D-8 di Ibu Kota baru Mesir

    Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) atau forum ekonomi delapan negara berkembang yang diselenggarakan di ibu kota baru Mesir atau New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis.

    Presiden tiba di Istana Kepresidenan Ibu Kota baru sekitar pukul 11.00 waktu setempat. Saat memasuki Istana, Kepala Negara berjalan memasuki ruang perpustakaan untuk mengisi buku tamu kenegaraan. Selanjutnya, Presiden Prabowo diarahkan menuju Presidential Hall dan disambut langsung oleh Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi.

    Keduanya kemudian berjabat tangan sebagai penanda diplomasi dalam pertemuan kedua pemimpin negara.

    Baca selengkapnya di sini.

    BNPT-PBNU sepakat perkuat nilai Pancasila cegah ideologi radikalisme

    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat untuk terus memperkuat Pancasila sebagai landasan utama dalam mencegah berbagai paham radikal yang mengarah pada terorisme

    Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PBNU di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kolaborasi pada upaya mencegah radikalisme terorisme melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), sesuai mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018.

    “Kami akan terus melakukan pencegahan dari hulu. Pancasila ini menjadi dasar untuk mereduksi berbagai paham radikal terorisme,” kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kemenhan berhati-hati adopsi teknologi AI untuk alutsista

    Kementerian Pertahanan pastikan akan berhati-hati dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk alat utama sistem senjata (alutsista) TNI tahun 2025.

    Hal tersebut dilakukan karena Kemenhan melihat teknologi AI belum sepenuhnya dapat diandalkan dalam menjalankan misi pertahanan.

    “Kita juga tidak ingin gegabah, tentunya kita melalui pengkajian melalui proses melakukan kajian, sehingga pada saat nanti mungkin diadakan tepat dengan kebutuhan yang ada di Indonesia,” kata Karo Humas Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang saat ditemui di gedung Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kementerian PANRB dukung penguatan peran perempuan dalam pemerintahan

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa kementeriannya mendukung penguatan peran perempuan dalam pemerintahan.

    Rini mengatakan bahwa dukungan tersebut sejalan dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal reformasi birokrasi, termasuk di bidang pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), dan kesetaraan dalam pengisian jabatan.

    “Hal ini tentu memiliki keterkaitan erat dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan pemerintahan,” kata Rini di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi X DPR dukung ide Presiden tambah jam olahraga di sekolah

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jam pelajaran olahraga di sekolah sebagai bagian dari Program Gerakan Indonesia Bugar.

    Dia mengatakan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kebugaran siswa, membentuk bibit-bibit atlet sejak dini, dan meningkatkan budaya olahraga di sekolah dengan menambahkan minimal satu jam olahraga per hari, mencakup penambahan jam gerak, ekstrakurikuler olahraga, dan pengembalian gerakan dasar senam.

    Dengan dukungan penuh terhadap Program Gerakan Indonesia Bugar, kita berharap lahir generasi muda Indonesia yang sehat, aktif, dan berprestasi di bidang olahraga serta akademis,” kata Hadrian, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Arab Makin Panas! Houthi Tembak Rudal Balistik-Israel Ngamuk Bom Yaman

    Arab Makin Panas! Houthi Tembak Rudal Balistik-Israel Ngamuk Bom Yaman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kekerasan masih terus terjadi di Timur Tengah, jazirah Arab. Ini setidaknya terlihat dari sejumlah peristiwa dan fakta sepanjang Kamis waktu setempat.

    Serangan dengan rudal balistik dilakukan kelompok penguasa Yaman, Houthi. Ini kemudian dibalas Israel dengan serangan udara dilakukan ke Sanaa dan Hodeida.

    Di sisi lain, Israel kini disebut lembaga internasional terbukti melakukan genosida, di perangnya di Gaza. Sejumlah bukti menunjukkan Israel sengaja merusak infrastruktur air dan bantuan di sana.

    Lalu bagaimana updatenya? Berikut rangkuman CNBC Indonesia Jumat (20/12/2024) pagi:

    Yaman Tembak Rudal Balistik ke Israel

    Kelompok Houthi dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Israel, Kamis dini hari. Hal ini dikatakan juru bicaranya Yahya Saree, dalam sebuah keterangan.

    “Ada dua target militer spesifik dan sensitif yang diserang di wilayah Yaffa,” tegasnya mengacu pada Jaffa yang dekat dengan Tel Aviv, sebagaimana dimuat AFP.

    Israel sendiri mengatakan melakukan upaya pencegahan masuknya rudal tersebut ke wilayahnya. Namun laporan foto AFP menyebut, di wilayah Tel Aviv, terlihat bagaimana rudal menjebol sistem pertahanan iron dome dan merusak bagian gedung sekolah.

    “Gedung itu hancur akibat ledakan,” bunyi laporan itu.

    Houthi pun kemudian mengatakan bahwa mereka meluncurkan pesawat tanpa awak ke Israel masih di wilayah yang sama. Namun tidak ada konfirmasi dari pihak Israel soal ini.

    Sejauh ini belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban. Namun serangan ke Israel bukan yang pertama, mengingat Houthi telah menyerukan serangan sebagai bentuk protes ke perang Israel ke Gaza, melawan sekutunya Hamas, yang telah menewaskan 45.000 lebih warga kantong Palestina itu.

    Pada tanggal 9 Desember, sebuah pesawat nirawak yang diklaim oleh Houthi meledak di lantai atas sebuah bangunan tempat tinggal di kota Yavne di Israel tengah. Namun hal ini tidak menimbulkan korban jiwa.

    Pada bulan Juli, serangan pesawat nirawak Houthi di Tel Aviv menewaskan seorang warga sipil Israel. Peristiwa ini memicu serangan balasan di pelabuhan Hodeidah di Yaman.

    Kelompok Houthi juga secara rutin menargetkan pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden, yang menyebabkan serangan balasan terhadap target-target kelompok Houthi oleh Amerika Serikat (AS) dan terkadang pasukan Inggris. Meski begitu, Houthi tetap tak menghentikan serangan menyebut “tak akan berakhir hingga penjajahan di Gaza diakhiri”.

    “Kami sepenuhnya yakin dengan posisi kami dan siap menghadapi segala tingkat eskalasi,” kata Houthi lagi.

    Israel Menggila Balas Bombardir Yaman

    Israel sendiri membalas serangan Houthi dengan meluncurkan serangan ke Yaman, tak lama setelahnya. Ibu kota Sanaa dan kota pelabuhan Hodeida menjadi sasaran.

    Meski Israel mengatakan menargetkan “target militer”, laporan media setempat mengatakan infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik dan fasilitas minyak. Serangan udara Israel tersebut menewaskan sembilan orang.

    “Agresi Israel mengakibatkan sembilan warga sipil menjadi martir,” ujar salah satu pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi dalam pidato panjang yang disiarkan oleh TV pemberontak Al-Masira.

    “Menargetkan dua pembangkit listrik pusat sekitar Sanaa, sementara di Hodeida musuh melancarkan empat serangan agresif yang menargetkan pelabuhan… dan dua serangan yang menargetkan fasilitas minyak,” lapor media Al-Masira.

    Sementara itu, Israel melalui Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengancam Houthi akan bernasib sulit seperti sekutunya yang lain, bukan hanya Hamas, tapi juga Hizbullah dan rezim Bashar Al-Assad di Suriah. Perlu diketahui kelompok tersebut dan Assad dekat dengan Iran, yang juga merupakan musuh Israel di Timur Tengah.

    “Setelah Hamas, Hizbullah, dan rezim Assad di Suriah, Houthi hampir menjadi lengan terakhir yang tersisa dari poros kejahatan Iran,” kata Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    “Houthi sedang belajar dan akan belajar dengan cara yang sulit, bahwa mereka yang menyerang Israel akan membayar harga yang sangat mahal untuk itu,” ancamnya.

    Respons Iran dan Hamas

    Iran sendiri mengecam serangan Israel ke Yaman. Mengutip AFP, Iran mengatakan hal tersebut adalah bukti baru bagaimana Israel melanggar aturan hukum internasional.

    “Iran mengecam serangan Israel,”” kata perwakilan negeri tersebut dimuat AFP.

    “Pelanggaran mencolok terhadap prinsip dan norma hukum internasional dan Piagam PBB,” tegasnya.

    Kelompok Hamas, yang tengah berperang dengan Israel di Gaza, juga memberi pernyataan. Di mana Hamas menyebut serangan balasan Israel sebagai “perkembangan yang berbahaya”.

    Serangan Baru Israel di Gaza

    Sementara itu, serangkaian serangan juga dilakukan Israel ke Gaza, Kamis. Sedikitnya 30 orang warga Paelstina tewas karenanya.

    Kekerasan di Jalur Gaza terus mengguncang wilayah pesisir tersebut lebih dari 14 bulan karena perang Israel-Hamas. Padahal saat ini mediator internasional berupaya untuk merundingkan gencatan senjata di Doha, Qatar.

    “Setidaknya ada 13 martir, termasuk anak-anak dan perempuan, akibat pendudukan yang menargetkan sekolah Shabaan al-Rayes dan sekolah Al-Karama di lingkungan Al-Daraj di timur Kota Gaza,” kata juru bicara badan pertahanan sipil Mahmud Bassal.

    Militer Israel mengklaim “serangan tepat terhadap teroris” yang beroperasi di kompleks sekolah yang terletak di lingkungan Al-Daraj. Israel berdalih Hamas merencanakan dan melaksanakan serangan teror terhadap pasukan IDF (militer) dan negara tersebut.

    Serangan balasan Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 45.129 orang, sebagian besar warga sipil. Angka ini merujuk data kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas, namun dapat diandalkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Turki dan Iran Bertemu

    Para pemimpin Turki dan Iran berada di Mesir pada hari Kamis untuk menghadiri KTT delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Peretmuan ini merupakan pertama kalinya sejak penggulingan presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Turki secara historis mendukung oposisi terhadap Assad, sementara Iran mendukung pemerintahannya. Pertemuan Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8, yang juga dikenal sebagai Developing-8, diadakan dengan latar belakang kekacauan regional termasuk konflik di Gaza, gencatan senjata yang rapuh di Lebanon, dan kerusuhan di Suriah.

    Dalam pidatonya di pertemuan puncak tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengunjungi Mesir untuk kedua kalinya tahun ini, menyerukan rekonsiliasi di Suriah dan pemulihan “integritas dan persatuan teritorial” negara tersebut. Ia juga menyuarakan harapan untuk “terbentuknya Suriah yang bebas dari terorisme”, tempat “semua sekte agama dan kelompok etnis hidup berdampingan dengan damai”.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa “selama lebih dari 14 bulan, kawasan Timur Tengah, khususnya Gaza dan Lebanon selatan, dan sekarang, Suriah telah menjadi sasaran serangan besar-besaran oleh Israel”. Ia meminta negara Islam “mencegah bahaya lebih lanjut”.

    Pezeshkian adalah presiden Iran pertama yang mengunjungi Mesir sejak Mahmoud Ahmadinejad pada tahun 2013. Hubungan antara Mesir dan Iran telah tegang selama beberapa dekade, tetapi kontak diplomatik telah meningkat sejak Kairo menjadi mediator dalam perang di Gaza.

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengunjungi Mesir pada bulan Oktober. Mitranya dari Mesir Badr Abdelatty melakukan perjalanan ke Teheran pada bulan Juli untuk menghadiri pelantikan Pezeshkian.

    Lembaga HAM Dunia Sebut Israel Jelas Genosida Gaza

    Human Rights Watch pada hari Kamis dengan jelas menyebut Israel melakukan “tindakan genosida” di Jalur Gaza dengan merusak infrastruktur air dan memutus pasokan ke warga sipil. Badan itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan.

    Dalam laporan baru yang difokuskan secara khusus pada air, kelompok hak asasi manusia yang bermarkas di New York tersebut mengatakan “otoritas Israel dengan sengaja menjatuhkan ‘kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik penduduk Gaza secara keseluruhan atau sebagian”. Ditegaskannya bahwa tindakan ini merupakan “tindakan genosida”.

    Lembaga dunia lain, Doctors Without Borders (MSF) juga mengeluarkan laporan baru bahwa Israel dengan nyata melakukan “pembersihan etnis” di Jalur Gaza. Ini tertuang dalam sebuah laporan yang mendokumentasikan konflik selama 14 bulan yang diterbitkan pada hari Kamis.

    Laporan tersebut mendokumentasikan 41 serangan terhadap staf MSF termasuk serangan udara terhadap fasilitas kesehatan dan tembakan langsung terhadap konvoi kemanusiaan. LSM tersebut mengatakan bahwa mereka terpaksa mengevakuasi rumah sakit dan pusat kesehatan sebanyak 17 kali.

    “Kami melihat tanda-tanda yang jelas tentang pembersihan etnis karena warga Palestina dipindahkan secara paksa, terjebak, dan dibom,” kata sekretaris jenderal MSF, Christopher Lockyear, .

    “Apa yang disaksikan tim medis kami di lapangan selama konflik ini konsisten dengan deskripsi yang diberikan oleh semakin banyak ahli hukum dan organisasi yang menyimpulkan bahwa genosida sedang terjadi di Gaza,” kata lagi.

    “MSF meminta negara-negara, khususnya sekutu terdekat Israel, untuk mengakhiri dukungan tanpa syarat mereka terhadap Israel dan memenuhi kewajiban mereka untuk mencegah genosida di Gaza,” tegasnya.

    (sef/sef)

  • Prabowo Berencana Maafkan Koruptor yang Bertobat, Terbebas dari Hukuman Pidana? – Halaman all

    Prabowo Berencana Maafkan Koruptor yang Bertobat, Terbebas dari Hukuman Pidana? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memberikan kesempatan agar para koruptor untuk bertobat.

    Mantan Menteri Pertahanan ini membuka pintu maaf asalkan mereka mengembalikan uang yang sudah dicuri dari negara.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024). Acara ini dihadiri 2.000 orang mahasiswa.

    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya, mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Prabowo pun membuka kesempatan bagi koruptor untuk mengembalikan uang hasil tindak pidana secara diam-diam kepada negara.

    “Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya enggak ketahuan, mengembalikan lho ya. Tapi kembalikan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Eks Danjen Kopassus itu menegur para pengemplang pajak yang tidak membayarkan kewajibannya. Padahal, mereka semua selama ini memakai fasilitas negara.

    “Hei kalian yang sudah menerima fasilitas dari negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajiban mu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak ungkit-ungkit yang dulu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo pun mengultimatum bagi siapapun yang masih bandel melawan hukum setelah peringatan tersebut. Dia tidak akan segan untuk menginstruksikan aparat untuk menangkap mereka.

    “Kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kita akan menegakkan hukum dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa negara dan rakyat ayo, kalau tidak, percayalah saya akan bersihkan aparat RI. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya,” pungkasnya.

    Asset Recovery

    Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi, sebagai satu bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery). 

    Hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah kita ratifikasi.

    “Apa yang dikemukakan presiden itu sejalan dengan pengaturan UN Convention Againts Corruption (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    “Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif dan pemulihan kerugian negara (asset recovery),” imbuh Yusril. 

    Presiden Prabowo mengatakan orang yang diduga melakukan korupsi, orang yang sedang dalam peroses hukum karena disangka melakukan korupsi, dan orang yang telah divonis karena terbukti melakukan korupsi dapat dimaafkan jika mereka dengan sadar mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya.

    Menurut Yusril, pernyataan Presiden Prabowo itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026 yang akan datang.

    “Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya,” kata Yusril. 

    “Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau uang hasil korupsi mereka kembalikan, pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke APBN untuk mensejahterakan rakyat” sambungnya.

    Selanjutnya, pelaku korupsi di dunia usaha misalnya, silakan meneruskan usahanya dengan cara yang benar dan tidak akan mengulangi praktik korupsi lagi.

    Dengan demikian usahanya tidak tutup atau bangkrut. 

    Negara tetap dapat pajak, tenaga kerja tidak menganggur, pabrik-pabrik tidak jadi besi tua dan seterusnya. 

    Jadi penegakan hukum dalam menangani korupsi harus dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan bertujuan hanya untuk memenjarakan pelakunya.

    Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kata Yusril, memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk tindak pidana korupsi. 

    Sesuai amanat konstitusi, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, presiden akan meminta pertimbangan DPR. 

    Sebagai pembantu-pembantu presiden, para menteri siap memberikan penjelasan ke DPR jika nanti presiden telah mengirim surat meminta pertimbangan.

    “Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir, terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” kata Yusril.

    Yusril mengungkapkan, Kementerian Koordinator Kumham Imipas sejak sebulan yang lalu telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap kasus-kasus korupsi. 

    Langkah ini merupakan bagian dari rencana pemberian amnesti kepada total 44.000 narapidana yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba. 

    Khusus untuk narapidana kasus korupsi, ada beberapa syarat yang sedang dibahas.

    “Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh,” kata Yusril.

     

  • Diskusi Elsam, Komnas HAM Soroti Proses Penyelesaian Pelanggaran HAM

    Diskusi Elsam, Komnas HAM Soroti Proses Penyelesaian Pelanggaran HAM

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengakui bahwa persoalan hak asasi manusia (HAM) telah menjadi isu belakangan ini. Namun, pada waktu yang sama, permasalahan masa lalu di era otoriter belum kunjung selesai. 

    Hal itu disampaikan oleh Atnike pada Diskusi Publik 76 Tahun Duham dengan tajuk ‘Hak Asasi Manusia dalam Turbulensi Demokrasi’ yang diselenggarakan oleh Elsam, Jakarta, Kamis (19/12/2024). 

    Menurutnya, turbulensi demokrasi terjadi salah satunya karena kurangnya penyelesaian persoalan HAM di masa lalu, khususnya di era Orde Baru. Pada saat itu, isu HAM berkutat pada persoalan-persoalan mendasar mengenai kebebasan politik, penegakan hukum, dan hak-hak ekonomi sosial budaya yang sangat dasar seperti hak atas tanah, perumahan hingga pekerjaan. 

    “Persoalan-persoalan hak asasi sudah semakin kontemporer seperti artificial intelligence, tapi kita lupa persoalan-persoalan yang 20 tahun lalu dikerjakan itu enggak pernah selesai,” ujar Atnike.

    Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 itu menilai masalah-masalah seperti ketimpangan dan kemiskinan ekstrem juga masih menjadi persoalan HAM mendasar yang terjadi saat ini. 

    Di sisi lain, persoalan HAM dinilai olehnya semakin canggih mulai dari artificial intelligence hingga judi online. 

    “Kita bayangkan di era bicara persoalan judi online, artificial intelligence, ada persoalan hak asasi sedemikian mendasar yang tidak tersentuh oleh politisi-politisi yang berbicara soal demokrasi. Menurut saya itulah yang memperlihatkan turbulensi, kita tidak mampu melihat persoalan-persoalan sesungguhnya. Kita bicara PSN, tapi ada orang hidupnya dari hari ke hari menunggu belas kasihan,” tuturnya.

    Pelumpuhan Civil Society

    Sementara itu, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menyampaikan bahwa telah terjadi pelumpuhan masyarakat untuk melakukan perubahan sejak tahun 1965. Namun, penyebab pelumpuhan itu tak diketahui sampai dengam sekarang. 

    Namun, pria yang kini menjabat sebagai Ketua Misi Pencari Fakta Independen tentang Myanmar di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB itu menduga, fenomena depolitisasi merupakan penyebab dari kelumpuhan yang dimaksud. 

    “Saya menduga oleh karena selama puluhan tahun terjadi depolitisasi di negara kita ini,” paparnya. 

  • Megawati perintahkan satgas PDIP siaga satu jelang kongres

    Megawati perintahkan satgas PDIP siaga satu jelang kongres

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memerintahkan Siaga-1 kepada Satgas PDIP jelang Kongres PDIP yang bakal digelar pada 2025.

    Ronny mengatakan DPP PDIP mengendus adanya pihak luar yang berupaya mengacak-acak internal partai. Salah satu upaya tersebut adalah munculnya sejumlah baliho dan spanduk berisi serangan kepada PDIP dan Megawati.

    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis malam.

    Ronny juga mengatakan, baliho, spanduk serta serangan terhadap Ketua Umum Megawati membuat seluruh kader PDIP marah.

    Dia juga memaparkan bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025.

    “Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” jelasnya.

    Dia juga menjelaskan, jika perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai, perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas V PDI Perjuangan Tahun 2024.

    Dalam konferensi pers itu, DPP PDIP juga memperlihatkan cuplikan video dari sejumlah jajaran pengurus DPC, DPD Partai yang menyatakan solid dan siap melawan pihak-pihak yang mencoba menyerang Megawati dan partai berlambang banteng moncong putih ini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024