Xcloud.id

Kasus: HAM

  • Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyoroti sederet pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada usaha sawit.

    Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Giyanto mengatakan, isu pelanggaran HAM pada bisnis perkebunan sawit adalah adanya isu perdagangan orang.

    Berdasarkan penelitian OPPUK-Medan (2019), terdapat dugaan praktik modern trafficking alias perdagangan manusia dalam rekrutmen buruh harian lepas.

    “Bentuk pelanggaran terkait dengan bagaimana rekrutmen orang, dokumen, identitas, isu-isu lahan, perbudakan, perdagangan orang,” kata Giyanto dalam Diskusi Publik bertajuk Peluang Standarisasi Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit di Asean: Strategi Bisnis dan HAM Menghadapi Perang Dagang di Arya Duta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Isu lainnya adalah adanya rekrutmen tanpa dokumen identitas lengkap, dugaan pemalsuan identitas, informasi perusahaan yang tujuan tidak jelas bagi calon pekerja hingga indikasi terhadap praktik perbudakan modern sejak 1990-an hingga kini.

    Selain itu, juga terdapat potensi pelanggaran HAM pada usaha sawit terhadap hak anak. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada 2016, ditemukan isu anak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Di sana, Yayasan PKPA melaporkan adanya dampak buruk dari perkebunan sawit yang tidak hanya terkait isu pekerja anak, melainkan juga melanggar hak-hak anak lainnya, baik anak-anak di perkebunan maupun anak-anak lingkar kebun

    Giyanto menuturkan, isu utama dari dampak perkebunan sawit terhadap anak adalah hilangnya tempat bermain anak, terbatasnya sumber air bersih hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, pekerja anak.

    Kemudian, lingkungan yang tidak aman, anak ditinggalkan orang tua menjadi TKI/TKW karena hilangnya akses pekerjaan di desa, serta banyak orang tua yang bekerja di perkebunan.

    Di sisi lain, dia menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada 2015. Dengan tingkat produksi yang tinggi, maka industri minyak sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia, utamanya di Sumatra dan Kalimantan.

    Hingga 2019, sebaran perkebunan kelapa sawit telah mencapai 26 provinsi, termasuk provinsi-provinsi di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Tercatat, total luas perkebunan sawit indonesia menurut keputusan menteri pertanian No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019, mencapai 16.381.959 hektare.

    Adapun, daerah terluas perkebunan sawit berada di provinsi Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, dan Bengkulu.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, industri kelapa sawit sebagai bagian dari perkebunan adalah prioritas penting di dalam implementasi strategi nasional bisnis dan HAM.

    Namun, Wahyudi menyebut isu perang dagang yang melibatkan berbagai negara adidaya ekonomi, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) akan memberikan pengaruh besar terhadap penerapan standar keberlanjutan kelapa sawit ke depan.

    ”Bagaimana Uni Eropa terus memproduksi berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara Eropa melalui berbagai instrumen,” ujar Wahyudi.

    Salah satunya, sambung dia, yang berkaitan dengan larangan deforestasi alias kebijakan yang melarang masuknya produk ke pasar Uni Eropa jika terbukti berkontribusi terhadap deforestasi, maupun yang terkait dengan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan seluruh rantai pasok tidak melanggar HAM (human rights due diligence).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengembangan standarisasi sawit yang sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen secara baik terhadap berbagai prinsip dan standar bisnis dan HAM di dalam pengembangan standar keberlanjutan.

    “Sehingga kita bisa menjangkau pasar yang juga lebih luas tanpa mengorbankan perlindungan dari petani, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk tetap bisa kemudian haknya juga dipenuhi dan dilindungi,” tandasnya.

  • Sosok Yakup Hasibuan, Kuasa Hukum yang Dampingi Jokowi Buat Laporan Tudingan Ijazah Palsu – Halaman all

    Sosok Yakup Hasibuan, Kuasa Hukum yang Dampingi Jokowi Buat Laporan Tudingan Ijazah Palsu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan tudingan ijazah palsu, Rabu (30/4/2025).

    Setelah sempat berada di SPKT, Jokowi langsung diarahkan menuju Kantor 

    Sosok Yakup Hasibuan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses pelaporan.

    “Ke Krimum ya diminta ke sana,” kata kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, kepada awak media.

    Jokowi langsung naik ke mobil Toyota Innova Reborn hitam berpelat nomor B 2329 SXI untuk menuju Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Saat ini Jokowi masih berada di dalam gedung bertemu penyidik Ditreskrimum untuk membuat laporan polisi. 

    Lantas seperti apa sosok Yakup Hasibuan yang mendampingi Jokowi ke SPKT Polda Metro Jaya?

    Yakup adalah putra dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Otto Hasibuan.

    Sama seperti ayahnya, Yakup Hasibuan memiliki karier sebagai seorang pengacara atau advokat.

    Diwartakan Tribunnews Wiki, Yakup menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (UI).

    Setelah itu, dirinya menyelesaikan pendidikan magister di New York University School of Law.

    Ia berhasil meraih gelar Latin Legum Magister (LLM) atau Magister Hukum di kampus tersebut pada tahun 2020.

    Pada tahun 2017, Yakup pernah tergabung ke dalam firma hukum multinasional bernama Baker McKenzie di Chicago Amerika Serikat (AS).

    Ia juga pernah menjadi Legal Intern di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Aliens Linklaters.

    Selain itu, Yakup juga pernah bergabung di Otto Hasibuan & Associates selama enam bulan.

    Pada tahun 2023, Yakup menikah dengan aktris Jessica Mila dan saat ini keduanya sudah dikaruniai seorang anak.

    Pakar telematika Roy Suryo langsung merespons Jokowi yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan mengenai tudingan ijazah palsu.

    Di tengah-tengah menyampaikan sambutan dalam deklarasi dukungan kepada dirinya oleh advokat dan aktivis di Gedung Juang Menteng, Jakarta, Roy Suryo pun menyambut baik laporan yang akan dibuat oleh Jokowi.

    Sambil berkelakar, dia mengatakan jika Jokowi ‘masuk perangkap’.

    Caption Foto: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terpantau datang ke SPKT Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025) pukul 09.50 WIB. Dia didampingi empat pengacaranya untuk membuat laporan tudingan ijazah palsu. (Tribunnews.com/Reynas Abdila) (Reynas abdilla)

    “Perkembangan menarik seperti tadi yang sudah saya infokan dan disampaikan langsung oleh Pak Ahmad Basibudin, betul ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya,” kata Roy Suryo, Rabu.

    “Itu bagus, berarti masuk perangkap,” sambungnya.

    Ia kemudian menjelaskan maksud ucapannya soal Jokowi yang ‘masuk perangkap’. 

    Roy Suryo menyebut, Jokowi harus menunjukan ijazahnya kepada penyidik untuk membuktikan apakah palsu atau asli.

    “Berarti apa? Memang dia (Jokowi) harus menunjukkan ijazahnya karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut-sebut asli ini.”

    “Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini ya kita siap adu, adu data, adu kebenaran,” jelasnya.

    Roy Suryo pun menyakini, apa yang dilakukannya bersama sejumlah aktivis untuk membongkar ijazah palsu Jokowi akan terus dilakukan.

    Pasalnya, jelas Roy Suryo, apa yang disampaikannya berdasarkan data dan analisis mendalam.

    “Jadi teman-teman semua sebelum teman-teman yang sudah saya sampaikan kalau memang terbukti nanti bohong ya konsekuensinya jelas-jelas dan yang terakhir ini bukan ujung dari perjuangan kita perjuangan kita.”

    “Masih panjang selamatkan Indonesia dari tragedi yang luar biasa buruk dan memalukan ini,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Deni/Rakli/Reynas/Fransiskus)

  • Klaim Israel Hanya Buru Hamas Ditepis, Euro-Med: 94 Persen Korban Tewas di Gaza Warga Sipil – Halaman all

    Klaim Israel Hanya Buru Hamas Ditepis, Euro-Med: 94 Persen Korban Tewas di Gaza Warga Sipil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Euro-Med, sebuah organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM), membantah klaim Israel bahwa pasukannya hanya memburu pejuang Hamas di Jalur Gaza.

    Menurut Euro-Med, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terus membunuh warga sipil di tanah Palestina itu.

    “Meski Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah Israel menargetkan warga sipil, pesawat militer dengan sengaja terus melancarkan serangan yang membunuh wanit adan anak-anak di Jalur Gaza,” kata Euro-Med dalam artikelnya di laman resmi yang terbit hari Senin, (28/4/2025).

    Euro-Med mengatakan dalam waku satu minggu saja (20 hingga 26 April 2025) Israel sudah membunuh 345 warga Palestina dan melukai 770 lainnya.

    “Data lapangan mengindikasikan bahwa setidaknya 94 persen korban adalah adalah warga sipil. Anak-anak (51 persen), wanita (16 persen), dan lansia (8 persen), menyumbang angka 75 persen dari korban tewas.”

    Sementara itu, berdasarkan data yang tersedia, tidak ada bukti yang mengindikasikan korban laki-laki terlibat dalam pertempuran atau terkait dengan aktivitas militan.

    Kata Euro-Med, Israel tidak menyodorkan bukti yang kredibel mengenai dugaan keterlibatan para korban laki-laki.

    Menurut organisasi itu, meningkatnya korban sipil itu terjadi bersamaan dengan Netanyahu yang terus melontarkan klaim palsu, yakni Israel tidak menargetkan warga sipil.

    “Itu upaya terang-terangan untuk menyesatkan opini masyarakat dunia dan menutupi kejahatan Israel di lapangan.”

    “Sementara itu, banyaknya bukti di lapangan, kesaksian langsung, foto, dan dokumen langsung, semuanya mengonfirmasi bahwa wanit dan anak-anak menjadi mayoritas korban.”

    Lalu, bangunan, infrastruktur, dan tempat berlindung yang masih tersisa di Gaza kini dibombardir secara sistematis oleh Israel.

    Euro-Med menyebut tujuan Israel menyerang target sipil ialah membunuh warga sipil dan menghancurkan fondasi kehidupan warga Palestina sehingga mempercepat pengusiran mereka dari Gaza.

    “Selama beberapa minggu terakhir, tim lapangan Euro-Med telah mendokumentasikan contoh-contoh seluruh keluarga dilenyapkan, serta penargetan yang disengaja terhadap keluarga spesifik dalam pola yang menunjukkan tujuan yang jelas untuk menghancurkan mereka.”

    “Israel terus membuat narasi palsu, bersamaan dengan meningkatnya kejahatan ini, menegaskan kembali kebijakan sistematisnya untuk menutupi pelanggaran dan melindungi pelaku.”

    Euro-Med lalu menyinggung serangan Israel dilakukan saat fajar hari.

    “Pesawat Israel mengebom sebuah rumah di Khan Yunis, di Gaza selatan, tanggal 28 April saat fajar. Serangan itu menewaskan 12 anggota keluarga Kaware, termasuk Zainab al-Majayda dan enam anaknya. Salah satu saudara laki-laki al-Majayda telah tewas dibunuh Israel tiga bulan silam.”

    PASUKAN PERTAHANAN ISRAEL – Foto yang diambil dari laman resmi IDF tanggal 12 Maret 2025 memperlihatkan beberapa tentara Israel saat beroperasi. (IDF)

    Organisasi itu juga mengklaim Israel belakangan ini mengintensifkan penggunaan drone bunuh diri untuk menyerang tenda dan rumah yang berisi para pengungsi.

    Drone itu dilengkai dengan kamera pengintaian dan sistem pemandu canggih sehingga memungkinkan pelacakan target. Teknologi itu memungkinkan Israel memantau target hingga detik-detik terakhir dan memutuskan apakah akan menyerang target.

    Hal itu mengonfirmasi bahwa Israel memang sengaja menargetkan warga sipil.

    Kebanyakan korban tewas adalah wanita, anak, dan lansia

    Seperti Euro-Med, kantor media pemerintah Gaza juga mengatakan korban serangan Israel di Gaza kebanyakan adalah wanita, anak, dan lansia.

    Menurut kantor itu, saat ini sudah ada 52.243 korban tewas. Sebanyak 65 persen di antaranya adalah tiga kategori di atas.

    Sudah ada lebih dari 18.000 anak yang tewas. Lalu, jumlah wanita yang tewas lebih dari 12.400 orang.

    Kemudian, Israel disebut telah melenyapkan lebih dari 2.180 keluarga Palestina. Anggota ribuan keluarga itu lenyap tak bersisa.

    Israel juga telah membunuh lebih dari 1.400 dokter dan tenaga kesehatan lainnya, 113 anggota pertahanan sipil, dan 212 jurnalis serta pekerja media. (*)

  • Kabulkan Sebagian Gugatan UU ITE, MK: Frasa Tanpa Hak untuk Melindungi HAM – Page 3

    Kabulkan Sebagian Gugatan UU ITE, MK: Frasa Tanpa Hak untuk Melindungi HAM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materiil Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

    Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan terdapat frasa “tanpa hak” dalam norma Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 yang harus diberikan penjelasan lebih tegas. 

    “Pada hakikatnya norma tersebut mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum. Demi memberi perlindungan hukum terhadap setiap orang, berupa kehormatan atau martabat seseorang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, unsur “tanpa hak” dalam norma tersebut untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) utamanya melindungi profesi seperti pers, peneliti, dan aparat penegak hukum dalam menjalankan aktivitas profesinya,” ujar Enny dalam pertimbangan hukumnya dalam sidang Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Hakim Enny menambahkan, dimuatnya unsur “tanpa hak” sejalan dengan praktik instrumen regional dan internasional dalam mengkriminalisasi hate speech atau xenophobic content.

    Sehingga frasa “tanpa hak”, lanjut Hakim Enny, harus dibaca sebagai perbuatan mendistribusikan dan bukan tentang siapa (pihak) yang berhak dan tidak berhak untuk melakukan tindakan hasutan kebencian sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

    “Dengan demikian, frasa “tanpa hak” masih dibutuhkan dalam rumusan norma tersebut untuk melindungi orang-orang yang memiliki kepentingan hukum yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024. Sebab, unsur “tanpa hak” bukan merupakan instrumen yang membatasi kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945,” jelas Hakim Enny.

     

  • Israel Disebut Tayangkan ‘Siaran Langsung’ Genosida di Gaza, Amnesty: IDF Serang Warga Sipil – Halaman all

    Israel Disebut Tayangkan ‘Siaran Langsung’ Genosida di Gaza, Amnesty: IDF Serang Warga Sipil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amnesty International mengatakan Israel telah menayangkan “siaran langsung genosida” di Jalur Gaza.

    Menurut laporan Amnesty International yang terbit hari Senin (28/4/2025), Israel telah melakukan tindakan terlarang yang bertujuan untuk melenyapkan warga Palestina.

    Di samping itu, Israel juga disebut telah melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat berbagai tindakan. Dua di antaranya adalah “membahayakan tubuh dan mental warga sipil” dan menciptakan kondisi kehidupan yang memunculkan kerusakan fisik.

    Menurut Amnesty International, Israel berulang kali menghalangi akses bantuan kemanusian untuk Gaza dan menyerbu Kota Rafah meski sudah berkali-kali diperingatkan.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) juga kerap menyerang warga sipil yang mematuhi perintah evakuasi.

    Organisasi itu menyebut “siaran langsung genosida” di Gaza terjadi sejak perang di sana meletus.

    “Sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas melakukan kejahatan mengerikan terhadap warga Israel dan lainnya serta menangkap lebih dari 250 sandera, dunia telah menjadi penonton genosida yang disiarkan langsung,” ujar Sekjen Amnesty International Agnes Callamard dalam laporan itu, dikutip dari Al Jazeera.

    “Negara-negara melihatnya seolah tak berdaya, ketika Israel membunuh ribuan demi ribuan warga Palestina, melenyapakan keluarga multigenerasi, menghancurkan rumah, kehidupan, rumah sakit, dan sekolah.”

    Menurut Callamard, Israel dan sekutu-sekutunya, termasuk Amerika Serikat (AS), bertindak seolah hukum internasional tidak diterapkan kepada negara-negara itu.

    Di sisi lain, Israel menolak mengakui telah melakukan genosida. Negara Zionis itu menegaskan hanya membela diri terhadap Hamas dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk melindungi warga sipil.

    Otoritas kesehatan Gaza melaporkan kini sudah ada lebih dari 51.300 warga Palestina yang tewas karena serangan Israel. Sebnyak 17.400 di antaranya adalah anak-anak.

    SERANGAN UDARA ISRAEL – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan bekas ledakan bom dari serangan udara Israel di Beit Lahia, Gaza Utara, Sabtu (14/3/2025). (khaberni/tangkap layar)

    Sementara itu, Israel mengatakan ada sekitar 1.200 orang yang tewas ketika Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober 2023.

    Dalam laporannya, Amnesty International juga memperingatkan, AS memunculkan ancaman terhadap HAM secara global.

    Menurut organisasi itu, seratus hari pertama pemerintahan Presiden AS Donald Trump diwarnai oleh banyak serangan terhadap HAM, hukum internasional, dan PBB.

    Sepanjang 2024, Amnesty telah mendokumentasikan berbagai kejahatan perang yang dilakukan Israel.

    “Termasuk serangan langsung terhadap warga sipil dan objek sipil, dan serangan yang membabi buta,” kata Amnesty.

    Tindakan Israel telah membuat 1,9 juta warga Palestina (sekitar 90 persen rakyat Gaza) menjadi pengungsi. Israel disebut sengaja membuat bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Kebanyakan korban tewas adalah wanita, anak, dan lansia

    Kantor media pemerintah Gaza mengatakan korban serangan Israel di Gaza kebanyakan adalah wanita, anak, dan lansia.

    Menurut kantor itu, saat ini sudah ada 52.243 korban tewas. Sebanyak 65 persen di antaranya adalah tiga kategori di atas.

    Sudah ada lebih dari 18.000 anak yang tewas. Lalu, jumlah wanita yang tewas lebih dari 12.400 orang.

    Kemudian, Israel disebut telah melenyapkan lebih dari 2.180 keluarga Palestina. Anggota ribuan keluarga itu lenyap tak bersisa.

    Israel juga telah membunuh lebih dari 1.400 dokter dan tenaga kesehatan lainnya, 113 anggota pertahanan sipil, dan 212 jurnalis serta pekerja media.

  • Sosok Hasan Nasbi, Mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan usai Polemik Teror Kepala Babi – Halaman all

    Sosok Hasan Nasbi, Mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan usai Polemik Teror Kepala Babi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Selasa (29/4/2025).

    Hasan Nasbi mengaku, hari Senin, 21 April 2025 adalah hari terakhirnya bekerja sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Hal itu diungkapkannya melalui konten YouTube dan Instagram Total Politik.

    “Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya,” kata Hasan.

    Hasan menyebut, ia sudah beberapa kali menyampaikan dalam berbagai siniar bahwa jika ada suatu pekerjaan atau masalah yang tidak bisa ditangani, maka harus tahu diri.

    “Tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba,” katanya.

    Hasan Nasbi dikenal sebagai wartawan hingga peneliti.

    Diketahui, pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi masuk dalam jajaran juru bicara TKN Prabowo-Gibran.

    Ia juga bahkan pernah hadir dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

    Hasan Nasbi sebelumnya dikenal sebagai pendiri lembaga survei Cyrus Network. Sebuah posisi yang tak lagi embannya saat ini.

    Hasan adalah orang Bukittinggi, Sumatera Barat, yang lahir pada 1979.

    Ia merupakan jubir TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

    Ia sempat menjadi Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi.

    Sebelum mendirikan Cyrus Network, Hasan berkecimpung di dunia media.

    Ia sempat menjadi wartawan Kompas pada 2005-2006.

    Kariernya berlanjut dengan bergabung dengan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia sebagai peneliti dari tahun 2006 hingga 2008.

    Nama Hasan Nasbi makin mentereng sejak ia menjadi pendukung fanatik pasangan Joko Widodo dan Ahok saat Pilgub DKI Jakarta 2012.

    Hasan dikenal publik sebagai sosok yang kerap mengkritik Anies Baswedan.

    Pro-Kontra Pernyataan Teror Kepala Babi

    TEROR KEPALA BABI – Situasi kantor Tempo usai mendapat teror kepala babi yang dialamatkan kepada jurnalis inisial FCR, Jumat (21/3/2025). Pihak kepolisian disebut sudah melakukan cek TKP perihal aksi teror tersebut. (Tribunnews.com/ Reynas Abdila)

    Desakan agar Hasan Nasbi mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan muncul setelah Hasan mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai teror kepala babi yang dialami jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica).

    Hasan Nasbi memberi tanggapan supaya kepala babi itu dimasak saja.

    Pernyataan Hasan Nasbi disampaikan pada Jumat, 21 Maret 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan.

    “Udah dimasak aja,” ujar Hasan.

    Awak media sempat mengonfirmasi kembali mengenai pernyataannya.

    Tetapi, Hasan tetap dengan pernyataannya awal.

    “Udah dimasak aja,” tegas Hasan.

    Hasan menilai, kasus ini bukan menjadi ancaman bagi Cica lantaran melihat sikap Cica di media sosial tampak santai.

    “Saya lihat ya saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, itu dia justru minta dikirimin daging babi,” bebernya.

    Prabowo Sebut Teledor

    Presiden Prabowo Subianto juga telah menanggapi polemik ucapan Hasan Nasbi saat melakukan wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025.

    Awalnya, Prabowo merespons pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang mengomentari soal teror kepala babi.

    Menurut ketua umum Partai Gerindra itu, ucapan Hasan Nasbi kala menanggapi peristiwa dimaksud adalah salah dan keliru.

    Kata Prabowo, ada kemungkinan Hasan Nasbi telah menyesali apa yang sudah disampaikannya.

    “Tapi, bener itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” kata Prabowo dikutip dari YouTube Kompas.id, Senin (7/4/2025).

    Desakan Mundur

    Sejumlah pihak kemudian mendesak supaya Hasan Nasbi mundur, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil.

    Respons Hasan Nasbi dinilai tidak menunjukkan empati dan dukungan bagi kebebasan pers.

    “Pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh ‘memasak kepala babi’ yang tergeletak di jalan itu, selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers,” ungkap pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima dari Ketua Pehimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, 22 Maret 2025.

    Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa pernyataan itu sama sekali tidak seharusnya didiamkan.

    Mereka mendesak Prabowo meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    “Dengan sikap tersebut di atas, nampak ia tidak cukup patut secara etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat,” ungkapnya. 

    Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan keprihatinannya dan bersolidaditas atas teror kepala babi yang dialami jurnalis Tempo. 

    “Praktik purba yang seharusnya sudah ditinggalkan, justru masih terjadi hari ini. Dengan demikian, penting pengungkapan kasus teror ini dilakukan, hingga pelaku dapat diketahui,” ungkapnya.

     (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Malvyandie Haryadi,  Chaerul Umam)

  • KemenHAM Terus Kawal Penyelesaian Kasus Sirkus OCI: Pastikan Dapat Keadilan Nasional 29 April 2025

    KemenHAM Terus Kawal Penyelesaian Kasus Sirkus OCI: Pastikan Dapat Keadilan Nasional 29 April 2025

    KemenHAM Terus Kawal Penyelesaian Kasus Sirkus OCI: Pastikan Dapat Keadilan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan bakal mengawal penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).
    Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia
    Kementerian HAM
    RI Munafrizal Manan mengatakan, komitmen itu akan dipegang agar para eks pemain
    sirkus OCI
    mendapatkan keadilan.
    “Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini,” kata Munafrizal Manan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    “Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami pastikan keadilan itu akan bisa diberikan kepada mereka,” ujarnya lagi.
    Kemudian, dia mengungkapkan bahwa penanganan penyelesaian permasalahan kasus eks
    pemain sirkus OCI
    tersebut saat ini masih berproses di kementeriannya.
    “Karena ini memang kasus yang sudah lama maka tindak lanjutnya juga tentu saja butuh waktu,” katanya
    Munafrizal juga menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah menerima aduan dari para mantan pemain sirkus OCI pada 15 April 2025.
    “Para mantan pemain sirkus ini sudah berupaya ke berbagai tempat untuk mencari keadilan, tetapi mereka merasa seolah tertutup jalan sehingga kemudian mereka memberikan kepercayaan dan harapan kepada Kementerian HAM,” ujarnya.
    Menurut Munafrizal, Kementerian HAM langsung menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan pemetaan masalah.
    Terkait penyelesaian kasus, dia mengatakan, pihaknya juga telah sampai pada proses meminta keterangan dari para ahli dan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.
    “Kami sudah melakukan pendalaman kepada para ahli, pakar hak asasi manusia, pakar hukum pidana, dan juga kemudian koordinasi-koordinasi dengan lembaga yang terkait,” kata Munafrizal.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara memberikan dukungan fungsi pengawasan pihaknya bila pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) independen atas dugaan kekerasan hingga eksploitasi yang dialami oleh para mantan pemain sirkus OCI.
    “Kita kan akan mengawasi pemerintah untuk itu. Ya, dikembalikan kepada pemerintah yang di sektornya itu ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM,” kata Dewi ditemui usai rapat.
    “Mengenai dugaan, kemungkinan pelanggaran HAM itu akan tercermin nanti bagaimana pemerintah dengan tim mencari fakta, tetapi keperluan nanti sampai terlaksana (pembentukan TPF) atau tidak, serahkan pemerintah karena ini semua juga masih berproses,” ujarnya lagi.
    Diketahui, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta pada 15 April 2025.
    Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.
    Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.
    Diberitakan sebelumnya, salah satu
    eks pemain sirkus OCI
    yang juga menjadi korban, Fifi Nur Hidayah, mengaku bahwa dia mendapat penyiksaan selama dirinya dilatih sirkus baik oleh OCI atau Taman Safari Indonesia.
    Di hadapan jajaran Komisi XIII DPR RI, Fifi bahkan mengungkapkan, penyiksaan semakin terjadi ketika dipindah ke Taman Safari Indonesia sekitar tahun 1980-an.
    Bukan hanya pukulan, Fifi juga sempat disetrum hingga dipasung akibat pernah kabur namun tertangkap.
    “Saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di taman safari saya lebih,” ujar Fifi sembari menangis.
    “Lebih keras lagi saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi pak. Sampai saya melarikan diri Karena saya enggak tahan,” katanya lagi.
    Sementara itu, Founder Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah semua tuduhan para eks pemain sirkus.
    Menurut Tony, pelatihan sirkus memang menuntut kedisiplinan tinggi, tetapi bukan berarti ada praktik kekerasan atau penyiksaan seperti yang dituduhkan oleh sejumlah pihak.
    “Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin,” ujar Tony di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.
    Tony juga menepis kabar mengenai penyiksaan terhadap pemain sirkus yang beredar di media.
    “Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mabes Polri Buka Suara Soal Operasi Pencarian Iptu Tomi Diwarnai Insiden Penembakan – Halaman all

    Mabes Polri Buka Suara Soal Operasi Pencarian Iptu Tomi Diwarnai Insiden Penembakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia membenarkan adanya insiden penembakan saat operasi pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang saat mengejar KKB.

    Peristiwa penembakan terjadi di Sungai Rawara, Dstrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tim Brimob yang tergabung dalam Satgas AB Moskona 2025 telah sigap memberikan perlindungan.

    Pihak kepolisian berhasil menyelamatkan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey beserta rombongan ketika terjadi serangan.

    “Benar, saat operasi kemanusiaan dalam pencarian Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara, Distrik Moskona, pada pukul 07.10 WIT, rombongan mendapatkan serangan tembakan dari kelompok sipil bersenjata,” ucap Trunoyudo dalam keterangan Senin (28/4/2025).

    “Tim Brimob segera melakukan tindakan perlindungan dan berhasil menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua dan rombongan,” ungkapnya.

    Setelah kejadian, Frits Ramandey dan rombongan berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian.

    Mereka kemudian diterbangkan menggunakan helikopter menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Meyado untuk mendapatkan pengamanan lebih lanjut.

    “Alhamdulillah, atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka di pihak tim pencarian maupun rombongan yang diserang,” tambahnya.

    Brigjen Trunoyudo memastikan, operasi pencarian ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan untuk menemukan keberadaan Iptu Tomi Marbun yang hilang sejak 18 Desember 2024. 

    Dalam operasi ini, Polri melibatkan berbagai unsur, termasuk Basarnas, TNI, Komnas HAM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, sebagai wujud transparansi dan sinergi dalam penanganan kasus.

    Meski dihadapkan pada tantangan medan berat, Polri memastikan operasi kemanusiaan ini tetap berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

    Sebelumnya, Iptu Tomi dilaporkan hanyut saat menyeberangi Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat saat memimpin operasi penangkapan KKB pada 18 Desember 2024.

    Operasi Moskona AB 2025 merupakan tahap ketiga setelah upaya sebelumnya pada 18–31 Desember 2024 dan 27 Januari–2 Februari 2025.

    Kasus ini turut disorot Komisi III DPR. 

    Dalam rapat di DPR RI, Senin (17/3/2025) Kapolri diminta membentuk tim pencari fakta di bawah pengawasan Komisi III. (Tribunnews.com/Reynas Abdila)
     

  • Rombongan Komnas HAM Diserang KKB, TB Hasanuddin Minta Pemerintah Bertindak Tegas

    Rombongan Komnas HAM Diserang KKB, TB Hasanuddin Minta Pemerintah Bertindak Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) makin meresahkan. Tidak terkecuali menyasar aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).

    Kondisi itu menjadi keprihatinan tersendiri bagi anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Dia bersuara keras menyikapi serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap rombongan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua saat tengah melakukan misi kemanusiaan.

    “Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara,” kata dia melalui keterangan persnya, Senin (28/4).

    Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu berharap pemerintah mengambil sikap menyikapi insiden rombongan Komnas HAM diserang. “Pemerintah harus bertindak tegas,” kata Kang TB, sapaan akrab TB Hasanuddin.

    Eks Sesmilpres itu mengatakan serangan KKB terhadap rombongan Komnas HAM mencederai wibawa negara, sehingga pemerintah tidak bisa mendiamkan.

    “Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara,” kata Kang TB.

    Namun, legislator Dapil IX Jawa Barat IX itu mengingatkan pentingnya pendekatan komprehensif terhadap masalah di Papua. Kang TB menilai gabungan pendekatan dari sisi keamanan, sosial, dan dialog, harus makin dioptimalkan pemerintah.

    “Kekerasan bersenjata seperti yang dilakukan KKB harus dilawan secara tegas berdasarkan hukum,” kata purnawirawan TNI berpangkat terakhir Mayjen itu.

    Sebelumnya, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey ditembaki KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat, saat tengah memantau operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang hilang ketika bertugas.

  • Kronologi Ketua Komnas HAM Papua dan Kapolda Papua Barat Ditembaki KKB saat Cari Iptu Tomi Marbun – Halaman all

    Kronologi Ketua Komnas HAM Papua dan Kapolda Papua Barat Ditembaki KKB saat Cari Iptu Tomi Marbun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey dan Kapolda Papua Barat, Irjen Johnny Edison Isir diduga ditembaki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Minggu (27/4/2025).

    Dikutip dari Tribun Papua, insiden tersebut terjadi ketika rombongan Frits dan Johnny sedang berada di Kali Meyah, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.

    Adapun rombongan tersebut dalam rangka misi pencarian Kasatreskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun yang sudah hilang sejak 18 Desember 2024.

    Iptu Tomi Marbun dinyatakan hilang ketika melakukan pengejaran terhadap KKB.

    Kronologi berawal ketika rombongan Kapolda Papua Barat hendak menuju Kali Meyah.

    Lalu, sekitar 30 meter dari lokasi peristirahatan, mereka hendak untuk membersihkan diri. Namun, mereka justru ditembaki dengan membabi buta yang diduga dilakukan oleh anggota KKB.

    Nasib yang sama dialami rombongan Frits Ramandey yang terdiri dari dirinya dan lima anggota Polres Teluk Bintuni yang hanya berjarak 40 meter dari rombongan Kapolda Papua Barat.

    Berdasarkan informasi, rombongan Frits ditembak dari arah seberang sungai yang berjarak 150 meter.

    Insiden tersebut membuat mereka berlindung di balik tenda dan pohon tumbang. Tak diam, polisi pun melakukan tembakan balasan hingga membuat KKB melarikan diri ke arah hutan.

    Beruntung, tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden penyerangan tersebut.

    Kedua rombongan tersebut lantas dievakuasi dari lokasi ke kota dengan menggunakan helikopter.

    Adapun KKB diduga melakukan penembakan karena terusik dengan aktivitas personel yang melaksanakan rekonstruksi atas insiden misterius hilangnya Iptu Samuel Tomy Marbun.

    Kesaksian Ketua Komnas HAM Papua

    Frits pun menceritakan kronologi secara lebih detail terkait insiden penembakan yang dialami oleh rombongannya dengan rombongan Kapolda Papua Barat.

    Dia mengatakan insiden terjadi saat dirinya bangun tidur dan hendak melakukan ibadah pada Minggu sekira pukul 06.00 WIT.

    “Tadi pagi, karena ini hari Minggu, kami siap-siap untuk ibadah sehingga saya diminta untuk mimpin ibadah, sehingga jam 6.00 setelah saya bangun pagi, lalu saya turun ke sungai, ada empat anggota itu mengawal saya ke sungai untuk MCK (mandi cuci kakus),” tutur Frits dikutip dari program Kompas Petang yang ditayangkan di YouTube Kompas TV pada Senin (28/4/2025).

    Frits mengatakan setelah melakukan aktivitas MCK, dirinya dan rombongan langsung ditembaki.

    “Tepatnya jam 7.10, lalu dari seberang sungai, kami ditembak, kami ada lima orang, saya ditambah empat anggota kepolisian,” terang Frits.

    Frits mengaku mendengar tembakan sebanyak empat kali. Beruntung, rombongannya bisa melarikan diri.

    Sembari melarikan diri, dia mengatakan polisi yang bersama turut melakukan tembakan balasan.

    “Lalu anggota Brimob yang ada di situ langsung melakukan penembakan untuk melindungi kami sehingga kami bisa lari, saya terus menuju sampai di camp di mana kami tinggal,” ujarnya. 

    Frits menduga KKB mengetahui terkait operasi pencarian Iptu Tomi Marbun tersebut.

    Dia juga membenarkan bahwa rombongannya berhasil selamat setelah dievakuasi.

    “Sekali lagi Puji Tuhan di hari Minggu kami bisa selamat, dan sekali lagi ini adalah operasi kemanusiaan. Saya hadir di tim itu dalam rangka memastikan bahwa operasi pencarian ini tidak menyisir warga sipil,” katanya. 

    Namun, ia mengaku menyayangkan kejadian penembakan ini. 

    “Tapi kan kemudian kami ditembak, saya pikir ini sesuatu yang cukup kita sayangkan begitu,” katanya. 

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Papua dengan judul “Rombongan Ketua Komnas HAM Papua Diberondong Tembakan KKB”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Papua/Marselinus Labu Lela)