Xcloud.id

Kasus: HAM

  • Imparsial Kritik Dandim Jakpus Surati Bea Cukai Minta Amankan Barang Nasional 29 Mei 2025

    Imparsial Kritik Dandim Jakpus Surati Bea Cukai Minta Amankan Barang Nasional 29 Mei 2025

    Imparsial Kritik Dandim Jakpus Surati Bea Cukai Minta Amankan Barang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tindakan Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP Jakarta Pusat, Letkol Harry Ismail, yang menyurati Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dikritik oleh kelompok pemerhati militer dan hak asasi manusia (HAM),
    Imparsial
    .
    “Biarkan Bea Cukai bekerja sesuai standar aturan yang sudah berlaku di Bea Cukai. Jangan ada intervensi, intimidasi, kolusi, dan nepotisme kepada Bea Cukai dalam menjalankan kerjanya,” ujar peneliti senior Imparsial,
    Al Araf
    , kepada wartawan, Kamis, (29/5/2025).
    Soalnya, surat menyurati ini dinilai menyiratkan adanya intervensi dan intimidasi dari
    TNI
    kepada Bea Cukai.
    Al Araf mengatakan TNI bertugas sebagai alat pertahanan negara sehingga urusan surat menyurat tidak masuk dalam tugas dan fungsi pokok para prajurit.
    Dilantiknya, Letjen (Purn) TNI
    Djaka Budi Utama
    sebagai
    Dirjen Bea Cukai
    dinilai tidak membenarkan tindakan Dandim Jakpus yang meminta Bea Cukai untuk meloloskan barang pribadi milik kerabatnya.
    “Jangan karena Dirjen Bea Cukai berasal dari militer hal-hal seperti ini diperbolehkan dan dibiarkan. Bea cukai harus tegas bahwa semua harus sesuai prosedur dan tidak perlu ada surat menyurat seperti itu,” tegas Araf.
    Lebih lanjut, pimpinan TNI juga diharapkan segera mengevaluasi tindak laku anak buahnya ini agar tidak lagi melakukan tindakan yang menimbulkan pertanyaan di publik.
    Diberitakan, Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Kodam Jaya) memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat dari Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP Jakarta Pusat, Letkol Harry Ismail, kepada Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.
    Dalam surat tersebut, Letkol Harry meminta petugas Bea Cukai mengamankan barang bawaan seorang penumpang bernama Arie Kurniawan yang baru kembali dari luar negeri.
    Kepala Penerangan Kodam Jaya (Kapendam Jaya) Kolonel Czi Anto Indriyanto menegaskan, surat itu tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses kepabeanan atau menghindari kewajiban pajak impor.
    “Surat yang dibuat oleh Dandim bukan untuk mengintervensi atau menghindari kewajiban kepabeanan,” kata Kapendam Jaya kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Kapendam menjelaskan bahwa meskipun surat permohonan tersebut dikirim, barang-barang milik Arie Kurniawan tetap diperiksa secara menyeluruh oleh petugas Bea Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yusril Bantah Kabar Perundingan Rahasia RI-Israel Demi Jadi Anggota OECD

    Yusril Bantah Kabar Perundingan Rahasia RI-Israel Demi Jadi Anggota OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah pemberitaan media Israel, Ynet, tentang perundingan rahasia terkait proses keanggotan Indonesia di Organisation for Economic Cooperation dan Development (OECD). 

    Salah satu bantahan Yusril adalah isu ‘menormalisasi’ hubungan kedua negara sebagai timbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tetao OECD. 

    “Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” jelas Yusril melalui siaran pers, Kamis (29/5/2025). 

    Tidak hanya itu, Yusril turut menilai istilah ‘menormalisasi hubungan’ yang digunakan Ynet itu tidak benar, lantaran kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik sejak awal.

    Meski demikian, politisi berlatar belakang advokat senior itu mengakui bahwa Israel pernah menyampaikan wacana untuk mendukung pencalonan Indonesia di OECD dengan starat pembukaan hubungan diplomatik. 

    “Permintaan tersebut telah kami tolak,” ujar Yusril.

    Yusril lalu menjelaskan, keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional tidak pernah mensyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya. Dia pun menegaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan soal hubungan Indonesia-Israel, termasuk saat dirinya menghadiri Sidang OECD di Paris, akhir Maret 2025 lalu. 

    “Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut,” terangnya. 

    Oleh karena itu, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel.

    Pada keterangan yang sama, Yusril turut menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel dalam konteks solusi dua negara, guna menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 

    Dia menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten pada posisnya yakni mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah. 

    “Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” pungkasnya.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, situs media daring Ynet memang memberitakan soal dugaan Indonesia tengah berupaya menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai upaya untuk menjadi anggota OECD. Berita itu pernah diunggah 10 April dan 4 Oktober 2024. 

    Pada pemberitaan 4 Oktober 2024, Ynet menyebut mendapatkan informasi bahwa Indonesia menyepakati untuk normalisasi hubungan dengan Israel sebagai timbal balik untuk dukungan sebagai anggota OECD. Hal itu usai perundingan rahasia antara kedua negara serta OECD.

    Kemudian, pada Rabu (28/5/2025), Ynet juga ikut memberitakan pernyataan Presiden Prabowo ihwal kesiapan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel setelah negara tersebut mengakui negara dan kemerdekaan Palestina. 

    Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

  • Grib Jaya Disorot, Wamendagri: Pembubaran Ormas Ada di Tangan Kemenkumham

    Grib Jaya Disorot, Wamendagri: Pembubaran Ormas Ada di Tangan Kemenkumham

    Bisnis.com, JAKARTA — Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Jaya belakangan ini menjadi sorotan publik menyusul sejumlah masalah yang melibatkan anggotanya.

    Menanggapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku telah menginstruksikan kepala daerah untuk bertindak tegas terhadap ormas yang dinilai telah melampaui batas.

    “Kemendagri sudah minta agar kepala daerah tegas tindak ormas yang melampaui batas,” tegas Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (28/5/2025).

    Politikus PAN itu turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menangani kasus pendudukan lahan milik BMKG yang diduga dilakukan oleh Grib Jaya.

    “Di Tangsel dilakukan pembongkaran, apresiasi, sinergi dengan kepolisian,” ucapnya.

    Lebih lanjut, mantan Wali Kota Bogor itu menegaskan bahwa Kemendagri tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan Grib Jaya karena hal tersebut berada di luar ranah kementeriannya.

    “Pembubaran itu ranah Kemenkum [Kementerian Hukum],” ungkap dia.

    Bima juga menyampaikan bahwa Grib Jaya merupakan ormas yang terdaftar secara resmi sebagai perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

    Kasus Ormas Grib Jaya

    Perlu diketahui, saat ini masalah teranyar adalah soal kasus pendudukan lahan milik negara, tepatnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diduga dilakukan oleh ormas Grib Jaya.

    Adapun kini Polda Metro Jaya telah menetapkan M. Yani Tuanaya (MYT) selaku Ketua DPC Grib Jaya Tangerang Selatan dan seorang warga berinisial Y menjadi tersangka.

    Selain kasus anyar itu, Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) juga telah menetapkan Ketua Grib Jaya Kalteng, berinisial R sebagai tersangka kasus penyegelan PT Bumi Asri Pasaman (BAP).

    Selain itu pula, Grib Jaya di Bandung bentrok dengan ormas lainnya yakni Pemuda Pancasila (PP). Pada Senin, 15 Januari 2025 Polda Jawa Barat telah menetapkan lima tersangka yang merupakan anggota Grib Jaya.

    Kelima anggota Grib Jaya ini ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah melakukan pengrusakan kantor, kendaraan bermotor hingga penganiayaan.

  • Komnas Perempuan soal Grup Inses: Rumah Seharusnya Aman tapi Jadi Kehancuran Nasional 28 Mei 2025

    Komnas Perempuan soal Grup Inses: Rumah Seharusnya Aman tapi Jadi Kehancuran Nasional 28 Mei 2025

    Komnas Perempuan soal Grup Inses: Rumah Seharusnya Aman tapi Jadi Kehancuran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (
    Komnas Perempuan
    ) turut mengutuk peristiwa grup inses di Facebook yang dinamakan “fantasi sedarah”.
    Lembaga yang ditugaskan untuk menaungi perempuan korban kekerasan ini juga mengkhawatirkan kondisi para korban yang masih belum diketahui nasibnya seperti apa.
    Ketua Komnas Perempuan,
    Maria Ulfah Anshor
    , mengatakan kasus ini seperti tragedi karena rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para perempuan, berubah menjadi tempat kehancuran kehormatan mereka.
    “Ketika rumah, yang seharusnya menjadi ruang aman dan penuh perlindungan, justru digunakan oleh pelaku menjadi tempat berlangsungnya kekerasan, maka yang hancur bukan hanya tubuh korban, tetapi juga rasa aman, kepercayaan, dan kemanusiaannya,” ujar Maria dalam keterangan pers, Rabu (28/5/2025).
    Maria mengatakan inses adalah salah satu bentuk kekerasan yang sangat membahayakan, karena terjadi dalam relasi paling dekat dengan korban.
    Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
    Kekerasan Seksual
    (
    UU TPKS
    ), pelaku
    kekerasan seksual
    dalam lingkup keluarga hukumannya diperberat dengan satu pertiga (1/3) pidana tambahan.
    Sebab itu, Komnas Perempuan mendesak agar aparat penegak hukum menjerat para pelaku dalam grup “fantasi sedarah” itu dengan UU TPKS.
    Selain menjerat para pelaku dengan hukuman berat, UU TPKS juga bisa digunakan untuk memastikan perlindungan dan pemulihan para korban secara berkelanjutan.
    Komnas Perempuan juga merekomendasikan Komisi Digital (Komdigi) untuk membangun sistem pengawasan yang secara otomatis memblokir konten-konten fantasi seksual, maupun konten lain yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi, serta membuat mekanisme audit atau pemantauan berkala terhadap kinerja platform digital.
    “Mendesak pemerintah pusat dan daerah agar melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan sistematis di masyarakat yang menjangkau semua keluarga, sebagaimana diwajibkan dalam UU TPKS Pasal 79,” ucapnya.
    Lembaga yang dijuluki anak sulung reformasi ini juga mendesak agar penyedia platform digital seperti Meta, X, TikTok, dan media sosial lainnya untuk memperkuat sistem deteksi dan penghapusan konten kekerasan seksual. “Menyediakan mekanisme pelaporan yang ramah korban, serta bekerja sama dengan pemerintah dan Lembaga Nasional HAM dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak dan perempuan,” ucap Maria.

    Terakhir, ia meminta agar seluruh elemen bangsa menciptakan ruang aman, melakukan pendidikan publik, dan aktif memantau kekerasan seksual, baik di keluarga maupun ruang digital.
    Sebelumnya diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri bersama Direktorat Siber Polda Metro Jaya telah menangkap enam pelaku penyebar konten grup mesum di Facebook, Selasa (20/5/2025).
    Grup tersebut diketahui menyebarkan konten pornografi bertema inses atau hubungan seksual sedarah yang bertentangan dengan norma hukum, agama, serta membahayakan kesehatan dan perkembangan psikologis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi III: Pembahasan RUU KUHAP butuh masukan masyarakat

    Komisi III: Pembahasan RUU KUHAP butuh masukan masyarakat

    Padang (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) butuh masukan masyarakat.

    Hal itu dikatakan Sahroni usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Polda Sumbar sekaligus bertemu dengan sejumlah pimpinan instansi penegak hukum di Sumbar.

    “Revisi KUHAP sedang berproses, namun demikian kita butuh pendapat serta masukan dari masyarakat dalam penyusunannya,” kata Sahroni di Padang, Rabu

    Ia mengatakan saat ini Komisi III DPR RI masih dalam masa reses, pembahasan RUU KUHAPidana akan kembali dilakukan pada sidang usai reses.

    Seperti yang pernah diungkapkan oleh pimpinan DPR RI sebelumnya, RUU KUHAPidana merupakan beleid yang harus diprioritaskan.

    Pasalnya ada dua beleid yang menunggu revisi setelah KUHAPidana, yakni RUU Perampasan Aset dan Undang-undang Polri.

    Sahroni mengatakan pihaknya akan mengundang berbagai pihak dalam rangka menghimpun masukan serta pendapat terhadap KUHAPidana baru, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman,” jelasnya.

    Sebelumnya seperti diberitakan Antara, Pakar hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Pujiyono berpendapat bahwa paradigma pemidanaan dalam RUU KUHAPidana harus selaras dengan KUHPidana yang baru.

    “Pembaruan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara parsial,” kata Pujiono di Semarang, Selasa.

    Menurut dia KUHPidana baru telah menetapkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai ruh baru dari sistem hukum pidana Indonesia.

    Ia memandang KUHPidana baru telah dengan tegas menempatkan pidana penjara dan tindakan pembatasan kebebasan lainnya sebagai jalan terakhir.

    Oleh karena itu, kata dia, pembaruan KUHAPidana tidak bisa dilepaskan dari tujuan pemidanaan dalam KUHPidana yang baru.

    Ia menuturkan KUHPidana baru membawa perubahan paradigma besar, misalnya pendekatan pemidanaan yang kaku menjadi pendekatan yang lebih humanis dan fleksibel termasuk penyelesaian perkara di luar Pengadilan.

    Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, kata Pujiono, diskresi jaksa, penuntutan sukarela, serta penguatan asas proporsionalitas harus tercermin dalam KUHAPidana nantinya.

    “KUHAP harus bisa menjadi instrumen operasional yang menjembatani tujuan pemidanaan dengan praktik prosedural aparat penegak hukum,” katanya.

    Pada bagian lain, Komnas HAM RI mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KUHAPidana mengedepankan tiga prinsip kunci partisipasi publik yakni memenuhi hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan.

    “Komnas HAM meminta agar [pembahasan] RUU KUHAP dilakukan secara partisipatif untuk mendorong pendekatan hukum acara yang menjunjung prinsip keadilan substantif, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penghormatan terhadap HAM,” kata Anggota Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/5).

    Pewarta: Rahmatul Laila
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aktivis 98 Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Putri Megawati Buka Suara

    Aktivis 98 Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Putri Megawati Buka Suara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Munculnya sebagian gelombang penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto mendapat tanggapan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Polemik terkait usulan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto kembali menuai protes dari ruang publik seiring dengan beredarnya wacana yang menyebut nama mantan Presiden RI tersebut sebagai kandidat penerima gelar pahlawan nasional.

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa seluruh usulan pemberian gelar pahlawan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan.

    Bahwa kata Puan, proses pemberian gelar kehormatan negara bukanlah keputusan politik semata, melainkan melewati tahapan kajian yang dilakukan oleh lembaga resmi.

    “Ya, setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan untuk yang mengkaji siapa-siapa yang bisa menerima atau tidak bisa menerima,” ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025),

    Lebih lanjut, Puan menerangkan, kajian tersebut penting agar keputusan yang diambil bersifat objektif, berdasarkan fakta sejarah, serta mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak.

    “Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sebaiknya dilakukan, diterima,” kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.

    Diketahui, munculnya penolakan ini dinyatakan sejumlah aktivis 98 dalam sebuah diskusi dengan tema ‘Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?’. Acara diskusi ini berlangsung pada Sabtu (24/5/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan.

  • Tempat hiburan malam termasuk tempat umum kawasan tanpa asap rokok

    Tempat hiburan malam termasuk tempat umum kawasan tanpa asap rokok

    Jakarta (ANTARA) – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta bakal mengatur bahwa tempat karaoke, klub malam dan “cafe live music” masuk dalam definisi tempat hiburan tatanan tempat umum yang harus bebas asap rokok.

    “Beberapa kota global di dunia seperti Tokyo, Seoul dan San Jose menerapkan larangan merokok pada tempat hiburan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Selasa, saat memberikan jawaban Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta sepakat dengan usulan sejumlah fraksi dari beberapa partai politik di DPRD untuk memasukkan tempat karaoke, klub malam dan “cafe live music” masuk ke dalam definisi tempat hiburan dalam tatanan tempat umum di larangan merokok.

    Ia mengatakan bahwa hal itu juga dilakukan sejumlah kota besar di berbagai belahan dunia yang memasukkan tempat hiburan sebagai kawasan bebas rokok.

    Bahkan pada tempat hiburan seperti bar dan diskotek sekaligus memberlakukan denda untuk larangan merokok dalam jarak kurang dari 10 meter dengan orang lain.

    Pramono menambahkan, meski ada KTR akan tetapi industri tembakau juga tetap perlu perlindungan dan perhatian sebagai salah satu sumber pendapatan.

    “Kami sepakat dan menganggap bahwa industri serta produksi tembakau yang menjadi komoditas ekspor masih dapat berlangsung, namun perlu diatur terkait pengendalian konsumsi rokok di ruang publik dan fasilitas tertentu,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan strategi perlindungan kesehatan publik dengan pendekatan proporsional dan berkeadilan.

    Ranperda KTR, kata Pramono, tetap memberi ruang untuk merokok di tempat yang telah ditentukan secara khusus di luar KTR. Hak individu perokok tetap dihormati, namun tetap mengutamakan HAM serta hak kolektif atas udara bersih.

    “Selain itu, juga membuka peluang untuk transisi ekonomi sehat, termasuk melalui pemanfaatan Dana Pajak Rokok Daerah untuk pembinaan UMKM, edukasi publik dan insentif usaha sehat,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 Gabungan DPD-DPR RI Desak Rezim Prabowo Hentikan Pendekatan Militer di Papua Nasional

    4 Gabungan DPD-DPR RI Desak Rezim Prabowo Hentikan Pendekatan Militer di Papua Nasional

    Gabungan DPD-DPR RI Desak Rezim Prabowo Hentikan Pendekatan Militer di Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR-DPD se-Tanah Papua (FOR Papua MPR) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan menghentikan
    pendekatan militer
    dalam menangani konflik di Papua.
    Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan, desakan tersebut disampaikan FOR Papua untuk merespons eskalasi kekerasan yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir, khususnya di wilayah Papua Tengah.
    Situasi keamanan di Papua saat ini, kata Yorrys, masih sangat dinamis dengan adanya rentetan peristiwa kekerasan yang menelan korban dari berbagai pihak.
    “Dalam satu minggu terakhir ini kondisi dan situasi keamanan di Papua, khususnya di Papua Tengah, cukup signifikan, sangat dinamis sekali terhadap kejadian-kejadian yang dari waktu ke waktu beruntun,” ujar Yorrys, saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
    “Penembakan di mana-mana, kemudian ada korban dari pihak TNI dan kepolisian, ada korban dari pihak masyarakat, dan kami mendapat laporan yang cukup banyak,” sambung dia.
    Senator asal Papua itu pun menyoroti efektivitas berbagai operasi keamanan yang selama ini dilakukan, yakni Operasi Damai Cartenz maupun Operasi Nemangkawi.
    Dia menilai, operasi tersebut belum berhasil menurunkan eskalasi konflik, bahkan cenderung memperburuk keadaan setelah adanya pemekaran wilayah.
    “Operasi yang awalnya adalah operasi kemanusiaan, baik itu dengan Nemangkawi kemudian Damai Cartenz, semua sudah berjalan baik. Tetapi, kan eskalasi ini tidak makin hari makin menurun,” ungkap Yorrys.
    “Akhir-akhir ini, dengan pemekaran itu sendiri, eskalasinya makin meningkat kemudian dia mengkristal. Nah, ini kami harapkan kiranya pemerintah pusat tentunya bisa mengevaluasi strategi-strategi yang dibangun selama ini,” ujar Yorrys.
    Sementara itu, Anggota DPD RI asal Papua, Filep Wamafma, menyatakan, konflik bersenjata yang berkepanjangan di Tanah Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak semata-mata dari sisi keamanan.
    “Konflik bersenjata di Tanah Papua yang telah berlangsung sejak lama dan belum juga menunjukkan intensitas yang menurun atau berkurang, bahkan semakin meningkat dan bertambah, membutuhkan respons terukur, rencana, dan komprehensif dari seluruh pihak,” ujar Filep.
    Filep mengingatkan bahwa banyaknya korban jiwa, baik dari kalangan aparat maupun warga sipil, serta ribuan pengungsi akibat konflik, harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi pendekatan militer yang selama ini dilakukan.
    “Ribuan korban yang mengungsi sejak konflik bersenjata yang berlangsung beberapa bulan belakangan ini harus membuka mata pikiran dan hati pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan penanganan konflik di Tanah Papua. Pendekatan keamanan dengan pengarahan aparat TNI Polri di Tanah Papua harus dihentikan,” ujar Filep.
    Menurut dia, pendekatan keamanan yang selama ini diambil pemerintah bersama aparat hanya akan melahirkan trauma berkepanjangan.
    Bahkan, Filep khawatir jika pemerintah hanya melihat masyarakat Papua sebagai obyek pengamanan.
    “Kebijakan tersebut hanya akan terus melahirkan trauma yang berkepanjangan dan semakin memperkuat kesan bahwa masyarakat Papua adalah obyek pengamanan, bukan subyek kemanusiaan,” kata Filep.
    Dalam kesempatan itu, Filep pun menuntut janji pemerintah pusat untuk menangani persoalan Papua dengan pendekatan humanis dan berbasis HAM diwujudkan secara nyata.
    “Konflik yang terus berulang di Tanah Papua tidak bisa lagi direspon secara retoris oleh pemerintah pusat. Janji pemerintah untuk menangani persoalan Papua dengan pendekatan humanis, rekonsiliasi, dan jalan damai dengan mengedepankan hukum dan HAM harus diimplementasikan pada kesetaraan real disertai dengan kebijakan yang sejalan dengan janji tersebut,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa yang Diincar Presiden Macron di Vietnam?

    Apa yang Diincar Presiden Macron di Vietnam?

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron memulai tur Asia Tenggaranya dengan mengunjungi Vietnam, sebuah upaya memperkuat posisi strategis Uni Eropa di kawasan yang tengah berada di tengah persaingan AS dan Cina.

    Dalam pertemuan dengan pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, pada Senin (26/5), Macron memanfaatkan kekhawatiran yang muncul akibat perang dagang di era Donald Trump dan sikap agresif Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan.

    “Bersama Prancis, Anda memiliki mitra yang sudah dikenal, aman, dan bisa diandalkan. Di masa seperti ini, hal itu sangat berharga,” ujar Macron kepada To Lam, Sekjen Partai Komunis Vietnam.

    Ini menjadi kunjungan pertama seorang presiden Prancis ke Vietnam dalam hampir satu dekade terakhir.

    Setelah dari Vietnam, Macron dijadwalkan mengunjungi Indonesia untuk bertemu Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn dan diperkirakan akan ikut dalam pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang.

    Ia juga akan dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke Singapura untuk menjadi pemimpin Eropa pertama yang menyampaikan pidato utama dalam forum keamanan bergengsi, Shangri-La Dialogue.

    Selain Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga dijadwalkan akan mengunjungi kawasan Asia Tenggara dalam beberapa minggu ke depan.

    Prancis semakin mendekatkan diri ke Vietnam

    Namun, Vietnam juga menjalin kemitraan serupa dengan AS, Rusia, Cina, serta negara-negara lain seperti India, Australia, dan Singapura.

    “Vietnam lebih piawai dari negara mana pun di Asia Tenggara dalam mencari peluang dan memperluas mitra ekonomi maupun diplomatik. Prancis menjadi kunci strategi Vietnam di Eropa,” kata Zachary Abuza, dosen di National War College, Washington, kepada DW.

    Di sisi lain, banyak negara Barat kini mulai melihat Vietnam sebagai alternatif yang menjanjikan selain Cina, terutama dalam hal tenaga kerja murah dan akses ke pasar Asia.

    Vietnam saat ini menjadi mitra dagang ke-17 terbesar Uni Eropa secara global dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menurut Komisi Eropa, perdagangan barang antara kedua pihak tumbuh 13% dan mencapai €67 miliar pada 2024.

    Pada hari Senin (26/05), Presiden Macron menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan ekonomi, termasuk pembelian 20 pesawat Airbus oleh maskapai berbiaya murah Vietnam, VietJet. Menurut firma analis Cirium, Airbus memasok sekitar 90% armada Vietnam.

    Langkah ini dilakukan di tengah tekanan dari AS agar Vietnam lebih memilih perusahaan Amerika, dibanding Eropa.

    Pada April lalu, AS mengumumkan tarif impor sebesar 46% terhadap produk-produk Vietnam, meski belakangan penerapannya ditunda hingga Juli. Di saat yang sama, Vietnam berjanji menurunkan tarif terhadap barang-barang AS dan menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan bisnis keluarga Trump, termasuk percepatan proyek lapangan golf senilai $1,5 miliar di luar Hanoi.

    Selain itu, Vietnam juga berjanji membeli lebih banyak produk AS. Laporan terbaru menyebutkan Vietnam Airlines sedang mempertimbangkan pembelian lebih dari 200 pesawat dari Boeing. Namun, seperti dilaporkan Reuters, pejabat Eropa telah memperingatkan Vietnam bahwa berpaling dari Eropa ke AS bisa merusak hubungan Vietnam dengan Uni Eropa.

    Mampukah Prancis dan Jerman geser dominasi Rusia di bidang pertahanan?

    Khac Giang Nguyen, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan bahwa Vietnam memandang Prancis sebagai “penyeimbang terhadap Cina dan jembatan menuju pasar Eropa, hal yang makin penting di tengah ketidakpastian soal tarif AS.”

    “Perdagangan memang jadi fokus utama pembicaraan dengan Macron, tapi isu keamanan juga tak akan diabaikan,” tambahnya. “Yang menarik untuk diperhatikan adalah kemungkinan kerja sama energi nuklir dan pengadaan alat pertahanan, karena Vietnam ingin mengurangi ketergantungan pada senjata buatan Rusia.”

    Hingga tahun 2022, sekitar 90% persenjataan Vietnam berasal dari Rusia. Namun, sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina, Hanoi mulai berupaya mendiversifikasi mitra pertahanannya.

    Negara-negara Asia Tenggara kini memang mulai mencari mitra keamanan baru di luar AS dan Rusia. Di sisi lain, Prancis dan Jerman makin aktif dalam menjalin diplomasi pertahanan.

    Prancis masih punya ‘taji’ di ASEAN

    Kunjungan Macron menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Vietnam, yang telah lama bersitegang dengan Cina terkait wilayah di Laut China Selatan.

    Prancis secara rutin menggelar patroli kebebasan navigasi di wilayah tersebut, dan masih memiliki pangkalan militer di Indo-Pasifik melalui wilayah-wilayah seberang lautnya, seperti Reunion dan Mayotte.

    Dalam konferensi pers, Macron menyatakan bahwa kemitraan dengan Vietnam “mencakup kerja sama pertahanan yang diperkuat,” dengan berbagai proyek bersama di bidang pertahanan dan antariksa.

    Presiden Vietnam Luong Cuong, yang berdiri di samping Macron, menyebut kerja sama ini meliputi “berbagi informasi strategis” serta kolaborasi dalam bidang persenjataan, keamanan siber dan penanggulangan terorisme.

    Pengabaian isu HAM?

    Di tengah persaingan pengaruh antara Brussels, Beijing, dan Washington di Asia Tenggara, banyak yang khawatir isu hak asasi manusia dan demokrasi kini tak lagi jadi prioritas utama bagi mitra internasional kawasan ini.

    Menjelang kedatangan Macron, organisasi-organisasi HAM mendesaknya untuk menyoroti kondisi HAM di Vietnam yang makin memburuk sejak Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam disahkan pada 2021.

    “Penindasan besar-besaran terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul di Vietnam bertolak belakang dengan janji yang dibuat pemerintah kepada Prancis dan Uni Eropa,” kata Benedicte Jeannerod dari Human Rights Watch.

    Ia menambahkan, “Otoritas Vietnam makin banyak memenjarakan pembela demokrasi dan menolak reformasi yang dibutuhkan untuk mematuhi komitmen HAM mereka,” tambahnya.

    Presiden Komite HAM Vietnam, Penelope Faulkner juga mengingatkan bahwa Macron “jangan sampai melupakan nilai-nilai dasar Prancis, termasuk hak asasi manusia.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Reaksi Dedi Mulyadi Usai Dijuluki Gubernur Lambe Turah

    Reaksi Dedi Mulyadi Usai Dijuluki Gubernur Lambe Turah

    Di sisi lain, Dedi mengucapkan terima kasih atas koreksi, kritik, dan saran dari seluruh pihak. Tak hanya dari Komisi X DPR RI, melainkan pula Komnas HAM dan KPAI.

    ”Termasuk temen-temen di Komisi X, yang biasanya saya dulu pernah jadi wakil ketua Komisi IV DPR RI, kritisnya anggota DPR itu biasanya kepada mitra kerja, kepada kementerian yang menjadi mitra kerja, dan koreksinya biasanya tajam,” ucapnya.

    Menurut Dedi, anggota Komisi X dan wakil ketua komisi saat ini sangat kritis terhadap gubernur Jawa Barat lantaran sudah dianggap sebagai mitra kerja.

    ”Saya lihat temen-temen di Komisi X, pak wakil ketua saya lihat, dan beberapa anggota, sangat kritis terhadap gubernur Jawa Barat. Ya alhamdulilah saya sudah dianggap sebagai mitra kerja Komisi X, dianggap kementerian mungkin saya ini,” tandasnya.

    Penulis: Arby Salim