Xcloud.id

Kasus: HAM

  • Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga sekolah pukul 06.00

    Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga sekolah pukul 06.00

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (3/6) menjadi sorotan, mulai dari PCO sebut reshuffle mungkin terjadi karena Presiden punya penilaian objektif hingga Komisi X DPR minta Dedi Mulyadi kaji ulang kebijakan sekolah pukul 06.00.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. PCO sebut reshuffle mungkin terjadi, Presiden punya penilaian objektif

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet (reshuffle) mungkin saja terjadi.

    Dalam hal ini, kata Hasan Nasbi, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.

    “Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa.

    Hasan mengatakan bahwa semua informasi yang beredar seputar reshuffle masih bersifat spekulasi. Selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden mengenai reshuffle, informasi dari luar hanyalah dugaan atau aspirasi semata.

    Baca selengkapnya di sini

    2. KSAL: Siswa AAL jalani pendidikan tiga tahun dan magang satu tahun

    Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan siswa Akademi Angkatan Laut (AAL) akan menjalani pendidikan selama tiga tahun dan magang di KRI ataupun satuan tertentu selama satu tahun.

    “Di AAL tiga tahun (masa pendidikan) tapi ditambah satu tahun sebagai perwira siswa. Mereka akan ditempatkan di kapal-kapal kemudian yang marinir di Batalion, seperti magang,” Kata Ali saat ditemui di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa.

    Menurut Ali, metode ini lebih efektif untuk diterapkan karena memiliki banyak keuntungan.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Istana sebut Presiden ketahui LSM asing yang diskreditkan pemerintah

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki informasi lengkap soal lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terafiliasi dengan pihak asing dan cenderung mendiskreditkan kinerja pemerintah.

    Pernyataan Hasan tersebut menanggapi soal pidato Presiden Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin (2/6) yang menyebutkan bahwa ada kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memicu konflik horisontal di dalam negeri.

    “Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini,” kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Kantor PCO Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Komisi XIII DPR: Setiap kebijakan harus disusun berlandaskan HAM

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan setiap kebijakan harus disusun dengan mengutamakan hak asasi manusia yang sesuai sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

    Andreas menegaskan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga landasan moral dan konstitusional bagi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

    “Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” kata Andreas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Komisi X minta Dedi Mulyadi kaji ulang kebijakan sekolah pukul 06.00

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkaji ulang kebijakannya yang membuat para pelajar harus masuk sekolah dan mulai mengikuti pembelajaran pukul 06.00.

    Lalu Hadrian mengatakan bahwa kebijakan tentu untuk pendisiplinan siswa, tetapi dalam proses belajar mengajar butuh kenyamanan dan efektivitas sehingga tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai.

    “Kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisis lebih mendalam,” kata Lalu di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XIII DPR: Setiap kebijakan harus disusun berlandaskan HAM

    Komisi XIII DPR: Setiap kebijakan harus disusun berlandaskan HAM

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan setiap kebijakan harus disusun dengan mengutamakan hak asasi manusia yang sesuai sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

    Andreas menegaskan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga landasan moral dan konstitusional bagi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

    “Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” kata Andreas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Andreas mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila lebih dari sekadar seremonial tahunan dan harus menjadi momentum untuk meneguhkan pijakan sebagai bangsa yang berdaulat dan berkeadaban di tengah arus perubahan global dan tekanan ideologi transnasional.

    Dia juga menegaskan memperingati Hari Lahir Pancasila bukan hanya memasang spanduk atau menggelar upacara. Apalagi hanya unggahan simbolis di media sosial.

    “Yang paling utama adalah keberanian politik dan konsistensi moral untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi kerja nyata, baik dalam perundang-undangan, penganggaran, pengawasan, maupun pelayanan publik,” kata Andreas.

    Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang pertama kali dirumuskan Presiden pertama RI Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

    Ide ini muncul sebagai landasan untuk membangun bangsa yang beragam, menyatukan rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya.

    Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila resmi dijadikan dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 dan terus menjadi pegangan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Andreas menambahkan semangat Bung Karno yang tertuang dalam Pancasila harus terus diperjuangkan, khususnya untuk bunyi sila kedua dalam Pancasila yang merupakan mandat untuk menjamin HAM dengan menghadirkan keadilan sosial, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, hingga melindungi keberagaman.

    Menurut pimpinan Komisi XIII DPR yang membidangi HAM itu, jaminan terhadap penegakan HAM bisa diwujudkan dengan memperjuangkan kebijakan yang prorakyat, termasuk memastikan semua kebijakan bertumpu demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Memperkokoh ideologi Pancasila, tambah Andreas, berarti memastikan kebijakan negara berpihak kepada yang lemah, bukan tunduk pada kepentingan modal semata.

    “Apalah artinya Indonesia Raya jika rakyat kecil harus tertindih oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, anak-anak kehilangan akses pendidikan berkualitas, dan petani kehilangan hak atas tanahnya sendiri?” tuturnya.

    Andreas juga menyinggung pernyataan Bung Karno bahwa Pancasila merupakan ideologi terbaik bagi Indonesia untuk menjaga persatuan.

    “Aku tidak mengatakan aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan adalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah,” ucap Andreas mengutip pernyataan Bung Karno.

    Andreas mengatakan Pancasila adalah panggilan untuk kerja nyata dan DPR akan mengawal setiap kebijakan pemerintah, termasuk keberpihakan anggaran untuk kemajuan desa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

    “Kami juga akan terus mengawasi pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi rakyat dengan sungguh-sungguh,” jelasnya.

    Andreas juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum reflektif dan korektif.

    “Mari bersama kita perkuat komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih adil, lebih kuat, dan benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Pelanggaran HAM di Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon Ingin "Tone" Positif Nasional 3 Juni 2025

    Soal Pelanggaran HAM di Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon Ingin "Tone" Positif Nasional 3 Juni 2025

    Soal Pelanggaran HAM di Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon Ingin “Tone” Positif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    mengatakan, penulisan sejarah ulang yang dilakukan pemerintah akan memiliki nada positif, bukan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.
    Hal ini disampaikan Fadli merespons kabar yang menyebut 
    term of reference 
    (TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan 2 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
    ”
    Tone
    kita adalah
    tone
    yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ujar Fadli saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
    Fadli menekankan, salah satu tujuan
    penulisan ulang sejarah Indonesia
    adalah mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional.
    “Kita ingin sejarah ini Indonesia sentris. Mengurangi atau menghapus bias-bias kolonial. Kemudian, terutama untuk mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional,” tutur dia.
    Selain itu, penulisan sejarah ulang dimaksudkan agar peristiwa di masa lalu bisa relevan untuk generasi saat ini.
    Terutama terkait prestasi dan capaian di masa lalu untuk memberikan semangat generasi penerus dengan belajar dari kesuksesan pendahulu.
    “Jadi yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah
    tone
    yang positif. Dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” ucap dia.
    Fadli mengatakan, proyek bernilai Rp 9 miliar ini dikerjakan oleh 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi.
    Sebab itu, dia meminta publik tidak perlu khawatir karena yang menulis adalah pakar di bidang keilmuwan sejarah.
    Politikus Partai Gerindra ini juga menyebut, penulisan sejarah ulang akan dilakukan uji publik pada Juli 2025.
    “Jadi tidak perlu khawatir dan tentu kita akan melakukan uji publik nanti setelah ditulis,” kata dia.
    Sebelumnya, dalam acara
    Satu Meja The Forum Kompas TV
    , aktivis HAM Beka Ulung Hapsara menyoroti sudut pandang korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam penulisan sejarah ulang.
    “Ketika kami mendapat TOR (Term of Reference), peristiwa pelanggaran HAM yang berat itu hanya dua yang ada (dalam penulisan sejarah ulang), sementara kalau kita merujuk pada status hukum yang dikeluarkan Komnas, hasil penyelidikannya sampai saat ini ada 13 yang belum selesai,” kata dia.
    Menurut Beka, jika hal ini terjadi, korban pelanggaran HAM berat masa lalu akan semakin dilupakan, padahal mereka memiliki rasa trauma dan keadilan belum hadir.
    “Pada titik itu juga saya kira penting sebenarnya menghadirkan perspektif korban untuk ditulis dalam sejarah,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapi Prabowo, Usman Hamid: Musuh Negara Bukan LSM Asing, tapi Koruptor Nasional 2 Juni 2025

    Tanggapi Prabowo, Usman Hamid: Musuh Negara Bukan LSM Asing, tapi Koruptor Nasional 2 Juni 2025

    Tanggapi Prabowo, Usman Hamid: Musuh Negara Bukan LSM Asing, tapi Koruptor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia
    Usman Hamid
    menanggapi ucapan Presiden
    Prabowo Subianto
    yang mengatakan pihak asing mendanai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengadu domba bangsa Indonesia.
    Aktivis hak asasi manusia (HAM) ini mengatakan, musuh utama bangsa Indonesia bukanlah
    LSM asing
    , melainkan elite politik yang menjadi
    koruptor
    .
    “Musuh utama bangsa kita bukanlah LSM asing. Musuh utama bangsa kita dan yang melumpuhkan negara kita adalah elite-elite politik yang terlibat
    korupsi
    ,” ujar Usman, kepada Kompas.com, melalui pesan singkat, Senin (2/6/2025).
    Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir ini mengatakan, koruptor yang dimaksud bukan hanya mengambil uang rakyat, tetapi juga merusak institusi demokrasi dan hak asasi manusia.
    Termasuk korupsi terhadap lingkungan hidup dengan mengeruk kekayaan alam dengan cara merusak.
    ”
    Korupsi
    hukum yang mengutak-atik hukum demi kepentingan kekuasaan diri para elite. Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni,” ujar dia.
    “Semua ini dikerjakan oleh elite-elite politik yang korup,” ujar Usman.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pihak asing telah membiayai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengadu domba pihak-pihak di Indonesia.
    “Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita,” ujar Prabowo, dalam pidato Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin.
    Dalam upacara yang dihadiri para menteri dan pejabat negara ini, Prabowo menilai pihak-pihak asing itu hanya mengeklaim sebagai pihak yang paling demokratis.
    “Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Natalius Pigai Sebut Partai-partai Perebutkan Posisi Wapres 2029, Prabowo Tak Terbendung Nasional 2 Juni 2025

    Natalius Pigai Sebut Partai-partai Perebutkan Posisi Wapres 2029, Prabowo Tak Terbendung Nasional 2 Juni 2025

    Natalius Pigai Sebut Partai-partai Perebutkan Posisi Wapres 2029, Prabowo Tak Terbendung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    mengungkapkan bahwa
    partai
    -partai pendukung Presiden
    Prabowo Subianto
    sedang memperebutkan kursi
    Wakil Presiden
    (Wapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
    Pigai menyatakan, pandangan ini muncul karena mereka percaya bahwa Prabowo tidak akan terhalang dalam pencalonannya sebagai calon presiden (capres) pada tahun tersebut.
    Pernyataan ini disampaikan Pigai saat menghadiri Kongres Harlah ke-4
    Partai
    Prima, di Jakarta Pusat, pada Minggu (1/6/2025).
    Dia mengawali komentarnya dengan mengungkit dukungan Partai Gerindra terhadap Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai capres di
    Pilpres 2029
    .
    Pigai, yang mengaku diusulkan oleh Gerindra untuk menjadi menteri, menegaskan dukungannya terhadap langkah Prabowo.
    “Partai Gerindra oleh kader-kadernya telah menyatakan mendukung Pak Prabowo 2029. Saya orang yang direkomendasikan oleh Partai Gerindra menjadi menteri. Saya sudah pasti menyetujui ikut bersosok kader-kadernya. Saya adalah bagian dari mereka,” ujar Pigai.
    “Jadi, kami yang anggota ini, kami yang support-support Partai Gerindra ini sudah menyatakan Pak Prabowo 2029,” sambung dia.
    Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa saat ini posisi Prabowo sebagai capres tidak dapat dibendung.
    Menurut dia, hal ini disebabkan oleh kinerja kepemimpinan Prabowo yang dinilai sangat baik.
    Walhasil, kata dia, partai-partai tidak memperebutkan kursi capres, melainkan cawapres.
    “Dalam tradisi politik Indonesia, posisi hari ini ya Pak Prabowo tidak terbendung. Kalau dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dia mulai. Tidak terbendung. Semua partai sedang memperebutkan
    wakil presiden
    . Kalau presiden kayaknya agak sulit. Boleh dong subjektif. Posisi wakil ini sedang direbut oleh siapapun,” ujar Pigai.
    Pigai juga menyinggung pengalamannya sebagai ‘prajurit’ yang menghadapi berbagai tantangan sejak hari pertama menjabat sebagai Menteri HAM.
    Dia menyebutkan bahwa meskipun menghadapi banyak rintangan, dia mampu menghadapinya karena latar belakangnya yang kuat.
    “Saya prajurit, saya sudah dari awal, hari pertama menteri sudah diancam badai. Hanya mereka tidak tahu saya dibesarkan di badai. Kalau seperti saya yang prajurit harus di dalam buaya biar saya jatuh. Tapi kalau dihantam badai saya hadapi, kecil itu,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI dengan Latar Belakang Hukum

    Profil Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI dengan Latar Belakang Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Adies Kadir adalah salah satu tokoh dalam dunia politik Indonesia yang kini menjabat sebagai wakil ketua DPR RI untuk periode 2024-2029.

    Sebagai politisi senior dari Partai Golkar, Adies Kadir telah dikenal luas atas kiprahnya dalam bidang legislasi dan hukum di parlemen. Dengan pengalaman panjang dan dedikasi tinggi, ia menjadi sosok sentral dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran di DPR RI.

    Profil Adies Kadir

    Lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 Oktober 1968, Adies Kadir memulai karier akademiknya di bidang teknik sipil, di mana ia meraih gelar insinyur dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).

    Namun, ketertarikan kuat terhadap bidang hukum membawanya melanjutkan studi dan meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Merdeka Surabaya, dilanjutkan dengan gelar magister humaniora bidang hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.

    Tak berhenti sampai di situ, Adies juga berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari universitas yang sama.

    Jejak Politik dan Pengabdian di DPR RI

    Karier politik Adies Kadir dimulai sebagai anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Namanya semakin dikenal ketika ia terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2014, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo).

    Sejak saat itu, Adies terus memperoleh kepercayaan publik dan kembali terpilih untuk periode 2019–2024 serta 2024-2029.

    Selama bertugas di DPR, Adies Kadir aktif di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Komisi III dan ketua Fraksi Partai Golkar.

    Puncak karier legislatifnya terjadi pada 1 Oktober 2024, ketika ia resmi dilantik sebagai wakil ketua DPR RI dalam sidang paripurna ke-2 masa sidang 2024-2025.

    Aktivitas di Luar Politik dan Organisasi

    Selain aktif di parlemen, Adies Kadir juga memiliki latar belakang profesional di sektor swasta. Ia pernah menjabat sebagai direktur utama PT Adi Jayatek dan general manager PT Lamicitra Nusantara Tbk.

    Keterlibatannya dalam organisasi sosial dan politik, seperti sebagai ketua ormas MKGR Kota Surabaya dan sekretaris pengurus daerah AMPG, menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan masyarakat dan jaringan politik yang luas.

    Peran Strategis di Parlemen

    Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal agenda-agenda strategis nasional. Pengalaman panjang dan kepiawaiannya dalam bidang hukum menjadi modal penting untuk memastikan fungsi DPR berjalan dengan optimal. 

    Sosoknya diharapkan mampu mendorong kinerja parlemen yang responsif terhadap aspirasi rakyat dan dinamis terhadap tantangan zaman.

    Dengan pengalaman akademik dan karier politik yang solid, Adies Kadir menjadi figur sentral dalam kepemimpinan DPR RI periode 2024-2029. Kiprahnya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap pelayanan publik dan reformasi legislatif.

  • Kemenkum HAM Jatim Sahkan 3.011 Koperasi Merah Putih

    Kemenkum HAM Jatim Sahkan 3.011 Koperasi Merah Putih

    Surabaya (beritajatim.com) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Jawa Timur mencatatkan capaian tertinggi secara nasional dalam pengesahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Hingga 1 Juni 2025 pukul 10.00 WIB, tercatat sebanyak 3.011 koperasi telah disahkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Kementerian Hukum dan HAM.

    Jumlah tersebut setara dengan 35 persen dari total desa dan kelurahan di Jawa Timur, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi teratas secara nasional, mengungguli Jawa Tengah (1.674 koperasi), Aceh (837), dan Jawa Barat (749).

    Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jatim, Haris Sukamto, mengapresiasi kerja kolaboratif berbagai pihak dalam mendorong percepatan proses pengesahan badan hukum koperasi. “Tiga daerah telah menuntaskan 100 persen proses Musdesus dan pengesahan badan hukum koperasi. Ini menjadi tonggak penting bagi kemandirian ekonomi desa,” ujarnya.

    Tiga daerah yang berhasil meraih capaian 100 persen pengesahan koperasi adalah Kabupaten Nganjuk, Ponorogo, dan Sidoarjo. Masing-masing daerah menyelesaikan proses pengesahan pada 27 Mei, 30 Mei, dan 1 Juni 2025.

    Meskipun mencetak rekor tertinggi, Haris menyebut masih ada delapan daerah di Jawa Timur yang progres pengesahannya sangat rendah, bahkan nol persen meski seluruh desa telah menyelesaikan Musdesus. Daerah tersebut antara lain Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Magetan, Madiun, dan Pasuruan.

    Sebagai tindak lanjut, Kemenkum HAM Jatim telah menyiapkan langkah strategis untuk percepatan, seperti supervisi langsung dan asistensi teknis di delapan daerah tertinggal, finalisasi penginputan 1.981 koperasi yang telah selesai pemberkasan di notaris namun belum masuk sistem SABH, serta dokumentasi praktik baik dari daerah yang sukses untuk direplikasi.

    “Target kami jelas: seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur memiliki koperasi berbadan hukum yang siap menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” tegas Haris. [uci/beq]

  • Prabowo: Ada Kekuatan Asing Tak Suka Indonesia Kuat dan Kaya

    Prabowo: Ada Kekuatan Asing Tak Suka Indonesia Kuat dan Kaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat dalam upacara lahirnya pancasila, Senin (2/6/2025). Dalam kesempatan itu ia menyinggung soal adanya pihak asing yang tidak suka Indonesia menjadi negara kuat.

    Prabowo mengajak seluruh unsur untuk bersatu, meski Indonesia memiliki banyak perbedaan. Sebabnya, perbedaan itu bisa menjadi sumber dari pertikaian.

    “Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu diharapkan oleh kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya,” kata Prabowo.

    Bahkan menurutnya selama ratusan tahun, Indonesia kerap di adu domba dengan iming-iming uang.

    “Mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita, penegak demokrasi HAM, kebebasan pers, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Tapi kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo.

    Prabowo meminta agar tidak lupa terhadap jasa pemimpin negara sebelumnya. Menurutnya, tentunya ada kekurangan dari tiap pemimpin, namun tidak lupa juga ada prestasi yang yang telah dilakukan sebagai wujud kesetiaan terhadap pancasila.

    Untuk itu ia mengingatkan pemimpin di tingkat pusat maupun daerah untuk menjaga kepercayaan rakyat.

    “Jangan menipu rakyat, jaga kekayaan rakyat, jangan mencuri dari kekayaan rakyat, kalau tidak mampu jangan masuk ke pemerintahan. Kalau tidak mampu jangan menerima mandat dari rakyat, marilah kita yakinkan bahwa pancasila hidup, pancasila bukan sekadar mantra,” kata tutur Prabowo.

    (hoi/hoi)

  • 3 Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia Nasional

    3 Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia Nasional

    Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com – 

    Wakil Menteri Sosial

    Agus Jabo Priyono
    kembali ditunjuk menjadi Ketua Umum
    Partai Rakyat Adil Makmur
    (Prima) pada hari lahir (harlah) ke-4 Prima, Minggu (1/6/2025). 
    Partai tersebut memang terhitung baru. Namun, Agus Jabo bukan orang kemarin sore dalam hiruk-pikuk panggung politik nasional.
    Perjalanannya sudah dimulai jauh sebelum masuk ke kabinet.
    Agus Jabo lahir di Magelang, 16 Mei 1969. Dia menjalani pendidikan S1-nya di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
    Dikutip dari situs resmi Partai Prima, Agus Jabo memulai perjalanannya di dunia pergerakan dengan menjadi kader Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak duduk di bangku SMA.
    Semangat perjuangannya sebagai kader PII dilanjutkan hingga ia menempuh pendidikan di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.
    Semasa menjadi mahasiswa, Agus Jabo bersama kawan-kawan seperjuangannya mendirikan Partai Rakyat Demokrasi (PRD), yang berkecimpung dalam gerakan reformasi yang melengserkan Soeharto pada 1996.
    Keanggotaan PRD sebagian besar diisi oleh para mahasiswa dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat yang menentang keotoriteran Soeharto.
    PRD yang didirikan Agus Jabo beserta rekan-rekan seperjuangannya mengikuti Pemilu 1999.
    Pemilu ini merupakan pesta demokrasi nasional pertama yang terbuka dan berlangsung secara demokratis usai rezim Orde Baru tumbang.
    Setelah itu, PRD tak lagi mengikuti pemilu selanjutnya.
    Namun, perjalanan Agus Jabo tidak berhenti sampai di sini.
    Pada 2021, Agus Jabo bersama pengurus pusat PRD mendeklarasikan pembentukan partai baru, yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
    Partai Prima diharapkan menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat kecil dan kaum tertindas, dengan membawa visi keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
    Di bawah kepemimpinan Agus Jabo, Prima berupaya mengambil peran strategis dalam perpolitikan nasional, terutama dalam kontestasi
    Pemilu 2024
    .
    Partai Prima mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam Pemilihan Presiden 2024.
    Pada pengumuman Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Agus Jabo didapuk sebagai Wakil Menteri Sosial (Wamensos).
    Pada harlah kemarin, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro sempat menyinggung keberuntungan Partai Prima. 
    Sebab, Prima tidak ikut berkompetisi pada Pemilu 2024, tetapi ikut berkuasa dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Juri merujuk pada Agus Jabo yang memiliki posisi di pemerintahan meski berasal dari partai non-parlemen. 
     
    Juri lantas membeberkan nama-nama anggota dan simpatisan Prima yang saat ini ada di pemerintahan.
    “Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai
    wakil menteri Sosial
    , menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” ujar Juri.
    “Ternyata yang berkuasa sekarang ini bukan cuma Gerindra, tapi juga Partai Prima. Mungkin kalau dicari di belahan dunia mana pun, partai yang tidak ikut pemilu (tapi) ikut berkuasa, mungkin hanya ada di sini,” sambungnya.
    Menurut Juri, fenomena Prima yang memiliki banyak kursi di pemerintahan padahal tidak ikut pemilu perlu ditulis dalam sejarah politik Indonesia.
    Dia lantas mengajak semua pihak yang ikut pemilu menghitung berapa modal dan kepusingan yang mereka dapat untuk berjuang demi pemerintahan.
    “Ini patut ditulis dalam sejarah politik Indonesia. Partai tidak ikut pemilu, tapi ikut berkuasa. Bayangkan kalau kalkulasi teman-teman dipakai, berapa modal ikut pemilu, berapa pusing kita dapatkan. Maka, partai paling beruntung di dunia ini sekarang adalah Partai Prima,” jelas Juri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Prabowo: Pihak Asing Biayai LSM untuk Adu Domba Kita Nasional

    1 Prabowo: Pihak Asing Biayai LSM untuk Adu Domba Kita Nasional

    Prabowo: Pihak Asing Biayai LSM untuk Adu Domba Kita
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengatakan, pihak
    asing
    telah membiayai lembaga swadaya masyarakat (
    LSM
    ) untuk mengadu domba pihak-pihak di Indonesia.
    “Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita,” ujar Prabowo dalam pidato Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
    Dalam upacara yang dihadiri para menteri dan pejabat negara ini, Prabowo menilai pihak-pihak asing itu hanya mengeklaim sebagai pihak yang paling demokratis.
    “Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” ujar Prabowo.
    Dia mengatakan, pihak asing sudah datang ke wilayah Indonesia ini sejak ratusan tahun silam. Pihak asing itu kemudian mengadu domba sampai saat ini.
    “Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun. Kita ingat kata-kata proklamator, kita bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” tutur Prabowo.

    Dia mengatakan, Indonesia harus kuat di tengah tantangan global saat ini. Dia mengajak semua pihak bersatu.
    “Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing, kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.