Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Epidemiolog Wanti-wanti Tren Virus Nipah di India, Soroti Potensi Wabah di RI

    Epidemiolog Wanti-wanti Tren Virus Nipah di India, Soroti Potensi Wabah di RI

    Jakarta –

    Wabah virus Nipah kembali dilaporkan di India. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) melaporkan empat kasus terkonfirmasi di negara bagian Kerala antara 17 Mei hingga 12 Juli 2025. Dua di antaranya meninggal dunia. Angka kematian kasus ini mencapai 50 persen, jauh lebih tinggi dibanding banyak penyakit infeksi lain, termasuk COVID-19.

    Kasus ditemukan di dua distrik, Malappuram dan Palakkad. Investigasi epidemiologi menunjukkan setiap kasus tidak saling berhubungan. Artinya, kemungkinan besar terjadi penularan langsung dari reservoir alami, yakni kelelawar pemakan buah.

    Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menegaskan Nipah memang berpotensi memicu wabah besar. Namun, berbeda dengan COVID-19, kemungkinan menjadi pandemi global masih rendah.

    Virus Mematikan

    Sejak pertama kali terdeteksi pada 1998 di Malaysia, virus Nipah sudah dikenal sebagai penyakit dengan karakteristik yang mematikan. Tingkat fatalitas kasus bervariasi antara 40 hingga 100 persen, bergantung pada kualitas deteksi dan layanan kesehatan di suatu negara.

    Virus ini memiliki inang yang luas:,bisa menginfeksi kelelawar, babi, hingga manusia. Penularannya beragam, langsung dari hewan ke manusia, melalui makanan terkontaminasi air liur atau urine kelelawar, serta dari manusia ke manusia lewat kontak erat.

    Kondisi ini membuat Nipah kerap dipandang sebagai kandidat ‘wabah berikutnya’ di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Meski begitu, ada beberapa faktor yang menahan laju ancamannya. Penularan antarmanusia relatif terbatas, nilai reproduksi biasanya di bawah 1, dan gejalanya cenderung muncul cepat, sehingga pasien bisa segera diidentifikasi dan diisolasi.

    “Inilah yang membedakan Nipah dengan SARS-CoV-2. Kalau COVID-19 mudah menyebar karena bisa menular bahkan saat tanpa gejala, Nipah membutuhkan kontak dekat, sehingga lebih mungkin dicegah jika deteksi dini berjalan baik,” jelas Dicky kepada detikcom, ditulis Selasa (19/8/2025).

    Bayangan Ancaman di Indonesia

    Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Menurut Dicky, situasi di Tanah Air layak mendapat sorotan serius. Populasi kelelawar pemakan buah tersebar luas di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Pola interaksi manusia dengan satwa ini, baik melalui konsumsi buah dan nira segar, perdagangan satwa liar, maupun wisata gua kelelawar membuka peluang terjadinya penularan.

    “Ekologi kita cocok untuk munculnya penyakit seperti Nipah. Dengan interaksi manusia dan satwa liar yang tinggi, risiko itu selalu ada,” katanya.

    Selain itu, masih banyak masyarakat di daerah endemis kelelawar yang mengonsumsi buah atau nira tanpa pengolahan panas. Adapula peternakan babi yang berdekatan dengan habitat kelelawar. Jika virus semacam Nipah bersirkulasi di alam, maka rantai penularan bisa terbentuk.

    WHO sendiri menyebut bahwa risiko impor kasus dari India ke Indonesia saat ini rendah. Namun, Dicky menekankan kewaspadaan tetap penting. Mobilitas internasional membuat penyakit menular bisa berpindah negara dalam hitungan jam.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Israel Gelar Protes Nasional Menuntut Diakhirinya Perang Gaza

    Israel Gelar Protes Nasional Menuntut Diakhirinya Perang Gaza

    Selamat hari Senin!

    Kami kembali menghadirkan rangkuman sejumlah informasi utama yang terjadi selama 24 jam terakhir dari berbagai tempat di dunia.

    Dunia Hari Ini edisi Senin, 18 Agustus 2025, diawali dengan perkembangan terkini dari Gaza.

    Protes nasional di Israel

    Setidaknya 500.000 warga Israel turun jalan menyerukan agar perang segera diakhiri dan dicapai kesepakatan untuk membebaskan para sandera.

    Menurut laporan media, lima puluh sandera Israel masih berada di Gaza, 20 orang di antaranya diyakini masih hidup.

    Para pengunjuk rasa membawa spanduk yang menyerukan Presiden AS Donald Trump untuk “menyelamatkan” Israel dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    “Mereka yang hari ini menyerukan diakhirinya perang tanpa kekalahan Hamas tidak hanya memperkuat Hamas dan menunda pembebasan sandera, tapi mereka juga memastikan bahwa kengerian 7 Oktober akan terulang kembali, dan putra-putri kita harus berjuang lagi dan lagi dalam perang tanpa akhir,” demikian tanggapan PM Netanyahu soal unjuk rasa.

    Qantas didenda karena memecat ribuan pekerja

    Hakim Pengadilan Federal Australia Michael Lee mengatakan denda untuk maskapai penerbangan nasional Australia bisa mencapai maksimum AU$121 juta, dan tidak boleh kurang dari A$90 juta, atau 75 persen dari jumlah maksimum.

    Ia mengatakan AU$50 juta dari denda tersebut harus dibayarkan kepada Serikat Pekerja Transportasi (TWU).

    Hal ini menyusul keputusan Qantas pada tahun 2020 untuk memberhentikan ‘ground staff’-nya saat COVID, yang kemudian dinyatakan ilegal oleh Pengadilan Federal.

    TWU meminta agar maskapai tersebut didenda maksimum AU$121 juta, di samping kompensasi AU$120 juta yang wajib dibayarkan kepada karyawan yang terdampak.

    Lebih dari 300 orang tewas karena banjir

    Badan penanggulangan bencana di Pakistan mengatakan korban tewas akibat hujan lebat di wilayah utara Pakistan sudah meningkat menjadi setidaknya 337 orang.

    Pihak berwenang sudah memperingatkan akan adanya banjir bandang dan kemungkinan tanah longsor antara hari ini dan Selasa besok, sehingga mendesak pemerintah daerah untuk tetap waspada.

    Dalam konferensi persnya, Letnan Jenderal Inam Haider, ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengatakan Pakistan mengalami perubahan pola cuaca akibat perubahan iklim.

    Beberapa negara sudah menghubungi Pakistan untuk menawarkan bantuan, tetapi Inam mengatakan Pakistan memiliki sumber daya yang memadai dan tidak memerlukan bantuan asing saat ini.

    Para pemimpin Eropa ke Gedung Putih

    Menjelang perundingan soal perang di Ukraina yang akan digelar di Gedung Putih, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan bergabung untuk menjamu koalisi sekutu, termasuk Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, untuk memperkuat posisi Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy.

    Para pemimpin berharap bisa mengamankan jaminan keamanan bagi Ukraina yang akan mencakup peran Amerika Serikat.

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan Rusia akan menghadapi “konsekuensi”, termasuk sanksi yang lebih berat, jika kesepakatan tidak tercapai.

    Setelah KTT Alaska dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden Trump menelepon Presiden Zelenskyy dan mengatakan jika para pemimpin Rusia sudah menawarkan untuk membekukan sebagian besar garis depannya jika Ukraina menyerahkan seluruh Provinsi Donetsk, yang merupakan salah satu target utama Moskow.

    Menurut seorang sumber, Presiden Zelenskyy menolak tuntutan tersebut, sementara Rusia sudah menguasai seperlima wilayah Ukraina, termasuk sekitar tiga perempat Provinsi Donetsk, yang pertama kali dimasukinya pada tahun 2014.

  • Pecat 2.000 Pekerja secara Ilegal saat Pandemi, Qantas Didenda Rp949,16 Miliar

    Pecat 2.000 Pekerja secara Ilegal saat Pandemi, Qantas Didenda Rp949,16 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan Qantas Airways Ltd. dijatuhi denda sebesar 90 juta dolar Australia atau setara Rp949,16 miliar akibat pemecatan hampir 2.000 pekerja darat secara ilegal pada masa pandemi. Putusan pengadilan juga menyoroti budaya perusahaan dan mempertanyakan sejauh mana maskapai nasional Australia itu telah melakukan perubahan.

    Berdasarkan putusan Federal Court of Australia yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (18/8/2025), Qantas diwajibkan membayar A$50 juta dari total denda langsung kepada Transport Workers’ Union (TWU), serikat pekerja yang menggugat pemecatan tersebut.

    Sebagian dari sisa denda—yang akan diputuskan pada sidang lanjutan—berpotensi dialokasikan kepada 1.820 pekerja yang terdampak. Denda ini berada di luar kompensasi A$120 juta yang telah disepakati tahun lalu untuk para mantan karyawan.

    Adapun, Qantas sebenarnya menghadapi ancaman hukuman maksimal hingga A$121 juta terkait kasus pemecatan ilegal ini.

    Qantas melakukan outsourcing layanan penanganan darat di 10 bandara Australia pada akhir 2020, di bawah kepemimpinan mantan CEO Alan Joyce, ketika pandemi Covid-19 membuat industri penerbangan lumpuh. TWU berargumen, langkah itu dilakukan untuk menghindari negosiasi terkait upah, kondisi kerja, serta potensi aksi mogok.

    Dalam pembacaan putusan yang berlangsung satu jam, Hakim Michael Lee mengecam budaya perusahaan yang memungkinkan pemecatan terjadi. Dia juga meragukan tingkat penyesalan Qantas serta komitmen manajemen untuk berubah, dengan menyoroti strategi hukum perusahaan yang dinilai keras dan agresif selama proses persidangan.

    Lee mengaku “merasa tidak tenang dan tidak pasti” terkait proses pengambilan keputusan di level manajemen atas Qantas sebelum outsourcing tersebut dilakukan.

    Kasus ini menjadi salah satu dari sejumlah skandal yang menjerat Qantas selama pandemi dan setelahnya, termasuk tuduhan regulator bahwa perusahaan menjual kursi untuk ribuan penerbangan yang sebenarnya sudah dibatalkan atau disebut ghost flights. Atas kasus itu, Qantas juga telah sepakat membayar penalti dan kompensasi tambahan sebesar A$120 juta.

    Penyelesaian kasus pekerja darat dipandang sebagai bagian penting dari upaya pemulihan reputasi Qantas di bawah kepemimpinan CEO baru Vanessa Hudson, yang menggantikan Joyce pada akhir 2023. Namun, kritik tajam Hakim Lee kembali membuka perdebatan mengenai siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana perubahan yang benar-benar dilakukan.

    Hakim Lee bahkan menyebut permintaan maaf yang disampaikan Qantas hanya sebatas “penyesalan performatif.” Dia juga menyayangkan absennya Hudson di ruang sidang, yang memilih menyampaikan permintaan maaf melalui pernyataan resmi perusahaan.

    “Satu hal bagi CEO untuk menerbitkan siaran pers yang menyatakan penyesalan, hal lain adalah menguji kebenaran penyesalan, pengakuan kesalahan, dan perubahan budaya di ruang pengadilan. Saya melihat Qantas lebih menyesali kerusakan reputasi yang ditimbulkan kasus ini ketimbang kerugian yang dialami para pekerja,” ujar Lee.

    Sementara itu, Joyce yang kembali tampil di publik pekan lalu dalam sebuah konferensi penerbangan di Sydney, membela langkah-langkah yang diambil ketika dirinya masih menjabat. Menurutnya, keputusan sulit dan menyakitkan selama pandemi telah menyelamatkan Qantas dari kebangkrutan.

    Sekretaris Nasional TWU, Michael Kaine, menilai pemecatan pekerja pada 2020 sebagai tindakan kejam dan egois.

    “Putusan hari ini adalah pesan senilai A$90 juta untuk korporasi Australia bahwa pekerja akan selalu melawan demi keadilan,” ujarnya.

  • Gali Lubang Tutup Lubang Bayar Bunga Utang APBN Pertama Prabowo

    Gali Lubang Tutup Lubang Bayar Bunga Utang APBN Pertama Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus gali lubang tutup lubang guna menjaga stabilitas pengelolaan anggaran di tengah penurunan peforma penerimaan pajak, risiko rasio utang, dan membengkaknya alokasi untuk pembayaran bunga utang.

    Sekadar catatan, dalam nota keuangan Rancangan APBN (RAPBN) 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang senilai Rp599,4 triliun, naik 8,56% dari outlook tahun 2025 sebesar Rp552,1 triliun. Jumlah itu setara 17,8% dari pagu belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026 senilai Rp3.136,5 triliun. 

    Rencana alokasi anggaran pembayaran bunga utang tersebut juga sejatinya jauh lebih rendah baik dari sisi pertumbuhan maupun porsinya terhadap belanja pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir. 

    Sebagai perbandingan, dengan total outlook senilai Rp552,1 triliun pada APBN 2025, pertumbuhan alokasi anggaran pembayaran bunga utang mencapai 11,5% dan memakan porsi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 20,4%.

    Meski demikian, pagu anggaran pembayaran bunga utang 2026 tetap menjadi salah satu komponen paling dominan dalam struktur belanja pemerintah pusat. Pagu belanja pembayaran bunga utang bahkan lebih besar dibandingkan dengan belanja subsidi atau belanja sosial yang masing-masing hanya dialokasikan senilai Rp318,9 triliun dan Rp167,36 triliun di RAPBN 2026.

    Besarnya porsi pembayaran bunga utang dan kondisi keseimbangan primer yang masih defisit, memaksa pemerintah menarik utang baru pada tahun depan. Menarik utang baru untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah berencana menarik utang senilai Rp781,9 triliun pada tahun 2026 atau paling banyak sejak pandemi berakhir. 

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah pernah menarik utang besar saat terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, misalnya, pemerintah menarik utang hingga Rp870,5 triliun; kemudian turun menjadi Rp696 triliun pada 2022; turun menjadi Rp404 triliun pada 2023; Rp558,1 triliun pada 2024, dan Rp715,5 triliun pada 2025 (outlook).

    Pemerintah dalam penjelasan di Nota Keuangan RAPBN 2026 berdalih bahwa berbagai kebijakan anggaran yang tercantum di RAPBN 2026, termasuk penarikan utang tersebut, memang dirancang untuk mengemban dua agenda utama yaitu meredam gejolak global sekaligus mendukung agenda pembangunan. “Pemerintah memastikan pengelolaan utang berjalan secara prudent, akuntabel, dan terkendali, sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal,” jelas dokumen tersebut, dikutip Jumat (15/8/2025).

    Khusus soal pengendalian utang, pemerintah bahkan telah menetapkan tiga prinsip utama. Pertama, akseleratif dengan memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan. Kedua, efisien dengan memperhatikan penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang.

    Ketiga, seimbang dengan menjaga portofolio utang pemerintah yang optimal pada keseimbangan antara biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal.

    Mimpi Presiden Prabowo 

    Menariknya, di tengah kondisi anggaran yang diperkirakan sampai tahun depan masih gali lubang tutup lubang, Presiden Prabowo Subianto mengungkap keinginannya untuk menekan defisit sekecil mungkin bahkan kalau perlu tidak ada defisit setidaknya pada tahun 2027-2028.

    “Defisit ini ingin kami tekan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, suatu saat—apakah dalam 2027 atau 2028—saya ingin berdiri di majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Namun demikian dengan besarnya porsi pembayaran bunga utang, peforma penerimaan pajak yang loyo, hingga kebutuhan belanja untuk membiayai program-program ambisius pemerintah, mimpi Presiden Prabowo masih panggang jauh dari api. Apalagi rasio pajak pemerintah sampai sekarang masih terjebak di kisaran 10-11% dari produk domestik bruto (PDB).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan bahwa pemerintah akan melihat terlebih dahulu perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026, baru memikirkan defisit tahun-tahun setelahnya, termasuk soal tak ada lagi defisit atau anggaran berimbang (balance budget) APBN.

    “Untuk balance budget 2—3 tahun, kita lihat di 2026 dulu ya, belum mulai 2026 sudah mikir 2—3 tahun. Namun, saya melihat sinyal dari presiden, jadi nanti kita juga akan siapkan sesuai tadi yang diharapkan, tetapi kita lihat setahap demi setahap,” ujar Sri Mulyani pada Jumat (15/8/2025).

    Sri Mulyani menyebut bahwa 2025 pun masih tersisa beberapa bulan dan Kemenkeu selaku pengelola fiskal harus terus mengawalnya dengan ketat. Oleh karena itu, saat ini pihaknya akan fokus menjalankan APBN 2025 dan menyiapkan APBN 2026.

    Meskipun begitu, dia menyebut bahwa selaku anak buah Prabowo, jajaran Kemenkeu akan tetap mengkaji strategi untuk bisa mencapai balance budget, yakni defisit APBN menjadi 0% atau bahkan menjadi surplus.

    “Kemudian direction yang dimintakan tadi oleh bapak presiden untuk suatu saat Indonesia balance budget saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung, dan nanti pasti dilaporkan kepada presiden,” ujarnya.

    Bukan Pekerjaan Mudah 

    Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan bahwa untuk menekan defisit, pemerintah salah satunya harus meningkatkan penerimaan pajaknya dengan optimal. Hal tersebut dapat ditempuh dengan mengenakan pajak yang cukup tinggi kepada masyarakat.

    Di sisi lain, pemerintah juga harus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan pajak yang diperoleh.

    “Apakah kemudian masyarakat siap dipajakin untuk mengejar target defisit 0%? Saya kira secara politik itu tidak populer. Kalau misalnya pajaknya besar dan tingkat kesejahteraannya tidak naik, saya kira cukup sulit,” kata Yusuf saat ditemui di kantor Bisnis Indonesia, Jakarta pada Jumat (15/8/2025).

    Yusuf melanjutkan, melihat dari komponen penyumbang pajak, sektor-sektor yang pertumbuhan pemungutannya tinggi dalam beberapa tahun terakhir justru memiliki kontribusi yang relatif minim. Dia menuturkan, karakteristik ini kebanyakan terlihat pada sektor-sektor jasa.

    Sebaliknya, sektor yang kontribusi pajaknya besar memiliki pertumbuhan pemungutan yang rendah, seperti manufaktur, perdagangan, dan lainnya.

    “Melihat kondisi tersebut cukup sulit untuk kemudian mencapai target defisit 0%,” lanjutnya.

  • Maskapai Ini Didenda Hampir Rp1 Triliun Imbas PHK Ribuan Staf saat Covid

    Maskapai Ini Didenda Hampir Rp1 Triliun Imbas PHK Ribuan Staf saat Covid

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai asal Australia Qantas Airways Ltd. diminta untuk membayar A$90 juta atau setara Rp949,15 miliar (asumsi kurs Rp10.546,17 per A$) karena memangkas hampir 2.000 ground staf secara ilegal selama masa pandemi.

    Dilansir Bloomberg pada Senin (18/8/2025), denda itu tertuang dalam putusan pengadilan dan menimbulkan kritik tajam terhadap budaya maskapai dan seberapa besar perubahan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

    Dalam putusan pada hari ini, Pengadilan Federal Australia memerintahkan Qantas untuk membayar denda sebesar A$50 juta langsung kepada Serikat Pekerja Transportasi (TSU), yang telah menggugat maskapai tersebut atas pemecatan yang dilakukan perusahaan.

    Sebagian dari sisanya, yang akan ditentukan pada sidang berikutnya. Kemungkinan akan diberikan kepada sebagian dari 1.820 karyawan yang dipecat. Denda tersebut merupakan tambahan dari kesepakatan kompensasi sebesar A$120 juta tahun lalu untuk para mantan karyawan yang terdampak.

    Sebagai informasi, Qantas mengalihdayakan operasi penanganan darat atau ground-handling di 10 bandara Australia pada akhir 2020, di bawah pimpinan CEO saat itu Alan Joyce, karena pandemi melumpuhkan aktivitas penerbangan. Serikat Pekerja Transportasi berargumen bahwa staf diberhentikan untuk menghindari negosiasi mengenai gaji dan kondisi kerja serta potensi pemogokan.

    Membacakan putusannya yang berdurasi satu jam, Hakim Michael Lee mengkritik budaya perusahaan yang memungkinkan pemecatan tersebut terjadi. Dia juga mempertanyakan tingkat penyesalan maskapai dan komitmennya untuk berubah.

    Pemecatan ilegal tersebut merupakan salah satu dari beberapa masalah Qantas selama pandemi dan setelahnya, termasuk tuduhan dari regulator bahwa Qantas menjual kursi di ribuan penerbangan yang telah dibatalkan. Qantas setuju untuk membayar denda dan kompensasi tambahan sebesar A$120 juta untuk penerbangan yang dibatalkan.

    Menyelesaikan kasus petugas ground handling menjadi bagian penting dari rehabilitasi Qantas di bawah penerus Joyce, Vanessa Hudson, yang mengambil alih kepemimpinan pada akhir 2023. Pernyataan pedas Hakim Lee kini membuka kembali perdebatan tentang siapa yang harus disalahkan, dan apa yang sedang dilakukan, menyusul krisis reputasi terburuk dalam sejarah maskapai tersebut.

  • Pemerintah Anggarkan Rp 6,3 Triliun untuk IKN di RAPBN 2026, Turun Tajam dari Tahun Sebelumnya – Page 3

    Pemerintah Anggarkan Rp 6,3 Triliun untuk IKN di RAPBN 2026, Turun Tajam dari Tahun Sebelumnya – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memuji Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang telah meninggalkan beberapa warisan kepada pemerintahan yang kini dipimpinnya, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program hilirisasi.

    Prabowo mengatakan, Jokowi merupakan Presiden RI yang telah membangun berbagai infrastruktur penting demi meningkatkan konektivitas antar sentra-sentra ekonomi.

    Jokowi juga disebutnya telah memimpin Indonesia di saat kritis pada masa pandemi Covid-19. Sehingga jadi salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi.

    “Keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, dan meletakan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).

    Selain itu, ia menilai transisi pemerintahan dari era Jokowi kepada dirinya pun berjalan mulus. Sebagai pertanda bahwa demokrasi di Indonesia sudah matang.

  • Didukung BNI, UMKM Craftote Sukses Pasarkan Produk hingga Kanada-Jepang

    Didukung BNI, UMKM Craftote Sukses Pasarkan Produk hingga Kanada-Jepang

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi membuka gelaran BNI wondrX 2025 di ICE BSD pada Jumat (15/8). Event ini menampilkan inovasi digital, penawaran eksklusif, serta kolaborasi lintas industri.

    BNI wondrX 2025 juga menjadi panggung bagi UMKM lokal untuk naik kelas dan menembus pasar global. Salah satunya adalah Craftote, brand kerajinan tangan ramah lingkungan yang kini dapat mengekspor produknya ke Jepang dan Kanada.

    Craftote berdiri pada Oktober 2021 di tengah pandemi COVID-19, lewat konsep Craftote Gallery & Coffee. Nama Craftote berasal dari kata ‘craft’ yang berarti kerajinan tangan dan ‘tote’ yang berasal dari tote bag, yaitu hal dekat dengan kehidupan sehari-hari.

    Konsep ini memadukan galeri kerajinan dengan coffee shop, sehingga pengunjung bisa menikmati kopi sambil melihat langsung karya kerajinan. Hal ini dijelaskan langsung oleh Co-founder Craftote Thio Siujinata kepada Detikcom.

    “Kita melihat bahwa angka pencinta kerajinan tangan yang ramah lingkungan di Indonesia itu angkanya masih kecil. Makanya, itu yang menjadi dasar pemikiran kita kenapa kita bangun usaha ini dengan arti craftnya adalah kerajinan tangan Totenya itu dari tote bag. Tote bag itu kan nempel dengan tubuh manusia kan, jadi bahwa kerajinan tangan ini dekat. Nah sementara Gallery & Coffee itu adalah saya ciptakan itu penggabungan antara kerajinan tangan dengan coffee shop d]engan maksud coffee shopnya itu adalah salah satu servis dari pelayanan,” jelas Thio kepada detikcom saat ditemui di acara BNI wondrX 2025, Jumat (15/8/2025) kemarin.

    Gayung bersambut, Craftote pun mampu menembus pasar global. Semua bermula saat produk Boheme Lamp berbahan serat bambu menjuarai ajang Kriyanusa. Dari situ, produk ini dilirik Kementerian Perdagangan hingga akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil di Osaka World Expo, Jepang.

    “Sejak itu kami mulai mendapat buyer dari Kanada dan Jepang. Hingga kini sudah ada lima kali pengiriman ke Kanada dan dua kali ke Jepang, meski skalanya belum sebesar satu kontainer penuh,” ungkap Thio.

    Dalam pengembangan usahanya, Thio mengatakan BNI turut membantu untuk memajukan usahanya. Ia bahkan mengaku aktif mendekati BNI karena melihat jaringan global bank ini yang luas.

    “Sebenarnya kalau BNI ini saya yang mulai kejar BNI Kenapa? Karena saya melihat bahwa hanya Bank BNI yang punya 9 kantor Sabang di seluruh dunia dibandingin bank yang lain,” Ujar Thio.

    Melalui BNI wondrX 2025, Thio berharap semakin banyak masyarakat mengenal brand Craftote selain dari media sosial.

    “Transaksi memang tidak terlalu besar Namun disini kita melihat bahwa disinilah saatnya kita untuk branding di semua lini Karena kita tahu bahwa BNI kan punya masa nasabah yang dimana juga paling tidak mereka bisa Kenal Craftote ini Selain dari media sosial,” ujar Thio.

    Langkah selanjutnya, Craftote memiliki mimpi untuk membuka galeri sekaligus coffee shop di Jerman sebagai upaya memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia.

    “Kita punya dreamboard itu kita taruh di galeri bahwa kami punya keinginan untuk buka cabang di Jerman bukan saja coffee shopnya, tetapi galerinya juga sekalian untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia, jadi dari Indonesia untuk dunia,” kata Thio.

    Dukungan terhadap UMKM seperti Craftote selaras dengan pernyataan Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar. Alexandra menyebut BNI wondrX dirancang sebagai wadah mempertemukan nasabah dengan lebih dari 300 mitra strategis BNI, mulai dari otomotif, properti, travelling, fashion, industri ritel, kuliner, hingga hiburan.

    “Lewat gelaran BNI wondrX, kami ingin menghadirkan pengalaman berbeda, memberi nilai tambah bagi mitra maupun pengunjung, sekaligus memperkuat posisi BNI sebagai bank transaksional modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Alexandra.

    (anl/ega)

  • Kisah Mahasiswa Unpad, Selamatkan Perajin Bambu hingga Juara Innovilleague 2025 Regional 16 Agustus 2025

    Kisah Mahasiswa Unpad, Selamatkan Perajin Bambu hingga Juara Innovilleague 2025 Regional 16 Agustus 2025

    Kisah Mahasiswa Unpad, Selamatkan Perajin Bambu hingga Juara Innovilleague 2025
    Editor
    KOMPAS.com
    – Tim Jatinewyork dari Universitas Padjadjaran (Unpad) meraih juara pertama ajang Innovilleague 2025, kompetisi gagasan inovatif mahasiswa untuk pemberdayaan masyarakat desa yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
    “Selamat kepada para pemenang, gagasan dan inovasinya sangat luar biasa. Ini menjadi langkah awal untuk implementasi ke depan,” ujar Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dalam rilisnya, Sabtu (16/8/2025).
    Ia menekankan, inovasi dari generasi muda adalah modal penting untuk mengakselerasi pembangunan desa sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi.
    “Terima kasih atas segala inovasi, riset, dan upaya pemberdayaan yang dilakukan adik-adik mahasiswa dalam Innovilleague. Sangat membanggakan. Innovilleague ini menjadi upaya integral dan holistik pelibatan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam upaya pengentasan kemiskinan,” lanjut Muhaimin.
    Tim Jatinewyork yang terdiri dari tiga mahasiswa Unpad mengusung karya bertajuk “Akselerator Ekonomi Kreatif Berbasis Kerajinan Bambu dengan Metode Community Empowerment untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Desa Babakan Peuteuy”.
    Ide ini lahir dari kepedulian terhadap perajin bambu di Desa Babakan Peuteuy, Jawa Barat, yang terdampak pandemi Covid-19.
    “Kami memilih tema ini karena lebih konkret untuk diaplikasikan dan dimanifestasikan, bukan sekadar wacana,” jelas Haris Maulana, perwakilan tim dari Fakultas Ekonomi Unpad.
    Selain Unpad, juara kedua diraih Tim Passmapres dari Universitas Indonesia (UI) dengan gagasan BANGSIAP (Inovasi Digital Desa Berbasis AI dan Sinergi Hexahelix Berkelanjutan).
    Sementara itu, juara ketiga adalah Tim Simpul Asa dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan karya Sampang Smart Village Platform Terintegrasi.
    Penganugerahan Innovilleague 2025 berlangsung bersamaan dengan Forum Perguruan Tinggi Nasional yang dihadiri pimpinan universitas dari berbagai daerah.
    Dalam forum tersebut, perguruan tinggi mendeklarasikan komitmen bersama melakukan pendampingan terhadap 40.000 desa hingga tahun 2029.
    Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof Abdul Haris menyebut, Innovilleague bukan sekadar kompetisi, melainkan gerakan nasional membangun kesadaran mahasiswa untuk mengangkat potensi desa.
    “Dari sini, adik-adik mahasiswa sudah punya awareness untuk mendefinisikan gagasan yang berkontribusi nyata. Ke depan, karya-karya ini harus bisa dimonetisasi agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
    Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Innovilleague 2025 diharapkan menjadi inspirasi lahirnya solusi kreatif, berkelanjutan, dan aplikatif dalam mewujudkan kemandirian desa di seluruh Indonesia.
    Dari total 482 tim yang melibatkan 1.894 mahasiswa, terpilih delapan tim terbaik yang mempresentasikan gagasannya di hadapan panelis ahli pada babak final.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Profesor Kimia Terdakwa Pembunuhan Ubah Sidang Jadi ‘Ruang Kuliah’

    Kisah Profesor Kimia Terdakwa Pembunuhan Ubah Sidang Jadi ‘Ruang Kuliah’

    New Delhi –

    “Apakah Anda seorang profesor kimia?” tanya hakim.

    “Ya,” jawab Mamta Pathak, menggenggam tangannya dengan hormat, memberi salam namaste.

    Mengenakan sari putih dan kacamata yang bertengger di hidungnya, pensiunan dosen ini berdiri di hadapan dua hakim di ruang sidang di Negara Bagian Madhya Pradesh, India Tengah.

    Dia berbicara seolah-olah sedang menyampaikan kuliah kimia forensik.

    “Dalam post-mortem,” ujarnya dengan suara gemetar namun tenang, “tidak mungkin membedakan antara luka bakar termal dan bekas luka bakar listrik tanpa analisis kimia yang tepat.”

    Di meja hakim, hakim bernama Vivek Agarwal mengingatkannya. “Dokter yang melakukan post-mortem mengatakan ada tanda-tanda sengatan listrik yang jelas.”

    Itu adalah momen yang langka, hampir surealis. Seorang perempuan berusia 63 tahun, yang dituduh membunuh suaminya dengan sengatan listrik, menjelaskan kepada pengadilan bagaimana reaksi asam dan jaringan mengungkapkan sifat luka bakar.

    Namun di pengadilan, pemaparan yang diberikan seorang ahli tidak cukup untuk membatalkan kasus pidana. Dalam perkara ini, seorang suami dibunuh dan motif pelakunya berakar pada kecurigaan dan perselisihan rumah tangga.

    Juli lalu, Pengadilan Tinggi India menolak banding Mamta Pathak. Badan peradilan itu menguatkan hukuman seumur hidup kepada Mamta yang terbukti membunuh suaminya, Neeraj Pathak, seorang pensiunan dokter, April 2021.

    Dalam persidangan Pathak mengajukan pembelaan yang berapi-api dan berargumentasi sendiri. Dia menyebut celah dalam autopsi, insulasi rumah, dan bahkan teori elektrokimia.

    Namun pengadilan menemukan bukti tidak langsung yang meyakinkan: Mamta membius suaminya dengan pil tidur, kemudian menyetrumnya.

    Di pengadilan, Mamta, seorang ibu dua anak, memeriksa berkas kasusnya yang menumpuk. Dia membolak-baliknya dengan penuh semangat.

    “Pak, bekas luka bakar listrik tidak dapat dibedakan antara ante-mortem [sebelum kematian] atau post-mortem [setelah kematian],” ujarnya mengutip dari sebuah buku forensik.

    “Bagaimana mereka [para dokter] menuliskannya sebagai bekas luka bakar listrik dalam [laporan] post-mortem?” ujarnya.

    Secara mikroskopis, luka bakar listrik tampak sama sebelum dan sesudah kematian, sehingga pemeriksaan standar tidak meyakinkan, kata para ahli.

    Studi yang lebih teliti terhadap perubahan kulit dapat mengungkapkan apakah luka bakar terjadi sebelum atau sesudah kematian, menurut sebuah makalah.

    Rekaman video ruang sidang menampilkan Mamta Pathak yang sedang membela kasusnya di pengadilan tinggi (BBC)

    Perdebatan spontan tentang reaksi kimia pun terjadi antara Mamta dengan hakim yang menyelidiki proses laboratoriumnya.

    Mamta berbicara tentang berbagai asam, menjelaskan bahwa perbedaan dapat dibuat menggunakan mikroskop elektron sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di ruang post-mortem.

    Mamta mencoba menjelaskan kepada hakim tentang mikroskop elektron dan berbagai asam. Tiga pengacara perempuan di belakangnya tersenyum.

    Mamta melanjutkan penjelasannya. Dia mengatakan telah belajar hukum di penjara selama setahun.

    Sambil membolak-balik berkas-berkasnya dan mengutip buku-buku kedokteran forensik, ia menunjukkan dugaan celah dalam penyelidikan.

    Yang dia sebut antara lain, tempat kejadian perkara yang tidak diperiksa hingga tidak adanya ahli listrik dan forensik yang berkualifikasi di tempat kejadian perkara.

    “Rumah kami diasuransikan dari tahun 2017 hingga 2022, dan inspeksi menunjukkan bahwa rumah tersebut terlindungi dari kebakaran listrik,” ujarnya.

    Mamta memberi tahu pengadilan bahwa suaminya menderita tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.

    Mamta juga berkata, penyebab kematian suaminya sebenarnya adalah penyempitan dan “pengapuran arteri koronernya akibat usia tua”.

    Dia menduga bahwa suaminya mungkin terpeleset dan mengalami hematoma. Namun tidak pernah ada pemindaian yang dilakukan untuk memastikan kondisi itu.

    Baca juga:

    Neeraj Pathak, 65 tahun, ditemukan tewas di rumah keluarganya pada 29 April 2021. Autopsi menyatakan bahwa sengatan listrik adalah penyebab kematian.

    Beberapa hari kemudian, Mamta ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan.

    Polisi menyita kabel listrik sepanjang 11 meter dengan steker dua pin, serta rekaman CCTV dari rumah pasangan tersebut. Enam tablet pil tidur ditemukan dalam strip berisi 10 tablet.

    Laporan post-mortem menyebut syok kardiorespirasi akibat arus listrik di beberapa lokasi sebagai penyebab kematian Neeraj, yang terjadi 36 hingga 72 jam sebelum otopsi yang dilakukan pada 1 Mei.

    “Tetapi mereka tidak menemukan sidik jari saya pada strip tablet tersebut,” kata Mamta kepada para hakim.

    Namun argumennya dengan cepat terbantahkan, membuat Hakim Agarwal dan Devnarayan Sinha tidak yakin.

    Selama hampir empat dekade, Mamta dan Neeraj Pathak menjalani kehidupan kelas menengah yang tampak harmonis di Chhatarpur, sebuah distrik di Madhya Pradesh.

    Mamta mengajar kimia di perguruan tinggi negeri setempat. Sementara Neeraj merupakan kepala petugas medis di rumah sakit milik pemerintah distrik.

    Pasangan ini membesarkan dua putra, satu menetap di luar negeri, dan yang lainnya tinggal serumah dengan ibunya.

    Neeraj pensiun secara sukarela pada tahun 2019 setelah 39 tahun menjadi dokter pemerintah dan kemudian membuka klinik swasta di rumah.

    Mamta Pathak mengajar kimia di perguruan tinggi negeri selama 36 tahun (BBC)

    Peristiwa kematian Neeraj terjadi pada pandemi Covid-19. Neeraj menunjukkan gejala Covid, dan diketahui tetap tinggal di lantai atas rumahnya.

    Mamta dan putranya, Nitish, tinggal di lantai bawah. Dua tangga dari lantai dasar menghubungkan kamar-kamar Neeraj ke galeri terbuka dan ruang tunggu klinik pribadinya. Di situ enam stafnya beraktivitas di antara laboratorium dan toko obat.

    Putusan pengadilan setebal 97 halaman menyatakan bahwa Mamta melaporkan bahwa suaminya, Neeraj, tidak sadarkan diri di tempat tidur pada 29 April. Namun Mamta tetapi tidak memberi tahu dokter atau polisi hingga 1 Mei.

    Mamta justru membawa putra sulungnya ke Jhansi yang berjarak lebih dari 130 kilometer tanpa alasan yang jelas.

    Keterangan itu dikatakan pengemudi mereka, yang kembali pada malam yang sama.

    Mamta mengaku tidak tahu bagaimana suaminya meninggal ketika dia melapor ke polisi.

    Di balik kematian ini, tersimpan pernikahan yang bermasalah.

    Para hakim menyoroti perselisihan rumah tangga yang telah berlangsung lama. Pasangan itu hidup terpisah. Mamta juga mencurigai suaminya berselingkuh.

    Pada pagi hari kematiannya, Neeraj menelepon seorang rekannya. Di sambungan telepon, dia menuduh Mamta “menyiksanya”, menguncinya di kamar mandi, menahan makanan selama berhari-hari, dan menyebabkan cedera fisik.

    Neeraj juga menuduh Mamta mengambil uang tunai, kartu ATM, kunci kendaraan, dan dokumen deposito berjangka bank.

    Putra Neeraj meminta bantuan dan menghubungi seorang teman yang kemudian melaporkannya ke polisi. Polisi itu kemudian menyelamatkan Neeraj dari apa yang disebut sebagai “penyekapan”.

    Pasangan itu pernah hidup terpisah belakangan ini, yang semakin memperkuat keraguan pengadilan.

    Mamta mengatakan kepada pengadilan bahwa dia adalah “ibu terbaik”. Dia menunjukkan kartu ucapan selamat ulang tahun dari anak-anaknya sebagai bukti.

    Mamta juga menunjukkan foto-foto dirinya sedang menyuapi suaminya dan foto-foto bersama keluarga.

    Namun, para hakim tetap bergeming. Mereka mencatat bahwa tanda-tanda kasih sayang seperti itu tidak menghapus motif.

    Bagaimanapun juga, menurut hakim, seorang “ibu yang penyayang” juga bisa menjadi “istri yang mencurigakan”.

    Lima puluh menit setelah menyampaikan pembelaannya, ketenangan Mamta goyah untuk pertama kalinya.

    “Saya tahu satu hal… saya tidak membunuhnya,” kata Mamta. Suaranya melemah.

    Di saat lain, dia mengaku, “Saya tidak tahan lagi.”

    Mencoba meredakan ketegangan, Hakim Agarwal berkomentar, “Anda pasti sudah terbiasa dengan ini… Anda pasti mengajar selama 50 menit di perguruan tinggi.”

    “40 menit, Pak. Tapi mereka anak-anak kecil,” kata Mamta.

    “Anak-anak kecil kuliah? Tapi jabatan Anda asisten profesor,” desak hakim.

    “Tapi mereka anak-anak, Pak,” jawabnya.

    “Jangan ceritakan kisah seperti itu kepada kami,” sela Hakim Agarwal tajam.

    Mamta berargumen bukan hanya sebagai terdakwa, tapi sebagai dosen yang mengubah ruang sidang menjadi laboratorium kimia.

    Dia berharap membuktikan ketidakbersalahannya melalui sains. Namun pada akhirnya, fakta-fakta yang ada terbukti lebih kuat daripada pelajaran yang dia dapatkan.

    (nvc/nvc)

  • Jarang Ngantor, Seringnya Rapat via Zoom

    Jarang Ngantor, Seringnya Rapat via Zoom

    GELORA.CO –  Kelakuan Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah, organisasi relawan Presiden ke-7 RI Jokowi, diungkap pegawai ID Food.

    Seperti diketahui, Silfester menjabat posisi komisaris independen di BUMN bidang pangan.

    Namun, kedudukannya itu menjadi polemik.

    Pasalnya, ia diangkat menjadi komsiaris dalam kondisi suda divonis 1,5 tahun atas kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK).

    Namun, eksekusi terhadap Silfester Matutina dimana perkaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkraht sejak 2019, hingga kini belum terlaksana. 

    Profil Silfester Matutina sebagai komisaris independen terpampang di situs ID Food hingga kini.

    Dikutip dari situs resmi ID Food, pada Jumat (15/8/2025), Silfester Matutina ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT RNI (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-58/MBU/03/2025, tanggal 18 Maret 2025.

    Kantor ID Food  berlokasi di Waskita Rajawali Tower, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur.

    Sutarman (nama disamarkan), seorang pegawai PT ID Food mengaku tidak pernah melihat Silfester berkantor di Waskita Rajawali Tower.

    Hal itu dikarenakan ruang kerjanya berbeda lantai dengan Silfester.

    “Beda lantai. Kantor (PT ID Food) di lantai 1. Pimpinan kantornya di sini juga. Tapi saya belum pernah ketemu,” kata Sutarman.

    Ia kemudian mengatakan, beberapa pekan lalu, terdapat surat edaran di lingkungan pegawai PT ID Food yang menyatakan Silfester sudah tidak menjadi bagian dari perusahaan tersebut.

    Sutarman mengatakan, dia tidak bisa menunjukkan salinan surat edaran tersebut dalam format softcopy. 

    Sebab, surat tersebut berbentuk fisik surat memo.

    “Kayaknya sih (Silfester) udah enggak (menjabat Komisaris Independen). Berapa minggu lalu ada surat edaran sudah enggak (berwenang) menandatangani apapun lagi,” ujar Sutarman.

    “Kalau secara legal sih kita enggak tahu. Tapi kalau surat edaran resmi dari perusahaan sudah ada. Itu surat memo biasa,” sambungnya.

    Ia menambahkan, kewenangan penerbitan surat keputusan (SK) untuk Komisaris PT ID Food merupakan wewenang Kementerian BUMN.

    Tribunnews.com sudah mencoba untuk mengonfirmasi informasi tersebut kepada pihak PT ID Food maupun Kementerian BUMN. 

    Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari kedua institusi tersebut.

    Diketahui, Tribunnews.com melakukan penelusuran di kantor ID Food, BUMN yang bergerak dalam bidang Pertanian dan Agroindustri, Peternakan dan Perikanan, serta Perdagangan dan Logistik.

    Berdasarkan pantauan langsung, pada Jumat, keramaian tampak terasa di dalam kompleks Waskita Rajawali Tower.

    Hal itu dikarenakan gedung perkantoran ini ditempati beberapa perusahaan BUMN.

    Adapun PT ID Food menempati lebih dari tiga lantai di Waskita Rajawali Tower. Pengamanan di gedung ini cukup ketat.

    Ada beberapa sekuriti yang aktif menemui pengunjung dan menanyakan maksud serta tujuannya datang ke Waskita Rajawali Tower.

    Selain itu, untuk menggunakan lift akses menuju ke setiap lantai perkantoran diperlukan kartu akses khusus.

    Ruang pelayanan publik ID Food tersedia di lantai dasar Waskita Rajawali Tower.

    Aktivitas di ruangan ini cukup sepi karena kantor utama berada di sejumlah lantai lain.

    Sekuriti bernama Zulkarnain (bukan nama sebenarnya) yang berjaga di lobi gedung membenarkan Silfester Matutina sempat datang ke gedung tersebut beberapa kali.

    Ia mengetahui Silfester Matutina termasuk jajaran Komisaris di PT ID Food dan namanya tengah viral dalam pemberitaan hingga di media sosial beberapa waktu belakangan imbas kasusnya.

    Bahkan, dia menyebut, sempat ada aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah masyarakat sipil di depan Waskita Rajawali Tower dalam rangka menuntut Silfester Matutina dieksekusi sebagaimana vonis kasasi terkait kasus pidana umum yang menjeratnya.

    Namun, katanya, Silfester cenderung jarang berkantor di gedung tersebut. 

    Sekuriti itu mengaku tak mengetahui secara jelas alasannya.

    “Pak Silfester kan memang Komisaris Independen, ada kantornya tapi memang jarang ke sini,” kata Zulkarnain, saat ditemui Tribunnews.com, pada Jumat siang.

    Zulkarnain juga mengungkapkan, kalaupun ada rapat pimpinan PT ID Food, Silfester kerap menghadiri pertemuan itu secara virtual.

    “Kalau rapat via Zoom kebanyakan,” ucapnya.

    Di sisi lain, Zulkarnain menuturkan, tak banyak kesempatan dia bertemu dengan Silfester.

    “Ya kantornya ada di sini, tapi jarang ke sini. Kalau datang sih menyapa biasa. Saya sekuriti, dia kan Komisaris, jadi ya enggak begitu komunikasi,” imbuhnya.

    Pengaruh Geng Solo

    Sedangkan, Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis yang juga kuasa hukum dari Roy Suryo mengendus adanya intervensi politik dibalik belum dieksekusinya Silfester Matutina oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Terkait hal ini, Anggota tim Advokasi yang juga kuasa hukum dari Roy Suryo, Ahmad Khozinudin bahkan tak segan menyebut bahwa mandeknya eksekusi terhadap Silfester ada pengaruh dari kekuasaan tertentu.

    “Yang jelas kita meyakini bahwa masalah utama lambannya eksekusi kasus Silfester Matutina ini adalah masalah politik,” kata Khozinudin di Gedung Kejagung RI, Jumat (15/8/2025).

    “Dan saya berulang kali menyatakan bahwa ini mengkonfirmasi masih ada pengaruh Geng Solo, pengaruh Jokowi terhadap kekuasaan,” sambungnya.

    Sehingga menurut Khozinudin, hal ini menjadi salah satu penyebab kenapa Kejaksaan tidak langsung melaksanakan eksekusi terhadap Silfester sebagaimana tugasnya sebagai Jaksa penuntut sekaligus eksekutor.

    Lebih jauh dia juga menganggap lambannya proses eksekusi terhadap Silfestee ini bukan ditenggarai adanya persoalan hukum semata.

    Pasalnya menurut dia, salinan putusan terhadap Silfester sudah dikirimkan Mahkamah Agung (MA) kepada Kejari Jakarta Selatan di tahun 2019.

    “Jadi dalangnya itu bukan yuridis (hukum), kalau yuridis sudah selesai. Bukan karena gak dapat salinan putusan, bukan karena belum inkrah. Tinggal satu yakni masalah politik,” katanya.

    Ahmad Khozinudin pun mengirimkan surat ke tiga pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung), buntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan tidak kunjung mengeksekusi Silfester Matutina yang hingga sekarang belum juga dieksekusi.

    “Hari ini kami mengirimkan surat kepada pejabat di Kejaksaan Agung, pertama kita kirimkan kepada Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, ada tiga atensi yang kita minta melalui surat kami,” ungkapnya, Jumat (15/8/2025), dikutip dari YouTube Refly Harun.

    Ahmad mengatakan, dalam surat tersebut, pihaknya meminta kepada Jaksa Agung agar memerintahkan Kejari Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung.

    Putusan Mahkamah Agung terkait Silfester itu telah inkrah sejak 2019, tetapi eksekusi penahanan terhadap Silfester belum juga dilakukan hingga Agustus 2025 ini, artinya sudah enam tahun berlalu. 

    “Pertama, kepada Jaksa Agung agar segera memerintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah inkrah, jadi tidak ada alasan putusan itu hari ini sedang diadakan PK karena PK tidak bisa menghalangi atau menunda eksekusi,” jelas Ahmad.

    Lebih lanjut, Ahmad juga mengatakan bahwa pihaknya meminta Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan untuk melakukan pembinaan terkait kinerja Kejari Jakarta Selatan.

    “Kedua, atensi kami kepada Jaksa Agung adalah segera memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan untuk segera melakukan pembinaan yang berkaitan dengan kinerja Kejari Jakarta Selatan.”

    “Bagaimana mungkin ada satu putusan yang sudah inkrah tidak segera dieksekusi, ini kan jelek dari sisi manajerial dan perencanaan,” ungkapnya.

    Selain soal kinerja Kejari Jakarta Selatan, pihak Roy Suryo juga meminta agar Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan melakukan audit keuangan Kejari Jakarta Selatan.

    “Ketiga, kami juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan ke Jaksa Agung bidang Pengawasan, ya inspektoratnya lah kira-kira begitu, untuk melakukan 2 hal, terutama ini menjadi bagian dari Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan dalam membantu Jaksa Agung, yakni melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap kinerja dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata Ahmad.

    Alasan Ahmad meminta hal itu karena pihaknya meyakini bahwa kinerja Kejari Jakarta Selatan bermasalah, karena tidak segera mengeksekusi Silfester, padahal putusan vonis itu sudah dikirim oleh Mahkamah Agung (MA).

    “Karena patut diduga, bahkan diyakini ini ada masalah dari sisi kerja. Putusan itu (vonis Silfester) administrasinya sudah dikirim oleh Mahkamah Agung, sehingga tidak ada alasan tidak memiliki salinan putusan untuk bisa dieksekusi,” ujarnya.

    Ahmad juga mengatakan, pihaknya khawatir jika anggaran negara yang dialokasikan ke Kejari Jakarta Selatan disalahgunakan karena kinerjanya bermasalah itu.

    Hal tersebut, menurut Ahmad, sudah bisa dianggap merugikan negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

    “Kita minta diaudit, tentu saja audit keuangan, kami khawatir ada anggaran negara yang sudah dialokasinya tapi kinerjanya tidak ada, ini sama saja merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara itu salah satu indikator adanya Tipikor, tindak pidana korupsi,” tuturnya.

    “Merugikan keuangan negaranya apa? Ya negara sudah mengalokasikan anggaran untuk menggaji kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi kinerjanya kok nggak ada, jadi sia-sia kita membayar jaksa, itu juga korupsi, merugikan keuangan negara,” tambahnya.

    Silfester dilaporkan ke Mabes Polri oleh kuasa hukum Jusuf Kalla pada 2017. Ia dinilai memfitnah dan mencemarkan nama baik JK dan keluarganya melalui orasi.

    Namun, Silfester membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut, pernyataannya merupakan bentuk kepedulian pada situasi bangsa.

    “Saya merasa tidak memfitnah JK, tapi adalah bentuk anak bangsa menyikapi masalah bangsa kita,” kata Silfester pada Senin (29/5/2017) silam.

    Laporan itu kemudian diproses hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

    Putusan kasasi menyatakan Silfester terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara.

    Klaim sudah damai

    Silfester Matutina mengaku hubungannya dengan Jusuf Kalla baik-baik saja. Relawan Jokowi itu mengaku urusannya dengan Jusuf Kalla sudah selesai dengan cara perdamaian.

    “Saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Jusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada dua kali, tiga kali bertemu dengan Pak Jusuf Kalla,” tegas dia di Polda Metro Jaya.

    Karena itu, Silfester mengklaim bahwa tak ada lagi masalah antara dia dengan Jusuf Kalla.

    Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) tetap akan mengeksekusi Silfester Matutina ke dalam bui meskipun ia mengklaim sudah berdamai dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).

    Kejari Jakarta Selatan pun disebut telah menunjuk Jaksa eksekutor guna mengeksekusi Silfester Matutina.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna mengatakan bahwa perintah untuk mengeksekusi Silfester Matutina sudah pernah dikeluarkan.

    Dia mengatakan, bahwa perintah eksekusi terhadap Silfester dikeluarkan dirinya yang pada saat itu menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan periode 2019-2021.

    Anang menyebut bahwa perintah eksekusi itu telah dikeluarkan tak lama sejak adanya vonis 1,5 tahun penjara yang diputus Mahkamah Agung (MA) terhadap Silfester di tahun 2019 lalu.

    Namun kata dia, pelaksanaan eksekusi terhadap Silfester urung dilakukan karena terbentur dengan berbagai faktor, salah satunya pandemi Covid-19.

    “Kita sudah lakukan, sudah inkrah. Saat itu sempat dieksekusi karena sempat hilang, kemudian keburu covid, jangankan memasukkan orang (ke dalam penjara) yang di dalam saja harus dikeluarkan,” kata Anang kepada wartawan, Kamis (14/8/2025) petang.

    Anang pun menegaskan, bahwa dirinya pada saat itu telah memerintahkan Jaksa eksekutor untuk melakukan eksekusi terhadap Silfester.

    Bahkan ia juga meminta agar publik untuk mengecek surat perintah yang pernah diterbitkannya terkait proses eksekusi Silfester.

    “Sudah (keluarkan perintah) silakan cek,” kata dia.

    Selain itu Anang juga membantah bahwa belum terlaksananya eksekusi terhadap Silfester karena adanya tekanan politik.

    “Gak ada (tekanan politik). (Saya pindah) setelah covid,” ujarnya.