Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Terancam Mangkrak Prabowo Tak Sebut Anggaran IKN di Pidato RAPBN 2026

    Terancam Mangkrak Prabowo Tak Sebut Anggaran IKN di Pidato RAPBN 2026

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto tidak memasukkan anggaran kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dalam pidato pengantar Penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan RAPBN 2026 disusun khusus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui delapan agenda prioritas.

    “APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 agenda prioritas,” ujar Prabowo.

    Delapan prioritas tersebut mencakup ketahanan pangan dengan alokasi Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun, pendidikan Rp757,8 triliun, kesehatan Rp244 triliun, serta pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM.

    Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan komponen cadangan, penguasaan teknologi, pengembangan industri strategis dalam negeri, serta percepatan investasi, perdagangan, dan perumahan.

    Tidak satu pun alokasi khusus untuk IKN yang disebut dalam daftar prioritas tersebut. Prabowo hanya menyinggung IKN saat memuji kinerja seluruh presiden terdahulu, termasuk Joko Widodo, yang merintis pembangunan ibu kota baru tersebut.

    Menurutnya, Jokowi telah membangun berbagai infrastruktur penting meningkatkan konektivitas antara sentra ekonomi, memimpin saat yang kritis yaitu pandemi Covid-19.

    “Sehingga indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi. Keluar dari kesulitan ekonomi dan juga beliau merintis pembangunan ibu kota negara nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam indonesia,” tandasnya

  • Melepaskan ketergantungan beras untuk menahan laju inflasi di Kalsel

    Melepaskan ketergantungan beras untuk menahan laju inflasi di Kalsel

    Banjarmasin (ANTARA) – Supono melangkah dan bergegas ke dapur, ia mengambil sebilah parang dan mulai mengupas singkong-singkong hasil panen dari kebun miliknya. Desa Karang Intan, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ini memisahkan pongkol demi pongkol dari buah singkong, untuk dikupas lebih banyak lagi.

    Setelah cukup, singkong-singkong itu dibersihkannya. Supono kemudian merendam beberapa kilogram singkong di wadah dengan air bersih dan didiamkan selama tiga hari tiga malam. Singkong itu mulai empuk, Supono mencuci dan meniriskan dari air rendaman.

    Tak jauh dari situ, Supono mengambil lesung sebuah alat penggiling tradisional, halus namun bertenaga menumbuk singkong-singkong yang sudah direndam tadi.

    Singkong yang sudah ditumbuk kemudian dipres menggunakan kain halus hingga tidak menyisakan tirisan air. Singkong yang lembut kemudian disaring halus untuk dipisahkan dari serat-serat berbentuk urat keras. Penyaringan ini berulang-ulang dilakukan untuk memastikan tumbukan singkong lembut.

    Supono menggunakan insting berapa lama harus merendam singkong di air dan berapa kali harus menyaring tumbukan singkong. Proses ini sangat menentukan hasilnya sebelum melanjutkan ke proses membentuk singkong halus menjadi butiran-butiran yang menyerupai bentuk beras. Supono membentuk singkong halus menjadi butiran-butiran kecil, memang belum 100 persen mirip dengan beras asli.

    Setelah proses membentuk butiran-butiran, singkong dijemur di bawah terik matahari sekitar dua jam. “Nah di sini insting juga sangat diperlukan, kalau terlalu sebentar dijemur, nasi yang dihasilkan nanti lengket-lengket. Kalau terlalu lama dijemur, nasi yang dihasilkan nanti terlalu keras,” kata Supono menjelaskan.

    Butiran yang menyerupai beras itu kemudian dikukus sekitar 30 menit. Setelah menghasilkan gumpalan, kemudian diurai dan didinginkan serta dilanjutkan dengan proses penyaringan untuk memisahkan bagian yang keras sehingga menyisakan bagian singkong yang paling lembut.

    Butiran beras kemudian dijemur kembali di bawah terik matahari sekitar delapan jam sebelum ditampi untuk memastikan bagian-bagian keras menyerupai urat tidak menyatu di beras singkong. Proses ini adalah bagian terakhir. Sebelum menjadi nasi, butiran singkong dibersihkan dengan air dan dikukus selama 10-15 menit, nasi Oyek sudah bisa dihidangkan dan dicampur dengan bermacam lauk.

    Oyek adalah produk beras analog berbahan singkong dari inovasi berkelanjutan hasil kreativitas Ketua Kelompok Tani Maju Makmur di Desa Karang Intan. Supono, ketua kelompok tani di desa itu yang pertama kali mengenalkan Oyek ke penduduk setempat. Melalui langkah kecil ini, beras Oyek diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengendalian infladi di daerahnya.

    Ekonomi tumbuh

    Supono berkisah, inovasi ini lahir ketika pandemi COVID-19 melanda pada awal 2020 yang menyebabkan aktivitas ekonomi penduduk desa terbatas. Akses transportasi penopang sektor perdagangan dan menjadi tulang punggung mobilitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nyaris terputus.

    Supono yang mengandalkan sektor kebun tentu terbatas menjual hasil buminya untuk menghasilkan rupiah. Hampir dua tahun pemerintah membatasi aktivitas masyarakat untuk mencegah COVID-19 tidak menular lebih luas.

    Karena kondisi ini, Supono memikirkan untuk menghasilkan rupiah dari hasil aktivitas di dalam rumah. Hingga akhirnya inovasi beras Oyek dihasilkan Supono sambil menyempurnakan sejak 2020.

    Selama proses itu, Supono mulai mendapatkan perhatian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan dan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Supono mendapatkan bantuan alat mesin dan pelatihan untuk mengembangkan Nasi Oyek agar lebih produktif dan bermutu.

    Mesin ramah lingkungan penggiling singkong dan hemat listrik menjadi awal pengembangan produk Supono. Bantuan ini kemudian dikembangkan Bank Indonesia dengan alat mesin penggiling tanpa tenaga listrik. Supono tidak lagi menggiling dengan lesung alat tradisional, kini lebih leluasa dan hemat waktu.

    Bahkan dengan mesin cetak teknologi canggih bantuan dari Bank Indonesia, Supono tidak lagi membentuk cetakan beras singkong menggunakan tangan. Bantuan ini mempermudah Supono agar butiran singkong yang dibentuk dapat menyerupai persis seperti butiran beras asli.

    Pada 2023, produk olahan Supono resmi didaftarkan dan memiliki hak cipta hingga berlabel halal. Dengan kemasan plastik dominan berwarna putih, beras Oyek kini dikenal masyarakat luas di daerah itu.

    Supono juga menerima bantuan rumah produksi Nasi Oyek yang dipusatkan di Kelompok Tani Maju Makmur untuk mengembangkan dan memasarkan Nasi Oyek. Dengan modal sekitar 3 kg singkong mentah yang jika dinominalkan mencapai Rp9.000, Supono mampu menghasilkan 1 kg Nasi Oyek dengan nilai jual Rp20.000, yang artinya Supono mendapatkan laba sekitar 100 persen dari modal.

    “Ini hanya hitung-hitungan ekonomi. Kalau yang sebenarnya lebih untung karena singkong dari kebun sendiri, tenaga sendiri tanpa menggaji pekerja, semua dikerjakan di rumah. Harga bisa bersaing dengan beras padi, tidak terlalu rugi karena Oyek bisa diproduksi dengan mudah,” kata Supono.

    Jika dibandingkan dengan nasi dari beras lokal, Nasi Oyek mengandung karbohidrat kompleks yang mengandung molekul Olizosakarida dan Polisakarida. Kandungannya lebih banyak dibandingkan nasi beras lokal dengan karbohidrat sederhana seperti monosakarida.

    Karbohidrat yang terkandung dalam Oyek akan diserap lebih lambat oleh tubuh sehingga produksi energi dapat terus berlanjut. Dengan cara ini, tubuh tidak mudah merasa lapar dan terhindar dari obesitas.

    Oyek dapat disimpan lama jika terbungkus rapat menggunakan kantong plastik bisa tahan hingga 3 tahun, dan jika sudah dimasak bisa bertahan 3 hari, tidak basi dan tidak berjamur. Berkat inovasi itu, Supono dan warga desa setempat tidak menggantungkan pangan dari komoditas beras.

    Menyumbang inflasi

    Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Puji Hanifah, mengungkapkan provinsi berpenduduk sekitar 4,2 juta jiwa ini sudah terbiasa dengan beras lokal. Harga beras lokal yang kerap melambung karena tingginya permintaan bisa mencapai Rp25.000 per liter.

    “Penduduk lokal itu sudah terbiasa dengan tekstur beras lokal, jadi sudah biasa kalau harga beras sering naik karena tingginya permintaan yang dapat menyumbang inflasi. Komoditas beras yang kerap menyumbang inflasi itu beras lokal,” kata Puji.

    Dukungan pemerintah daerah terhadap inovasi kelompok tani itu pun sejalan dengan langkah pemerintah pusat untuk meragamkan jenis-jenis pangan di daerah, sebagai salah satu upaya mengendalikan inflasi dari sektor beras.

    Inovasi positif ini pun terus dikembangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan melalui pembinaan bagi kelompok tani. Bahkan tidak hanya di kalangan kelompok tani. Saat ini di beberapa desa dengan salah satu program unggulan ketahanan pangan telah menjangkau Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa.

    Pada 2025, pemerintah daerah setempat memfasilitasi pendanaan sebesar Rp120 juta bagi Kader PKK pada empat desa di Hulu Sungai Selatan dan Tapin dengan fokus diversifikasi pangan untuk berinovasi menghasilkan banyak jenis pangan yang diolah dari umbi-umbi, pisang, dan tanaman hortikultura lain untuk diolah menghasilkan produk berlabel halal.

    Berdasarkan data rutin yang dirilis setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, secara y-o-y, sektor pangan jenis beras, nasi, hingga konsumsi rumah tangga selalu menyumbang inflasi. Data terakhir pada Juli 2025, inflasi y-o-y di Kalimantan Selatan tercatat di angka 2,48 persen.

    Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan menilai pentingnya langkah kolaborasi untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di daerah dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui diversifikasi pangan guna memperluas jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat.

    Kalimantan Selatan telah dan terus mengambil langkah atau cara yang dapat dilakukan di antaranya dengan mengubah pola konsumsi masyarakat, meningkatkan produksi pangan lokal serta menciptakan stabilitas harga.

    Mengubah pola konsumsi masyarakat dapat dilakukan melalui pengenalan berbagai jenis pangan lokal, meningkatkan produksi pangan lokal dengan diversifikasi pangan guna membantu meningkatkan ketersediaan pasokan pangan dan mengurangi tekanan inflasi, serta menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.

    Berkat usaha serius, Kalimantan Selatan telah beberapa kali menerima penghargaan TPID Award yakni pada 2023 dan 2024. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh penghargaan dalam kategori “TPID Provinsi Berkinerja Terbaik” di wilayah Kalimantan.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah bidik rasio utang 39,96 persen dari PDB pada 2026

    Pemerintah bidik rasio utang 39,96 persen dari PDB pada 2026

    Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah membidik rasio utang berada pada level 39,96 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Untuk mengendalikan rasio utang, pemerintah bakal mengutamakan sumber utang dalam negeri, mengembangkan pembiayaan inovatif dan mengelola portofolio utang secara aktif.

    Lebih lanjut, kebijakan pembiayaan anggaran pada 2026 juga akan mengarah pada optimalisasi dan sinergi badan layanan umum (BLU), special mission vehicle (SMVs), Indonesian Investment Authority (INA), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Sisa anggaran lebih (SAL) juga akan dimanfaatkan sebagai bantalan fiskal atau fiscal buffer.

    Selain itu, pemerintah berencana untuk meningkatkan akses pembiayaan investasi, memperdalam pasar keuangan domestik, dan mendorong pembiayaan inovatif termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Sebagai catatan, selama periode 2021 hingga semester I-2025, rasio utang pemerintah relatif rendah, yakni berada pada kisaran 39 persen.

    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen pada 2021 sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

    Namun, angkanya kembali turun di bawah 40 persen pada akhir tahun 2024 yang mencapai 39,8 persen.

    Jika dibandingkan dengan negara sejawat di kawasan, rasio utang Indonesia relatif rendah, yakni sedikit lebih tinggi dari Vietnam yang berada di level 32,9 persen. Sementara sebagian besar negara lain mencatatkan rasio utang di atas kisaran 60 persen.

    Adapun defisit RAPBN 2026 mencapai Rp636,8 triliun atau 2,48 persen PDB, yang diperoleh dari target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taipan Ong Beng Seng Lolos dari Bui, Dihukum Denda Rp 379 Juta

    Taipan Ong Beng Seng Lolos dari Bui, Dihukum Denda Rp 379 Juta

    Singapura –

    Taipan hotel Malaysia yang berbasis di Singapura, Ong Beng Seng, terhindar dari hukuman penjara setelah terseret ke dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Transportasi Singapura, S Iswaran. Ong dijatuhi hukuman denda atas dakwaan bersekongkol dalam upaya menghalangi keadilan dalam kasus Iswaran.

    Ong yang berusia 79 tahun, seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (15/8/2025), dijatuhi hukuman denda sebesar SG$ 30.000, atau setara Rp 379,1 juta, oleh pengadilan Singapura pada Jumat (15/8) waktu setempat, atau nyaris dua pekan setelah dia mengaku bersalah atas dakwaan tersebut.

    Ong yang dikenal sebagai sosok yang membawa Formula One ke Singapura ini, didakwa pada Oktober tahun lalu karena membantu Iswaran menutupi bukti dalam penyelidikan yang dilakukan oleh biro antikorupsi negara tersebut.

    Iswaran telah dijebloskan ke penjara karena menerima hadiah sebagai pegawai negeri dan karena menghalangi keadilan.

    Saat membacakan putusan dalam sidang pada Jumat (15/8), Hakim Distrik Utama Lee Hit Cheng mengatakan kondisi medis Ong layak mendapatkan keringanan. Diketahui bahwa Ong menderita kanker yang tidak bisa disembuhkan.

    “Hukuman penjara akan membawa risiko yang tinggi dan semakin besar untuk membahayakan nyawanya,” kata hakim Lee dalam pertimbangannya.

    “Oleh karena itu, saya sependapat dengan pembela dan jaksa penuntut bahwa penerapan belas kasihan peradilan diperlukan,” sebutnya.

    Ong merupakan pemilik Hotel Properties Limited yang berbasis di Singapura, dan merupakan pemegang hak siar balapan Formula One Grand Prix Singapore. Dia dan Iswaran berperan penting dalam membawa balapan malam sirkuit jalanan itu ke Singapura sejak tahun 2008.

    Iswaran dihukum 12 bulan penjara tahun lalu, setelah mengaku bersalah menerima hadiah senilai lebih dari SG$ 400.000 (Rp 5 miliar). Dia juga dinyatakan bersalah atas dakwaan menghalangi keadilan dalam persidangan korupsi politik pertama di negara tersebut dalam hampir setengah abad terakhir.

    Iswaran telah menyelesaikan masa hukumannya pada 6 Juni lalu, setelah menjalani skema tahanan rumah Singapura.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Pernyataan Kemenkes Singapura Terkait Lonjakan Kasus Covid-19”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Rapor Ekonomi RI 5 Tahun Terakhir Jelang Prabowo Bacakan Nota Keuangan RAPBN 2026

    Rapor Ekonomi RI 5 Tahun Terakhir Jelang Prabowo Bacakan Nota Keuangan RAPBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2026 dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025) siang.

    Sidang penyampaian Nota Keuangan merupakan momentum penting dalam siklus penganggaran nasional. Melalui pidato ini, presiden akan memaparkan arah kebijakan fiskal, target pertumbuhan ekonomi, proyeksi penerimaan negara, alokasi belanja, hingga kebijakan pembiayaan untuk tahun depan.

    Sejumlah target indikator ekonomi pun akan menjadi sorotan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, inflasi, hingga cadangan devisa. Lantas, seperti apa rapor capaian indikator-indikator ekonomi itu dalam lima tahun terakhir?

    Pertama, pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pendapatan perpajakan dan program kesejahteraan. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi.

    Pada 2020 atau awal pandemi Covid-19 misalnya, ekonomi mengalami resesi yaitu -2,07. Pada 2021, Indonesia bisa langsung keluar dari resesi dengan pertumbuhan ekonomi 3,69%.

    Pada 2022, pertumbuhan ekonomi terus melaju naik ke 5,31%. Hanya saja dua tahun setelahnya, pertumbuhan ekonomi mengalami tren penurunan yaitu 5,05% pada 2023 dan 5,03% pada 2024.

    Pada tahun ini, pertumbuhan ekonomi ditarget di angka 5,2% namun realisasinya per semester I/2025 hanya 4,99%.

    Kedua, tingkat kemiskinan yang menjadi salah satu faktor cerminan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan lima tahun terakhir cenderung turun yaitu 26,42 juta (9,78% dari total populasi) pada Maret 2020, naik ke 27,54 juta (10,14% dari total populasi) pada Maret 2021, turun ke 26,16 juta (9,54% dari total populasi).

    Kembali turun ke 25,9 juta (9,36% dari total populasi) pada Maret 2023, turun lagi ke 25,22 juta (9,03% dari total populasi) pada Maret 2024, dan terbaru turun ke 23,85 juta (8,47% dari total populasi).

    Kendati cenderung turun, tingkat kemiskinan sempat menjadi sorotan banyak pihak terutama karena perhitungan standar garis kemiskinan belum diganti sejak 1997 sehingga dinilai kurang relevan. 

    Ketiga, tingkat inflasi yang berpengaruh ke daya beli masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, inflasi naik-turun yaitu 1,68% pada akhir 2020; naik ke 1,87% pada akhir 2021; melonjak tajam ke 5,51% pada akhir 2022, turun ke 2,61% pada akhir 2023; dan kembali turun ke 1,57% pada akhir 2024.

    Keempat, cadangan devisa (cadev) yang menunjukkan ketahanan ekonomi terutama terkait likuiditas internasional. Dalam lima tahun terakhir, cadev cenderung naik.

    Pada Desember 2020, cadev sebesar US$135,9 miliar; naik ke US$144,9 miliar pada Desember 2021; turun ke US$137,2 miliar pada Desember 2022; naik ke US$146,4 miliar pada Desember 2023; dan naik ke US$155,7 miliar pada Desember 2024.

  • Dari Dapur Rumah ke Etalase Bandara, Ini Kisah Sukses UMKM Bersama Rumah BUMN Binaan BRI

    Dari Dapur Rumah ke Etalase Bandara, Ini Kisah Sukses UMKM Bersama Rumah BUMN Binaan BRI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rumah BUMN binaan BRI terus membuktikan bahwa program ini sangat efektif dalam memberdayakan pengusaha UMKM tumbuh dan berkembang. Enih, pemilik Erildya Cemilan Family menjadi salah satu bukti nyata bahwa program Rumah BUMN binaan BRI yang didorong dengan kemauan belajar, dan sedikit keberanian mencoba efektif membuatnya bisa benar-benar tumbuh dan berkembang.

    Dari seorang ibu yang awalnya memutar modal dari gaji suami, kini Enih menjadi pelaku UMKM yang produknya bisa dibeli di etalase modern. Ceritanya bermula dari sebuah sudut perbatasan Kota Tangerang, dekat Masjid Al-A’zhom, lewat warung kopi sederhana. Namun, badai pandemi Covid-19 memukul usahanya. Ia pun mencari cara lain untuk bertahan.

    Dari dapur rumahnya, lahirlah ide membuat keripik tradisional untuk keluarga, yang kemudian menjadi Erildya Cemilan Family. Awalnya hanya untuk dikonsumsi secara pribadi, namun rasa gurih dan renyahnya membuat banyak orang tertarik membeli. “Waktu itu saya cuma pikir, yang penting ada pemasukan buat keluarga,” kenangnya saat dihubungi pada Senin, (11/8/2025).

    Memulai bisnis camilan secara serius sejak 2021, Enih perlahan memperluas jangkauan produknya. Kini, camilan buatannya seperti keripik tempe, seblak kering, hingga kacang kriwil sudah masuk ke toko oleh-oleh di bandara, gerai Sarinah Thamrin, dan tersebar di berbagai toko di Jabodetabek. Bahkan, produknya telah hadir di Hypermart, dan dalam proses masuk ke Lawson.

    Produksi masih dilakukan secara home made. Dalam sehari, ia bisa membuat sekitar 50 bungkus produk. Jika ada pesanan besar dari toko, ia dan keluarga akan bekerja ekstra.

  • Presiden Prabowo sampaikan Pidato Kenegaraan soroti jasa pendahulu

    Presiden Prabowo sampaikan Pidato Kenegaraan soroti jasa pendahulu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat, dengan menyoroti lebih dulu jasa presiden-presiden pendahulunya, mulai dari Presiden Ke-1 Soekarno sampai Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Presiden dalam Pidato Kenegaraan perdananya itu menegaskan 80 tahun Republik Indonesia bisa sampai seperti saat ini karena jasa-jasa presiden-presiden sebelum dirinya, yang merupakan Presiden Ke-8 RI.

    “Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke NKRI,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Kemudian, Prabowo melanjutkan Presiden Ke-2 Soeharto berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrem.

    Selanjutnya, Presiden Ke-3 B. J. Habibie memperkenalkan Indonesia ke arah teknologi tinggi, mampu memulihkan ekonomi setelah diterjang krisis ekonomi tahun 1998.

    Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, menurut Presiden Prabowo, berhasil menjaga stabilitas bangsa dan memperkokoh kerukunan bangsa.

    Kemudian, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri berhasil menyelesaikan pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi berkepanjangan, dan melaksanakan pemilihan langsung untuk pertama kalinya.

    Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kata Presiden Prabowo melanjutkan, mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia tahun 2008 dan berhasil menyelesaikan konflik Aceh.

    “Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis yaitu pandemi COVID-19,” kata Presiden Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Pada acara sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jumat, layanan Samsat Keliling tersedia di 14 titik Jadetabek

    Jumat, layanan Samsat Keliling tersedia di 14 titik Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu masyarakat menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 titik di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Jumat.

    Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya, berikut 14 titik tersebut:

    1. Jakarta Pusat di Halaman Parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Jakarta Utara di Halaman Parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Jakarta Selatan di Halaman Parkir Samsat pukul 09.00-15.00 WIB dan Gedung Walikota Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB

    5. Jakarta Timur di Halaman Parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramatjati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway foodmasphere pukul 09.00-13.00 WIB

    7. Ciledug di Kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB

    8. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB

    9. Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB

    10. Kelapa Dua di Halaman Gtown Square Gading Serpong pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Kota Bekasi di Kantor Kecamatan Bekasi Timur 09.00-14.00 WIB

    12. Kabupaten Bekasi di Delta Mas Pemda Kabupaten Bekasi pukul 09.00-19.00 WIB

    13. Depok di Halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kelurahan Tugu pukul 09.00-12.00 WIB

    14. Cinere di Halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB

    Sejumlah syarat harus diperhatikan sebelum membayar pajak kendaraan, yakni membawa beberapa dokumen seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus dilakukan di kantor Samsat terdekat.

    Selain itu, penting untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eks Kajari Jaksel Ungkap Alasan Silfester Matutina Tak Dieksekusi 2019

    Eks Kajari Jaksel Ungkap Alasan Silfester Matutina Tak Dieksekusi 2019

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel), Anang Supriatna menjelaskan hambatan saat mengeksekusi putusan pengadilan terkait Silfester Matutina pada 2019.

    Anang menyampaikan bahwa sejatinya dirinya telah memerintahkan eksekusi putusan pengadilan setelah inkrah. Hanya saja, putusan itu belum di eksekusi karena dinyatakan hilang.

    “Kita sudah lakukan, sudah inkrah. Saat itu tidak sempat dieksekusi karena sempat hilang,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (14/8/2025) malam.

    Singkatnya, kala itu Silfester telah ditemukan. Namun, kata Anang, muncul kendala lain dalam melakukan eksekusi Silfester lantaran Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

    “Kemudian keburu covid, jangankan memasukkan orang, yang di dalam aja harus dikeluarkan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Anang yang saat ini menjabat sebagai Kapuspenkum Kejagung RI menegaskan membantah adanya tekanan politik dari pihak manapun untuk mengeksekusi Silfester.

    “Tidak ada [tekanan politik]. Pas setelah Covid [sudah tak jabat Kajari Jaksel],” pungkas Anang.

    Sekadar informasi, Silfester dilaporkan tim Jusuf Kalla ke Bareskrim Polri pada Mei 2017. Kala itu, Silfester dilaporkan atas orasinya yang menuding Jusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa hingga menggunakan isu rasial dalam Pilkada Jakarta 2017.

    Singkatnya, Silfester dinyatakan sah dan bersalah atas perkara itu. Kemudian, Silfester Matutina divonis 1 tahun pada 2018. Vonis itu kemudian dikuatkan pada sidang banding di PT Jakarta pada (29/10/2025). 

    Selain itu, upaya hukum Silfester di tingkat kasasi juga ditolak dan bahkan diperberat menjadi pidana 1,5 bulan pada 2019. Namun, hingga saat ini Silfester belum mendekam dipenjara.

  • Warga Kota Cirebon Dicekik Pajak PBB, dari Rp6,5 Juta Naik Menjadi Rp65 Juta

    Warga Kota Cirebon Dicekik Pajak PBB, dari Rp6,5 Juta Naik Menjadi Rp65 Juta

    Menurut Darma, kebijakan ini muncul di saat kondisi ekonomi warga belum pulih pascapandemi Covid-19. “Pemerintah bilang ekonomi tumbuh, tapi kenyataannya rakyat makin berat. Ini jadi beban besar,” ungkapnya.

    Darma yang merupakan sesepuh komunitas Tionghoa dan lintas agama, mengaku sering menjadi tempat curhat warga yang mengalami nasib serupa. Ia berharap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, yang menjadi dasar kenaikan PBB, dibatalkan.

    “UUD saja bisa diamandemen, masa Perda tidak bisa diubah. Hitungan kenaikan harus wajar, sesuai kemampuan masyarakat,” tegasnya.

    Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati, mengatakan perjuangan melawan Perda tersebut sudah dimulai sejak Januari 2024.

    Dia bahkan mengungkap, kalau suara penolakan terhadap perda kenaikan pajak tersebut sudah dilakukan melalui hearing di DPRD, aksi turun ke jalan, hingga mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, namun semua upaya kandas.

    Laporan juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi tak kunjung ada jawaban.

    Paguyuban membawa empat tuntutan utama: membatalkan Perda No. 1/2024 dan mengembalikan tarif PBB seperti 2023, memberhentikan pejabat yang bertanggung jawab, memberi tenggat satu bulan kepada Wali Kota untuk bertindak, serta mendorong agar pajak tidak dijadikan sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

    Hetta menyebut, kenaikan PBB di Kota Cirebon bervariasi, dari 150 persen hingga 1.000 persen. Ada pula kasus ekstrem kenaikan 100.000 persen akibat kesalahan pemerintah, namun tetap dibebankan kepada warga. “Orang itu sampai terpaksa berutang ke bank. Apakah itu bijak?” sindirnya.