Xcloud.id

Kasus: HAM

  • Larang Pegawai Selingkuh, Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Punya 3 Pacar

    Larang Pegawai Selingkuh, Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Punya 3 Pacar

    Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyampaikan pesan tegas kepada para pegawai Kementerian HAM untuk menjauhi praktik judi dan perselingkuhan. Pigai menekankan pentingnya integritas moral sebagai bagian dari menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

    “Saya sudah keluarkan (aturan sesuai) Instruksi Presiden, tidak boleh main judi online, judi offline. Kalau ada yang main judi online, out, copot. Nggak boleh main mata antar pasangan,” ujar Pigai dalam sambutannya pada acara pengangkatan pejabat Kementerian HAM, , Selasa 31 Desember 2024.

    Pigai juga berbagi kisah pribadinya, menyebut dirinya sudah 13 tahun belum menikah dan hanya menjalin hubungan dengan tiga orang selama periode tersebut.

    Baca juga: Pasangan Selingkuh? Ini Langkah Bijak yang Harus Dilakukan

    “Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos, saya tiga aja saya nggak pernah macem-macem. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya. Karena memang kita baik,” katanya.

    Belakangan, Pigai kembali menegaskan dirinya memang tidak memiliki istri dalam belasan tahun ini. Namun dia memiliki tiga pacar selama periode tersebut.

    “Saya tidak punya Istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun,” ujar Pigai, Kamis 2 Januari 2025.
    Perselingkuhan Sumber KKN
    Menurut Pigai, salah satu akar masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah perselingkuhan yang melibatkan pegawai pemerintah maupun swasta. Ia menilai hubungan gelap tersebut sering kali mendorong perilaku korupsi demi memenuhi gaya hidup mewah atau tuntutan pasangan.

    “Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi, dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka,” jelas Pigai.

    Ia juga mengingatkan bahwa praktik ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengganggu moral institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pigai menekankan bahwa Kementerian HAM harus menjadi contoh dalam menjaga integritas dan moralitas.

    “Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa,” tegasnya.

    Pesan Pigai ini mendapat perhatian luas, terutama karena pendekatan personal yang ia gunakan untuk menekankan pentingnya kejujuran dan moralitas di lingkungan kerja. Ia menambahkan bahwa kejujuran menjadi syarat utama untuk membangun lembaga yang profesional.

    “Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan, saya copot,” tegasnya.
     

    Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyampaikan pesan tegas kepada para pegawai Kementerian HAM untuk menjauhi praktik judi dan perselingkuhan. Pigai menekankan pentingnya integritas moral sebagai bagian dari menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
     
    “Saya sudah keluarkan (aturan sesuai) Instruksi Presiden, tidak boleh main judi online, judi offline. Kalau ada yang main judi online, out, copot. Nggak boleh main mata antar pasangan,” ujar Pigai dalam sambutannya pada acara pengangkatan pejabat Kementerian HAM, , Selasa 31 Desember 2024.
     
    Pigai juga berbagi kisah pribadinya, menyebut dirinya sudah 13 tahun belum menikah dan hanya menjalin hubungan dengan tiga orang selama periode tersebut.
    Baca juga: Pasangan Selingkuh? Ini Langkah Bijak yang Harus Dilakukan
     
    “Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos, saya tiga aja saya nggak pernah macem-macem. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya. Karena memang kita baik,” katanya.
     
    Belakangan, Pigai kembali menegaskan dirinya memang tidak memiliki istri dalam belasan tahun ini. Namun dia memiliki tiga pacar selama periode tersebut.
     
    “Saya tidak punya Istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun,” ujar Pigai, Kamis 2 Januari 2025.

    Perselingkuhan Sumber KKN

    Menurut Pigai, salah satu akar masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah perselingkuhan yang melibatkan pegawai pemerintah maupun swasta. Ia menilai hubungan gelap tersebut sering kali mendorong perilaku korupsi demi memenuhi gaya hidup mewah atau tuntutan pasangan.
     
    “Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi, dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka,” jelas Pigai.
     
    Ia juga mengingatkan bahwa praktik ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengganggu moral institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pigai menekankan bahwa Kementerian HAM harus menjadi contoh dalam menjaga integritas dan moralitas.
     
    “Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa,” tegasnya.
     
    Pesan Pigai ini mendapat perhatian luas, terutama karena pendekatan personal yang ia gunakan untuk menekankan pentingnya kejujuran dan moralitas di lingkungan kerja. Ia menambahkan bahwa kejujuran menjadi syarat utama untuk membangun lembaga yang profesional.
     
    “Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan, saya copot,” tegasnya.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Tentara IDF Sibuk di Gaza Utara, Hamas Kendalikan Lagi Gaza Tengah: Basmi Geng Pencuri Truk Bantuan – Halaman all

    Tentara IDF Sibuk di Gaza Utara, Hamas Kendalikan Lagi Gaza Tengah: Basmi Geng Pencuri Truk Bantuan – Halaman all

    Tentara Israel Sibuk di Gaza Utara, Hamas Kendalikan Lagi Gaza Tengah: Basmi Geng Pencuri Truk Bantuan

    TRIBUNNEWS.COM – Surat kabar Israel berbahasa Ibrani, Yedioth Ahronoth, menyoroti efektivitas operasi militer pasukan Israel (IDF) dalam agresi yang sudah berlangsung lebih dari 14 bulan sejak 7 Oktober 2023 ke Jalur Gaza.

    Saat IDF tengah sibuk dan memfokuskan serangan pada Gaza Utara, gerakan pembebasan Palestina, Hamas dilaporkan justru bisa kembali merebut kendali wilayah Gaza Tengah.

    “Mengutip pernyataan para pejabat Barat, “Hamas akhirnya berhasil memulihkan sebagian besar kemampuannya untuk mengendalikan wilayah sipil di Jalur Gaza”,” kata laporan Yedioth Ahronoth, dikutip Khaberni, Selasa (2/12/2024).

    Laporan itu menambahkan, para pejabat Barat mengatakan, “Daerah di mana Hamas mendapatkan kembali sebagian kemampuannya terletak di pusat Jalur Gaza (Gaza Tengah), seperti Al-Mawasi dan Al-Nuseirat.”

    Kendali Hamas di Gaza Tengah ini dibuktikan saat mereka mampu membasmi kelompok kriminal, yang diduga dipersenjatai oleh Israel, penyebotase truk-truk bantuan yang memasuki Jalur Gaza.

    “Hamas tiba-tiba mendapatkan kembali sebagian kemampuannya dan melenyapkan entitas kriminal yang mencuri konvoi,” kata narasumber laporan tersebut.

    Menurut laporan media tersebut, para pejabat Barat mengkonfirmasi bahwa “Hamas menyerang pencuri yang menyita bantuan di depan tentara Israel”.

    Truk bantuan mulai memasuki Penyeberangan Erez yang baru saja dibuka Israel (Tangkapan Layar Video X/Twitter)

    Pasukan Israel Kutip Jatah dari Geng Bersenjata

    Sebelumnya dilaporkan, Otoritas Palestina (PA) pada November silam mengklaim kalau tentara Israel (IDF) mengizinkan geng-geng bersenjata menjarah truk-truk bantuan di Jalur Gaza yang diblokade .

    Selain itu, PA juga menuduh IDF malah meminta ‘jatah’ dengan mengutip biaya ke geng-geng tersebut dari hasil penjarahan yang dilakukan.

    “Tentara mengizinkan geng-geng bersenjata mencuri truk-truk bantuan dan barang-barang serta mengenakan biaya,” kata Ismail Thawabteh, yang mengepalai kantor media pemerintah Gaza, kepada Anadolu, dikutip RNTV, Selasa (12/11/2024).

    Ia mengatakan pasukan Israel mencegah petugas polisi Palestina dan perusahaan-perusahaan keamanan swasta mengamankan truk-truk bantuan dan mengancam akan menargetkan mereka.

    “Strategi ini sesuai dengan kebijakan (Israel) yang sengaja membuat warga Palestina kelaparan , dan menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah pengiriman bantuan,” tambahnya.

    Beberapa polisi dan petugas keamanan Palestina tewas dalam serangan-serangan Israel saat menjaga truk-truk bantuan di Gaza.

    Bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan tentang kelaparan yang “tidak dapat ditoleransi” di daerah kantong Palestina itu. “Khawatir dengan temuan laporan IPC

    “(Integrated Food Security Phase Classification) hari ini bahwa pengungsian yang tinggi dan pembatasan aliran bantuan kemanusiaan berarti orang-orang di Gaza menghadapi tingkat kelaparan yang sangat parah,” tulis Guterres di X.

    Israel telah melanjutkan serangannya yang menghancurkan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Serangan itu telah menewaskan lebih dari 43.600 korban dan membuat daerah kantong itu hampir tidak dapat dihuni. Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikannya di Gaza.

    Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan lebih dari satu juta orang di Gaza tengah dan Gaza selatan tidak menerima pasokan makanan apa pun selama bulan Agustus dan situasi kemanusiaan di Gaza masih sangat buruk. (Anadolu Agency)

    Rencana Kejam Membuat Warga Gaza Mati Kelaparan

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan sedang memeriksa proposal untuk menutup bantuan kemanusiaan ke Gaza utara, dengan tujuan membuat ratusan ribu orang yang tidak bisa meninggalkan rumah mereka mati kelaparan.

    Dalam proposal tersebut, yang dilihat oleh Associated Press, warga yang masih berada di Gaza utara akan diklasifikasikan sebagai kombatan.

    Artinya, tentara Israel diperbolehkan menembak mereka.

    Warga pun akan dilarang mengakses makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar.

    Proposal itu dibuat oleh sekelompok pensiunan jenderal Israel.

    Mereka menyerukan agar Israel tetap mengendalikan Gaza utara dalam waktu yang tidak terbatas untuk membentuk administrasi baru, sehingga membagi Jalur Gaza menjadi dua bagian.

    Media Israel melaporkan bahwa Netanyahu mengatakan dalam sesi tertutup komite parlemen bahwa ia sedang mempertimbangkan rencana tersebut.

    Otoritas Israel yang mengetahui masalah tersebut mengatakan sebagian dari rencana itu bahkan sudah dilaksanakan.

    Rencana tersebut memberi warga Palestina waktu seminggu untuk meninggalkan sepertiga utara Jalur Gaza, termasuk Kota Gaza, sebelum mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai zona militer tertutup.

    Israel telah mengeluarkan banyak perintah evakuasi untuk wilayah Gaza utara selama satu tahun ini, dan yang terbaru adalah pada hari Minggu (6/10/2024).

    Pasukan Israel memperluas serangan militer brutal mereka di Gaza utara pada hari Minggu pagi, setelah menewaskan 300 orang selama sembilan hari dalam serangan darat yang semakin intensif yang menargetkan kamp pengungsi Jabalia.

    Tank-tank Israel bergerak menuju tepi utara Kota Gaza, sementara serangan udara dari atas terus berlanjut.

    Penduduk mengatakan mereka terisolasi dari wilayah Gaza lainnya.

    Mereka mengatakan bahwa pasukan Israel tidak mengizinkan siapa pun masuk atau keluar dari wilayah utara.

    Tidak ada truk makanan, air, atau obat-obatan yang memasuki wilayah utara sejak 30 September, menurut PBB.

    Sejauh ini, sangat sedikit warga Palestina yang mematuhi perintah evakuasi terbaru.

    Sebab, banyak yang takut bahwa tidak ada lagi tempat yang aman untuk dituju dan mereka tidak akan pernah diizinkan kembali.

    “Semua warga Gaza takut dengan rencana itu,” kata Jomana Elkhalili, seorang pekerja bantuan Palestina berusia 26 tahun untuk Oxfam yang tinggal di Kota Gaza bersama keluarganya.

    “Namun, mereka tidak akan melarikan diri. Mereka tidak akan membuat kesalahan lagi. Kami tahu tempat lain di sana tidak aman,” katanya.

    “Itulah sebabnya orang-orang di utara mengatakan lebih baik mati daripada pergi.”

    Para wanita Palestina mengulurkan piring mereka ke arah seorang pria, untuk menerima jatah roti sayur yang disiapkan oleh para sukarelawan di Beit Lahia di Jalur Gaza utara pada tanggal 14 Agustus 2024, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok militan Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP) (AFP/OMAR AL-QATTAA)

    Philippe Lazzarini, kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, mengatakan pada hari Kamis bahwa hanya sekitar 100 warga Palestina yang telah melarikan diri dari utara sejak Minggu.

    “Setidaknya 400.000 orang terjebak di daerah itu,” kata Lazzarini.

    “Dengan hampir tidak ada persediaan dasar yang tersedia, kelaparan menyebar.”

    Kelompok HAM Khawatir Israel Menggunakan Makanan sebagai Senjata

    Mengutip PressTV, kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa rencana tersebut kemungkinan akan membuat warga sipil kelaparan.

    Rencana itu juga bertentangan dengan hukum internasional, yang melarang penggunaan makanan sebagai senjata dan pemindahan paksa.

    Fakta bahwa Israel secara sengaja membatasi makanan ke Gaza merupakan inti dari kasus genosida yang diajukan terhadapnya di Mahkamah Internasional.

    Pihak berwenang Israel mengatakan bahwa jika strategi tersebut berhasil di Gaza utara, strategi itu dapat ditiru di wilayah lain, termasuk kamp-kamp tenda di selatan yang menampung ratusan ribu warga Palestina.

    Agresi Israel terhadap Gaza dimulai pada Oktober tahun lalu, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 42.000 orang.

    Lebih dari 98.000 orang lainnya juga terluka sejak saat itu.

     

    (oln/anadolu/rntv/*)

     

  • Menteri HAM Natalius Pigai: Saya 13 Tahun Tidak Punya Istri, Cuma Ada 3 Pacar

    Menteri HAM Natalius Pigai: Saya 13 Tahun Tidak Punya Istri, Cuma Ada 3 Pacar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku sudah sudah 13 tahun tidak memiliki istri, kecuali hanya punya tiga pacar. Namun, ia menegaskan memperlakukan mereka dengan baik atau tidak macam-macam.

    Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat memberi arahan kepada pejabat di jajaranya agar menjauhi perbuatan terlarang seperti bermain judi online dan berselingkuh, seperti dikutip dari video di kanal YouTube Jaga HAM milik Kementerian HAM, Kamis (2/1/2025). 

    Pigai mengatakan pejabat eselon yang dilantik olehnya dipilih berdasarkan kemampuan, skill, dan attitude, bukan berdasarkan suku agama, ras, dan antargolongan. 

    “Saya pelajari satu-satu berdasarkan rekam jejak. Saya pelajari juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama yang etika, moralitas, integritas, dan antikorupsi sudah pasti,” kata Pigai dalam dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (31/12/2024)

    Pigai mewanti-wanti pejabat di jajarannya tidak boleh bermain judi secara online maupun offline. 

    “Kalau ada yang main judi online, out, copot,” ujar mantan aktivis HAM asal Papua itu.

    Pigai juga menekankan agar pejabat tidak selingkuh.

    “Enggak boleh main mata antarpasangan laki-laki dan perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos. Saya cuma tiga aja. Saya enggak pernah macam-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, enggak ada yang teror saya, karena memang kita baik,” kata Pigai.

    Pigai meminta pejabat untuk bersikap jujur dan mematuhi setiap aturan. Ia berjanji akan memberi jabatan terbaik kepada bawahannya yang berprestasi.

    Menurutnya Kementerian HAM memiliki banyak jabatan yang bisa diisi. Tidak ada di pusat, tetapi juga di kantor wilayah serta unit pelaksana teknis (UPT) di daerah-daerah seluruh Indonesia.

    “Di sini sistemnya meritokrasi,” ujar Pigai.

    Untuk itu, Pigai meminta jajarannya untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Kalau kita tidak bisa memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat kita berdosa. Sudah sumpah tadikan. Sumpah Tuhan lagi,” kata Pigai. 

  • Raker Lapas Narkotika Jakarta, Kalapas Tekankan Peningkatan Kinerja

    Raker Lapas Narkotika Jakarta, Kalapas Tekankan Peningkatan Kinerja

    loading…

    Sejumlah pegawai Lapas Narkotika Jakarta mendapat penghargaan karena dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi lembaga. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Lapas Narkotika Jakarta menggelar rapat kerja persiapan Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dihadiri seluruh pejabat struktural serta seluruh pegawai Lapas Narkotika Jakarta.

    Selain membahas persiapan anggaran, rapat juga untuk mengevaluasi kinerja dan pencapaian selama 2024. Rapat dimulai dengan pemberian apresiasi kepada pegawai lapas yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi lembaga.

    “Apresiasi ini kami berikan kepada para pegawai yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Lapas Narkotika Jakarta. Semoga ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dengan lebih baik,” kata yang dipimpin langsung Kepala Lapas Narkotika Jakarta Fonika Affandi saat memimpin rapat, Kamis (2/1/2025).

    Sebanyak 15 Penghargaan diraih sepanjang 2024, yakni :
    1. Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    2. Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI 8807:2022)
    3. Akreditasi Paripurna Klinik Pratama Lapas Narkotika Jakarta
    4. Penghargaan dari BNN RI atas komitmen dalam bidang Pemberantasan Indonesia BERSINAR
    5. Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
    6. Penghargaan Capaian IKPA 100 dari Kanwil DJPb DKI Jakarta
    7. Penghargaan RPD Halaman III DIPA dari KPPN Jakarta V
    8. Penghargaan Unit Kerja yang melaksanakan P2HAM dari Kementerian HAM RI
    9. Penghargaan Terbaik II Pengawasan Kearsipan Lingkup UPT Pemasyarakatan
    10. Penghargaan Terbaik III Publikasi dan Glorifikasi Kinerja Tahun 2024
    11. Penghargaan Terbaik II Capaian IKPA Kategori UPT Pagu Besar
    12. Penghargaan Terbaik I Pengelolaan BMN dengan Total Aset Diatas 50 Miliar
    13. Penghargaan Terbaik II Digitalisasi Arsip Vital pada e-Arsip
    14. Penghargaan Satker Berpredikat WBK dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
    15. Penghargaan Satker Berpredikat WBK dari Ditjen Pemasyarakatan

    Fonika juga menekankan pentingnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah baik di Lapas Narkotika Jakarta. “Tugas kita di tahun 2025 adalah bagaimana kita mempertahankan yang sudah baik, mulai dari hal-hal kecil, hingga aspek yang lebih besar. Fokus utama kita adalah tetap mengacu pada Asta Cita Bapak Presiden dan 13 program akselerasi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ungkapnya.

    Rapat kerja ini bertujuan mengevaluasi setiap lini kegiatan di Lapas Narkotika Jakarta serta memastikan bahwa program dan kebijakan yang telah dijalankan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

    Fonika juga mengajak seluruh jajaran Lapas Narkotika Jakarta untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan terbaik. Termasuk peningkatan kualitas pengelolaan di lembaga pemasyarakatan.

    Dengan semangat dan tekad untuk terus berkembang, Lapas Narkotika Jakarta berharap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab di tahun 2025 dengan lebih efektif dan efisien, selaras dengan visi dan misi pemerintah dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik.

    “Kami ucapan terima kasih kepada masyarakat dan stake holder yg sudah banyak membantu dan berkontribusi dalam memberikan pembinaan dan dukungan sehingga di tahun 2024, lapas narkotika jakarta mendapatkan penghargaan dlm menjalankan tusi pemasyarakatan,” ujarnya.

    (poe)

  • MUI Jateng Siapkan Program Kerja 2025: Perkokoh Kerukunan dan Berdayakan Umat

    MUI Jateng Siapkan Program Kerja 2025: Perkokoh Kerukunan dan Berdayakan Umat

     

    Semarang, Tribunjateng.com  – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan program kerja prioritas untuk tahun 2025. Dengan visi memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan menjaga kerukunan antar umat beragama, MUI Jawa Tengah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bertujuan mendukung kesejahteraan umat serta membangun keharmonisan masyarakat.

    Ketua MUI Jawa Tengah KH Ahmad Darodji menjelaskan bahwa program kerja tahun 2025 mengacu pada prinsip Khidmatul Ummah (pelayanan kepada umat) dan Shodiqul Hukumah (bekerja sama dengan pemerintah). “Program ini juga dirancang untuk melanjutkan langkah strategis yang sejalan dengan kebijakan MUI Pusat, sambil mempertimbangkan kearifan lokal di Jawa Tengah,” KH Ahmad Darodji saat ditemui di Rumah Makan Simpang Raya Semarang Kamis (2/1)

    MUI Jateng telah menetapkan 12 Program Prioritas pada 2025 ini.  Berikut adalah 12 program kerja prioritas MUI Jawa Tengah yang terbagi dalam beberapa komisi dan lembaga:  

    1. Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Antar Umat Beragama  
       – Program: Harmoni dalam Keagamaan dengan tema “Peran MUI dalam Memperkokoh Kerukunan Menuju Jawa Tengah Bermartabat”.  

    2. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga  
       – Program: Halaqah Ulama bertema “Moderasi Beragama Bagi Generasi Muda/Rohis”.  

    3. Komisi Fatwa  
       – Program: Sosialisasi Fatwa dan Metodologi Penetapan Fatwa MUI, serta Sidang Fatwa Ketetapan Halal.  

    4. Komisi Dakwah  
       – Program: Lokakarya untuk merumuskan etika berdakwah melalui media tradisional dan modern.  

    5. Komisi Pendidikan, Pesantren, dan Kaderisasi Ulama  
       – Program: Orientasi Kader Ulama (OKU) Tahun 2025.  

    6. Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan  
       – Program: Riset tentang respons masyarakat terhadap peran MUI Jawa Tengah.  

    7. Komisi Hukum dan HAM  
       – Program: Halaqah Ulama dengan tema “Kebijakan Legislasi tentang Wisata Kuliner dalam Masyarakat Plural Berbasis Moral Keagamaan”.  

    8. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat  
       – Program: Halaqah Ulama bertema “Kreatif Generasi Muda Islam Mandiri pada Sektor Pertanian dan Peternakan”.  

    9. Komisi Informasi dan Komunikasi  
       – Program: Optimalisasi peran komisi dalam mendukung tugas-tugas MUI Jawa Tengah.  

    10. Komisi Seni Budaya dan Peradaban Islam  
        – Program: Festival Seni Budaya Islam Nusantara bertema “Seni Budaya Islam Nusantara; Menjaga Tradisi, Menginspirasi Generasi”.  

    11. Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat  
        – Program: Halaqah Ulama bertema “Peran MUI Jawa Tengah dalam Eliminasi TBC Tahun 2030”.  

    12. Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda)  
        – Kegiatan tahunan untuk mengevaluasi dan merencanakan program kerja MUI Jawa Tengah.

    Kerja Sama dengan Berbagai Pihak  
    Dari total 12 kegiatan, enam kegiatan didanai melalui Dana Hibah APBD, sementara enam lainnya merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Agama RI, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, dan Baznas Provinsi Jawa Tengah. 

    MUI Jawa Tengah berharap seluruh komisi dapat melaksanakan program kerja dengan tema-tema menarik serta menggandeng berbagai instansi sebagai mitra kerja. Selain itu, pelaksanaan program direncanakan berlangsung merata selama 12 bulan di tahun 2025. Tidak hanya itu, MUI Kabupaten/Kota juga diimbau untuk menyelaraskan program kerjanya dengan MUI Provinsi Jawa Tengah.

    Dengan program-program yang telah dirancang ini, MUI Jawa Tengah optimis dapat terus berkontribusi dalam menjaga kerukunan, memperkokoh peran keagamaan, serta meningkatkan kesejahteraan umat di Jawa Tengah. (*)

  • Menteri HAM Natalius Pigai Akui Tak Memiliki Istri Selama 13 Tahun tapi Punya 3 Pacar

    Menteri HAM Natalius Pigai Akui Tak Memiliki Istri Selama 13 Tahun tapi Punya 3 Pacar

    loading…

    Menteri HAM Natalius Pigai dalam acara Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Manajerial Kementerian HAM, Kamis (2/1/2025). FOTO/TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE OFFICIAL INEWS

    JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengaku tidak memiliki istri selama 13 tahun. Namun, mantan komisioner Komnas HAM itu memiliki 3 pacar selama periode tersebut.

    Hal itu diungkapkan Natalius Pigai dalam acara Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Manajerial Kementerian HAM dikutip dari Youtube Office iNews, Kamis (2/1/2025). Awalnya, Pigai mengingatkan para pejabatnya agar tidak main serong.

    “Nggak boleh main mata antarpasangan laki-laki dan perempuan, saya sudah 13 tahun tidak punya istri cuma 3 pacar, 3 bos, saya 3 aja,” kata Natalius Pigai.

    “Nggak boleh, kalau ketahuan saya copot,” katanya.

    Pigai juga menyebut dirinya tidak pernah macam-macam. Meskipun seluruh akun media sosialnya terbuka, tapi dirinya tidak pernah mendapat teror.

    “Saya tidak pernah macam-macam, Instagram saya terbuka, Twitter (X) terbuka, Facebook terbuka, nggak ada itu, WA terbuka, teror saya, nggak ada, karena memang kita baik,” katanya.

    Tokoh asal Papua itu menegaskan tidak akan menoleransi syarat dan aturan dalam pengangkatan atau promosi pegawai. Jika memang golongannya belum memenuhi, maka tidak akan diangkat.

    “Kalau syarat, maaf saya pegawai negeri tidak bisa diperdebatkan. Kalau kamu golongan IIIA saya tidak bisa angkat, kalau kamu golongan belum memenuhi syarat, nggak bisa, syarat tidak ada toleransi, aturan tidak ada toleransi, yang lain masih bisa dibicarakan. Karena akomodasi, saya wakil Papua, saya dong, saya nggak ada wakil Papua, nggak ada, lu nggak memenuhi syarat gimana, saya dari agama ini, lu nggak memenuhi syarat gimana,” katanya.

    (abd)

  • Makna Bisik-bisik Anies-Ahok, Simbol Oposisi hingga Kans Berduet di Pilpres 2029

    Makna Bisik-bisik Anies-Ahok, Simbol Oposisi hingga Kans Berduet di Pilpres 2029

    loading…

    Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlihat akrab bercengkerama dalam acara Bentang Harapan JakAsa di Balai Kota Jakarta pada Selasa (31/12/2024) sore. Foto/Tangkapan layar SINDOnews TV

    JAKARTA – Kedekatan antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengindikasikan eratnya hubungan kedua tokoh nasional tersebut. Banyak hal yang bisa dimaknai dari momen saling berbisik kedua tokoh di acara Bentang Harapan JakAsa di Balai Kota Jakarta tersebut.

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut bahwa keeratan hubungan Anies-Ahok tentu diharapkan menular ke para pendukungnya. Setidaknya, hubungan harmonis di antara kedua pendukung itu akan membawa suasana tenteram dan harmonis di Jakarta.

    “Harmonisnya pendukung Anies dan Ahok dapat menjadi kekuatan dalam membantu Pramono-Rano membangun Jakarta. Hal itu akan memudahkan Pramono-Rano merealisir janji-janji politiknya saat kampanye Pilkada 2024 ,” kata Jamil dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

    Selain itu, dia melihat momen saling bisik Anies-Ahok bisa saja keduanya secara bersama akan menyampaikan dukungan penuhnya kepada Pramono-Rano dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

    Meskipun dukungan itu sudah disampaikan saat Pramono dan Rano sebaga calon gubernur dan wakil gubernur, hal itu disampaikan secara terpisah. “Efek politis, psikologis, dan sosiologisnya akan berbedah bila disampaikan bersamaan,” ujarnya.

    Selain itu, Jamil melihat Anies dan Ahok tampaknya akan melakukan pidato politik bersama. Pidato politik itu bisa menjadi respons mereka terhadap persoalan berbangsa dan bernegara kontemporer.

    Di antaranya bisa jadi berkaitan dengan pilkada melalui DPRD, kembali ke UUD 1945, PPN 12 persen, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan penanganan pelanggaran HAM. Isu-isu tersebut bisa jadi menjadi topik utama bila Anies dan Ahok melakukan pidato politik bersama.

    “Jadi, Anies dan Ahok bisa saja menyampaikan hal-hal yang spesifik terkait Joko Widodo, terutama isu-isu sensitif terkait Jokowi pascapensiun presiden,” tuturnya.

    Anies dan Ahok, kata Jamil, menyampaikan hal itu bisa jadi sebagai awal mendeklarasikan sebagai simbol oposisi. “Mereka ingin menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang berkuasa saat ini,” katanya.

  • Saya 13 Tahun Tidak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

    Saya 13 Tahun Tidak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku sudah 13 tahun tidak punya Istri, Ia mengaku hanya memiliki 3 pacar yang diklaim diperlakukan baik.

    Mulanya, Pigai mengaku selalu memilih sosok yang terbaik di kementeriannya untuk menduduki jabatan tertentu. Ia mengklaim tak pernah memilih orang berdasarkan kedekatan.

    “Saya pelajari rekam jejaknya saya pelajari juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama yang etika moralitas integritas dan anti korupsi,” kata Pigai saat acara Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Manajerial Kementerian HAM dikutip Youtube kanal resmi KemenHAM, Kamis (2/1).

    Ia menegaskan pejabat Kementerian HAM dilarang untuk berjudi secara daring atau langsung. Pigai mengancam akan mencopot pejabat yang berjudi.

    “Judi online plus judi offline tidak boleh kalau ada yang main judi online out copot,” ujar dia.

    Kemudian, Pigai menyebut pejabat dan insan lawan jenis di Kementerian HAM tidak boleh “main mata”. Ia tak menjelaskan “main mata” yang dimaksud.

    Setelah itu, Pigai menyebut dirinya sudah 13 tahun tidak memiliki Istri dan mengaku memiliki 3 pacar yang diperlakukan dengan baik.

    Perlakuan baik itu, kata dia, terbukti dengan tidak adanya teror atau permasalahan di media sosial kepada dirinya. Padahal, Pigai mengklaim seluruh media sosial dirinya terbuka.

    “Enggak boleh main mata antar pasangan laki-laki perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. 3 bos, saya 3 aja, saya enggak pernah macam-macam,” tutur dia.

    “Instagram terbuka, twitter terbuka, facebook terbuka, WA terbuka teror saya enggak ada karena memang kita baik. Enggak boleh (main mata) kalau ketahuan saya copot,” sambungnya.

    (mab/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • PN Medan Tangani 950 Perkara Narkotika Sepanjang Tahun 2024

    PN Medan Tangani 950 Perkara Narkotika Sepanjang Tahun 2024

    MEDAN – Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara, telah menangani sebanyak 950 perkara tindak pidana narkotika sepanjang 2024.

    “Jumlah perkara narkotika yang masuk 950, di antaranya ada empat terdakwa divonis mati,” ujar Juru Bicara PN Medan Soniady Drajat Sadarisman, di Medan, Selasa.

    Adapun keempat terdakwa yang dihukum mati tersebut, lanjut dia, yakni Sayed Abdillah dengan nomor perkara: 1128/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Kemudian, terdakwa Francesco Ray Lumban Gaol nomor perkara: 991/Pid.Sus/2024/PN Mdn, dan terdakwa Tengku Musri Bin Tengku Muhammad Yusuf nomor perkara: 1727/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

    Terakhir, terdakwa Mumfadzal M Bin Muhammad Isa dengan nomor perkara: 1726/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

    “Sampai saat ini, proses hukum dijalani keempat terdakwa yang divonis mati tersebut masih di tingkat banding,” jelas Soniady.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

    “Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah pada Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu (11/12).

    Ia menjelaskan, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara. Menurut Yusril, cara ini diharapkan dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang membludak.

    “Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujar dia menjelaskan.

  • Mahfud MD Bisa Dipidana karena Komentari soal Prabowo Maafkan Koruptor?

    Mahfud MD Bisa Dipidana karena Komentari soal Prabowo Maafkan Koruptor?

    Mahfud MD Bisa Dipidana karena Komentari soal Prabowo Maafkan Koruptor?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam)
    Mahfud MD
    menilai, Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita telah salah menilai pernyataannya terkait isu pemberian maaf untuk koruptor.
    Hal ini disampaikan Mahfud merespons Romli yang menyebut dirinya bisa dipidana dengan pasal fitnah dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena angkat bicara soal pemberian maaf buat koruptor yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto. 
    “Prof Romli Atmasasmita menganggap saya bisa dipidana pasal fitnah dan UU ITE, karena saya menyebut tidak boleh ada pemberian maaf secara diam-diam kepada koruptor,” tulis Mahfud melalui akun resmi Instagram-nya, @mohmahfudmd, Rabu (1/1/2025).
    Mahfud menyebut, Romli menganggap dirinya salah lantaran tidak bertanya dulu ke ahli terkait pemberian maaf oleh Presiden terhadap koruptor.
    Di sisi lain, Mahfud juga menanggap Romli telah salah memahami pernyataannya karena tidak bertanya lebih dahulu maksud pernyataan yang dia sampaikan.
    “Saya juga menganggap Prof Romli salah karena tidak bertanya dulu kepada saya tentang apa yang saya katakan atau tidak mendengar sendiri apa yang saya katakan di Podcast Terus Terang Episode 34 tanggal 24 Desember 2024,” ucapnya.
    Mahfud pun menjelaskan, pernyataannya itu dia utarakan setelah Presiden menyatakan akan memberi kesempatan kepada koruptor untuk dimaafkan asal bersedia mengembalikan hasil korupsinya kepada rakyat.
    Dalam pernyataan itu, Kepala Negara membuka peluang bahwa langkah tersebut bisa dilakukan secara diam-diam. Pernyataan Prabowo ini disampaikan saat berpidato di hadapan mahasiswa di Al Azhar Conference Center, Universitas Al Azhar, Kairo pada Rabu (18/12/2024).
    “Saya bilang, pemberian maaf kepada koruptor tak bisa dilakukan. Kalau itu dilakukan, maka bertentangan dengan hukum. Tak boleh ada pemberian maaf secara diam-diam kepada koruptor,” jelas Mahfud.
    Mahfud lantas menyinggung pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan bahwa Presiden bisa memberi amnesti, termasuk untuk koruptor.
    Selain itu, ia juga menyinggung pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menyebut soal mekanisme
    denda damai untuk koruptor
    berdasarkan UU Kejaksaan.
    Bahkan, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menyinggung pernyataan advokat Hotman Paris yang turut menuding dirinya salah lantaran tak tahu bahwa Presiden bisa memberi amnesti dengan mencontohkan amnesti pajak.
    “Tak apa, itu semua perbedaan pendapat. Saya tetap bilang, tetap tak boleh
    memaafkan koruptor
    secara diam-diam. Saya tahu betul bahwa Presiden bisa memberi amnesti, tapi tak bisa dilakukan secara diam-diam. Pemberian amnesti harus dibicarakan dengan DPR,” kata Mahfud.
    “Semua amnesti dilakukan terbuka, tak ada yang diberikan diam-diam. Amnesti Pajak juga disepakati DPR melalui perdebatan yang terbuka dan panas hingga dibuat dulu UU
    Tax
    Amnesty. Jadi, soalnya terletak pada memberi maaf dan mengembalikan uang korupsi secara diam-diam,” ucapnya.
    Tidak sampai di situ, Mahfud pun mengingatkan bahwa pemerintah sudah memberikan klarifikasi soal denda damai yang dimaksud hanya bisa dilakukan dalam tindak-tindak pidana ekonomi, bukan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Menteri Hukum serta Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar.
    Mahfud berpandangan, jika pemerintah mengampuni koruptor secara diam-diam atau tanpa UU Pemaafan, bisa diartikan bahwa pemerintah ikut melakukan korupsi.
    Sebab, menurutnya, tindakan ini dapat membuka jalan bebas yang memperkaya orang lain atau korporasi, sehingga melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.
    “Itu tafsir ‘jika’ hal itu dilakukan, di mana unsur fitnah dan pencemaran nama baik atas pendapat tersebut? Saya bilang ‘jika’ itu dilakukan oleh Presiden, nyatanya tidak dilakukan. Jadi, tidak ada berita bohong dan fitnah di sini,” kata Mahfud.
    “Pernyataan Presiden tersebut nyata adanya dan rekamannya beredar luas berulang-ulang. Hanya saja, sekarang sudah dikoreksi oleh Pemerintah, termasuk oleh Presiden sendiri,” imbuhnya.
    Dilansir dari
    Tribunnews
    , Romli sempat merespons pernyataan Mahfud yang menyebut memaafkan koruptor sama saja melanggar Pasal 55 KUHP atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi.
    Romli mengatakan pernyataan Mahfud bisa disangkakan pasal fitnah dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yakni Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP 1946 tentang Fitnah, serta Pasal 433 UU KUHP 1/2023 dan Pasal 45 Ayat (4) UU 1/2024 tentang pencemaran nama baik.
    “Kesalahan dia satu-satunya adalah tidak mau bertanya pada ahli sebelum menuduh presiden turut serta melakukan tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Bahkan pernyataan Mahfud bisa kena Pasal 45 UU ITE,” kata Romli dalam keterangannya Selasa (31/12/2024).
    Romli menerangkan Pasal 55 KUHP tentang
    deelneming
    atau penyertaan yang disebut Mahfud bisa dikenakan kepada Presiden Prabowo, harus memenuhi dua syarat untuk bisa masuk dalam ranah tindak pidana.
    Pertama, kata dia, ada kesadaran untuk sama-sama mempersiapkan tindak pidana korupsi. Kedua, secara sadar melakukannya bersama-bersama.
    Namun, menurutnya, kedua syarat tersebut tidak ada pada Presiden .
    “Kedua syarat tersebut tidak ada pada Prabowo selaku Presiden RI,” kata Romli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.