Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • IMF Ingatkan Ketahanan Ekonomi Global Saat Pertumbuhan Melempem

    IMF Ingatkan Ketahanan Ekonomi Global Saat Pertumbuhan Melempem

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menilai perekonomian dunia lebih tangguh dari perkiraan, namun belum cukup kuat untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

    Georgieva menegaskan perekonomian dunia menunjukkan ketangguhan terhadap serangkaian guncangan, mulai dari tensi perdagangan hingga ketidakpastian geopolitik. 

    Ketangguhan tersebut didorong oleh sektor swasta yang dinamis serta penguatan kebijakan dan institusi selama beberapa tahun terakhir.

    “Perekonomian global berjalan lebih baik dari yang kita khawatirkan, tetapi masih lebih buruk dari yang kita butuhkan,” ujarnya saat berbicara pada KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, dikutip Senin (24/11/2025).

    Meski tetap tumbuh, IMF menilai ekspansi ekonomi global masih tertahan karena pertumbuhan yang rendah—di bawah tingkat pra-pandemi Covid-19—serta beban utang yang sangat tinggi, terutama di negara-negara berpendapatan rendah. 

    Georgieva menuturkan, lonjakan tensi geopolitik, perubahan teknologi dan demografi, serta meningkatnya kejadian iklim ekstrem juga terus menekan prospek pertumbuhan.

    Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, Georgieva menekankan pembangunan ketangguhan harus dimulai dari dalam negeri masing-masing. 

    Dia menuturkan, pemerintah perlu menjalankan kebijakan yang kredibel dan berkelanjutan, memulihkan ruang fiskal, menjaga kekuatan institusi, serta mengatasi ketidakseimbangan domestik yang turut memperlebar ketimpangan global.

    “Reformasi struktural menjadi krusial untuk memanfaatkan potensi sektor swasta sebagai pendorong pertumbuhan, sekaligus merapikan aturan yang sudah tidak relevan,” katanya.

    Pada sisi lain, Georgieva juga mengatakan tindakan domestik saja tidak cukup. Georgieva mendorong negara-negara G20 memperkuat kerja sama kebijakan, terutama untuk memastikan perdagangan global tetap menjadi mesin pertumbuhan yang efektif melalui aturan yang lebih sesuai dengan era digital.

    IMF juga mendorong peningkatan pembiayaan segar bagi negara-negara yang membutuhkan. Georgieva mengatakan, IMF kini tengah menaikkan sumber daya kuota permanen sebesar 50% untuk meningkatkan kapasitas dukungan kepada negara anggota.

    Di sisi lain, isu utang global membutuhkan tindakan yang lebih tegas dan cepat. Dia mengapresiasi kemajuan yang dicapai melalui skema Common Framework, tetapi menilai restrukturisasi utang harus lebih cepat dan prediktif. Dia menuturkan, IMF sendiri telah mengubah kebijakan internal agar lebih aktif membantu negara-negara mengurangi beban utang.

    Georgieva juga memuji kepemimpinan Afrika Selatan yang menghasilkan October Declaration on Debt, yang dinilai memberikan peta jalan jelas bagi penyelesaian isu utang di masa depan.

    Dia melanjutkan, IMF saat ini menyalurkan pembiayaan pada tingkat tertinggi dalam sejarah, yakni melalui 50 program aktif, termasuk 21 program di Afrika Sub-Sahara. 

    IMF juga menegaskan komitmennya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara, disertai dukungan pengembangan kapasitas.

  • Awal Mula Pria 41 Tahun Meninggal usai Tinja 9 Kg Penuhi Perutnya

    Awal Mula Pria 41 Tahun Meninggal usai Tinja 9 Kg Penuhi Perutnya

    Jakarta –

    James Stewart memiliki riwayat disabilitas intelektual, riwayat sembelit, serta mengonsumsi obat-obatan dengan efek samping gastrointestinal berat. Karena kondisinya yang membutuhkan pengawasan dan bantuan harian, ia tinggal d rumah perawatan atau group home Clear Skies Ahead di Bazetta Township, Ohio, Amerika Serikat.

    Mulai Sulit Buang Air Besar

    Namun, diketahui James mengalami sembelit selama sebulan. Pada 15 November 2024, seorang staf menyuruh James untuk duduk di toilet. Tetap, ia tidak bisa buang air besar.

    Tak lama, pria 41 tahun itu ditemukan pingsan di kamar tidurnya. Melihat itu James langsung dilarikan ke rumah sakit, tetapi terlambat dan dinyatakan meninggal dunia.

    Dilarikan ke Rumah Sakit

    Tenaga medis mencatat adanya perubahan warna pada perut serta pembengkakan ekstrem yang terasa keras saat disentuh. Tim autopsi juga menemukan usus besar James yang tersumbat tinja yang mengeras seberat lebih dari 9 kg.

    Kondisi ini memicu tension pneumoperitoneum atau udara yang menumpuk di rongga perut akibat robekan kecil pada dinding usus.

    “Tekanan di usus mendorong udara keluar ke rongga tubuhnya, dan itulah yang membunuhnya. James tidak seharusnya mati,” ujar pengacara keluarga James, Matt Mooney, dikutip dari The Sun.

    “Jika ia (James diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan perawatan, hal ini tidak akan terjadi,” tambahnya.

    Pihak keluarga mengklaim bahwa staf di rumah perawatan telah gagal menangani berbagai tanda atau gejala yang dialami James, seperti perut yang membesar, memar, keluhan sakit perut berulang, hingga perubahan perilaku.

    Gugatan yang disampaikan pihak keluarga menyebut James ‘tidak buang air besar selama beberapa minggu hingga sebulan. Meski kondisi James memburuk, pihak keluarga menyebut staf perawatan tidak menghubungi kerabat maupun tenaga kesehatan.

    Bahkan, sehari sebelum kematiannya, James beserta dua staf menghadiri sesi telehealth psikiatri, tetapi tidak melaporkan gejala yang dialami James.

    “Mereka seharusnya memperhatikan apakah James buang air besar. Mereka sudah tahu soal ini (riwayat sembelit), tetapi tetap tidak memperhatikannya,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Wamenkes: Kematian Akibat TBC di RI Lebih Banyak dari Covid-19”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/kna)

  • Ruang Berekspresi di Jabar Kurang, Grup Band Antre Ikuti Kompetisi Amplified Nation Bandung 23 November 2025

    Ruang Berekspresi di Jabar Kurang, Grup Band Antre Ikuti Kompetisi Amplified Nation Bandung 23 November 2025

    Ruang Berekspresi di Jabar Kurang, Grup Band Antre Ikuti Kompetisi Amplified Nation
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Minimnya ruang berekspresi bagi musisi muda di Jawa Barat memicu antusiasme luar biasa dari band-band amatir untuk mengikuti kompetisi Amplified Nation.
    Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
    PKB

    Jawa Barat
    sebagai wadah bagi para musisi di tatar Pasundan.
    Ketua DPW PKB Jawa Barat,
    Syaiful Huda
    mengungkapkan, setelah pandemi Covid-19, kesempatan bagi anak-anak band untuk mengekspresikan diri menjadi sangat terbatas.
    Hal ini mendorong pihaknya untuk menyediakan panggung bagi musisi yang haus akan ruang ekspresi.
    “Semangatnya pasca pandemi Covid-19, kompetisi band itu sangat jarang bahkan hilang. Makanya kami membuat
    Amplified Nation
    untuk memberi ruang bagi anak-anak band untuk bisa berkompetisi,” kata Huda dalam konferensi pers Amplified Nation di Kantor DPW PKB Jawa Barat, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota
    Bandung
    , Minggu (23/11/2025).
    Antusiasme peserta terlihat jelas, di mana hanya dalam waktu tiga jam setelah pendaftaran dibuka, sudah terdaftar puluhan band amatir.
    Mengingat banyaknya pendaftar, panitia terpaksa membatasi waktu pendaftaran menjadi hanya tiga hari dengan total 70 band yang mendaftar.
    Menariknya, tidak hanya dari Jawa Barat, grup band amatir yang mendaftar juga berasal dari DKI Jakarta.
    Setelah proses seleksi ulang dari 70 pendaftar, diputuskan bahwa hanya 55 band yang disahkan sebagai peserta.
    Kompetisi ini akan menampilkan 10 peserta terbaik yang akan mengikuti babak final pada 30 November mendatang, bersamaan dengan digelarnya Musyawarah Wilayah PKB Jawa Barat.
    “Untuk pemenang, selain uang pembinaan, kami juga akan fasilitasi untuk rekaman karya-karya mereka,” imbuh Huda.
    Huda juga memastikan bahwa dengan tingginya animo tersebut, PKB Jabar berencana menjadikan Amplified Nation sebagai agenda rutin yang digelar setiap tahun.
    Menurutnya, banyaknya peserta yang mendaftar menunjukkan bahwa pelaku industri kreatif, khususnya dalam bidang musik, sangat membutuhkan ruang berekspresi.
    Ia berharap ajang Amplified Nation dapat meningkatkan gairah industri musik tanah air, khususnya di Jawa Barat, yang telah melahirkan banyak musisi kondang.
    “Tumbuhnya band-band ini karena ada ruang ekosistem yang bisa difasilitasi. Saya bersyukur mereka tidak anti partai, walaupun kami niat sebenarnya tulus saja. Tulus ingin ada panggung aksi untuk mereka bisa mengekspresikan apa yang menjadi gagasan jadi aktivitas mereka bermusik. Tapi mereka oke, mereka enggak masalah, termasuk ketika ditawarkan untuk membawa lagu-lagu PKB,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Hendrik Hidup dari Upah Bersihkan Makam sejak SD hingga Berkeluarga Makassar 23 November 2025

    Cerita Hendrik Hidup dari Upah Bersihkan Makam sejak SD hingga Berkeluarga Makassar 23 November 2025

    Cerita Hendrik Hidup dari Upah Bersihkan Makam sejak SD hingga Berkeluarga
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    — Hendrik (55), warga Jalan Kancil, Kecamatan Mamajang, Makassar, telah menjadi pembersih makam sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar (SD).
    Profesi yang dijalaninya sejak kecil itu hingga kini menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya.
    Sebagai ayah dari dua anak, Hendrik menyebut pekerjaan ini membantunya membiayai pendidikan anak-anaknya, termasuk satu yang kini berkuliah di sebuah perguruan tinggi di Sulawesi Selatan.
    “Masih kecil (jadi
    pembersih makam
    ), sampai saya tamat (sekolah), bayar uang sekolah hasil bersihkan makam,” ungkap Hendrik di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dadi, Jalan Amirullah, Sabtu (22/11/2025).
    Kedekatan TPU dengan rumahnya membuat Hendrik sering berada di lingkungan pemakaman sejak remaja. Sepulang sekolah, ia kerap bermain di lapangan sekitar TPU sambil menunggu peziarah yang membutuhkan jasanya.
    Setelah lulus SMA, Hendrik sempat mencoba pekerjaan lain sebagai tukang reparasi AC. Namun, pekerjaannya tak bertahan lama.
    “Belum rezeki. Setelah kerja, saya kembali lagi di sini (pembersih makam),” ujarnya.
    Dengan tatapan sayup, Hendrik mengatakan bahwa ia ikhlas menjalani pekerjaan ini. Apalagi ia bisa menolong orang lain. 
    Selama puluhan tahun bekerja, Hendrik tidak pernah mematok tarif untuk jasanya. Upah biasanya diberikan secara sukarela, berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000.
    “Kalau dapat yah bersyukur. Kalau tidak dapat ya syukur juga,” katanya.
    Untuk menambah penghasilan, Hendrik dan istrinya juga menjual kue tradisional yang dititipkan ke pedagang kelontong. Usaha kecil itu turut membantu menutup kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
    Pada momen tertentu seperti Ramadan dan Idul Fitri, pendapatan Hendrik meningkat signifikan.
    “Mau masuk Idul Fitri, puasa, sama Idul Adha. Kayak ratusan. Dapat 100, hingga 200, begitukan banyak orang bersiara,” tuturnya.
    Meski terbiasa bekerja keras, Hendrik mengaku musim hujan menjadi tantangan tersendiri bagi penggali makam.
    “Ya kita kalau tanam jenazah itu kan musim hujan, jadi ya kerja berat gitu,” katanya.
    Pada 2020, ia juga pernah menjadi salah satu penggali kubur korban Covid-19.
    “Korban sudah dibungkus di peti. Kita cuma makamkan, sama petugas Covid-nya,” tutur Hendrik. Dari pekerjaan itu, ia menerima upah lebih tinggi, sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000.
    Meski penghasilannya tergolong minim, Hendrik memilih tidak banyak berharap pada bantuan pemerintah.
    “Mengharap pemerintah tidak juga. Lebih bagus untuk kita sendiri bagaimana kita bisa hidup di dunia ini untuk keluarga,” kata dia.
    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar mencatat 85 pembersih makam non-ASN telah diangkat menjadi PPPK paruh waktu dengan gaji Rp1,5 juta per bulan.
    Sementara pegawai PJLP Petugas Pemakaman berjumlah tujuh orang dengan gaji Rp2.763.277 per bulan.
    Profesi pembersih makam memang kerap luput dari perhatian. Namun, peran mereka sangat penting dalam proses pemulasaraan jenazah dan menjaga kebersihan area pemakaman.
    Hendrik menjadi salah satu wajah dari kerja sunyi itu, seorang bapak yang terus bertahan demi keluarganya, meski dengan penghasilan yang jauh dari kata pasti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri P2MI di Sukabumi mempersilakan calon migran ajukan KUR

    Menteri P2MI di Sukabumi mempersilakan calon migran ajukan KUR

    Ini untuk membantu pekerja migran yang tidak punya kemampuan biaya supaya bisa tetap berangkat.

    Kota Sukabumi (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin saat meresmikan Pasim Go Migrant Center, di Sukabumi, Jawa Barat, mempersilakan calon pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri secara perorangan atau melalui pemerintah daerah dan pelaksana penempatan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Keterangan yang diperoleh dari Diskominfo Kota Sukabumi, Minggu, menyebutkan Mukhtarudin mempersilakan mengajukan KUR berupa pinjaman hingga Rp100 juta dengan bunga enam persen.

    “Ini untuk membantu pekerja migran yang tidak punya kemampuan biaya supaya bisa tetap berangkat,” katanya.

    Pengembalian pinjaman KUR tersebut dapat dicicil dari hasil kerja yang telah diperoleh.

    Ia menyebutkan KUR tahun 2025 sebesar Rp210 miliar dan baru tersalurkan Rp64 miliar, sehingga masih banyak yang bisa diberikan.

    Mukhtarudin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemetaan, tersedia sekitar 290 ribu lowongan pekerjaan di luar negeri, dan angka pelamar baru mencapai sekitar 20 persen.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menerima Direksi Bank Artha Graha Internasional untuk membahas rencana kolaborasi penyaluran KUR bagi pekerja migran, pada Jumat (21/11).

    Christina mengatakan Bank Artha Graha sebelumnya telah memiliki pengalaman panjang dalam menyalurkan KUR khusus pekerja migran, namun terhenti sementara karena pandemi COVID-19.

    Bank swasta tersebut juga memiliki rekam jejak penyaluran pembiayaan bagi pekerja migran di sejumlah negara tujuan penempatan seperti Hong Kong dan Taiwan.

    Wamen menyebutkan plafon KUR untuk pekerja migran di 2026 mencapai Rp208 miliar, di antaranya disalurkan lewat Bank Artha Graha Rp25 miliar, Bank Sinarmas Rp25 miliar, Bank Jawa Barat (BJB) Rp45 miliar, dan Bank Jakarta Rp100 miliar.

    Pertemuan tersebut juga membahas kesiapan teknis dan administrasi sebelum program penyaluran KUR untuk pekerja migran kembali diaktifkan.

    Pewarta: Erwan Muhadam/Budi Setiawanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polemik Pelimpahan Kasus Minyak Mentah: Kejagung Bantah, KPK Sebut Masih Koordinasi

    Polemik Pelimpahan Kasus Minyak Mentah: Kejagung Bantah, KPK Sebut Masih Koordinasi

    Polemik Pelimpahan Kasus Minyak Mentah: Kejagung Bantah, KPK Sebut Masih Koordinasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat pernyataan tegas bahwa masih menangani kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral)/Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) periode tahun 2008-2015.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum)
    Kejagung
    , Anang Supriatna menegaskan bahwa Korps Adhyaksa belum melimpahkan pengusutan
    kasus minyak mentah
    tersebut ke
    KPK
    .
    “Pertama, pelimpahan belum ada, belum ada pelimpahan sama sekali. Yang kedua, tidak ada istilah pertukaran atau tukar guling, enggak ada, enggak ada,” kata Anang ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
    Pernyataan Kapuspenkum Kejagung tersebut menimbulkan pertanyaan pasalnya KPK sebelumnya menyebut bahwa penyidikan kasus minyak mentah tersebut telah dilimpahkan ke lembaga antirasuah.
    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto lantas memberikan respons dengan mengatakan bahwa pelimpahan kasus minyak mentah baru dinyatakan secara informal.
    Menurut dia, proses pelimpahan resmi masih dikoordinasikan dengan Kejagung.
    “Iya, itu yang terjadi. Belum ada pelimpahan secara resmi. Komunikasi informal sudah,” kata Fitroh saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat.
    Sembari menunggu pelimpahan resmi, KPK dan Kejagung dikabarkan sudah saling berkoordinasi dalam mengusut perkara-perkara yang saling beririsan.
    Semua berawal dari pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto yang menyebut bahwa Kejagung melimpahkan pengusutan kasus minyak mentah ke lembaga yang dipimpinnya.
    Sementara itu, Setyo menyampaikan, KPK melimpahkan kasus pengadaan Google Cloud ke Kejagung karena sangat beririsan dengan kasus pengadaan Laptop Chromebook yang tengah ditangani Kejaksaan.
    “Dari hasil koordinasi untuk (penyelidikan) Google Cloud itu, nanti penanganannya akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 18 November 2025.
    Setyo mengatakan, pelimpahan penanganan kasus Google Cloud dilakukan mengingat perkara tersebut dan Chromebook terjadi dalam periode yang kurang lebih sama, yaitu sekitar masa pandemi Covid-19.
    “Dan karena konstruksi perkaranya, kemudian karena tempusnya dan lain-lain, semuanya memang harus diserahkan. Ya, itu yang terjadi,” ujarnya.
    Sementara itu, Setyo juga mengatakan, Kejagung telah melimpahkan kasus minyak mentah ke KPK karena periodenya sama.
    “Karena kan mereka (Kejagung) juga ternyata terinformasi mereka juga melakukan kegiatan yang sama. Nah, tapi karena tahu bahwa KPK sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, maka penanganannya dari Kejaksaan dilimpahkan,” kata Setyo.
    Namun akhirnya, pernyataan Ketua KPK tersebut dibantah Kejagung.
    Diketahui, KPK dan Kejagung memang tengah mengusut dua kasus dugaan korupsi yang saling beririsan.
    Pertama, kasus yang menyangkut PT Pertamina Persero dan anak perusahaanya.
    Kejagung diketahui tengah menyidik dugaan
    korupsi minyak mentah
    dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral)/Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) periode tahun 2008-2015.
    Kasus ini resmi naik ke penyidikan pada Oktober 2025 lalu.
    Sementara, KPK diketahui sudah lebih dahulu menyidik kasus seputar Petral. Namun, periodenya berbeda dengan Kejagung.
    KPK mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang minyak oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) atau PT Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) periode 2009-2015.
    Kedua, kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang menyeret nama eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.
    Kejagung tengah menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019–2022.
    Kasus ini bahkan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan.
    Sementara itu, KPK diketahui tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek.
    Periode kasus ini berdekatan dengan kasus yang tengah ditangani Kejagung. Bahkan, KPK mengklaim Nadiem merupakan calon tersangka dalam pengadaan Google Cloud.
    Nama Nadiem Makarim terseret di dua kasus berbeda, pengadaan laptop berbasis Chromebook dan pengadaan Google Cloud.
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , Kejagung lebih dahulu mengumumkan penyidikan kasus Chromebook.
    Pada 4 September 2025, Kejagung resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dia menyusul empat orang lainnya yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.
    Dalam kasus ini, Nadiem diduga telah melakukan sejumlah pengondisian agar produk Google ini bisa memenangkan pengadaan di kementerian yang dipimpinnya.
    Sementara terkait penyidikan Google Cloud, KPK belum menjelaskan lebih lanjut soal substansi kasusnya karena masih diselidiki.
    Namun, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, orang-orang yang terlibat di kasus Google Cloud dan Chromebook sama. Salah satunya, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.
    KPK diketahui sudah cukup lama mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral)/Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) periode tahun 2009-2015.
    Pada 2019, Lembaga Antirasuah sempat melakukan pemeriksaan lanjutan pada sejumlah saksi.
    Penyidikan masih dilaksanakan hingga 2025 ini. Hingga akhirnya, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada 3 November 2025.
    Kasus Petral yang kini diusut lagi merupakan pengembangan dari dua kasus. Pertama, kasus suap pengadaan katalis di PT Pertamina (persero) tahun anggaran 2012-2014 dengan salah satu tersangka Direktur Pengolahan PT Pertamina Chrisna Damayanto.
    Kedua, kasus pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang pada periode 2012-2014, dengan tersangka Bambang Irianto selaku Direktur Petral.
    Sementara itu, Kejagung juga melakukan penyidikan untuk kasus pengadaan minyak mentah pada periode 2008-2015. Sejauh ini, sudah ada 20 orang saksi yang diperiksa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bocoran Rencana Jepang Luncurkan Paket Stimulus Rp 2.265 Triliun,

    Bocoran Rencana Jepang Luncurkan Paket Stimulus Rp 2.265 Triliun,

    Jakarta –

    Pemerintah Jepang akan meluncurkan paket stimulus senilai 21,3 triliun yen atau setara US$ 135,5 miliar (Rp 2.265 triliun, kurs Rp 16.772/US$).

    Kebijakan ini sebagai upaya mendongkrak perekonomian Jepang yang tumbuh melambat serta mendorong konsumsi masyarakat. Selain itu, Stimulus ini bertujuan menekan harga yang naik, memperkuat fondasi ekonomi, serta meningkatkan kapasitas pertahanan dan diplomasi.

    Melansir dari CNBC International Jumat (21/11/2025), yang mengutip laporan NHK, paket stimulus ini menjadi yang terbesar sejak pandemi COVID-19.

    Bantuan ini langsung menyasar ke masyarakat, meliputi peningkatan dana hibah kepada pemerintah daerah, subsidi listrik dan gas mulai Januari 2026 sebesar 7 ribu yen per keluarga selama tiga bulan, serta penghapusan pajak bensin.

    Pemerintah Jepang juga berencana untuk membentuk dana khusus selama 10 tahun untuk meningkatkan industri galangan kapal, sekaligus meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun fiskal 2027. Pemerintah juga akan menyusun rancangan anggaran tambahan untuk membiayai berbagai program baru tersebut.

    Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan sebagian besar dananya berasal dari penerimaan negara dan sisanya dari penerbitan obligasi yang diperkirakan lebih kecil dibanding 42,1 triliun yen dari tahun lalu.

    Ekonomi Jepang menyusut 0,4% pada kuartal-III 2025 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Secara tahunan, perekonomian Jepang mengalami kontraksi 1,8%.

    (rea/hns)

  • Warga Australia yang ke Dokter Menurun di Tengah Naiknya Harga Kebutuhan

    Warga Australia yang ke Dokter Menurun di Tengah Naiknya Harga Kebutuhan

    Data Medicare, sejenis asuransi BPJS di Australia, yang dipublikasikan diam-diam secara daring menunjukkan ‘bulk-billing’ tetap stagnan, tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu meskipun miliaran dolar telah digelontorkan ke dalam skema tersebut.

    ‘Bulk-billing’ adalah sistem penagihan langsung ke subsidi kesehatan dari pemerintah Australia untuk warganya.

    Dalam skema tersebut, jika biaya konsultasi dokter tidak melebihi batas subsidi ini, pasien tidak harus membayar apa-apa. Namun jika biayanya melebihi batas subsidi, pasien harus tetap membayar sisanya.

    Menurut data untuk kuartal Juli hingga September tahun ini, tarif ‘bulk-billing’ berada di angka 77,6 persen, sama persis dengan tahun lalu.

    Sementara itu, total layanan dokter umum selama periode tersebut dibandingkan tahun sebelumnya turun sekitar 10.000 per hari.

    Biaya rata-rata yang harus ditanggung pasien meningkat dari sekitar A$4 (Rp43 ribu) menjadi A$50,49 (Rp544 ribu).

    Menteri Kesehatan dari Partai Liberal Australia, Anne Ruston, mengatakan ini akan berdampak pada sistem rumah sakit.

    “Meskipun ada investasi besar di sini, kami hanya melihat sedikit perubahan pada tarif, yang berarti kami tahu warga menghindari konsultasi dokter karena mereka tidak mampu,” kata Senator Ruston.

    “Berdasarkan data hari ini, 10.000 konsultasi berkurang setiap hari. Itu berarti ada 10.000 [layanan untuk] orang yang berpotensi sakit parah sebelum mereka mendapatkan layanan kesehatan, sementara kita tahu unit gawat darurat rumah sakit kita berada di bawah tekanan yang luar biasa.”

    Menteri Kesehatan Mark Butler mengatakan ia memperkirakan angka tersebut akan segera meningkat seiring dimulainya Insentif ‘Bulk-billing’ baru pemerintah bulan ini.

    “Sudah lebih dari 1.000 klinik yang menggunakan sistem penagihan campuran telah mengindikasikan mereka akan beralih praktik menjadi layanan ‘bulk-billing’ sepenuhnya.

    “Ini menambah 1.600 praktik dokter umum yang saat ini sepenuhnya menggunakan sistem tersebut dan lebih dari 2.600 praktik diperkirakan akan sepenuhnya menggunakan sistem ini di seluruh negeri,” bunyi pernyataan Mark.

    “Kami tahu investasi ini akan berhasil, karena telah berhasil bagi pasien; insentif ini sudah berlaku untuk pensiunan, pemegang kartu konsesi, dan keluarga dengan anak-anak.”

    ‘Bulk-billing’ masih jauh di bawah tingkat sebelum COVID

    Pada tahun 2023, pemerintah federal Australia mengalokasikan dana sebesar A$3,5 miliar untuk melipatgandakan insentif bagi dokter untuk memeriksa anak-anak dan pemegang kartu konsesi tanpa membebankan biaya langsung.

    Meskipun hal tersebut menahan penurunan angka ‘bulk-billing’ dan membawa sedikit perbaikan, tampaknya angka tersebut kembali stagnan.

    Data 12 bulan terakhir menunjukkan angka ‘bulk-billing’ naik sebesar 1,7 persen sejak pembayaran insentif tiga kali lipat dimulai pada November 2023, menjadi 77,9 persen pada bulan September.

    Namun, angka tersebut masih jauh di bawah titik tertinggi era COVID sebesar 89,2 persen, atau bahkan tingkat sebelum COVID sebesar 85,2 persen.

    Pada pemilihan umum federal, pemerintah menjanjikan langkah baru yang diklaim akan menaikkan kembali level ‘bulk-billing’ menjadi sekitar 90 persen pada tahun 2030.

    Pendanaan tersebut dengan cepat diimbangi oleh pihak oposisi, tetapi Koalisi dan Royal Australian College of General Practitioners (RACGP) pada saat itu skeptis apakah langkah tersebut dapat berhasil mendongkrak subsidi bagi pasien.

    Skema tersebut mulai berlaku awal bulan ini.

    Senator Mark ingin warga Australia mendapatkan akses yang terjangkau dan tepat waktu ke dokter umum.

    Namun ia tetap khawatir warga Australia akan terus menghindari konsultasi dokter karena tidak mampu membayar.

    “Biaya yang harus dikeluarkan individu sendiri terus meningkat, kami dikabarkan biaya tersebut hanya akan semakin mahal di masa depan,” katanya.

    “Perdana menteri dan pemerintah terus berbohong kepada warga Australia tentang biaya kunjungan ke dokter mereka. Perdana menteri tahu sangat tidak benar adanya ketika Anda pergi ke dokter, yang Anda butuhkan hanyalah kartu Medicare Anda.”

    Namun, RACGP mencatat data Biro Statistik Australia terkini yang menunjukkan jumlah pasien yang melaporkan kunjungan ke dokter umum karena biaya, turun dari 8,8 persen menjadi 7,7 persen.

    Butuh bertahun-tahun untuk terealisasi

    Pejabat departemen kesehatan mengatakan pasien mungkin tidak akan merasakan manfaat dari skema Medicare tersebut selama sekitar empat tahun, karena dokter umum membutuhkan waktu untuk menyesuaikan model bisnis mereka.

    Para pejabat juga memperingatkan mereka memperkirakan biaya rata-rata yang harus ditanggung mandiri oleh mereka yang tidak tergabung dengan skema ‘bulk-billing’ akan bertambah.

    Laporan tahunan Departemen Kesehatan Australia, yang dirilis bulan ini, mengakui target utama lebih dari 90 persen warga Australia yang mengakses layanan Jadwal Manfaat Medicare, termasuk ‘bulk-billing’, tidak tercapai.

    “Penurunan tarif penagihan massal dan kenaikan biaya langsung, ditambah dengan bertambahnya tekanan biaya hidup, telah menimbulkan hambatan bagi beberapa pasien ketika mencoba mengakses perawatan yang mereka butuhkan,” catat laporan tahunan tersebut.

    “Sejak November 2023, tarif penagihan ‘bulk-billing’ dokter umum mulai stabil dan meningkat. Kinerja terhadap target diperkirakan akan membaik seiring dengan peningkatan tarif penagihan massal dokter umum.”

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

    Tonton juga video “70 Sekolah di Australia Ditutup gegara Khawatir soal Asbes”

  • Ariana Grande Positif COVID-19 di Tengah Tur Film ‘Wicked: For Good’

    Ariana Grande Positif COVID-19 di Tengah Tur Film ‘Wicked: For Good’

    Jakarta –

    Ariana Grande memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya yang kurang menggembirakan.

    Nominasi Oscar ini mengakui bahwa tur persnya di New York City untuk film “Wicked: For Good” mengalami sedikit kendala saat ia mengumumkan bahwa ia terjangkit COVID-19.

    Bersama foto hitam putih yang memamerkan keahliannya memutar tongkat sihir saat tampil di “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” pada 18 November, Grande menulis di Instagram Story-nya pada 20 November, “beberapa saat sebelum COVID.”

    COVID-19 Belum ‘Hilang’

    Kabar terjangkitnya Ariana Grande menandakan infeksi COVID-19 tidak sepenuhnya hilang. Penyakit ini masih terus beredar meski gejalanya lebih ringan ketika di masa pandemi.

    Dikutip dari NHS, COVID-19 sekarang bersifat endemik, artinya virus tersebut terus beredar, tetapi pada tingkat yang lebih dapat diprediksi yang konsisten dengan penyakit virus umum lainnya.

    Meski tidak membeberkan detail mengenai penyakitnya, gejala COVID-18 yang harus diwaspadai di antaranya:

    DemamBatuk terus menerusKehilangan indera penciumanSesak napasLelah berkepanjanganNyeri ototHidung tersumbat atau berairMual dan muntah

    Gejala-gejalanya sangat mirip dengan gejala penyakit lain, seperti pilek dan flu. Kebanyakan orang merasa lebih baik dalam beberapa minggu, tetapi pemulihannya bisa lebih lama.

    Bagi sebagian orang, COVID bisa menjadi penyakit yang lebih serius dan gejalanya bisa berlangsung lebih lama.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • 8 Feri Amsari: Tuduhan Ijazah Palsu Arsul Sani Bagai Serangan Balik ke MK yang Buat Putusan Pro Rakyat Nasional

    8 Feri Amsari: Tuduhan Ijazah Palsu Arsul Sani Bagai Serangan Balik ke MK yang Buat Putusan Pro Rakyat Nasional

    Feri Amsari: Tuduhan Ijazah Palsu Arsul Sani Bagai Serangan Balik ke MK yang Buat Putusan Pro Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, tudingan ijazah palsu yang mendera Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani juga serangan bagi MK.
    Terlebih, dalam beberapa waktu terakhir MK membuat putusan yang berpihak kepada rakyat.
    “Serangan terhadap MK harus dilihat dari multi perspektif. Bisa saja ijazah ini benar bermasalah, tetapi serangan ini lebih punya kecenderungan bagian dari serangan balik terhadap Mahkamah Konstitusi yang belakangan putusan-putusannya sesuai dengan kehendak publik dan konstitusi itu sendiri,” kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/11/2025).
    Feri mengatakan, MK belakangan membuat putusan beberapa perkara, salah satunya jabatan kepolisian di ruang sipil.
    Menurut dia, pada titik tersebut perlu diwaspadai adanya pihak yang ingin mengatur komposisi
    hakim MK
    .
    “Agar kemudian politik jauh lebih dominan dibandingkan menjaga konstitusi itu sendiri. Coba simak, tidak hanya Pak
    Arsul Sani
    , juga ada serangan terhadap Ketua MK yang menurut saya tidak masuk akal dan punya kecenderungan serta kepentingan yang lain,” ujarnya.
    Meski demikian, Feri mengatakan, jika ijazah tersebut terbukti palsu, kredibilitas MK perlu dipertanyakan.
    “Sejauh ini, kinerja Pak Arsul Sani dinilai cukup mumpuni. Tetapi yang dipermasalahkan tentu lembaga yang melakukan seleksinya. Kenapa hal demikian bisa terjadi?” ucap dia.
    Sebelumnya, Hakim MK Arsul Sani membantah tuduhan
    ijazah palsu
    yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.
    Arsul menegaskan, gelar doktor yang didapatkannya ini sah dan bukan abal-abal.
    Gelar S3 ini Arsul dapatkan dari Collegium Humanum atau Warsawa Management University, sebuah universitas swasta di Polandia.
    Pengambilan S3 ini dilakukan sekitar tahun 2020.
    Saat itu, Arsul tidak bisa mengikuti perkuliahan di kampus karena sedang terjadi pandemi global Covid-19.
    Sementara, sebagian kredit perkuliahan sudah didapatkan oleh Arsul dari proses pendidikannya yang sebelumnya.
    Arsul mengatakan, sebenarnya, sejak tahun 2011 ia sudah berupaya untuk mengambil dan menyelesaikan pendidikan jenjang doktoral.
    “Saya memulai studi doktoral saya itu pada awal, mulai kuliahnya, tahun 2011, itu saya mengikuti program doktoral yang dinamakan Professional Doctorate Programme di bidang Justice, Policy, and Welfare di Glasgow School for Business and Society Glasgow Caledonian University, Scotland, United Kingdom,” jelas Arsul pada Senin (17/11/2025).
    Saat itu, ia mengambil kuliah di Glasgow Caledonian University (GCU).
    Namun, karena sejumlah kesibukan, pembelajaran di universitas di Skotlandia ini tidak selesai hingga batas maksimalnya di tahun 2017/2018.
    Meski tidak berhasil mendapatkan gelar doktor, Arsul tetap menerima gelar Masters karena telah menyelesaikan sejumlah studi dan mendapatkan kredit yang dibutuhkan.
    Adapun, pada tahun 2020, Arsul melanjutkan studinya secara online dan akhirnya mengikuti wisuda secara offline pada tahun 2023.
    “Baru pada bulan Maret 2023, kira-kira bulan Februarinya, saya diberitahu bahwa akan ada wisuda doktoral di Warsawa sana, di gedung yang jaraknya tidak jauh dari kampus,” lanjut Arsul.
    Arsul pun menunjukkan sejumlah dokumen yang dimaksudnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.