Kasus: covid-19

  • Imbas Tarif Trump, Produksi Kendaraan di Inggris Anjlok

    Imbas Tarif Trump, Produksi Kendaraan di Inggris Anjlok

    Jakarta

    Produksi kendaraan di Inggris turun tajam selama lima bulan berturut-turut. Penurunan produksi ini tak lepas dari tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang turut menghantam industri otomotif.

    Berdasarkan data dari Asosiasi Manufaktur dan Produsen Motor Inggris (SMMT), volume produksi mobil turun sebesar 32,8% menjadi 49.810 unit per Mei 2025. Volume produksi ini merupakan terendah sejak 1949, apabila masa covid-19 di mana banyak pabrik tutup tidak terhitung.

    Pengiriman ke dua pasar terbesar Inggris, Uni Eropa dan AS, masing-masing turun sebesar 22,5% dan 55,4%. Penurunan produksi mobil sebagian besar disebabkan oleh dampak tarif Trump, pergantian model yang sedang berlangsung, hingga restrukturisasi.

    Pada awal April lalu, Trump menerapkan tarif sebesar 25% pada semua mobil dan suku cadang mobil yang diimpor ke AS. Penerapan tarif ini sempat membuat merek-merek mewah Inggris, seperti Aston Martin dan Jaguar Land Rover untuk menghentikan sementara pengiriman ke AS.

    Namun, pada awal bulan Mei, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengurangi pungutan yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan berbasis di AS terhadap mobil-mobil Inggris menjadi 10% untuk 100.000 mobil pertama yang diimpor setiap tahun.

    “Meskipun tahun 2025 terbukti menjadi tahun yang sangat menantang bagi produksi otomotif Inggris, ada awal dari optimisme untuk masa depan,” kata Kepala Eksekutif SMMT Mike Hawes dikutip dari CNBC International, Jumat (27/6/2025).

    Mike menerangkan kesepakatan perdagangan dengan pangsa pasar penting, terutama AS dan UE dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga membantu relaksasi kondisi saat ini.

    “Konfirmasi kesepakatan perdagangan dengan pasar-pasar penting, terutama AS dan hubungan yang lebih positif dengan UE, serta strategi pemerintah mengenai industri dan perdagangan yang mengakui peran penting sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, akan membantu pemulihan,” ujar Hawes.

    (rea/rrd)

  • Hoaks! Jokowi kritis dan dilarikan rumah sakit pada akhir Juni 2025

    Hoaks! Jokowi kritis dan dilarikan rumah sakit pada akhir Juni 2025

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial X menampilkan video adanya sebuah kerumunan orang disertai narasi bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kondisi kritis dan sedang dirawat di rumah sakit.

    Berikut narasi dalam unggahan berikut:

    “Beredar video dgn narasi pak Jokowi masuk Rumah Sakit
    Ada yang tau apakah ini valid atau Hoax”

    Namun, benarkah Jokowi sedang dalam masa kritis dan dalam perawatan di rumah sakit?Tangkap layar unggahan terindikasi hoaks menarasikan Jokowi masuk ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Faktanya, tidak ada sumber resmi yang dapat mengkonfirmasi klaim tersebut. (ANTARA/HO-X)
    Penjelasan :

    Menurut penelusuran ANTARA, dengan menggunakan kata kunci seperti “Jokowi masuk rumah sakit dalam keadaan kritis” dan sejenisnya, tidak ditemukan pernyataan resmi dari sumber terpercaya yang dapat mengonfirmasi informasi tersebut.

    Dalam potongan video yang beredar, terlihat plang nama bertuliskan “Toko Obat Sumber Husodo (Tek An Tong)”. Berdasarkan hasil pencarian lokasi melalui Google Maps, toko tersebut diketahui berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan berseberangan dengan “Angkringan Kopi Jos”.

    Setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan video berlatar lokasi serupa yang diunggah sebuah akun X dengan narasi “Yogyakarta, protokol kesehatan sudah diabaikan. Saatnya tarik rem darurat di kota pendidikan.”

    Video tersebut ternyata merupakan dokumentasi kerumunan yang terjadi pada Minggu (20/9/2020), saat penertiban terhadap para pengunjung Angkringan Kopi Jos yang melanggar protokol kesehatan COVID-19.

    Dengan demikian narasi bahwa Jokowi dilarikan adalah hoaks. Video tersebut merupakan video pengunjung Angkringan Kopi Jos yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 pada 2020.

    Klaim: Jokowi masuk rumah sakit dalam keadaan kritis
    Rating: Hoaks

    Cek fakta: Hoaks! Tangkapan layar artikel Jokowi akui penyakit kulitnya karena azab

    Cek fakta: Hoaks! Artikel Menag ungkap Jokowi gunakan dana haji 2025

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Yamaha Pakai Livery Spesial di MotoGP Belanda 2025, Terinspirasi YZF-R7 1999

    Yamaha Pakai Livery Spesial di MotoGP Belanda 2025, Terinspirasi YZF-R7 1999

    Jakarta

    Pasukan garpu tala bakal menggunakan livery motor dan wearpack spesial di MotoGP Belanda 2025 akhir pekan ini. Tim Monster Energy Yamaha dan Pramac Yamaha akan memakai corak livery berwarna putih, merah, dan hitam yang terinspiriasi dari motor YZF-R7 1999 yang digunakan Noriyuki Haga di balapan WSBK.

    “Hari ini menandai momen yang simbolis karena kedua tim MotoGP Yamaha bersatu di grid pamerkan keempat motor MotoGP di samping YZF-R7 1999 yang ikonik,” bilang Direktur Pelaksana Yamaha Racing Paolo Pavesio, dikutip dari Crash.

    “Visual yang kuat dari kedua tim yang menjadi satu dengan menggunakan corak yang sama tak hanya mewakili kehadiran lintasan yang sama – hal ini mencerminkan pola pikir strategis baru kami, mulai tahun ini: kita bersatu dan lebih kuat jika bersama,” sambung Pavesio.

    Yamaha pakai livery spesial di MotoGP Belanda 2025, terinspirasi YZF-R7 1999 Foto: Crash

    Warna dan livery YZF-R7 1999 ini sangat berbeda dengan identitas tim Monster Energy Yamaha yang dominan warna biru dan Pramac Yamaha yang punya identitas warna ungu. YZF-R7 1999 mengusung kombinasi warna putih, merah, dan hitam. Tim Yamaha MotoGP memilih livery retro ini untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-70.

    Sebagai informasi, Yamaha didirikan pada tanggal 1 Juli 1955, tanggal yang diperingati setiap tahun sebagai ‘Hari Yamaha’. Dengan peringatan 70 tahun yang jatuh hanya satu hari setelah GP Belanda tahun ini, Assen dipilih sebagai tempat untuk penghormatan ulang tahun resmi mereka.

    “Selama tujuh dekade ini, Yamaha merayakan banyak prestasi di semua level balap,” imbuh Pavesio. “Di ajang World Road Racing Championship saja, Yamaha telah meraih 39 Gelar Pebalap, 37 Gelar Konstruktor, dan 7 Gelar Tim – sebuah bukti daya saing dan inovasi kami yang tak lekang oleh waktu di panggung dunia,” sambung dia.

    Nantinya warna dan livery khusus ini akan menghiasi motor Yamaha YZR-M1 Monster Energy dan Prima Pramac M1 selama Grand Prix Belanda hari Minggu, bersama dengan pakaian tim, sarung tangan, dan helm.

    Yamaha pakai livery spesial di MotoGP Belanda 2025, terinspirasi YZF-R7 1999 Foto: Crash

    “Skema warna khusus ini bagus, dan saya pikir ini akan membuat akhir pekan Grand Prix ini semakin berkesan. Ini akan menambah sedikit keseruan,” kata pebalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo.

    “GP ini adalah momen spesial bagi Yamaha, dan memiliki livery baru selalu menyenangkan! Kami berusaha keras lagi untuk mencocokkan kulit, sepatu bot, sarung tangan, dan helm dengan livery, dan saya sangat menyukai tampilan keseluruhannya! Saya harap para penggemar juga menyukainya,” timpal rekan Quartararo, Alex Rins.

    Jack Miller dari Pramac Yamaha juga mengaku bangga mengenakan warna retro. “Warna-warna ini sangat istimewa bagi Yamaha, dan jadi bagian dari perayaan ini sungguh luar biasa,” kata Miller.

    “Motornya selalu terlihat fantastis, tetapi warna merah dan putih ini menjadi ikon jika Anda mengingat sejarah balap Yamaha – dari kejuaraan Ago pada tahun 1975, hingga kemenangan Kenny Roberts dan juara legendaris lainnya. Balapan dengan warna-warna ini menghadirkan rasa bangga yang besar, dan tak ada tempat yang lebih baik untuk mengenakannya selain di Assen yang juga merayakan balapannya yang ke-100. Selain itu, bagi saya, ini adalah pratinjau yang sempurna untuk juga berlomba dengan warna merah dan putih di 8 Hours of Suzuka hanya dalam beberapa minggu (setelah ini),” sambung pebalap asal Australia itu.

    “Tujuh puluh tahun merupakan tonggak sejarah yang luar biasa, dan ketika Anda memikirkan para pebalap yang telah berkompetisi – dan menang – dengan Yamaha, hal itu benar-benar membuat Anda merinding. Warna motor ini sangat memukau; mencerminkan masa lalu yang terus membentuk merek ini di masa kini dan, mudah-mudahan, di masa depan yang hebat. Menjadi bagian kecil dari kisah epik ini adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi saya,” kata rekan satu paddock Miller, Miguel Oliveira.

    Assen adalah satu-satunya sirkuit yang menjadi tuan rumah setiap musim MotoGP sejak kejuaraan dunia dimulai pada tahun 1949, kecuali musim 2020 karena alasan wabah corona Covid-19. Akhir pekan ini juga menandai TT Belanda ke-100, menjadikannya tempat yang tepat untuk perayaan tonggak sejarah Yamaha.

    (lua/din)

  • UMKM Terancam ‘Kabur’ dari Shopee Cs Imbas Rencana Pemungutan Pajak

    UMKM Terancam ‘Kabur’ dari Shopee Cs Imbas Rencana Pemungutan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho melihat adanya potensi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beralih ke platform lain, menyusul adanya rencana pemerintah melibatkan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia sebagai pemungut pajak dari penjual di platform tersebut.

    Wisnu menyampaikan, rencana ini kemungkinan akan mendorong pelaku UMKM kembali ke jalur penjualan informal seperti media sosial. Mengingat hingga saat ini platform media sosial relatif bebas dari regulasi dan pemungutan pajak.

    “Iya, ada potensi UMKM memilih kembali ke jalur penjualan informal seperti media sosial,” kata Wisnu kepada Bisnis, Kamis (26/6/2025).

    Selain itu, Wisnu melihat kebijakan ini dapat menjadi hambatan awal bagi UMKM yang baru merintis usaha, utamanya yang belum memiliki sistem pencatatan atau model bisnis yang stabil.

    “Apalagi, konsumen kita sangat sensitif terhadap harga. Beban kepatuhan tambahan di tahap awal bisa memengaruhi insentif untuk bertahan di ekosistem digital formal,” tuturnya.

    Menurut Wisnu, kondisi ini dapat menciptakan insentif negatif terhadap formalitas dan transparansi. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang tidak hanya adil dari sisi fiskal, tapi juga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk tetap berada di ekosistem formal.

    Misalnya, kata dia, dalam bentuk akses pembiayaan, pelatihan, atau visibilitas pasar yang lebih luas. Dia mencontohkan, banyak UMKM di Amerika Serikat (AS) yang tertib lapor pajak dan melakukan pelaporan administrasi secara formal lantaran ada insentif yang diberikan oleh pemerintah seperti insentif upah dan insentif Covid selama pandemi.

    Di sisi lain, dia memandang sebagian besar UMKM masih menghadapi tantangan dalam hal literasi pajak dan sistem pencatatan keuangan yang memadai.

    Merujuk riset yang ada, Wisnu menyebut bahwa, masih banyak UMKM belum memiliki pembukuan rapi atau memahami klasifikasi pajak yang berlaku.

    Jika kebijakan ini diharapkan dapat efektif dan inklusif, pemerintah perlu mendampingi dengan program edukasi dan digitalisasi pembukuan yang terjangkau, bukan hanya sekadar regulasi semata. 

    “Account representative DJP juga harus berperan aktif menjemput bola dan tidak bisa melakukan business as usual,” pungkasnya. 

  • Mengapa Banyak Orang di Dunia Ingin Punya Anak Tapi Takut Punya Anak?

    Mengapa Banyak Orang di Dunia Ingin Punya Anak Tapi Takut Punya Anak?

    PIKIRAN RAKYAT Orang-orang di seluruh dunia semakin sedikit yang memiliki anak, dan ini bukan semata-mata karena mereka tidak menginginkannya.

    Menurut temuan PBB, rata-rata tingkat kesuburan global kini turun hingga kurang dari setengah dari tingkatnya pada tahun 1960. Angka ini telah berada di bawah “tingkat pengganti” yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan jumlah penduduk di sebagian besar negara.

    Di tengah penurunan bersejarah tersebut, hampir 20% orang dewasa usia reproduksi dari 14 negara di seluruh dunia menyatakan bahwa mereka kemungkinan tidak akan bisa memiliki jumlah anak yang mereka inginkan, hal ini disampaikan dalam laporan yang dirilis minggu ini oleh United Nations Population Fund (UNFPA), badan PBB yang menangani kesehatan dan hak reproduksi. Namun, bagi sebagian besar dari mereka, penyebabnya bukan karena kemandulan yang menghalangi mereka untuk melakukan hal tersebut. Mereka menyebut berbagai faktor seperti keterbatasan finansial, hambatan dalam akses pelayanan kesehatan terkait kesuburan atau kehamilan, dan kekhawatiran terhadap kondisi dunia saat ini yang menjadi penghalang mereka dalam mewujudkan keputusan mereka sendiri terkait kesuburan dan reproduksi.

    Seperti dilansir TIME, “Ada banyak orang di luar sana yang bersedia memiliki anak —bahkan lebih banyak dari yang mereka miliki saat ini— jika kondisinya memungkinkan. Dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan kesejahteraan dan jaminan sosial yang memungkinkan terciptanya keseimbangan kerja dan kehidupan, pekerjaan yang aman, pengurangan hambatan hukum, serta layanan kesehatan yang lebih baik,” kata Shalini Randeria, Presiden Central European University di Wina sekaligus penasihat eksternal senior dalam laporan UNFPA tersebut. Namun, menurut Randeria, kebijakan yang diterapkan sebagian pemerintah—seperti pemangkasan layanan Medicaid di AS atau pembatasan hak atas kesehatan dan otonomi reproduksi—merupakan langkah mundur bagi hak individu, sekaligus “kontraproduktif dari sudut pandang demografis.”

    Dalam laporan tersebut, UNFPA bekerja sama dengan YouGov melakukan survei terhadap responden dari 14 negara di Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika—wilayah yang secara keseluruhan mewakili lebih dari sepertiga populasi dunia.

    “Ada kesenjangan antara jumlah anak yang ingin dimiliki seseorang dan jumlah anak yang benar-benar mereka miliki,” kata Randeria. “Bagi kami, penting untuk mencari tahu—dengan bertanya langsung pada mereka—apa yang menyebabkan kesenjangan itu.”

    Faktor Finansial Jadi Hambatan Utama

    Ilustrasi Seorang Pria Tidak Memiliki Uang freepik.com

    Hambatan paling signifikan yang diidentifikasi para responden survei sebagai alasan mereka tidak memiliki jumlah anak yang diinginkan adalah faktor ekonomi: 39% menyebutkan keterbatasan finansial, 19% keterbatasan dalam ketersediaan perumahan, 12% kurangnya layanan pengasuhan anak yang memadai atau berkualitas, dan 21% pengangguran atau ketidakamanan kerja.

    Harga semua jenis barang dan pelayanan telah naik dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Inflasi global mencapai tingkat tertinggi sejak pertengahan tahun 1990-an pada Juli 2022, menurut World Bank Group. Meskipun kini sudah menurun, level inflasi saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

    Meningkatnya biaya hidup telah berdampak besar pada perumahan dan pengasuhan anak. Di Amerika Serikat, contohnya, Departemen Keuangan menemukan bahwa harga rumah telah meningkat lebih cepat daripada pendapatan selama dua dekade terakhir, melonjak sekitar 65% sejak tahun 2000 jika disesuaikan dengan inflasi. Riset juga menunjukkan bahwa biaya pengasuhan anak di AS dalam beberapa tahun terakhir bahkan melampaui biaya perumahan atau kuliah bagi banyak keluarga.

    Krisis perumahan saat ini berdampak luas di “semua wilayah dan negara,” menurut laporan Program Pemukiman Manusia PBB (UN-Habitat) tahun lalu, yang memperkirakan bahwa antara 1,6 miliar hingga 3 miliar orang di seluruh dunia tanpa akses perumahan yang layak.   

    Tantangan Akses Reproduksi dan Layanan Kesehatan

    Ilustrasi Wanita Menatap Tes Kehamilan Negatif freepik.com

    Orang-orang mengutip bahwa faktor lain yang menghalangi mereka untuk memiliki jumlah anak yang diinginkan, termasuk hambatan dalam akses terhadap teknologi reproduksi berbantu (seperti IVF, In Vitro Fertilization) dan ibu pengganti (surrogacy)

    Sejumlah negara—termasuk Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia— telah melarang praktik ibu pengganti. Laporan UNFPA juga menunjukkan bahwa banyak negara membatasi atau bahkan melarang akses terhadap reproduksi berbantu dan ibu pengganti bagi pasangan sesama jenis. Di Eropa, contohnya, hanya 17 dari 49 negara yang memperbolehkan inseminasi medis bagi individu, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka, menurut laporan tersebut.  

    UNFPA mencatat bahwa, di tengah menurunnya angka fertilitas global, beberapa pemerintah mengambil “langkah-langkah drastis untuk mendorong kaum muda mengambil keputusan fertilitas yang sejalan dengan target nasional.” Namun, laporan tersebut menekankan bahwa “krisis yang sebenarnya” adalah “krisis dalam lembaga reproduksi—yaitu kemampuan individu untuk membuat pilihan bebas, terinformasi, dan tidak terkekang dalam segala hal mulai dari berhubungan seks, menggunakan kontrasepsi, hingga memulai sebuah keluarga.”

    Menurut Center for Reproductive Rights, 40% perempuan di usia reproduksi di dunia hidup di bawah hukum aborsi yang ketat. Banyak negara—termasuk Brazil, Filipina, dan Polandia, di antara yang lainnya— memberlakukan pembatasan aborsi. Pada 2022, Mahkamah Agung Amerika Serikat mencabut putusan penting Roe v. Wade, yang menghapuskan hak konstitusional atas aborsi. Sejak saat itu, lebih dari selusin negara bagian di AS telah menerapkan larangan total atau pembatasan aborsi. Ada banyak laporan menyebutkan bahwa perempuan hamil ditolak mendapatkan perawatan kritis karena undang-undang tersebut, dan banyak perempuan mengaku tidak merasa aman untuk hamil di negara bagian yang melarang aborsi.

    Meski semakin banyak perempuan di dunia yang kebutuhan perencanaan keluarganya telah terpenuhi, PBB menemukan bahwa sekitar 164 juta perempuan masih belum mendapatkan akses tersebut hingga tahun 2021, menurut laporan yang dirilis tahun 2022.

    Selain menganggap akses terhadap perencanaan keluarga sebagai hak asasi manusia, PBB juga menekankan bahwa hal ini merupakan kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan.

    Ketakutan akan Masa Depan yang Tak Pasti

    Ilustrasi Pasangan Menatap Cakrawala freepik.com

    Sekitar 14% responden dalam laporan UNFPA mengatakan kekhawatiran mereka tentang situasi politik atau sosial, seperti perang dan pandemi, telah atau akan menyebabkan mereka memiliki anak lebih sedikit dari yang diinginkan. Sekitar 9% responden juga menyatakan bahwa kekhawatiran terhadap perubahan iklim atau kerusakan lingkungan telah atau akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memiliki lebih sedikit anak dari yang direncanakan.

    Kekerasan dan konflik global meningkat dalam beberapa tahun terakhir.  Periode antara tahun 2021 dan 2023 tercatat sebagai masa paling penuh kekerasan sejak berakhirnya Perang Dingin, menurut World Bank Group. Jumlah korban tewas dalam konflik bersenjata dan jumlah konflik itu sendiri meningkat dalam satu dekade terakhir.

    Kekerasan tersebut turut memicu pada meningkatnya pengungsian global selama bertahun-tahun: Lebih dari 122 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi, menurut laporan badan pengungsi PBB pada hari kamis, jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari jumlah yang tercatat satu dekade lalu.

    Dampak pandemi global ini semakin terasa, bahkan belum menunjukkan tanda-tanda mereda karena Covid-19 terus menyebar, menghasilkan varian baru, dan berdampak pada jutaan orang dengan masa pemulihan yang bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Di luar Covid-19, wabah penyakit menular menjadi semakin umum terjadi—dan para ahli memperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang risiko wabah meningkat menjadi epidemi dan pandemi akan semakin meningkat.

    Dalam survei Program Pembangunan PBB tahun 2024, yang secara statistik mewakili sekitar 87% populasi global, sekitar 56% responden mengatakan mereka memikirkan tentang perubahan iklim harian atau mingguan. Sekitar 53% dari responden juga mengatakan mereka lebih khawatir tentang perubahan iklim sekarang dari tahun sebelumnya. 1/3 dari responden mengatakan bahwa perubahan iklim secara signifikan mempengaruhi keputusan-keputusan besar dalam hidup mereka.

    “Saya ingin punya anak, tapi makin lama makin sulit,” kata seorang perempuan berusia 29 tahun dari Meksiko dalam laporan tersebut. “Hampir mustahil membeli atau menyewa tempat tinggal dengan harga terjangkau di kota saya. Saya juga tidak ingin melahirkan anak di masa perang dan kondisi planet yang memburuk jika itu berarti si anak harus menderita karenanya.” (Naomi Dongoran/PKL Polban) ***

  • Samarinda Ubah TPA Jadi PLTSa, Proyek Ramah Lingkungan Progres 70 Persen
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        26 Juni 2025

    Samarinda Ubah TPA Jadi PLTSa, Proyek Ramah Lingkungan Progres 70 Persen Regional 26 Juni 2025

    Samarinda Ubah TPA Jadi PLTSa, Proyek Ramah Lingkungan Progres 70 Persen
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Pemerintah
    Kota Samarinda
    mengambil langkah drastis dan inovatif untuk mengatasi predikat buruk dalam pengelolaan sampah di
    Kalimantan Timur
    .
    Melalui terobosan yang digagas Wali Kota, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan, yang sebelumnya menjadi sorotan, akan diubah menjadi TPA berbasis taman sekaligus menjadi pusat
    Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
    (PLTSa) berkapasitas besar.
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Endang Eliansyah, mengungkapkan bahwa
    TPA Sambutan
    akan bertransformasi dari sekadar lokasi pembuangan menjadi area yang lebih hijau dan produktif.
    “Ini adalah inovasi dari Bapak Wali Kota, di mana TPA Sambutan akan dijadikan TPA Taman. Selain lokasi zona TPA dan jalan, semuanya akan dibuat taman,” ujar Endang kepada
    Kompas.co
    m di TPA, Kamis (26/6/2025).
    Menurut Endang, penanaman berbagai jenis pohon seperti buah, peneduh, atau pala hijau akan mengubah citra TPA yang selama ini terkesan angker menjadi tempat yang menyenangkan.
    “Kesan nantinya bukan seperti tempat sampah yang angker, melainkan seperti taman yang menyenangkan bagi pengunjung,” tambahnya, seraya mengakui bahwa bau dari sampah baru akan tetap ada, namun diupayakan seminimal mungkin.
    Terobosan paling signifikan dalam rencana pengelolaan sampah Samarinda adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di samping TPA Sambutan.
    Proyek ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kota Samarinda dengan investor asal Malaysia, dengan progres
    Engineering, Procurement, and Construction
    (EPC) yang diklaim sudah mencapai 70 persen.
    Endang merinci lima persyaratan utama yang telah disanggupi untuk percepatan proyek PLTSa ini:
    1.
    Lokasi Tanah Strategis:
    Tanah seluas 2,5 hektar di sebelah TPA Sambutan telah disetujui untuk pembangunan PLTSa. Jika kebutuhan lahan bertambah, Pemerintah Kota Samarinda siap membeli sisanya.
    2.
    Sewa Tanah Gratis:
    Investor akan mendapatkan penggunaan lahan secara gratis, tanpa biaya sewa, baik untuk jangka waktu 5 tahun maupun 30 tahun. Kesepakatan ini sempat tertunda akibat pandemi COVID-19.
    3.
    Jaminan Pasokan Sampah dan Ekspansi:
    Perjanjian Kerja Sama (PKS) akan mengatur jaminan pasokan sampah untuk PLTSa yang dirancang berkapasitas 500-700 ton per hari. Jika pasokan sampah meningkat, Samarinda membuka peluang kerja sama dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
    “Jika jumlah sampah bertambah hingga 700 ton, kami bisa menawarkan kepada Kukar untuk mengirim sampah dari Loa Janan, Sanga-Sanga, Anggana, dan Teluk Dalam ke sini,” jelas Endang.
    Dalam jangka panjang, kapasitas PLTSa ini bahkan bisa mencapai seribu ton atau lebih.
    4.
    Dukungan Penuh Perizinan:
    Wali Kota Samarinda telah menyatakan kesiapan penuh untuk memfasilitasi dan membantu seluruh proses perizinan serta memberikan dukungan publik yang diperlukan untuk kelancaran proyek.
    5.
    Penjualan Listrik ke PLN dengan Tarif Menarik:
    Listrik yang dihasilkan oleh PLTSa akan dijual ke PLN. Pemerintah Kota akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak PLN di Balikpapan maupun Jakarta untuk memastikan penjualan listrik dengan skema feed-in tariff (FIT) baru sebesar 30 sen dollar.
    “Tarif 30 sen dollar tidak memerlukan tipping fee agar mencapai break-even, jadi Pemerintah Kota hanya memfasilitasi hal ini,” pungkas Endang.
    Dengan kelima poin kunci ini yang telah disanggupi, Pemerintah Kota Samarinda optimis dapat mengubah wajah pengelolaan sampah di kota ini, tidak hanya menjadi lebih bersih dan ramah lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada penyediaan energi.
    Transformasi TPA Sambutan diharapkan menjadi model inovasi pengelolaan limbah yang berkelanjutan di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tradisi Pawai Obor 1 Suro di Samarinda: Dari Swadaya Warga hingga Menginspirasi Daerah Lain
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        25 Juni 2025

    Tradisi Pawai Obor 1 Suro di Samarinda: Dari Swadaya Warga hingga Menginspirasi Daerah Lain Regional 25 Juni 2025

    Tradisi Pawai Obor 1 Suro di Samarinda: Dari Swadaya Warga hingga Menginspirasi Daerah Lain
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah di Langgar At-Taqwa, Jalan Merdeka RT 94, Samarinda, akan berlangsung semarak dengan tradisi pawai obor.
    Tradisi malam 1 suro
    ini telah berlangsung secara rutin selama sembilan tahun dan menjadi pelopor perayaan serupa di berbagai wilayah di Samarinda.
    Ketua RT 94 sekaligus Pembina kegiatan, Ipung Aspul, menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah empat tahun terakhir digelar di Langgar At-Taqwa, setelah sebelumnya berlangsung selama lima tahun di Masjid Merdeka II.
    “Sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Merdeka II selama lima tahun. Jadi, total sudah sembilan tahun kami menggagas acara ini,” jelas Ipung kepada Kompas.com, Rabu (25/6/2025).
    Perayaan sempat terhenti selama dua tahun karena pergantian kepengurusan masjid dan pandemi Covid-19.
    Namun setelah pandemi mereda, semangat untuk kembali menggelar pawai obor pun bangkit.
    “Setelah Covid selesai, kami memanggil kembali pengurus lama yang dulu aktif mengelola acara ini. Alhamdulillah, semangat itu muncul lagi dan kami putuskan untuk melanjutkannya di sini (Langgar At-Taqwa),” imbuhnya.
    Menurut Ipung, kegiatan ini didorong oleh keinginan untuk mengangkat makna Tahun Baru Islam agar tidak kalah meriah dengan perayaan tahun baru masehi.
    “Kami ini umat Islam, dan Tahun Baru Islam itu sebetulnya lebih penting, lebih utama. Kenapa setiap tahun baru kok sepi, enggak ada kegiatan? Padahal mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim,” ujarnya.
    Upaya warga juga mendapat apresiasi, bahkan dari luar Kalimantan. Ipung menuturkan bahwa warga Samarinda yang tinggal di Malang sempat terkejut melihat kemeriahan perayaan ini.
    “Warga kami yang di Malang kaget saat kami perlihatkan video perayaan ini. Mereka bilang, ‘Ternyata setiap Tahun Baru Islam di Kalimantan lebih meriah acaranya’,” kenangnya.
    Perayaan ini juga menginspirasi RT lain di Samarinda untuk menggelar kegiatan serupa. Menurut Ipung, semangat dari Jalan Merdeka menyebar dan memicu pawai obor di daerah lain.
    “Awal mulanya memang dari sini. Tahun demi tahun berkembang, bahkan masing-masing RT mulai mengadakan kegiatan pawai obor sendiri,” kata Ipung.
    Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah obor yang disiapkan. Tahun lalu mencapai 2.000 obor, dan tahun ini ditargetkan lebih dari 1.000 obor akan digunakan.
    “Tahun kemarin saja ramai, apalagi tahun ini bertepatan dengan libur sekolah, insya Allah tambah ramai,” harap Ipung.
    Rangkaian acara telah dimulai sejak 20 Juni 2025, dengan kegiatan lomba anak seperti adzan, hafalan ayat pendek, dan mewarnai.
    “Tanggal 20, 21, dan malam tanggal 22 itu langsung pembagian hadiah bagi pemenang lomba,” jelasnya.
    Puncak acara pawai obor akan digelar Kamis malam (27/6/2025) setelah salat Isya, dengan rute keliling sembilan RT di Jalan Merdeka dan sekitarnya, mulai dari Merdeka 3, Merdeka 2, Merdeka 1, hingga kembali ke Langgar At-Taqwa.
    Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara swadaya oleh warga, tanpa bantuan pemerintah.
    “Adik-adik muda di kepanitiaan ini, diketuai Pak Ismail, bahu-membahu. Mereka mencari bambu ke hutan, mengumpulkan botol bekas untuk obor. Ini murni kegotongroyongan,” ujarnya.
    Tak hanya sebagai perayaan, pawai obor juga dimaknai sebagai ritual doa tolak bala atau “Badrah”.
    “Ini adalah momen besar bagi umat Islam. Kami keliling membaca doa tolak bala, berharap kompleks Merdeka, khususnya Samarinda, terhindar dari musibah yang tidak diinginkan,” tutup Ipung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keuangan Negara Era Prabowo Loyo? Utang Tembus Rp8.900 Triliun, Pajak Baru 11,9 Persen dari PDB

    Keuangan Negara Era Prabowo Loyo? Utang Tembus Rp8.900 Triliun, Pajak Baru 11,9 Persen dari PDB

    PIKIRAN RAKYAT – Kondisi keuangan negara di era awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menuai sorotan tajam. Di tengah tekanan global dan beban fiskal yang terus menggunung, utang pemerintah Indonesia dilaporkan telah menembus Rp8.900 triliun hingga Mei 2025.

    Di sisi lain, penerimaan pajak hanya mencapai 11,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), terendah di kawasan Asia Tenggara bahkan lebih buruk dibanding Timor Leste.

    Utang Naik Tajam, Defisit Kembali Menghantui

    Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan utang hingga 31 Mei 2025 telah mencapai Rp349,3 triliun, atau 45 persen dari target APBN sebesar Rp775,9 triliun. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode yang sama, bahkan mendekati level saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020.

    “Pembiayaan non-utang saya rasa perlu digarisbawahi bahwa tidak menambah utang,” ujar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta.

    Meskipun demikian, defisit fiskal sudah kembali terjadi. Setelah mencetak surplus Rp4,3 triliun pada April, APBN per Mei 2025 kembali defisit Rp21 triliun, setara 0,09 persen dari PDB. Belanja negara naik menjadi Rp1.016,3 triliun, sementara pendapatan negara baru menyentuh Rp995,3 triliun.

    Sektor perpajakan menunjukkan performa yang melemah. Penerimaan pajak per Mei 2025 tercatat Rp683,3 triliun, atau baru 31,2 persen dari target Rp2.189,3 triliun. Jika dibandingkan periode yang sama pada 2024 (Rp760,4 triliun), terjadi penurunan sebesar 10,13 persen secara tahunan (year-on-year).

    “Secara bruto masih positif. Memang netonya ada negatif karena ada kewajiban restitusi yang jatuh tempo,” ujar Wamenkeu Anggito Abimanyu.

    Dia menjelaskan bahwa nilai penerimaan neto tak sepenuhnya mencerminkan kinerja ekonomi.

    Penurunan tajam terjadi pada PPN dan PPnBM yang terkontraksi hingga 15,7 persen, serta PPh non-migas sebesar 5,4 persen. Hal ini disebut sebagai sinyal tekanan konsumsi dan penurunan aktivitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Laporan Bank Dunia turut mempertegas kelemahan struktural penerimaan Indonesia. Rasio penerimaan negara terhadap PDB atau revenue ratio Indonesia tahun 2025 hanya 11,9 persen, tertinggal dari semua negara ASEAN—bahkan lebih rendah dari Timor Leste yang mampu mencetak rasio 41,2 persen.

    “Rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah,” ucap Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025.

    Ketimpangan Fiskal dan Ancaman Beban Bunga Utang

    Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab, mengingatkan bahwa meski rasio utang terhadap PDB Indonesia masih di bawah 40 persen, beban bunga utangnya tergolong tinggi.

    “Rasio bunga utang terhadap pendapatan di Indonesia sekitar 20 persen, jauh di atas rata-rata negara berpenghasilan menengah yang hanya 8,5 persen,” kata Habib dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects di Jakarta.

    Ia menilai bahwa penerimaan negara yang rendah membuat pembayaran utang menjadi rawan, apalagi di tengah tren naiknya imbal hasil obligasi global akibat ketidakpastian geopolitik.

    Masalah lainnya adalah dangkalnya sistem keuangan domestik, yang membuka celah besar bagi praktik penghindaran pajak oleh korporasi. Ketidakoptimalan sistem perpajakan dinilai turut memperlemah kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas sosial.

    APBN Masih Punya “Napas Panjang” Meski Defisit

    Di tengah tekanan defisit, Kementerian Keuangan tetap menyoroti adanya surplus keseimbangan primer sebesar Rp192,1 triliun, naik dari Rp173,9 triliun pada April. Ini berarti bahwa dalam hitungan sebelum pembayaran bunga utang, kas negara masih mencatat surplus, yang memberi ruang untuk manuver fiskal jangka pendek.

    “Defisit APBN bertujuan untuk melakukan countercyclical, agar pelemahan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Namun, sejumlah ekonom menilai ruang fiskal semakin terbatas jika pendapatan negara tak kunjung membaik, sementara belanja dan kebutuhan pembiayaan utang tetap tinggi.

    Bank Dunia Puji Ketahanan Ekonomi, Tapi…

    Di sisi lain, Bank Dunia tetap memberi catatan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tangguh. Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Carolyn Turk, menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 4,9 persen pada kuartal I 2025, didukung oleh kebijakan makro yang relatif solid.

    “Performa ekonomi Indonesia mencerminkan fondasi yang kuat dan respons kebijakan yang baik,” ucap Carolyn.

    Namun, dia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan belum merata, terutama pada kelompok masyarakat kelas menengah. Konsumsi rumah tangga dari segmen ini justru cenderung melambat, yang bisa berdampak pada basis penerimaan negara dalam jangka panjang.***

  • Keluh Kesah Kepala Daerah Peserta Retret Jilid II

    Keluh Kesah Kepala Daerah Peserta Retret Jilid II

    Bisnis.com, Jakarta — Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengungkap sejumlah masalah dan tantangan yang kini tengah dihadapi sejumlah kepala daerah perserta Retret Jilid II.

    Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas, Mayjen TNI Rido Hermawan mengatakan bahwa masalah semua kepala daerah hampir sama di antaranya masalah ketimpangan ekonomi pasca pandemi covid 19, terutama di sektor pertanian.

    Menurutnya, kepala daerah membutuhkan sebuah regulasi yang adaptif untuk hadapi ketimpangan ekonomi tersebut, sehingga masalah itu bisa segera rampung.

    “Mereka antusiasnya sangat bagus untuk bisa melihat bagaimana seharusnya kita ke depan untuk berbuat apa, karena menurut mereka itu adalah tantangannya yang akan dihadapi,” tuturnya di sela-sela acara retret gelombang ke-II di IPDN Sumedang, Selasa (24/6/2025).

    Rido mengemukakan seluruh kepala daerah yang mengikuti kegiatan retret gelombang II tersebut dibagi menjadi empat kelompok diskusi dengan studi kasus menyesuaikan masalah di masing-masing daerah.

    “Kalau itu (materi) empat konsensus dasar bangsa kita satukan dalam satu kelas nanti tidak fokus. Jadi kita bagi empat begitu ya,” katanya.

    Sementara itu, Tenaga Profesional Bidang Ideologi pasa Lemhannas Brigjen TNI (Purn) Paula Theresia yang menjadi pembicara dalam kegiatan retret gelombang ke II juga menceritakan antusiasme kepala daerah yang menjadi peserta dalam mengikuti kelas. 

    Menurutnya, dalam forum tersebut para peserta saling berdialog untuk membahas persoalan yang dihadapi masing-masing daerah. Melalui dialog tersebut, katanya, para peserta dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

    “Antara wilayah yang satu dan yang lainnya punya kondisi yang berbeda-beda dan itu kita kolaborasikan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan,” ujarnya.

    Menurutnya, secara umum, penanganan persoalan dari daerah-daerah tersebut dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal. “Karena masing-masing wilayah itu punya kearifan-kearifan lokal masing-masing. Jadi ditumbuhkan kembalilah nilai-nilai kearifan lokal,” tuturnya.

  • Selat Hormuz Diblokade Iran, Bahlil Was-Was – Page 3

    Selat Hormuz Diblokade Iran, Bahlil Was-Was – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia was-was Selat Hormuz akan benar-benar ditutup oleh Iran. Dia melihat dampaknya pada ekonomi global dan nasional.

    Ancaman penutupan Selat Hormuz seiring meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel serta adanya keterlibatan Amerika Serikat. Bahlil mengaku khawatir jika Selat Hormuz benar-benar akan ditutup.

    “Ini sebuah tantangan yg cukup luar biasa bagi Indonesian disaat bersamaan perang Iran-Israel dan Amerika ikut, Selat Hormuz sekarang udah dalam kondisi yang mengerikan juga karena parlemen Iran sudah menyetujui untuk penutupan itu,” kata Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum 2025, di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Dia melihat cukup besarnya porsi distribusi yang melalui Selat Hormuz. Artinya, dampaknya terhadap ekonomi dunia pun tidak main-main.

    “Dan dalam hitungan jam hampir 30 persen jalur distribusi itu lewat sini, kita gak pernah berpikir apa yang akan terjadi pasca penutupan,” kata dia.

    Bahlil menyampaikan, ketegangan geopolitik global terlihat sejak 2016-2017 lalu sejak perang dagang China dan Amerika Serikat. Lalu, berlanjut usai pandemi Covid-19 dimana meletupnya perang Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, hingga India-Pakistan.

    “Bapak ibu semua, akibat ini melahirkan sebuah kondisi ekonomi yang susah untuk kita prediksi, harus jujur saya katakan, ini susah sekali,” tegas Bahlil.