Kasus: covid-19

  • Prabowo panggil Menkes ke Istana bahas kasus COVID-19 di Indonesia

    Prabowo panggil Menkes ke Istana bahas kasus COVID-19 di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, guna membahas tren peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia.

    Menkes Budi Gunadi tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 15.40 WIB sambil membawa map. Menkes pun menjawab pertanyaan awak media soal temuan kasus COVID-19 di Indonesia.

    “(Soal) C0VID-19. Lebih ke situ,” kata Menkes menjawab pertanyaan awak media terkait materi pembahasan rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menkes mengakui bahwa tren peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara memang naik, namun kasus tersebut berasal dari subvarian Omicron JN.1.

    Menkes menjelaskan bahwa tren kasus COVID-19 di Indonesia ini tidak perlu dikhawatirkan.

    “Memang di luar negeri naik, tetapi itu variannya, subvarian dari Omicron. Jadi, itu sama dengan subvarian kita lihat yang JN.1. Jadi, harusnya tidak usah khawatir,” kata Menkes.

    Pada kesempatan sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami mengatakan bahwa sehubungan dengan peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara di kawasan Asia, seperti Thailand, Hongkong, Malaysia dan Singapura, ada sejumlah hal yang harus dilakukan unit kesehatan serta para pemangku kepentingan.

    Sejumlah hal itu, antara lain dengan memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO, serta meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/COVID-19 melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).

    Kemudian, menggencarkan promosi gaya hidup sehat dan kewaspadaan COVID-19, seperti dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PN Surabaya Kembali Gelar Sidang Tatap Muka, Pengunjung Membludak

    PN Surabaya Kembali Gelar Sidang Tatap Muka, Pengunjung Membludak

    Surabaya (beritajatim.com) – Setelah hampir enam tahun digelar secara daring akibat pandemi Covid-19, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akhirnya kembali melaksanakan sidang secara tatap muka. Pada hari pertama pelaksanaan, Selasa (3/6/2025), gedung pengadilan di Jalan Raya Arjuna Surabaya dipadati oleh pengunjung dari berbagai kalangan.

    Pengunjung yang membludak sejak pagi terdiri dari keluarga terdakwa, saksi, hingga masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung proses peradilan. Antusiasme tinggi ini menunjukkan kerinduan masyarakat terhadap atmosfer persidangan langsung yang lebih transparan dan interaktif.

    Sekretaris PN Surabaya, Jitu Nove Wardoyo SH, MH, mengatakan bahwa pihaknya telah mengantisipasi lonjakan pengunjung dengan beberapa langkah strategis. “Sudah kita antisipasi, salah satunya mobil tahanan sudah langsung mendekati ruang tahanan,” jelasnya kepada wartawan.

    Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan, pengadilan juga akan menerapkan sistem penyortiran terhadap pengunjung. “Pamdal selalu patroli. Kita lakukan ini agar sidang offline aman dan nyaman,” tegas Jitu.

    Kembalinya sidang tatap muka juga disambut positif oleh para advokat. Salah satunya adalah Retno Sariati Sandra Lukito yang menilai kebijakan ini mempermudah pembelaan hukum.

    “Karena selama sidang dilakukan secara online, proses persidangan sering kali terhambat. Kami sulit mengkonfrontir bukti antara saksi dan terdakwa, sehingga pembelaan tidak maksimal,” jelas Retno. [uci/beq]

  • Dinkes Surabaya Ungkap Jurus Tangkal Covid-19 Varian Baru MB 1.1

    Dinkes Surabaya Ungkap Jurus Tangkal Covid-19 Varian Baru MB 1.1

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya merespons cepat kemunculan varian baru Covid-19 MB 1.1 yang mulai terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia. Meski varian ini masih tergolong berisiko rendah, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan disiplin menerapkan pola hidup sehat.

    “Gejala yang ditimbulkan oleh varian baru (Covid-19 MB 1.1) seperti batuk, demam, pilek, atau sesak napas,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nanik Sukristina saat dikonfirmasi beritajatim.com, Selasa (3/6/2025).

    Sebagai langkah preventif, Dinkes Surabaya membagikan jurus jitu untuk menangkal penularan, yang dapat diterapkan oleh masyarakat dalam aktivitas harian.

    1. Menjaga Pola Hidup Sehat:

    Melakukan olahraga teratur minimal tiga kali seminggu, serta istirahat cukup minimal delapan jam per hari.
    Menjaga kebersihan tangan dan lingkungan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer secara rutin.
    Menerapkan etika batuk dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan baju bagian dalam.
    Menggunakan masker saat sakit atau berada di tempat ramai seperti fasilitas kesehatan, transportasi umum, atau area dengan ventilasi terbatas.
    Mengurangi mobilitas fisik yang tidak perlu.

    2. Meningkatkan Asupan Gizi dan Nutrisi:

    Mengonsumsi makanan bergizi tinggi seperti protein, vitamin C dan D, serta zinc untuk memperkuat imunitas tubuh.
    Menambahkan buah seperti jeruk dan pepaya, sayuran hijau, ikan, telur, serta rempah-rempah seperti jahe dan kunyit yang bersifat antiperadangan.
    Menghindari konsumsi gula berlebihan dan makanan olahan.

    Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat tetap sehat dan mencegah penyebaran lebih luas dari varian Covid-19 yang baru. Dinkes juga mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala mencurigakan. [ram/beq]

  • Badai PHK TikTok Tokopedia – Shopee, E-Commerce Masih Beradaptasi pada Era Post-Covid

    Badai PHK TikTok Tokopedia – Shopee, E-Commerce Masih Beradaptasi pada Era Post-Covid

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi dalam industri e-commerce Indonesia selama dua tahun terakhir, termasuk di TikTok – Tokopedia dan Shopee, dinilai sebagai langkah penyesuaian menghadapi era setelah pandemi Covid-19.  

    Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) melihat gelombang efisiensi tersebut lebih mencerminkan penyesuaian model bisnis pasca lonjakan pertumbuhan selama masa pandemi Covid-19.

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, menegaskan bahwa langkah efisiensi oleh perusahaan-perusahaan e-commerce merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi pasar yang kembali normal. 

    Menurutnya, banyak perusahaan melakukan ekspansi agresif selama pandemi untuk merespons peningkatan permintaan, namun ketika mobilitas masyarakat kembali normal, pertumbuhan juga ikut melambat.

    “PHK massal yang terjadi dalam dua tahun terakhir, termasuk di Tokopedia dan Shopee, bukan semata-mata mencerminkan lemahnya prospek industri, melainkan lebih sebagai bagian dari penyesuaian model bisnis pasca pandemi,” kata Budi saat dihubungi Bisnis pada Selasa (3/6/2025). 

    Selama masa pandemi, Budi menyebut, banyak pelaku e-commerce melakukan ekspansi besar-besaran untuk mengakomodasi lonjakan permintaan. Namun demikian, ketika mobilitas masyarakat kembali normal, pertumbuhan pun melambat ke arah yang lebih stabil. 

    Menurutnya hal tersebut menuntut perusahaan untuk menyesuaikan skala operasional agar tetap kompetitif dan berkelanjutan secara finansial. 

    Budi menambahkan yang terjadi saat ini merupakan fase normalisasi pasca-hypergrowth, bukan krisis struktural.

    “Kami melihat ini lebih sebagai proses normalisasi pasca-hypergrowth ketimbang krisis struktural. Model bisnis e-commerce tetap relevan dan berkembang, namun memerlukan adaptasi, termasuk dalam efisiensi biaya dan optimalisasi sumber daya,” katanya. 

    Lebih lanjut, Budi mengatakan tantangan yang dihadapi adalah ada pada bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, perlindungan konsumen, dan perlakuan adil terhadap pekerja.

    Untuk memastikan pertumbuhan e-commerce tetap sehat dan inklusif, idEA menekankan pentingnya transformasi berbasis teknologi serta kolaborasi lintas sektor.

    E-commerce dapat tetap tumbuh tanpa mengorbankan tenaga kerja dan inovasi jika ada fokus pada peningkatan produktivitas melalui teknologi [AI}, otomasi layanan pelanggan, big data],” katanya. 

    Selain itu, Budi mengatakan pelaku juga perlu melakukan investasi pada talenta digital yang mampu menciptakan inovasi, bukan hanya operasional. Kemudian kolaborasi dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan mitra lokal untuk memperluas jangkauan dan dampak ekonomi juga diperlukan. 

    Terakhir, kebijakan pemerintah yang adaptif, termasuk insentif bagi transformasi digital dan perlindungan sosial yang inklusif bagi pekerja terdampak. 

    “idEA juga terus mendorong dialog antara pelaku usaha, regulator, dan publik agar transisi menuju ekosistem digital yang berkelanjutan ini dapat berjalan inklusif dan produktif bagi semua pihak,” kata Budi.

    Budi optimistis bahwa dalam dua hingga tiga tahun ke depan, industri e-commerce nasional masih memiliki prospek cerah dengan pertumbuhan yang lebih berfokus pada keberlanjutan.

    “Industri e-commerce Indonesia masih memiliki prospek yang sangat positif dalam jangka menengah. Penetrasi digital terus tumbuh, perilaku belanja online sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, dan potensi dari segmen-segmen seperti UMKM, social commerce, serta logistik digital masih sangat besar. Namun, fase pertumbuhan ke depan akan lebih mengedepankan sustainable growth — bukan lagi ekspansi agresif, melainkan efisiensi, integrasi teknologi, dan peningkatan nilai tambah bagi pengguna,” pungkasnya.

    Sebelumnya, TikTok Shop dikabarkan kembali memangkas ratusan karyawan di Indonesia, sebagai bagian dari efisiensi pasca penggabungan operasional dengan Tokopedia. 

    PHK ini disebut akan dilakukan pada Juli 2025 dan menyasar berbagai divisi, termasuk logistik, pergudangan, pemasaran, dan operasional. Langkah ini menyusul perampingan serupa tahun lalu, di mana sekitar 450 karyawan terdampak usai ByteDance mengakuisisi mayoritas saham Tokopedia.

    Setelah penggabungan, jumlah total karyawan TikTok Shop dan Tokopedia berkurang signifikan, dari sekitar 5.000 menjadi hanya sekitar 2.500 orang.

    Sementara itu, Shopee telah dua kali melakukan relokasi tim operasional ke wilayah dengan upah lebih rendah, seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

    Meskipun perusahaan membantah adanya PHK massal dan menyebut kebijakan itu sebagai relokasi operasional, ribuan karyawan dilaporkan terdampak. 

    Bagi mereka yang tidak bersedia dipindah, perusahaan menawarkan opsi pemutusan hubungan kerja.

  • Muncul Covid-19 Varian Baru, DPRD Jatim Minta Pemprov Perketat Deteksi Dini

    Muncul Covid-19 Varian Baru, DPRD Jatim Minta Pemprov Perketat Deteksi Dini

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memperketat deteksi dini Covid-19. Ini menyusul adanya laporan dari Kementerian Kesehatan yang mendeteksi tujuh kasus baru Covid-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir.

    Dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menganggap enteng perkembangan ini dan segera memperkuat sistem kewaspadaan dini di seluruh daerah.

    Menurut Deni, meskipun belum ada laporan lonjakan kasus di Jawa Timur, langkah antisipatif harus segera dilakukan. Pemerintah daerah tidak boleh bersikap reaktif, tetapi harus proaktif menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat.

    “Kami minta Pemprov Jatim segera memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya Dinas Kesehatan, rumah sakit rujukan, dan fasilitas layanan primer. Deteksi dini dan pelacakan harus kembali diaktifkan di level puskesmas,” ujar Deni saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Selasa (3/6/2025).

    Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebut pentingnya edukasi publik secara masif dan berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan dan menganggap pandemi telah benar-benar berakhir, padahal virus bisa muncul kembali dalam bentuk varian baru.

    “Kesadaran masyarakat kita cenderung menurun karena tidak ada kasus besar dalam beberapa bulan terakhir. Tapi ini justru saatnya edukasi harus ditingkatkan, agar tidak muncul kejutan yang membahayakan,” katanya.

    Deni menegaskan pentingnya memperbarui stok logistik kesehatan di fasilitas layanan dasar, seperti alat pelindung diri (APD), masker, dan alat tes. Dia mendorong Dinas Kesehatan Jatim mengevaluasi kesiapan daerah-daerah, terutama di wilayah aglomerasi dan zona rawan.

    “Pastikan semua fasilitas kesehatan di kabupaten/kota siaga. Jangan sampai seperti awal pandemi dulu, kita gagap merespons karena tidak siap dari awal,” tegas politisi muda ini.

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengumumkan adanya tujuh kasus Covid-19 yang terdeteksi di Indonesia dalam sepekan terakhir, meski jumlahnya belum menunjukkan tren kenaikan signifikan. Namun, WHO telah menetapkan bahwa virus SARS-CoV-2 masih masuk dalam kategori infeksi penyakit yang harus diwaspadai secara global.

    Terkait hal ini, Deni juga meminta Pemprov Jatim berkomunikasi aktif dengan pemerintah pusat untuk memastikan kesiapan sistem informasi kesehatan dan pembaruan data kasus berjalan optimal.

    “Pemprov harus aktif memastikan data surveilans dan komunikasi risiko berjalan baik. Informasi yang cepat dan akurat adalah kunci menghindari kepanikan,” tandasnya.

    Dia menegaskan bahwa DPRD Jawa Timur siap mendukung upaya penguatan sistem kesehatan dan jika diperlukan, akan mendorong penambahan anggaran untuk penanggulangan jika situasi memburuk.

    “Kami siap support anggaran jika dibutuhkan, selama itu digunakan untuk melindungi rakyat Jawa Timur secara menyeluruh dan transparan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Anggota DPR: Peningkatan waspada Covid-19 harus responsif dan edukatif

    Anggota DPR: Peningkatan waspada Covid-19 harus responsif dan edukatif

    Jangan sampai masyarakat justru abai karena merasa pandemi sudah usai.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi Pemerintah yang responsif terhadap lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara Asia, sekaligus mendorong Pemerintah mengambil langkah proaktif dan edukatif dalam melindungi masyarakat.

    “Peningkatan kasus Covid-19 di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong harus menjadi alarm kewaspadaan bagi Indonesia. Meski kasus dalam negeri menurun, kita tidak boleh lengah,” ujar Netty dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan Netty menyikapi keluarnya surat edaran (SE) Kementerian Kesehatan terkait dengan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara Asia.

    Menurut Netty, kebijakan antisipatif yang tertuang dalam SE Kemenkes patut diapresiasi. Namun, dia juga menekankan pentingnya implementasi di lapangan, terutama dalam penguatan sistem deteksi dini, pelaporan kasus, dan edukasi masyarakat.

    “Surat edaran tidak cukup jika hanya berhenti di meja birokrasi. Perlu ada percepatan koordinasi lintas sektor hingga ke level fasilitas kesehatan terdepan di lapangan,” ujarnya.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial ini juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik yang efektif agar masyarakat tidak panik, tetapi tetap waspada.

    Legislator ini lantas mengingatkan, “Jangan sampai masyarakat justru abai karena merasa pandemi sudah usai.”

    Netty juga meminta agar Pemerintah mulai melakukan pengawasan di pintu-pintu perbatasan, keluar masuk orang/warga, pelabuhan, dan bandara.

    “Mobilitas warga dari satu tempat ke tempat lain, dari luar negeri ke Indonesia, itu menjadi salah satu pintu penularan Covid-19,” tuturnya.

    Lebih lanjut Netty mengingatkan agar Pemerintah tetap menyiagakan sistem layanan kesehatan, termasuk ketersediaan fasilitas, tenaga medis, dan alat pelindung diri (APD) jika terjadi lonjakan kasus secara tiba-tiba.

    “Kita sudah belajar banyak selama pandemi kemarin. Jangan sampai kita mengulang ketidaksiapan hanya karena terlalu percaya diri melihat tren penurunan,” kata Netty.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Uang Pulsa-Rapat di Luar Kantor untuk PNS Dihapus Tahun Depan!

    Uang Pulsa-Rapat di Luar Kantor untuk PNS Dihapus Tahun Depan!

    Jakarta

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM) 2026 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 tahun 2025. Melalui aturan ini, sejumlah satuan biaya yang biasa diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dihapus.

    Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait, mengatakan penyusunan kebijakan standar biaya masukan tahun ini disusun sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sehingga ada beberapa satuan biaya dalam SBM 2026 yang dihapus maupun dikurangi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana salah satunya adalah biaya paket data dan komunikasi alias uang pulsa untuk para PNS.

    “Kebijakan standar biaya yang kita lakukan untuk tahun 2026 itu juga sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Ada beberapa perubahan yang besar ya dalam satuan biaya tahun 2026,” kata Lisbon dalam Media Briefing ‘Kebijakan SBM TA 2026’ di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Ia mengatakan penghapusan biaya paket data dan komunikasi untuk para PNS ini dilakukan karena sudah tidak relevan dengan kebutuhan para PNS Kementerian-Lembaga maupun Pemerintah Daerah saat ini. Di mana sebelumnya satuan biaya ini diberikan untuk menunjang kegiatan para abdi negara saat pandemi Covid-19 berlangsung.

    “Penghapusan biaya komunikasi, dulu waktu kita menghadapi COVID-19 ada karena biaya untuk komunikasi, untuk rapat online itu ada, itu dulu kita berikan ya. Tapi sekarang kita sudah hapus ya, karena memang sudah tidak relevan lagi biaya itu diberikan” jelasnya.

    Penhapusan Uang Harian Rapat PNS di Luar Kantor

    Selain uang pulsa, melalui PMK tersebut Kemenkeu juga menghapus biaya ‘uang saku’ para PNS untuk rapat di luar kantor pada 2026 mendatang. Khususnya satuan biaya uang harian rapat seharian penuh namun tidak perlu menginap.

    Lisbon menjelaskan uang saku yang diberikan kepada para PNS saat rapat di luar kantor secara umum terbagi dalam dua komponen. Pertama biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor, dan biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.

    Lebih lanjut ia menjelaskan besaran uang saku rapat di luar kantor PNS diberikan berdasarkan durasi rapatnya. Yakni rapat setengah hari atau halfday, rapat sehari penuh atau fullday, hingga sehari penuh dan perlu untuk menginap atau fullboard.

    Dalam hal ini, Lisbon menyebut uang saku rapat di luar kantor para PNS yang akan dihapus mulai tahun depan adalah satuan biaya uang harian untuk rapat seharian penuh tanpa perlu menginap atau fullday. Sementara untuk uang harian untuk rapat setengah hari di luar kantor sudah dihapus Kemenkeu sejak awal 2025 ini.

    Artinya, jika dulu PNS rapat di luar kantor akan mendapatkan dua uang saku berupa uang paket rapat dan uang harian rapat, pada 2026 nanti para abdi negara hanya akan mendapatkan satu komponen saja yakni uang paket rapat. Terkecuali jika rapat tersebut dilakukan selama seharian penuh dan perlu untuk menginap alias fullboard.

    “Di tahun 2025 biaya rapat, khususnya uang saku itu kita sudah hapus untuk yang halfday, untuk setengah hari. Di tahun 2026 yang fullday pun kita sudah hapus uang sakunya. Jadi yang ada uang saku sebesar Rp 130.000 per orang per hari itu hanya untuk rapat yang harus menginap atau yang fullboard,” paparnya.

    Lisbon mengatakan penghapusan satuan biaya uang harian ini sejalan dengan upaya efisiensi anggaran pemerintah. Sehingga untuk kegiatan rapat di luar kantor halfday dan fullday, para PNS hanya mendapatkan biaya paket rapat.

    “Dengan demikian pemberian uang saku atau uang harian itu hanya untuk kegiatan yang fullboard, yang menginap. Ini sejalan dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk terhadap belanja barang. Kalau rapat-rapat ini masuk kategori belanja barang,” ucap Lisbon.

    “Jadi kalau yang tidak menginap, yang fullday dan halfday, itu yang boleh dikeluarkan oleh pemerintah hanya untuk biaya rapatnya saja minus uang harian, uang saku. Jadi itu bisa menghemat cukup banyak biaya untuk rapatnya,” jelasnya lagi.

    Selain penghapusan salah satu komponen uang saku yang diberikan kepada PNS, Lisbon menyebut pemberian biaya rapat di luar kantor ini juga semakin diperketat. Sehingga para abdi negara tidak bisa lagi secara sembarangan mengadakan rapat di luar kantor.

    “Kapan itu kita harus rapat di luar kantor, itu juga ada syarat-syarat yang ketat bahwa ada pencapaian output yang akan segera dilakukan. Lalu ada fungsi koordinasi melibatkan kementerian lembaga yang lain dan bahkan mengundang berbagai narasumber. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk boleh melakukan rapat di luar kantor,” terangnya.

    (igo/fdl)

  • Fakta-fakta Lonjakan COVID-19 di Thailand, Kematian Tinggi-Sekolah Online Lagi

    Fakta-fakta Lonjakan COVID-19 di Thailand, Kematian Tinggi-Sekolah Online Lagi

    Jakarta

    Thailand menjadi salah satu negara di Asia dengan kasus COVID-19 yang terus meningkat. Bahkan, jumlah kematian akibat infeksi SARS-CoV2 di Negeri Gajah Putih terbilang cukup tinggi dibandingkan akibat penyakit lain.

    Dikutip dari The Nation, dalam sebuah unggahan Facebook, seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Chulalongkorn, Assoc Prof Dr Thira Woratanarat menyebut dalam sebulan terakhir, ada sekitar 170 ribu orang yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19.

    Pada situasi ini, Dr Thira mengatakan ada sekitar 37 kematian akibat infeksi COVID-19. Sebagai perbandingan, hanya satu kematian yang dilaporkan akibat influenza selama periode yang sama.

    Pada periode 18 hingga 24 Mei, COVID-19 terus menyebabkan jumlah penyakit dan kematian tertinggi di antara warga Thailand. Jumlah kasus COVID-19 lima kali lebih banyak daripada kasus diare, sepuluh kali lebih banyak daripada kasus influenza, dan 30 kali lebih banyak daripada kasus keracunan makanan.

    COVID-19 Tidak Boleh Dianggap Remeh

    Dr Thira menekankan, meskipun COVID-19 saat ini telah berstatus endemik, virus ini tidak tetap tidak boleh dipandang sebelah mata. Hal ini karena infeksi virus ini tidak sama dengan flu biasa, dan biasanya bisa menimbulkan gejala yang lebih berat daripada influenza.

    Kini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tengah memantau virus SARS-CoV2 varian LP.8.1 dan NB.1.8.1.

    Varian LP.8.1 kini menyumbang sekitar 39 persen infeksi di 51 negara. Sementara itu, varian NB.1.8.1 terus meningkat, dengan tingkat infeksi 10,7 persen di 22 negara.

    WHO telah mengklasifikasikan NB.1.8.1 sebagai variant under monitoring (VUM) karena lebih cepat menyebar atau menular dibandingkan LP.8.1, serta mampu menghindari kekebalan tubuh 1,5 hingga 1,6 kali lebih besar terhadap perlindungan dari vaksin atau infeksi sebelumnya.

    Total atau kumulatif kasus sepanjang 2025 di Thailand menjadi 240.606 kasus. Sementara jumlah kematian mencapai 53 orang.

    NEXT: Sekolah di Thailand Mendadak Online Lagi

    Kasus COVID-19 di Thailand yang melonjak tinggi, hingga 18.000 pasien per hari membuat pihak sekolah membuat aturan khusus terkait kegiatan belajar mengajar.

    Salah satunya adalah sekolah Bangkaew di bawah Pemerintah Kota Bangkaew, Distrik Bang Phli, Provinsi Samut Prakan yang menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar mulai tanggal 4 hingga 6 Juni 2025.

    Selama masa penutupan ini, siswa diimbau untuk menyelesaikan tugas dari rumah. Kegiatan belajar mengajar akan kembali normal pada 9 Juni 2025. Pihak sekolah juga meminta para staf, guru, dan siswa untuk menjaga kesehatan dan menghindari kerumunan.

    Klaster-Klaster Penyebaran COVID-19 di Thailand

    Ada sekitar 14 klaster penyebaran COVID-19 di Thailand, di antaranya:

    Enam klaster di penjara dengan 198 kasusLima klaster di sekolah dengan 258 kasusDua klaster di pangkalan militer dengan 178 kasusSatu klaster di rumah sakit dengan 35 kasus

    Pemerintah mendesak para orang tua untuk tidak membawa bayi di bawah usia satu tahun ke tempat umum atau ramai. Hal ini karena sistem kekebalan bayi yang masih berkembang, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2 dan risiko gejala berat.

    Simak Video “Video Update Situasi Kasus Covid-19 di Indonesia”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Menkeu jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah

    Menkeu jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 21:12 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana pemberian subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, menjelaskan alasan utama pembatalan itu karena proses penganggaran yang dinilai tidak cukup cepat untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli.

    “Diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” ujarnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai gantinya, pemerintah memilih mengalihkan anggaran ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dinilai lebih siap dari sisi data dan eksekusi.

    Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada tahap awal perancangan, BSU masih menimbulkan pertanyaan terkait sasaran penerima karena pengalaman sebelumnya saat pandemi COVID-19, data penerima masih perlu dibersihkan.

    Seiring waktu, kata Menkeu, data yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan kini telah diperbarui dan terverifikasi untuk menjangkau pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.

    “Sekarang, karena data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean untuk betul-betul pekerjaan di bawah Rp3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program, kita menargetkan untuk bantuan subsidi upah,” ujarnya.

    Wacana insentif untuk listrik, sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator bidang Ekonomi Airlangga Hartarto.

    Insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1300 VA.

    Skema ini diusulkan akan berlangsung dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan mengacu pada pola pemberian diskon yang sebelumnya telah diterapkan pada awal tahun.

    Sebelumnya diberitakan, pemerintah merilis lima paket kebijakan insentif dengan total alokasi sebesar Rp24,44 triliun, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong stabilitas ekonomi nasional, yang mencakup:

    1. Diskon Transportasi
    Selama libur sekolah Juni–Juli 2025, pemerintah memberikan diskon tiket kereta (30%), pesawat (PPN DTP 6%), dan angkutan laut (50%) dengan anggaran Rp0,94 triliun.

    2. Diskon Tarif Tol
    Diskon sebesar 20% bagi sekitar 110 juta pengendara, bersumber dari dana non-APBN sebesar Rp0,65 triliun.

    3. Penebalan Bantuan Sosial
    Tambahan Kartu Sembako Rp200 ribu/bulan dan bantuan pangan 10 kg beras untuk 18,3 juta KPM, dengan anggaran Rp11,93 triliun.

    4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
    BSU sebesar Rp300 ribu untuk 17,3 juta pekerja dan guru honorer selama dua bulan (Juni–Juli), disalurkan pada Juni, dengan anggaran Rp10,72 triliun.

    5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK
    Diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja selama enam bulan (Agustus 2025–Januari 2026) bagi pekerja sektor padat karya, dengan anggaran Rp0,2 triliun (non-APBN).

    Sumber : Antara

  • Isu Ijazah Jokowi Dinilai Picu Keresahan Sosial, Rocky Gerung Nilai Beban Prabowo Makin Berat

    Isu Ijazah Jokowi Dinilai Picu Keresahan Sosial, Rocky Gerung Nilai Beban Prabowo Makin Berat

    GELORA.CO – Pengamat politik Rocky Gerung menilai, polemik ijazah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dapat menambah berat beban Presiden RI Prabowo Subianto.

    Kata Rocky, tudingan ijazah palsu Jokowi dapat menimbulkan keresahan publik.

    Hal ini dia sampaikan dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (2/6/2025).

    Awalnya, pendiri SETARA Institute itu menyoroti penurunan pendapatan negara dari pajak dan rendahnya daya beli masyarakat.

    Apalagi, kabarnya, pembelian hewan kurban jelang Idul Adha 2025 menurun, bahkan lebih rendah dibandingkan saat pandemi Covid-19.

    “Sebetulnya secara statistik kita bisa mulai menduga bahwa akan ada satu keadaan, mungkin, sebulan ke depan itu ketika dihitung secara maksimal bahwa pendapatan negara tidak bertumbuh. Terutama soal pajak yang targetnya baru 23 persen dari yang seharusnya sudah mungkin bisa mencapai 50 persen di tahap-tahap awal pengumpulan pajak,” papar Rocky.

    Namun, Rocky menekankan bahwa persoalan yang lebih mendasar adalah adanya isu politik yang bertubrukan dengan kesulitan ekonomi.

    “Tetapi yang lebih mendasar juga adalah kondisi ketika isu politik itu bertabrakan dengan kesulitan ekonomi,” katanya.

    “Kan pajak itu menurun itu karena yang bayar pajak itu industrinya macet. Demikian juga data terakhir, misalnya, menunjukkan bahwa pengeluaran untuk ibadah kurban itu berkurang.”

    “Itu artinya daya beli masyarakat menurun, sehingga jumlah konsumsi ibadah kurban itu terlihat di dalam fakta bahwa dibandingkan tahun lalu, bahkan dibandingkan mungkin dengan ketika Covid, justru menurun itu data statistik.”

    Adapun isu terkini yang disoroti Rocky meliputi kasus judi online dan ijazah Jokowi, yang bisa berkaitan dengan data-data ekonomi tersebut.

    Ia menilai, Prabowo bisa mengatasi kesulitan ekonomi.

    Namun, jika ditambah dengan adanya isu politik seperti ijazah Jokowi, maka timbul keresahan politik.

    “Tetapi yang lebih penting adalah melihat hubungan antara data itu dengan isu-isu yang ada hari ini. Soal judi online, soal ijazah Jokowi,” ujar Rocky.

    “Jadi, bagi Pak Prabowo kesulitan ekonomi mungkin bisa diatasi.”

    “Tetapi, kalau bertumpuk dengan isu politik yang memungkinkan terjadinya semacam keresahan sosial, berakibat pada keresahan politik.”

    Dari Suram Jadi Gelap

    Selanjutnya, Rocky Gerung menilai, berbelitnya polemik ijazah Jokowi yang tak kunjung usai, dapat membuat kondisi suram perekonomian negara semakin gelap.

    Apalagi, ada tensi antara tuntutan agar ijazah Jokowi dibuktikan secara saintifik dengan pernyataan Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah itu asli.

    “Dan kita mau coba melihat itu dari dekat bagaimana pihak-pihak penegak hukum itu menjalankan fungsinya secara maksimal,” kata Rocky,

    “Terutama soal ijazah Jokowi yang sampai sekarang, bukan makin gelap, tapi justru makin terang jejak pemalsuannya selepas dari diputuskan oleh Bareskrim.”

    “Tetapi ilmu pengetahuan bertumbuh untuk menuntut pertanggungjawaban atau diuji lewat pihak yang lain kan begitu sifatnya.”

    “Jadi, sekali lagi keadaan ekonomi ada di dalam kondisi yang suram, tapi kondisi itu bisa dibuat dari suram ke gelap, ketika isu-isu politik, soal ijazah Jokowi yang terus-menerus menjadi cause célèbre, menjadi jadi kasus yang diselebritikan.”

    “Dan pembuktian-pembuktian di dalam lembaga-lembaga resmi, terutama Bareskrim, tidak dipercayai, sehingga timbul kontroversi bahwa ada pengagendaan khusus untuk menghentikan kasus ini di tingkat penyidikan, atau bahkan di tingkat penyelidikan, dengan menunjukkan bahwa tidak ada kasus karena ijazah itu memang asli.”

    “Jadi, ilmu pengetahuan akan mengejar kesimpulan forensik dari Bareskrim.”