Kasus: HAM

  • Kepala Daerah Diminta Jaga Stabilitas Politik-Ambil Kebijakan Perspektif HAM

    Kepala Daerah Diminta Jaga Stabilitas Politik-Ambil Kebijakan Perspektif HAM

    Jakarta

    Retret kepala daerah gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat memasuki hari kedua. Sejumlah menteri hadir dalam kegiatan tersebut untuk memberikan pembekalan kepada para kepala daerah.

    Salah satunya yang hadir adalah Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus. Dia berpesan kepada para kepala daerah menjaga stabilitas politik di daerahnya. Hal ini, kata dia, penting untuk dijaga karena pilkada sudah lewat.

    “Kita harapkan para kepala daerah mampu memelihara stabilitas politik dan keamanan di daerah, Karena ini penting untuk dijaga, Pilkada sudah lewat. Tapi namanya perseteruan antara pendukung itu masih ada saja di daerah-daerah tertentu,” kata Lodewijk di IPDN, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

    Lodewijk mengatakan stabilitas politik dan keamanan daerah perlu terjamin agar pembangunan di daerah bisa berjalan. Selain itu, investasi daerah juga bisa ditingkatkan jika hal tersebut bisa dijamin pemerintah daerah.

    “Dan kita harapkan juga bahwa investasi di daerah itu bisa secara optimal bisa ditingkatkan, sehingga pendapatan asli daerah itu bisa terus meningkat,” sebutnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, meminta pemda selalu berspektif hak asasi manusia (HAM) dalam setiap pengambilan keputusan. Hal itu, kata dia, sejalan dengan keinginan pemerintah Indonesia.

    Otto juga menyampaikan kepada para kepala daerah yang hadir bahwa setiap wilayah perlu memberikan perhatian tercapainya keadilan bagi masyarakat. Dibahas juga materi terkait isu pengungsi.

    “Kita juga menyampaikan tentang beberapa isu mengenai soal pengungsi. Di beberapa daerah tertentu mungkin di negara kita ini seperti Aceh dan sebagainya,” ungkapnya.

    (ial/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Siap Jalan, Pemerintah Pastikan Tak Ganggu BUMDes – Page 3

    80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Siap Jalan, Pemerintah Pastikan Tak Ganggu BUMDes – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa sebanyak 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini telah terbentuk di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut telah melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah.

    “Secara nasional sudah melampaui target, jadi targetnya sudah 80 ribu (Kopdes Merah Putih) yang sudah musyawarah desa khusus,” ujar Yandri saat melakukan kunjungan pengawasan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikutip dari Antara (24/6/2025).

    Kunjungan itu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap ketahanan pangan dan penguatan ekonomi hijau desa sebagai langkah menuju kemandirian desa, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat.

    Yandri menjelaskan bahwa koperasi-koperasi desa tersebut saat ini tengah menjalani proses pengurusan legalitas di Kementerian Hukum dan HAM. Akta notaris sebagian besar telah rampung.

    “Memang tahap sekarang sedang mengurus badan hukum ke Menteri Hukum, akta notaris sudah hampir selesai dan Insya Allah sebelum tanggal 12 Juli atau akhir Juni tahun ini semua Koperasi Desa ataupun Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih tuntas dari sisi badan hukum,” jelasnya.

    Setelah legalitas formal selesai, koperasi desa ini akan mulai menjalankan kegiatan usaha sesuai potensi lokal masing-masing wilayah. Pemerintah akan mendorong koperasi untuk mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan desa masing-masing.

    “Nanti kita bergerak bagaimana menggerakkan bisnisnya, jadi apa saja bisnis yang bisa dilakukan di koperasi itu tentu melihat potensi desa yang ada,” ujar Yandri.

     

  • Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II Nasional 24 Juni 2025

    Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Memasuki hari ketiga, sejumlah narasumber dijadwalkan hadir mengisi materi dalam
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    mengatakan, sejumlah pemateri telah menyatakan konfirmasi hadir untuk memberikan materi kepada 86 kepala daerah yang menjadi peserta.
    Beberapa di antaranya adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, kemudian Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
    “Menko Pangan (Zulkifli Hasan), Menteri Desa (Yandri Susanto) itu sudah menyatakan akan hadir dan nanti kita akan mengambil lokasi (kelas materi) seperti di tempat kemarin (Balai Rudini),” kata Bima saat ditemui di Kampus
    IPDN Jatinangor
    , Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Dia juga memastikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana hadir pada sesi terakhir pemateri di hari ketiga.
    Dalam agenda yang diterima
    Kompas.com
    , sejumlah kementerian juga akan mengisi materi tersebut, namun beberapa mengutus perwakilannya.
    Berikut jadwal lengkap hari ketiga retreat kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Jawa Barat:
    1. Pukul 05.35 WIB
    Senam Pagi Bersama
    Tempat: Lapangan Parade
     
    2. Pukul 07.20 WIB
    Apel Pagi
    Tempat: Lapangan Parade
    3. Pukul 08.00 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menteri Keuangan
    – Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    4. Pukul 10.00 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan
    – Menko Bidang Politik dan Keamanan
    – Menteri Kebudayaan
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    5. Pukul 13.15 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Perekonomian
    – Menko Bidang Pangan
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    6. Pukul 15.30 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    – Menteri Ekonomi Kreatif
    – Menteri Pekerjaan Umum
    – Menteri Desa dan PDT
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    7. Pukul 19.10 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Kepala Badan Gizi Nasional
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muhadjir Ungkap Penyebab Alergi Jokowi, Diduga Akibat Sabun di Vatikan – Page 3

    Muhadjir Ungkap Penyebab Alergi Jokowi, Diduga Akibat Sabun di Vatikan – Page 3

    Jokowi menyampaikan bahwa kondisi alergi tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-harinya. Ia masih menjalankan rutinitas seperti biasa.

    “Lha seperti ini (kondisinya). Ya (masih beraktivitas) biasa saja. Ke mana-mana. Badan masih fit,”kata Jokowi.

    Jokowi juga menanggapi kabar yang menyebut dirinya sempat menjalani pengobatan ke Jepang untuk menyembuhkan alergi tersebut. Ia membantah kabar itu dan menyebutnya tidak benar.

    “Loh, ke Jepun, enggak lah,” ujarnya sambil tersenyum.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah tokoh untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu, 26 April 2025. Sejumlah tokoh tersebut yakni, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, hingga Igantius Jonan.

    “Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).

    Menurut dia, Prabowo tak bisa menghadiri langsung pemakaman Paus Fransiskus. Untuk itu, para tokoh yang diutus Prabowo ini diharapkan dapat mewakili Indonesia menyampaikan belasungkawa wafatnya Paus Fransiskus.

  • Aktivis HAM Ita Fatia Ngaku Diancam Dimatiin Usai Sebut Fadli Zon Bohongi Publik

    Aktivis HAM Ita Fatia Ngaku Diancam Dimatiin Usai Sebut Fadli Zon Bohongi Publik

    GELORA.CO –  Aktivis sekaligus anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tragedi Mei 1998, Ita Fatia Nadia, kembali menyuarakan kebenaran soal pemerkosaan massal yang terjadi kala itu. Usai menyebut pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk pembohongan publik, ia justru mendapat ancaman pembunuhan.

    Ancaman tersebut datang setelah Ita menggelar konferensi pers yang menanggapi ucapan Fadli Zon. Dalam pernyataannya, Fadli Zon menyebut bahwa isu pemerkosaan 98 hanya sekadar rumor, yang kemudian dibantah tegas oleh Ita.

    Pernyataan Tegas Ita Fatia Soal Pemerkosaan 98

    Dalam kanal YouTube Tempo pada Sabtu, 21 Juni 2025, Ita menyatakan bahwa konferensi pers digelar sebagai respons atas klaim Fadli Zon.

    “Kami mengadakan konferensi pers tentang (keterangan) Fadli Zon yang mengatakan pemerkosaan di 98 adalah rumor,” kata Ita Fatia Nadia.

    Sebagai sosok yang pernah langsung mendampingi korban pemerkosaan, bahkan hingga wafat, Ita jelas merasa marah terhadap pernyataan tersebut.

    “Statemen saya adalah bahwa Fadli Zon telah membohongi publik, berdusta kepada publik dan perempuan Indonesia. Fadli Zon juga telah melakukan pembohongan fakta sejarah,” ujarnya.

    Menurut Ita, kehadiran TGPF saja sudah membuktikan keseriusan negara menanggapi peristiwa itu. Bukan hanya aktivis, tim ini juga dibentuk oleh lima menteri dan satu jaksa agung.

    “Karena Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) didirikan oleh 5 menteri dan satu jaksa agung untuk mengungkap peristiwa Mei 1998, termasuk pemerkosaan,” jelasnya.

    Komnas Perempuan dan Fakta Sejarah yang Dihilangkan

    Tak hanya TGPF, pembentukan Komnas Perempuan juga menjadi bukti kuat atas peristiwa tersebut. Ita bahkan mengaku sebagai salah satu komisioner pertama lembaga itu.

    “Saya komisioner pertama,” ucap Ita Fatia Nadia.

    Bahkan Presiden BJ Habibie saat itu sempat menyampaikan permintaan maaf kepada publik, sebuah pengakuan yang menurut Ita cukup menegaskan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.

    “Artinya Fadli Zon telah melakukan pengingkaran terhadap fakta sejarah,” tegas Ita.

    Teror dan Ancaman Pembunuhan Muncul Usai Konferensi Pers

    Usai konferensi pers, Ita kembali ke aktivitas normal. Namun teror mulai datang pada Jumat malam. Sebuah telepon mengganggu kediamannya pukul 23.00 WIB.

    “Jumat malam, saya mendapatkan telepon di jam 11 malam, ‘antek Cina kamu!’,” katanya.

    Meski awalnya diam, Ita kemudian mengabarkan ke temannya bahwa dirinya tidak takut dengan ancaman tersebut. Ia merasa sudah terbiasa.

    Ancaman tak berhenti di situ. Di Minggu dini hari, penelepon yang sama kembali menghubungi. Kali ini dengan kalimat yang lebih menyeramkan.

    “Katanya ‘kamu keluarga PKI, suamimu tapol, matiin orang PKI itu, gampang, tidak ada yang membela’. Nada suaranya keras,” ujar Ita.

    Ancaman itu bahkan diakhiri dengan niat untuk membunuh Ita.

    “Terakhir ‘saya bungkam mulut kamu sampai mati’,” katanya.

    Suami Seorang Tapol, Tapi Tak Mengendurkan Perjuangan

    Dalam pernyataannya, Ita membenarkan bahwa suaminya memang seorang tapol (tahanan politik). Namun saat ini sudah sepuh dan sedang sakit.

    “Suami saya tapol, tapi sudah sepuh, sedang sakit, tapi kami semua merawat dengan cinta kasih,” katanya.

    Meski menghadapi tekanan dan ancaman serius, Ita tetap lantang menyuarakan kebenaran. Hal itu dibuktikan dengan kehadirannya di podcast dan wawancara media yang membahas tragedi pemerkosaan 98.

    Ancaman Bukan Hal Baru bagi Ita Fatia Nadia

    Ita mengungkap bahwa ini bukan kali pertama dirinya diteror karena membela korban pemerkosaan 98. Pada tahun peristiwa itu terjadi, ia juga mengalami teror langsung.

    “Teror yang pertama adalah saat saya mengurus Fransisca dan dua anak di Pondok Bambu. Saya mendapatkan surat kalau anak saya akan diculik,” jelasnya.

    Ancaman tersebut bahkan menyasar guru dari anaknya. Hal ini tentu membuat keluarga Ita khawatir dan turun tangan langsung.

    “Orangtua saya dari Jogja datang dan membawa anak-anak. Ibu saya bilang, kamu tetap bekerja, anak-anak bersama kami,” kata Ita Fatia Nadia.

    Bukti Nyata Bahwa Pemerkosaan 98 Bukan Sekadar Rumor

    Pernyataan Fadli Zon yang menyebut bahwa pemerkosaan 98 adalah rumor mendapat banyak kecaman, terutama dari mereka yang terlibat langsung dalam penanganan tragedi tersebut. Fakta-fakta seperti pembentukan TGPF, pengakuan Presiden Habibie, hingga pengalaman langsung Ita Fatia Nadia menjadi bukti bahwa peristiwa itu nyata.

    Ancaman yang kini dihadapi Ita juga menunjukkan bahwa upaya pelurusan sejarah masih menghadapi tantangan besar. Meski demikian, ia tetap bersuara, tidak gentar menghadapi tekanan.***

  • Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua Dimulai Hari Ini, Apa Persamaan dan Perbedaannya dengan Sebelumnya?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 Juni 2025

    Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua Dimulai Hari Ini, Apa Persamaan dan Perbedaannya dengan Sebelumnya? Nasional 22 Juni 2025

    Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua Dimulai Hari Ini, Apa Persamaan dan Perbedaannya dengan Sebelumnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Retreat

    kepala daerah
    gelombang kedua akan digelar mulai hari ini, Minggu (22/6/2025) hingga Kamis (26/6/2025).
    Retreat gelombang kedua akan diikuti oleh 87 kepala daerah. Mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.
    Mereka akan digembleng di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (
    IPDN
    ),
    Jatinangor
    , Jawa Barat.
    Ada beragam kesamaan dalam
    retreat
    gelombang pertama yang diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada Februari 2025.
    Namun, terdapat juga beberapa perbedaan yang akan disesuaikan, mengingat saat ini retreat diselenggarakan di IPDN.
    Berikut serba-serbi
    retreat kepala daerah
    yang akan dimulai hari ini:
    Retreat kepala daerah
    akan diawali oleh apel penyambutan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat.
    Para kepala daerah ini kemudian bergerak menuju Stasiun Kereta Cepat Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Jatinangor.
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    , mengatakan, para kepala daerah ini nantinya akan disambut oleh drum band dari Praja IPDN.
    Sambutan ini sama seperti yang dilakukan di Akademi Militer Magelang.
    “Sama seperti di Akmil di Magelang, nanti para peserta akan disambut dengan megah dengan drum band kebanggaan IPDN dan para praja,” imbuhnya saat ditemui di IPDN Jatinangor, Kamis (19/6/2025).
    Bima juga menjelaskan, tidak ada perbedaan materi yang akan diberikan kepada peserta retreat.
    “Materinya sama, substansinya sama. Satu pemahaman umum tentang tugas-tugas kepala daerah. Yang kedua, program prioritas,” ucapnya.
    Selain itu, ada beberapa materi tambahan seperti strategi pemberantasan korupsi dan prinsip kolaborasi antar-kepala daerah.
    “Kalau kita evaluasi hasil retreat gelombang pertama, maka semua akan menyampaikan hal yang sama bahwa yang sangat penting didapat dari retreat gelombang pertama adalah proses untuk lebih mengenal lagi sehingga bisa bersinergi di lapangan,” ucapnya.
    Sebanyak 31 pejabat setingkat menteri yang akan mengisi materi retreat. Beberapa di antaranya adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Menko Politik dan Keamanan; Menko Perekonomian;
    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; serta Menko Pemberdayaan Masyarakat.
    Ada yang berbeda dalam retreat gelombang kedua ini jika dibandingkan dengan yang pertama. Salah satunya, fasilitas tempat retreat, khususnya tempat penginapan para kepala daerah.
    Saat retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, konsep penginapan kepala daerah menggunakan glamor camping.
    Tenda besar dengan pendingin udara disiapkan di hamparan luas lapangan golf hijau milik Akademi Militer Magelang.
    Namun kini, 87 kepala daerah harus tidur di Barak Praja. Diketahui, barak para pelajar IPDN yang tidak memiliki pendingin udara.
    Bima Arya mengatakan, meski tak memiliki pendingin udara, lokasi IPDN yang berada di Jatinangor membuat suhu udara cukup sejuk.
    “Saya sudah mencoba menginap di sini, mencoba nginap di barak praja, mencoba nginap juga di tempat, di kamar-kamar calon tempat menginap barak kepala daerah. Dan rasanya nggak perlu AC, ya perlunya selimut, nggak mungkin pakai AC, itu dingin sekali. Jadi cukup apa adanya seperti itu,” kata Bima Arya.
    Selain itu, ada hal yang berbeda dalam penutupan atau pelepasan para kepala daerah di akhir acara.
    Dia mengatakan, penutupan dilakukan dengan upacara yang bercorak khusus IPDN.
    “Kalau di Akmil itu ada Parade Senja, maka di sini juga akan diadakan Apel, Apel Manggala di sini,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • GMNI Jaksel Serukan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti dan Makzulkan Gibran!

    GMNI Jaksel Serukan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti dan Makzulkan Gibran!

    GELORA.CO – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan (Jaksel) melontarkan pernyataan sikap keras terhadap pemerintahan saat ini dengan mengusung seruan bertajuk “Potong Satu Generasi: Bersihkan Pemerintahan Militer dari Warisan Orde Baru dan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti!”

    Dalam pernyataan tersebut, GMNI Jaksel mengecam dominasi elit politik dan militer yang disebut masih dipengaruhi oleh warisan Orde Baru.

    Ketua GMNI Jaksel, Dendy, menilai bahwa selama Indonesia masih dikuasai oleh tokoh-tokoh lama yang korup dan otoriter, cita-cita reformasi 1998 tak akan pernah terwujud.

    Dendy menyatakan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilai telah menyimpang dari semangat reformasi.

    “27 tahun pasca reformasi, kita justru melihat pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Jokowi, yang dulu diharapkan membawa perubahan, malah membangun dinasti politik dan melemahkan institusi-institusi seperti KPK,” tegasnya.

    GMNI menyoroti sejumlah hal sebagai indikasi kegagalan rezim saat ini yakni Revisi UU KPK yang melemahkan independensi lembaga antirasuah, represi terhadap kebebasan berekspresi dan kriminalisasi aktivis, dominasi oligarki dalam proyek-proyek strategis nasional dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat kecil, termasuk penggusuran dan ketimpangan agraria.

    Melalui pernyataan sikap tersebut, GMNI Jaksel menyampaikan sepuluh tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR RI yakni: 

    Menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.Menuntut pengusutan menyeluruh atas pelanggaran HAM masa lalu.Mengadili Presiden Jokowi dan memakzulkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.Mencopot Kapolri karena dianggap gagal menegakkan hukum.Menjamin sandang, pangan, dan papan murah bagi rakyat serta mensejahterakan petani.Melaksanakan reforma agraria sejati.Membangun industrialisasi nasional berbasis kemandirian.Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat.Menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu.Peringatan Pemakzulan Prabowo-Gibran

    GMNI Jaksel secara terbuka mengancam akan mendorong pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, jika tuntutan tersebut diabaikan.

    “Kami mendesak DPR segera membuka rapat pemakzulan Gibran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran konstitusi dan etika demokrasi,” ujar Dendy.

    Dendy menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah sekadar dorongan untuk pergantian kepemimpinan, melainkan upaya memutus dominasi struktural warisan Orde Baru yang masih bercokol di tubuh birokrasi dan militer.

    “Kami tidak anti-generasi tua, tapi kami anti-korupsi, anti-otoritarian, dan anti-pengkhianatan terhadap reformasi,” jelasnya.

    Sebagai langkah lanjutan, GMNI Jaksel berencana menggelar aksi massa di depan DPR RI dalam waktu dekat. “Jika pemerintah tetap abai, kami siap memobilisasi gerakan mahasiswa dan rakyat untuk menggulingkan rezim yang korup ini,” tandas Dendy.

    Langkah ini disebut sebagai salah satu bentuk tekanan terbesar dari kalangan mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pasca-Pemilu 2024.***

  • Komitmen segera rampungkan RUU PPRT, Baleg: Jadi atensi Presiden

    Komitmen segera rampungkan RUU PPRT, Baleg: Jadi atensi Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berkomitmen untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) karena telah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

    “RUU yang urgen itu, salah satunya adalah RUU PPRT karena ini menjadi atensi Presiden agar segera disahkan,” ucap Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, RUU PPRT perlu segera disahkan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirim pekerja migran terbanyak ke luar negeri. Adapun rata-rata pekerja migran Indonesia (PMI) bekerja di sektor PRT.

    “[RUU PPRT] ini menjadi penting. Tujuannya apa? Agar negara memberikan perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga,” kata Iman.

    Di sisi lain, dia menyoroti banyaknya jumlah PRT di dalam negeri. Namun, saat ini para pekerja tersebut belum mempunyai perlindungan hukum sama sekali, bahkan untuk hal paling dasar seperti kontrak kerja.

    “Karena itu, kita dorong agar RUU PPRT ini dalam masa sidang setelah reses ini akan kita bahas secara serius. Drafnya sudah ada. Ini ‘kan RUU carry over (operan), jadi tinggal melanjutkan pembahasan periode lalu dan saya yakin ini bisa segera cepat selesai,” ujar Iman.

    Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan kewajiban konstitusional sehingga perlu dilakukan segera.

    Selain itu, pengesahan RUU yang telah bergulir 21 tahun di DPR ini juga dinilai langkah penting demi memenuhi kewajiban Indonesia terhadap instrumen HAM, mewujudkan keadilan, dan memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan.

    “Komitmen Presiden Prabowo Subianto pada May Day 2025 dan dimasukkannya RUU PPRT ke Prolegnas Prioritas 2025–2029 menjadi momentum penting dan sinyal positif demi segera disahkannya RUU PPRT,” kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Putu Elvina, Kamis (19/6).

    Komnas HAM mendorong pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah untuk menggunakan momentum tersebut secara maksimal, demi memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan kepada sekitar 4,2 juta PRT di Indonesia.

    “Yang mayoritas merupakan perempuan dan kelompok rentan,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pascabombardir Israel, Iran Tuntut Ganti Rugi dan Bersumpah Lanjutkan Pembalasan

    Pascabombardir Israel, Iran Tuntut Ganti Rugi dan Bersumpah Lanjutkan Pembalasan

    PIKIRAN RAKYAT – Pada 29 Juni 2025 lalu, pihak Iran mengatakan bahwa mereka akan terus menyerang Israel sampai mereka membayar ganti rugi. Hal tersebut dikatakan langsung oleh oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran.

    Pembalasan (terhadap Israel) akan terus dilakukan sampai musuh kita dihukum dan ganti rugi (kepada Iran) dibayar,” ucapnya.

    Diketahui, sebelumnya Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran pada Jumat, 13 Juni 2025 dini hari dengan tuduhan Iran sedang menjalankan program nuklir militer secara rahasia.

    Serangan tersebut mengatakan sejumlah wilayah di Iran, termasuk ibu kota Teheran dan menewaskan beberapa pejabat tinggi militer dan sejumlah ilmuwan nuklir Iran.

    Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut serangan itu sebagai kejahatan dan mengancam Israel dengan “nasib yang pahit dan mengerikan.”

    Iran membalas serangan Israel itu dengan meluncurkan “Operasi True Promise 3” pada Jumat malam yang menyerang target-target militer Israel.

    Iran menyangkal program nuklir memiliki tujuan militer, Direktur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi menyatakan badan tersebut belum menemukan bukti kuat bahwa Iran sedang Mengembangkan senjata nuklir.

    Laporan intelijen AS juga menunjukan kesimpulan serupa bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir.

    Mantan Duta Besar Inggris dan Uzbekistan dan aktivis HAM Craig Murray mengatakan Iran telah menunjukkan tanggung jawab dan kesabaran luar biasa selama beberapa tahun terakhir meskipun menghadapi berbagai tindakan dari Israel.

    Lalu, kabar terbaru datang dari kelompok Hizbullah di Lebanon yang menegaskan bahwa mereka tidak netral dan berpihak pada Iran dalam konflik melawan Israel.

    Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa kelompok mendukung hak dan kemerdekaan Iran yang sah.

    Amerika Serikat bersama Israel yang disebutnya sebagai tumor kanker melakukan kebohongan dan tindakan agresif terhadap iran.

    “Kami berdiri bersama Iran untuk menghadapi ketidakadilan global ini, karena kami juga memperjuangkan kemerdekaan, pembebasan tanah kami, serta kebebasan membuat keputusan dan pilihan kami sendiri,” ucapnya.

    Ia juga menegaskan bahwa Hizbullah bertindak sesuai penilaian mereka untuk membalas agresi brutal Israel dan AS. ***

  • 31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua

    31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua

    31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengundang kembali pejabat setingkat menteri untuk mengisi
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua.
    Retreat gelombang kedua ini akan diselenggarakan pada 22-26 Juni 2025, di Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN),
    Jatinangor
    , Jawa Barat.
    “Kami mengundang juga para Menko dan para menteri seperti yang kami undang ketika (retreat gelombang pertama) di Magelang,” kata Wamendagri Bima Arya saat ditemui di IPDN Jatinangor, Kamis (20/6/2025).
    Dalam rapat persiapan di Jatinangor, beberapa narasumber yang disebut akan hadir adalah Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
    Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga disebut akan hadir.
    Bima Arya juga menyebut, para menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN), seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa Yandri Susanto, juga akan hadir.
    Dalam pemaparannya, disebutkan terdapat 31 daftar narasumber pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menjadi narasumber yakni:
    – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
    – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    – Menko Politik dan Keamanan
    – Menko Perekonomian
    – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    – Menko Pemberdayaan Masyarakat
    – Menteri Ekonomi Kreatif
    – Menteri Pekerjaan Umum
    – Kepala Badan Gizi Nasional
    – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    – Menteri Kesehatan
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
    – Menteri Investasi dan Hilirisasi
    – Menteri Perindustrian
    – Menteri Koperasi
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
    – Jaksa Agung
    – Kapolri
    – Menteri Agama
    – Menteri Kebudayaan
    – Kepala Kantor Komunikasi Presiden
    – Kepala Staf Kepresidenan
    – Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi
    – Wakil Menteri Keuangan
    – Menteri Pertanian
    – Menteri Perhubungan
    – Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.