Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Penghapal Al-Quran dan Rajin Salat

    Penghapal Al-Quran dan Rajin Salat

    Jakarta –

    TikToker Khabane Lame atau Khaby Lame, yang dikenal dengan konten life hacks kocak, ternyata seorang muslim taat. Dia seorang hafiz Quran dan rajin salat lima waktu. Hafiz artinya dia mampu menghapal isi kitab suci umat Islam Qur’an secara keseluruhan.

    Laki-laki berusia 25 tahun asal Senegal itu menjadi seorang influencer sejak 2020. Awalnya, dia kehilangan kerjanya di pabrik mesin saat pandemi COVID-19, dan iseng-iseng membuat konten lucu. Siapa sangka dia menjadi sangat terkenal.

    Di antara banyak hal dan keinginan untuk menjadi aktor hebat, Khaby Lame menekankan bahwa ia juga hafal ayat-ayat Al-Qur’an.

    “Saya orang bodoh yang bermain FIFA. Seorang penggemar yang menonton kartun untuk belajar Bahasa Inggris. Seorang Muslim yang tidak minum alkohol atau merokok, hafal ayat-ayat Al-Qur’an (yang dipelajari di Senegal) dan salat lima waktu,” ujarnya kepada salah satu media Italia, dilansir Telegrafi, Rabu (17/9/2025).

    Pada 2025, Khaby Lame menjadi pengguna yang paling banyak di-follow di TikTok dengan 161,4 juta followers. Pada 2022, dia masuk daftar Fortune’s 40 Under 40 dan Forbes’ 30 Under 30.

    Warga negara Italia ini juga melakukan ibadah umrah pada akhir 2024. Dia membagikan momen mengharukannya pertama kali melihat Kabah di akun media sosialnya seperti Instagram dan Facebook.

    “Saya hanya ingin mengucapkan, Alhamdulillah. Tuhan telah memberi saya segalanya–yang terpenting, kekuatan untuk terus maju dan percaya pada impian saya. Saya telah menghadapi banyak pergumulan hidup, dan ketika segalanya tampak mustahil, iman saya membuat saya tetap berdiri. Terima kasih, Allah, karena telah menjadi satu-satunya harapan saya,” tulisnya pada keterangan foto.

    Ketaatannya sebagai muslim juga terlihat dari keteguhannya menolak tawaran iklan alkohol senilai jutaan dollar. Alasannya, Khaby merasa bertanggung jawab dengan audiensnya di media sosial, terutama anak-anak.

    “Pertama-tama, ketika saya menerima panggilan dari mereka (brand –red), saya selalu memastikan bahwa saya tidak mempromosikan alkohol. Saya tidak bisa mempromosikan alkohol. Meskipun saya menerima banyak tawaran dari merek-merek minuman beralkohol, saya selalu menolaknya,” akunya. Wah, Masya Allah banget sih, Khaby.

    (ask/ask)

  • Penempatan Dana Negara ke Himbara, Kebijakan Baru Rasa Lama

    Penempatan Dana Negara ke Himbara, Kebijakan Baru Rasa Lama

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun ke perbankan akan menggerakkan perekonomian. Dia juga memastikan bahwa hal itu bukanlah langkah baru karena pernah dilakukan pada tahun 2008 dan 2021.

    Pernyataan itu diungkapkan saat merespons kritik dari ekonomi senior Indef sekaligus rektor Universitas Pramadina, Didik J Rachbini.

    “Enggak ada yang salah, saya sudah konsultasi juga dengan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008, bulan September. [Kemudian] 2021 bulan Mei, enggak ada masalah. Jadi Pak Didik harus belajar lagi kelihatannya,” ujar Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025). 

    Dalam catatan Bisnis, penempatan dana pemerintah ke Bank BUMN pada tahun 2008 terkait dengan krisis finansial global. Sementara itu penempatan dana pada 2021 terkait dengan proses pemulihan ekonomi yang hancur karena pandemi Covid-19.

    Adapun penempatan dana senilai Rp200 triliun diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.276/2025 tentang Penempatan Uang Negara Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Pada saat itu, Purbaya menyebut dana pemerintah yang disimpan di BI sekitar Rp400 triliun lebih. 

    Lima bank himbara yang menerima masing-masing adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp55 juta, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI Rp55 juta, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI Rp55 juta, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN Rp25 juta dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI Rp10 juta. 

    “Penempatan Uang Negara digunakan untuk pertumbuhan sektor riil,” demikian bunyi diktum ketiga KMK tersebut. 

    Purbaya, dalam KMK pertama yang diterbitkan olehnya, tegas melarang perbankan untuk menggunakan likuiditas itu untuk membeli SBN. Meski demikian, secara terpisah dia telah menegaskan bahwa perbankan diberikan kebebasan dalam bagaimana mendistribusikan dana tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut tidak akan membuat petunjuk khusus (guidance) dalam penggunaan dana Rp200 triliun itu. Dia hanya akan menyiapkan daftar proyek pemerintah yang sekiranya menjadi prioritas untuk pemanfaatan uang tersebut. 

    “Saya ulangi lagi, suka-suka mereka. Pakai imajinasi mereka untuk mendapatkan itu menurut mereka yang paling baik,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).

    Gebrakan Baru Rasa Lama

    Sejatinya penempatan dana pemerintah di perbankan bukan gebrakan yang sepenuhnya baru. Pada 2021 lalu, ketika Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19, Menkeu saat itu yakni Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO.70/2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

    “Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional,” bunyi pasal 2 ayat (3) PMK tersebut. 

    Dengan demikian, perbedaan antara penempatan dana yang dilakukan pekan lalu dan pada 2021 itu jelas. Tujuan penempatan dana Rp200 triliun pada paruh kedua 2025 ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang dilakukan sekitar empat tahun lalu itu dalam rangka kedaruratan akibat dampak pandemi. 

    PMK No.70/2020 juga tidak mengatur secara rinci berapa dana pemerintah maupun bank umum mitra yang menjadi tempat penampungan likuiditas dari pemerintah itu. Sementara itu, KMK No.276/2025 jelas mengatur Mandiri, BRI, BNI, BTN dan BSI menadah duit pemerintah tersebut. 

    Dilansir dari Antara, tahap pertama penyaluran dana pemerintah berdasarkan PMK No.70/2020 itu adalah sebesar Rp30 triliun.  Seperti halnya yang dilakukan pada 2021, penempatan dana pemerintah di perbankan pada hampir 20 tahun yang lalu itu guna menghadapi krisis, yakni krisis finansial global.

    Ekonomi Sedang Baik-baik Saja?

    Penempatan dana Rp200 triliun pada paruh kedua semester II/2025 disebut oleh pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Harapannya, dengan likuiditas berlebih, perbankan bakal menyalurkan dana itu kepada kredit sehingga bisa menggenjot perekonomian dari sektor swasta yang disebut berkontribusi terhadap 90% perekonomian RI. 

    Padahal, pemerintah sebelumnya optimistis bahwa perekonomian Indonesia baik-baik saja. Terutama, setelah data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi kuartal II/2025 melesat hingga 5,12% (yoy) di luar ekspektasi berbagai kalangan.

    Optimisme itu lalu dibayangi oleh stabilitas sosial politik ketika unjuk aksi besar-besaran menolak tunjangan DPR mengalami eskalasi akhir Agustus 2025 lalu. Hal itu turut berdampak pada pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menkeu, jabatan yang telah dipegangnya sejak 2016, serta sebelumnya pada 2005-2010. 

    Belanja pemerintah kemudian diakselerasi. Teranyar, pemerintah menggenjot belanja dengan menggelontorkan paket ekonomi sebesar Rp16,2 triliun. Beberapa program itu meliputi pembebasan pajak karyawan sektor pariwisata hingga tarif 0,5% untuk pajak final UMKM. 

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis paket stimulus itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melesat hingga 5,2% sesuai target tahun ini, terutama setelah gonjang-ganjing dalam negeri akhir bulan lalu. Dia mengamini bahwa ada kekhawatiran pada kuartal III/2025 pertumbuhan bisa melambat karena belanja pemerintah yang belum terakselerasi. 

    Oleh sebab itu, selain menggelontorkan stimulus, dia juga akan mendorong debirokratisasi dalam dunia usaha hingga memantau ketat penyerapan belanja pemerintah. 

    “Ya tentu, salah satu kan dibentuk tim untuk debottlenecking. debirokratisasi, termasuk untuk serapan-serapan anggaran akan terus dimonitor,” jelasnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/9/2025). 

    Kendati upaya pemerintah lebih ekspansif dalam mendorong pertumbuhan, tantangan yang bakal dihadapi adalah dari sisi disiplin fiskal. Pada tahun ini, outlook defisit APBN sudah mencapai 2,78% terhadap PDB dengan batasan UU yakni 3%. 

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro mengatakan, pemerintah memiliki tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan melalui stimulus dengan disiplin fiskal jangka menengah. Tujuannya, agar ruang kebijakan tetap tersedia untuk mengantisipasi guncangan eksternal di masa depan. 

    “Dengan strategi fiskal yang lebih ekspansif, outlook defisit fiskal berpotensi melebar dari yang diperkirakan sebelumnya, meskipun diperkirakan masih terjaga di bawah 3% terhadap PDB sesuai komitmen Pemerintah,” jelasnya kepada Bisnis.

  • Fenomena ‘Job Hugging’ di Kalangan Gen Z, Kerja Tak Happy tapi Ogah Resign

    Fenomena ‘Job Hugging’ di Kalangan Gen Z, Kerja Tak Happy tapi Ogah Resign

    Jakarta –

    Tren baru menguat di lingkup pekerjaan gen Z hingga milenial, yakni ‘job hugging’. Saat mereka tidak bahagia dengan pekerjaannya, tetapi nyaris tidak ada pilihan lain untuk tetap menjalani pekerjaan tersebut.

    Kondisi ini disebabkan karena kebutuhan mereka tetap harus terpenuhi, di tengah sulitnya mencari pekerjaan lain.

    Pertumbuhan lapangan kerja juga terus melemah secara signifikan dan tren merekrut karyawan baru terus melambat ke level terendah sejak 2013, tidak termasuk masa-masa awal pandemi COVID-19.

    “Saya pikir banyak pekerja menyadari ketidakpastian di pasar saat ini,” kata Nicole Bachaud, ekonom tenaga kerja di ZipRecruiter.

    Namun, ini bukan hanya satu sisi. Perusahaan juga bergantung pada pekerja mereka.

    Pekerja sulit ditemukan selama apa yang disebut sebagai pengunduran diri besar-besaran pada 2021 dan 2022, periode dengan tingkat perpindahan pekerjaan yang tertinggi secara historis.

    “Akibatnya, banyak perusahaan tidak ingin kekurangan pekerja dan mempertahankan staf,” tulis Scott Wren, ahli strategi pasar global senior di Wells Fargo Investment Institute, dalam komentar pasar pada 10 September.

    “Dan tentu saja, ketidakpastian mengenai dampak tarif dan pertumbuhan ekonomi telah membuat banyak perusahaan ragu untuk menambah tenaga kerja mereka saat ini.”

    Para pekerja mungkin khawatir akan adanya lebih banyak PHK di masa depan di tengah pasar kerja yang sedang mendingin, dan mungkin merasa lebih aman dalam peran yang sudah dikenal daripada sebagai karyawan baru di organisasi luar, kata Bachaud.

    Ciri-ciri Job Hugging

    Dikutip dari Forbes, ini tanda-tanda kamu mulai mengalami ‘job hugging’ di pekerjaan saat ini:

    Menolak mempertimbangkan tawaran pekerjaan baru, meskipun tidak puas dengan posisi saat ini, karena takut akan ketidakpastian atau hasil yang lebih buruk.Tetap berada di zona nyaman dan menghindari peluang untuk peningkatan keterampilan atau pengembangan profesional.Kurang inisiatif atau memilih kemenangan mudah atau proyek dengan risiko minimal, daripada tugas ambisius yang dapat mendorong dirinya berkembang.Merasa bosan, frustrasi, atau kekurangan energi secara terus-menerus, tetapi tetap tidak bertindak untuk mengubah situasi.Keraguan untuk terhubung dengan orang baru atau memperbarui jaringan profesional.Pemicunya juga berkaitan dengan kondisi ekonomi saat ini. Ketidakpastian ekonomi membuat pasar perekrutan yang lambat dan ketidakpastian ekonomi dapat memaksa pekerja untuk mempertahankan pekerjaan mereka, meskipun pekerjaan tersebut tidak ideal.

    Lebih sedikit posisi baru yang tersedia membuat lebih sulit untuk menemukan peran alternatif, yang berkontribusi pada kebutuhan untuk ‘job hugging’. Stres yang meningkat, terutama di sekitar potensi perubahan, dapat menandakan bahwa seseorang berpegang teguh pada pekerjaannya karena rasa takut.

    Pergeseran prioritas atau berfokus pada menunjukkan kekuatan saat ini daripada menangani tanggung jawab penting atau berkontribusi pada inisiatif tim utama.

    (naf/naf)

  • Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Rudy Tanoe Sebut Penetapan Tersangka KPK Tidak Sah

    Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Rudy Tanoe Sebut Penetapan Tersangka KPK Tidak Sah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kuasa hukum dari Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe, Ricky Herbert Parulian Sitohang, mengatakan kliennya meminta pengadilan agar penetapan status tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah.

    “Dalam rangka praperadilan ini, kami minta bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,” ujar Ricky dilansir dari Antara, Rabu (17/9/2025). 

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Rudy Tanoe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Ricky mengatakan penetapan status tersangka untuk Rudy Tanoe oleh KPK tidak sesuai dengan etika maupun prosedur yang berlaku karena kliennya terlebih dahulu mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan status tersangka tanpa diperiksa sebagai saksi sebelumnya.

    “Seyogianya dalam rangka penyidikan Bambang Rudijanto [Rudy Tanoe] diminta keterangannya sebagai saksi terlebih dahulu agar keterangan yang diberikan oleh beliau bisa berimbang untuk mencari titik tengah di mana posisi status yang sesungguhnya,” katanya.

    Selain itu, dia menambahkan KPK belum pernah mengirimkan surat pemanggilan untuk Rudy Tanoe dalam penyidikan kasus tersebut.

    “Surat panggilan sampai sekarang belum ada. Surat penyidikannya belum diterima oleh Bambang Rudijanto sampai sekarang,” ujarnya.

    Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penetapan status tersangka telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

    “Dalam penyelidikan pun KPK juga telah melakukan pemanggilan para saksi atau pihak-pihak terkait yang diminta keterangan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan dalam suatu penanganan perkara. Demikian halnya dalam proses penyidikan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

    Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK saat ini menunggu putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai hasil praperadilan Rudy Tanoe.

    Sebelumnya, KPK mengusut kasus terkait bansos di Kemensos dimulai dari perkara dugaan suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada lingkungan Kemensos tahun 2020, yakni pada 6 Desember 2020. Salah satu tersangka dalam kasus itu adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

    Pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020-2021.

    Pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun 2020.

    Sementara itu, pada 19 Agustus 2025, KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus pengangkutan penyaluran bansos Kemensos, berinisial ES, BRT, KJT, dan HER.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat orang tersebut adalah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (ES), dan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia (DNR) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT).

    Kemudian Dirut DNR Logistics tahun 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), dan Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024 Herry Tho (HER).

    Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka kasus yang merupakan pengembangan perkara penyaluran bansos beras untuk KPM dan PKH tahun 2020-2021, serta menilai negara rugi hingga Rp200 miliar.

    Pada 25 Agustus 2025, Rudy Tanoe mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta memohon agar penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun, Rudy Tanoe sempat dipanggil KPK sebagai saksi kasus tersebut pada 14 Agustus 2025. 

  • Resesi Seks Minggir, Data Terbaru Tunjukan Banyak Warga AS Depresi

    Resesi Seks Minggir, Data Terbaru Tunjukan Banyak Warga AS Depresi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) tengah menghadapi fenomena kesehatan mental yang mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan jumlah warga dewasa yang mengalami depresi melonjak tajam dalam satu dekade terakhir, menjadikannya salah satu masalah serius selain isu resesi seks yang ramai diperbincangkan.

    Survei Gallup mengungkap, lebih dari 18% orang dewasa AS dilaporkan menderita atau tengah menjalani perawatan depresi dalam dua tahun terakhir. Angka itu melonjak dari sekitar 10% pada 2015.

    “Peningkatan ini mengkhawatirkan, dan penting bagi kita untuk mengeksplorasi semua kemungkinan penyebab lonjakan depresi yang cepat dan tampaknya berkelanjutan selama dekade terakhir,” ujar Dr. Gerard Sanacora, profesor psikiatri sekaligus Direktur Program Penelitian Depresi Yale, dikutip Newsweek, Rabu (17/9/2025).

    Fenomena ini diperparah oleh pandemi Covid-19 yang menjadi titik kritis. Data Gallup mencatat, tingkat depresi naik dari 12,5% pada 2019 menjadi 17,8% pada 2023.

    “Pandemi menyebabkan perubahan besar dalam cara masyarakat berfungsi, mengakibatkan stres fisiologis, psikologis, dan isolasi sosial yang nyata,” kata Sanacora.

    Senada dengan Sanacora, Dr. David Mischoulon, Direktur Program Klinis dan Penelitian Depresi di Rumah Sakit Umum Massachusetts, menyebut pandemi tidak hanya memperparah tekanan mental, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang.

    “Masalah-masalah yang muncul selama pandemi belum sepenuhnya hilang dan terus berkontribusi pada peningkatan depresi,” ujarnya.

    Tren peningkatan paling signifikan terjadi pada kelompok anak muda dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Survei Gallup menemukan, tingkat depresi di kalangan warga AS berusia di bawah 30 tahun melonjak dua kali lipat, dari 13% pada 2017 menjadi 26,7% pada 2025.

    Sementara itu, di rumah tangga dengan pendapatan kurang dari US$24.000 per tahun, kasus depresi naik dari 22,1% pada 2017 menjadi 35,1% tahun ini.

    Para pakar menyebut sejumlah faktor sebagai penyebab, mulai dari penggunaan media sosial yang berlebihan, isolasi sosial, tekanan ekonomi, hingga peningkatan kasus obesitas dan penyakit metabolik.

    “Lingkungan politik yang semakin terpolarisasi di AS juga berkontribusi pada ketidakamanan, konflik interpersonal, dan ketidakstabilan keluarga,” tambah Mischoulon.

    Selain itu, meningkatnya kesepian juga menjadi pemicu. Pada 2025, sebanyak 21% orang dewasa AS mengaku merasa kesepian hampir sepanjang hari, naik dari 17% pada 2022-2023.

    “Depresi bisa menciptakan lingkaran setan. Ia bisa menyebabkan pengangguran atau setengah pengangguran, yang kemudian meningkatkan tekanan finansial dan memperburuk kondisi mental,” jelas Mischoulon.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rabu, layanan Samsat Keliling tersedia di 14 wilayah Jadetabek

    Rabu, layanan Samsat Keliling tersedia di 14 wilayah Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Rabu.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, sejumlah wilayah itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Gelanggang Remaja Cengkareng pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 09.00-15.00 WIB dan Gedung Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere pukul 08.00-14.00 WIB;

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;

    8. Ciledug di Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri Cipondoh pukul 09.00-14.00 WIB;

    9. Ciputat di halaman Parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di halaman GTown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    11. Kota Bekasi di Kantor Kecamatan Bekasi Utara pukul 08.00-12.00 WIB;

    12. Kabupaten Bekasi di Ruko Robson Lippo Cikarang pukul 08.00-12.00 WIB;

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Tajur Halang pukul 09.00-12.00 WIB;

    14. Cinere di halaman kantor Samsat pukul 08.00-12.00 WIB.

    Sejumlah syarat harus diperhatikan sebelum membayar pajak kendaraan, yakni membawa beberapa dokumen seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

    Selain itu, penting untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan para wajib pajak menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tren Baru ‘Job Hugging’ di Kalangan Gen Z dan Milenial, Apa Itu?

    Tren Baru ‘Job Hugging’ di Kalangan Gen Z dan Milenial, Apa Itu?

    Jakarta –

    Tren baru belakangan muncul di dunia kerja, yang memicu kekhawatiran serius bagi para ahli, yakni ‘job hugging’. Berbeda dengan ‘job hopping’ yakni kebiasaan berganti pekerjaan secara berkala, demi pengalaman baru, kenaikan gaji, hingga perkembangan jenjang karier lebih cepat.

    Job hugging adalah kondisi saat seorang karyawan tetap bertahan dalam suatu peran, meskipun mereka tidak bahagia atau merasa pekerjaan itu tidak memuaskan.

    Membiarkan seseorang tetap bertahan dalam pekerjaannya mungkin tidak tampak begitu buruk di permukaan, tetapi para ahli telah memperingatkan bahwa tren ini dapat memiliki konsekuensi lebih serius daripada yang disadari banyak orang.

    “Fenomena ini dipicu oleh rasa takut akan ketidakstabilan pasar kerja,” demikian penjelasan pakar manajemen menengah dan pendiri BoldHR, Rebecca Houghton.

    “Para pekerja tidak ‘memeluk’ pekerjaan mereka karena mereka mencintainya. Mereka ‘memeluk’ pekerjaan mereka karena, sejujurnya, alternatif yang mereka punya saat ini terlihat lebih buruk,” ujarnya kepada news.com.au.

    Kasus semacam ini didorong oleh kecemasan ekonomi dan dampak global dari pandemi, restrukturisasi, ketakutan bahwa AI akan mengambil alih profesi mereka, dan segala hal di antaranya.

    Houghton mengatakan orang-orang saat ini sudah lelah, dengan penelitian terbaru dari BoldHR menunjukkan satu dari tiga manajer yang disurvei mengalami kelelahan di Australia.

    Pakar SDM tersebut menjelaskan bahwa kombinasi kelelahan dan lingkungan ekonomi yang berisiko dapat menyebabkan orang-orang condong ke arah keakraban karena terasa aman.

    Ia memperingatkan para pemimpin perlu memikirkan dengan serius apa yang akan terjadi selanjutnya, karena orang-orang yang hanya terpaku pada pekerjaan tidak loyal.

    “Begitu pasar membaik, mereka akan menjadi yang pertama keluar. Diam-diam. Cepat. Para pemimpin yang cerdas tidak akan menunggu eksodus,” katanya.

    “Mereka akan bertindak sekarang, dengan membangun tempat kerja yang dipilih orang untuk tetap ditinggali, bukan tempat yang belum mereka tinggalkan.”

    Sudah ada tanda-tanda bahwa tren ini mulai menguat secara global, termasuk di Austalia.

    Tingkat mobilitas kerja Australia telah menurun selama dua tahun berturut-turut, dengan data terbaru dari Biro Statistik Australia (ABS) menunjukkan angkanya kini mencapai 7,7 persen.

    Hampir delapan persen pekerja, atau sekitar 1,1 juta orang, berganti pekerjaan atau bisnis dalam 12 bulan hingga Februari 2025.

    Jumlah orang yang berganti pekerjaan telah menurun secara signifikan sejak periode COVID-19, saat angkanya meningkat menjadi 9,6 persen pada Februari 2023.

    Rich Lewis-Jones, vice president APAC, penyedia perangkat lunak akuisisi talenta SmartRecruiters, mengatakan tren baru ini merupakan sinyal pergeseran besar dalam dinamika perekrutan.

    “Ketidakstabilan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan yang didorong oleh AI, dan pertumbuhan pekerjaan yang lambat telah menjadikan stabilitas sebagai prioritas daripada peluang baru, terutama di kalangan Gen Z dan profesional muda,” ujar Lewis-Jones kepada news.com.au.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Gen Z Kira-kira Masih pada Suka Minum Jamu Nggak Ya?”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

  • Identifikasi Risiko Sambut Kebijakan Menkeu Baru

    Identifikasi Risiko Sambut Kebijakan Menkeu Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa menandai babak baru kebijakan fiskal Indonesia.

    Menkeu baru menekankan arah kebijakan fiskal yang lebih proaktif, adaptif, dan kolaboratif, ditopang lima program utama Kementerian Keuangan: perumusan kebijakan fiskal, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, pengelolaan kas dan risiko, serta transformasi kelembagaan.

    Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kemenkeu, 2025)Salah satu inisiatif paling strategis adalah kebijakan penempatan Rp200 triliun dana pemerintah di bank-bank nasional (Himbara dan BSI), berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia.

    Skema ini berbeda dari kebijakan sebelumnya yang lebih mengandalkan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan obligasi pemerintah untuk menyerap dana masyarakat (Djohanputro, 2021).

    Dengan leverage minimal dua kali lipat, bank diminta memper-luas pembiayaan produktif ke sektor riil, sehingga transmisi fiskal dapat lebih cepat terasa pada perekonomian.

    CROWDING OUT EFFECT

    Kebijakan Menteri Keu-angan yang baru ini menghindarkan risiko crowding out effect, yakni kondisi ketika penerbitan surat utang pemerintah menyerap dana masyarakat secara besar-besaran sehingga mengurangi kapasitas sektor swasta dalam memperoleh pembiayaan (Blanchard & Johnson, 2013).

    Penempatan dana langsung di bank tidak menciptakan biaya bunga bagi pemerintah, melainkan menyediakan likuiditas murah yang dapat digunakan untuk mendorong ekspansi pembiayaan.

    Kecenderungan likuiditas yang relatif ketat di semester I/2025 perbankan di Indonesia tecermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,9% per Juni 2025 dengan rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 86%—88% (86,40% per Juni; 88,16% tercatat Mei), menandakan ruang intermediasi yang tidak terlalu longgar meski masih ada kapasitas untuk ekspansi kredit.

    Kondisi ini menyebabkan kenaikan biaya dana atau cost of fund (COF) lebih dari 100 bps. Akibatnya NIM makin tertekan sehingga bank cenderung meningkatkan pricing kredit yang mendorong kenaikan risiko penurunan kualitas kredit.

    Kebijakan untuk memasukkan dana pemerintah ke DPK perbankan ini menggeser risiko dari risiko likuiditas ke risiko kredit. Bank tidak hanya harus mengelola likuiditas, tetapi juga memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga.

    Jika leverage pembiayaan dilakukan tanpa perencanaan matang, potensi peningkatan non-performing financing (NPF) bisa menjadi ancaman, terutama bagi bank syariah yang segmentasinya banyak menyasar UMKM (OJK, 2023).

    Kebijakan Kemenkeu menyertakan BSI dalam program ini juga pilihan yang tepat karena industri perbankan syariah indonesia menunjukkan performa intermediasi yang solid sepanjang tahun 2025. Pada Juni 2025 di saat pertumbuhan kredit perbankan nasional melambat menjadi 7,7% (YoY) dari bulan sebelumnya 8,43% (YoY), pertumbuhan pembiayaan bank syariah mampu tumbuh 8,37% bahkan pertumbuhan pembiayaan BSI tetap ‘double digit’ 13,93% (YoY).

    Dari pertumbuhan pembiayaan tersebut, hal yang lebih menggembirakan adalah pertumbuhan pembiayaan UMKM BSI mencapai 9% (YoY) jauh melampaui pertumbuhan pembiayaan UMKM perbankan nasional sebesar 2,18% (YoY). Penyaluran ke sektor UMKM menyumbang sekitar 16%—17% dari total pembiayaan bank syariah menandakan bahwa sebagian pembiayaan syariah diarahkan ke sektor produktif yang langsung menyerap lapangan usaha riil dan mendukung inklusi ekonomi mikro-UMKM.

    EKONOMI SYARIAH

    Terdapat beberapa alasan kebijakan ini sangat relevan dengan pengembangan ekonomi syariah: Pertama, transmisi fiskal-moneter bank syariah melalui bank syariah lebih efektif dibandingkan bank konvensional karena transmisi bank syariah memiliki mekanisme yang berbeda dengan bank konvensional. Setiap pembiayaan bank syariah wajib memiliki underlying asset, sehingga penempatan dana pemerintah lebih mungkin disalurkan langsung ke kegiatan riil (KNEKS, 2020).

    Belajar dari pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa pembiayaan syariah mampu mendukung stabilitas fiskal karena lebih berorientasi pada aset dan sektor produktif (Bank Negara Malaysia, 2021).

    Kedua, BSI dan bank syariah lain telah terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, green sukuk, serta ekosistem haji-umrah. Dengan adanya tambahan likuiditas pemerintah, bank syariah berpotensi memperbesar perannya dalam proyek strategis seperti pembiayaan UMKM halal, pesantren produktif, hingga investasi ramah lingkungan.

    Ketiga, daya saing dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

    Dana pemerintah dapat memperkuat daya saing bank syariah terhadap bank konvensional. Dalam konteks Indonesia, kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah yang memiliki asset under management (AUM) signifikan menjadi peluang besar untuk mem-perluas penetrasi keuangan syariah (PP Muhammadiyah, 2022).

    PELAJARAN PEN

    Kebijakan ini juga memiliki landasan historis. Pada masa pandemi Covid-19, bank syariah terbukti berhasil menyalurkan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tingkat efektivitas yang relatif tinggi. Penyaluran pembiayaan diarahkan kepada UMKM dan sektor riil, sejalan dengan mandat syariah yang mengharuskan adanya underlying asset.

    Hasilnya, tingkat NPF industri perbankan syariah tetap terkendali, berkisar 3,08% pada 2021, relatif stabil dibandingkan tekanan sektor perbankan secara umum (OJK, 2021)

    Belajar dari pengalaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020—2022, kunci mitigasi risiko dalam penyaluran dana pemerintah oleh Himbara, termasuk BSI, terletak pada ketepatan sasaran sektor dan segmentasi pasar.

    Saat itu, dana PEN lebih efektif terserap ketika diarahkan ke sektor yang punya daya tahan tinggi, cepat rebound, dan menyerap tenaga kerja luas seperti UMKM pangan, agribisnis, dan kesehatan.

    Ke depan, dengan adanya kebijakan Menkeu baru, BSI perlu memastikan bahwa penyaluran likuiditas dari pemerintah bisa disalurkan ke ekosistem halal (misalnya agroindustri halal, pariwisata ramah muslim, dan industri makanan-minuman halal) karena sektor ini tidak hanya resilient tetapi juga memberikan multiplier effect berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah domestik, serta maslahat yang lebih luas bagi umat.

    Dengan demikian, mitigasi risiko bukan sekadar menjaga NPF, tetapi juga menanamkan disiplin pada strategi target pasar yang sesuai maqashid syariah sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kebijakan fiskal baru yang menempatkan dana pemerintah di bank nasional adalah momentum penting untuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Dengan basis aset yang jelas, pengalaman sukses menyalurkan PEN, serta potensi kolaborasi dengan ekosistem umat, bank syariah memiliki keunggulan unik dalam memastikan transmisi fiskal lebih produktif dan inklusif.

  • Jawaban Menohok Menkeu Purbaya Balas Kritikan Didik J Rachbini – Page 3

    Jawaban Menohok Menkeu Purbaya Balas Kritikan Didik J Rachbini – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melihat pengalaman 2021, saat dana disalurkan ke sistem sehingga membutuhkan waktu paling lambat sebulan agar terserap efektif ke sektor riil.

    Demikian juga dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun untuk lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan mulai terserap efektif ke sektor riil paling lambat sebulan. Dana itu disalurkan melalui kredit kepada pelaku usaha, terutama di sektor industri riil.

    Purbaya menuturkan, skema ini serupa dengan langkah pemerintah saat pandemi COVID-19 saat penempatan dana ke sistem perbankan terbukti cepat mendorong pemulihan kredit.

    “Kalau di Amerika, delay injeksi uang ke sistem bisa 14 bulan, di sini biasanya empat bulan.Tapi pengalaman 2021, begitu kita inject ke sistem, setengah bulan sampai satu bulan sudah terlihat pembalikan arah kredit. Jadi saya pikir tak akan terlalu lama sampai ekonomi lebih bergairah,” kata dia setelah rapat dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, seperti dikutip dari Antara, Selasa (16/9/2025).

     

  • Dari Media Sosial ke Kehilangan Pekerjaan: Imbas Komentar soal Penembakan Charlie Kirk – Page 3

    Dari Media Sosial ke Kehilangan Pekerjaan: Imbas Komentar soal Penembakan Charlie Kirk – Page 3

    Gelombang reaksi tak berhenti di media sosial. Sejumlah individu yang unggahannya ditampilkan situs anonim itu mengaku mendapat pelecehan, ancaman, bahkan kehilangan pekerjaan. Misalnya, jurnalis independen asal Kanada Rachel Gilmore, yang justru menuliskan doa agar Kirk selamat, mendapati dirinya dibanjiri ancaman hingga menyebut dua hari terakhir sebagai “neraka hidup.”

    Kasus serupa menimpa Rebekah Jones, mantan ilmuwan data Covid-19, yang mengaku dua kali melapor ke polisi setelah mendapat ancaman pembunuhan usai komentarnya tentang Kirk dipublikasikan situs anonim tersebut. Sementara itu, penulis DC Comics, Gretchen Felker-Martin, harus kehilangan kontrak setelah cuitannya dianggap menyindir kematian Kirk.

    Tak hanya individu, perusahaan besar pun turut bereaksi. Delta Air Lines, American Airlines, dan United Airlines mengonfirmasi telah menangguhkan sejumlah pegawainya terkait postingan soal Kirk. Restoran cepat saji, tim olahraga Carolina Panthers, hingga institusi pendidikan juga ikut memecat pegawai yang dinilai melanggar etika.

    Menurut Jeffrey Hirsch, profesor hukum ketenagakerjaan di University of North Carolina, perusahaan swasta berhak memecat karyawan karena komentar di media sosial, sementara sektor publik lebih rumit karena terkait kebebasan berpendapat. Namun, kasus guru dianggap lebih sensitif mengingat peran mereka dalam mendidik anak-anak.