Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Bambang Haryadi Ungkap Hilirisasi Tak Cuma Tambang, Contohkan UMKM

    Bambang Haryadi Ungkap Hilirisasi Tak Cuma Tambang, Contohkan UMKM

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan investasi dan hilirisasi tak hanya perihal tambang. Bambang menilai usaha keripik pisang hingga produk UMKM juga perlu dilakukan hilirisasi.

    Hal itu disampaikan Bambang dalam diskusi ‘Berani Bicara, Akankah Realisasi Investasi 2025 Capai Target?’, Rabu (27/8/2025). Bambang mulanya berbicara mengenai stigma investasi dan hilirisasi di masyarakat.

    “Investasi ini selalu stigma di masyarakat itu adanya uang masuk dari luar negeri, atau para konglomerat, bahwa investasi tidak harus begitu. Kelompok-kelompok menengah yang memang mereka punya kredibilitas, punya keinginan untuk berusaha itulah investasi, kita berkaca pada saat COVID, Indonesia salah satu negara yang bertahan terhadap pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi,” jelas Bambang.

    “Apa yang menggerakkan? UMKM dan ekonomi kreatif, jadi bukan mereka yang membangun tol, yang membangun smelter, tapi ekonomi tingkatan menengah ke bawah,” lanjutnya.

    Bambang ingin stigma di masyarakat tersebut harus diubah. Dia mengajak semua elemen bangsa yang memiliki keinginan untuk mulai berinvestasi.

    “Tidak hanya konglomerat yang boleh mengendalikan investasi, tapi adik-adik kita yang mempunyai keinginan berusaha kita harus dukung,” tutur dia.

    Begitu pula, kata Bambang, mengenai hilirisasi. Bambang mengatakan yang harus dilakukan hilirisasi tidak hanya mineral, menurutnya produk makanan hingga UMKM juga bisa dilakukan hilirisasi.

    “Selalu dipikir masyarakat hilirisasi itu tambang, nggak tambang saja, semua bisa hilirasi, buah kita bisa bikin sirup, kopi, tidak hanya dibuat kopi biasa, mungkin dia bikin warung kopi. Kita jangan dicecoki pikiran bahwa hilirisasi pertambangan saja yang hanya dikuasai kelompok kaya, kelompok konglomerat. Saya sampaikan, hilirisasi itu tidak hanya mineral dan batubara, ada hilirisasi keripik pisang, ada UMKM,” kata dia.

    Minta Tak Jor-joran Keruk Nikel-Sawit

    Bambang juga menyinggung soal kelapa sawit dan nikel yang merupakan kekayaan Indonesia. Hal itu sering disampaikan Bambang dalam diskusi bersama temannya.

    “Kebetulan saya kemarin, saya diskusi salah satu teman, beliau sampaikan ‘Brother, kita hanya punya dua andalan yang bisa kita bargain di dunia’, apa? Kita hanya punya sawit sama nikel, selebihnya negara lain punya,” kata Bambang.

    Bambang meminta agar pemerintah tidak memberikan izin untuk pertambangan nikel dan pembentukan smelter. Dia meminta agar ada satu kementerian yang menjadi leader, yakni Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    “Ini harusnya tidak boleh kita jor-joran, jangan semua orang diberikan izin, bukan kita anti-investasi, tapi kita harus hitung supply dan demand-nya, inilah tugasnya Kementerian Investasi, jangan semua kementerian teknis mengeluarkan izin, Kementerian ESDM memberikan tambangnya, Kementerian Perindustrian memberikan izin smelternya. Akhirnya ketika supply berlebih, kita tidak punya nilai lagi, kita tidak akan seperti negara Arab yang tandus tapi dia punya nilai di minyak, Rusia punya nilai di gandum,” tutur dia.

    Bambang mengatakan cadangan nikel dan kelapa sawit adalah nilai tawar RI di mata dunia. Sehingga, kata dia, butuh pengendalian oleh pemerintah.

    “Jadi kita punya sesuatu yang tidak dimiliki orang, inilah bargaining kita. Saya diskusi dengan teman kemarin disampaikan ini harus ada kepala sekolahnya, harus ada pengendalinya, terlebih menteri-menteri beda partai, beda kepentingan. Nah ego sektoral itulah yang harus dirajut, dijahit. Kepala sekolahnya siapa? Kementerian Investasi,” tutur dia.

    “Jadi mereka yang hitung, oh butuhnya baterai listrik berapa di dunia, butuhnya veronikel berapa, butuhnya kelapa sawit berapa, mereka harus hitung. Jadi kita benar-benar cadangan yang tidak dimiliki orang itu bargaining kita. Jadi jangan sampai kita terpancing, investasi tapi pindah semua,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/imk)

  • Ary Bakri Ungkap Wahyu Gunawan Pernah Minta Kerjaan Sebelum Kasus CPO Nasional 27 Agustus 2025

    Ary Bakri Ungkap Wahyu Gunawan Pernah Minta Kerjaan Sebelum Kasus CPO Nasional 27 Agustus 2025

    Ary Bakri Ungkap Wahyu Gunawan Pernah Minta Kerjaan Sebelum Kasus CPO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengacara Ariyanto Bakri mengungkapkan bahwa Panitera Muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, pernah menyinggung tentang permintaan kerjaan sebelum kasus korupsi terkait perusahaan crude palm oil (CPO) bergulir.
    Hal ini terungkap saat Ary Bakri, sapaan Ariyanto Bakri, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang penanganan perkara kasus korupsi suap hakim yang memberikan vonis ontslag atau vonis lepas kepada korporasi crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng (migor).
    “Dan, beliau (Wahyu) sering katakan, ‘Kalau ada kerjaan kasih saya’. Dia bilang gitu,” ujar Ariyanto saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
    Ary Bakri mengatakan bahwa dirinya pertama kali mengenal Wahyu melalui media sosial.
    Saat itu, Ary Bakri yang sering membuat konten dan menjadi influencer juga menarik perhatian Wahyu.
    “Sebelum Covid, mungkin 2-3 tahun, saudara Wahyu sering
    sounding
    sama saya di medsos,” cerita Ariyanto.
    Sejak sebelum Covid-19 melanda dunia pada tahun 2019, Wahyu sudah pernah menghubungi Ariyanto dan memperkenalkan diri sebagai Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
    Awalnya berkomunikasi melalui medsos, Ariyanto dan Wahyu bertemu dalam satu acara motor.
    Keduanya diketahui sama-sama penyuka motor Harley Davidson.
    “Kemudian pada pagi Minggu, itu berapa tahun lalu, saya lupa, ya kita ketemu di perkumpulan motor, sebatas obrolan motor,” kata Ariyanto.

    Saat itu, kasus perkara CPO belum terjadi. Namun, keduanya masih saling menjaga komunikasi.
    Kemudian, ketika ada perkara korporasi CPO, komunikasi antara Ary Bakri dan Wahyu menjadi lebih intens.
    Dalam kasus ini, Ary Bakri menjadi pihak yang mewakili tiga korporasi CPO.
    Melalui Ary Bakri, tiga korporasi ini menyuap para hakim agar mendapatkan vonis ontslag.
    Kelima terdakwa diduga menerima uang suap senilai Rp 40 miliar.
    Rinciannya, Eks Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, menerima Rp 15,7 miliar; satu orang menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar.
    Lalu, para hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Dalam perkara ini, para hakim diduga menerima suap untuk menjatuhkan vonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging terhadap terdakwa tiga korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas itu diketuai oleh hakim Djuyamto dengan anggota hakim Agam Syarif Baharudin dan hakim Ali Muhtarom.
    Putusan diketok di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025.
    Atas perbuatannya, para terdakwa diancam dengan Primair Pasal 12 huruf c subsider Pasal 12 huruf a, jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warisan Tirto Utomo dan Jejak Keberlanjutan di Indonesia

    Warisan Tirto Utomo dan Jejak Keberlanjutan di Indonesia

    Jakarta – Perjuangan keberlanjutan ketersediaan air bersih hingga kini terus dilakukan AQUA bagi Indonesia. Semangat itu terus dijaga hingga empat dekade lebih dengan menjalankan program konservasi sumber air, pembangunan sumur resapan, hingga edukasi masyarakat.

    “Ini semua menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap operasi keberlanjutan AQUA,” kata General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).

    Vera mengungkapkan melindungi sumber daya air menjadi pemahaman dasar bagi AQUA. Konservasi alam merupakan perkara yang sama pentingnya dengan memastikan setiap mutu air yang sampai ke tangan konsumen tetap berkualitas. Peningkatan edukasi lingkungan terhadap masyarakat sejak dini juga terus dilakukan dengan melibatkan komunitas.

    Tak berhenti di sana, AQUA juga mengusung gerakan daur ulang dan pengurangan sampah plastik. Dengan menggandeng pemerintah, komunitas lokal, dan mitra daur ulang, AQUA menegaskan peranannya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap bumi.

    Sejak 1983 hingga kini, pemakaian galon guna ulang merupakan salah satu inisiatif dalam mengurangi pemanfaatan galon sekali pakai secara signifikan. Langkah ini sekaligus menjadi langkah nyata perusahaan dalam menjaga dan melestarikan alam.

    Langkah itu diperpanjang lagi dengan meluncurkan kampanye gerakan #BijakBerplastik yang melibatkan UMKM, komunitas pemulung, dan bank sampah di berbagai belahan nusantara. Lebih dari 31.500 ton plastik berhasil diolah setiap tahun. Gagasan ini menjadikan Aqua sebagai pelopor gerakan ekonomi sirkular di Indonesia.

    AQUA bukan sekadar air minum dalam kemasan. Ia adalah warisan perjuangan, keberanian, dan komitmen panjang terhadap keberlanjutan. Di bawah Danone Indonesia, AQUA tidak hanya fokus pada kualitas produk, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

    “Indonesia adalah rumah kami. Kami lahir, tumbuh dan, besar bersama bangsa ini,” kata Vera lagi.

    Di balik sebuah botol minuman terdapat sebuah ekosistem yang dibangun. Pada perjalannya, AQUA berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara terintegrasi. Hal ini dicapai melalui peningkatan kesejahteraan 10.500 masyarakat yang bergabung pada 20 pabrik di seluruh Indonesia.

    Belum lagi rantai distribusi yang melibatkan sekitar 2 juta pelaku usaha, sopir, agen, ritel di warung-warung terkecil hingga pengecer di level pedagang asongan. Pertumbuhan terhadap ekonomi lokal juga ditambah dengan pelibatan petani lokal dalam sendi-sendi rantai produksi.

    Bahkan disaat-saat krisis, AQUA membangun sistem akses air bersih dan aman sebagai hak dasar masyarakat yang tidak terjangkau akses air. AQUA menilai bahwa air bukan sebuah komoditas belaka tetapi merupakan tanggung jawab kehidupan masyarakat.

    Kemitraan terhadap organisasi lokal dan pemerintah daerah juga dilakukan untuk membantu menumbuhkembangkan perekonomian warga. Pandemi COVID-19 juga tak luput dari perhatian AQUA untuk membantu menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan mendukung pemerintah dalam program vaksinasi dan penyediaan air mineral bagi rumah sakit, relawan, dan masyarakat terdampak.

    Perhatian AQUA pun menembus batas negara. Saat krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina, AQUA menyalurkan bantuan bersama organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kedutaan Besar Palestina di Indonesia, hingga lembaga kemanusiaan lain. Bantuan berupa air mineral, dana, hingga kebutuhan dasar bagi kamp pengungsian berhasil disalurkan.

    “Bagi kami, AQUA bukan sekedar produk. Ia adalah bagian dari kehidupan. Setiap tetesnya membawa makna menjaga kesehatan, menyatukan keluarga, dan mengalirkan harapan,” katanya.

    Di dalam negeri, AQUA menyambut hari kemerdekaan Indonesia ke-80 dengan penguatan komitmen untuk memberi lebih banyak manfaat. Seperti menjaga sumber daya alam, memberdayakan komunitas hinga mengalirkan produk yang mengalirkan kebaikan.

    “Karena setiap tetes AQUA adalah harapan untuk Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berkelanjutan,” katanya.

    (akd/akd)

  • Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif Regional 26 Agustus 2025

    Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif Regional 26 Agustus 2025

    Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tuberkulosis (TBC) bukan lagi sekadar masalah kesehatan. Dengan status Indonesia sebagai negara peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia, delapan gubernur dari provinsi dengan beban kasus tertinggi menyatakan perang.
    Salah satunya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, yang secara resmi menandatangani Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia.
    Dia menegaskan, komitmen tersebut merupakan pekerjaan kolektif yang membutuhkan kerja sama cepat dan masif dari semua pihak, terutama bupati dan wali kota.
    “Saya dengan tujuh gubernur lainnya berkomitmen kuat untuk mengeliminasi TBC,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/8/2025).
    Bobby mengatakan itu usai menghadiri Forum Delapan Gubernur Penuntasan Tuberkulosis di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa.
    Ada delapan komitmen yang ditandatangani delapan gubernur terkait pengendalian TBC, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI.
    Poin pertama, memasukkan indikator TBC ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lalu mengoordinasikan kegiatan penanggulangan TBC, meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) TBC, menemukan kasus, melakukan pendataan, memberikan pengobatan dan pencegahan, hingga membuat kebijakan serta mencapai target indikator.
    Bobby mengatakan, dari komitmen tersebut terdapat target indikator yang harus dicapai, seperti menemukan 90 persen kasus, SPM 100 persen, penanganan kasus sensitif obat, kasus resisten obat, hingga terapi pencegahan dan target lainnya.
    “Ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi, ini harus kami kerjakan bersama, dengan teliti dan cepat,” kata menantu Presiden ke-7 Joko Widodo itu.
    Adapun komitmen itu disepakati delapan gubernur, yakni dari Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, hingga Sulawesi Selatan. 
    Tindakan itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rata-rata kasus kematian TBC di Indonesia adalah dua orang dalam lima menit. 
    Oleh karena itu, tugas utama dalam penanganan TBC adalah menemukan orang yang terinfeksi secepatnya.
    Budi mengatakan, seperti halnya Covid-19, pemerintah perlu menemukan kasus sedini mungkin dan memberikan penanganan yang tepat karena TBC adalah penyakit menular.
    “Ini agar dia tidak nularin dulu, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan enam bulan,” katanya.
    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pihaknya terus memantau perkembangan TBC di Indonesia.
    “Kalau di delapan provinsi ini bisa kita tekan, angkanya (kasus TBC Indonesia) akan berkurang jauh. Jadi, siap-siap nanti akan kami tagih pada waktu pertemuan selanjutnya,” katanya.
    Sebagai informasi, pertemuan itu juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala Staf Presiden AM Putranto, serta jajaran kementerian terkait. 
    Hadir pula kedelapan gubernur yang menandatangani komitmen bersama dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait secara virtual dari seluruh Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejalan BI-Rate, LPS buka ruang pemangkasan TBP hingga 3,5 persen

    Sejalan BI-Rate, LPS buka ruang pemangkasan TBP hingga 3,5 persen

    Kita akan lihat bagaimana BI mengambil langkah kebijakan moneternya, suku bunga seperti apa ke depan. Yang jelas, kami tidak akan mengeluarkan sinyal yang bertentangan dengan sinyal bank sentral

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuka ruang pemangkasan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah pada bank umum hingga 3,5 persen atau berada pada level terendah seperti periode COVID-19 yang lalu, sejalan dengan penurunan BI-Rate belakangan ini.

    “Ya ada (peluang untuk penurunan TBP lagi). Floor-nya yang saya lihat sekarang bisa ke 3,5 persen, sama dengan terendah dengan waktu COVID kemarin. Tapi saatnya nanti kita tentukan (apakah turun atau tetap pada periode reguler September 2025) supaya in line dengan kebijakan moneter,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Secara umum, LPS akan terus memantau perkembangan ekonomi dan kondisi likuiditas sistem perbankan untuk menentukan TBP ke depan.

    Purbaya menegaskan, TBP yang ditetapkan LPS tidak saling mengunci dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI). TBP LPS justru mendukung sinyal dan transmisi kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian lebih lanjut.

    “Kita akan lihat bagaimana BI mengambil langkah kebijakan moneternya, suku bunga seperti apa ke depan. Yang jelas, kami tidak akan mengeluarkan sinyal yang bertentangan dengan sinyal bank sentral,” kata Purbaya.

    Adapun Rapat Dewan Komisioner LPS pada Senin (25/8) telah melakukan evaluasi sekaligus penetapan atas TBP untuk periode non-reguler Agustus 2025.

    LPS memutuskan untuk menurunkan TBP simpanan rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) sebesar 25 basis poin (bps) masing-masing menjadi 3,75 persen dan 6,25 persen.

    Sedangkan TBP simpanan dalam valas di bank umum diputuskan untuk dipertahankan yakni sebesar 2,25 persen.

    TBP periode non-reguler tersebut akan berlaku mulai 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025. TBP akan dievaluasi secara berkala dan dapat diubah sewaktu-waktu dalam hal terhadap perubahan atas kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

    Purbaya mengatakan bahwa evaluasi dan penetapan atas TBP periode reguler selanjutnya akan dilakukan pada September 2025.

    “Hasil penetapan TBP ini (periode non-reguler) merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukan setiap bulan atas TBP yang berlaku dan menjadi bagian dari penetapan selain periode reguler Januari, Mei, dan September,” kata Purbaya.

    Mengenai TBP simpanan valas yang masih belum diturunkan, Purbaya mengatakan bahwa keputusan ini karena masih memperhatikan suku bunga The Fed yang belum bergerak.

    Apabila LPS lebih cepat menurunkan TBP simpanan valas, dikhawatirkan selisih (spread) dengan suku bunga The Fed menjadi semakin lebar yang akan memicu nasabah untuk menyimpan dananya di luar negeri, bahkan dikhawatirkan dapat memperlemah nilai tukar rupiah.

    LPS pun terus memantau pergerakan atas tren suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi rupiah maupun valas.

    Saat ini, suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah bergerak dalam kisaran terbatas. Pada periode observasi hingga pertengahan Agustus 2025, SBP tercatat turun 11bps ke level 3,45 persen dibandingkan periode observasi penetapan TBP reguler bulan Mei 2025.

    Faktor likuiditas perbankan yang memadai, tingkat kompetisi antarbank, serta target penyaluran kredit potensial mempengaruhi laju dan respon penurunan suku bunga simpanan lintas kelompok bank.

    Sementara itu, pada periode observasi yang sama, pergerakan SBP simpanan valas cenderung lebih mixed. SBP valas di bulan Agustus terpantau turun 5bps ke level 2,12 persen dibandingkan periode observasi penetapan TBP reguler bulan Mei 2025.

    LPS menilai, saat ini perbankan masih cenderung menunggu langkah lanjutan The Fed dalam memutuskan timing dan besaran penurunan Fed Funds Rate (FFR). Sementara kondisi likuiditas valas domestik termasuk nilai tukar dan kebutuhan transaksi deposan akan memengaruhi besaran dan pergerakan suku bunga simpanan valas.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS: Penurunan bunga penjaminan tegaskan sinyal sinergi kebijakan

    LPS: Penurunan bunga penjaminan tegaskan sinyal sinergi kebijakan

    Hasil penetapan TBP ini (periode non-reguler) merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukan setiap bulan atas TBP yang berlaku dan menjadi bagian dari penetapan selain periode reguler Januari, Mei, dan September

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan, penurunan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah di bank umum dan BPR sebesar 25 basis poin (bps) sebagai bagian dari upaya untuk menegaskan sinyal sinergi kebijakan.

    Di samping itu, penetapan TBP juga mencermati tren penurunan suku bunga pasar (SBP) ke depan serta upaya antisipatif untuk memperkuat kinerja perekonomian.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa penetapan TBP mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya mendorong kinerja dan suku bunga kredit yang lebih kompetitif.

    Pertimbangan lain yakni proyeksi likuiditas yang tetap longgar dan ruang pengelolaan suku bunga simpanan bagi bank, serta tingkat cakupan penjaminan yang masih relatif memadai.

    “Maka, Rapat Dewan Komisioner LPS menetapkan untuk menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) sebesar 25 bps, serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valas di bank umum,” kata Purbaya.

    TBP periode non-reguler tersebut akan berlaku mulai 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025. TBP akan dievaluasi secara berkala dan dapat diubah sewaktu-waktu dalam hal terhadap perubahan atas kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

    Purbaya mengatakan bahwa evaluasi dan penetapan atas TBP periode reguler selanjutnya akan dilakukan pada September 2025.

    “Hasil penetapan TBP ini (periode non-reguler) merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukan setiap bulan atas TBP yang berlaku dan menjadi bagian dari penetapan selain periode reguler Januari, Mei, dan September,” kata Purbaya.

    Ia menyampaikan, hasil observasi dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja ekonomi dan perbankan menunjukkan dinamika yang tinggi.

    Prospek ekonomi global tetap resilien meski masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Sementara dari dalam negeri, kinerja ekonomi domestik relatif terjaga ditopang membaiknya aktivitas investasi dan tingkat konsumsi konsumsi yang stabil. PDB Indonesia tercatat tumbuh 5,12 persen year on year (yoy) pada triwulan II 2025.

    Selanjutnya, kinerja intermediasi perbankan masih dalam tren positif diikuti ketahanan permodalan dan likuiditas yang memadai.

    Pada Juli 2025, penyaluran kredit tumbuh 7,03 persen (yoy) didorong aktivitas investasi yang masih cukup tinggi. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar 7,00 persen (yoy).

    Penghimpunan DPK utamanya ditopang perbaikan aktivitas fiskal pemerintah, korporasi, dan konsumsi masyarakat yang tercermin dari peningkatan pada produk giro sebesar 10,72 persen (yoy) dan tabungan 5,91 persen (yoy).

    Lebih jauh, ketahanan permodalan tetap solid sebagai buffer risiko dari sisi volatilitas pasar dan kredit. Rasio permodalan atau KPMM industri terjaga di level 25,81 persen pada periode Juni 2025.

    Sementara kondisi likuiditas masih relatif memadai dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) berada di level 119,43 persen (threshold: 50,0 persen) dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,08 persen (threshold: 10,0 persen) pada Juli 2025.

    Terjaganya tingkat permodalan juga diikuti dengan aspek pengelolaan risiko kredit yang terjaga. Hal ini tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang terkendali pada level 2,28 persen dan rasio loan at risk (LaR) yang terus turun dan berada di level 9,68 persen dari total penyaluran kredit pada periode Juli 2025, level ini sudah lebih rendah dari tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19.

    “Kalau dilihat dari sini, perbankan kita sudah pulih sepenuhnya dari dampak negatif COVID-19 2020-2021. Banyak orang masih miss, takut prospek kita jelek, perbankannya jelek. Tapi kalau dilihat dari sini (indikator LaR), perbaikan terjadi terus-menerus dan kondisi sekarang sudah pulih sepenuhnya,” kata Purbaya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eks Menkes Terawan Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo, Berjasa Atasi Pandemi Covid-19 Nasional 26 Agustus 2025

    Eks Menkes Terawan Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo, Berjasa Atasi Pandemi Covid-19 Nasional 26 Agustus 2025

    Eks Menkes Terawan Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo, Berjasa Atasi Pandemi Covid-19
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (25/8/2025).
    Eks Kepala RSPAD Gatot Soebroto dinilai berjasa pengembangan pelayanan kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19.
    “Beliau berjasa luar biasa dalam pengembagan layanan kesehatan di Indonesia. Beliau adalah seorang dokter militer dan akademisi yang dikenal atas inovasi di bidang kesehatan untuk terapi stroke dan berperan penting dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujar pembawa acara pemberian tanda kehormatan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
    Penganugerahan Tanda Kehormatan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73, 74, 75, 76, dan 78/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan.
    Prabowo pun mengucapkan secara langsung rasa terima kasihnya kepada 117 tokoh dalam pidatonya di acara tersebut.
    “Saya hanya ingin menyampaikan atas nama negara dan bangsa, sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara-saudara sekalian,” ucap Prabowo.
    Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto lahir 5 Agustus 1964 di Sitisewu, Yogyakarta. Terawan menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 1990.
    Ia kemudian melanjutkan pendidikan dalam bidang militer dengan masuk Sepawamil 1990. Sekarang, pendidikan ini dikenal sebagai Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia.
    Dalam bidang kedokteran, Terawan melanjutkan studinya ke jenjang S2 di Universitas Airlangga (Unair) dengan mengambil spesialis radiologi dan lulus pada 2004.
    Setelah itu, Terawan melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia berhasil mendapatkan gelarnya pada 2013.
    Karier Terawan di kemiliteran dimulai saat menjadi dokter militer di TNI Angkatan Darat pada 1990. Tugas pertamanya adalah sebagai Direktur Rumah Sakit Angkatan Darat di Mataram, Lombok selama delapan tahun, mulai dari 1990-1998.
    Terawan juga pernah tercatat sebagai anggota Tim Dokter Kepresidenan pada 2009. Selain itu, ia merupakan dokter ahli di RSPAD Gatot Soebroto.
    Setelah itu, Terawan menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto dan memiliki pangkat mayor jenderal pada 2016.
    Ia kemudian ditunjuk menjadi Menkes pada Oktober 2019 oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Terawan resmi pensiun dari dunia kemiliteran.
    Jabatan sebagai Menkes tersebut hanya diemban Terawan Agus Putranto selama satu tahun. Saat itu, posisinya sebagai Menkes digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pinjaman Mahasiswa Jadi Beban Lansia di Amerika, Tunggakan Meningkat di Era Trump – Page 3

    Pinjaman Mahasiswa Jadi Beban Lansia di Amerika, Tunggakan Meningkat di Era Trump – Page 3

    Para ahli menyebut, salah satu penyebab membengkaknya utang adalah orang tua yang meminjam lebih besar demi membiayai kuliah anak, atau mereka yang kembali kuliah di usia matang tapi gagal mendapat pekerjaan sesuai harapan.

    Masalah kian berat setelah pemerintahan Donald Trump kembali memperketat aturan penagihan. Sejak pandemi Covid-19, peminjam sempat diberi kelonggaran hampir lima tahun. Namun, mulai Mei 2025, penagihan aktif kembali dijalankan.

    Meski demikian, ada perbedaan penting antara tunggakan (delinquency) dan gagal bayar (default). Jika telat lebih dari 90 hari, catatan kredit akan tercoreng, tetapi status gagal bayar baru muncul jika keterlambatan melewati 270 hari. Untuk pinjaman swasta, batas waktunya lebih singkat, biasanya 120 hari.

    Bagi yang kesulitan, pemerintah AS masih menyediakan opsi seperti skema pembayaran berbasis pendapatan (Income-Based Repayment), atau penundaan cicilan sementara lewat forbearance. Namun, selama masa penundaan, bunga tetap berjalan sehingga beban tidak benar-benar hilang.

     

  • Lewat Pameran BRI, Pengusaha Muda Asal Bali Pasarkan Fashion dengan Sentuhan Digital

    Lewat Pameran BRI, Pengusaha Muda Asal Bali Pasarkan Fashion dengan Sentuhan Digital

    FAJAR.CO.ID, JIMBARAN — Dari sebuah keisengan di masa pandemi, Haluan Bali kini menjelma menjadi brand sustainable fashion yang memadukan keindahan seni tradisional Indonesia dengan sentuhan modern yang penuh warna dan telah memasarkannya ke Australia hingga Belanda. Melalui karya-karya uniknya, usaha fashion lokal ini tidak hanya menghadirkan produk unik, tetapi juga mampu memberdayakan sekitar.

    Haluan Bali sendiri lahir pada tahun 2020 saat pendirinya yaitu Defria Kirana, berinisiatif membuat jaket yang dapat digunakan di tengah pandemi COVID-19. Produk tersebut dirancang tidak hanya stylish, tetapi juga nyaman, dan mampu menghadirkan semangat positif di tengah suasana penuh duka saat itu.

    “Setiap pola kami gambar sendiri, mengangkat tema Nusantara dengan terus konsisten menghadirkan sentuhan warna cerah yang eyecatching. Kebetulan, seiring perkembangan bisnis, selain jaket, kita sudah memproduksi kemeja, dan outer,” tutur Defria.

    Lebih lanjut, sebagai seorang lulusan IT, Defria Kirana nyatanya terus memutar otak untuk bisa memberikan nilai tambah produknya kepada pelanggan. Dari situlah lahir konsep ‘Baju Bisa Bicara’, yang membedakan karyanya dari produk fashion lain. Di mana, pada 2021, ia melakukan scale-up dengan menambahkan teknologi Augmented Reality (AR).

    “Dengan AR, saat pakaian tersebut di-scan, muncul video yang menjadi medium storytelling untuk mengisahkan Indonesia,” ungkap Defria.

    Menariknya, kecintaannya pada teknologi berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Defria berujar, jika dulu Haluan Bali masih banyak memanfaatkan polyester, kini perlahan ia memilih material yang lebih berkelanjutan, termasuk organic fabric, agar tiap karyanya tidak hanya indah dipakai, tetapi juga ramah bagi bumi.

  • Cerita Pengusaha Muda Bali Tembus Pasar Fashion Global dengan Sentuhan Digital dan Pameran BRI – Page 3

    Cerita Pengusaha Muda Bali Tembus Pasar Fashion Global dengan Sentuhan Digital dan Pameran BRI – Page 3

    Liputan6.com, Jimbaran Berawal dari sebuah keisengan di masa pandemi, Haluan Bali kini tumbuh menjadi brand sustainable fashion yang sukses memadukan seni tradisional Indonesia dengan nuansa modern penuh warna. Tak hanya dipasarkan di Tanah Air, karya-karya uniknya telah menembus pasar internasional mulai dari Australia hingga Belanda, sekaligus membuka peluang pemberdayaan bagi masyarakat sekitar.

    Haluan Bali berdiri pada 2020 ketika sang pendiri, Defria Kirana, berinisiatif membuat jaket yang dapat digunakan di tengah pandemi COVID-19. Jaket ini hadir bukan sekadar stylish, tetapi juga nyaman, dan mampu menghadirkan semangat positif di tengah suasana penuh duka saat itu.

    “Setiap pola kami gambar sendiri, mengangkat tema Nusantara dengan terus konsisten menghadirkan sentuhan warna cerah yang eye catching. Kebetulan, seiring perkembangan bisnis, selain jaket, kita sudah memproduksi kemeja, dan outer,” tutur Defria.

    Defria Kirana, yang memiliki latar belakang pendidikan IT, terus mencari cara menghadirkan inovasi agar produknya punya nilai lebih di mata pelanggan. Dari situlah lahir konsep ‘Baju Bisa Bicara’, yang membedakan karyanya dari produk fashion lain.

    Pada 2021, ia melakukan scale-up dengan menambahkan teknologi Augmented Reality (AR).

    “Dengan AR, saat pakaian tersebut di-scan, muncul video yang menjadi medium storytelling untuk mengisahkan Indonesia,” ungkap Defria.  

    Menariknya, kecintaannya pada teknologi berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Defria berujar, jika dulu Haluan Bali masih banyak memanfaatkan polyester, kini perlahan ia memilih material yang lebih berkelanjutan, termasuk organic fabric, agar tiap karyanya tidak hanya indah dipakai, tetapi juga ramah bagi bumi.

    Lebih dari sekadar menjalankan usaha, Defria membawa semangat keberlanjutan sosial dalam setiap langkahnya. Ia melibatkan para perempuan di Jimbaran dan sekitarnya, mulai dari proses produksi, pemasaran, hingga pengembangan komunitas. Dari sinilah Haluan Bali tumbuh, bukan sekadar brand fashion, melainkan ruang pemberdayaan.