Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • 6 Respons Mulai Pembelaan, Kuasa Hukum hingga Kejagung Usai Nadiem Makarim Ditetapkan Tersangka – Page 3

    6 Respons Mulai Pembelaan, Kuasa Hukum hingga Kejagung Usai Nadiem Makarim Ditetapkan Tersangka – Page 3

    Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pada Kamis (4/9/2025) kemarin.

    Kuasa hukum Nadiem Makariem, Hotman Paris, sangat yakin nasib kliennya sama dengan yang menimpa Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

    “Oke, satu tidak ada kasus. Kasus Nadiem, nasib Nadiem sama dengan nasib Lembong,” tutur Hotman Paris kepada wartawan, dikutip Jumat 5 September 2025.

    Hotman sangat yakin tidak ada satu sen uang yang masuk dari siapapun ke kantong Nadiem Makarim terkait pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

    “Tidak ada satu Rupiah pun jaksa menemukan ada uang masuk ke kantongnya Nadiem. Sama persis dengan kasus Lembong. Tidak ada uang. Lembong tidak pernah terima uang,” terang Hotman.

    Kemudian soal investasi Google di tahun yang sama dengan proyek pengadaan laptop, kata Hotman, bahwa sebelumnya raksasa teknologi itu sudah empat kali menyuntik dana ke Gojek dengan harga pasar.

    “Google itu kan perusahaan internasional, perusahaan raksasa dunia. Jadi tidak ada kaitan sama sekali,” ungkapnya.

    Sementara soal pengadaan laptop yang hasil penjualannya masuk ke pihak vendor dengan harga resmi e-katalog, Hotman menegaskan, tidak ada aliran dana yang masuk dan menguntungkan Nadiem Makarim.

    “E-katalog yang dikelola oleh pemerintah. Kemudian oleh Google dikasih pelatihan ke vendor. Yang terima adalah vendor untuk pelatihan. Yang dikasih bukan uang. Berupa tenaga ahli dilatih untuk menggunakan sistemnya itu,” kata Hotman.

    Dia sangat yakin kliennya tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Google. Dia juga memastikan harga Chromebook lebih murah dari laptop lain saat itu, tetapi sistemnya diklaim cukup mumpuni.

    “Vendor tidak pernah ngasih uang ke Nadiem, Google pun tidak pernah. Jadi tidak ada sama sekali. Dan itu waktu itu musim corona. Sehingga memang sistemnya Google itu sangat cocok. Jadi korupsinya memperkaya siapa? Harganya Chromebook itu lebih murah dari laptop lain waktu itu sistemnya. Tidak ada yang diperkaya siapapun,” terang Hotman.

    Hotman menyebut, Nadiem Makarim tidak menerima keuntungan atau pun aliran dana dalam proyek pengadaan laptop Chromebook.

    “Coba tanya, tanya saja ke jaksa ada tidak lima perak pun si Nadiem terima uang? Entah dari siapa pun. Tidak ada,” tutur Hotman Paris.

    Sikap Kejagung yang tidak mengulas lebih jauh dugaan masuknya dana korupsi ke kantong Nadiem pun dinilai Hotman sebagai kejanggalan.

    Selain memang tidak ada keterlibatan, kata dia, jaksa juga seolah dengan sengaja mencari momen penetapan kliennya sebagai tersangka.

    “Ya memang enggak ada. Tidak ada, makanya kan ini sudah lama. Sudah hampir sebulan dianggurkan. Tiba-tiba diperiksa lagi. Ini tampaknya ini harus cari momen, harus ada harus heboh, harus ada penangkapan baru tindak pidana korupsi. Seolah-olah begitu,” ucap Hotman.

    Hotman menegaskan, pemilihan Chromebook saat itu lantaran dari segi pembiayaan jauh lebih murah dibanding spesifikasi laptop dengan sistem operasi Windows. Bahkan, kata dia, penetapan harga pun dilakukan secara resmi lewat e-katalog, dengan mengacu pada harga pasar.

    “Dan itu harganya semua ada di e-katalog terbuka. Yang menerima uangnya kan bukan Google, tapi vendor Indonesia yang menjual laptop itu,” papar Hotman.

     

  • Jadi Pembiayaan Program Prabowo, Burden Sharing Dapat Sentimen Negatif Ekonom

    Jadi Pembiayaan Program Prabowo, Burden Sharing Dapat Sentimen Negatif Ekonom

    Jakarta –

    Skema burden sharing yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menuai kritik. Burden sharing sendiri dilakukan untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    Dukungan melalui burden sharing diberikan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dengan realisasi mencapai Rp 200 triliun. Namun, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut menyoroti burden sharing yang dilakukan tidak pada saat krisis.

    “Burden sharing dilakukan tidak pada saat krisis (kecuali memang pemerintah dan BI menganggap saat ini kondisi krisis),” ujarnya dalam keterangan kepada detikcom, Jumat (5/9/2025).

    Bhima juga menilai independensi BI semakin tidak ada dan lebih mirip seperti Dewan Moneter pada masa Orde Baru. Dewan Moneter adalah lembaga negara yang mengendalikan kebijakan moneter, kredit, dan perbankan, dengan Menteri Keuangan sebagai ketua serta Gubernur BI sebagai anggota.

    Lembaga ini membuat Bank Indonesia tidak independen karena keputusan moneter harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. BI sendiri sudah menjadi independen mulai 1999.

    Bhima juga mewanti-wanti ancaman inflasi akibat uang beredar naik tanpa disertai kenaikan permintaan riil. Selain itu, beban fiskal dilimpahkan ke moneter yang bisa mengganggu stabilitas keuangan hingga neraca BI jangka panjang.

    Lebih jauh, ia menyoroti dampak jangka panjang terhadap reputasi fiskal Indonesia. Kredibilitas pemerintah berpotensi tertekan apabila skema ini terus dipakai untuk membiayai program yang bermasalah.

    “Rating utang pemerintah (sovereign bond rating) terancam downgrade karena BI membiayai program yang bermasalah terutama Kopdes MP (Merah Putih),” tegas Bhima.

    Independensi BI

    Senada, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menyebut kebijakan burden sharing akan melunturkan independensi BI yang seharusnya menjaga kebijakan moneter Indonesia.

    “Dengan melakukan burden sharing, kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal akan semakin luntur dan dibebankan kepada BI. Harusnya sektor moneter yang dikelola oleh BI tidak boleh melonggarkan kebijakan fiskal,” sebut Nailul.

    Ia menilai fiskal harus bisa berhemat dengan cara kebijakan fiskal seperti realisasi anggaran dan sebagainya. Kondisi tersebut bisa dikecualikan ketika terjadi ancaman krisis ataupun untuk memberi bantuan langsung ke masyarakat.

    “Saat Covid, sektor swasta tidak bisa bergerak lebih cepat, sehingga bantuan ke masyarakat dibutuhkan secara langsung dan cepat. Saat ini, kondisi tersebut tidak terjadi dimana sektor ekonomi masih banyak yang bergerak, pemerintah memberikan stimulus melalui kebijakan fiskal. Bukan meminta BI untuk menanggung utang secara bersama,” bebernya.

    Terlebih utang yang beban bunganya ditanggung oleh BI dan pemerintah, digunakan untuk program yang menurut Nailul akan rugi besar. Ia menyebut pemerintah sebenarnya tahu bahwa program KMP dan perumahan ini risikonya tinggi sehingga meminta BI menanggung risikonya.

    Ketika program dengan risiko tinggi ini dibiayai dengan utang, maka risikonya bukan hanya saat ini, tapi risiko fiskalnya akan besar ke depan. Pembayaran untuk bunga utang akan semakin besar, kapasitas fiskal pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi pro rakyat akan semakin sempit.

    “Strategi ini nampaknya BI mungkin akan memanfaatkan kas yang ada terlebih dahulu, baru ketika tidak mencukupi pasti akan cetak uang. Jadi BI membeli SBN dengan kas yang ada atau mencetak uang, sehingga likuiditas di masyarakat bisa terjaga. Tapi cara membeli SBN-nya ini nampaknya dengan mencetak uang baru setelah kas BI habis. Nampaknya sih akan mencetak uang ya,” jelas Nailul.

    Sebagai informasi, skema burden-sharing pernah dilakukan untuk membiayai pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Dalam skema ini, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) kepada Bank Indonesia (BI) dengan acuan suku bunga reverse repo.

    “Pemerintah membayar bunga/yield sesuai jatuh tempo, tapi di hari yang sama BI mengembalikan bunga itu ke pemerintah sebagai bentuk kontribusi sesuai skema. Sederhananya, ini adalah cara mencetak uang yang kemudian disalurkan ke Kemenkeu untuk mendukung belanja fiskal,” jelas publikasi Asian Development Bank, dikutip Jumat (5/9/2025)

    Halaman 2 dari 2

    (ily/eds)

  • Dari Kelas Digital ke Meja Tersangka Nasional 6 September 2025

    Dari Kelas Digital ke Meja Tersangka Nasional 6 September 2025

    Dari Kelas Digital ke Meja Tersangka
    Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
    PENDIDIKAN
    semestinya menjadi ruang paling steril dari kepentingan politik maupun rente korupsi. Namun, sejarah negeri ini berulang kali menunjukkan, sektor pendidikan kerap dijadikan ladang basah.
    Mulai dari proyek buku, seragam, hingga pembangunan gedung sekolah, hampir selalu beririsan dengan praktik penyalahgunaan anggaran.
    Ironis, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar rupiah, melainkan masa depan bangsa.
    Ketika pandemi Covid-19 memaksa ruang kelas berpindah ke layar, digitalisasi pendidikan menjadi jargon yang dielu-elukan.
    Laptop, tablet, hingga akses internet digadang-gadang sebagai jalan pintas menuju kesetaraan.
    Di tengah euforia itu, hadir program pengadaan Chromebook dengan nilai nyaris Rp 10 triliun. Program yang sejatinya bisa membuka akses belajar, kini berubah wajah: dari ruang kelas digital ke ruang sidang pengadilan.
    Kejaksaan Agung pada 4 September 2025, menetapkan Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai tersangka. Ia ditahan di Rutan Salemba setelah tiga kali dipanggil penyidik.
     
    Dugaan korupsi bermula dari pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022 yang nilainya fantastis: Rp 9,9 triliun.
    Investigasi menemukan, sejak awal program ini sudah dipaksakan. Kajian internal Pustekkom pada 2019 menyebut Chromebook tak relevan di daerah dengan keterbatasan internet.
    Namun, rekomendasi itu diabaikan. Pada 2020–2021, lahir regulasi yang justru mengunci spesifikasi ke sistem operasi Chrome OS. Alhasil, tender menjadi tidak terbuka.
    Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1,98 triliun. Dari ruang kelas yang seharusnya melahirkan generasi melek digital, kini tersisa berita utama: seorang menteri muda, simbol inovasi, duduk di kursi tersangka.
    Kasus ini menohok langsung ke jantung integritas. Nadiem dikenal publik sebagai sosok dengan reputasi bersih, pendiri unicorn yang sukses, dan menteri yang membawa jargon “Merdeka Belajar”. Namun, justru di tangannya, proyek pendidikan berbalik arah.
    Integritas dalam jabatan publik tidak berhenti pada niat baik. Ia diuji oleh keputusan, kebijakan, dan eksekusi anggaran.
    Dalam hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan bisa menjerat tanpa harus ada bukti uang mengalir ke kantong pribadi.
    Itu sebabnya, pasal yang disangkakan tidak hanya menyasar perbuatan memperkaya diri, tetapi juga tindakan yang merugikan negara karena kebijakan yang menyimpang.
    Pembelaan bahwa program berjalan dan lebih dari 1 juta Chromebook telah didistribusikan ke 77.000 sekolah (97 persen dari target) tak serta-merta menghapus pertanggungjawaban.
    Pertanyaannya: apakah program itu efektif, tepat guna, dan sesuai regulasi? Jika tidak, maka distribusi hanyalah legitimasi semu di atas kerugian nyata.
    Secara hukum, Nadiem dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Tak hanya itu, penyidik Kejagung menilai pengadaan Chromebook melanggar Perpres No. 123 Tahun 2020, Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. No. 12 Tahun 2021, serta Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 jo. No. 11 Tahun 2021.
    Semua aturan itu mengamanatkan transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
    Ketika seorang menteri mengarahkan pengadaan pada satu produk tertentu, tanpa dasar teknis yang objektif, itu bukan lagi inovasi, melainkan intervensi yang membuka jalan bagi korupsi.
     
    Di titik ini, hukum hadir bukan sekadar sebagai alat represif, melainkan pengingat bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh norma.
    Kasus ini juga memiliki resonansi politik. Nadiem adalah figur muda yang dianggap simbol transformasi, bahkan sering dipuji sebagai representasi generasi baru dalam birokrasi.
    Kini, penetapannya sebagai tersangka menimbulkan luka simbolis: harapan publik pada wajah baru politik runtuh di hadapan praktik lama yang tak berubah.
    Dari sisi politik hukum, kasus ini memperlihatkan bagaimana kebijakan pendidikan rentan dipolitisasi.
    Digitalisasi pendidikan yang seharusnya berorientasi pada kepentingan siswa, berubah menjadi arena kepentingan vendor dan perusahaan teknologi.
    Ketika pertemuan dengan raksasa global seperti Google dijadikan pijakan kebijakan, publik bertanya: di manakah kedaulatan negara dalam menentukan prioritas pendidikan?
    Tak kalah penting adalah dimensi kepercayaan publik. Pendidikan adalah sektor yang paling dekat dengan rakyat, menyentuh jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Korupsi di sektor ini melahirkan rasa dikhianati yang dalam.
    Bagi orangtua murid, laptop seharusnya menjadi jendela belajar anak-anak. Namun, ketika jendela itu retak oleh kepentingan, maka yang masuk bukan cahaya pengetahuan, melainkan gelapnya korupsi.
     
    Ledakan kekecewaan bisa muncul bukan hanya karena uang negara yang raib, tetapi juga karena harapan yang dipatahkan.
    Reaksi publik pun beragam: ada yang kaget, ada pula yang sinis. Sebagian melihat ini sebagai bukti bahwa siapa pun bisa tergelincir oleh kekuasaan, sekalipun ia datang dengan reputasi bersih.
    Kejagung telah memeriksa lebih dari 120 saksi dan 4 saksi ahli untuk menguatkan penyidikan. Selain Nadiem, sebelumnya sudah ada empat tersangka lain dari kalangan pejabat Kemendikbudristek dan staf khusus.
    Penggeledahan dilakukan di kantor Kemendikbudristek, apartemen stafsus, hingga kantor perusahaan swasta yang disebut-sebut memiliki keterkaitan.
    Artinya, perkara ini bukan hanya soal satu nama, melainkan soal jaringan kebijakan, pejabat, dan vendor yang bersama-sama merancang proyek. Kata kunci dalam pasal tipikor, “permufakatan jahat”, menemukan relevansinya.
    Kasus ini mengajarkan bahwa korupsi bukan hanya soal amplop di bawah meja, tetapi juga kebijakan yang menyesatkan.
    Nadiem mungkin membela diri dengan integritas personalnya. Namun, hukum publik tidak mengukur integritas dari pengakuan, melainkan dari bukti dan dampak kebijakan.
    Dari kelas digital yang menjanjikan kesetaraan, kini lahir ironi: seorang menteri harus mempertanggungjawabkan kebijakan di meja tersangka.
    Sejarah politik Indonesia kembali mencatat, bahwa idealisme muda bisa terjerembab jika tak dikawal etika, hukum, dan akuntabilitas.
    Dari kelas digital ke meja tersangka, perjalanan ini bukan hanya kisah jatuhnya seorang menteri. Ia adalah cermin rapuhnya tata kelola, ketika kebijakan pendidikan tunduk pada logika bisnis dan kepentingan.
    Bagi bangsa ini, pelajaran terpenting bukanlah teknologi apa yang dipakai, melainkan nilai apa yang dijaga: kejujuran, integritas, dan keberpihakan pada masa depan anak-anak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AirAsia Buka Rute Kuala Lumpur-Semarang PP, Jadwal Penerbangan Setiap Hari

    AirAsia Buka Rute Kuala Lumpur-Semarang PP, Jadwal Penerbangan Setiap Hari

    Jakarta: AirAsia Malaysia (AK) resmi membuka penerbangan Kuala Lumpur–Semarang. Penerbangan perdana dimulai hari ini Jumat, 5 September 2025.

    Melalui rute Kuala Lumpur-Semarang ini AirAsia Malaysia menegaskan perannya sebagai maskapai asing berbiaya hemat terbesar dengan jaringan internasional terluas ke Indonesia.
    Kembalinya Rute Kuala Lumpur-Semarang
    Rute terbaru ini membuka konektivitas langsung antara Malaysia dan Semarang, ibu kota Jawa Tengah, serta memperkaya pilihan destinasi AirAsia di Indonesia. Kehadiran kembali penerbangan internasional di Bandara Jenderal Ahmad Yani pasca pandemi COVID-19 memudahkan wisatawan untuk menjangkau kekayaan budaya, pusat kegiatan bisnis, dan kawasan ekonomi potensial Jawa Tengah. 

    Selain itu, layanan ini juga diyakini akan mempererat hubungan perdagangan dan investasi, sekaligus mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025.

    “Dengan kembali beroperasinya Bandara Jenderal Ahmad Yani sebagai salah satu bandara internasional berdasarkan Keputusan Menteri No. KM 37 Tahun 2025, hadirnya AirAsia menjadi langkah penting. Rute Kuala Lumpur–Semarang akan menjadi jembatan yang memperkuat konektivitas, menghidupkan sektor pariwisata, serta menghadirkan peluang bisnis dan investasi bagi Jawa Tengah,” kata Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam keteranganya seperti dikutip Jumat, 5 September 2025.

    Sementara itu Director General of Tourism Malaysia, Datuk Manoharan Periasamy menyebut kembalinya rute Kuala Lumpur-Semarang ini akan memudahkan wisatawan Jawa Tengah untuk melancong ke Malaysia.

    “Selain membuka peluang untuk menikmati kekayaan budaya dan hiburan Malaysia, layanan ini juga menjadi dukungan penting menuju Visit Malaysia 2026. Kami siap menyambut lebih banyak keluarga, pecinta budaya, dan wisatawan yang gemar berbelanja dari berbagai wilayah lainnya,” jelaskan.
     

    Di sisi lain CEO AirAsia Malaysia, Dato’ Captain Fareh Mazputra menyoroti Indonesia sebagai pasar internasional terpenting bagi AirAsia Malaysia. Ia pun mengaku bangga AirAsia Malaysia menjadi maskapai asing berbiaya hemat terbesar yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia.

    “Masuknya Semarang dalam jaringan kami adalah wujud komitmen menghadirkan konektivitas ke kota-kota sekunder yang kaya potensi. Dengan warisan budaya seperti Kota Lama, Lawang Sewu, Klenteng Sam Poo Kong, serta kuliner ikonik lumpia, Semarang adalah destinasi budaya yang menawarkan pengalaman tak ternilai bagi wisatawan,” kata Dato’ Captain Fareh Mazputra.
    Jadwal AirAsia Kuala Lumpur-Semarang

    Penerbangan pertama dilakukan pada 5 September 2025. Berikut jadwal jadwal operasional AirAsia Malaysia, Kuala Lumpur-Semarang yang akan terbang setiap hari:
     
    Kuala Lumpur (KUL)-Semarang (SRG) dengan nomor penerbangan AK 452, take off pukul 09:25 dan jadwal sampai pada 10:35.

    Semarang (SRG)-Kuala Lumpur (KUL) dengan nomor penerbangan AK 451, take off pukul 11:15 dan jadwal sampai pada 14:40.

    Melayani 17 Destinasi di Indonesia

    AirAsia Malaysia (AK) saat ini melayani 17 destinasi di Indonesia langsung dari Kuala Lumpur, mulai dari Jakarta, Bali (Denpasar), Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Makassar, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Labuan Bajo, Lombok, Palembang hingga Semarang. Layanan ke Pontianak akan segera dimulai pada 12 September 2025.

    Selain dari Kuala Lumpur, AirAsia juga mengoperasikan penerbangan langsung dari Kuching ke Pontianak serta dari Penang ke Jakarta, sehingga memperkuat posisinya sebagai maskapai internasional dengan jaringan terluas ke Indonesia.

    Jakarta: AirAsia Malaysia (AK) resmi membuka penerbangan Kuala Lumpur–Semarang. Penerbangan perdana dimulai hari ini Jumat, 5 September 2025.
     
    Melalui rute Kuala Lumpur-Semarang ini AirAsia Malaysia menegaskan perannya sebagai maskapai asing berbiaya hemat terbesar dengan jaringan internasional terluas ke Indonesia.
    Kembalinya Rute Kuala Lumpur-Semarang
    Rute terbaru ini membuka konektivitas langsung antara Malaysia dan Semarang, ibu kota Jawa Tengah, serta memperkaya pilihan destinasi AirAsia di Indonesia. Kehadiran kembali penerbangan internasional di Bandara Jenderal Ahmad Yani pasca pandemi COVID-19 memudahkan wisatawan untuk menjangkau kekayaan budaya, pusat kegiatan bisnis, dan kawasan ekonomi potensial Jawa Tengah. 
     
    Selain itu, layanan ini juga diyakini akan mempererat hubungan perdagangan dan investasi, sekaligus mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025.

    “Dengan kembali beroperasinya Bandara Jenderal Ahmad Yani sebagai salah satu bandara internasional berdasarkan Keputusan Menteri No. KM 37 Tahun 2025, hadirnya AirAsia menjadi langkah penting. Rute Kuala Lumpur–Semarang akan menjadi jembatan yang memperkuat konektivitas, menghidupkan sektor pariwisata, serta menghadirkan peluang bisnis dan investasi bagi Jawa Tengah,” kata Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam keteranganya seperti dikutip Jumat, 5 September 2025.
     
    Sementara itu Director General of Tourism Malaysia, Datuk Manoharan Periasamy menyebut kembalinya rute Kuala Lumpur-Semarang ini akan memudahkan wisatawan Jawa Tengah untuk melancong ke Malaysia.
     
    “Selain membuka peluang untuk menikmati kekayaan budaya dan hiburan Malaysia, layanan ini juga menjadi dukungan penting menuju Visit Malaysia 2026. Kami siap menyambut lebih banyak keluarga, pecinta budaya, dan wisatawan yang gemar berbelanja dari berbagai wilayah lainnya,” jelaskan.
     

     
    Di sisi lain CEO AirAsia Malaysia, Dato’ Captain Fareh Mazputra menyoroti Indonesia sebagai pasar internasional terpenting bagi AirAsia Malaysia. Ia pun mengaku bangga AirAsia Malaysia menjadi maskapai asing berbiaya hemat terbesar yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia.
     
    “Masuknya Semarang dalam jaringan kami adalah wujud komitmen menghadirkan konektivitas ke kota-kota sekunder yang kaya potensi. Dengan warisan budaya seperti Kota Lama, Lawang Sewu, Klenteng Sam Poo Kong, serta kuliner ikonik lumpia, Semarang adalah destinasi budaya yang menawarkan pengalaman tak ternilai bagi wisatawan,” kata Dato’ Captain Fareh Mazputra.
    Jadwal AirAsia Kuala Lumpur-Semarang

    Penerbangan pertama dilakukan pada 5 September 2025. Berikut jadwal jadwal operasional AirAsia Malaysia, Kuala Lumpur-Semarang yang akan terbang setiap hari:
     
    Kuala Lumpur (KUL)-Semarang (SRG) dengan nomor penerbangan AK 452, take off pukul 09:25 dan jadwal sampai pada 10:35.
     
    Semarang (SRG)-Kuala Lumpur (KUL) dengan nomor penerbangan AK 451, take off pukul 11:15 dan jadwal sampai pada 14:40.
     
    Melayani 17 Destinasi di Indonesia
     
    AirAsia Malaysia (AK) saat ini melayani 17 destinasi di Indonesia langsung dari Kuala Lumpur, mulai dari Jakarta, Bali (Denpasar), Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Makassar, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Labuan Bajo, Lombok, Palembang hingga Semarang. Layanan ke Pontianak akan segera dimulai pada 12 September 2025.
     
    Selain dari Kuala Lumpur, AirAsia juga mengoperasikan penerbangan langsung dari Kuching ke Pontianak serta dari Penang ke Jakarta, sehingga memperkuat posisinya sebagai maskapai internasional dengan jaringan terluas ke Indonesia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • AirAsia Buka Rute Kuala Lumpur-Semarang PP, Jadwal Penerbangan Setiap Hari

    AirAsia Buka Rute Kuala Lumpur-Semarang PP, Jadwal Penerbangan Setiap Hari

    Jakarta: AirAsia Malaysia (AK) resmi membuka penerbangan Kuala Lumpur–Semarang. Penerbangan perdana dimulai hari ini Jumat, 5 September 2025.

    Melalui rute Kuala Lumpur-Semarang ini AirAsia Malaysia menegaskan perannya sebagai maskapai asing berbiaya hemat terbesar dengan jaringan internasional terluas ke Indonesia.
    Kembalinya Rute Kuala Lumpur-Semarang
    Rute terbaru ini membuka konektivitas langsung antara Malaysia dan Semarang, ibu kota Jawa Tengah, serta memperkaya pilihan destinasi AirAsia di Indonesia. Kehadiran kembali penerbangan internasional di Bandara Jenderal Ahmad Yani pasca pandemi COVID-19 memudahkan wisatawan untuk menjangkau kekayaan budaya, pusat kegiatan bisnis, dan kawasan ekonomi potensial Jawa Tengah. 

    Selain itu, layanan ini juga diyakini akan mempererat hubungan perdagangan dan investasi, sekaligus mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025.

    “Dengan kembali beroperasinya Bandara Jenderal Ahmad Yani sebagai salah satu bandara internasional berdasarkan Keputusan Menteri No. KM 37 Tahun 2025, hadirnya AirAsia menjadi langkah penting. Rute Kuala Lumpur–Semarang akan menjadi jembatan yang memperkuat konektivitas, menghidupkan sektor pariwisata, serta menghadirkan peluang bisnis dan investasi bagi Jawa Tengah,” kata Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam keteranganya seperti dikutip Jumat, 5 September 2025.

    Sementara itu Director General of Tourism Malaysia, Datuk Manoharan Periasamy menyebut kembalinya rute Kuala Lumpur-Semarang ini akan memudahkan wisatawan Jawa Tengah untuk melancong ke Malaysia.

    “Selain membuka peluang untuk menikmati kekayaan budaya dan hiburan Malaysia, layanan ini juga menjadi dukungan penting menuju Visit Malaysia 2026. Kami siap menyambut lebih banyak keluarga, pecinta budaya, dan wisatawan yang gemar berbelanja dari berbagai wilayah lainnya,” jelaskan.
     

    Di sisi lain CEO AirAsia Malaysia, Dato’ Captain Fareh Mazputra menyoroti Indonesia sebagai pasar internasional terpenting bagi AirAsia Malaysia. Ia pun mengaku bangga AirAsia Malaysia menjadi maskapai asing berbiaya hemat terbesar yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia.

    “Masuknya Semarang dalam jaringan kami adalah wujud komitmen menghadirkan konektivitas ke kota-kota sekunder yang kaya potensi. Dengan warisan budaya seperti Kota Lama, Lawang Sewu, Klenteng Sam Poo Kong, serta kuliner ikonik lumpia, Semarang adalah destinasi budaya yang menawarkan pengalaman tak ternilai bagi wisatawan,” kata Dato’ Captain Fareh Mazputra.
    Jadwal AirAsia Kuala Lumpur-Semarang

    Penerbangan pertama dilakukan pada 5 September 2025. Berikut jadwal jadwal operasional AirAsia Malaysia, Kuala Lumpur-Semarang yang akan terbang setiap hari:
     
    Kuala Lumpur (KUL)-Semarang (SRG) dengan nomor penerbangan AK 452, take off pukul 09:25 dan jadwal sampai pada 10:35.

    Semarang (SRG)-Kuala Lumpur (KUL) dengan nomor penerbangan AK 451, take off pukul 11:15 dan jadwal sampai pada 14:40.

    Melayani 17 Destinasi di Indonesia

    AirAsia Malaysia (AK) saat ini melayani 17 destinasi di Indonesia langsung dari Kuala Lumpur, mulai dari Jakarta, Bali (Denpasar), Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Makassar, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Labuan Bajo, Lombok, Palembang hingga Semarang. Layanan ke Pontianak akan segera dimulai pada 12 September 2025.

    Selain dari Kuala Lumpur, AirAsia juga mengoperasikan penerbangan langsung dari Kuching ke Pontianak serta dari Penang ke Jakarta, sehingga memperkuat posisinya sebagai maskapai internasional dengan jaringan terluas ke Indonesia.

    Jakarta: AirAsia Malaysia (AK) resmi membuka penerbangan Kuala Lumpur–Semarang. Penerbangan perdana dimulai hari ini Jumat, 5 September 2025.
     
    Melalui rute Kuala Lumpur-Semarang ini AirAsia Malaysia menegaskan perannya sebagai maskapai asing berbiaya hemat terbesar dengan jaringan internasional terluas ke Indonesia.
    Kembalinya Rute Kuala Lumpur-Semarang
    Rute terbaru ini membuka konektivitas langsung antara Malaysia dan Semarang, ibu kota Jawa Tengah, serta memperkaya pilihan destinasi AirAsia di Indonesia. Kehadiran kembali penerbangan internasional di Bandara Jenderal Ahmad Yani pasca pandemi COVID-19 memudahkan wisatawan untuk menjangkau kekayaan budaya, pusat kegiatan bisnis, dan kawasan ekonomi potensial Jawa Tengah. 
     
    Selain itu, layanan ini juga diyakini akan mempererat hubungan perdagangan dan investasi, sekaligus mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025.

    “Dengan kembali beroperasinya Bandara Jenderal Ahmad Yani sebagai salah satu bandara internasional berdasarkan Keputusan Menteri No. KM 37 Tahun 2025, hadirnya AirAsia menjadi langkah penting. Rute Kuala Lumpur–Semarang akan menjadi jembatan yang memperkuat konektivitas, menghidupkan sektor pariwisata, serta menghadirkan peluang bisnis dan investasi bagi Jawa Tengah,” kata Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam keteranganya seperti dikutip Jumat, 5 September 2025.
     
    Sementara itu Director General of Tourism Malaysia, Datuk Manoharan Periasamy menyebut kembalinya rute Kuala Lumpur-Semarang ini akan memudahkan wisatawan Jawa Tengah untuk melancong ke Malaysia.
     
    “Selain membuka peluang untuk menikmati kekayaan budaya dan hiburan Malaysia, layanan ini juga menjadi dukungan penting menuju Visit Malaysia 2026. Kami siap menyambut lebih banyak keluarga, pecinta budaya, dan wisatawan yang gemar berbelanja dari berbagai wilayah lainnya,” jelaskan.
     

     
    Di sisi lain CEO AirAsia Malaysia, Dato’ Captain Fareh Mazputra menyoroti Indonesia sebagai pasar internasional terpenting bagi AirAsia Malaysia. Ia pun mengaku bangga AirAsia Malaysia menjadi maskapai asing berbiaya hemat terbesar yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia.
     
    “Masuknya Semarang dalam jaringan kami adalah wujud komitmen menghadirkan konektivitas ke kota-kota sekunder yang kaya potensi. Dengan warisan budaya seperti Kota Lama, Lawang Sewu, Klenteng Sam Poo Kong, serta kuliner ikonik lumpia, Semarang adalah destinasi budaya yang menawarkan pengalaman tak ternilai bagi wisatawan,” kata Dato’ Captain Fareh Mazputra.
    Jadwal AirAsia Kuala Lumpur-Semarang

    Penerbangan pertama dilakukan pada 5 September 2025. Berikut jadwal jadwal operasional AirAsia Malaysia, Kuala Lumpur-Semarang yang akan terbang setiap hari:
     
    Kuala Lumpur (KUL)-Semarang (SRG) dengan nomor penerbangan AK 452, take off pukul 09:25 dan jadwal sampai pada 10:35.
     
    Semarang (SRG)-Kuala Lumpur (KUL) dengan nomor penerbangan AK 451, take off pukul 11:15 dan jadwal sampai pada 14:40.
     
    Melayani 17 Destinasi di Indonesia
     
    AirAsia Malaysia (AK) saat ini melayani 17 destinasi di Indonesia langsung dari Kuala Lumpur, mulai dari Jakarta, Bali (Denpasar), Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Makassar, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Labuan Bajo, Lombok, Palembang hingga Semarang. Layanan ke Pontianak akan segera dimulai pada 12 September 2025.
     
    Selain dari Kuala Lumpur, AirAsia juga mengoperasikan penerbangan langsung dari Kuching ke Pontianak serta dari Penang ke Jakarta, sehingga memperkuat posisinya sebagai maskapai internasional dengan jaringan terluas ke Indonesia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    – Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi meraih juara 1 mencetak menteri paling banyak daripada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Sementara di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto baru satu pembantunya yang terjerat dugaan korupsi yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

    Adapun mantan pembatu Jokowi yang terjerat korupsi adalah:

    1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM)

    Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Penetapan tersebut dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (4/9/2025).

    Kasus Nadiem Makarim menambah panjang daftar menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersandung kasus korupsi. Kasus dugaan rasuah yang menyeret nama Nadiem Makarim sendiri ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 1,98 triliun.

    Penetapan eks Mendikbudristek tersebut dilakukan setelah Kejagung memeriksa 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara itu. “Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi, dan juga alat bukti yang ada, pada sore dan hasil dari ekspose telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Kamis (4/9/2025).

    Nadiem disangka melanggar Pasal 2 (Ayat) 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    2. Menteri Perdagangan (Mendag) Trikasih Thomas Lembong alias Tom Lembong (TTL)

    Tom Lembong merupakan tersangka kasus korupsi impor gula tahun 2015–2016. Ditahan di Rutan Salemba, kemudian mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    3.  Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

    Syahrul Yasin Limpo telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kementan. Dikenai pidana tambahan Rp44,2 miliar dan USD 30.000. Kini KPK masih mengembangkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL itu.

    4. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate Johnny G Plate terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Johnny G Plate dinyatakan sebagai tersangka terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Johnny G Plate dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

    5. Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham Idrus Marham terjerat kasus suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. 

    Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. Awalnya, Idrus sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. 

    Dalam kasus ini, KPK juga menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham. Idrus Marham pun mengakui dirinya menjadi tersangka dan langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri. Idrus Marham bebas dari penjara pada Jumat, 11 September 2020. Dia telah menjalani hukuman  2 tahun penjara dalam kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau itu. 

    6. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi Imam Nahrawi, terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. 

    Saat itu Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam dan Miftahul diduga melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

    Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000,00 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000,00. 

    Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000,00 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. 

    7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan suap terkait Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada konstruksi perkara memberikan dugaan kepada Mensos Juliari P Batubara telah menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar. 

    Dana tersebut diduga dari pelaksanaan paket bansos sembako penanganan Covid-19 di Kemensos pada periode pertama. Juliari diduga meminta jatah Rp 10.000 per paket sembako. Atas dasar hal tersebut, Mensos pun akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Selanjutnya pemberian uang tersebut dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB. Diduga uang tersebut digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. 

    8. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara Juliari Batubara diduga terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. 

    Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar. Juliari telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda Rp 500 juta pada 23 Agustus 2021. 

    Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar. 

    Selain itu, hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. 

    Menteri era SBY

    Di era SBY, ada lima menteri yang tersangkut kasus dugaan korupsi yakni: 

    1. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, diterjerat kasus suap pada 2014. Ia diduga menerima suap terkait pengadaan alat kesehatan. Hal itu terungkap 10 tahun usai ia melakukan perbuatan tersebut yakni pada 2004 lalu. 

    Siti terbukti bersalah lantaran melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan). Hakim menilai Siti terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp1,85 miliar dari PT Graha Ismaya. 

    Uang ini diberikan agar Siti menyetujui revisi anggaran pengadaan Alkes I dan suplier Alkes I. Ia kemudian divonis bui empat tahun dan denda senilai Rp200 juta. 

    2. Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. 

    Ia dijerat KPK pada tahun 2012 lalu. Hakim menyatakan Andi bersalah telah memperkaya diri sendiri senilai Rp2 miliar dan 550 ribu dollar Amerika Serikat. 

    Selain itu, ia juga dituduh telah memperkaya korporasi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat lantas menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Andi telah bebas pada 2017 lalu dan kini kembali aktif di Partai Demokrat. 

    3. Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2012-2013. 

    Di dalam sidang, terungkap Suryadharma menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menag dan merugikan keuangan negara senilai Rp27,2 miliar dan 17.967.405 riyal Saudi. 

    Mantan Ketum PPP itu juga dinyatakan bersalah karena telah menggunakan dana operasional menteri untuk biaya pengobatan anak dan membayar ongkos liburan keluarga ke Singapura dan Australia. Hakim kemudian menjatuhkan vonis 10 tahun bui dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan pada tingkat banding. Ia kemudian diwajibkan membayar uang pengganti Rp1.821.698.840 subsider dua tahun penjara. 

    4. Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari 2015. KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menbudpar periode 2008-2011. 

    Hakim kemudian menjatuhkan vonis pada 2016 lalu bagi Jero selama 4 tahun bui dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Jero juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,073 miliar. 

    5. Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Sosial. Bachtiar Chamsyah adalah Menteri Sosial pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 dan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Bachtiar baru ditetapkan sebagai tersangka pada 2010 saat ia sudah tidak lagi menduduki kursi menteri. Bachtiar saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. 

    Bachtiar dijatuhi hukuman satu tahun dan delapan bulan penjara serta denda Rp 50 juta pada 2011. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga Rp33,7 miliar. 

    Menteri era Megawati 

    Ada 4 menteri Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri yang terjerat korupsi. 1. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

    Ia sebagai mantan menteri pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama menjabat dari tahun 2001–2024, Rokhmin melakukan korupsi dana non-bujeter di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara rugi Rp 15 miliar akibat ulah Rokhmin. 

    Dia pun divonis penjara 7 tahun dan denda Rp 200 juta. Namun, dia melakukan sejumlah upaya hukum hingga akhirnya mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan PK tersebut. 

    MA mengurangi masa hukuman Rokhmin menjadi 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Setalah menjalani masa hukumannya, Rokhmin bebas bersyarat pada 25 November 2009. 

    2. Said Agil Husin Al Munawar, mantan Menteri Agama (Menag) periode 2001-2004 terjerat kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji. 

    Ia, terbukti bersalah, ia menerima uang sebesar Rp4,5 miliar. 

    3. Hari Sabarno, mantan menteri dalam negeri terseret kasus korupsi pengadaan mobil damkar. Pada tahun 2004-2005, dia terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 22 wilayah di Indonesia yang didalangi Hengky Samuel Daud dan mengakibatkan negara rugi miliaran rupiah saat menjadi Mendagri 

    4. Achmad Sujudi, mantan Menteri Kesehatan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga di era kepemimpinan Presiden Megawati (periode 1999-2004) terjerat kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.

    “Semua cerita pengadilan korupsi akan berubah? Korupsi di Indonesia hanya bisa diatasi munculnya Presiden benar negarawan, jujur dan berani menghukum mati para koruptor”.

  • Terpilih Jadi Perdana Menteri Thailand, Ini Sosok Anutin Charnavirakul

    Terpilih Jadi Perdana Menteri Thailand, Ini Sosok Anutin Charnavirakul

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anutin Charnvirakul resmi terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand pada Jumat (5/9/2025). Dirinya menang telak dalam pemungutan suara parlemen, mengalahkan kandidat Partai Pheu Thai yang selama ini identik dengan dominasi keluarga mantan perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.

    Melansir Reuters, Anutin dengan mudah melewati ambang batas lebih dari separuh suara majelis rendah yang dibutuhkan untuk menjadi perdana menteri dengan dukungan kuat dari oposisi.

    Anutin, seorang pembuat kesepakatan yang cerdik, telah menjadi andalan dalam politik Thailand selama bertahun-tahun penuh gejolak, menempatkan partainya, Bhum Jai Thai, secara strategis di antara para elit yang bertikai dalam perebutan kekuasaan yang sulit diatasi dan menjamin tempatnya dalam serangkaian pemerintahan koalisi.

    Kekalahannya atas pesaingnya, Chaikasem Nitisiri, merupakan penghinaan bagi partai berkuasa Pheu Thai, raksasa populis yang dulu tak terhentikan dari miliarder berpengaruh Thaksin Shinawatra, yang meninggalkan Thailand pada Kamis malam menuju Dubai, tempat ia menghabiskan sebagian besar 15 tahun hidupnya dalam pengasingan.

    Krisis Pheu Thai dipicu pada bulan Juni oleh mundurnya Anutin dari aliansinya, yang membuat pemerintahan koalisi tetap berkuasa dengan mayoritas tipis di tengah protes dan popularitas yang merosot. Pukulan telak tersebut adalah pemecatan putri sekaligus anak didik Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, oleh Mahkamah Konstitusi pekan lalu.

    Dirinya adalah perdana menteri keenam dari atau yang didukung oleh keluarga Shinawatra yang akan dicopot oleh militer atau pengadilan.

    Kemenangan Anutin dalam pemungutan suara DPR hari Jumat merupakan hasil dari pakta dengan Partai Rakyat, partai oposisi progresif, kekuatan terbesar di parlemen.

    Anutin merupakan seorang veteran politik yang pernah memimpin perusahaan konstruksi keluarganya, adalah mantan wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan yang menjabat sebagai tsar COVID-19 Thailand.

    Sebagai seorang royalis yang teguh, Anutin dianggap sebagai seorang konservatif, meskipun ia membuat namanya sendiri dengan memimpin kampanye yang sukses untuk mendekriminalisasi ganja di Thailand, yang menyebabkan ledakan ribuan pengecer ganja.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hotman Paris: Nadiem Tak Terima Sepeser pun dalam Kasus Chromebook

    Hotman Paris: Nadiem Tak Terima Sepeser pun dalam Kasus Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengacara Hotman Paris menegaskan bahwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, tidak menerima keuntungan pribadi dalam pengadaan Chromebook yang kini menjeratnya sebagai tersangka.

    Hotman menilai kasus yang menimpa Nadiem mirip dengan pengalaman Thomas Lembong, yang juga sempat diseret dalam dugaan korupsi namun tanpa bukti aliran dana.

    “Tidak ada satu rupiah pun jaksa menemukan ada uang masuk ke kantong Nadiem,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Jumat (5/9/2025).

    Lebih lanjut, Hotman Paris menjelaskan, pengadaan Chromebook dilakukan melalui vendor resmi dengan harga yang tercantum di e-katalog pemerintah. Google, kata Hotman, hanya memberi dukungan berupa tenaga ahli dan pelatihan untuk vendor, bukan dana tunai.

    “Jadi, yang menjual laptop itu adalah vendor. Uangnya ke vendor, bukan ke Nadiem. Google pun tidak pernah memberi uang sepeser pun,” tegasnya.

    Hotman juga membantah klaim bahwa ada pertemuan khusus antara Nadiem dan Google untuk menyepakati penggunaan Chromebook. Menurutnya, sekalipun pertemuan itu terjadi, tidak bisa langsung dikaitkan dengan praktik korupsi.

    “Kalau ketemu, terus kenapa? Saya ketemu wartawan tiap hari, apakah itu berarti saya menyuap wartawan?” katanya retoris.

    Terkait tuduhan pelanggaran peraturan presiden dalam proses pengadaan, Hotman menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar. Chromebook justru dianggap lebih murah dibandingkan laptop berbasis Windows dan sesuai kebutuhan saat pandemi Covid-19.

    “Kalau harganya sesuai e-katalog dan tidak ada yang diperkaya, korupsinya di mana?” ujarnya.

    Dia juga menyinggung investasi Google di Gojek yang kerap dikaitkan dengan kasus ini. Menurut Hotman, investasi itu dilakukan jauh sebelum Nadiem menjabat menteri, serta melalui mekanisme pasar.

    “Google itu perusahaan raksasa dunia. Tidak mungkin main sogok-sogokan,” katanya.

    Hotman menambahkan, Nadiem menghadapi status tersangka dengan tenang dan tanpa kekhawatiran berlebih. Keluarga pun, kata dia, yakin karena tidak ada bukti korupsi yang ditemukan.

    “Ibunya sempat bertanya, salahnya di mana? Saya jawab, tidak ada. Tidak ada unsur memperkaya diri maupun orang lain,” ungkapnya.

    Kasus ini, menurut Hotman, seharusnya tidak dilanjutkan karena tidak ada kerugian negara maupun keuntungan pribadi.

    “Nasib Nadiem sama seperti Tom Lembong. Tidak ada satu sen pun yang dinikmati,” pungkas Hotman.

  • Penerbangan Domestik Kalah Saing dari Internasional, Ini Kata Pengamat

    Penerbangan Domestik Kalah Saing dari Internasional, Ini Kata Pengamat

    Bisnis.com, JAKARTA — Perkembangan penumpang angkutan udara domestik mencatatkan penyusutan sepanjang tahun berjalan sebesar 6,13% pada Januari—Juli 2025 dibanding periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, penerbangan internasional tumbuh 9,94%. 

    Pemerhati Penerbangan Alvin Lie mengatakan penurunan jumlah penumpang sejalan dengan menyusutnya rute domestik dari periode sebelum pandemi Covid-19 atau pada 2019 yang sebanyak 444 rute menjadi 312 pada 2024. Penurunan tersebut pun diikuti dengan terputusnya konektivitas domestik dari sebelumnya menghubungkan 145 kota di Indonesia, menjadi hanya 118. 

    “Indikasinya airline tidak berminat untuk melayani rute dalam negeri karena tidak menguntungkan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (5/9/2025). 

    Menurutnya, sumber masalah tersebut berasal dari tarif batas atas (TBA) yang tidak disesuaikan dengan kenaikan biaya-biaya operasi sejak 6 tahun lalu atau 2019. Alhasil, rute-rute yang jelas rugi mengalami pemotongan. Maskapai pun mengurangi frekuensinya atau bahkan berhenti sama sekali.

    Dengan demikian, makin banyak kota-kota yang tadinya dilayani penerbangan menjadi tidak terlayani terutama yang menggunakan pesawat ATR karena biaya operasi ATR itu tinggi. 

    Alvin melihat maskapai-maskapai penerbangan nasional lebih suka mengembangkan rute keluar negeri karena rute keluar negeri itu tidak diatur tarif batas atas dan tarif batas bawahnya murni sesuai mekanisme pasar sehingga lebih menguntungkan. 

    “Ini memang konsekuensi dari kebijakan pemerintah untuk tidak memutakhirkan tarif batas atas sesuai dengan kondisi riil,” katanya. 

    Di samping itu, jumlah pesawat yang beroperasi sejak pandemi pernah naik ke 450an pesawat dan saat ini kembali turun ke 350 pesawat. Penurunan tersebut karena maskapai merasa lebih baik pesawatnya tidak diterbangkan daripada menuai rugi.

    Di sisi lain, pola kenaikan penumpang internasional didominasi warga negara Indonesia yang pergi untuk ibadah umrah dan berobat ke Singapura dan Malaysia. 

    Hal tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah perjalanan warga Indonesia ke luar negeri atau wisatawan nasional (wisnas) per Juli 2025 paling banyak ke Malaysia, Saudi Arabia, dan Singapura dimana besaran masing-masing mencakup 31,66%, 18,30%, dan 13,55% dari total 869.930 wisnas. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menuturkan penurunan memang terjadi, baik disebabkan oleh adanya efisiensi perjalanan hingga penurunan jumlah rute dalam negeri. Selain itu, faktor keterbatasan armada juga membuat turunnya jumlah penumpang angkutan udara domestik pada tahun ini. 

    “Penurunan angkutan udara domestik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti pengurangan frekuensi penerbangan pada rute dengan permintaan rendah, keterbatasan armada pesawat, program efisiensi perjalanan, hingga distribusi bahan bakar yang belum merata,” ujarnya kepada Bisnis.

    Untuk menjaga keseimbangan antara penerbangan domestik dan internasional, Ditjen Hubud mendorong kolaborasi dengan pemerintah, maskapai, dan sektor pariwisata.

    Menurutnya, dari sisi maskapai dapat melakukan pengembangan rute baru, program harga dinamis, paket wisata bersama hotel/agen perjalanan, dan optimalisasi armada. Sementara dari segi pariwisata dapat melakukan promosi destinasi, event/festival di musim sepi, dan paket perjalanan domestik yang terjangkau.

  • Nadiem Makarim Tersangka Jadi Sorotan Media Mancanegara

    Nadiem Makarim Tersangka Jadi Sorotan Media Mancanegara

    Jakarta –

    Nama Nadiem Makarim dulu dipuji sebagai ikon inovasi lewat startup Gojek yang turut merubah pola hidup masyarakat di era modern. Namun, kini ia terseret dalam lingkaran kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Berita ini juga ramai di media mancanegara.

    Kejagung telah menetapkan eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim (NAM) sebagai tersangka baru. Sebelumnya, sudah ada empat orangnya lingkungan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sudah tersangka.

    “Telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam jumpa pers di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025) sebagaimana dikutip dari detiknews.

    “Indonesia detains former minister andGojek founder as suspect in graft case,” demikian judul yang ditulis kantor berita Reuters. “Penyidik Indonesia pada hari Kamis menetapkan mantan menteri pendidikan dan salah satu pendiri perusahaan transportasi daring Gojek, Nadiem Makarim, sebagai tersangka dalam kasus korupsi dugaan pengadaan laptop yang tidak sah dan mengatakan ia telah ditahan,’ tulis mereka.

    “Seorang penyidik di Kejaksaan Agung mengatakan Nadiem akan ditahan 20 hari selama penyelidikan berlangsung. Nadiem, menteri pendidikan periode 2019-2024, dituduh terlibat dalam pengadaan laptop Chromebook Google untuk digunakan di kementeriannya dan oleh para mahasiswa, kata penyidik Nurcahyo Jungkung Madyo,” sebut Reuters.

    Adapun kantor berita Associated Press atau AP yang berbasis di Amerika Serikat menulis judul “Founder of Indonesian payments platform Gojek arrested in connection with graft probe”.

    “Salah satu pendiri platform pembayaran dan perusahaan transportasi daring Gojek ditangkap pada hari Kamis sebagai bagian dari penyelidikan dugaan skandal korupsi senilai USD 115 juta yang terkait dengan pengadaan laptop Google Chromebook untuk sekolah oleh pemerintah,” tulis AP

    “Nadiem Anwar Makarim, 41 tahun, yang menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat dugaan pelanggaran tersebut terjadi, ditangkap setelah menghadiri pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Ia diperiksa terkait penyelidikan tersebut, yang berfokus pada peran pengawasannya sebagai Menteri Pendidikan selama transisi ke pembelajaran jarak jauh di sekolah ketika ruang kelas terpaksa ditutup akibat pandemi COVID-19,” sebut AP.

    “Co-founder of Indonesia’s Gojek named corruption suspect,” demikian berita yang ditulis oleh media terkemuka asal Jepang, Nikkei. “Kejaksaan Agung Indonesia menyebut Nadiem Makarim, salah satu pendiri raksasa ride hailing lokal GoJek, sebagai tersangka dalam sebuah kasus korupsi saat dia menjadi Menteri Pendidikan,” tulis Nikkei.

    (fyk/fyk)