Kasus: covid-19

  • Warga Kota Cirebon Dicekik Pajak PBB, dari Rp6,5 Juta Naik Menjadi Rp65 Juta

    Warga Kota Cirebon Dicekik Pajak PBB, dari Rp6,5 Juta Naik Menjadi Rp65 Juta

    Menurut Darma, kebijakan ini muncul di saat kondisi ekonomi warga belum pulih pascapandemi Covid-19. “Pemerintah bilang ekonomi tumbuh, tapi kenyataannya rakyat makin berat. Ini jadi beban besar,” ungkapnya.

    Darma yang merupakan sesepuh komunitas Tionghoa dan lintas agama, mengaku sering menjadi tempat curhat warga yang mengalami nasib serupa. Ia berharap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, yang menjadi dasar kenaikan PBB, dibatalkan.

    “UUD saja bisa diamandemen, masa Perda tidak bisa diubah. Hitungan kenaikan harus wajar, sesuai kemampuan masyarakat,” tegasnya.

    Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati, mengatakan perjuangan melawan Perda tersebut sudah dimulai sejak Januari 2024.

    Dia bahkan mengungkap, kalau suara penolakan terhadap perda kenaikan pajak tersebut sudah dilakukan melalui hearing di DPRD, aksi turun ke jalan, hingga mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, namun semua upaya kandas.

    Laporan juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi tak kunjung ada jawaban.

    Paguyuban membawa empat tuntutan utama: membatalkan Perda No. 1/2024 dan mengembalikan tarif PBB seperti 2023, memberhentikan pejabat yang bertanggung jawab, memberi tenggat satu bulan kepada Wali Kota untuk bertindak, serta mendorong agar pajak tidak dijadikan sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

    Hetta menyebut, kenaikan PBB di Kota Cirebon bervariasi, dari 150 persen hingga 1.000 persen. Ada pula kasus ekstrem kenaikan 100.000 persen akibat kesalahan pemerintah, namun tetap dibebankan kepada warga. “Orang itu sampai terpaksa berutang ke bank. Apakah itu bijak?” sindirnya.

  • Progres RDMP Balikpapan capai 96,15 persen pada pekan pertama Agustus

    Progres RDMP Balikpapan capai 96,15 persen pada pekan pertama Agustus

    Balikpapan, Kalimantan Timur (ANTARA) – VP Legal and Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) Asep Sulaeman mengatakan progres pembangunan proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan telah mencapai 96,15 persen per 1 Agustus 2025.

    “Kalau bicara sudah sejauh mana, sampai dengan saat ini, di Agustus minggu pertama, kita sudah mencapai 96,15 persen dari proyek kita,” kata Asep saat ditemui di kompleks RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.

    Asep mengakui bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut memang sempat mengalami kendala progres, terutama pada saat dan pascapandemi COVID-19.

    Namun, ia memastikan perusahaan kini tengah mempercepat progres pembangunan, seperti penyelesaian scope secondary process unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), RFCC-LPG, Propylene Recovery Unit (PRU), dan fasilitas pendukungnya.

    “Untuk bulan November ini, mudah-mudahan unit yang di belakang kita ini, RFCC, bisa selesai di November, bisa mengalir, seperti itu, di November,” ujar Asep.
    ​​​​​​​
    RDMP, yang memiliki nilai proyek sebesar 7,4 miliar dolar AS, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengolahan crude atau produksi kilang menjadi 360 ribu barel per hari (kbpd) dari yang sebelumnya 260 kbpd.

    “Kemudian juga, kita akan meningkatkan standar ramah lingkungan kita, gasoline kita yang awalnya (kualitas) EURO II, menjadi EURO V,” kata dia.

    Selain itu, Asep mengatakan RDMP diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor minyak dan gas dari negara lain.

    “Intinya, kita menambah 100 (kbpd). Saat ini pengolahan energi mungkin bisa sampai kalau kita 360 (kbpd), targetnya ya bisa menambah sekitar 15-20 persen juga (terhadap kontribusi pengolahan energi nasional),” ujar Asep.

    Selain memperkuat ketahanan energi, RDMP Balikpapan diperkirakan menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja selama masa konstruksi, dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 35 persen, dan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp514 miliar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Progres RDMP Balikpapan capai 96,15 persen pada pekan pertama Agustus

    Progres RDMP Balikpapan capai 96,15 persen pada pekan pertama Agustus

    Balikpapan, Kalimantan Timur (ANTARA) – VP Legal and Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) Asep Sulaeman mengatakan progres pembangunan proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan telah mencapai 96,15 persen per 1 Agustus 2025.

    “Kalau bicara sudah sejauh mana, sampai dengan saat ini, di Agustus minggu pertama, kita sudah mencapai 96,15 persen dari proyek kita,” kata Asep saat ditemui di kompleks RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.

    Asep mengakui bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut memang sempat mengalami kendala progres, terutama pada saat dan pascapandemi COVID-19.

    Namun, ia memastikan perusahaan kini tengah mempercepat progres pembangunan, seperti penyelesaian scope secondary process unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), RFCC-LPG, Propylene Recovery Unit (PRU), dan fasilitas pendukungnya.

    “Untuk bulan November ini, mudah-mudahan unit yang di belakang kita ini, RFCC, bisa selesai di November, bisa mengalir, seperti itu, di November,” ujar Asep.
    ​​​​​​​
    RDMP, yang memiliki nilai proyek sebesar 7,4 miliar dolar AS, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengolahan crude atau produksi kilang menjadi 360 ribu barel per hari (kbpd) dari yang sebelumnya 260 kbpd.

    “Kemudian juga, kita akan meningkatkan standar ramah lingkungan kita, gasoline kita yang awalnya (kualitas) EURO II, menjadi EURO V,” kata dia.

    Selain itu, Asep mengatakan RDMP diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor minyak dan gas dari negara lain.

    “Intinya, kita menambah 100 (kbpd). Saat ini pengolahan energi mungkin bisa sampai kalau kita 360 (kbpd), targetnya ya bisa menambah sekitar 15-20 persen juga (terhadap kontribusi pengolahan energi nasional),” ujar Asep.

    Selain memperkuat ketahanan energi, RDMP Balikpapan diperkirakan menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja selama masa konstruksi, dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 35 persen, dan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp514 miliar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenlu Bantah Indonesia Berunding dengan Israel untuk Evakuasi Warga Gaza
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 Agustus 2025

    Kemenlu Bantah Indonesia Berunding dengan Israel untuk Evakuasi Warga Gaza Nasional 14 Agustus 2025

    Kemenlu Bantah Indonesia Berunding dengan Israel untuk Evakuasi Warga Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela membantah Indonesia turut berunding dengan Israel untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.
    Dia mengatakan, tidak pernah ada perundingan antara Indonesia dengan pemerintah Israel seperti yang diisukan oleh media Israel, The Times of Israel.
    “Mengenai pertanyaan di atas (terkait dengan perundingan Israel dan Indonesia), dapat kami sampaikan bahwa tidak ada perundingan dengan Israel,” ucapnya saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (14/8/2025).
    Adapun media The Times of Israel mengutip laporan Channel 12 yang menyebut sumber diplomatik Israel sedang berunding dengan lima negara untuk menerima warga Gaza, Palestina.
    Lima negara tersebut adalah Indonesia, Somalia, Uganda, Sudan Selatan, dan Libya.
    “Beberapa negara menunjukkan keterbukaan yang lebih besar daripada sebelumnya untuk menerima imigrasi sukarela dari Jalur Gaza,” kata sumber diplomatik tersebut sambil menyebut Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang melakukan perundingan.
    Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan evakuasi sementara 2.000 warga Gaza korban perang ke Pulau Galang.
    Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, Pulau Galang dipilih karena fasilitas penampungan sudah siap, mengingat tempat tersebut pernah dijadikan lokasi isolasi saat pandemi Covid-19.
    “Kemarin Presiden (Prabowo) menyebut Pulau Galang, kita sedang melihat, karena waktu itu kan pernah dipakai untuk tempat perawatan Covid-19, jadi ada infrastruktur yang sudah di sana,” ucap Sugiono, saat ditemui di kantor Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Sugiono mengatakan, upaya persiapan untuk menampung warga Palestina di Indonesia ini terus dimatangkan.
    Karena itu, Presiden Prabowo Subianto, kata Sugiono, pernah meminta izin kepada negara-negara tetangga Palestina untuk melakukan evakuasi.
    “Jadi, sewaktu-waktu itu bisa dilaksanakan, ya kita sudah siap,” imbuh dia.
    Sugiono menuturkan, dalam pertemuan terakhir Prabowo dengan otoritas Palestina, mereka mengizinkan warga negaranya dirawat di Indonesia.
    Namun, untuk izin dari negara-negara tetangga, Sugiono menyebut bahwa persetujuan masih dalam proses pembicaraan terus-menerus.
    “Belum sampai ke sana (persetujuan), ya kan kemarin itu disampaikan, kita ada permintaan. Permintaan yang ngomongnya lebih teknis juga belum seperti apa, makanya kalau misalnya itu tiba-tiba terjadi, kita sudah siap,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Kembali Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos

    KPK Kembali Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tiga tersangka pada kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) saat pandemi Covid-19. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan penetapan tersangka merupakan hasil pengembangan perkara yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara ini.

    “Pengadaan penyaluran bantuan sosial beras ini untuk 2020. Dalam penyidikannya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (13/8/2025).

    Namun, Budi belum bisa merincikan identitas para tersangka. Dia memaparkan bahwa KPK sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan sejak Agustus 2025. 

    “KPK menerbitkan sprindik baru terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penyidikan ini sejak Agustus 2025, pengembangan dari perkara bansos di Kemensos sebelumnya,” jelas Budi.

    Selain itu, Budi telah memanggil lima orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini untuk pengembangan lebih lanjut, yakni Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik Herry Tho periode 2021-2024, Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik Kanisius Jerry Tengker periode 2018-2022, Pegawai Kemensos Ibnu Solihin dan Fathin Chamama, Komisaris PT DOS-NI-ROHA (PT DNR) yang menjabat sejak 2018 hingga saat ini Gray Judianto Tanoesoedibjo, sekaligus Direktur Bussiness Development PT Storesend Elogistic

    Sebagaimana informasi yang dihimpun Bisnis, kasus ini bermula ketika KPK mengendus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran bantuan sosial tahun 2020 di lingkungan kementerian sosial untuk membantu warga yang terdampak akibat Covid-19.

    Perkara ini menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang telah divonis 12 tahun penjara pada Senin, (23/8/2021) karena terbukti menerima suap senilai Rp32,4 miliar.

    Diketahui, saat itu Kemensos telah melakukan rekayasa pemilihan perusahaan penyaluran bantuan sosial beras dengan memilih BUMN PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR dan meneken nilai kontrak Rp326 miliar.

    PT BGR kemudian menggaet PT Primalayan Teknologi Persada atau PTP sebagai pendamping/rekanan. KPK menduga PT BGR memberikan Rp151 miliar kepada PT PTP dari uang yang diberikan Kemensos. Namun PT PTP tidak menyalurkan uang tersebut untuk distribusi beras Program Keluarga Harapan (PKH)

    “Perusahaan tersebut sama sekali tidak memberikan nilai tambah atau tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan, yang kami duga seharusnya tidak berhasil atas pembayaran uang sejumlah Rp152 miliar yang sudah dikirimkan PT PTP selaku perusahaan pendamping atau konsultan tadi,” kata mantan Waka KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada Rabu, (23/8/2023)

    Lalu, KPK menetapkan enam orang tersangka; Direktur Utama BUMN PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR 2018-2021 Muhammad Kuncoro Wibowo;  Direktur Komersial BGR 2018-2021 Budi Susanto; VP Operasional BGR 2018-2021 April Churniawan;

     Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren; tim penasihat PT PTP Roni Ramdani; serta General Manager PT PTP sekaligus Direktur Utama PT Envio Global Persada Richard Cahyanto.

  • KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 Agustus 2025

    KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka Nasional 13 Agustus 2025

    KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pengangkutan penyaluran beras bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait perkara tersebut.
    “KPK menerbitkan sprindik baru terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penyidikan ini sejak Agustus 2025, pengembangan dari perkara bansos di Kemensos sebelumnya,” kata Budi, dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
    Budi mengatakan, penyidikan dilakukan sejak bulan ini, Agustus 2025, dan KPK sudah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
    Perkara ini, kata dia, merupakan pengembangan dari dugaan korupsi bansos yang sudah ditangani sebelumnya.
    “Pengadaan penyaluran bantuan sosial beras ini untuk tahun 2020. Dalam penyidikannya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar dia.
    Budi menambahkan, untuk mengusut dugaan korupsi pengangkutan bansos beras, penyidik mulai memanggil lima saksi.
    Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu.
    Kelima saksi tersebut adalah Herry Tho selaku Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik tahun 2021-2024, Kanisius Jerry Tengker yang merupakan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik tahun 2018-2022, Ibnu Solihin dan Fathin Chamama yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Kemensos, serta Gary Judianto Tanoesoedibjo selaku Komisaris PT DOS-NI-ROHA (PT DNR) sejak tahun 2018 hingga sekarang dan Direktur Business Development PT Storesend Elogistics.
    Untuk diketahui, saat ini terdapat tiga kasus korupsi terkait bansos yang tengah diusut KPK.
    Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
    Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.
    Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Omset sejumlah pedagang bendera merah putih menurun jelang HUT RI

    Omset sejumlah pedagang bendera merah putih menurun jelang HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pedagang bendera merah putih di Jakarta Selatan mengakui omsetnya menurun menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia.

    “Pendapatan berkurang, semenjak ada online. Di TikTok banting-banting harga,” kata pedagang bernama Andi Waluyo saat ditemui di Gandaria, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia menceritakan pendapatannya menurun sejak Juli 2025, padahal sebelumnya permintaan tidak pernah sepi.

    Menurut dia, pada masa COVID-19 pembeli masih terbilang banyak dan menghasilkan keuntungan per harinya.

    “Hari-hari begini mulai sepi. Sehari omsetnya sekarang Rp200-300 ribu, waktu sebelum-sebelumnya lebih, bisa dapat Rp2 juta,” ucap Andi.

    Dia pun mengaku sedih dengan penurunan omset itu, terlebih mengingat ia masih membutuhkan dana untuk biaya sekolah anak-anaknya.

    Senada dengan Andi, pedagang bendera merah putih lainnya bernama Robi juga mengaku mengalami kerugian setelah masa COVID-19.

    “Ini aja baru laku satu, dari jam 05.00 WIB. Lebih enak musim corona, itu rame seharinya bisa laku empat sampai lima bendera,” tutur Robi yang menjual benderanya sekitar Rp20 ribu sampai Rp30 ribu per buah.

    Dengan kondisi seperti itu, baik Andi maupun Robi sama-sama berharap agar Presiden Prabowo Subianto membenahi penjualan daring maupun luring sehingga perekonomian rakyat, terutama menengah ke bawah, terus tumbuh secara merata.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komunitas Brompton Nilai Tren Padel Tak Pengaruhi Minat Bersepeda
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Agustus 2025

    Komunitas Brompton Nilai Tren Padel Tak Pengaruhi Minat Bersepeda Megapolitan 13 Agustus 2025

    Komunitas Brompton Nilai Tren Padel Tak Pengaruhi Minat Bersepeda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Isu menurunnya minat bersepeda karena meningkatnya tren olahraga padel dinilai tidak sepenuhnya tepat.
    Sejumlah anggota komunitas sepeda menyebut aktivitas gowes tetap ramai, terutama di kalangan pesepeda aktif.
    Pendapat tersebut disampaikan anggota Brompton Owner Group Indonesia (BOGI) Baron Martanegara (52), yang kerap gowes di dalam dan luar negeri.
    Menurut Baron, olahraga padel tidak berpengaruh signifikan terhadap minat bersepeda di lingkungannya.
    “Di komunitas kami tidak terlalu berpengaruh dengan adanya olahraga padel. Kami masih banyak kegiatan acara bersepeda,” ujar Baron kepada Kompas.com, Rabu (13/8/2025).
    Ia menilai olahraga yang bersifat tren atau fear of missing out (FOMO) biasanya akan redup perlahan.
    “Kami yang suka bersepeda akan terus bersepeda karena ini olahraga yang minim cedera dibanding futsal, badminton, tenis, padel, atau lari,” katanya.
    Baron meyakini hanya pesepeda yang benar-benar hobi yang akan terus konsisten.
    “Yang benar-benar hobi akan tetap jalan terus,” ujarnya.
    Pendapat senada disampaikan Djamal Hars (48), anggota Brompton Owner Group Indonesia (BOGI).
    Djamal menilai isu melemahnya tren bersepeda kurang tepat sebab masih banyak acara gowes.
    “Masih banyak pesepeda yang menyesuaikan aktivitasnya. Event juga masih ada,” kata Djamal.
    Soal penjualan sepeda, Djamal menyebut pesepeda masih berbelanja, meski cenderung menunggu momen potongan harga besar.
    “Tergantung harga sepedanya. Kalau diskon besar, biasanya baru beli,” ucapnya.
    Sebelumnya, penurunan penjualan sepeda terlihat di pusat penjualan sepeda lipat mewah, Senayan Trade Center (STC), Jakarta Pusat.
    Pegawai One Bike Shop, Olivia (26), mengatakan masa kejayaan penjualan terjadi saat pandemi.
    “Kalau mulai sepi sih setelah Covid. Kalau Covid memang lagi rame-rame, itu lagi booming. Setelah itu penjualan menurun,” kata Olivia, Sabtu (9/8/2025).
    Selain karena lalu lintas yang semakin padat, tren olahraga juga bergeser.
    Banyak pelanggan kini mencoba olahraga padel, sehingga toko mulai menjual perlengkapannya.
    Meski demikian, layanan servis sepeda dan penjualan aksesori tetap ramai, terutama akhir pekan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pulau Galang: Dari Manusia Perahu ke Misi Kemanusiaan Gaza
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 Agustus 2025

    Pulau Galang: Dari Manusia Perahu ke Misi Kemanusiaan Gaza Regional 13 Agustus 2025

    Pulau Galang: Dari Manusia Perahu ke Misi Kemanusiaan Gaza
    Dosen; Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies; Konsultan; Pengamat Kebijakan Publik
    DI UJUNG
    selatan Kota Batam (Kepulauan Riau), Pulau Galang berdiri tenang di antara riak ombak Selat Malaka. Meski kecil di peta, pulau ini memanggul sejarah besar kemanusiaan.
    Kini, namanya kembali bergema setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana menampung 2.000 warga Gaza yang terluka akibat perang, untuk mendapatkan perawatan medis di sini.
    Gagasan ini patut diapresiasi karena meneguhkan kembali peran Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan global.
    Namun, Pulau Galang bukanlah lembar kosong yang bisa diisi sesuka hati. Ia adalah ruang yang sarat memori kolektif, tempat di mana nilai luhur dan adiluhung “menghormati kemanusiaan dan keadilan” sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 pernah dihidupkan dan dijaga.
    Sejak 1979, Pulau Galang telah menjadi bagian penting dari peta kemanusiaan dunia. Ketika ASEAN dan UNHCR menetapkannya sebagai kamp pengungsian bagi manusia perahu Vietnam yang melarikan diri dari perang saudara, pulau ini menjadi rumah sementara bagi lebih dari 250.000 jiwa selama 17 tahun.
    Rumah sakit, sekolah, rumah ibadah lintas agama, dan berbagai fasilitas sosial berdiri di sana.
     
    Kini, sisa sejarah itu dikenang melalui Camp Vietnam, monumen, dan museum yang menjadi saksi bisu solidaritas Indonesia. Dan kini sangat membutuhkan perhatian dan perbaikan (revitalisasi memori sejarah kemanusiaan).
    Dua dekade kemudian, pada 2020, gelombang pandemi Covid-19 kembali menghidupkan peran strategis Pulau Galang.
    Di tengah ketakutan global, pemerintah membangun Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Covid-19 di pulau ini sebagai pusat isolasi dan perawatan pasien.
    Fasilitas tersebut beroperasi hingga Desember 2022, menjadi bagian dari garda terdepan Indonesia dalam menahan laju penyebaran virus.
    Kini, misi kemanusiaan kembali memanggil. Pulau Galang dipilih untuk merawat korban perang dari Gaza, dengan alasan keamanan dan letaknya yang terisolasi secara geografis.
    Namun, jika ingin benar-benar menjalankan perannya, revitalisasi mutlak diperlukan.

    Fasilitas kesehatan warisan pandemi harus dipersiapkan ulang agar memenuhi standar perawatan luka perang dan rehabilitasi jangka panjang.
    Lebih dari sekadar perbaikan fisik, revitalisasi juga menyentuh makna: Pulau Galang harus kembali dikenali sebagai “Pulau Kemanusiaan” identitas yang bukan hanya simbolis, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan nyata yang memprioritaskan misi kemanusiaan, pengungsian, perawatan medis, pelatihan relawan, hingga riset kesehatan global.
    Di luar peran globalnya, Pulau Galang dan gugusan pulau di sekitarnya adalah rumah bagi Suku Laut, komunitas asli yang mewarisi budaya maritim Nusantara.
     
    Mereka adalah nelayan ulung, pembaca cuaca alami, dan penjaga ekosistem laut yang kearifannya diwariskan lintas generasi.
    Namun, keberadaan mereka semakin jarang terlihat di ruang publik. Pembangunan yang tak berpihak berpotensi mencabut mereka dari akar peradabannya.
    Label “Pulau Kemanusiaan” seharusnya juga mencakup kemanusiaan bagi mereka: menjamin hak tinggal, akses terhadap sumber daya, serta melindungi ruang budaya mereka agar tidak tergerus proyek-proyek raksasa yang mengabaikan kepentingan lokal.
    Luka sosial akibat relokasi paksa di Pulau Rempang untuk proyek Rempang Eco City masih segar dalam ingatan, dan tragedi semacam itu tidak boleh singgah lagi di Galang.
    Secara administratif, Pulau Galang berada di bawah Kota Batam, wilayah yang kerap dipuji sebagai lokomotif investasi nasional.
    Namun, di balik angka-angka makro, realitas sosial bercerita lain. Data BPS Kepulauan Riau 2024 mencatat investasi di Batam tumbuh 97 persen secara tahunan.
    Ironisnya, kemiskinan justru naik 0,5 persen menjadi 7,2 persen. Gini Ratio mencapai 0,42, lebih buruk dari rata-rata nasional 0,38, dan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,8 persen, jauh di atas rata-rata nasional 5,3 persen.
    Industri padat modal seperti manufaktur hanya mampu menyerap sekitar 15 persen tenaga kerja lokal. Pertumbuhan ekonomi yang seperti ini adalah pertumbuhan yang pincang membesar di atas kertas, tetapi tidak menetes ke bawah.
    Pulau Galang, dengan sejarah dan potensi yang dimilikinya, dapat menjadi manifestasi nyata amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
    Bayangkan jika pulau ini benar-benar dikelola sebagai pusat misi medis internasional yang siap siaga untuk krisis kemanusiaan, pusat pendidikan dan pelatihan relawan dengan jejaring global, serta museum dan arsip kemanusiaan yang merekam perjalanan panjang solidaritas bangsa ini.
    Dan di dalamnya, ada zona perlindungan budaya Suku Laut yang memastikan mereka tetap menjadi bagian dari masa depan pulau, bukan sekadar catatan di masa lalu.
    Pulau Galang adalah lilin kecil di ujung negeri, tetapi cahayanya pernah menerangi ribuan jiwa—dari pengungsi Vietnam, pasien Covid-19, hingga rencananya korban perang Gaza. Lilin itu juga menerangi anak cucu Suku Laut yang telah menjaga lautnya selama berabad-abad.
    Seperti pesan Bung Hatta, “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.”
    Pulau Galang adalah salah satu lilin itu—dan tugas kita adalah memastikan apinya terus menyala, tanpa pernah padam oleh kepentingan sempit dan sesaat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komunitas Brompton: Mereka yang Beralih ke Padel Mayoritas Pesepeda Musiman
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Agustus 2025

    Komunitas Brompton: Mereka yang Beralih ke Padel Mayoritas Pesepeda Musiman Megapolitan 13 Agustus 2025

    Komunitas Brompton: Mereka yang Beralih ke Padel Mayoritas Pesepeda Musiman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Penjualan sepeda lipat mewah, termasuk Brompton yang sempat meroket pada masa awal pandemi Covid-19 kini menurun drastis karena beralih ke olahraga padel. 
    Anggota Brompton Owner Group Indonesia (BOGI) asal Jakarta, Djamal Hars (48) mengatakan penurunan minat sepeda terjadi pada pesepeda “musiman” yang mulai aktif saat pandemi.
    “Menurut saya, yang beralih dari sepeda ke padel mayoritas dari pesepeda musiman pandemi. Kalau yang benar-benar pesepeda, sifatnya hanya variasi aktivitas saja. Toh event sepedahan masih ramai tiap bulannya,” kata Djamal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/8/2025).
    Djamal menilai, isu melemahnya tren bersepeda kurang tepat jika dilihat dari komunitas aktif.
    “Masih banyak pesepeda yang menyesuaikan aktivitasnya. Event juga masih ada,” ujarnya.
    Soal penjualan sepeda, Djamal menyebut sebagian orang masih membeli sepeda meski menunggu diskon besar. 
    “Baru kalau diskon besar seperti di Azko. Tergantung harga sepedanya. Menengah ke atas pasti di mal, di luar itu lebih ke toko pinggir jalan, tergantung selera dan segmen,” ungkapnya.
    Djamal yang sudah rutin bersepeda sejak 2010 mengaku tetap aktif 2-3 kali seminggu, diselingi olahraga lain seperti basket, renang, dan jalan kaki.
    Ia berharap pemerintah menyediakan jalur khusus sepeda yang aman dan steril dari kendaraan bermotor. 
    “Sekarang semakin tidak nyaman bersepeda di jalan raya. Untuk pesepeda lain, saling jaga tata tertib dan ikuti rambu, jaga nama baik pesepeda,” katanya.
    Pendapat senada disampaikan Baron Martanegara (52), anggota komunitas sepeda yang kerap gowes di dalam dan luar negeri.
    Menurut dia, olahraga padel tidak berpengaruh signifikan terhadap minat bersepeda di komunitasnya. 
    “Di komunitas kami tidak terlalu berpengaruh dengan adanya olahraga padel. Kami masih banyak kegiatan acara bersepeda,” ujar Baron yang juga anggota Brompton Owner Group Indonesia.
    Ia menilai olahraga yang bersifat tren atau fomo biasanya akan redup perlahan. 
    “Kami yang suka bersepeda akan terus bersepeda karena ini olahraga yang minim cedera dibanding futsal, badminton, tenis, padel, atau lari,” katanya.
    Baron meyakini tren olahraga yang hanya karena fear of missing out (FOMO) biasanya akan redup seiring waktu. 
    “Yang benar-benar hobi akan tetap jalan terus,” katanya.
    Sebelumnya, penurunan penjualan sepeda terlihat di pusat penjualan sepeda lipat mewah, Senayan Trade Center (STC), Jakarta Pusat.
    Pegawai One Bike Shop, Olivia (26), mengatakan masa kejayaan penjualan terjadi saat pandemi. 
    “Kalau mulai sepi sih setelah Covid. Kalau Covid memang lagi rame-rame, itu lagi booming. Setelah itu penjualan menurun,” kata Olivia, Sabtu (9/8/2025).
    Selain karena lalu lintas yang semakin padat, tren olahraga juga bergeser. Banyak pelanggan kini mencoba olahraga padel, sehingga toko mulai menjual perlengkapannya.
    Meski demikian, layanan servis sepeda dan penjualan aksesori tetap ramai, terutama akhir pekan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.