Kasus: covid-19

  • Kronologi Dugaan Korupsi Pengangkutan Bansos Covid-19 yang Seret Kakak Hary Tanoe

    Kronologi Dugaan Korupsi Pengangkutan Bansos Covid-19 yang Seret Kakak Hary Tanoe

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengungkap perkara dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial yang menyeret taipan Rudy Tanoesoedibjo, kakak Hary Tanoe. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menaksir total kerugian negara akibat kasus yang terjadi di masa pandemi Covid-19 itu mencapai Rp200 miliar. 

    “Penghitungan awal oleh penyidik, terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp200 miliar,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Rabu (20/8/2025). 

    Meski demikian, Budi belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai langkah KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara yang sebenarnya di kasus distribusi bansos tersebut. 

    Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Pengangkutan Bansos Covid-19 

    KPK mulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengangkutan bansos di Kemensos pada 13 Agustus 2025.

    Budi mengakui bahwa KPK telah menetapkan tersangka di kasus tersebut. Namun, belum dapat memberitahukan mengenai jumlah maupun identitas para tersangka. 

    KPK mengatakan kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi di Kemensos sebelumnya.

    “KPK mengusut kasus terkait bansos di Kemensos dimulai dari perkara dugaan suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada lingkungan Kemensos tahun 2020, yakni pada 6 Desember 2020. Salah satu tersangka kasus tersebut yang sudah divonis hakim, yaitu mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara,” imbuhnya. 

    15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020-2021.

    Pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun 2020.

    Hingga akhirnya pada Selasa (19/8/2025), KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus pengangkutan penyaluran bansos Kemensos, yakni berinisial ES, BRT, KJT, dan HER.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat orang yang dicegah keluar negeri:

    1. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (ES)

    2. Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia (DNR) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Rudy Tanoe.

    3. Dirut DNR Logistics tahun 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT)

    4. Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024 Herry Tho (HER).

    Sebagai informasi, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) merupakan kakak kandung dari taipan Hary Tanoesoedibjo. 

    Surat larangan atau cegah ke luar negeri kepada empat orang tersebut dikeluarkan KPK sejak 12 Agustus 2025, yang berlaku untuk enam bulan ke depan.

    “Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” tulis KPK. 

    Rudy Tanoe Sempat Dipanggil KPK 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Komisaris PT Dosni Roha Logistik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (14/12/2023), dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial (PKH Kemensos).

    Bambang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kakak Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.00 WIB.  Kendati dikerubungi wartawan, Bambang tidak menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Dia memilih segera keluar dari area gedung. Pendamping Bambang menyatakan bahwa tidak ada keterangan apapun yang akan diberikan mengenai pemeriksaan hari ini. 

    Adapun, pemeriksaan Bambang saat itu merupakan penjadwalan ulang dari hari sebelumnya, Rabu (6/12/2023). Kepala Bagian Pemberitaan (Kabag) KPK Ali Fikri mengatakan pengusaha tersebut bakal dipanggil ulang sebagai saksi dalam kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) M. Kuncoro Wibowo.

    KPK telah menetapkan enam orang tersangka yaitu Direktur Utama PT BGR 2018-2021 Muhammad Kuncoro Wibowo, Direktur Komersial BGR 2018-2021 Budi Susanto, VP Operasional BGR 2018-2021 April Churniawan, Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren, tim penasihat PT PTP Roni Ramdani, serta General Manager PT PTP sekaligus Direktur Utama PT Envio Global Persada Richard Cahyanto.

  • Trump Mulai ‘Cari Masalah’, Lempar Bola Panas ke The Fed Soal Ini

    Trump Mulai ‘Cari Masalah’, Lempar Bola Panas ke The Fed Soal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Ketua Federal Reserve Jerome Powell sangat merugikan industri perumahan. Hal ini terjadi saat hubungan keduanya memasuki

    rangkaian ketegangan terbaru.

    Dalam akun Truth Socialnya, Selasa (19/8/2025), Trump mengulangi seruannya untuk memangkas suku bunga AS secara besar-besaran. Ia yakin, langkah ini memberikan kenyamanan baru di industri properti.

    “Bisakah seseorang memberi tahu Jerome ‘Terlalu Lambat’ Powell bahwa dia sangat merugikan Industri Perumahan? Orang-orang tidak bisa mendapatkan hipotek karena dia. Tidak ada inflasi, dan setiap tanda mengarah pada Pemotongan Suku Bunga yang besar,” tulis Trump di Truth Social.

    Inflasi memang sudah jauh dari puncaknya yang terlihat selama pandemi Covid-19, tetapi beberapa data baru-baru ini memberikan gambaran yang beragam, dan inflasi terus berada di atas target persentase The Fed.

    Serangan terbaru Trump terhadap Powell datang menjelang pidato ketua The Fed pada 22 Agustus di simposium perbankan sentral tahunan Jackson Hole, di mana para investor akan memperhatikan setiap perkataannya untuk mencari petunjuk tentang pandangan ekonominya dan kemungkinan akan adanya pengurangan biaya pinjaman jangka pendek.

    Rapat kebijakan The Fed berikutnya akan diadakan pada 16-17 September. Investor dan ekonom bertaruh The Fed akan memangkas suku bunga sebesar seperempat dari satu poin persentase pada September, dan mungkin ada pengurangan lain dengan ukuran yang sama di akhir tahun, jauh lebih kecil dari beberapa poin persentase yang diserukan oleh Trump.

    Menteri Keuangan Trump, Scott Bessent, telah mempromosikan gagasan pemotongan suku bunga setengah poin pada September. Bank sentral AS memangkas suku bunga kebijakannya setengah poin persentase pada September lalu, tepat sebelum pemilihan presiden, dan memangkasnya lagi setengah poin persentase dalam dua bulan setelah kemenangan elektoral Trump, tetapi tetap mempertahankannya di kisaran 4,25%-4,50% sepanjang tahun 2025.

    Para pembuat kebijakan The Fed khawatir bahwa tarif Trump dapat memicu kembali inflasi dan juga merasa pasar tenaga kerja cukup kuat sehingga tidak memerlukan dorongan dari biaya pinjaman yang lebih rendah.

    Gambaran Inflasi yang Campuran

    Indeks Harga Konsumen (CPI) naik 0,2% pada Juli, dengan tingkat 12 bulan hingga Juli sebesar 2,7%, tidak berubah dari Juni. CPI Inti, yang menghilangkan komponen makanan dan energi yang mudah berubah, meningkat 3,1% dari tahun ke tahun pada Juli.

    Berdasarkan data tersebut, para ekonom memperkirakan Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi (PCE) Inti naik 0,3% pada Juli. Hal itu akan menaikkan kenaikan dari tahun ke tahun menjadi 3% pada Juli. PCE adalah ukuran kunci yang dilacak oleh The Fed terhadap target inflasi 2%-nya sendiri.

    Dan meskipun ada kenaikan moderat pada harga konsumen secara keseluruhan pada Juli, harga produsen dan impor melonjak, sebuah indikasi bahwa harga konsumen yang lebih tinggi bisa datang karena para penjual meneruskan biaya yang lebih tinggi kepada rumah tangga.

    Gambaran inflasi datang di tengah gambaran kemungkinan pendinginan di pasar tenaga kerja, dengan penurunan dalam perolehan pekerjaan bulanan, meskipun tingkat pengangguran, yaitu 4,2%, tetap rendah menurut standar historis.

    Serangan daring Trump terhadap The Fed dan Powell lebih sering berfokus pada biaya yang berarti bagi pinjaman pemerintah AS akibat suku bunga yang lebih tinggi. Suku bunga tinggi adalah titik sakit utama bagi calon pembeli rumah yang juga menghadapi harga rumah yang tinggi dan terus naik karena kelangkaan pasokan perumahan.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Silfester Matutina Tak Kunjung Dieksekusi, Komisi III DPR: Tangkap, Penjarakan!

    Silfester Matutina Tak Kunjung Dieksekusi, Komisi III DPR: Tangkap, Penjarakan!

    GELORA.CO  – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengeksekusi vonis Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina. Silfester telah dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).

    “Tangkap, penjarain. Tangkap, penjarain. Kalau memang udah inkrah laksanain, kecuali kalau dibilang ada perdamaian ataua apa lah itu lain hal,” ujar Sahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).

    Sahroni menilai, eksekusi hukuman harus dilakukan apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dia pun meminta kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua pihak.

    “Kita minta aparat penegak hukum lakukan seusai perintah persidangan kan sudah inkrah,” tegas Sahroni.

    Sebelumnya, mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Anang Supriatna menjelaskan alasan Silfester Matutina tak dieksekusi. Saat itu, kata dia, terkendala pandemi Covid-19. 

    “Kita sudah lakukan, sudah inkrah. Saat itu tidak sempat dieksekusi karena sempat hilang, kemudian keburu Covid. Jangankan memasukkan orang, yang di dalam saja harus dikeluarkan,” kata Anang kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

    Sementara itu, Silfester mengaku telah berdamai dengan JK terkait kasus tersebut. Dia bahkan telah bertemu JK beberapa kali.

    “Itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada dua kali, tiga kali bertemu dengan Pak Jusuf Kalla, dan hubungan kami sangat baik,” kata Silfester di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).

    Dia pun mengklaim telah menjalani proses hukum. Menurut dia, pernyataan terkait JK tidak bermuatan tendensi pribadi.

    “Urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik, dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya, walaupun Pak Jusuf Kalla, tidak pernah memberitakan di media. Sebenarnya urusan saya dan Pak Jusuf Kalla itu tidak ada tendensi pribadi. Saya tidak membenci Pak Jusuf Kalla,” kata dia.

    Diketahui, Silfester Matutina dilaporkan oleh keluarga JK ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah. Laporan itu terkait tudingan masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK.

    Silfester juga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta 2017 silam. Lalu, Silfester divonis 1,5 tahun penjara berdasarkan putusan kasasi nomor 287/K/Pid/2019

  • Kasus Pengangkutan Bansos Rugikan Negara Rp200 Miliar, KPK Cekal Kakak Hary Tanoe

    Kasus Pengangkutan Bansos Rugikan Negara Rp200 Miliar, KPK Cekal Kakak Hary Tanoe

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaksir total kerugian negara mencapai Rp200 miliar di kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial. Taipan Rudy Tanoesoedibjo, kakak Hary Tanoe, dan tiga orang lainnya dicegah keluar negeri. 

    “Penghitungan awal oleh penyidik, terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp200 miliar,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Rabu (20/8/2025). 

    Meski demikian, Budi belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai langkah KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara yang sebenarnya di kasus distribusi bansos tersebut. 

    Adapun, KPK mulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengangkutan bansos di Kemensos pada 13 Agustus 2025.

    Komisi antirasuah tersebut mengaku telah menetapkan tersangka. Namun, belum dapat memberitahukan mengenai jumlah maupun identitas para tersangka di kasus dugaan korupsi pengangkutan bansos. 

    Di sisi lain, KPK mengatakan kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi di Kemensos sebelumnya.

    KPK mengusut kasus terkait bansos di Kemensos dimulai dari perkara dugaan suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada lingkungan Kemensos tahun 2020, yakni pada 6 Desember 2020. Salah satu tersangka kasus tersebut yang sudah divonis hakim, yaitu mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

    KPK pada 15 Maret 2023, mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020-2021.

    Pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun 2020.

    Arsip foto – Pengusaha Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo bersiap untuk bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi beras Bansos di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/3/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa/aa.

    KPK Cekal Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo

    Sementara itu, KPK pada 19 Agustus 2025, mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus pengangkutan penyaluran bansos Kemensos, yakni berinisial ES, BRT, KJT, dan HER.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat orang tersebut adalah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (ES), dan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia (DNR) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Rudy Tanoe.

    Kemudian Dirut DNR Logistics tahun 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024 Herry Tho (HER).

    Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut. Sebagai informasi, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) merupakan kakak kandung dari taipan Hary Tanoesoedibjo. 

    Surat larangan atau cegah ke luar negeri kepada empat orang tersebut dikeluarkan KPK sejak 12 Agustus 2025, yang berlaku untuk enam bulan ke depan.

    “Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” tulis KPK. 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Komisaris PT Dosni Roha Logistik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (14/12/2023), dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial (PKH Kemensos).

    Bambang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kakak Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesodibjo itu keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.00 WIB.  Kendati dikerubungi wartawan, Bambang tidak menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Dia memilih segera keluar dari area gedung. Pendamping Bambang menyatakan bahwa tidak ada keterangan apapun yang akan diberikan mengenai pemeriksaan hari ini. 

    Adapun, pemeriksaan Bambang saat itu merupakan penjadwalan ulang dari hari sebelumnya, Rabu (6/12/2023). Kepala Bagian Pemberitaan (Kabag) KPK Ali Fikri mengatakan pengusaha tersebut bakal dipanggil ulang sebagai saksi dalam kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) M. Kuncoro Wibowo.

    KPK telah menetapkan enam orang tersangka yaitu Direktur Utama PT BGR 2018-2021 Muhammad Kuncoro Wibowo, Direktur Komersial BGR 2018-2021 Budi Susanto, VP Operasional BGR 2018-2021 April Churniawan, Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren, tim penasihat PT PTP Roni Ramdani, serta General Manager PT PTP sekaligus Direktur Utama PT Envio Global Persada Richard Cahyanto.

  • Korupsi Bansos Menggurita, Kini 5 Pihak Jadi Tersangka Penyaluran Beras
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Agustus 2025

    Korupsi Bansos Menggurita, Kini 5 Pihak Jadi Tersangka Penyaluran Beras Nasional 20 Agustus 2025

    Korupsi Bansos Menggurita, Kini 5 Pihak Jadi Tersangka Penyaluran Beras
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun Anggaran 2025.
    KPK kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait perkara tersebut pada Agustus 2025.
    Terbaru, KPK menetapkan tiga orang tersangka dan dua tersangka korporasi dalam kasus tersebut.
    “Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).
    Budi mengungkapkan, kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi tersebut mencapai Rp 200 miliar.
    “Di mana penghitungan awal oleh Penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp 200 miliar,” ujar dia.
    KPK telah mencegah 4 orang bepergian ke luar negeri dalam perkara tersebut.
    Surat larangan bepergian ke luar negeri ini dikeluarkan sejak 12 Agustus 2025, yang berlaku untuk 6 bulan ke depan.
    Mereka yang dicegah ke luar negeri adalah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo selaku Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik; Kanisius Jerry Tengker selaku Direktur Utama DNR Logistics tahun 2018-2022; Herry Tho selaku Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024; dan eks Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto.
    “KPK melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap 4 (empat) orang berinisial ES, BRT, KJT, dan HER (HT) terkait penyidikan perkara penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020,” ujar Budi.
    Dia mengatakan, larangan bepergian ke luar negeri ini dilakukan karena keberadaan empat orang tersebut di Indonesia dibutuhkan dalam proses penyidikan.
    “Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” ujar dia.
    Untuk diketahui, saat ini, terdapat tiga kasus korupsi terkait bansos yang tengah diusut KPK.
    Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
    Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.
    Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.
    Kasus korupsi Bansos ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 5 Desember 2020.
    Berselang satu hari dari OTT, KPK menetapkan eks Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus suap Bansos Penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.
    Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M, dan Harry Sidabuke sebagai tersangka sebagai pemberi suap.
    Pada 24 Agustus 2021, Juliari Batubara dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
    Juliari disebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut dalam pengadaan paket bantuan sosial penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.
    Majelis hakim juga menjatuhkan pidana pengganti dan mencabut hak politik Juliari.
    “Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.597.450.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan maka harta benda terdakwa akan dirampas,” ujar hakim Damis.
    “Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Jakarta (ANTARA) – Agustus selalu menjadi bulan yang sarat makna bagi bangsa Indonesia. Tak sekadar pengingat sejarah perjuangan bangsa, momentum ini adalah upaya menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif bangsa agar terus berkobar, tumbuh menjadi terang, sejahtera, dan maju.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), mengarahkan makna kemerdekaan sejati adalah saat tiga tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 benar-benar terwujud, yakni memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam perdamaian dunia.

    Terkait mewujudkan kemakmuran, pemerintah terus berupaya menjaga laju kebijakan di arah yang tepat, salah satunya dengan menghadirkan program-program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Hingga semester I 2025, lebih dari 5 juta rakyat telah menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan realisasi Rp5 triliun, melalui 1.863 dapur umum. Target penerima manfaat ditingkatkan hingga 82,9 juta orang melalui 30 ribu dapur umum, guna mendukung kesehatan, pendidikan, pengentasan stunting, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    Di sektor pendidikan, inisiatif Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. APBN menyalurkan Rp327,1 miliar, dengan tujuan menekan angka 3 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah akibat hambatan ekonomi.

    Pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada triwulan II 2025, ditopang konsumsi domestik yang solid, investasi yang melonjak 6,99 persen (tertinggi sejak 2021), serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh 10,67 persen (yoy).

    APBN berkontribusi besar menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus, seperti diskon transportasi, bantuan sosial atau bansos, hingga subsidi upah.

    Untuk pemenuhan kebutuhan papan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp18,8 triliun bagi 115 ribu unit rumah pada semester I 2025, dengan target 350 ribu rumah subsidi pada akhir tahun.

    Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

    Di bidang kesehatan, alokasi APBN mencapai Rp218,5 triliun, dengan fokus memperluas akses layanan, hingga pelosok. Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dijalankan secara rutin untuk balita, remaja, usia subur, hingga lansia, sehingga masyarakat terpencil tetap terlayani kebutuhan kesehatannya.

    Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, sudah terbentuk lebih dari 80 ribu KDMP yang berperan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, memperluas partisipasi kelompok rentan, serta diproyeksikan menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru.

    Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yatim piatu melalui Program ATENSI YAPI, yang hingga Juni 2025 telah menjangkau 134.718 penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp354,09 miliar.

    Delapan dekade

    Setiap tahun, semangat kemerdekaan terus bergema dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil di pedalaman, hingga pusat-pusat kota besar.

    Perjalanan delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Indonesia telah melewati berbagai dinamika: masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, pembangunan pasca-kolonial, hingga menghadapi tantangan globalisasi abad ke-21.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut leluhur dan orang tua kita, pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang.

    Momentum 80 tahun kemerdekaan menjadi refleksi kolektif tentang betapa pentingnya persatuan dan nasionalisme sebagai fondasi bangsa.

    Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan tema besar perayaan hari kemerdekaan tahun 2025 ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini tidak hanya menggaungkan visi besar bangsa, tetapi juga mengikat masyarakat untuk menghayati nilai-nilai sejati kemerdekaan.

    Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh presiden terdahulu atas perjuangan dan dedikasi mereka membangun bangsa.

    Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang selama lima tahun melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi, hingga kedaulatan diakui pada 1949.

    Pemerintah menghormati seluruh pemimpin bangsa, mulai dari presiden pertama, hingga ketujuh, yang telah bekerja keras mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni terbangunnya negara yang adil dan makmur.

    Kepala negara juga menguraikan kontribusi masing-masing presiden. Sukarno dikenang sebagai pemimpin yang mempersatukan bangsa serta berhasil mengintegrasikan Irian Barat (Papua).

    Soeharto dinilai meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. B.J. Habibie dianggap menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998, sekaligus memperkenalkan teknologi tinggi.

    Kontribusi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dipandang penting dalam memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Megawati Soekarnoputri diakui perannya dalam memulihkan ekonomi pasca-krisis serta menginisiasi pemilihan umum langsung pertama.

    Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas penyelesaian konflik Aceh dan kemampuannya menghadapi krisis keuangan global 2008. Sementara Joko Widodo disebut meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, serta perintisan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

    Presiden menilai seluruh pemimpin terdahulu bersama pemerintahan yang mereka pimpin telah berupaya membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

    Bagi pemerintah, kemerdekaan sejati tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, melainkan juga dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.

    Karena itu, perlu ditekankan mengenai pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci utama. Indonesia telah dianugerahi sumber daya melimpah, sehingga tantangan utama adalah menjaga, sekaligus mengelolanya secara tepat agar cita-cita kemerdekaan dapat segera terwujud.

    Semarak di Ibu Kota

    Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, menjadi denyut utama semarak Bulan Kemerdekaan 2025. Rangkaian kegiatan dimulai sejak akhir Juli, dengan pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih, dan lampu-lampu hias di sepanjang jalan protokol.

    Gedung-gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, hingga gang dan rumah-rumah warga serentak mengibarkan Sang Merah Putih.

    Puncak perhatian tentu tertuju pada Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi.

    Ribuan orang tumpah ruah menyaksikan iring-iringan ini, lengkap dengan atraksi pasukan berkuda, marching band, pasukan berseragam tradisional, hingga parade kebudayaan dari berbagai provinsi.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah mantan dan keluarga presiden menambah khidmat momen bersejarah pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Malam harinya, langit Jakarta dipenuhi kembang api raksasa yang dipusatkan di Monas. Suasana Monas semarak dengan “Karnaval Bersatu” yang menampilkan 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Parade ini menghadirkan gemerlap cahaya, musik, serta antusiasme masyarakat, sekaligus memamerkan capaian pembangunan dan semangat kolaborasi.

    Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Pertanian menonjolkan simbol swasembada pangan, Kemendagri menampilkan konsep tiga dimensi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sementara Kemlu mengusung pilar diplomasi Indonesia di ASEAN hingga PBB.

    Karnaval ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mendekatkan capaian pembangunan dan visi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

    Semangat

    Tidak hanya di ibu kota, semarak nasionalisme juga berdenyut, hingga ke pelosok negeri. Di pinggiran kota dan desa-desa, warga menggelar lomba khas 17 Agustusan, mulai dari panjat pinang, balap karung, tarik tambang, hingga makan kerupuk sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan rakyat dalam merayakan kemerdekaan.

    Di kota-kota besar, kreativitas masyarakat semakin beragam. Di Kota Bekasi digelar lomba tangkap bebek dan belut, hingga parade budaya Nusantara yang melibatkan ribuan pelajar dengan pakaian adat.

    Yogyakarta, menjadi pusat perayaan budaya, seni, dan kemerdekaan yang ditandai dengan “Yogyakarta International Dance Carnival” di Titik Nol Kilometer yang menampilkan tarian dari delapan negara dan berbagai provinsi yang dirangkai dengan Upacara Pengibaran Bendera di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

    Siangnya, “Jogja Fashion Carnival” meramaikan Jalan Malioboro dengan parade busana tradisi dan inovasi, dilanjutkan Pentas Musikan Kamardikan di Keraton Yogyakarta yang mempersembahkan peragaan busana prajurit diiringi “gending” Jawa.

    Di ujung timur Indonesia, Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, digelar berbagai kegiatan seni budaya dan perlombaan tradisional, pada Senin (18/8).

    Perayaan HUT ke-80 RI di Kampung Biha dimeriahkan dengan pementasan seni tradisi, seperti Reog Ponorogo, Kuda Lumping, dan Tari Wesisi, disertai aneka lomba rakyat untuk pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

    Panitia lomba menyatakan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum syukur dan refleksi untuk mewariskan semangat kemerdekaan kepada generasi muda.

    Bulan Kemerdekaan 2025 juga menjadi ruang ekspresi generasi muda. Melalui platform digital, mereka menggelorakan nasionalisme dalam bentuk konten kreatif, seperti film animasi, ilustrasi digital, hingga lagu bertema perjuangan.

    Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengadakan diskusi kebangsaan, lomba esai sejarah, serta aksi sosial, berupa donor darah dan bakti lingkungan. Semua itu menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, bukan hanya milik generasi tua, tetapi terus diwariskan secara dinamis kepada anak muda.

    Semarak Bulan Kemerdekaan juga menjalar hingga ke kancah internasional. Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di berbagai negara menggelar upacara bendera, pameran budaya, serta festival kuliner Nusantara.

    KJRI Frankfurt menggelar upacara yang dihadiri ASN, TNI, diaspora, serta masyarakat Indonesia. Acting Konsul Jenderal Toary C.F Worang menyoroti capaian diplomasi dan pembangunan Indonesia, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada pegiat budaya serta anggota Paskibra dan pegawai terbaik.

    Acara dilanjutkan dengan Bazaar Kuliner Nusantara, menutup rangkaian perayaan sejak 9 Agustus yang juga menghadirkan fun walk, senam, seni budaya, dan kuliner.

    Perayaan ini menjadi simbol persaudaraan diaspora Indonesia di enam negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang dihuni sekitar 17 ribu WNI.

    Ketika kembang api meriah menghiasi langit malam pada 17 Agustus 2025, jutaan pasang mata menatap ke atas dengan rasa haru. 80 tahun lalu, bangsa ini menentang penjajahan.

    Kini, semarak Bulan Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Nasionalisme harus terus hidup dalam dada setiap insan Indonesia, agar cita-cita “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dapat benar-benar terwujud.

    Di tengah perayaan kemerdekaan itu, Indonesia tetap menunjukkan keberpihakannya pada isu mendasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada momentum Agustus tahun ini, Indonesia, melalui TNI, mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makan Daging Ular Setop Kiamat Buat Manusia, Ini Penelitiannya

    Makan Daging Ular Setop Kiamat Buat Manusia, Ini Penelitiannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketahanan pangan adalah salah satu tantangan yang dihadapi umat manusia di Bumi. Pasalnya, populasi yang terus bertambah membuat kapasitas makanan kian menipis.

    Masalahnya, sumber pangan protein yang dibutuhkan manusia menimbulkan dampak perubahan iklim yang bisa membawa ‘kiamat’ di Bumi. 

    “Permasalahan yang harus kita cari solusinya adalah dari mana kita bisa mencari sumber protein untuk mencukupi kebutuhan populasi global yang terus bertambah tanpa dampak lingkungan yang besar,” kata peneliti sistem pangan dari University of Oxford, Monika Zurek.

    Diet manusia, terutama masyarakat “Barat”, punya konsekuensi yang serius terhadap lingkungan. Peternakan sapi diperkirakan memproduksi 10 persen dari emisi gas rumah kaca dunia.

    Selain itu, pembukaan lahan peternakan juga dikaitkan dengan deforestasi. Industri peternakan babi juga punya dampak lingkungan yang buruk, terutama polusi air dari limbah babi. Hal serupa juga dihasilkan oleh industri peternakan ayam.

    Lantas, apa solusinya?

    Dan Natusch dari Macquarie University mengusulkan ular sebagai sumber alternatif protein yang lebih ramah lingkungan. Ia bekerja bersama peternakan piton komersial di Vietnam dan Thailand untuk meneliti perbedaan “ular ternak” dan “ular liar.”

    Dalam riset tersebut, peneliti memperhatikan bahwa ular sanca yang diternak bisa tumbuh dengan sangat cepat. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan di Scientific Report.

    “Sebagai ahli biologi ular, kami sudah tahu bahwa ular sanca punya fisiologi yang luar biasa. Setelah berbicara dengan peternak sanca dan memonitor pertumbuhan mereka, fisiologi yang luar biasa ini makin tampak jelas,” kata Natusch.

    Salah satu alasan ular sanca bisa tumbuh cepat karena ular berdarah dingin atau ectotermal. Artinya, suhu tubuhnya tergantung dengan suhu lingkungan di sekitarnya.

    Karena berdarah dingin, ular tidak harus menghasilkan panas secara internal. Artinya, mayoritas nutrisi yang masuk ke tubuh mereka dikonversi menjadi massa tubuh.

    Natusch dan timnya mencoba menghitung efisiensi konversi energi tersebut dengan mempelajari sanca kembang (Malayopython reticulatus) dan sanca bodo (Python bivittatus) yang diternak, pakan yang dikonsumsi, dan kecepatan pertumbuhan mereka.

    Fakta unik ular sanca

    Salah satu hal yang menarik perhatian para peneliti adalah kemampuan sanca untuk bertahan saat puasa panjang. Ular sanca bisa berbulan-bulan tidak makan tanpa kehilangan berat badan.

    Natusch mengatakan ketahanan ini sangat berharga saat terjadi gangguan luar biasa dalam sistem pangan dunia, misalnya pada masa awal pandemi Covid. Saat itu, peternak kesulitan mencari pakan untuk ternak mereka sekaligus tak bisa mengantarkan ternak yang siap potong ke rumah potong.

    “Ular sanca bisa menjadi solusi untuk tantangan di masa depan ini. Peternakan ular sanca bisa menjadi solusi di belahan dunia yang saat ini menderita kekurangan protein yang parah, seperti Afrika,” kata Natusch.

    Namun, Zurek menyatakan ular belum bisa menjadi pangan alternatif utama. Ia merasa masih harus ada penelitian lanjutan tentang ular sanca, terutama soal dampak lingkungan dan nutrisi yang terkandung.

    Belum lagi, tidak semua orang mau memakan ular sanca. Natusch mengatakan daging ular sanca “lumayan enak dan fleksiber” sehingga miliaran orang di Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika Selatan, dan Afrika secara rutin mengonsumsi daging ular.

    “Hanya budaya Barat yang belum banyak terekspos dengan [daging ular],” kata Natusch.

    Nah, itu dia penelitian terbaru yang mencoba memberikan solusi terhadap sumber pangan protein yang lebih berkelanjutan. Semoga informasi ini bermanfaat!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkes Sentil Angka Kematian Bayi di Indonesia Tinggi, Cuma Lebih Baik dari Laos-Myanmar

    Menkes Sentil Angka Kematian Bayi di Indonesia Tinggi, Cuma Lebih Baik dari Laos-Myanmar

    Jakarta

    Angka kematian bayi di Indonesia masih jauh lebih tinggi ketimbang banyak negara lain di ASEAN. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan menyoroti jumlahnya hanya lebih baik dibandingkan laporan kasus Laos dan Myanmar.

    Indonesia mencatat sedikitnya lebih dari 30 ribu bayi meninggal setiap tahun saat lahir. Angkanya disebut terus meningkat.

    “Kalau dibandingkan dengan Singapura, angka kematian bayi mereka hanya 2 per seribu kelahiran. Malaysia 6 sampai 7 per seribu, Thailand 7 sampai 8 per seribu kelahiran. Indonesia jauh lebih tinggi, bahkan Vietnam lebih baik dari kita,” beber Budi dalam peringatan World Patient Safety Day 2025, Selasa (19/8/2025).

    Menkes mewanti-wanti agar Indonesia jangan sampai tersalip negara-negara yang sebelumnya berada di bawah.

    Persoalan Data

    Menurutnya, angka kematian bayi yang tercatat masih belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Berkaca pada masa pandemi COVID-19, banyak kasus yang tidak terlaporkan. “Yang terecord di kita cuma 33 ribu. Tapi bisa jadi jumlah yang sebenarnya mencapai 100 ribu kasus per tahun,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kementerian Kesehatan hingga Dinas Kesehatan daerah memperkuat registrasi kelahiran dan kematian.

    “Yuk, dicatat yang benar. Ini sama seperti waktu COVID-19. Kalau pencatatan tidak rapi, kondisi kita akan makin lama makin jelek,” tegasnya.

    Kematian Terjadi di RS

    Budi juga menyoroti fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, sebagai titik krusial. Data Kemenkes menunjukkan lebih dari 90 persen kematian bayi terjadi di rumah sakit, dengan sekitar 60 persen kasus disebabkan keterlambatan rujukan.

    “Kalau 92 hingga 95 persen kematian terjadi di rumah sakit, berarti memang sistem rumah sakitnya yang harus dibereskan. Mulai dari tata kelola melahirkan, penanganan infeksi, ruang operasi, sampai pelayanan neonatal,” ujarnya.

    Ia menambahkan, puskesmas dan bidan tetap perlu diperkuat. Namun, rumah sakit yang menjadi rujukan ibu dan anak justru harus menjadi prioritas perbaikan.

    Tiga penyebab utama kematian bayi di Indonesia adalah sepsis, gangguan pernapasan, dan kelainan bawaan (kongenital). “Masa ngurusin sepsis saja ruang operasi kita masih bermasalah. Kalau rumah sakit tidak dibereskan, sulit menurunkan angka kematian ini,” tegasnya.

    Budi mengingatkan bahwa isu angka kematian ibu dan bayi bukan sekadar angka statistik. “Coba bayangkan kalau yang meninggal itu keluarga kita sendiri. Jangan kita hanya rapat-rapat saja, tapi jumlah kematiannya tidak turun-turun,” katanya.

    Menkes meminta seluruh pihak dari pusat hingga daerah untuk serius menurunkan angka kematian ibu dan bayi. “Kalau kita bisa bereskan sistem pencatatan, rumah sakit, dan layanan rujukan, saya yakin angka kematian bisa kita tekan,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Sistem Pajak Baru, Langkah Vietnam Jadi Macan Asia?

    Sistem Pajak Baru, Langkah Vietnam Jadi Macan Asia?

    Jakarta

    Selama beberapa dekade, sebagian besar usaha kecil di negara komunis satu partai ini menggunakan sistem pajak tarif tetap (lump-sum), di mana pajak dihitung berdasarkan perkiraan pendapatan, bukan pembukuan formal.

    Dalam praktiknya, penilaian pendapatan sering bergantung pada konsultasi informal dengan pejabat pajak lokal, karena banyak usaha kecil tidak memiliki catatan penjualan yang rinci.

    Menurut Kementerian Keuangan Vietnam, hingga awal 2025 ada sekitar dua juta usaha rumah tangga dan wirausaha yang masih menggunakan metode tarif tetap, sementara hanya sekitar 6.000 yang beralih ke sistem deklarasi yang lebih rumit.

    Namun mulai 2026, sistem tarif tetap akan dihapus total, sehingga semua usaha yang terdaftar wajib menggunakan sistem deklarasi.

    Perubahan ini merupakan bagian dari Resolusi 68, rencana besar yang diumumkan pada Mei lalu untuk menjadikan perusahaan swasta lokal sebagai “motor penggerak utama” ekonomi Vietnam pada 2035. Targetnya adalah agar perusahaan lokal mampu mengungguli korporasi asing dan BUMN yang selama ini lebih diistimewakan pemerintah.

    Mengapa Vietnam mengubah sistem pajaknya?

    Resolusi 68 bertujuan melonggarkan regulasi bagi perusahaan lokal, meningkatkan perlindungan hukum, serta mempermudah akses terhadap modal. Untuk pertama kalinya, resolusi ini secara tegas menetapkan hak milik, persaingan sehat, dan penegakan kontrak sebagai prinsip hukum.

    Selain memberi insentif berupa pembebasan pajak dan biaya administrasi yang lebih rendah, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang.

    Data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Vietnam turun menjadi 16,8% pada 2023, di bawah rata-rata Asia-Pasifik (19,5%) dan jauh lebih rendah dari rata-rata OECD (33%).

    Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pada 2024 Vietnam mencatat penerimaan pajak tertinggi sepanjang sejarah, yakni 1,6 kuadriliun dong (sekitar Rp988 triliun), sebagian besar dari sumber domestik.

    Dalam lima bulan pertama 2025 saja, otoritas Vietnam mengumpulkan sekitar $560 juta (sekitar Rp8,68 triliun) dari usaha kecil, meningkat 26% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Vietnam ingin jadi “Macan Asia” baru

    Pemerintah berharap dapat menghimpun modal untuk proyek infrastruktur raksasa, seperti kereta cepat dan jalan tol, yang dianggap kunci pertumbuhan masa depan. Tahun ini saja, anggaran infrastruktur naik hampir 40% menjadi $36 miliar (sekitar Rp558 triliun).

    Vietnam juga harus bersiap menghadapi biaya jaminan sosial yang meningkat seiring populasi menua cepat. Persentase warga berusia di atas 65 tahun diperkirakan melonjak dari 8,4% pada 2020 menjadi 20% pada 2050. Saat ini, menurut Departemen Ekonomi dan Sosial PBB, hanya sedikit pensiunan yang menerima uang pensiun layak.

    Pajak jadi alat berantas korupsi

    Partai Komunis ingin memodernisasi sistem pajak untuk membatasi korupsi, terutama di kantor pajak yang dikenal rawan praktik suap.

    Sejak 2016, kampanye antikorupsi telah menumbangkan dua presiden, sejumlah menteri, dan ribuan pejabat tingkat bawah.

    Menurut pejabat dan analis bisnis, banyak perusahaan berpendapatan besar masih menggunakan sistem tarif tetap, yang biasanya membuat kontribusi pajak bulanan jauh lebih kecil dibanding sistem deklarasi.

    Mereka berpendapat sektor swasta butuh “persaingan sehat” dan perlakuan yang adil, yang berarti semua pihak harus membayar pajak sesuai aturan.

    Namun, seperti dikatakan Khac Giang Nguyen, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapura, “Menambah penerimaan itu sulit, karena memperketat kepatuhan bisa memicu resistensi politik.”

    “Namun, keberhasilan akan lebih bergantung pada penerapan aturan secara adil, transparan, dan tanpa kebiasaan mencari keuntungan yang telah mengikis kepercayaan publik, ketimbang sekadar membuat aturan baru,” tambahnya.

    Usaha kecil jadi korbannya

    Protes jarang terjadi di Vietnam, tetapi dalam beberapa minggu terakhir video pedagang yang mengeluhkan tuntutan pajak baru beredar luas.

    Dengan kewajiban beralih ke sistem deklarasi mulai Januari 2026, banyak usaha kecil harus menghadapi kenaikan pajak besar, membeli mesin kasir baru, belajar pembukuan, serta melatih staf mengikuti aturan baru.

    Semua ini terjadi ketika beberapa sektor masih dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, ditambah ketidakpastian soal ancaman tarif 46% dari AS atas barang Vietnam (yang akhirnya berhasil diturunkan menjadi 20%).

    “Di pasar, orang-orang juga masih diperas polisi korup,” kata Zachary Abuza, profesor di National War College, Washington. Ia menambahkan, meski pemerintah ingin sektor swasta jadi motor pertumbuhan, kebijakan pajak baru justru berisiko membuat banyak usaha gulung tikar.

    Pada Juli lalu, undang-undang baru tentang PPN, pajak korporasi, dan pajak penghasilan mulai berlaku, menuntut usaha untuk melakukan pembukuan lebih rinci.

    Selain itu, prosedur baru yang lebih rumit terkait penerbitan faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan informasi juga diperkenalkan bulan lalu. Pada saat yang sama, pemerintah menggandakan ambang batas penghasilan yang dikenai pajak.

    Radio Free Asia melaporkan pada Juni, 80% toko di pasar terbesar di Provinsi Nghe An tutup dalam beberapa bulan terakhir.

    Pemerintah membantah bahwa reformasi pajak menjadi penyebab penutupan. Otoritas Hanoi mengakui hampir 3.000 usaha rumah tangga berhenti beroperasi pada Mei dan Juni, tetapi hanya 263 yang pendapatannya cukup besar sehingga diwajibkan mengikuti sistem baru.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Alfi Anadri

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

  • Epidemiolog Wanti-wanti Tren Virus Nipah di India, Soroti Potensi Wabah di RI

    Epidemiolog Wanti-wanti Tren Virus Nipah di India, Soroti Potensi Wabah di RI

    Jakarta

    Wabah virus Nipah kembali dilaporkan di India. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) melaporkan empat kasus terkonfirmasi di negara bagian Kerala antara 17 Mei hingga 12 Juli 2025. Dua di antaranya meninggal dunia. Angka kematian kasus ini mencapai 50 persen, jauh lebih tinggi dibanding banyak penyakit infeksi lain, termasuk COVID-19.

    Kasus ditemukan di dua distrik, Malappuram dan Palakkad. Investigasi epidemiologi menunjukkan setiap kasus tidak saling berhubungan. Artinya, kemungkinan besar terjadi penularan langsung dari reservoir alami, yakni kelelawar pemakan buah.

    Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menegaskan Nipah memang berpotensi memicu wabah besar. Namun, berbeda dengan COVID-19, kemungkinan menjadi pandemi global masih rendah.

    Virus Mematikan

    Sejak pertama kali terdeteksi pada 1998 di Malaysia, virus Nipah sudah dikenal sebagai penyakit dengan karakteristik yang mematikan. Tingkat fatalitas kasus bervariasi antara 40 hingga 100 persen, bergantung pada kualitas deteksi dan layanan kesehatan di suatu negara.

    Virus ini memiliki inang yang luas:,bisa menginfeksi kelelawar, babi, hingga manusia. Penularannya beragam, langsung dari hewan ke manusia, melalui makanan terkontaminasi air liur atau urine kelelawar, serta dari manusia ke manusia lewat kontak erat.

    Kondisi ini membuat Nipah kerap dipandang sebagai kandidat ‘wabah berikutnya’ di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Meski begitu, ada beberapa faktor yang menahan laju ancamannya. Penularan antarmanusia relatif terbatas, nilai reproduksi biasanya di bawah 1, dan gejalanya cenderung muncul cepat, sehingga pasien bisa segera diidentifikasi dan diisolasi.

    “Inilah yang membedakan Nipah dengan SARS-CoV-2. Kalau COVID-19 mudah menyebar karena bisa menular bahkan saat tanpa gejala, Nipah membutuhkan kontak dekat, sehingga lebih mungkin dicegah jika deteksi dini berjalan baik,” jelas Dicky kepada detikcom, ditulis Selasa (19/8/2025).

    Bayangan Ancaman di Indonesia

    Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Menurut Dicky, situasi di Tanah Air layak mendapat sorotan serius. Populasi kelelawar pemakan buah tersebar luas di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Pola interaksi manusia dengan satwa ini, baik melalui konsumsi buah dan nira segar, perdagangan satwa liar, maupun wisata gua kelelawar membuka peluang terjadinya penularan.

    “Ekologi kita cocok untuk munculnya penyakit seperti Nipah. Dengan interaksi manusia dan satwa liar yang tinggi, risiko itu selalu ada,” katanya.

    Selain itu, masih banyak masyarakat di daerah endemis kelelawar yang mengonsumsi buah atau nira tanpa pengolahan panas. Adapula peternakan babi yang berdekatan dengan habitat kelelawar. Jika virus semacam Nipah bersirkulasi di alam, maka rantai penularan bisa terbentuk.

    WHO sendiri menyebut bahwa risiko impor kasus dari India ke Indonesia saat ini rendah. Namun, Dicky menekankan kewaspadaan tetap penting. Mobilitas internasional membuat penyakit menular bisa berpindah negara dalam hitungan jam.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)