Kasus: covid-19

  • 4 Orang Tersangka, Ini Hal yang Diusut Kejagung dari Nadiem di Kasus Laptop

    4 Orang Tersangka, Ini Hal yang Diusut Kejagung dari Nadiem di Kasus Laptop

    Jakarta

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang mantan anak buah eks Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Kejagung juga mengusut keuntungan yang didapat Nadiem terkait kasus ini.

    Pengumuman penetapan tersangka ini dilakukan dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025). Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini ialah:

    1. Direktur SD pada Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudiristek tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sri Wahyuningsih (SW),

    2.⁠ Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2020-2021, Mulyatsyah (MUL),

    3.⁠ ⁠Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM),

    4.⁠ ⁠Mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT/JS).

    Qohar mengatakan pembahasan tentang pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan sudah dilakukan Nadiem bersama Jurist dan rekannya, Fiona, sebelum Nadiem resmi dilantik sebagai Menteri pada tahun 2019. Mereka membahas program itu lewat grup WhatsApp ‘Mas Menteri Core Team’.

    “Pada 19 Oktober 2019 NAM diangkat sebagai menteri di Kemendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, JS mewakili NAM membahas teknis mengenai pengadaan TIK menggunakan Chrome OS dengan ZI Team dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK,” ujar Qohar.

    “Selanjutnya tersangka JT menindaklanjuti perintah NAM (Nadiem) untuk bertemu dengan pihak Google tersebut membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek menggunakan ChromeOs di antaranya co-invesment 30% dari Google untuk Kemendibudristek,” ujar Qohar.

    Dia menyebut Nadiem juga memerintahkan agar pengadaan laptop pada tahun 2020-2022 menggunakan laptop dengan sistem operasi Chrome OS dari Google. Menurut Qohar, perintah itu disampaikan Nadiem dalam rapat virtual yang digelar pada 6 Mei 2020. Sebagai informasi, rapat virtual merupakan hal yang sering dilakukan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19.

    “Dalam rapat Zoom meeting tersebut NAM (Nadiem) memerintahkan agar melaksanakan pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan 2022 menggunakan Chrome OS dari Google sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan,” ujarnya.

    Qohar juga menjawab pertanyaan mengapa Nadiem tetap berstatus saksi meski perannya dalam proses pengadaan laptop itu sudah diuraikan. Menurut Qohar, penyidik masih melakukan pendalaman alat bukti.

    “Kenapa tadi NAM (Nadiem Anwar Makarim) sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti,” ujarnya.

    Dia mengatakan penyidik masih mendalami apa keuntungan yang diterima Nadiem dari proyek tersebut. Salah satu yang diusut terkait hubungan proyek pengadaan laptop dan investasi yang pernah diberikan Google kepada Gojek.

    Sebelum menjadi menteri, Nadiem dikenal sebagai pendiri Gojek yang merupakan perusahaan transportasi online. Gojek pernah mendapat sejumlah dana investasi dari perusahaan besar seperti Alphabet yang merupakan perusahaan induk Google pada tahun 2018.

    “Apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM, ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek, kami sedang masuk ke sana,” jelas Qohar.

    Meski demikian, Qohar menyebut undang-undang tidak mensyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi harus mendapatkan keuntungan. Dia mengatakan seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka jika diduga menguntungkan orang lain atau korporasi dalam suatu kasus korupsi.

    “Apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” ujarnya.

    Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini diduga menyebabkan kerugian negara Rp 1,9 triliun. Hal tersebut diduga terjadi karena laptop yang dibeli tak bisa digunakan maksimal.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lansia dan Ketergantungan Aspek Kesehatan

    Lansia dan Ketergantungan Aspek Kesehatan

    Jakarta

    “Seorang nenek Nasikah yang sakit stroke dan berusia 74 tahun, telah diserahkan secara total oleh kedua anaknya ke sebuah griya lansia. Mereka tidak menyesal dan tidak ingin bertemu ibunya lagi. Walaupun pada akhirnya kedua anak ibu Nasikah menjemput kembali ibunya dan diajak pulang, kejadian ini merupakan masalah genting tentang ketergantungan lansia pada aspek kesehatan yang buruk di tanah air”

    Indonesia telah memasuki ageing population sejak 2021 yaitu fase struktur penduduk tua mencapai diatas 10 persen penduduk. Hal ini terkait dengan angka harapan hidup (AHH) manusia sejak lahir di Indonesia pada 2024 mencapai 72,39 tahun. Meski belum mencapai angka global 73,3, namun sudah terjadi peningkatan berarti dibanding dekade sebelumnya 69,81 tahun pada 2010.

    AHH menunjukkan cerminan kesehatan masyarakat, akses layanan kesehatan, nutrisi dan peningkatan standar hidup yang makin baik. Perbaikan program imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi mendorong peningkatan AHH Indonesia. Pembangunan kesehatan pasca pandemi covid-19 yang semakin fokus ke perbaikan sistem kesehatan dan integrasi layanan primer.

    Namun demikian jumlah lansia yang meningkat di Indonesia belum menjadi bonus demografi yang dapat menunjang kemajuan bangsa secara produktif. Secara fisik kesehatan, mental dan sosial ketergantungan lansia cukup besar. Tidak cukup berbicara AHH saja, tapi juga healthy life expectancy (HALE) yang mengukur tahun hidup orang dalam kondisi sehat dan produktif. Nah HALE di Indonesia hanya mencapai pada umur 63 tahun.

    Dengan demikian sepuluh tahun terakhir kehidupan lansia di Indonesia diliputi persoalan kesehatan dan penyakit. Hanya 28,4 persen lansia diatas 60 tahun yang sehat (Kemenkes, 2024). Mayoritas lansia di Indonesia hidup dengan penyakit khronis dan kesehatan yang menurun seperti TBC, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke dan gangguan sendi yang membuat ketergantungan lansia pada aspek kesehatan sangat besar.

    Sebuah survey oleh perhimpunan gerontology medik Indonesia (Pergemi) melihat ada 16 penyakit khronis yang diderita lansia. Diantaranya lima besarnya adalah hipertensi (37,8%), diabetes (22,9%), rematik (11,9), jantung (11,4%), dan asma (10,4%). Kesehatan lansia kita buruk dan membuat rumah sakit di Indonesia dipenuhi banyak lansia yang mencari pengobatan. Klinik penyakit tidak menular didominasi para lansia yang tergantung pada obat seumur hidupnya.

    Lansia di Indonesia dihantui penyakit khronis sebagai akibat pola hidup tidak sehat yang terjadi pada usia muda. BPJS sendiri melaporkan bahwa klaim yang menyedot dana paling besar pada delapan penyakit yaitu jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, hemophilia, leukemia, dan sirosis hati. Jumlah kasus empat besar yang mendapat jaminan BPJS Kesehatan meliputi jantung 20 juta kasus, kanker 3,8 juta kasus, stroke 3,5 juta kasus, dan gagal ginjal 1,5 juta kasus. Merupakan penyakit tidak menular dengan lansia yang paling rentan.

    Lansia selayaknya mempunyai akses luas ke dalam layanan kesehatan yang ramah lansia dan pelayanan publik lainnya. Namun di Indonesia penyakit khronis degeneratif membuat lansia menjadi penduduk rentan dengan mobilitas yang rendah. Tentu kondisi yang terjadi sekarang merupakan wujud investasi kesehatan masa lalu yang kurang memadai. Memprihatinkan upaya preventif promotif sebagai pola hidup sehat belum menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari selama ini.

    Ketergantungan lansia Indonesia dalam kesehatan sekarang dipandang bukan sekadar persoalan pribadi atau keluarga, mainkan isu sosial yang memerlukan perhatian lintas sektor dan seluruh komponen bangsa. Artinya ketergantungan lansia sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Dengan AHH yang meningkat maka beban pada sistem kesehatan juga meningkat. Rumah sakit, puskesmas dan layanan kesehatan primer perlu menyesuaikan sistem agar mampu melayani kebutuhan kesehatan lansia dalam jangka panjang.

    Ketergantungan aktifitas keseharian seperti lansia yang membutuhkan bantuan untuk mandi, makan, minum obat, jadwal ke layanan kesehatan rumah sakit, atau sekadar berjalan ke kamar mandi. Dalam kondisi yang lebih berat lansia dengan penyakit degeneratif seperti Alzheimer atau stroke bisa sepenuhnya sangat bergantung pada perawat atau anggota keluarga.

    Dengan demikian fase ageing population yang terjadi di tanah air belum bisa menjadi bonus demografi yang secara produktif menyumbang kemajuan masyarakat. Di sinilah kita melihat pertama, peran keluarga yang dominan dalam merawat lansia. Di lingkungan keluarga kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, bahkan dapat menimbulkan kelelahan fisik dan emosional bagi anggota keluarga yang merawat.

    Fenomena caregiver burnout atau kelelahan pengasuh dalam merawat lansia menjadi isu yang kerapkali tidak dipandang sebagai masalah. Di sinilah keluarga memerlukan dukungan sistem layanan kesehatan dan dukungan sosial lebih dari luar. Jika dibiarkan dalam jangka panjang kondisi demikian tidak hanya berdampak pada keluarga/ pengasuh, tapi juga pada lansia itu sendiri. Mereka beresiko mengalami gangguan mental seperti stress, kecemasan dan depresi.

    Kondisi yang terjadi pada keluarga nenek sakinah tersebut di atas menjadi gambaran banyak kehidupan lansia sekitar kita. Dimana lansia yang sakit tampak menjadi beban keluarga dan minimnya dukungan layanan kesehatan dan kepedulian dari komunitas serta negara dalam mengentaskan ketergantungan kesehatan lansia.

    Jumlah penduduk yang makin menua dengan kondisi kesehatan yang buruk di tengah keluarga harus dijawab dengan strategi mengantisipasi kesehatan sejak usia muda. Kita tidak mengabaikan mereka melainkan menciptakan sistem pendukung yang membuat lansia tetap aktif, mandiri dan bermartabat. Langkah-langkah yang dapat diambil seperti pencegahan melalui gaya hidup sejak dini, penguatan layanan kesehatan dengan memperluas akses layanan geriatri, meningkatkan kapasitas puskesmas dalam menangani lansia, serta program home care berbasis komunitas perlu diperluas.

    Langkah lainnya yaitu perlunya dukungan psikososial dan komunitas lansia yang aktif secara sosial, hadirnya teknologi untuk lansia seperti aplikasi pengingat obat, telekonsultasi, dan perangkat bantu mobilitas. Selanjutnya tersedianya insentif dan dukungan untuk keluarga pengasuh yaitu dukungan moral, pelatihan, dan bahkan insentif dari pemerintah dan komunitas agar perawatan lansia tidak menjadi beban sepihak keluarga. Kesehatan fisik dan mental pengasuh keluarga juga harus menjadi perhatian.

    Ketergantungan dalam aspek kesehatan lansia adalah refleksi dari cara kita semua memandang usia tua dan memperlakukan para sesepuh bangsa. Hadirnya perawatan yang manusiawi dan bermartabat bagi lansia menjadi cermin peradaban manusia. Disini kita membutuhkan secara nyata sinergi individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung lansia agar tetap sehat, aktif dan dihargai. Semata karena pada akhirnya kita semua cepat atau lambat akan menjadi menua.

    Noerolandra Dwi S, Surveior FKTP Kemenkes

    (imk/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengusutan kasus beras oplosan harus tuntas

    Pengusutan kasus beras oplosan harus tuntas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pakar: Pengusutan kasus beras oplosan harus tuntas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 17:29 WIB

    Elshinta.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Hibnu Nugroho mengatakan bahwa pengusutan kasus dugaan beras oplosan harus dilakukan secara tuntas karena menyangkut kepentingan hidup orang banyak.

    “Ini ‘kan justru malah temuan seorang Menteri Pertanian. Saya kira dalam hal ini karena ini menyangkut hidup orang banyak, harus tuntas,” kata Hibnu kepada ANTARA saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, aspek pidana dalam kasus tersebut telah jelas. Pengoplosan beras dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi bidang pangan maupun tindak pidana pelindungan konsumen.

    “Mengoplos itu mencampur kondisi yang tidak sesuai dengan standar mutu. Bisa standar mutu, bisa jumlah. Itu masuk kualifikasi tindak pidananya cukup sekali, sebagai faktor subjektifnya bisa orang, bisa korporasi,” kata Hibnu.

    Ia menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum harus jeli mengungkap kasus ini, apakah akan menjerat perorangan atau entitas perusahaan jika dugaan oplos dimaksud dapat dibuktikan.

    “Sejak kapan mulai oplos dilakukan? Dalam kaliber apa beras-beras itu dioplos? Kemudian yang terakhir juga, apakah oplos itu tidak mengganggu manusia? Itu yang harus dilihat,” katanya.

    Dia juga menyebut seluruh produsen beras yang diduga nakal itu perlu diperiksa.

    “Itu sudah kelihatan semua sehingga semuanya kalau bisa ya diperiksa semua, sebagai bentuk  pelajaran bahwa masalah pangan itu masalah yang sangat mendasar bagi kita,” ucapnya.

    Lebih lanjut Hibnu menyebut bentuk kecurangan dalam kasus dugaan pengoplosan beras ini pernah ditemukan dalam perkara terdahulu, seperti kasus pupuk hingga korupsi pengelolaan Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) saat masa pandemi COVID-19.

    “Jadi yang saya kira sudah banyak dan ini tantangan bagi penegak hukum untuk menindak secara komprehensif,” katanya.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.

    “Total saksi yang telah diperiksa saat ini ada 22 orang,” kata Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf kepada awak media di Jakarta, Selasa.

    Dari jumlah tersebut, penyidik pada Satgas Pangan Polri telah memeriksa saksi-saksi dari enam perusahaan dan delapan pemilik merek beras kemasan lima kilogram. Akan tetapi, nama-namanya tidak diungkapkan.

    Diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan 10 dari 212 produsen beras nakal telah diperiksa Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim Polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.

    Langkah itu merupakan tindak lanjut dari laporan 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu, baik dari sisi volume, kualitas maupun kejelasan label, yang dikirim langsung ke Kapolri dan Kejaksaan Agung.

    Menteri Amran menekankan bahwa penindakan itu tepat karena stok beras nasional sedang dalam kondisi melimpah sehingga intervensi tidak menimbulkan risiko kekurangan pasokan di pasaran.

    Sumber : Antara

  • Tarif Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bakal Naik? Ini Kata Menkes BGS

    Tarif Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bakal Naik? Ini Kata Menkes BGS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sempat berencana untuk menaikkan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2026. Alasannya, besaran iuran BPJS Kesehatan belum disesuaikan dalam lima tahun terakhir.

    Lantas, apakah rencana itu akan jadi dilaksanakan?

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana tersebut.

    “Masih belum dibahas,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sempat buka suara mengenai rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa rencana itu sudah termasuk dalam 8 skenario untuk memastikan operasionalnya berkelanjutan.

    Ia mengatakan, pihaknya sudah memiliki kalkulasi atas rencana kenaikan. Akan tetapi, Ghufron mengatakan rinciannya belum bisa dipublikasikan. Menurutnya, skenario kenaikan tarif tersebut tengah didiskusikan dengan pemerintah dan akan diputuskan oleh pemerintah.

    “Namanya skenario ya ada penyesuaian sekian apa ini, tetapi kan ini bukan pengambilan putusan dan BPJS tidak mengambil keputusan itu, tapi BPJS itu sadar sekali apa yang dilakukan dan tahu persis punya datanya dan lain sebagainya, tapi bukan pengambil keputusan,” terang Ghufron di Public Expose Kinerja BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Ketika ditanya apa saja isi dari delapan skenario tersebut, Ghufron hanya memberikan satu contoh, yaitu bagaimana melakukan cost sharing dan seperti apa dampaknya.

    “Jadi kalau seandainya nih, kan ada delapan skenario, kalau cost sharing sekian kira-kira dampaknya terhadap utilisasi berapa,” terang Ghufron.

    Sebagai informasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menegaskan pentingnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan saat ini, setelah lima tahun terakhir sejak 2020 tidak mengalami kenaikan. Padahal, belanja kesehatan masyarakat kata dia terus naik dari tahun ke tahun dengan kisaran 15%.

    “Sama aja kita ada inflasi 5%, gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga kalau kita bilang ke karyawan atau supir kita gak naik 5 tahun padahal inflasi 15% kan enggak mungkin,” ucap Budi di DPR, pada Februari lalu.

    “Ini memang bukan sesuatu yang populer, tapi somebody harus ngomong itu kalau enggak nanti di ujung-ujungnya meledak, kaget, bahaya. Lebih baik kita jujur bilang dengan kenaikan kesehatan 10-15% per tahun sedangkan tarif BPJS enggak naik 5 tahun itu kan enggak mungkin, jadi harus naik,” tegasnya.

    Menurut Budi, kenaikan belanja kesehatan masyarakat saat ini pun telah lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp 614,5 triliun atau naik 8,2% dari 2022 yang senilai Rp 567,7 triliun. Sebelum periode Covid-19 pun pada 2018 belanja kesehatan naik 6,2% dari Rp 421,8 triliun menjadi Rp 448,1 triliun.

    Budi menegaskan, kenaikan belanja kesehatan yang sudah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia yang hanya di kisaran 5% selama 10 tahun terakhir itu tidak sehat.

    “Kita hati-hati Bapak Ibu bahwa pertumbuhan belanja kesehatan nasional itu selalu di atas pertumbuhan GDP, itu akibatnya tidak sustain Bapak Ibu,” ungkap Budi.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Usai 9 Jam Diperiksa Kejagung, Nadiem Ungkapkan Hal Ini

    Usai 9 Jam Diperiksa Kejagung, Nadiem Ungkapkan Hal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nadiem Makarim, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024, selesai diperiksa Kejaksaan Agung pada Selasa sore (15/7/2025). Pemeriksaan Nadiem berlangsung 9 jam sejak tiba pukul 08.57 WIB pagi tadi.

    Pantauan CNBC Indonesia, Nadiem keluar Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung bersama tim kuasa hukumnya pukul 18.06 WIB.

    Dia tak berbicara banyak kepada awak media yang menunggunya di depan Gedung. Nadiem hanya mengucapkan terima kasih kepada Kejagung karena memberikan kesempatan untuk memberikan keterangannya dalam pemanggilan keduanya ini.

    “Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini,” kata Nadiem.

    “Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya,” dia melanjutkan.

    Setelah memberi keterangan tersebut, Nadiem langsung masuk ke dalam mobilnya.

    Pemanggilan Nadiem masih terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat dirinya menjabat Mendikbudristek, senilai Rp 9,9 triliun.

    Dalam pemanggilan sebelumnya, Nadiem diperiksa 12 jam pada 23 Juni 2025 lalu.

    Dalam konferensi pers yang dilakukan beberapa waktu lalu, Nadiem menjelaskan bahwa 97% dari 1,1 juta unit laptop yang diberikan kepada 77 ribu sekolah diterima dan teregistrasi. Kemudian ada 82% sekolah menggunakan laptop untuk assessment dan pembelajaran.

    Nadiem menjelaskan pengadaan laptop dilakukan dalam strategi mitigasi atas ancaman learning loss saat pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

    Program tersebut memberikan pengadaan beberapa barang elektronik yakni modem, laptop dan proyektor. Tujuannya untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan kompetensi dan assessment berbasis komputer (ABK).

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nadiem Kembali Datangi Kejagung terkait Kasus Laptop Rp 9,9 T

    Nadiem Kembali Datangi Kejagung terkait Kasus Laptop Rp 9,9 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim datang ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dia datang ke Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada pukul 08:57 WIB.

    Pantauan CNBC Indonesia, Nadiem datang bersama tim kuasa hukumnya termasuk sang pengacara Hotman Paris. Mengenakan baju berwarna putih, dia tak berbicara apapun kepada awak media dan langsung masuk ke dalam gedung tersebut.

    Ini jadi kali kedua Nadim diperiksa Kejagung untuk perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat dirinya menjabat Mendikbudristek, senilai Rp 9,9 triliun.

    Dia diperiksa selama 12 jam pada 23 Juni 2025. Usai pemeriksaan, Nadiem hanya mengatakan akan bersikap kooperatif untuk menjernihkan persoalan ini. Dengan bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah dibangun bersama.

    Dalam konferensi pers yang dilakukan beberapa waktu lalu, dia mengatakan perangkat diperuntukkan untuk mayoritas sekolah penerima. Pemberian tersebut berdampak pada proses pembelajaran.

    Dia mengatakan, 97% dari 1,1 juta unit laptop yang diberikan kepada 77 ribu sekolah diterima dan teregistrasi. Sementara 82% sekolah menggunakan laptop bukan hanya untuk asesmen, namun juga pembelajaran.

    Pengadaan laptop tersebut, dia mengatakan bagian dari strategi mitigasi atas ancaman learning loss saat pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

    Bukan hanya laptop, program itu juga melakukan pengadaan modem dan proyektor. Ini dilakukan dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan kompetensi dan asesmen berbasis komputer (ABK).

    Hotman mengatakan pengadaan tersebut dilakukan dengan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Harga pembeliannya diberikan lebih murah dari harga katalog.

    “Laptop yang dibeli sekitar Rp 5 jutaan, padahal harga di e-katalog saat itu sekitar Rp 6 juta-Rp 7 juta. Jadi tidak ada markup,” ujar Hotman.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kuliah Umum di Jepang, Menperin Beberkan Strategi Industrialisasi Nasional

    Kuliah Umum di Jepang, Menperin Beberkan Strategi Industrialisasi Nasional

    Jakarta

    Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kuliah umum di Universitas Hiroshima, Jepang. Adapun tema yang diusung yaitu ‘Strategi Baru Industrialisasi Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Energi’.

    Kegiatan yang digelar Senin (14/7) ini dalam rangka kunjungan kerja di Negeri Sakura seusai menghadiri World Expo Osaka 2025.

    “Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Asta Cita, sebuah visi pembangunan nasional yang mencakup delapan misi besar. Enam di antaranya kini telah dioperasionalkan melalui sebuah kerangka strategis yang disebut sebagai Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN),” kata Agus, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    Dalam forum akademik yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen, peneliti, serta kalangan industri Jepang, Agus menjelaskan Indonesia kini tengah mengembangkan pendekatan baru dalam industrialisasi yang berpijak pada konteks global yang berubah cepat, sekaligus menjawab tantangan dalam negeri yang kian kompleks.

    Agus menegaskan SBIN ini bukanlah sekadar lanjutan dari pendekatan masa lalu, melainkan pembaruan dari gagasan-gagasan terbaik dalam ekonomi pembangunan yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia serta tertanam dalam realitas global yang multipolar, terdigitalisasi, dan bergerak menuju dekarbonisasi.

    Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Kemenperin menjalankan empat program utama yang saling terkait dan saling menguatkan dalam kerangka SBIN. Program pertama adalah hilirisasi sumber daya alam.

    “Hilirisasi bukan lagi jargon politik semata, melainkan bentuk nyata dari pergeseran struktural dalam model ekonomi,” ungkap Agus.

    Menperin mencontohkan, hingga tahun 2019, Indonesia masih mengekspor nikel, bauksit, dan minyak sawit dalam bentuk mentah. Produk-produk ini menciptakan nilai tambah yang rendah, lapangan kerja yang terbatas, dan menghasilkan keuntungan yang tidak stabil.

    Namun sejak saat itu, pemerintah mulai mewajibkan pengolahan sumber daya tersebut di dalam negeri melalui kebijakan hilirisasi.

    “Transformasi ini terlihat jelas di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. Dahulu merupakan daerah yang relatif terisolasi, kini Morowali menjelma menjadi pusat industri yang kompetitif secara global, menjadi rumah bagi klaster perusahaan multinasional di sektor pemurnian nikel dan komponen baterai,” tutur Agus.

    Di kawasan itu, puluhan ribu tenaga kerja Indonesia kini terlibat dalam produksi baja nirkarat dan nikel sulfat berkualitas tinggi untuk baterai. Model serupa juga tengah diterapkan pada komoditas lainnya seperti bauksit, tembaga, dan minyak sawit.

    “Bahkan saat ini, Indonesia sedang memasuki rantai nilai baru untuk komoditas strategis seperti kobalt, litium, dan tanah jarang, yakni unsur-unsur penting dalam mendukung transisi energi hijau global,” imbuh Agus.

    Program kedua, pentingnya penguasaan teknologi industri. Agus menjelaskan, melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah memacu transformasi industri dari sistem produksi tradisional menuju sistem yang lebih cerdas, terhubung, dan terintegrasi secara digital.

    “Di sektor tekstil, misalnya, kini telah diimplementasikan penenunan berbasis sensor dan sistem pewarnaan tanpa limbah. Selanjutnya, di sektor makanan dan minuman, teknologi blockchain diterapkan untuk ketertelusuran produk dari hulu ke hilir,” ujar Agus.

    “Sementara, pada sektor komponen otomotif, integrasi teknologi mendorong perakitan robotik dan sistem logistik just-in-time,” sambungnya.

    Menurutnya, perubahan ini tidak hanya menyasar perusahaan besar. Ribuan industri kecil dan menengah (IKM) juga telah diperkenalkan pada teknologi serupa melalui pusat-pusat keunggulan dan pelatihan yang didanai oleh pemerintah, termasuk kerja sama erat dengan lembaga pelatihan dan industri di Jepang. Agus menyampaikan program ketiga adalah industrialisasi hijau, yang menyatakan bahwa era pembangunan yang mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi telah usai.

    Sebab, pasar, pemodal, dan regulator kini menuntut industri untuk memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Karena itu, strategi industrialisasi Indonesia kini mengadopsi prinsip ecological modernization.

    Contohnya, di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, pemerintah telah mewajibkan sistem penggunaan kembali air limbah, efisiensi energi, dan penerapan simbiosis industri. Di Jawa Barat, limbah dari pabrik minyak kelapa sawit diolah menjadi biogas dan digunakan sebagai bahan bakar industri. Di Sumatera, pabrik semen memanfaatkan abu terbang (fly ash) dari pembangkit listrik sebagai bahan baku alternatif.

    “Semua upaya ini menjadi bagian dari transisi menuju ekonomi sirkular. Indonesia tidak hanya ingin memenuhi standar ESG (environmental, social, and governance), tetapi juga ingin menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing industri, serta menarik lebih banyak investasi hijau,” ujar Agus.

    Untuk program keempat, Agus menjelaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi dari keberhasilan industrialisasi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil, insinyur, wirausahawan, dan inovator, semua strategi tidak akan berjalan optimal.

    Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat pendidikan vokasi melalui pembangunan politeknik, revitalisasi pusat kejuruan, serta pemanfaatan platform pembelajaran digital. Jepang, menurut Agus, telah memainkan peran sangat penting dalam proses tersebut.

    Melalui kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan industri Jepang, Indonesia kini memiliki kurikulum bersama di bidang robotika, permesinan presisi, otomatisasi pabrik, dan material berkelanjutan.

    “Lulusan dari program ini tidak hanya mendapatkan gelar akademik, tetapi juga keterampilan yang relevan secara global serta pengalaman langsung di dunia industri,” terang Agus.

    Agus berharap kolaborasi Indonesia dan Jepang di bidang pendidikan dan industri akan semakin kuat di masa depan. Ia mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama membangun masa depan industri yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif, demi menghadapi tantangan global dan mewujudkan ketahanan nasional di bidang pangan, energi, dan kesehatan.

    Kedaulatan Pangan hingga Energi

    Dalam kuliah umum tersebut, Agus juga menekankan bahwa strategi industrialisasi Indonesia saat ini dibangun di atas prinsip kedaulatan. Namun kedaulatan yang dimaksud bukanlah bersifat isolatif, melainkan sebagai bentuk kapasitas dan kemampuan nyata dalam mengelola sumber daya dan sistem produksi secara mandiri.

    Dalam konteks ketahanan pangan misalnya, kedaulatan berarti Indonesia tidak cukup hanya menanam padi, tetapi juga harus mampu mengolah, menyimpan, mendistribusikan, serta menjamin akses nutrisi yang merata ke seluruh pelosok nusantara. Sementara itu, dalam bidang energi, kedaulatan tidak sekadar berarti menambang batu bara atau gas alam, tetapi mencakup pengembangan kilang domestik, produksi biofuel, pemanfaatan teknologi energi terbarukan, hingga pembangunan infrastruktur penyimpanan, transmisi, dan inovasi energi berkelanjutan.

    Agus juga menyinggung pentingnya kedaulatan di sektor kesehatan, terutama sebagai pelajaran dari pandemi COVID-19. Menurut Agus, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor vaksin atau alat kesehatan.

    Negara harus mampu memproduksi bahan baku farmasi aktif, membangun ekosistem biofarma yang kuat, serta melatih para ilmuwan dan tenaga kesehatan lokal yang mumpuni, agar dapat melindungi populasi nasional dari ancaman pandemi di masa depan. Dalam forum tersebut, Agus menegaskan strategi industrialisasi Indonesia hari ini dibangun dengan kesadaran historis dan pemahaman konseptual yang kuat.

    Agus merujuk pada pemikiran ekonomi terkemuka Indonesia, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang telah lama menegaskan bahwa industrialisasi bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sebuah proyek politik dan peradaban. Mengambil inspirasi dari pemikiran Strukturalis Amerika Latin, Sumitro memperingatkan bahwa negara-negara yang hanya bergantung pada ekspor bahan mentah akan terjebak dalam siklus ketergantungan, kerentanan, dan keterbelakangan.

    Pandangan ini selaras dengan Hipotesis Prebisch-Singer, yang menunjukkan bagaimana harga komoditas primer cenderung menurun relatif terhadap produk manufaktur.

    “Oleh karena itu, Prof Sumitro mendorong pembangunan pabrik baja, industri pupuk, pengolahan hasil pertanian, hingga penguatan rekayasa nasional sebagai jalan keluar dari struktur ekonomi kolonial yang stagnan,” ujar Agus.

    Lebih lanjut, Agus juga mengaitkan strategi industri saat ini dengan model Dual Sector milik Arthur Lewis, yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi bergantung pada transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern yang lebih produktif. Dalam kerangka ini, industrialisasi tidak cukup dipahami sebagai akumulasi investasi semata, melainkan sebagai perubahan struktural dalam sistem tenaga kerja, kelembagaan, dan penciptaan nilai tambah.

    Pandangan Lewis ini kemudian dikembangkan oleh Albert Hirschman yang menekankan pentingnya backward dan forward linkages dalam membangun jaringan ekonomi domestik yang saling terhubung, sehingga sektor industri tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari ekosistem yang saling memperkuat. Agus juga menyinggung pendekatan take-off dalam model pertumbuhan ekonomi WW Rostow, dan menyatakan bahwa Indonesia kini berada pada fase ‘lepas landas’ dalam banyak sektor industrinya.

    “Kita tidak lagi sekadar berusaha untuk melakukan industrialisasi. Kita sedang mencoba untuk merestrukturisasi industrialisasi kita, agar tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat atau melayani pasar luar negeri, tetapi juga mengangkat wilayah pedesaan, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun kapabilitas negara secara menyeluruh,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Keinginan Prabowo Agar Makin Banyak Mahasiswa RI Belajar di Eropa” di sini:

    (prf/ega)

  • Markas Mafia Raksasa di Dekat RI Terungkap, Kondisinya Memprihatinkan

    Markas Mafia Raksasa di Dekat RI Terungkap, Kondisinya Memprihatinkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Markas mafia penipuan online (scam center) di Myanmar kian menjamur. Padahal, pada Februari 2025, sudah dilakukan penindakan keras berskala besar terhadap scam center di negara tetangga Indonesia tersebut.

    Melalui citra satelit yang dilaporkan Nikkei, tampak jelas bahwa pembangunan scam center di Myamnar belum berakhir. Testimoni dari saksi mata mengungkap sindikat penipuan yang tumbuh subur.

    Seorang pria dari Asia Selatan mengaku disekap selama 6 bulan di KK Park, salah satu pusat penipuan terbesar di Myanmar. Ia membagikan pengalaman tak menyenangkan selama berada di dalam fasilitas tersebut.

    “Di dalam rasanya seperti penjara,” kata dia, dikutip dari Nikkei, Senin (14/7/2025).

    Ia dipaksa terlibat dalam penipuan dengan modus pendekatan romantis ke korban, membujuk korban agar mau membayar sejumlah uang atas dasar cinta.

    Kondisi di dalam scam center memprihatinkan. Ia tinggal bersama 7 orang lainnya dalam ruangan sempit. Mereka bekerja selama 16 jam setiap harinya.

    Tak jarang ia dan para pekerja paksa lainnya mengalami tindakan kekerasan dari para supervisor. Menurut penuturan sumber dari Asia Selatan tersebut, seorang supervisor pernah menyerangnya dengan sepatu boot.

    Pekerja lainnya pernah diseret ke sebuah ruangan dan dipukuli hingga tak bisa berdiri.

    Komplek kriminal lainnya juga bermunculan di sepanjang perbatasan Myanmar-Thailand. Dengan membandingkan foto satelit dengan catatan resmi dan mewawancarai para ahli, Nikkei mengidentifikasi dugaan basis penipuan di dalam dan sekitar Myawaddy, negara bagian Kayin, Myanmar.

    Kasino Jadi Markas Penipu

    Pada pertengahan 2010, perusahaan-perusahaan berbasis China mulai mengembangkan komplek kasino di area tersebut. Ketika pandemi Covid-19 meruntuhkan industri kasino, banyak fasilitasnya yang diubah menjadi markas penipuan online alias scam center.

    Dalam waktu singkat, jumlah scam center terus meningkat. Setidaknya ada 16 scam center yang telah didokumentasikan. Ada 8 scam center yang pembangunannya tetap berlanjut, meski sudah ada penindakan keras pada awal tahun ini.

    Perdagangan Manusia

    Menurut sejumlah laporan, ada banyak orang asing yang diperdagangkan dan disekap dalam fasilitas-fasilitas penipuan untuk bekerja sebagai penipu.

    Salah satunya warga dari Jepang. Pada Februari 2025, seorang pelajar SMA di Jepang mengatakan telah disekap di Myanmar dan akhirnya diselamatkan. Ia lalu ditangkap atas dugaan penipuan.

    Menurut pemerintah militer Myanmar, sejak Oktober 2023 hingga Juni 2025, otoritas telah mendeportasi sebanyak 66.000 warga asing yang tinggal di negaranya secara ilegal untuk berpartisipasi dalam aktivitas penipuan dan judi.

    Foto: Tangkapan Layar Planet Labs
    Tangkapan Layar Planet Labs

    Citra satelit di Taman Huanya yang digeledah pada awal tahun ini, menunjukkan bahwa atap merah sebuah bangunan besar hampir selesai. Citra satelit tersebut diambil dari Maret dan Mei 2025.

    “Semua kecuali satu komplek [penipuan] tampaknya beroperasi seperti biasa [setelah tindakan keras pada awal tahun ini],” kata Eric Heintz, analis global di International Justice Mission, organisasi non-profit asal AS yang mendukung orang-orang yang telah kabur dari scam center.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengeboran Sumur Pengembangan Capai 337 Sumur Mei 2025, Naik 20% YoY

    Pengeboran Sumur Pengembangan Capai 337 Sumur Mei 2025, Naik 20% YoY

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mencatat sebanyak 337 sumur pengembangan sudah di bor per Mei 2025. Jumlah ini meningkat 20% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 281 sumur.

    Pengeboran sumur pengembangan merupakan kegiatan pengeboran yang dilakukan di area lapangan minyak dan gas bumi yang sudah terbukti mengandung cadangan, dengan tujuan untuk memaksimalkan produksi hidrokarbon dari lapangan tersebut.

    Artinya, berbeda dengan sumur eksplorasi yang mencari cadangan baru, sumur pengembangan difokuskan pada eksploitasi cadangan yang sudah ada.

    SKK Migas mengatakan, keberhasilan kegiatan pengeboran sumur pengembangan menjadi salah satu kontributor pada naiknya produksi dan lifting minyak dan gas pada Juni 2025. Tercatat pada Juni 2025 lifting minyak sudah berada di atas target APBN yang sebesar 605.000 barel per hari (bph).

    “SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama [KKKS] agar target pengeboran sumur pengembangan 2025 yang sebanyak 993 sumur dapat dituntaskan,” ucap SKK Migas melalui keterangan resmi dikutip Minggu (13/7/2025).

    Oleh karena itu, SKK Migas terus mendorong KKKS untuk melakukan percepatan kegiatan pengeboran sumur pengembangan.

    Berdasarkan data histori kegiatan pengeboran sumur pengembangan setelah terus mengalami penurunan dari 2014 hingga 2017, mulai 2018 realisasi kegiatan pengeboran sumur pengembangan terus meningkat hingga saat ini.

    SKK Migas mencatat, ketika pandemi Covid-19 pada 2020 hingga 2022, kegiatan pengeboran sumur pengembangan juga justru meningkat. Lihat saja, pada 2020 sebanyak 395 sumur yang sudah dibor, lalu naik di 2021 menjadi 616 sumur, dan di 2022 sebanyak 780 sumur.

    Menurut SKK Migas, capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan, dengan di 2023 mencapai 799 sumur dan di 2024 mencapai 899 sumur.

    “Pada semester kedua 2025, SKK Migas dan KKKS terus berkoordinasi dan melakukan upaya-upaya out of the box untuk dapat merealisasikan target kegiatan pengeboran sumur pengembangan di tahun 2025 yang mencapai 993 kegiatan pengeboran sumur pengembangan,” katanya.

  • 3 Fakta Terkini Terkait Kasus Temuan Jasad Tanpa Kepala di Kali Ciliwung – Page 3

    3 Fakta Terkini Terkait Kasus Temuan Jasad Tanpa Kepala di Kali Ciliwung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jasad pria ditemukan mengambang di Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu siang 9 Juli 2025. Kondisi jasad sangat mengenaskan tidak mengenakan busana dan sudah membusuk.

    Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya pun membenarkan jenazah tanpa kepala yang ditemukan di kali Ciliwung tersebut merupakan salah satu pegawai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Ada dugaan itu staff pengemudi biro umum Kemendagri,” kata Bima Arya saat dikonfirmasi, Jumat 11 Juli 2025.

    Bima Arya mengatakan korban sebelum ditemukan meninggal dunia, dia sempat memancing di kawasan Bogor, Jawa Barat. Nahas, korban juga pada saat itu sempat dilaporkan menghilang karena tertimpa longsor di kawasan Megamendung, Bogor beberapa waktu lalu.

    Polisi pun melakukan tes DNA. Pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri (RS Polri) Kramat Jati, Jakarta Timur.

    “Untuk lebih akurat lagi pihak RS Polri melakukan tes DNA,” kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur, dikutip dari Antara.

    RS Polri, saat ini masih melakukan autopsi untuk pemeriksaan lebih lanjut yang nantinya akan dites DNA. Terlebih, dari hasil autopsi sudah mendekati ciri otentik yang diyakini keluarga korban dengan melihat langsung di RS Polri.

    “Dari autopsi hasil sudah mendekati otentik ciri-ciri seperti tahi lalat di bawah mata, tahi lalat di bawah dagu dan jenggot masih tersisa,” ucap Mansur.

    Berikut sederet fakta terkini usai temuan jasad tanpa kepala di Kali Ciliwung dihimpun Tim News Liputan6.com:

     

    Jasad kedua wanita pasien Covid-19 ini tertukar, salah satunya sempat dikubur. Beruntung keluarga menyadari kejadian ini, jenazah yang terlanjur dikuburkan pun dimandikan ulang, dan dimakamkan di wilayah yang berbeda.