Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Pasar Ular Sepi-Pembeli Kabur, Pedagang Bongkar Biang Keroknya

    Pasar Ular Sepi-Pembeli Kabur, Pedagang Bongkar Biang Keroknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi pasar yang sepi juga terjadi di Pasar Ular, Jakarta Utara. Pasar ini dikenal menjual beberapa barang dengan merek ternama.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di pasar yang berlokasi di Plumpang, Jakarta Utara ini pada Senin sore (23/6/2025), pembeli yang berkunjung sangat sepi. Bahkan, jumlahnya pun bisa kurang dari puluhan.

    Padahal, pasar ini sempat berjaya sebelum pandemi Covid-19. Bahkan dari pengakuan beberapa pedagang, ramainya pasar ini dahulu membuat jalan di depannya padat. Namun kini kondisinya mengkhawatirkan dan banyak pedagang harus memutar otak demi untuk menyambungkan hidupnya.

    Berdasarkan catatan pemilik pasar, ada sekitar 200-an toko yang berada di pasar ini. Dahulu, toko-toko tersebut masih banyak yang buka. Namun sejak pandemi melanda, ada 60 toko yang sudah tutup atau sebesar 30%.

    Soleh, pedagang aksesoris berupa dompet dan ikat pinggang mengaku kondisinya saat ini sangat berat, karena penghasilan yang didapatnya sekarang tidak lagi cukup untuk kehidupannya.

    “Kondisi sekarang makin sepi parah, dulu bisa habis terjual 2 sampai 3 buah, sekarang satu aja sulit sekali,” kata Soleh saat ditemui wartawan CNBC Indonesia, Senin (23/6/2025).

    Soleh menambahkan sepinya pasar tersebut memang sudah terjadi sejak Covid-19. Namun dalam setahun terakhir, kondisinya makin parah.

    “Semenjak Covid memang sudah sepi, tapi sejak daya beli melemah, makin parah kondisinya,” ungkap Soleh.

    Menurutnya, kini Ia bergantung kepada pekerja pabrik yang banyak berada di sekitar pasar. Namun harapannya tidak sesuai kenyataan.

    “Dulu banyak orang daerah kesini, sekarang ya harapannya dari orang-orang kantor atau pabrik datang kesini, tidak apa-apa lihat-lihat saja, tapi mereka nyatanya juga sudah berkurang, karena mungkin mereka lebih memilih uangnya ditabung,” ujarnya.

    Senada dengan Soleh, Sofyan, pedagang sepatu di pasar tersebut juga mengaku demikian. Dahulu banyak orang yang mencari sepatu, kini pelanggannya sudah sangat sedikit, itupun hanya langganannya saja.

    Foto: Pasar Ular di Tanjung Priok Jakarta Utara sunyi sepi. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)
    Pasar Ular di Tanjung Priok Jakarta Utara sunyi sepi. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

    “Sudah seperti ini sejak Covid, tapi ya setahun makin parah, dulu banyak yang kesini karena mungkin sepatunya bagus tapi harga bersahabat, tapi sekarang, pelanggan bisa dihitung jari,” ujar Sofyan.

    Menurutnya, gempuran toko online mempengaruhi penjualan sepatunya.

    “Orang-orang sekarang lebih senang berbelanja online, jadi kita mau imbangin ya susah, karena harga di online jauh lebih murah,” ungkapnya.

    Sofyan memang tidak membuka penjualan online, karena menurutnya, penjualan melalui online dinilai ribet dan penghasilannya terkadang tidak sesuai ekspektasi.

    “Saya tidak buka online karena agak ribet ya, harus ini itu dulu, daftarnya juga agak ribet, terus harus turunin harga dari normalnya, ditambah kalau ada yang beli, ribet membungkus barangnya, apalagi kalau yang ingin retur,” ujar Sofyan.

    Pasar Ular merupakan salah satu pasar yang cukup legendaris di Jakarta. Bahkan, pasar ini sempat ramai sebelum eksistensi toko online. Barang-barang yang dijual juga terbilang mewah dan pembeli yang datang dahulu juga sebagian besar merupakan orang kaya.

    Namun kini, di tengah gempuran toko online ditambah daya beli masyarakat yang sedang lesu, kondisi pasar tersebut makin mengkhawatirkan.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nama Nadiem Makarim di Pusaran Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

    Nama Nadiem Makarim di Pusaran Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) Nadiem Makarim, masuk dalam pusaran kasus korupsi. Kemarin, pendiri Go-Jek itu diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan chromebook yang terjadi saat ia menjabat sebagai menteri.

    Nadiem diperiksa sekitar 12 jam. Ada sekitar 30-an pertanyaan yang ditanyakan penyidik. Namun demikian, Nadiem tidak banyak memberikan komentar mengenai pemeriksaan tersebut. Dia hanya memastikan akan kooperatif dan siap membantu penyidik untuk menjernihkan persoalan tersebut.  

    “Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu,” ujar Nadiem.

    Dalam catatan Bisnis, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Peralatan TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook serta perangkat pendukung lainnya.

    Singkatnya, laptop Chromebook itu dinilai tidak efektif lantaran perangkat itu lebih optimal apabila menggunakan internet. Sementara, jaringan internet di Indonesia dinilai belum merata. Oleh sebab itu, Kejagung menduga ada pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun.

    Di sisi lain, Nadiem belum lama ini telah mengungkap awal mula pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek berkaitan dengan Covid-19.

    Dia menjelaskan pandemi telah mengancam proses pendidikan atau learning loss. Oleh sebab itu, program digitalisasi pendidikan merupakan mitigasi untuk menekan ancaman tersebut. “Pada 2020, krisis pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan,” ujar Nadiem di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Dia menambahkan, upaya pengadaan itu dilakukan agar program pembelajaran di Tanah Air bisa berlangsung di masa pandemi Covid-19. Secara total, kata Nadiem, ada 1,1 juta unit laptop beserta alat pendukung TIK lainnya seperti modem hingga proyektor dalam pengadaan program digitalisasi pendidikan Kemenbudristek.

    “Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun,” imbuhnya.

    Selain untuk menunjang pembelajaran siswa-siswi, program ini juga menjadi alat untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan RI.

    Adapun, dia juga menekankan pengadaan khususnya Chromebook tidak ditujukan untuk wilayah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar). “Jadi Kemendikbutristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T dan di dalam juknis sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet,” jelasnya.

    Alasan Jaksa Periksa Nadiem

    Sebelum memeriksa Nadiem, penyidik Kejagung sejatinya telah memeriksa orang-orang dekat eks menteri itu untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan chromebook. Penyidik juga telah menggeledah sejumlah tempat untuk mengunhkap kasus tersebut,

    Namun demikian, penyidik antikorupsi kejaksaan merasa perlu untuk Nadiem Makarim. Setidaknya selama 12 jam pemeriksaan, mereka mencecar Nadiem Makarim dengan 31 pertanyaan. Semua terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pertanyaan penyidik ke Nadiem masih seputar kapasitasnya sebagai eks Mendikbudristek dalam penggunaan anggaran Rp9,9 triliun.

    “Pemeriksaan itu dalam kapasitasnya sebagai Menteri terkait dengan penggunaan anggaran Rp9,9 triliun ini dalam proyek pengadaan Chromebook,” ujar Harli di Kejagung, Senin (23/6/2025) malam.

    Dalam pemeriksaan itu, kata Harli, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat itu diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook.

    Rapat inilah yang didalami oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI lantaran pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan tersebut.

    “Nah kemudian ada hal yang sangat penting didalami oleh penyidik dalam kaitan dengan rapat pada bulan Mei 2020. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknisi itu kan sudah dilakukan sejak bulan April,” imbuhnya.

    Pendalaman itu kemudian melebar hingga menyeret peran staf khusus (stafsus) Nadiem Makarim dalam proyek program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 tersebut.

    “Nah barangkali nanti secara substansi, karena ini adalah domainnya penyidik maka kita tunggu bagaimana fakta-fakta ini nanti tentu juga masih dikonfirmasi kepada banyak pihak terkait dengan pengadaan ini,” pungkasnya.

  • 12 Jam Diperiksa, Ini Komentar Nadiem Soal Kasus Korupsi Rp 9,9 T

    12 Jam Diperiksa, Ini Komentar Nadiem Soal Kasus Korupsi Rp 9,9 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nadiem Makarim diperiksa selama 12 jam di Kejaksaan Agung (Kejagung), terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook 2020-2022 senilai Rp 9,9 triliun, ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).

    Dalam pernyataan setelah kelar diperiksa, Nadiem mengatakan akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah dibangun bersama.

    “Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih,” kata Nadiem, Senin (23/6/2025) malam.

    “Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga azas praduga tak bersalah,” ia menambahkan.

    Nadiem tak banyak berbicara soal detail pemeriksaan yang memakan waktu hingga 12 jam.

    “Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu,” ujarnya mengakhiri keterangan singkat tersebut.

    Nadiem mendatangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sekitar pukul 09.09 WIB. Namun sampai berita ini ditulis, sekitar pukul 20.15 WIB, Nadiem belum juga terlihat keluar dari gedung tersebut.

    Ketika datang pagi tadi, Nadiem tampak didampingi tim penasihat hukumnya. Ia menggunakan kemeja batik berwarna krem dan buru-baru masuk, tanpa berbicara sepatah kata pun kepada awak media.

    Ditemui sebelumnya, Nadiem mengatakan bahwa program pengadaan laptop Chromebook digunakan oleh mayoritas sekolah penerima dan berdampak nyata pada proses pembelajaran.

    Nadiem menjelaskan, pengadaan laptop tersebut merupakan bagian dari strategi mitigasi terhadap ancaman learning loss saat pandemi Covid-19.

    Program ini, katanya, mencakup pengadaan laptop, modem, dan proyektor untuk mendukung pembelajaran jarak jauh serta peningkatan kompetensi guru dan asesmen berbasis komputer (ANBK).

    Program ini, katanya, mencakup pengadaan laptop, modem, dan proyektor untuk mendukung pembelajaran jarak jauh serta peningkatan kompetensi guru dan asesmen berbasis komputer (ANBK).

    Program digitalisasi itu dijalankan sepanjang 2019 hingga 2022 dengan anggaran total mencapai Rp9,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3,58 triliun bersumber dari dana satuan pendidikan dan Rp6,39 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Dalam pembelaannya, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan harga pembelian yang bahkan lebih murah dari harga katalog.

    “Laptop yang dibeli sekitar Rp5 jutaan, padahal harga di e-katalog saat itu sekitar Rp6-7 juta. Jadi tidak ada markup,” ujar Hotman.

    Namun, Kejaksaan Agung mengungkap temuan berbeda. Penyidik menemukan dugaan adanya pemufakatan jahat dalam pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebut.

    Kajian teknis disebut-sebut diarahkan untuk merekomendasikan penggunaan Chromebook, meski hasil uji coba 1.000 unit pada 2019 menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif sebagai sarana pembelajaran.

    Penyidikan juga menyasar aset milik orang-orang dekat Nadiem. Tiga apartemen yang diduga milik staf khusus Nadiem (Fiona Handayani, Juris Stan, dan Ibrahim) telah digeledah.

    Penyidikan juga menyasar aset milik orang-orang dekat Nadiem. Tiga apartemen yang diduga milik staf khusus Nadiem (Fiona Handayani, Juris Stan, dan Ibrahim) telah digeledah.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nakes Bikin Bisnis Kambing Perah di Malang, Omzet Rp 1 Juta per Hari Surabaya 23 Juni 2025

    Nakes Bikin Bisnis Kambing Perah di Malang, Omzet Rp 1 Juta per Hari Surabaya 23 Juni 2025

    Nakes Bikin Bisnis Kambing Perah di Malang, Omzet Rp 1 Juta per Hari
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Di tengah kesibukannya sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Wonosari, Koko Ali Susilo, warga Desa Sumbertempur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang mempunyai usaha sampingan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.
    Ia memiliki usaha peternakan kambing perah dengan jumlah ratusan ekor. Hasil produksi susunya pun kini sudah menjadi salah satu pemasok pabrik pengolahan susu bubuk yang berbasis di Yogyakarta.
    Senin (23/6/2025), sepulang dari bekerja, sekitar pukul 16.00 WIB, Koko tidak langsung masuk ke rumahnya. Ia justru menuju kandangnya terlebih dahulu, meski masih mengenakan seragam dinas.
    Ia langsung memberi makan ratusan ekor kambingnya. Hal itu dilakukan karena pukul 16.00 WIB, memang menjadi waktu bagi kambing-kambingnya untuk makan.
    Rutinitas itu sudah dilakoni Koko setiap hari sejak ia mulai mengembangkan usaha pertenakan kambing pada tahun 2021 lalu.
    “Sebelum berangkat bekerja, saya memberi makan. Kemudian sepulang kerja saya beri makan lagi,” ungkap dia.
    Ada pun varian kambing yang ia ternak di antaranya PE, Savera, Sanen, dan Anglo dengan jumlah total 149 ekor. “Khusus untuk sapi perah jumlahnya 57 ekor kambing,” ujarnya.
    Koko menceritakan mulai mengambil peluang pengembangan kambing perah itu pada saat musim pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu.
    Ia yang bertugas sebagai surveillance Covid-19 di Puskesmas saat itu mulai berpikir bahwa saat itu banyak orang membutuhkan suplemen penambah imun, salah satunya dari susu.
    “Saat itulah saya punya ide untuk mengembangkan peternakan kambing perah, seiring rata-rata warga Desa Sumbertempur ini adalah peternak,” jelasnya.
    Ia lalu mulai beternak kambing dengan jumlah lima ekor. Gayung bersambut hasil produksi susunya benar-benar banyak diminati.
    Seiring berjalannya waktu, ia pun mulai menambah jumlah ekor kambing di kandangnya, sampai saat ini berjumlah 149 ekor.
    “Alhamdulillah, sampai saat ini permintaan terus meningkat. Bahkan hasil produksi kami pun tidak mampu memenuhi permintaan,” sebut dia.
    Ia mampu memproduksi sebanyak 57 liter susu kambing per hari, dengan harga jual antara Rp 18.000-Rp. 20.000 per liter. “Jadi omzet kami rata-rata per hari mencapai Rp 1 juta,” kata dia.
    Sementara untuk kebutuhan makannya, ia memberikan asupan konsentrat dan silase.
    “Dengan dua jenis makanan ini, kambing minim teridap penyakit, dibanding memberikan makanan ramban,” sebut dia.
    Koko menyebut, peternakan merupakan usaha yang minim resiko kematian, selama peternak menjaga pola makan kambing dan rutin membersihkan kandang.
    “Jadi sangat potensial untuk dikembangkan mengingat kebutuhan susu masyarakat terus meningkat,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 12 Jam Diperiksa, Ini Komentar Nadiem Soal Kasus Korupsi Rp 9,9 T

    Nadiem Makarim Sudah Diperiksa 11 Jam di Kejagung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemeriksaan perdana mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung (Kejagung) berlangsung lebih dari 11 jam.

    Hari ini, Senin (23/6/2025), Nadiem memenuhi panggilan penyidik untuk diminta keterangannya terkait dengan pengadaan laptop Chromebook 2020-2022, senilai Rp9,9 triliun.

    Nadiem mendatangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sekitar pukul 09.09 WIB. Namun sampai berita ini ditulis, sekitar pukul 20.15 WIB, Nadiem belum juga terlihat keluar dari gedung tersebut.

    Ketika datang pagi tadi, Nadiem tampak didampingi tim penasihat hukumnya. Ia menggunakan kemeja batik berwarna krem dan buru-baru masuk, tanpa berbicara sepatah kata pun kepada awak media.

    Ditemui sebelumny, Nadiem mengatakan bahwa program pengadaan laptop Chromebook digunakan oleh mayoritas sekolah penerima dan berdampak nyata pada proses pembelajaran.

    “Informasi yang saya dapat pada 2023, sebanyak 97% dari 1,1 juta unit laptop yang dibagikan ke 77 ribu sekolah telah diterima dan teregistrasi. Dan sekitar 82% sekolah menyatakan menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran, bukan hanya asesmen atau administrasi,” ujar Nadiem dalam konferensi pers di Jakarta dikutip dari CNN Indonesia.

    Nadiem menjelaskan, pengadaan laptop tersebut merupakan bagian dari strategi mitigasi terhadap ancaman learning loss saat pandemi Covid-19.

    Program ini, katanya, mencakup pengadaan laptop, modem, dan proyektor untuk mendukung pembelajaran jarak jauh serta peningkatan kompetensi guru dan asesmen berbasis komputer (ANBK).

    Program digitalisasi itu dijalankan sepanjang 2019 hingga 2022 dengan anggaran total mencapai Rp9,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3,58 triliun bersumber dari dana satuan pendidikan dan Rp6,39 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Dalam pembelaannya, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan harga pembelian yang bahkan lebih murah dari harga katalog.

    “Laptop yang dibeli sekitar Rp5 jutaan, padahal harga di e-katalog saat itu sekitar Rp6-7 juta. Jadi tidak ada markup,” ujar Hotman.

    Namun, Kejaksaan Agung mengungkap temuan berbeda. Penyidik menemukan dugaan adanya pemufakatan jahat dalam pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebut. Kajian teknis disebut-sebut diarahkan untuk merekomendasikan penggunaan Chromebook, meski hasil uji coba 1.000 unit pada 2019 menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif sebagai sarana pembelajaran.

    “Kami menemukan indikasi pengondisian teknis dan pengambilan keputusan yang tidak objektif, sehingga mengarahkan pada jenis perangkat tertentu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar.

    Penyidikan juga menyasar aset milik orang-orang dekat Nadiem. Tiga apartemen yang diduga milik staf khusus Nadiem (Fiona Handayani, Juris Stan, dan Ibrahim) telah digeledah.

    Meski begitu, Kejagung belum mengumumkan nilai pasti kerugian negara dari proyek ini. Penghitungan kerugian keuangan negara masih berlangsung.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pasar Gembrong Sepi, Pedagang Minta Pemerintah Turun Tangan Megapolitan 23 Juni 2025

    Pasar Gembrong Sepi, Pedagang Minta Pemerintah Turun Tangan Megapolitan 23 Juni 2025

    Pasar Gembrong Sepi, Pedagang Minta Pemerintah Turun Tangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pedagang
    Pasar Gembrong
    , Jakarta Timur, berharap sentra pasar mainan itu kembali ramai seperti dulu.
    Agus (57), salah satu pedagang mengatakan, sudah bertahun-tahun pasar sepi pembeli. Ia berharap pemerintah memperhatikan nasib para pedagang di Pasar Gembrong.
    “Enggak ramai aja sekarang, Harapannya ramai semua pedagang, harapannya itu, ya semoga ada perhatian,” kata Agus saat ditemui di Pasar Gembrong, Senin (23/6/2025).
    Agus bilang, pengunjung Pasar Gembrong turun drastis sejak pandemi Covid-19. Kondisi itu terus berlanjut hingga kini.
     
    Bahkan, kata Agus, sebelum pandemi, kondisi pasar sudah sepi akibat direlokasi ke tempat yang sekarang.
    Diketahui, pada 2018, pedagang Pasar Gembrong direlokasi karena lokasi mereka berdagang terimbas pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).
    “Sejak Corona, lalu ditambah relokasi karena jalan Tol Becakayu, pendapatan menurun drastis. Akses ke sini juga lebih sulit. Dulu ramai di lokasi lama karena aksesnya gampang,” ujar dia.
    Agus menyebut, pendapatannya di lokasi baru turun sekitar 70 persen dibandingkan saat masih berjualan di
    Pasar Gembrong lama
    .
    Saat ini, mayoritas pelanggan Agus adalah pedagang kecil yang membeli dagangannya untuk dijual kembali ke sekolah-sekolah.
    “Hampir 70 persen langganan saya dari sana. Kalau sekolah libur, ya tamat kita, karena napas kita ada di sekolahan,” katanya.
    Sementara itu, Ifah (46), pedagang boneka Pasar Gembrong menyatakan, pengunjung pasar sepi selama beberapa tahun terakhir.
    Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan kondisi Pasar Gembrong agar dapat ramai seperti dulu.
    “Belum sih perhatian pemerintah, tapi ya ingin ramai lagi seperti dulu,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, Pasar Gembrong, Jakarta Timur, dahulu menjadi surga berbagai jenis mainan anak.
    Dulu, pasar tradisional ini selalu ramai, terutama saat libur panjang sekolah atau libur Lebaran, ketika anak-anak punya lebih banyak waktu untuk bermain.
    Namun, Pasar Gembrong kini tak sejaya dulu. Banyak kios yang tutup karena semakin hari pembeli kian sepi.
    Saat
    Kompas.com
    berkunjung pada Senin (23/6/2025) sekitar pukul 10.00 WIB, baru belasan kios yang buka. Kios-kios itu menjual berbagai mainan anak seperti mobil-mobilan, masak-masakan, bola plastik, kartu permainan, boneka, hingga jepit rambut.
    Kios yang buka umumnya tak jauh dari pintu masuk atau keluar pasar. Sementara, di bagian dalam, banyak kios tutup.
    Bahkan, saking banyaknya kios yang tutup di area dalam, lorong pasar gelap karena tak ada penerangan. Situasi ini menciptakan kesan suram.
    Di lantai dua, kondisinya tak jauh berbeda. Tampak beberapa kios menjajakan miniatur mobil dan motor mainan. Namun, lebih banyak kios yang tutup.
    Beberapa pemilik kios terlihat menata dagangan sembari menunggu pembeli. Sementara, lainnya duduk sambil bermain ponsel karena tak ada pembeli yang datang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belajar dari Operasi Midnight Hammer, Indonesia Diminta Perkuat Keamanan Siber

    Belajar dari Operasi Midnight Hammer, Indonesia Diminta Perkuat Keamanan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat keamanan digital memberikan peringatan eskalasi serangan siber di Tanah Air menyusul aksi Midnight Hammer Operation Amerika Serikat (AS) yang membombardir 3 titik pusat nuklir milik Iran beberapa waktu lalu.

    Operasi Midnight Hammer adalah serangan AS ke fasilitas nuklir Iran. Serangan ini sama sekali tidak mendapatkan perlawanan. Tidak ada pesawat tempur Iran dan rudal yang membalas

    Serangan tersebut berhasil dilakukan tanpa terdeteksi karena AS dikabarkan melumpuhkan terlebih dahulu sistem komunikasi dan keamanan Iran lewat serangan siber.

    Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai penyerangan menggunakan pesawat berteknologi canggih itu turut meningkatkan perhatian dunia terhadap risiko siber yang terus berkembang, baik di tingkat global maupun regional.

    Indonesia berpotensi mengalami serangan yang sama, jika tidak memiliki tingkat keamanan siber yang kuat dan bergantung pada teknologi luar. 

    “Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ancaman ini semakin nyata. Laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan peningkatan serangan siber hingga 300% terhadap infrastruktur kritis dalam 3 tahun terakhir,” kata Ardi dalam siaran pers, dikutip Bisnis Senin (23/6/2025).

    Menurut dia, setiap sektor memiliki karakteristik dan nilai strategis yang membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan siber. Ardi melihat beberapa sektor yang biasa terkena serangan siber.

    Pertama, infrastruktur kritis mencakup layanan publik seperti listrik, air bersih, transportasi, dan komunikasi. Serangan terhadap infrastruktur kritis dapat menyebabkan gangguan besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

    Indonesia, dengan ribuan pulau dan infrastruktur yang tersebar, dinilai sangat rentan terhadap serangan di sektor ini. Misalnya, jika jaringan listrik atau sistem transportasi terganggu, hal ini dapat mengakibatkan krisis yang mempengaruhi ekonomi dan mobilitas masyarakat.

    Kedua, kesehatan. Rumah sakit dan sistem kesehatan sering kali diserang untuk mencuri data pasien atau merusak sistem yang vital. Serangan ini dapat mengganggu pelayanan kesehatan yang penting.

    Dalam situasi seper pandemi Covid-19, serangan siber terhadap sistem kesehatan dapat menghambat upaya penanganan dan menyebabkan risiko yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, data medis yang dicuri juga dapat disalahgunakan untuk penipuan.

    Ketiga, keuangan. Bank dan lembaga keuangan menjadi sasaran utama untuk pencurian data, penipuan, dan peretasan akun. Serangan ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

    Dengan pertumbuhan pesat fintech dan digital banking, Indonesia harus waspada terhadap serangan siber di sektor ini. Kerugian finansial akibat serangan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan investasi.

    Keempat, energi. Perusahaan energi, termasuk yang bergerak di bidang minyak dan gas, sering menjadi sasaran untuk sabotase dan pencurian data. Indonesia sebagai negara penghasil energi pun harus melindungi aset-aset ini dari serangan yang dapat mengganggu produksi dan distribusi energi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ekonomi dan stabilitas sosial.

    Kelima, teknologi dan telekomunikasi. Perusahaan teknologi dan penyedia layanan telekomunikasi sering kali diserang untuk mencuri data pengguna dan merusak sistem komunikasi.

    Menurut Ardi, dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital serangan terhadap sektor ini dapat mengganggu komunikasi dan akses informasi, yang sangat penting untuk kegiatan bisnis dan pemerintahan.

    Keenam, pemerintahan. Instansi pemerintah menjadi sasaran untuk mencuri data sensitif dan mengganggu layanan publik. Serangan terhadap sistem pemerintahan dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi warga negara dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam kasus yang ekstrem, ini dapat mengganggu stabilitas politik.

    “Dengan meningkatnya kerentanan terhadap serangan, penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam memperkuat keamanan siber,” kata Ardi.

    Menurutnya, investasi dalam teknologi pertahanan siber, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan kebijakan yang komprehensif merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi infrastruktur dan data nasional.

    Sebab, sambungnya, serangan siber tidak hanya mengancam keamanan fisik, tapi juga stabilitas ekonomi dan sosial. Artinya, kata Ardi, upaya untuk membangun ketahanan siber yang kuat menjadi semakin mendesak.

  • Nadiem Makarim Tiba di Kejagung, Diperiksa Kasus Korupsi Laptop Rp9,9T

    Nadiem Makarim Tiba di Kejagung, Diperiksa Kasus Korupsi Laptop Rp9,9T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim terlihat datang memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (23/6/2025).

    Nadiem dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022, senilai Rp9,9 triliun.

    Menurut pantauan CNBC Indonesia, Nadiem sampai di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada pukul 09.09 WIB.

    Nadiem mengenakan baju batik berwarna krem. Saat tiba di lobi ia tak berbicara sepatah kata pun kepada awak media. Ia terlihat hadir bersama timnya.

    Dikabarkan sebelumnya, Nadiem membela program pengadaan laptop Chromebook di masa jabatannya yang kini tengah diusut oleh Kejagung.

    Ia menegaskan, perangkat tersebut digunakan oleh mayoritas sekolah penerima dan berdampak nyata pada proses pembelajaran.

    “Informasi yang saya dapat pada 2023, sebanyak 97% dari 1,1 juta unit laptop yang dibagikan ke 77 ribu sekolah telah diterima dan teregistrasi. Dan sekitar 82% sekolah menyatakan menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran, bukan hanya asesmen atau administrasi,” ujar Nadiem dalam konferensi pers di Jakarta dikutip dari CNN Indonesia.

    Nadiem menjelaskan, pengadaan laptop tersebut merupakan bagian dari strategi mitigasi terhadap ancaman learning loss saat pandemi Covid-19.

    Program ini, katanya, mencakup pengadaan laptop, modem, dan proyektor untuk mendukung pembelajaran jarak jauh serta peningkatan kompetensi guru dan asesmen berbasis komputer (ANBK).

    Program digitalisasi itu dijalankan sepanjang 2019 hingga 2022 dengan anggaran total mencapai Rp9,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 3,58 triliun bersumber dari dana satuan pendidikan dan Rp 6,39 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Dalam pembelaannya, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan harga pembelian yang bahkan lebih murah dari harga katalog.

    “Laptop yang dibeli sekitar Rp 5 jutaan, padahal harga di e-katalog saat itu sekitar Rp6-7 juta. Jadi tidak ada markup,” ujar Hotman.

    Namun, Kejaksaan Agung mengungkap temuan berbeda. Penyidik menemukan dugaan adanya pemufakatan jahat dalam pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebut. Kajian teknis disebut-sebut diarahkan untuk merekomendasikan penggunaan Chromebook, meski hasil uji coba 1.000 unit pada 2019 menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif sebagai sarana pembelajaran.

    “Kami menemukan indikasi pengondisian teknis dan pengambilan keputusan yang tidak objektif, sehingga mengarahkan pada jenis perangkat tertentu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar.

    Penyidikan juga menyasar aset milik orang-orang dekat Nadiem. Tiga apartemen yang diduga milik staf khusus Nadiem (Fiona Handayani, Juris Stan, dan Ibrahim) telah digeledah.

    Meski begitu, Kejagung belum mengumumkan nilai pasti kerugian negara dari proyek ini. Penghitungan kerugian keuangan negara masih berlangsung.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nadiem Makarim di Pusaran Kasus Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun Nasional 23 Juni 2025

    Nadiem Makarim di Pusaran Kasus Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun Nasional 23 Juni 2025

    Nadiem Makarim di Pusaran Kasus Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks Mendikbudristek
    Nadiem
    Makarim  dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kejagung, Senin (23/6/2025).
    Namanya sudah santer disinggung sejak
    Kejaksaan Agung
    mengumumkan kasus ini naik ke penyidikan pada 26 Mei 2025 lalu.
    Sejak dilantik pada Oktober 2019, Nadiem selaku pimpinan kementerian bertugas untuk mengawasi jalannya program-program yang dicanangkan.
    Sebelum program berjalan, terkadang perlu ada pengadaan barang atau jasa yang melibatkan pihak luar.
    Ketika pandemi Covid-19 melanda dunia, hampir semua orang dipaksa untuk berada di rumah.
    Anak-anak tidak bisa sekolah dan pemerintah perlu mengambil tindakan.
    Saat itu, digitalisasi digencarkan, termasuk di dunia pendidikan.
    Untuk mendukung proses digitalisasi ini, Kemendikbudristek membuat program dan memberikan bantuan bagi para sekolah.
    Pengadaan laptop pun dilakukan dan pada akhirnya, dipilih perangkat yang berbasis Chromebook ini.
    Kini, peran Nadiem dalam pengadaan dipertanyakan.
    Apakah ada campur tangannya dalam pemilihan vendor?
    Seperti apa pengawasannya selaku menteri yang menjalankan program?
    Penyidik juga tengah mendalami arahan-arahan Nadiem terhadap para staf khusus yang kala itu diduga terlibat dalam proses penulisan kajian yang memuluskan jalan Chromebook menjadi laptop terpilih.
    Pada awal kasus ini bergulir, ada tiga nama yang menjadi sorotan. Mereka adalah Fiona Handayani, Jurist Tan, dan Ibrahim Arief.
    Ketiganya disebutkan sebagai eks Stafsus Nadiem. Kediaman ketiganya juga telah digeledah penyidik, dan sejumlah barang bukti elektronik ikut disita.
    Namun, ketiganya masih berstatus sebagai saksi hingga saat ini. Fiona Handayani sudah diperiksa dua kali oleh Kejaksaan Agung.
    Ia mengakui, dirinya pernah membantu Nadiem ketika menjadi menteri dulu.
    Namun, kubu Fiona mengaku belum ditanya lebih jauh terkait dengan proses pengadaan yang dilakukan pemerintah untuk program yang memiliki anggaran hingga Rp 9,9 triliun ini.
     
    “Masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya saja. Nanti mungkin lebih mendalam, mungkin di hari yang akan datang,” ujar Kuasa Hukum Fiona, Indra Haposan Sihombing, usai kliennya diperiksa penyidik Kejaksaan Agung selama kurang lebih 13 jam pada Selasa (10/6/2025).
    Berbeda dengan Fiona, Ibrahim yang awalnya juga disebut sebagai stafsus Nadiem justru membantah dan meluruskan posisinya.
    Pada 13 Juni 2025, Ibrahim memenuhi panggilan penyidik dan menegaskan kalau dirinya bukan stafsus, tetapi konsultan dari direktorat di Kemendikbud.
    Ibrahim mengaku sempat memberikan masukan terkait baik buruknya sistem operasi laptop, baik itu Chromebook maupun Windows.
    Namun, ia menegaskan, tugasnya hanya memberikan masukan dan penilaiannya itu tidak mesti diterima oleh Kemendikbudristek.
    Ibrahim juga mengatakan bahwa dirinya bertugas sebagai konsultan dari Jurist Tan yang saat itu menjabat sebagai Stafsus Nadiem.
    Hingga kini, Jurist Tan sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.
    Ia diketahui sudah berada di luar negeri ketika Kejagung mengajukan pencegahan terhadapnya pada 4 Juni 2025.
    Kejaksaan mengatakan, Jurist tidak bisa kembali ke Indonesia karena ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan.
    Hingga kini, tidak jelas urusan atau kesibukan yang dimaksud.
    Namun, Kejaksaan juga masih belum melakukan jemput paksa terhadap Jurist Tan untuk membuat terang kasus ini.
    Kesaksian para eks Stafsus dan Nadiem diperlukan untuk membuat terang alasan Chromebook dipilih meski banyak hal yang diragukan.
    Kejagung menilai telah terjadi pemufakatan jahat dalam proses pengadaan laptop berbasis Chromebook karena perangkat ini dinilai tidak cocok digunakan di Indonesia.
    Masalah utama yang dihadapi adalah laptop Chromebook perlu digunakan dengan bantuan internet.
    Namun, kondisi jaringan internet di tahun 2019 hingga saat ini masih belum merata ke seluruh daerah di Indonesia.
    Dengan adanya fakta ini, pengadaan laptop yang mewajibkan keberadaan internet agar bisa digunakan sepenuhnya menjadi pertanyaan dan kini ikut didalami oleh Kejaksaan Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Bakal Periksa Nadiem Makarim Hari Ini

    Kejagung Bakal Periksa Nadiem Makarim Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memeriksa bekas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim hari ini Senin (23/6/2025).

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pemeriksaan itu dilakukan terkait dengan perkara dugaan korupsi pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022.

    “Nadiem Makarim diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 akan dilaksanakan di Gedung Bundar dan direncanakan mulai pukul 9 ya,” ujar Harli di Kejagung, dikutip Senin (23/6/2025).

    Dia menjelaskan, founder Go-Jek itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Mendikbudristek yang dinilai mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan Chromebook.

    Selanjutnya, pendalaman juga dilakukan terhadap peran Nadiem Makarim dalam pelaksanaan proyek program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 senilai Rp9,9 triliun.

    “Kita berharap supaya yang bersangkutan bisa hadir dan memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,” pungkasnya.

    Di lain sisi, pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea menyatakan bahwa kliennya siap untuk menghadiri pemeriksaan tersebut.

    “Akan hadir [diperiksa Kejagung],” tutur Hotman.

    Penjelasan Nadiem soal Chromebook 

    Nadiem menjelaskan program pengadaan alat penunjang pendidikan itu bermula saat Indonesia dilanda virus Covid-19. Peristiwa itu dinilai telah melumpuhkan sektor pendidikan.

    Dia menyatakan bahwa wabah tersebut telah mengancam proses pendidikan atau learning loss. Oleh sebab itu, dia menilai program digitalisasi pendidikan merupakan mitigasi untuk menekan ancaman tersebut.

    Di samping itu, Nadiem menjelaskan bahwa alasannya alasan memilih pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan itu lantaran lebih murah danh unggul dari sisi keamanan.

    Selain itu, Nadiem menekankan bahwa pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek era kepemimpinannya itu tidak ditujukan untuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Dengan demikian, Nadiem menilai persoalan ini tidak relevan apabila dijadikan dasar pengusutan.

    “Jadi Kemendikbutristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T dan di dalam juknis [petunjuk teknis] sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet,” ujar Nadiem di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).