Xcloud.id

Kasus: HAM

  • Pigai Beberkan Alasan Prabowo Beri Amnesti ke 44.000 Narapidana

    Pigai Beberkan Alasan Prabowo Beri Amnesti ke 44.000 Narapidana

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengampunan atau amnesti terhadap 44.000 narapidana.

    Menurutnya, hal itu didasari oleh kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden Prabowo ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat yang memuliakan manusia dengan dijawai oleh nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal tentang HAM.

    “Itu adalah dasar dan landasan utama yang muncul dari relung hati Presiden RI. Amnesti didasari oleh nilai HAM, rekonsiliasi, dan perdamaian. Keuntungan dari kebijakan amnesti adalah blessing, artinya nilai tambahnya,” ungkapnya dalam raker bersama Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Pigai menyebut ada kurang lebih 44.000 narapidana yang akan mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia juga mengungkap adanya kemungkinan jumlah ini bisa berkurang ataupun bertambah.

    “Jadi tidak bisa kami kunci 44.000 dan saat ini sedang dilakukan asessment di [Kementerian] Hukum,” tuturnya.

    Dia melanjutkan, asessment di Kementerian Hukum ini penting. Misalnya narapidana bersangkutan saat diselidiki secara hukum dari satu kasusnya layak mendapat amnesti, tetapi ternyata dia juga memiliki kasus lainnya. 

    Kemudian asessment lainnya, yakni saat ingin memberi amnesti, ternyata narapidana bersangkutan seminggu lagi bebas bersyarat.  Dengan demikian, Pigai menyebut hal seperti itulah yang sedang dilakukan pemrosesan.

    “Dan setelah dari Kementerian Hukum lakukan asesmen, akan disampaikan kepada DPR melalui Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” pungkasnya.

  • Predator Seks Reynhard Sinaga Bakal Dipulangkan ke Indonesia, Ini Alasannya

    Predator Seks Reynhard Sinaga Bakal Dipulangkan ke Indonesia, Ini Alasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Kasus Reynhard Sinaga, warga negara Indonesia yang divonis seumur hidup karena melakukan pemerkosaan terhadap puluhan pria di Inggris, masih menjadi sorotan publik.

    Terkini, muncul kabar bahwa pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk memulangkan Reynhard Sinaga ke tanah air.

    Kasus Kejahatan Seksual

    Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumny, Reynhard Sinaga, seorang warga negara Indonesia, melakukan tindakan kejahatan seksual terhadap lebih dari 190 pria di Manchester, Inggris.

    Pria berkacamata tersebut melancarkan aksinya selama lebih dari satu dekade dengan membius dan memperkosa pria-pria di flatnya di Manchester.

    Adapun korban berusia antara 18 hingga 36 tahun, tetapi usia rata-ratanya adalah 21 tahun. Sebagian besar adalah pelajar, dan beberapa masih sekolah.

    Kejahatannya mulai terungkap pada Juni 2017 setelah korban terakhirnya, pemain rugby berusia 18 tahun terbangun dan melawan aksi keji Reynhard Sinaga.

    Ia kemudian dipukuli dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi awalnya menangkap korban, karena dicurigai melakukan penganiayaan, namun setelah diselidiki, terungkap bukti lain.

    Hukuman Reynhard Sinaga Diperberat Dok. Facebook Reynhard Sinaga via The Guardian

    Polisi yang menyita ponsel milik Reynhard Sinaga menemukan lebih dari 3 video pemerkosaan. Ia pun dijatuhi hukuman penjara 40 tahun penjara pada Januari 2020 silam.

    Upaya Pemulangan ke Indonesia

    Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, tengah berupaya untuk memulangkan Reynhard Sinaga ke Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui negosiasi bilateral dengan pemerintah Inggris.

    Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang pada Selasa, 4 Februari 2025.

    “Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan, pihak Kedutaan Besar Inggris dalam waktu dekat akan bernegosiasi dengan kami, mudah mudahan kita bisa mengembalikan,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Lebih lanjut, Ahmad menyebut upaya pemulangan sang predator seks ini usai keluarga Reynhard Sinaga telah mengajukan permohonan agar putra mereka dapat dipulangkan ke Indonesia.

    “Permintaan dari orang tua itu lah yang memperkuat kita untuk melakukan repatriasi. Prosesnya pasti berbeda dengan yang sudah dilakukan dengan Australia, Filipina, dan Prancis. Proses di sini adalah pertukaran narapidana, itu yang kita inginkan,” ujarnya.

    Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia ingin memastikan bahwa warga negaranya mendapatkan perlakuan yang manusiawi, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan keluarga.

    Ibu dari Reynhard Sinaga, Normawati mengaku tidak percaya atas kasus pemerkosaan terhadap sesama jenis yang dilakukan oleh anaknya di Inggris.*

    Upaya pemulangan ini juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Inggris dalam bidang hukum dan penegakan hukum.

    Akan tetapi, proses pemulangan Reynhard Sinaga tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain pemerintah harus memastikan bahwa pemulangan Reynhard tidak akan membahayakan masyarakat Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tantang Menteri HAM Turun ke Rempang, Anggota DPR: Lindungi Masyarakat! Nasional 5 Februari 2025

    Tantang Menteri HAM Turun ke Rempang, Anggota DPR: Lindungi Masyarakat! Nasional 5 Februari 2025

    Tantang Menteri HAM Turun ke Rempang, Anggota DPR: Lindungi Masyarakat!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turun langsung ke Rempang, Kepulauan Riau, dan mendengar keluh kesah warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) di daerah tersebut.
    Mafirion berharap kementerian dapat menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah agar solusi yang adil dapat dicapai.
    “Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya,” kata Mafirion dalam rapat kerja dengan Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
    Mafirion menilai, sejak didirikan pada Oktober 2025, Kementerian HAM yang dipimpin oleh Pigai belum menunjukkan tindakan nyata dalam menyelesaikan konflik di Rempang.
    “Saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa yang ditangkap, berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 64 tahun hari ini ditersangkakan,” ujar dia.
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan pihaknya tidak meminta Menteri HAM untuk menentang investor atau perusahaan besar, ataupun mengabaikan dampak ekonomi yang mungkin terjadi.
    Namun, dia berharap agar kementerian berperan aktif dalam melindungi hak-hak masyarakat terdampak proyek pembangunan.
    “Kami tidak meminta Pak Menteri menyerang PT MEG. Kami ingin Pak Menteri melindungi masyarakat yang hari ini dipindahkan,” ujar Mafirion.
    Ia pun mengingatkan bahwa permasalahan di Rempang bukan hanya soal investasi atau PSN, tetapi juga menyangkut hak masyarakat yang telah tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun.
    “Pernah enggak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, tiba-tiba ada orang datang dan menyuruh kita pindah? Apa itu bisa diterima secara akal sehat?” katanya.
    Mafirion juga menyoroti data
    pelanggaran HAM
    dalam pembangunan lima tahun terakhir.
    Ia mencatat ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional.
    “Mainstream human rights itu berkaitan dengan pembangunan. Tapi faktanya, pelanggaran HAM dalam pembangunan dibiayai oleh APBN. Ada 36 kasus melibatkan kepolisian, 30 kasus pemerintah daerah, 48 kasus TNI,” ungkapnya.
    Diberitakan sebelumnya, delapan warga dari Kampung Sembulang Hulu dan Kampung Sei Buluh, Rempang, menjadi korban penyerangan yang diduga dilakukan oleh puluhan pekerja PT MEG.
    Empat warga mengalami luka sobek di kepala, satu mengalami patah tangan, satu luka berat, satu terkena anak panah di punggung, dan satu lainnya mengalami luka ringan.
    Warga juga melaporkan bahwa para penyerang melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur serta mengancam dengan senjata tajam.
    Menurut keterangan sementara kepolisian, penyerangan ini terjadi setelah satu pekerja perusahaan ditahan oleh warga, karena diduga mencopot sejumlah spanduk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City di area posko Kampung Sembulang Hulu pada Selasa (17/12/2024) malam.
    Koordinator lapangan keamanan PT MEG untuk Rempang Eco-City, Angga, mengonfirmasi bahwa lebih dari 30 orang dikerahkan ke lokasi.
    Namun, puluhan orang itu hanya ditugaskan untuk misi evakuasi rekan mereka yang ditahan warga.
    Perusahaan menyebut bahwa kedatangan puluhan orang ke lokasi bertujuan untuk menyelamatkan salah satu pekerja yang ditahan oleh warga selama empat jam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pigai: Belum Ada Warga Dipenjara Karena Hina Pejabat Selama 100 Hari Prabowo

    Pigai: Belum Ada Warga Dipenjara Karena Hina Pejabat Selama 100 Hari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memamerkan sebuah prestasi, yaitu selama 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat.

    Artinya, lanjut dia, kebebasan ekspresi tetap selalu berjalan. Dengan demikian, Pigai menilai demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu secara pendapat, pikiran, perasaan publik dan para aktor politik.

    “Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil, saya belum lihat. Saya juga belum melihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujarnya saat raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Eks anggota Komnas HAM ini kembali menegaskan bahwa dalam pemerintahan Prabowo Subianto sampai saat ini belum ada seorang pun yang dipenjarakan, ditahan, atau diproses hukum karena menghina pejabat negara.

    “Dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan,” tutur Pigai.

    Dia pun mencontohkan dalam pemilihan pimpinan partai, pemilihan organisasi masyarakat, dan juga pemilihan kepala daerah semuanya diberi kebebasan. Pigai melihat demokrasi di Indonesia ini sudah lebih terbuka dan bebas.

    “Saya kira ini adalah sebuah prestasi. Oleh karena itulah amnesti, ini sejalan dengan pemberian amesti terkait dengan kasus UU ITE [Informasi dan Transaksi Elektronik],” pungkasnya.

  • Donald Trump Mau AS Ambil Alih Gaza Setelah Singkirkan Warga Palestina: Kami akan Memilikinya

    Donald Trump Mau AS Ambil Alih Gaza Setelah Singkirkan Warga Palestina: Kami akan Memilikinya

    PIKIRAN RAKYAT – Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) akan mengambil alih dan memiliki Gaza, setelah menyingkirkan warga Palestina dari Tanah Airnya. Rencana itu akan dilakukan, setelah warga Palestina ‘direlokasi’ ke negara lain saat Gaza dibangun kembali.

    Presiden AS yang baru dilantik itu menyatakan niatnya untuk menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah”.

    Dalam pengumuman mengejutkan yang membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade terhadap konflik Israel-Palestina, Donald Trump mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempelopori pembangunan di Gaza untuk memasok pekerjaan dan perumahan dalam jumlah tak terbatas bagi orang-orang di daerah tersebut.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan dengannya. Kami akan memilikinya,” kata Donald Trump di Gedung Putih setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Dia menambahkan bahwa pemerintahannya akan bertanggung jawab untuk membersihkan bangunan yang hancur dan membongkar bom berbahaya yang tidak meledak serta senjata lainnya.

    Kutukan Keras Hamas

    Kelompok Palestina yang memerintah Gaza, Hamas dengan cepat mengutuk rencana Donald Trump itu sebagai “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut”.

    “Orang-orang kami di Jalur Gaza tidak akan mengizinkan rencana ini berlalu,” ucapnya dalam sebuah pernyataan.

    “Apa yang diperlukan adalah mengakhiri pendudukan dan agresi terhadap rakyat kami, bukan pengusiran mereka dari tanah mereka. Orang-orang kami di Gaza telah menggagalkan rencana pengungsian dan deportasi di bawah pemboman selama lebih dari 15 bulan,” kata Hamas menambahkan.

    Usulan luar biasa ‘agak lain’ Donald Trump pun menimbulkan ketidakpastian atas putaran negosiasi berikutnya untuk memperpanjang gencatan senjata yang rapuh antara Israel penjajah dan Hamas.

    Gencatan senjata awal selama 42 hari, yang akan melihat pembebasan 33 tawanan Israel penjajah dan hampir 2.000 tahanan Palestina, berakhir pada 1 Maret 2025.

    Juru bicara Hamas sebelumnya mengatakan bahwa negosiasi untuk fase kedua gencatan senjata telah dimulai. Jika disepakati, fase itu akan melihat penarikan penuh pasukan Israel penjajah dari Gaza dan pembebasan semua tawanan. Namun, Donald Trump meragukan kekuatan perjanjian dan kemungkinan itu akan bertahan.

    “Pemogokan bisa dimulai besok,” ucapnya.

    Klaim Kepemilikan Gaza

    Dalam pengumumannya tentang rencana pembangunan kembali Gaza, Donald Trump menyarankan AS akan mengambil “posisi kepemilikan jangka panjang” atas daerah kantong tersebut.

    “Ini bukan keputusan yang dibuat dengan mudah. Semua orang yang saya ajak bicara menyukai gagasan Amerika Serikat memiliki sebidang tanah itu, mengembangkan dan menciptakan ribuan pekerjaan dengan sesuatu yang akan luar biasa,” tuturnya.

    Menawarkan beberapa rincian tentang bagaimana rencananya akan diimplementasikan, Donald Trump menyatakan harapan bahwa pengungsi Palestina di Gaza akan pergi ke negara-negara lain yang berkepentingan dengan hati kemanusiaan. Meskipun, dia menyarankan warga Palestina juga akan terus tinggal di sana.

    Gaza Jadi Rumah Orang-Orang Dunia

    Donald Trump juga mengatakan bahwa Gaza bisa menjadi rumah bagi ‘orang-orang dunia’.

    “Saya pikir Anda akan membuatnya menjadi tempat internasional yang luar biasa. Saya pikir potensi di Jalur Gaza tidak dapat dipercaya. Dan saya pikir seluruh dunia, perwakilan dari seluruh dunia akan berada di sana dan mereka akan tinggal di sana. Palestina juga, Palestina akan tinggal di sana,” tuturnya.

    “Banyak orang akan tinggal di sana,” ucap Donald Trump menambahkan.

    Ditanya apakah tentara AS dapat dikirim ke Gaza untuk menjaga keamanan, dia mengatakan itu adalah kemungkinan.

    “Sejauh menyangkut Gaza, kami akan melakukan apa yang diperlukan. Jika perlu, kami akan melakukannya,” ujar Donald Trump.

    Netanyahu: Rencana yang Mengubah Sejarah

    Sementara itu, Benjamin Netanyahu memuji Donald Trump sebagai ‘teman terbesar’ yang pernah dimiliki Israel penjajah. Dia pun mengatakan bahwa rencana Presiden AS itu layak diperhatikan dan bisa mengubah sejarah.

    “Dia melihat masa depan yang berbeda untuk sebidang tanah yang telah menjadi fokus dari begitu banyak terorisme, begitu banyak serangan terhadap kami, begitu banyak cobaan dan begitu banyak kesengsaraan,” katanya.

    Dikecam Dunia

    Pengumuman Donald Trump secara luas dikutuk oleh para pendukung Palestina.

    “Dia pada dasarnya mengatakan bahwa, secara resmi, kebijakan AS sekarang adalah penghancuran masyarakat Palestina, penyebaran warga Palestina ke negara-negara tetangga, dan di atas itu, bagi AS untuk datang dan memiliki wilayah Palestina tanpa batas waktu,” tutur analis politik dan advokat hak asasi manusia (HAM), Omar Baddar.

    “Saya tidak tahu di planet mana kita tinggal di mana pernyataan ini keluar dari presiden Amerika Serikat,” ucapnya menambahkan.

    Direktur eksekutif di Komite Anti-Diskriminasi Amerika-Arab (ADC), Abed Ayoub menggambarkan proposal Donald Trump sebagai rencana yang “menakutkan” dan “gila”.

    “Itu akan bertentangan dengan semua norma dan hukum internasional. Ini bukan sesuatu yang akan diizinkan untuk terjadi,” ujarnya.

    “Tetapi pada titik ini, Anda harus bertanya pada diri sendiri jika Anda melihat satu setengah tahun terakhir: Seberapa besar komunitas internasional, termasuk Israel, benar-benar peduli dengan hukum dan norma internasional?” kata Abed Ayoub menambahkan.

    ,Warga Palestina-Amerika yang merupakan rekan senior residen di Dewan Atlantik, Ahmed Fouad Alkhatib mengatakan bahwa Gaza bukanlah proyek pengembangan real estat untuk dimiliki atau diambil alih oleh pemerintah Amerika Serikat.

    “Gaza milik rakyat Palestina. Mengalihkan perhatian dari kebutuhan untuk memulai transformasi politik untuk memastikan bahwa Hamas tidak tetap memegang kendali tidak perlu dan berbahaya,” tuturnya.

    Anggota parlemen Demokrat juga mengkritik proposal Donald Trump Trump. Satu-satunya anggota Kongres AS dari Palestina, Rashida Tlaib menuduh Donald Trump secara terbuka menyerukan pembersihan etnis saat duduk di sebelah penjahat perang genosida.

    “Dia baik-baik saja memotong orang Amerika yang bekerja dari dana federal sementara dana untuk pemerintah Israel terus mengalir,” ujarnya.

    Seorang senator Demokrat untuk Connecticut, Chris Murphy mengatakan bahwa proposal Donald Trump adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari kontroversi di dalam negeri.

    “Saya punya berita untuk Anda, kami tidak akan mengambil alih Gaza. Tetapi, media dan kelas obrolan akan fokus padanya selama beberapa hari dan Trump akan berhasil mengalihkan perhatian semua orang dari cerita nyata, miliarder yang merebut pemerintah untuk mencuri dari orang-orang biasa,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB! Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB!

    Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB! Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

    Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

    Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat “perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara.”

    “Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. “Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. … Mereka harus bertindak lebih baik,” cetusnya.

    Ia mengatakan PBB perlu “bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan,” seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan “negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai.”

    Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss tahun lalu, dan menghentikan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, yang dikenal sebagai UNRWA. Duta besar AS untuk PBB saat itu, Nikki Haley, menuduh dewan tersebut memiliki “bias kronis terhadap Israel” dan menekankan pada apa yang disebutnya sebagai pelanggar HAM di antara para anggotanya.

    Ini dilakukan setelah Israel menuduh UNRWA melindungi para militan Hamas yang berpartisipasi dalam serangan mendadak pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Tuduhan ini telah dibantah oleh UNRWA.

    Presiden Joe Biden kemudian memperbarui dukungan AS terhadap Dewan HAM PBB, dan AS memenangkan kursi di badan beranggotakan 47 negara tersebut pada Oktober 2021. Namun, pemerintahan Biden mengumumkan pada akhir September lalu, bahwa Amerika Serikat tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

    Sebelum pengumuman Trump ini, juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan kembali pentingnya Dewan HAM PBB dan pekerjaan UNRWA dalam memberikan “layanan penting bagi Palestina.”

    Juru bicara Dewan HAM PBB, Pascal Sim mengatakan, perintah Trump pada hari Selasa ini tidak banyak memberikan dampak konkret karena Amerika Serikat sudah bukan anggota dewan tersebut. Namun, seperti semua negara anggota PBB lainnya, AS secara otomatis memiliki status pengamat informal dan akan tetap memiliki kursi di ruang bundar dewan yang mewah di kompleks PBB di Jenewa.

    UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina yang mengungsi atau terusir dari rumah mereka sebelum dan selama perang Arab-Israel tahun 1948, yang terjadi setelah berdirinya Israel, serta bagi keturunan mereka.

    UNRWA memberikan bantuan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya kepada sekitar 2,5 juta warga Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, serta 3 juta orang lainnya di Suriah, Yordania dan Lebanon.

    Saksikan Live d’Rooftalk: Jurus Jitu Wihaji Turunkan Angka Stunting

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menteri HAM: 100 Hari Ini Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

    Menteri HAM: 100 Hari Ini Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

    Jakarta –

    Menteri HAM RI Natalius Pigai mengatakan pemerintahan sekarang menjunjung kebebasan sipil. Hal itu dibuktikan dari belum ada 1 orang pun yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

    “Yang bisa kita sumbangan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara,” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Pigai mengatakan, kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

    “Saya belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya. Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu dan berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, pendapat pikiran para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis, juga instansi-instansi yang memiliki kewenangan penuh. Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan,” sebutnya.

    Pigai melanjutkan, demokrasi negara juga dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

    “Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan,” jelasnya.

    Dirinya juga menyebut banyak partai politik oposisi menang di sejumlah daerah saat Pilkada Serentak 2024. Di sisi lain, ia menuturkan pemerintahan Prabowo akan memberikan amnesti kepada pihak yang dipenjara dalam kasus UU ITE.

    “Amnesti ini sejalan dengan pemberian amnesti terkait dengan kasus UU ITE. Amnesti yang disampaikan itu yang pertama kepada, pertama dalam konteks kasus ITE penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara,” sebutnya.

    (ial/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah Upayakan Pemulangan Terpidana Mati Reynhard Sinaga dari Penjara Inggris – Page 3

    Pemerintah Upayakan Pemulangan Terpidana Mati Reynhard Sinaga dari Penjara Inggris – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, tengah mengupayakan pemulangan terpidana kasus pemerkosaan sesama jenis, Reynhard Sinaga yang saat ini ditahan di penjara Inggris.

    Hal tersebut diungkapkan Ahmad Usmarwi Kaffah Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas.

    “Yang paling dekat ingin kami lakukan saat ini adalah mengembalikan tahanan kami di Inggris yang merupakan tahanan kasus mahabesar kalau menurut Pemerintah Inggris saat itu, Reyhard Sinaga,” kata Usmarwi di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (4/2/2025).

    Usmarwi juga mengungkapkan, Pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Inggris akan melakukan negosiasi dalam waktu dekat terkait pemulangan Reynhard ke Indonesia.

    “Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan,” katanya.

    Usmarwi juga mengungkapkan, pihaknya telah menemui orang tua Reynhard Sinaga, untuk menanyakan kemungkinan jika yang bersangkutan bisa dipulangkan. Hasilnya, orang tua Reynhard sangat ingin bertemu dengan anaknya tersebut.

    “Ternyata mereka menangis dan ingin anaknya kembali karena sampai saat ini mereka tidak mendengar dan tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya karena tertutup sekali penjara di Inggris itu,” ungkapnya.

    Usmarwi juga mengatakan, proses yang dilakukan untuk memulangkan Reynhard, akan berbeda dengan yang dilakukan dengan Prancis dan Filipina, yakni pemulangan tahanan. Namun, akan dilakukan pertukaran tahanan.

    “Permintaan dari orang tua itu juga yang memperkuat kami untuk melakukan repatriasi. Tapi proses di sini bukan transfer of prisoners tetapi prisoners exchange atau pertukaran narapidana itu yang kami inginkan saat ini,” ujarnya.

  • Alasan Pemerintah Ingin Pulangkan Predator Seks Reynhard Sinaga dari Inggris

    Alasan Pemerintah Ingin Pulangkan Predator Seks Reynhard Sinaga dari Inggris

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI berencana melakukan pengembalian terpidana seumur hidup kasus predator seksual Reynhard Sinaga di penjara Inggris.

    Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah mengatakan upaya pengembalian terhadap terpidana mati warga Indonesia ini dilakukan melalui negosiasi bilateral antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris.

    “Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan, pihak Kedutaan Besar Inggris dalam waktu dekat akan bernegosiasi dengan kami, mudah mudahan kita bisa mengembalikan,” katanya dilansir dari Antara, Rabu (5/2/2025).

    Menurutnya, saat ini jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sedang melakukan kordinasi dengan pihak Pemerintah Inggris untuk membahas mengenai upaya pengembalian narapidana warga Indonesia tersebut.

    Selain itu, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan keluarga Reynhard Sinaga.

    Hal itu dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui sikap keluarga yang bersangkutan terkait kasus penyerangan itu.

    “Permintaan dari orang tua itu lah yang memperkuat kita untuk melakukan repatriasi. Prosesnya pasti berbeda dengan yang sudah dilakukan dengan Australia, Filipina, dan Prancis. Proses di sini adalah pertukaran narapidana, itu yang kita inginkan,” ujarnya.

    Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian terhadap narapidana WNI di luar negeri, seperti halnya negara lain yang menaruh perhatian sama dengan warga negaranya yang ditahan dan menjalani proses hukum di Tanah Air.

    “Indonesia akan terus mengupayakan dan menjalani kerja sama dengan nagara lain untuk melakukan kesepakatan serta pembahasan proses penanganan narapidana tersebut,” jelasnya.

    Reynhard Sinaga merupakan WNI yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

    Reynhard Sinaga melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun.

    Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

  • Lindungi Pekerja Migran, Indonesia Harus Perkuat Diplomasi dengan Malaysia dan Percepat Revisi UU

    Lindungi Pekerja Migran, Indonesia Harus Perkuat Diplomasi dengan Malaysia dan Percepat Revisi UU

    Jakarta, Beritasatu.com – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendorong pemerintah memperkuat diplomasi dengan Malaysia dalam rangka melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Negeri Jiran.

    Ketua SBMI Hariyanto mengatakan pemerintah harus membuat kesepahaman bersama (MoU) dengan Malaysia berspektif hak asasi manusia (HAM) dan gender yang berorientasi pada perlindungan PMI.

    “Itu adalah harus dilakukan. Kalau kemudian MoU ada yang tidak cukup karena di sana adalah nonlegally binding, maka kemudian mengupayakan MOA itu harus dilakukan dan dibutuhkan leadership yang kuat,” kata Hariyanto, Senin (3/2/2025).

    Menurut Hariyanto harus ada pembahasan di tingkat pimpinan negara untuk membangun pemahaman bahwa pekerja migran itu saling menguntungkan.

    “Indonesia membutuhkan pekerjaan, Malaysia membutuhkan pekerja maka yang dibangun adalah gimana saling menguntungkan antara Indonesia dengan Malaysia,” ucapnya.

    Selain memperkuat diplomasi Indonesia dan Malaysia, SBMI juga mendesak tata kelola masalah PMI di Indonesia. Kemudian mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

    “Ini momentum Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian tata kelola ini yang tidak mempersulit yang tidak kemudian memperumit, yang tidak menciptakan pembiayaannya mahal. Ini yang harus dibikinkan oleh pemerintah,” tutur Hariyanto.

    SBMI juga mendesak pemberantasan mafia dan aktor-aktor intelektual yang mengeksploitasi pekerja migran Indonesia.