Xcloud.id

Kasus: HAM

  • Maneger Nasution Beberkan 15 Isu HAM yang Perlu Diperhatikan Pemerintahan Prabowo

    Maneger Nasution Beberkan 15 Isu HAM yang Perlu Diperhatikan Pemerintahan Prabowo

    loading…

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Foto/Dok MPI

    JAKARTA – Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) Maneger Nasution menyampaikan catatan akhir tahun seputar isu HAM. Menurutnya, ada 15 isu HAM yang layak dialamatkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto .

    Dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Maneger menyebut isu pertama adalah turunnya indeks demokrasi Indonesia. Beberapa tahun ini indeks demokrasi Indonesia dinilai menurun, salah satunya karena menyempitnya ruang kebebasan sipil.

    “Penting alamatkan bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo untuk menjamin tidak terjadi pengekangan atas kebebasan sipil, baik karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi, maupun diskriminasi,” ujar Maneger, Selasa (31/12/2024).

    Isu kedua, publik perlu memastikan strategi pembangunan yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo ke depan tetap sejalan dengan prinsip HAM. Misalnya bagaimana investasi dan infrasturuktur tidak memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain.

    Ketiga, publik menunggu bagaimana pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu ditangani. Isu ini terus muncul setiap pemilu, namun tidak pernah mendapat penuntasan karena hanya menjadi alat politik. “Karena itu patut dibahas bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo untuk menuntaskan PHB masa lalu, baik secara non-yudisial, sebagaimana telah dimulai oleh Presiden Jokowi, maupun secara yudisial,” katanya.

    Isu keempat, komitmen dan kesungguhan pemberantasan korupsi. Sejarahnya, kepolisian dan kejaksaan diyakini tidak bisa memberantas korupsi, oleh karena itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai stiger mecanism. Hanya, KPK sekarang berada pada titik nadir terendah. Citra KPK di mata publik lebih rendah dari lembaga penegak hukum lainnya.

    “Pilihan tersedia bagi pemerintahan Prabowo adalah menguatkan KPK dengan cara merevisi UU KPK, setidaknya seperti dulu sebelum UU KPK direvisi, dan menyegerakan RUU Perampasan Aset. Atau, kalau KPK sudah tidak bisa diselamatkan, dimuseumkan saja,” ujarnya.

    Maneger Nasution. Foto/Istimewa

    Kelima, di Indonesia ada sejumlah lembaga nasional HAM seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. Pemerintahan Prabowo harus dipastikan berkomitmen agar berbagai lembaga HAM itu diperkuat, jangan sampai dilemahkan.

  • Menteri HAM Natalius Pigai Wanti-wanti Jajarannya Tak Main Judi Online: Ketahuan, Saya Copot! – Halaman all

    Menteri HAM Natalius Pigai Wanti-wanti Jajarannya Tak Main Judi Online: Ketahuan, Saya Copot! – Halaman all

    Menteri HAM Natalius Pigai Wanti-Wanti Jajarannya Agar Tak Main Judol dan Ganjen: Ketahuan, Saya Copot

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia RI (HAM) Natalius Pigai menyampaikan peringatan kepada seluruh jajarannya untuk bisa bekerja dengan baik dan berintegritas.

    Dirinya mengingatkan agar seluruh karyawan dan pejabat di Kementerian HAM RI tidak bertindak yang melanggar etik seperti terlibat dalam lingkaran judi online (Judol) dan judi offline.

    Pernyataan itu disampaikan Pigai saat memberikan arahan di acara pelantikan pejabat setingkat eselon II dan III Kementerian HAM RI.

    “Sudah pasti, tidak boleh judi online. Saya sudah keluarkan instruksi presiden, tidak boleh main judi online, judi online plus judi ofline,” kata Pigai dalam arahannya di Graha Pengayoman, Kementerian HAM RI, Selasa (31/12/2024).

    Tidak segan, Pigai menegaskan dirinya akan menjatuhkan sanksi berupa pencopotan dari jabatan terhadap mereka yang terlibat judi.

    “Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, out, copot,” kata dia.

    Tak hanya itu, Pigai juga mewanti-wanti agar jajarannya tidak mudah main mata atau ganjen dengan rekan kerja yang sudah memiliki pasangan.

    Kata dia, jika hal tersebut juga ditemukan di dalam lingkungan kerja Kementerian HAM RI maka, sanksi pencopotan juga akan diterapkan.

    “Nggak boleh main mata antar pasangan, saya sudah 13 tahun tidak punya istri cuman 3 pacar, 3 bos, saya 3 aja saya nggak pernah macem-macem, instagram terbuka twittter terbuka, facebook terbuka, WA terbuka nggak ada yang teror saya, karena memang kita baik. Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan saya copot,” ujat Pigai.

    Terakhir dirinya juga menekan kejujuran kepada para jajarannya.

    Dirinya berharap seluruh pegawai di Kementerian HAM RI bisa bekerja dengan jujur tanpa merugikan siapapun sosoknya.

    “Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukan kejujuran kepada kalian, saya akan angkat kalian semua,” tandas Pigai.

     

     

  • Hakim di Argentina Perintahkan Penangkapan Presiden-Wapres Nikaragua

    Hakim di Argentina Perintahkan Penangkapan Presiden-Wapres Nikaragua

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Seorang hakim di Argentina memerintahkan penangkapan Presiden Nikaragua, Daniel Ortega, atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis.

    Perintah ini juga mencakup Wakil Presiden Rosario Murillo, yang juga merupakan istri Ortega.

    Perintah penangkapan ini didasarkan pada prinsip yurisdiksi universal, yang memungkinkan negara-negara untuk menuntut kejahatan terhadap kemanusiaan di luar yurisdiksi teritorial mereka. Prinsip ini sering digunakan untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan di negara lain.

    Menurut pengacara yang mengajukan kasus tersebut, Dario Richarte keputusan ini diambil setelah adanya bukti kuat terkait dugaan keterlibatan Ortega dan Murillo dalam pelanggaran HAM yang bersifat sistematis.

    Pelanggaran ini diduga terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penindasan terhadap oposisi politik dan kebebasan berekspresi di Nikaragua.

    “Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dibiarkan begitu saja tanpa hukuman,” ujar Richarte kepada AFP, Senin (30/12).

    Kasus ini diperkirakan akan memicu ketegangan diplomatik antara Argentina dan Nikaragua. Ortega, yang telah memerintah sejak 2007, sering dituduh menggunakan kekuasaan secara represif untuk membungkam kritik dan membatasi hak-hak warga negaranya.

    Sementara itu, pemerintah Nikaragua belum memberikan tanggapan resmi terkait perintah penangkapan tersebut. Para analis menilai keputusan ini bisa menjadi preseden penting dalam menegakkan keadilan internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia.

    Kasus ini akan terus dipantau oleh komunitas internasional, terutama karena prinsip yurisdiksi universal jarang diterapkan terhadap kepala negara yang sedang menjabat.

    Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memperjelas tuduhan yang dialamatkan kepada Ortega dan Murillo.

    (tim/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Prabowo Hadiri Musrenbangnas RPJMN 2025-2029

    Prabowo Hadiri Musrenbangnas RPJMN 2025-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024) siang.

    Kehadiran Prabowo disambut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

    Dalam acara tersebut, hadir berbagai petinggi negara, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Hadir pula mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Selain itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Selain hadir di lokasi, puluhan pemerintah daerah dan pimpinan lembaga juga hadir melalu video conference di acara tersebut.

    Musrenbangnas merupakan forum partisipatif yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Forum Ini digelar untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dapat berjalan efektif.

  • Eks Wakil Ketua KPK: Dibanding Harvey Moeis, Vonis 15 Tahun Budi Said Sudah Baik – Page 3

    Eks Wakil Ketua KPK: Dibanding Harvey Moeis, Vonis 15 Tahun Budi Said Sudah Baik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengapresiasi putusan 15 tahun penjara atas crazy rich Surabaya, Budi Said. Menurutnya, putusan hakim atas Budi Said dalam kasus korupsi terkait jual beli emas  PT Aneka Tambang seberat 1,1 ton itu sangat layak diapresiasi.

    Menurut Ghufron, putusan 15 tahun penjara dalam korupsi senilai lebih Rp 1 Triliun itu sudah tepat. Apalagi ketika putusan tersebut dibandingkan dengan putusan terhadap Harvey Moeis yang divonis hukuman penjara selama 6,5 tahun. 

    Padahal Harvey dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah secara bersama-sama hingga menyebabkan kerugian negara Rp 300 triliun.

    “Dalam pemidanaan Mahkamah Agung sebaiknya memiliki standart pemidanaan. Kalau dibandingkan dengan vonis putusan Harvey Moeis, tentu putusan terhadap Budi Said sangat baik,” kata Ghufron kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 28 Desember 2024.

    Namun demikian, Ghufron mengharap MA memiliki stadarisasi jangka waktu pemidanaan terhadap kasus-kasus korupsi.  “Antam bisa lebih ketat dalam pengawasan internal dan memahami terminologi korupsi dan lain-lain,” jelasnya.  

    Oleh karenanya, selain mendukung putusan hakim terhadap Budi Said, ia juga mendukung agar Mahkamah Agung punya standarisasi dalam penentuan vonis terhadap kasus korupsi.

     

    Ketua DPP Partai PDIP, Yasonna Laoly mengaku dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Selama tujuh jam diperiksa, dia mengaku memberikan soal jalur kaburnya Harun…

  • Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Musrenbang di Bappenas – Halaman all

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Musrenbang di Bappenas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Gedung Bappenas Jalan Taman Suropati nomor 2 Menteng, Jakarta, Senin, (30/12/2024).

    Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang hadir sekitar pukul 14.08 WIB. Sementara, Gibran hadir sekitar pukul 13.55 WIB. 

    Kehadiran Prabowo disambut oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Presiden langsung menyalami para pejabat yang hadir saat tiba di lokasi acara.

    Kehadiran Prabowo dan Gibran menandakan dimulainya acara Musrenbang.

    Adapun para pejabat yang hadir dalam acara Musrenbang tersebut di antaranya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Hadir pula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Kemudian ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono. 

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga hadir di acara tersebut.

  • Refleksi Akhir Tahun, Hikmahbudhi Minta Pemerintah Tunda Kebijakan PPN 12 Persen – Page 3

    Refleksi Akhir Tahun, Hikmahbudhi Minta Pemerintah Tunda Kebijakan PPN 12 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) melakukan refleksi akhir tahun dengan tema “Transisi Kepemimpinan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo dan Catatan menuju 100 Hari Kerja”.

    Menurut Ketua bidang Kajian Strategis penelitian dan pengembangan PP Hikmahbudhi saudara Dahnan dan Saudara Buyu Handoyo, refleksi akhir tahun menjadi momentum untuk kembali melihat perjalanan panjang pemerintahan Indonesia, dimana banyak kejadian-kejadian yang menjadi perhatian publik.

    “Salah satunya, kenaikan PPN menjadi 12% yang semestinya harus dikaji ulang mengingat dengan kenaikan PPN sangat erat kaitanya dengan masyarakat luas, maka untuk kebaikan semua pihak kami dari H untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan kenaikan PPN 12% tersebut,” kata Dahnan dalam keterangan diterima, Senin (30/12/2024).

    Dahnan menyebut, penundaan semestinya dilakukan sampai dengan keadaan dunia usaha dan ekonomi masyarakat mendukung untuk kebijakan tersebut. Sebab jika tidak, kenaikan PPN 12% akan berdampak signifikan pada pelaku-pelaku UMKM kecil dan pelaku usaha micro.

    Sementara itu, Buyu Handoyo selaku Ketua bidang Politik, Hukum dan HAM menambahkan hal serupa. Dia berharap, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam memutuskan dan pemberlakukan PPN 12% tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial masyarakat.

    “Kenaikan PPN 12% tersebut mengakibatkan inflasi, dengan kenaikan harga barang dan jasa yang terus menurus dalam periode tertentu. Sehingga perlunya pemerintah untuk mengkaji lebih dalam serta menunda sementara waktu terkait kenaikan PPN sampai ekonomi masyarakat stabil pasca pandemi,” saran Buyu.

     

  • Serang RS Kamal Adwan di Gaza, Pasukan Israel Dituduh Lakukan Pembunuhan dan Pelecehan Seksual – Halaman all

    Serang RS Kamal Adwan di Gaza, Pasukan Israel Dituduh Lakukan Pembunuhan dan Pelecehan Seksual – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), Euro-Med Human Rights Monitor, mengatakan para penyintas serangan Israel terhadap Rumah Sakit Kamal Adwan di  Gaza utara, telah memberikan “kesaksian yang mengerikan”.

    Kesaksian itu tentang bagaimana pasukan Israel melakukan “pembunuhan yang disengaja, eksekusi lapangan, serta serangan seksual dan fisik terhadap wanita dan anak perempuan” di dalam dan di dekat fasilitas medis tersebut.

    Seorang paramedis berusia 44 tahun menceritakan bagaimana pasukan Israel menembak mati seorang pria Palestina yang sedang mengibarkan bendera putih, serta seorang anak yang memiliki gangguan psikologis.

    “Di antara kami ada lima orang yang terluka dan dipaksa berjalan di depan tank. Tiba-tiba, mereka ditembak mati tanpa diinterogasi,” katanya, Senin (30/12/2024), dilansir Al Jazeera.

    Euro-Med Monitor juga mengatakan kesaksian menunjukkan tentara Israel memaksa wanita dan anak perempuan untuk melepas pakaian mereka di bawah ancaman, hinaan, dan cercaan yang menyinggung.

    Beberapa wanita dan anak perempuan juga melaporkan mengalami pelecehan seksual.

    “Seorang tentara memaksa seorang perawat untuk melepas celananya, lalu meletakkan tangannya di atasnya.”

    “Ketika ia mencoba melawan, tentara itu memukulnya dengan keras di wajah, menyebabkan hidungnya berdarah,” ungkap seorang perempuan kepada tim lapangan kelompok tersebut.

    Seorang perempuan lain melaporkan bahwa seorang tentara berkata kepada seorang perempuan dalam kelompoknya:

    “Lepaskan, atau kami akan memaksamu melepaskannya.”

    Sementara itu, tentara Israel menahan direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, Dr. Hussam Abu Safiya.

    Militer Israel menuduh militan Hamas menggunakan fasilitas itu dan mengatakan lebih dari 240 orang ditahan.

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan Dr. Hussam Abu Safiya ditangkap pada Jumat (27/12/2024) bersama puluhan staf lainnya dan dibawa ke pusat interogasi.

    Kementerian tersebut mengatakan pasukan Israel menyerbu rumah sakit dan memaksa banyak staf dan pasien keluar serta menyuruh mereka menanggalkan pakaian di cuaca musim dingin, menurut kementerian tersebut.

    Militer Israel pada hari Sabtu mengonfirmasi bahwa mereka menahan direktur rumah sakit untuk diinterogasi dan menyebutnya sebagai tersangka anggota Hamas tanpa memberikan bukti apa pun.

    Dikutip dari AP News, militer Israel mengatakan bahwa mereka mengepung rumah sakit tersebut dan pasukan khusus masuk serta menemukan senjata di area tersebut.

    Militer Israel mengatakan bahwa militan menembaki pasukannya dan mereka “dilenyapkan.”

    Seorang juru bicara militer Israel, Letkol. Nadav Shoshani, kemudian menegaskan kepada wartawan bahwa sebagian besar dari mereka yang ditahan adalah anggota Hamas.

    Pada hari Jumat, militer membantah telah memasuki atau membakar kompleks rumah sakit, tetapi mengakui telah memerintahkan orang-orang keluar.

    Militer mengulangi klaim bahwa militan Hamas beroperasi di dalam Kamal Adwan, yang dibantah oleh pejabat rumah sakit.

    Sebelumnya, rumah sakit tersebut telah diserang beberapa kali selama tiga bulan terakhir oleh pasukan Israel yang melancarkan serangan di wilayah Gaza utara, yang sebagian besar terisolasi terhadap pejuang Hamas yang katanya telah berkumpul kembali.

    Kementerian kesehatan mengatakan serangan terhadap rumah sakit tersebut awal minggu ini menewaskan lima personel medis.

    Pernyataan militer Israel pada hari Sabtu mengatakan, 350 pasien beserta tenaga medis telah dievakuasi dari Kamal Adwan dalam beberapa minggu terakhir.

    Kemudian, sebanyak 95 pasien, perawat, dan tenaga medis lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Indonesia selama operasi tersebut.

    Pernyataan itu juga mengatakan telah menyediakan bahan bakar dan perlengkapan medis untuk kedua rumah sakit.

    Mayat para korban tergeletak di halaman rumah sakit Kamal Adwan di Beit Lahia di Jalur Gaza utara, menyusul serangan Israel di sekitar kompleks medis tersebut pada 6 Desember 2024. (AFP/-)

    Sebagai informasi, perang tersebut telah menewaskan lebih dari 45.400 warga Palestina, lebih dari separuhnya adalah wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 108.000 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan.

    Perhitungan tersebut tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan.

    Sejak Oktober, serangan Israel telah menutup wilayah Gaza utara di Jabaliya, Beit Hanoun, dan Beit Lahiya serta menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.

    Puluhan ribu warga Palestina terpaksa mengungsi, tetapi ribuan lainnya diyakini masih berada di wilayah tempat Kamal Adwan dan dua rumah sakit lainnya.

    Israel telah berjanji untuk menghancurkan Hamas setelah serangan militan pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik sekitar 250 lainnya.

    Sekitar 100 warga Israel masih ditawan di Gaza, dan sekitar sepertiganya diyakini telah tewas.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Komnas HAM minta pemerintah penuhi kebutuhan 64 pengungsi di Maybrat

    Komnas HAM minta pemerintah penuhi kebutuhan 64 pengungsi di Maybrat

    Pihak kepolisian juga menjamin keamanan bagi para pengungsi yang akan kembali dan proses hukum atas lim orang DPO dilakukan secara profesional

    Sorong (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, untuk menjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan pokok termasuk perbaikan rumah bagi 64 pengungsi di Kampung Imsun.

    Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro melalui keterangan yang diterima di Sorong, Minggu, menjelaskan Komnas HAM menyambut baik langkah 64 warga pengungsi yang telah kembali ke Kampung Imsun, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, untuk memulihkan kehidupan sehari-hari di kampung mereka.

    Menurut Ketua Komnas HAM, Pemerintah Kabupaten Maybrat harus memastikan jaminan keamanan dan upaya pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga pengungsi.

    “Termasuk perbaikan rumah–rumah yang rusak harus dilakukan melalui skema dan tata kelola yang cepat, tepat dan terukur serta memastikan akses layanan publik, pemerintahan dan layanan sosial lainnya bagi warga pengungsi di kampung Imsun secara luas dan adil tanpa diskriminasi dan stigmatisasi,” jelasnya.

    Selain itu, Komnas HAM pun meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk memberikan perhatian serius dengan melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah Maybrat untuk memastikan kondisi keamanan dan pemenuhan hak secara merata bagi warga pengungsi di kampung Imsun.

    Komnas HAM juga menyampaikan apresiasi kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya, Kapolda Papua Barat, Kapolda Papua Barat Daya, Pj Bupati Maybrat, Kapolres Maybrat, Dandim 1809 Maybrat, Kepala Kampung Imsun, tokoh gereja, warga setempat dan pihak lain yang telah berkontribusi dalam upaya dan proses kepulangan warga pengungsi di Kampung Imsun.

    Warga pengungsi tersebut didampingi kepala kampung Imsun bersama Komnas HAM, dan diterima oleh Pj Bupati Maybrat, kepala distrik Aifat Selatan, Kapolres Maybrat, Dandim 1809 Maybrat, Kapolda Papua Barat Daya, Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat, tokoh gereja dan warga setempat.

    Secara simbolis, kepulangan warga pengungsi ditandai dengan pemberian bendera merah putih oleh Kapolda Papua Barat Daya dan Pj Bupati Maybrat dalam upacara penyambutan.

    Pemulangan 64 pengungsi ini, kata dia, berdasarkan permintaan salah satu warga di Kampung Imsun kepada Komnas HAM untuk memfasilitasi proses pemulangan pengungsi, termasuk lima orang Daftar Pencarian Orang (DPO).

    “Menindaklanjuti permintaan tersebut, Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua telah melakukan langkah-langkah konkret dengan membangun koordinasi dengan Pimpinan Komnas HAM RI,” ucapnya.

    Selain itu, Komnas HAM pun melakukan pemantauan dan koordinasi dengan para pihak yaitu Pemda, Polri, TNI, TPNPB-OPM, tokoh gereja dan pihak keluarga pada 24 Desember 2024.

    Berdasarkan langkah-langkah tersebut, Komnas HAM melalui Tim dari Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua memperoleh hasil kesepakatan sebagai berikut, yakni pemerintah daerah menjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan pokok termasuk perbaikan rumah para pengungsi yang akan kembali.

    “Pihak kepolisian juga menjamin keamanan bagi para pengungsi yang akan kembali dan proses hukum atas lim orang DPO dilakukan secara profesional,” ucapnya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Dalami Permintaan Prancis Untuk Pulangkan Terpidana Mati Kasus Narkoba

    Pemerintah Dalami Permintaan Prancis Untuk Pulangkan Terpidana Mati Kasus Narkoba

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah Indonesia tengah mendalami surat pemerintah Prancis soal pemindahan terpidana mati kasus psikotropika Serge Arezki ​​​​​Atlaoui ke negara asalnya.

    Yusril saat dikonfirmasi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Minggu, menjelaskan, Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui pada Kamis (19/12/2024). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

    “Surat dikirim atas nama Menteri Kehakiman Prancis dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Bantuan Hukum Timbal Balik Internasional dalam Masalah Pidana, Stephanie Djian. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kini sedang kami koordinasikan dan kami dalami,” ujarnya dilansir dari Antara, Minggu (29/12/2024).

    Menurut Menko, pemerintah Indonesia akan membahas lebih lanjut surat dari pemerintah Perancis tersebut pada awal Januari 2025, sebab saat ini sedang dalam masa libur menjelang akhir tahun.

    “Pembahasan lebih detail nanti akan dilakukan oleh pejabat di bawah menteri oleh pemerintah Indonesia. Demikian juga Kementerian Kehakiman Prancis yang mungkin juga akan melibatkan staf Kedutaan Besar Prancis di Jakarta,” tuturnya.

    Nantinya, sambung Yusril, pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui akan dilakukan berdasarkan kesepakatan pengaturan praktis atau practical arrangement, sebagaimana pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia pada awal Desember lalu.

    “Apabila kedua negara [Indonesia dan Prancis] telah sepakat, maka kesepakatan itu akan dituangkan dalam practical arrangement yang ditandatangani oleh menteri yang mewakili pemerintah masing-masing,” demikian Menko Yusril.

    Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone sebelumnya telah menyambangi Menko Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (20/12). Usai pertemuan itu, Yusril menjelaskan, pemerintah Prancis belum mengirimkan surat resmi pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui.

    Dia mengatakan, permintaan pemindahan baru disampaikan secara pribadi oleh Serge ​​​​​Atlaoui kepada pemerintah Prancis. Pemindahan narapidana asing merupakan kerja sama antarnegara sehingga pembahasannya harus berdasarkan surat resmi dari pemerintah yang bersangkutan.

    Pada pertemuan bilateral itu, pemerintah Indonesia dan Prancis belum bertukar draf kerja sama pemindahan Serge Atlaoui. Menurut Yusril, pertemuannya dengan Fabien Penone mendiskusikan kondisi peraturan hukum di kedua negara.

    Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

    Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Perancis itu masih mendekam di tahanan. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba, karena mengidap kanker.