Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, memberikan tanggapan atas pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Dia menekankan Menteri Keuangan yang baru memiliki tugas berat untuk segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa minggu terakhir.

    Menurut Misbakhun, agenda prioritas yang harus dijalankan oleh pimpinan baru di Kementerian Keuangan adalah merumuskan kebijakan yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia menilai bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cerminan dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Kami menyambut kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dan menaruh harapan besar. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial-ekonomi di masyarakat,” ujar Misbakhun di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Misbakhun pun kembali menekankan bahwa usul penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 10%, seperti yang pernah ia sampaikan sebelumnya, memang dapat memberi sedikit ruang bagi konsumsi masyarakat, tetapi kebijakan itu sebenarnya belum cukup. Karena itu, ia merekomendasikan lima langkah alternatif yang dinilainya lebih tepat sasaran untuk menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran. Ia menilai, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM. Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik. Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Ia menjelaskan, operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Rekomendasi keempat adalah penguatan jaring pengaman sosial. Misbakhun mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan, karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” tegasnya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Ia menilai kelompok kaya dan sektor sumber daya alam besar harus berkontribusi lebih besar.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian, agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu,” tutupnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siapa Charlie Kirk? Politisi AS Mati Ditembak di Leher-Anak Emas Trump

    Siapa Charlie Kirk? Politisi AS Mati Ditembak di Leher-Anak Emas Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Charlie Kirk, politisi muda Amerika Serikat (AS) yang baru berumur 31 tahun, tewas tertembak di sebuah universitas di Utah, Rabu waktu setempat. Peluru tiba-tiba menembus lehernya saat tengah berpidato di depan massa, di sebuah lapangan kampus.

    Kematiannya menjadi kasus penembakan baru di AS. Paman Sam cukup sering menjadi lokasi penembakan karena bebasnya kepemilikan senjata di sana.

    Lalu siapa Charlie Kirk? Benarkah dirinya terkait Presiden AS Donald Trump?

    Foto: Aktivis dan komentator sayap kanan AS Charlie Kirk melempar topi ke kerumunan sesaat sebelum ia ditembak di acara pidato Universitas Utah Valley di Orem, Utah, AS, 10 September 2025. (via REUTERS/Trent Nelson/The Salt Lake Tribu)

    Merujuk AFP, Kirk adalah juru bicara andalan untuk generasi muda gerakan Republik. Ia juga sosok pemuda dengan banyak massa di kelompok sayap kanan partai itu.

    Pria itu memiliki jutaan pengikut di media sosial. Ia kerap memberikan pernyataan cerdas dan provokatif terutama bagi pengkritik dan penantang ideologisnya.

    Ideologi konservatif Kirk sangat erat kaitannya dengan Presiden AS Donald Trump. Ia menjadi “anak emas” Trump yang mendukung klaim palsu tentang kecurangan pemilu ketika pebisnis asal New York itu kalah dalam pemilihan presiden 2020 dan menggunakan pengaruhnya yang kuat untuk menyerang kaum migran dan transgender.

    Dalam acara-acara pidato di universitas-universitas Amerika, ia mengundang para mahasiswa untuk berdebat dengannya dalam pertukaran cepat yang seringkali menjadi viral di dunia maya, terutama dengan kaum progresif yang menentang pandangannya. Peristiwa yang menyebabkan kematiannya di Utah menjadi bagian dari itu.

    Pengumuman kematian Kirk juga diumumkan langsung oleh Trump. Ia sendiri mengatakan bahwa Kirk meninggal dunia akibat luka-lukanya.

    “Charlie Kirk yang hebat, dan bahkan legendaris, telah meninggal dunia,” tulis Trump di Truth Social.

    “Tidak ada yang memahami atau memiliki hati anak muda di Amerika Serikat lebih baik daripada Charlie,” tambahnya.

    Foto: Seorang petugas polisi berjalan di depan tenda bertuliskan slogan ‘The American Comeback Tour’, yang ditutup setelah aktivis sayap kanan AS, komentator, Charlie Kirk, sekutu Presiden AS Donald Trump, ditembak mati selama acara di Utah Valley University, di Orem, Utah, AS, 10 September 2025. (REUTERS/Jim Urquhart)

    Sementara itu bagi sebagian orang Kirk adalah seorang dengan pemikiran Trumpisme. Ia pun dianggap memiliki ide-ide ekstremis.

    “Charlie Kirk adalah seorang nasionalis Kristen yang karismatik, yang pada dasarnya bertindak sebagai juru bicara Trumpisme dan ide-ide ekstremis,” kata Kyle Spencer, penulis buku yang mengkaji kelahiran Turning Point USA, sebuah gerakan pemuda yang didirikan Kirk ketika ia baru berusia 18 tahun.

    Turning Point USA sendiri dalam waktu kurang dari satu dekade, gerakan ini menjadi kelompok konservatif muda terbesar di AS. Gerakan diklaim banyak membina sekelompok aktivis, di mana sebagian menjadi dalang kerusuhan di Washington pada 6 Januari 2021 saat Trump kalah di Pemilu Presiden dari kandidat Demokrat Joe Biden.

    Selain Turning Point USA, Kirk juga mengelola Turning Point Action. Ini adalah salah satu organisasi utama yang dipercayakan Trump untuk melakukan kampanye dari pintu ke pintu pada tahun 2024.

    Kirk sendiri berasal dari pinggiran kota Chicago. Ia tidak lulus universitas tetapi mulai mendedikasikan dirinya untuk aktivisme sejak remaja.

    Kekuatannya segera menjadikannya tokoh penting di kalangan Partai Republik. Pada tahun 2016 ia menjabat sebagai asisten pribadi putra Trump, Donald Trump Jr.

    Imigran Makan Kucing-Anjing?

    Perlu diketahui Kirk pernah membuat kontroversi saat ia tampil di Fox News dan kemudian memimpin “The Charlie Kirk Show”. Ini menjadi salah satu podcast terpopuler di AS.

    Foto: Anggota militer berjaga di Universitas Utah Valley, tempat aktivis sayap kanan AS, komentator, Charlie Kirk, sekutu Presiden AS Donald Trump, ditembak selama sebuah acara, di Orem, Utah, AS, 10 September 2025. (REUTERS/Jim Urquhart)

    Di sana, ia kerap menyajikan fakta yang mendukung Trump. Mulai dari narasi ada “pencurian pemilu” saat Trump kalah di 2021 hingga mengkritisi teori Covid-19.

    Pernyataan kontroversialnya terkadang sulit dikendalikan. Misalnya, pada bulan September 2024, Kirk termasuk orang pertama yang mengungkapkan tuduhan bahwa imigran Haiti memakan kucing dan anjing di Ohio, AS.

    Beberapa hari kemudian, Trump mengulangi klaim tersebut dalam debat presidensialnya yang disiarkan televisi dengan kandidat Demokrat Kamala Harris. Padahal klaim itu merujuk data, tidak benar.

    Dalam wawancara dengan AFP tahun lalu, Kirk menepis bahwa pernyataannya salah. “Saya katakan, kami menyebarkan kebenaran,” ujarnya.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cara Menkeu Purbaya Dongkrak Ekonomi Tumbuh 6,5%: Jaga Likuiditas, Dorong Peran Swasta

    Cara Menkeu Purbaya Dongkrak Ekonomi Tumbuh 6,5%: Jaga Likuiditas, Dorong Peran Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus 6,5% dengan menjaga likuiditas sehingga sektor swasta bisa lebih banyak ambil peran.

    Purbaya berkaca dari kinerja ekonomi di era pemerintahan sebelumnya, yang menunjukkan pentingnya pasokan uang di sistem untuk menopang pertumbuhan.

    Dia mencatat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ekonomi rata-rata tumbuh mendekati 6% berkat rata-rata pertumbuhan uang primer atau base money di atas 17% dan lonjakan kredit hingga 22%. 

    Sebaliknya, pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertumbuhan hanya sedikit di bawah 5% seiring pertumbuhan base money yang melambat ke sekitar 7%, bahkan sempat stagnan 0% pada dua tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19.

    Menurutnya, lonjakan uang beredar dan kredit pada era pemerintahan SBY membuat sektor swasta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, era pemerintahan Jokowi yang pertumbuhan uang beredar menurun menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh pembangunan dari belanja pemerintah.

    Oleh sebab itu, Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dimaksimalkan apabila dua model era SBY dan Jokowi digabungkan. Artinya, sektor swasta dan fiskal pemerintah sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Itu langkah simpel saja yang mungkin enggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya, mungkin [pertumbuhan ekonomi] 6,5% sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector [sektor swasta] bekerja,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (10/9/2025).

    Dia mengungkapkan langkah awal yang sudah ditempuh adalah menyalurkan Rp200 triliun dari kas pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Dari total Rp425 triliun kas pemerintah di BI, sebagian dialirkan agar bisa memperlonggar likuiditas dan memberi ruang tumbuh bagi sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” jelas Purbaya.

    Dia mengakui jika kas pemerintah ratusan triliun itu disalurkan ke sistem perbankan maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya program. Kendati demikian, sambungnya, sektor swasta akan ambil alih.

    Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga berkomitmen memperbaiki serapan anggaran yang kerap lambat. Dia berjanji akan memonitor kinerja belanja secara rutin dan meminta unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi program.

    “Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan,” tutup Purbaya.

  • Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali, yang baru saja dilantik sebagai ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri, berpesan agar aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri menjadi teladan bagi ASN se-Indonesia.

    Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyatakan Korpri memiliki tiga tugas ekstra, yakni pertama, membina kode etik dan pengembangan profesi, dan kedua, bantuan hukum, serta ketiga, peningkatan kesejahteraan.

    Ia mengatakan kepengurusan baru akan bekerja lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan aparatur maupun masyarakat.

    “Korpri Kemendagri harus menjadi teladan, tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi seluruh ASN di Indonesia. Kami akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, memperkuat kapasitas ASN, dan menghadirkan layanan publik yang makin cepat, murah, serta berorientasi digital,” ujarnya.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri RI Masa Bakti 2024–2029 berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu.

    Pelantikan dipimpin oleh Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga Asrorun Ni’am Sholeh atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor: Kep-32/KU/VII/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor Kep-7/KU/II/2024 tentang Susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029.

    Dalam sambutannya, Asrorun menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru Korpri Kemendagri mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

    Menurutnya, penguatan kapasitas dan peningkatan kesejahteraan ASN harus berjalan beriringan dengan adaptasi teknologi digital sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

    Ia juga menekankan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa.

    “Korpri diharapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, modern, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan digitalisasi, layanan publik bisa lebih transparan, cepat, dan berkualitas,” ungkap Asrorun.

    Safrizal bukan orang baru di Kemendagri. Sejak 2001, Safrizal menjabat Kasi Aceh dan DKI Jakarta-Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Depdagri. Pada 2016 menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus.

    Setelah menamatkan S3 di bidang Ilmu Pemerintahan di almamaternya (IPDN), putra Aceh ini diangkat sebagai Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

    Dia juga menjadi salah satu wakil Kemendagri dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan lain-lain.

    Selain dikenal sebagai birokrat yang andal dan mumpuni, Safrizal juga pernah menjabat sebagai penjabat gubernur di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan terakhir di Aceh.

    Berikut susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029:
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Penasihat)
    Ribka Haluk (Wakil Penasihat);
    Bima Arya Sugiarto (Wakil Penasihat II);
    Tomsi Tohir (Pengarah).
    Ketua: Safrizal Zakaria Ali
    Wakil Ketua I: Restuardy Daud
    Wakil Ketua II: Anwar Harun Damanik
    Wakil Ketua III: Bahtiar

    Sebelumnya, jabatan Ketua Korpri Kemendagri dijabat Suhajar Diantoro

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Sebut Demo Akhir Agustus akibat Salah Kebijakan Ekonomi

    Menkeu Purbaya Sebut Demo Akhir Agustus akibat Salah Kebijakan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025 terjadi karena tekanan ekonomi yang berakar dari kesalahan kebijakan fiskal dan moneter.

    Purbaya mengingatkan pelajaran terpenting dari krisis 1998, 2008, hingga pandemi 2020, yaitu kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ketat akan membuat likuiditas di sistem kering sehingga menekan kinerja sektor riil.

    Dia mencatat sejak medio 2023, pertumbuhan uang primer alias base money terus menurun mencapai 0% pada medio 2024. Akhirnya perekonomian melambat.

    Hanya saja, ujar Purbaya, pemerintah seakan menyalahkan ketidakpastian global. Padahal, dia menilai bahwa 90% perekonomian Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

    Empat bulan pertama tahun ini uang beredar kembali meningkatkan, yang ditandai uang beredar tumbuh 7% pada April 2025. Sayangnya, mulai Mei kembali turun hingga capai 0% pada Agustus.

    “Yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Purbaya melihat otoritas fiskal dan moneter seakan lupa pelajaran dari peristiwa 1998, 2008, dan pandemi 2020.

    Dia menyinggung kembali pengalaman Indonesia pada krisis moneter 1997—1998. Kala itu, Bank Indonesia sempat menaikkan bunga hingga di atas 60% demi menjaga rupiah, sementara uang primer justru tumbuh 100%.

    Akibatnya, kebijakan moneter kacau-balau, sektor riil hancur, dan nilai tukar tetap tertekan. Saat itu, sambung Purbaya, pemerintah secara tidak sadar membiayai kehancuran ekonomi sendiri.

    Sebaliknya, pada 2008—2009 pemerintah menempuh langkah ekspansif dengan mempercepat belanja dan menurunkan bunga, sehingga pertumbuhan terjaga di tengah krisis finansial global.

    Purbaya mengaku merekomendasikan pola serupa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, saat ini ekonomi Indonesia terancam menghadapi krisis kembali karena base money sempat -15,3%, apalagi pada Maret 2020.

    Dia mengaku saat itu Jokowi merespons rekomendasinya sehingga diyakini bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pada Mei 2021, Bank Indonesia (BI) menyalurkan Rp300 triliun ke sistem perbankan sehingga pertumbuhan uang naik lagi ke 11% dan terus dijaga hingga bisa di atas 20%.

    Oleh sebab itu, dia berkomitmen untuk menjaga agar bauran kebijakan fiskal dan moneter bisa tetap mendukung likuiditas.

    Strategi Menkeu Purbaya Genjot Ekonomi

    Setelah dilantik menjadi menteri keuangan, Purbaya mengaku telah melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa pemerintah memiliki kas Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan segera dialirkan ke sistem perbankan agar bisa menggerakkan sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” ujar Purbaya.

    Dia mengakui jika kas pemerintah ratusan triliun itu disalurkan ke sistem perbankan maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya program. Kendati demikian, sambungnya, sektor swasta akan ambil alih.

    “Saya pernah ditanya Pak Jokowi, ‘Pak, kalau uangnya dibalikin ke sistem, apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga,’ ‘Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, enggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank Himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, enggak bangun saja, tapi ekonominya bisa jalan, kalau itu yang dimanfaatkan untuk sektor riil’,” jelasnya.

    Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga berkomitmen memperbaiki serapan anggaran yang kerap lambat. Dia berjanji akan memonitor kinerja belanja secara rutin dan meminta unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi program.

    Purbaya menutup dengan membandingkan era kepemimpinan sebelumnya. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6% karena laju pertumbuhan uang primer mencapai 17%, sehingga kredit swasta bisa tumbuh 22%.

    Sedangkan pada era Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi rata-rata sedikit di bawah 5% lantaran uang beredar hanya tumbuh sekitar 7%, bahkan sempat 0% dalam dua tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19.

    Oleh sebab itu, dia akan berupaya agar menggabungkan kekuatan sektor swasta seperti yang ditunjukkan era SBY dengan fiskal pemerintah seperti yang ditunjukkan era Jokowi. Dengan demikian, mantan Ketua DK LPS itu meyakini pertumbuhan ekonomi 6,5% bukan mustahil tercapai.

    “Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan,” ujar Purbaya.

  • Menkeu Purbaya Wanti-Wanti Kebijakan Ekonomi Prabowo Bisa Lebih Mencekik dari Jokowi-SBY

    Menkeu Purbaya Wanti-Wanti Kebijakan Ekonomi Prabowo Bisa Lebih Mencekik dari Jokowi-SBY

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto bisa lebih buruk dari era dua presiden sebelumnya, apabila tidak mendorong perputaran uang lebih besar di sektor swasta (privat).

    Purbaya menjelaskan, khususnya pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mesin ekonomi pincang karena perekonomian lebih banyak dijalankan oleh pemerintah. Sementara itu, sektor swasta yang disebut berkontribusi hingga 90% berhenti atau diperlambat.

    Dia menyebut perputaran uang harus didorong melalui kebijakan fiskal maupun moneter.

    “Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya, dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding dua zaman sebelumnya. Dua mesin mati,” terangnya pada saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Purbaya menceritakan bahwa pernah bekerja di bawah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pada era SBY, dia menyebut pertumbuhan ekonomi bisa mencapai rata-rata 6% sejalan dengan pertumbuhan peredaran uang tunai atau dikenal basis moneter.

    Pertumbuhan basis moneter atau M0 pada zaman SBY, terang Purbaya, rata-rata tumbuh 17%. Hal itu mendorong likuiditas di perbankan cukup sehingga kredit juga melesat.

    “Akibatnya, uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi waktu zaman pak SBY, walaupun dia enggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup yang menjalankan ekonomi,” tuturnya.

    Sektor swasta yang hidup, jelasnya, turut berkontribusi terhadap rasio pajak. Hal itu karena kontribusi penerimaan pajak dari dunia usaha sehingga dia menyebut rasio pajak era SBY 0,5% lebih tinggi dari zaman Jokowi.

    Berbeda dengan SBY, lanjut Purbaya, pertumbuhan M0 era Jokowi hanya 7%. Bahkan, pertumbuhannya pernah 0% pada saat dua tahun sebelum krisis pandemi Covid-19. Dia mengaku pernah menyampaikan bahwa mesin ekonomi saat itu pincang karena hanya pemerintah yang jalan, sedangkan swasta berhenti maupun melambat.

    “Mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang 90% berhenti, atau diperlambat,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengatakan tugasnya sebagai Bendahara Negara yang baru adalah untuk menghidupkan mesin moneter dan fiskal. Salah satu yang sudah akan dilakukannya adalah untuk menyuntik sistem keuangan Tanah Air dengan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

    “Saya sudah lapor ke Presiden, ‘Pak saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash besok saya taruh Rp200 triliun’,” ungkapnya.

    Ke depan, uang yang disuntikkan ke perbankan itu diminta agar BI tidak menyerapnya lagi. Harapannya, kebijakan fiskal untuk menghidupkan sektor swasta itu bisa menghidupkan perekonomian lagi.

    “Di government side, saya akan pastikan lagi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi,” tutupnya.

  • Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

    Misbakhun di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, Misbakhun merekomendasikan lima langkah alternatif guna menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.

    Menurutnya, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM.

    Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik.

    Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Keempat, ia merekomendasikan penguatan jaring pengaman sosial dengan mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan.

    Menurutnya, BLT fleksibel karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Menurutnya, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam (SDA) besar harus berkontribusi lebih banyak.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu (agar rakyat kecil bisa tertawa),” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

    Misbakhun di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, Misbakhun merekomendasikan lima langkah alternatif guna menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.

    Menurutnya, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM.

    Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik.

    Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Keempat, ia merekomendasikan penguatan jaring pengaman sosial dengan mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan.

    Menurutnya, BLT fleksibel karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Menurutnya, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam (SDA) besar harus berkontribusi lebih banyak.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu (agar rakyat kecil bisa tertawa),” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Tegaskan Burden Sharing BI & Kemenkeu Tak Picu Inflasi

    Purbaya Tegaskan Burden Sharing BI & Kemenkeu Tak Picu Inflasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tidak akan memicu lonjakan laju inflasi dalam negeri.

    Hal ini disampaikan Purbaya setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin, Selasa (9/9/2025).

    Purbaya menilai inflasi lebih disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, bukan dipicu dari burden sharing BI dan pemerintah.

    “Kalau ekonomi tumbuh cepat baru bisa inflasi. Kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. (Ekonomi) Kita (bisa) 6,5% sampai 6,7%. Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull inflasi akan terjadi,” ungkapnya

    “Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi,” paparnya.

    Sebelumnya, BI telah menjelaskan skema burden sharing atau berbagi beban terbaru yang dilakukan antara BI dengan Kementerian Keuangan adalah untuk mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

    Burden sharing kali ini dilakukan melalui pembelian surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar, namun tetap di pasar sekunder, bukan primer seperti era Covid-19.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, burden sharing ini dilakukan antara BI dengan Kementerian Keuangan dengan cara pembagian beban bunga dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan SBN untuk program Pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana Pemerintah untuk kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik.

    Dalam pelaksanaannya, pembagian beban kata Denny dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening Pemerintah yang ada di Bank Indonesia sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah sebagaimana Pasal 52 Undang Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK juncto Pasal 22 serta selaras dengan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    “Selain itu, besaran tambahan beban bunga oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat,” kata Denny dikutip dari keterangan resmi, Kamis (4/9/2025).

    Besaran pembelian SBN yang dilakukan BI sejak awal tahun ini hingga Agustus 2025 untuk membantu pembiayaan program-program Asta Cita mencapai Rp 200 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp150 triliun.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menjaga Keberlanjutan Transformasi PT KAI

    Menjaga Keberlanjutan Transformasi PT KAI

    Bisnis.com, JAKARTA -Perusahaan Ter batas Kereta Api Indonesia atau PT KAI (Persero) berganti nakhoda, dari Didiek Hartantyo kepada Bobby Rasyidin dan Wakil Direktur Utama Dody Budiawan. Munculnya jabatan wadirut ini mengulang pada masa Ignatius Jonan menjadi Dirut KAI yang pertama kali dulu.

    Jika pada periode sebelum nya Dewan Komisaris (Dekom) ada 9 orang dan 9 direksi, maka saat ini ada 8 dekom dan 10 direksi. Sayangnya, dari 10 direksi hanya 3 orang saja yang berasal dari internal KAI (organik), yaitu Direktur Pengelola Sarana & Prasarana Heru Kuswanto, Direktur Operasi Awan Hermawan, dan Direktur Keselamatan dan Keamanan Dadan Rudiansyah. Memang ketiga jabatan tersebut lebih pas diemban oleh mereka yang berkarier di KAI karena mereka mengetahui detail persoalan-persoalan teknis operasional. Catatan lain adalah adanya penggabungan Direksi Pengelola Prasarana dan Sarana yang dijabat oleh satu orang saja. Sesungguhnya ini terlalu berat, baik pekerjaan maupun tanggung jawab moralnya. Bila terjadi insi-den/accident pada sarana dia akan kena, demikian pula bila terjadi insiden/accident di prasarana, orang yang ber-sangkutan juga akan kena. Sungguh kasihan bila tidak segera dipisahkan antara Direksi Pengelola Prasarana dengan Pengelola Sarana ini.

    Kunci operasional KAI itu ada di prasarana (rel, stasiun, dan sejenisnya) dan sarana (kereta api), sehingga tidak bijak membebankan masalah tersebut pada pundak satu orang saja.

    Sebagai seorang pengguna setia layanan KAI, baik jarak jauh maupun dalam kota, harapan terhadap pergantian kepemimpinan di PT KAI ini adalah tetap mampu melanjutkan proses transformasi yang dimulai oleh Ignatius Jonan dengan mengubah wajah layanan KAI ke customer centris, dan dari perusahaan yang sebe-lumnya merugi terus, dalam waktu 3 tahun bisa untung dengan pelayanan yang jauh lebih baik. Transformasi itu terus berlanjut ketika Ignatius Jonan menjadi Menteri Perhubungan (Oktober 2014—Juli 2016) dan kepemimpinan di KAI dilanjutkan oleh Edi Sukmoro. Demikian pula ketika pergantian kepemimpinan dari Edi Sukomoro ke Didiek Hartantyo, proses transformasi terus berlanjut. Didiek Hartantyo sebetul-nya menghadapi masa yang amat sulit karena menjadi Dirut KAI pada saat mulai pandemi Covid-19, yaitu mulai Juni 2020. Namun, latar belakangnya sebagai bankir, kemampuan mana-jerialnya teruji saat itu. Meskipun pelanggan KAI ngedrop sampai 70%, tetapi tidak terjadi PHK sehingga tidak muncul gejolak selama pandemi Covid-19 dan recovery berlangsung cepat sehingga performanya tetap terjaga. Bagi pelanggan, legacy Didiek Hartantyo yang dapat dirasakan langsung adalah pertama, inovasi bisnis dengan pengembangan sarana baru, seperti misalnya KA Luxury, Panoramic, dan kompartemen yang membidik pangsa pasar baru dari orang-orang berduit.

    Ketiga jenis layanan itu amat diminati dan menjadi salah satu sumber cuan baru bagi PT KAI (Pesero). Kedua, Didiek Hartantyo melakukan beutifikasi (mem-percantik) stasiun-stasiun dan di sejumlah stasun besar seperti Gambir, Pasar Senen, Bandung, Yogyakarta, dan Gubeng Surabaya tersedia sejumlah meja di ruang tunggu yang dilengkapi dengan colokan listrik, sehingga calon penumpang kereta bisa menunggu di stasiun sambil bekerja.

    Bukan hanya mengubah wajah stasiun menjadi lebih cantik, tetapi juga memberikan pelayanan yang lebih baik dengan menyedikan fasilitas isi ulang air minum yang langsung dapat diminum di sejumlah stasiun, sehingga dapat mengurangi ongkos transportasi, khu-susnya untuk pembelian air minum selama di perjalanan. Salah satu strategi untuk menjaga proses transformasi KAI itu terus berlanjut adalah mengoptimalkan peran SDM organik masuk ke dalam jajaran direksi, karena mereka itu telah mengenali kultur perusahaan dengan baik, sehingga tidak memer-lukan waktu lama untuk penyesuaian.

    TANTANGAN BARU

    Keberlanjutan transformasi di KAI sangat diperlukan mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh perusahaan baik secara bisnis maupun pelayanan. Secara bisnis, KAI mengha-dapi tantangan besar terkait dengan adanya penugasan yang diberikan oleh peme-rintah kepada KAI seperti pengelolaan LRT Palembang dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Kedua entitas ini secara finansial akan menjadi beban perusahaan karena memerlukan subsidi sepanjang massa untuk dapat mempertahankan operasionalnya. Hal itu mengingat jumlah pelanggan kedua moda itu memang jauh di bawah target, sehingga konsekuensi logisnya pendapatan tiket juga rendah. Hanya dengan subsidi sepanjang masa keduanya dapat ber-operasi. Memang ada layanan kereta regular jarak jauh dan kereta perkotaan yang disubsidi melalui PSO (public service obligation), tetapi itu sebetul-nya lebih ke pertimbangan politik saja. Artinya, tanpa ada subsidi pun akan tetap bisa beroperasi dengan menerapkan tiket komersial. Akan tetapi, untuk LRT Palembang dan KCJB kasusnya berbeda, mereka tidak akan bisa lanjut operasional tanpa ada subsidi, karena kalau diterapkan tarif komersial makin sedikit yang naik.

    Jadi, ada dua pekerjaan rumah (PR) direksi KAI saat ini, yaitu pertama, bagai-mana melakukan creative financing agar biaya operasional LRT Palembang dan KCJB itu tidak terlalu banyak menguras APBN, tetapi juga tidak menjadi beban baru KAI secara keseluruhan. Ini PR yang tidak mudah diselesaikan tapi perlu dibuat milestone agar pada saatnya bisa tercapai. Kedua, bagaimana agar KAI tetap untung tetapi juga layanan untuk kaum bawah tidak terabaikan.

    Saat ini layanan KAI untuk jarak jauh didominasi oleh tarif komersial. Tarif komersial ini sebetulnya amat berat bagi para pensiunan, petani, pedagang kecil, atau peker-ja komuter jarak jauh yang dikenal dengan Kelompok PJKA (Pulang Jumat Kembali Ahad). Mereka hanya dapat menggunakan layanan KA jarak jauh yang bersubsidi, tetapi itu sarananya terbatas sehingga beli tiketnya harus jauh sebelumnya. Kalau mereka ada kepentingan mendadak, sulit mendapatkan tiket bersubsidi tersebut. Di tengah kondisi ekonomi yang makin terpuruk, ketersediaan layanan KA jarak jauh yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat itu makin dibutuhkan.

    Apalagi Presiden Prabowo itu secara ideologis adalah seorang sosialis sehingga berharap layanan KAI terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

    Ketiga, untuk menjawab tantangan pertama dan kedua di atas, KAI perlu menggenjot angkutan logistik sehingga dapat melakukan subsidi silang terhadap layanan penumpang. Peningkatan angkutan logistik ini sekaligus untuk mengurangi moda share angkutan barang yang saat ini didominasi oleh truk. Moda share KAI untuk angkutan barang masih dibawah 10%. Dalam waktu 5 tahun ke depan semoga dapat ditingkatkan menjadi 15%. 

    Kalau ini dapat dilakukan maka keuntungan korporasi akan tetap tercapai dan subsidi silang untuk angkutan penumpang bisa tetap dilakukan.