Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Terungkap, Fakta Menyedihkan Penyebab Kematian Pemuda di RI-Korsel

    Terungkap, Fakta Menyedihkan Penyebab Kematian Pemuda di RI-Korsel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena penyebab kematian di Indonesia dan Korea Selatan (Korserl) menunjukkan potret yang kontras, namun sama-sama menyimpan keprihatinan serius. Jika di Indonesia penyebab utamanya banyak dipicu oleh faktor perilaku sesaat seperti kecelakaan lalu lintas, di Korea Selatan justru angka bunuh diri kian mencuat hingga melampaui kanker pada kelompok usia produktif.

    Melansir The Korea Herald, Korea Selatan kini menghadapi krisis bunuh diri yang semakin dalam. Data pemerintah menunjukkan tindakan menyakiti diri sendiri secara sengaja telah melampaui kanker sebagai penyebab kematian utama di kalangan usia 40-an, untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada 1983.

    Badan Pusat Statistik Korea mencatat 14.872 orang meninggal karena bunuh diri pada 2024, naik 6,4% dari tahun sebelumnya dan menjadi angka tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Tingkat bunuh diri nasional mencapai 29,1 kematian per 100.000 orang, atau hampir tiga kali lipat rata-rata OECD sebesar 10,8.

    “Bunuh diri menyumbang 26 persen kematian tahun lalu, melampaui kanker yang mencapai 24,5%. Adapun di tahun 2023, kanker masih sedikit lebih tinggi dari bunuh diri di kelompok usia ini,” ungkap data resmi yang dipaparkan The Korea Herald, dikutip Sabtu (4/10/2025).

    Bahkan pada remaja, angka bunuh diri menyumbang 48,2% dari seluruh kematian tahun lalu, naik dari 46,1% di 2023. Untuk usia 30-an, proporsinya mencapai 44,4% dari sebelumnya 40,2%. Para ahli menilai kombinasi masalah kesehatan mental dan tekanan ekonomi menjadi pemicu utama.

    Di Indonesia: Kecelakaan Jadi Ancaman

    Sementara itu, di Indonesia, pola penyebab kematian pada generasi muda memperlihatkan tantangan berbeda. Data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) yang diolah BPS menunjukkan, pada kelompok usia 15-24 tahun, faktor perilaku sesaat masih dominan: keputusan impulsif, tindakan berisiko, hingga kelalaian di jalan raya.

    Kecelakaan transportasi menjadi penyebab utama kematian usia muda, bahkan naik dari 31,20% (2010) menjadi 32,26% (2020). Hal ini menggambarkan tingginya kerentanan anak muda di jalan raya seiring meningkatnya mobilitas.

    Di sisi lain, penyakit infeksi pernapasan dan TBC pada perempuan cenderung menurun dari 13,11% menjadi 11,31%. Meski turun, penyakit menular masih menjadi ancaman serius.

    Penyebab lain juga patut diperhatikan: cedera tidak disengaja stabil di kisaran 10,5%, penyakit jantung naik dari 7,99% ke 8,73%, penyakit pencernaan sekitar 7,5%, serta tumor yang sedikit meningkat dari 5,48% ke 6,18%.

    Menariknya, kematian akibat melukai diri sendiri dan kekerasan interpersonal masih di kisaran 5,13%, menandakan isu kesehatan mental juga hadir, meski belum separah Korea Selatan. Pandemi Covid-19 turut tercatat dengan kontribusi 0,95% pada 2020.

    Jika Korea Selatan bergulat dengan angka bunuh diri yang melonjak, Indonesia berhadapan dengan risiko perilaku impulsif di jalan raya serta mulai terlihat dampak penyakit gaya hidup. Keduanya menegaskan bahwa kesehatan masyarakat bukan hanya soal medis, tetapi juga erat kaitannya dengan faktor sosial, ekonomi, hingga budaya.

    Oleh karena itu, pemerintah, sekolah, dan keluarga dituntut membangun ekosistem perlindungan generasi muda, mulai dari keselamatan transportasi hingga kesadaran gaya hidup sehat.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Krisis Menghantam Singapura, Ramai Restoran Bangkrut-Tutup Massal

    Krisis Menghantam Singapura, Ramai Restoran Bangkrut-Tutup Massal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Singapura tengah mengalami fenomena bisnis kuliner gulung tikar. Terdapat lebih dari 3.000 bisnis kuliner (F&B) yang dilaporkan tutup sepanjang tahun lalu.

    Mengutip Channel News Asia, angka itu setara dengan rata-rata 250 restoran tutup setiap bulan. Selain itu, jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam hampir dua dekade terakhir.

    Mirisnya, beberapa restoran yang terpaksa tutup merupakan tempat makan legendaris yang sudah berdiri selama bertahun-tahun.

    Seperti di antaranya Ka-Soh, restoran Kanton berusia 86 tahun yang pernah menjadi favorit banyak orang. Mereka terpaksa harus menyajikan mangkuk sup ikan terakhirnya pada 28 September mendatang.

    “Kalah,” begitulah perasaan Cedric Tang, pemilik generasi ketiga Ka-Soh.

    “(Meskipun kami) telah bekerja keras selama bertahun-tahun, kami [akhirnya] sudah cukup,” ia menuturkan.

    Menurut Tang, tak mungkin menaikkan harga jual makanan di Ka-Soh. Sebab, restoran tersebut merupakan bisnis warisan yang ingin menjaga esensi ‘terjangkau’ bagi pelanggan lama.

    Ka-Soh terpaksa bergabung dengan banyak restoran lain yang terpaksa gulung tikar di Singapura. Di antaranya adalah Burp Kitchen & Bar, restoran favorit keluarga lainnya yang menjadi salah satu dari 320 restoran yang tutup pada Juli 2025.

    Ka-Soh juga mengikuti jejak Prive Group, yang menutup semua restorannya per 31 Agustus, bulan yang mencatat 360 penutupan.

    “Bahkan [restoran] yang paling ‘sehat’ pun tidak dapat bertahan hidup saat ini,” kata mantan pemilik restoran Chua Ee Chien. Pasalnya, dua restoran dalam Michelin Guide Singapura pun harus tutup.

    Biaya Sewa Makin Mahal

    Bagi banyak pemilik, termasuk Ka-Soh, biaya sewa adalah penyebab banyak restoran yang terpaksa tutup, meskipun bukan faktor satu-satunya.

    “Di komunitas kami, mayoritas penyewa melaporkan kenaikan sewa antara 20 (dan) 49 persen,” kata Terence Yow, ketua Singapore Tenants United for Fairness (SGTUFF), yang mewakili lebih dari 1.000 pemilik usaha F&B dan bisnis lainnya.

    “Ini sesuatu yang belum pernah kita lihat selama 15, 20 tahun terakhir,” ia menuturkan.

    Belakangan, rumah toko (ruko) menjadi properti yang diminati investor lokal maupun asing, di tengah langkah-langkah ‘pendinginan’ baru-baru ini untuk pembelian hunian.

    Alhasil, ada dampak investor berekspektasi tinggi terhadap imbal hasil sewa. Pasalnya, para pemilik properti juga menghadapi tekanan.

    “Jika sewa seseorang diperbarui sekarang, tiga tahun setelah Covid, maka bahkan dengan kenaikan sewa sebesar 50 (hingga) 100 persen, mungkin tidak akan mencapai tingkat pasar saat ini,” kata Ethan Hsu dari Knight Frank Singapura

    Menurut spesialis real estat tersebut, biaya konstruksi telah naik sekitar 30 persen dan biaya pemeliharaan setidaknya 10 persen.

    “Banyak orang terpaku pada gagasan tentang pemilik properti yang serakah. Kenyataannya, sewa hanyalah salah satu komponen biaya yang dihadapi penyewa,” ia menuturkan.

    Di Burp Kitchen & Bar, meningkatnya biaya tenaga kerja ditambah dengan penurunan permintaan telah mencapai titik kritisnya. Dengan jumlah juru masak yang makin sedikit, pemain besar berlomba-lomba menggandakan gaji normal untuk mengamankan staf.

    Restoran kecil seperti Burp Kitchen hanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang singkat, bahkan setelah menaikkan gaji dan memangkas jam kerja.

    Asosiasi Restoran Singapura telah membunyikan alarm pada Maret lalu tentang krisis tenaga kerja yang serius dan menyerukan peninjauan kuota pekerja asing. Namun, pihak berwenang melihat krisis ini sebagai masalah kelebihan pasokan.

    Singapura dipenuhi hampir 23.600 gerai makanan ritel pada tahun lalu, naik dari hampir 17.200 pada tahun 2016. Meskipun 3.047 bisnis tutup tahun lalu, hampir 3.800 bisnis baru dibuka. Namun, jaringan restoran berkantong tebal justru menyingkirkan gerai independen kecil.

    Menurut Indeks Jasa Makanan dan Minuman dari Badan Pusat Statistik pada Juni 2025, katering dan gerai makanan cepat saji mengalami peningkatan penjualan tahunan, sementara omzet restoran menurun sebesar 5,6 persen. Kafe, pusat jajanan, dan tempat makan lainnya mengalami penurunan sebesar 0,1 persen.

    “Kami mengamati perubahan drastis dalam perilaku pelanggan,” kata Ronald Chye, salah satu pemilik Burp Kitchen, merujuk pada penurunan pengeluaran.

    “Ada begitu banyak pilihan di luar sana,” tambah istri sekaligus pemilik Burp Kitchen, Sarah Lim.

    “Frekuensi kunjungan pelanggan turun dari tiga, empat kali seminggu menjadi mungkin sebulan sekali,” ia menuturkan.

    Perubahan Perilaku Konsumen

    Dalam hal menemukan restoran baru, lebih dari separuh warga Singapura, termasuk 59 persen Gen Z, mengandalkan media sosial, menurut survei tahun 2023 yang dilakukan oleh perusahaan teknologi perhotelan SevenRooms.

    Ada profesional yang membantu operator F&B mempertajam kehadiran online mereka. Talking Point menggandeng salah satunya, salah satu pendiri Craft Creative, Dylan Tan, untuk bekerja sama dengan Christopher Lim yang berusia 62 tahun, yang mengelola Marie’s Lapis Cafe di Bedok North.

    Sudah 5 tahun sejak kafe ini mulai menyajikan makanan dan hidangan penutup Peranakan buatan tangan, yang diwariskan turun-temurun.

    “Kami hanya bertahan hidup di atas tali,” kata Lim, yang menjual rumahnya dan mencairkan tabungan Dana Pensiun Pusat serta polis asuransinya untuk mempertahankan kafenya.

    Di bawah bimbingan Tan, kafe ini meluncurkan video pendek yang menyoroti warisan dan hidangan khasnya.

    Lim juga didorong untuk memposting di media sosial setidaknya seminggu sekali, secara aktif membalas komentar, meluncurkan promosi sesekali dan akhirnya bekerja sama dengan influencer atau menyelenggarakan acara bertema.

    Setelah dua minggu, kafe tersebut sudah penuh untuk layanan makan siang hari Minggu, dan juga untuk bulan berikutnya. Bisnis melonjak sekitar 30 hingga 40 persen, dan Lim bertekad untuk “mempertahankannya”.

    Namun, jumlah like dan share tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Anggota Parlemen untuk Holland-Bukit Timah GRC, Edward Chia, yang juga mantan pemilik F&B, telah menyerukan peningkatan jangka pendek dalam jumlah pekerja asing yang dapat dipekerjakan oleh bisnis.

    Namun, ia juga melihat perlunya membantu usaha kecil menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas dengan jumlah staf yang sama atau bahkan lebih sedikit.

    Beberapa bisnis sudah beradaptasi. Jaringan “zi char” generasi ketiga, Keng Eng Kee Seafood, telah berinvestasi dalam perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan dan sistem keanggotaan.

    “Ini memberi kami masukan tentang bagaimana kami dapat meningkatkan pengalaman pelanggan,” kata salah satu pemilik, Paul Liew, 44 tahun.

    “Kami juga mencari tahu preferensi staf tertentu untuk membantu mengurangi pengunduran diri karyawan,” ia menuturkan.

    Chia yakin usaha kecil juga dapat memperoleh manfaat dari dukungan sumber daya manusia seperti kepala SDM sebagai layanan, di mana praktisi SDM bersertifikat dapat melayani beberapa usaha kecil dan menengah sekaligus, sehingga hemat biaya.

    Sementara itu, kelompok penyewa seperti SGTUFF melobi untuk sewa yang lebih adil dalam bentuk batas perpanjangan sewa yang dipatok pada inflasi atau pertumbuhan produk domestik bruto.

    “(Ini memastikan) bahwa setelah penyewa telah berupaya dua atau tiga tahun atau lebih untuk membangun bisnis, penyewa tersebut tidak akan mengalami kenaikan harga yang tiba-tiba dan besar sebesar 50, 60, 70 persen,” kata Yow.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terpopuler, hacker Bjorka ditangkap hingga jadwal MotoGP Indonesia

    Terpopuler, hacker Bjorka ditangkap hingga jadwal MotoGP Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan pada Jumat menarik untuk disimak, mulai dari penangkapan hacker “Bjorka” oleh Polda Metro Jaya terkait kasus peretasan data nasabah bank hingga jadwal lengkap MotoGP Indonesia yang dimulai Jumat.

    Berikut berita-berita unggulan yang dapat disimak:

    1.⁠ ⁠Polda Metro tangkap hacker “Bjorka” terkait kasus peretasan data nasabah bank

    Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus ilegal akses dan manipulasi data seolah-olah data otentik dengan modus mengunggah tampilan database nasabah sebuah bank. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Kemenkes akan buat laporan rutin keracunan MBG seperti saat COVID-19

    Kementerian Kesehatan menyebutkan, pihaknya akan membuat laporan berkala terkait keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG), sama seperti pelaporan kasus saat pandemi COVID-19.

    Dia menjelaskan bahwa nantinya, data akan dikonsolidasikan antara Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Budi menyebutkan bahwa akan ada data harian dan mingguan. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Mahkamah PPP tegaskan tak ada dualisme, Agus Suparmanto sah jadi ketua umum

    Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan tidak ada dualisme usai pelaksanaan Muktamar X yang diselenggarakan pada akhir September 2025 dan mengesahkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠223 aktivis ditahan Israel di armada Sumud Flotilla

    Sebanyak 223 aktivis internasional yang berada di dalam konvoi bantuan menuju Gaza ditahan oleh pasukan Israel, menurut penyelenggara kegiatan pada Kamis.

    Global Sumud Flotilla melalui akun X, menyatakan bahwa 15 kapal telah dipastikan diserang oleh pasukan Israel sejak Rabu malam (1/10), sementara delapan kapal lainnya kemungkinan sedang diserang. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Berikut ini jadwal lengkap MotoGP Indonesia yang dimulai Jumat

    MotoGP Indonesia edisi keempat akan segera dimulai pada akhir pekan ini, tepatnya mulai Jumat (3/10) di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Shutdown Pemerintah Berlanjut, Gedung Putih Ancam PHK Massal PNS

    Shutdown Pemerintah Berlanjut, Gedung Putih Ancam PHK Massal PNS

    Bisnis.com, JAKARTA – Gedung Putih memperingatkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal Amerika Serikat (AS) akan segera terjadi seiring dengan penutupan (shutdown) pemerintahan yang memasuki hari kedua.

    Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Wakil Presiden JD Vance bersama Sekretaris Pers Karoline Leavitt menuding Partai Demokrat memainkan permainan politik. 

    “Jika mereka begitu khawatir dengan dampaknya bagi rakyat Amerika — dan memang seharusnya begitu — yang harus mereka lakukan adalah membuka kembali pemerintahan, bukan mengeluh tentang bagaimana kami merespons,” ujar Vance dikutip dari BBC International, Jumat (3/10/2025).

    Sejumlah pegawai federal mulai dirumahkan pada Rabu (1/10/2025). Vance juga kembali menegaskan ancaman adanya PHK permanen terhadap pegawai federal.

    “Jujur saja, jika situasi ini berlarut, kami akan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.

    Sementara itu, Leavitt mengisyaratkan bahwa PHK massal bisa terjadi sebelum akhir pekan. Ketika ditanya wartawan soal batas waktu, dia menjawab, “dua hari, segera, sangat dekat,” sambil menjanjikan pembaruan lebih lanjut.

    “Terkadang Anda harus melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan,” jelas Leavitt, seraya menambahkan Partai Demokrat yang menempatkan Gedung Putih pada posisi tersebut

    Trump melalui media sosialnya, Truth Social, kembali menekan Partai Republik agar memanfaatkan penutupan ini. 

    “Partai Republik harus menggunakan kesempatan penutupan paksa oleh Demokrat ini untuk membersihkan pemborosan dan penipuan. Miliaran dolar bisa dihemat,” tulisnya.

    Pemerintah juga mengumumkan akan menahan dana US$18 miliar untuk proyek infrastruktur di New York, markas besar pimpinan Demokrat di Kongres.

    Saling Tuding Demokrat-Republik

    Adapun, saling tuding antara kedua partai semakin memanas. Pemimpin Mayoritas Senat Partai Demokrat Chuck Schumer menuding Partai Republik berusaha memaksa mereka menerima rencana anggaran yang merugikan. 

    Partai Demokrat menuntut adanya jaminan pendanaan layanan kesehatan sebelum menyetujui kesepakatan anggaran. Sementara itu, Partai Republik mendorong penggunaan skema pendanaan sementara untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan hingga pertengahan November dengan tingkat anggaran saat ini.

    Schumer dan para sekutunya menyatakan bahwa mereka membiarkan pemerintahan ditutup demi membuka ruang negosiasi untuk menyelamatkan manfaat layanan kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah. Namun, upaya berunding dengan Republik sejauh ini belum membuahkan hasil.

    “Mengapa mereka memboikot perundingan? Saya belum pernah menyaksikan hal seperti ini sepanjang hidup saya. Pemerintahan akan kembali dibuka ketika Republik benar-benar serius berbicara dengan Demokrat,” ujar Senator Partai Demokrat Chris Murphy dari Connecticut. 

    Sementara itu, Partai Republik menegaskan manfaat layanan kesehatan bukanlah prioritas. Menurut mereka, yang terpenting adalah menjaga agar pemerintahan tetap berjalan.

    “Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, atau siapa yang disalahkan. Ini soal rakyat Amerika. Dan [Demokrat] telah menyandera rakyat dengan cara yang mereka pikir menguntungkan secara politik,” kata Pemimpin Mayoritas Senat Partai Republik, John Thune.

    Partai Republik juga berargumen bahwa perluasan manfaat layanan kesehatan yang didorong Demokrat akan membebani pembayar pajak AS, serta awalnya hanya diberlakukan untuk mengatasi kompleksitas pada masa pandemi Covid-19 yang kini dinilai sudah tidak relevan.

    Adapun, pekerja esensial seperti agen perbatasan dan militer kemungkinan harus tetap bekerja tanpa bayaran untuk sementara waktu. Sementara itu, pegawai pemerintah yang dikategorikan non-esensial akan dirumahkan tanpa gaji. 

    Pada shutdown sebelumnya, mereka biasanya menerima pembayaran secara retrospektif setelah pemerintahan kembali dibuka.

    Menurut analis, penutupan pemerintah kali ini diperkirakan lebih luas dibandingkan pada 2018. Sekitar 40% pegawai federal—atau sekitar 750.000 orang—diprediksi akan dirumahkan sementara tanpa gaji, dengan sejumlah pegawai sudah mulai dirumahkan sejak Rabu.

    Hingga Rabu, prospek kesepakatan tampak tipis. Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson menegaskan tidak ada ruang negosiasi. 

    “Tidak ada yang bisa ditarik dari rancangan ini untuk membuatnya lebih ramping atau bersih dari yang ada sekarang,” ujarnya.

  • Pantang Surut Program MBG, Tetap Lanjut Meski Ada Keracunan

    Pantang Surut Program MBG, Tetap Lanjut Meski Ada Keracunan

    Jakarta –

    Pemerintah melakukan rapat koordinasi dan konferensi pers sebagai tindak lanjut penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini karena MBG belakangan menjadi sorotan akibat ribuan anak-anak mengalami keracunan.

    Meskipun MBG tengah menuai kontroversi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan tetap berjalan. Sembari pihaknya melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.

    “Saya tetap diperintahkan oleh pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan kapan menerima MBG,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    “Di luar perintah itu, saya tetap melaksanakan (MBG), kecuali nanti pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” lanjutnya.

    BGN Perintahkan SPPG Obati Trauma Korban Keracunan

    Dadan mengatakan bahwa SPPG yang saat ini disetop sementara imbas kasus keracunan harus ikut membantu dalam hal pertanggungjawaban. Seperti mengobati trauma psikis dari pasien dan orang tua.

    “Karena setiap kali kejadian kan ada yang tersakiti ya, setiap kali kejadian kan ada orang tua yang khawatir, setiap kali kejadian kan juga ada kepercayaan publik yang terganggu, yang tergores,” beber Dadan

    “Oleh sebab itu, maka SPPG yang bersangkutan, baik itu kepala SPPG maupun mitranya, harus melakukan pendekatan-pendekatan terkait dengan trauma yang muncul di masyarakat,” lanjutnya.

    Pemerintah Tanggung Perawatan Korban

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, memastikan biaya perawatan rumah sakit bagi anak yang menjadi korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditanggung oleh pemerintah.

    Hal ini diungkapkannya saat menjawab pertanyaan di konferensi pers di Jakarta Selatan terkait Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis.

    “Nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah dan hal ini oleh BGN,” kata Menkes Budi.

    Ada dua mekanisme penanggulangan biaya. Bila Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah telah menetapkan KLB, maka mereka bisa mengklaim pendanaan tersebut ke asuransi. Sementara, daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka biaya perawatan ditanggung oleh BGN.

    Menkes Budi tidak menampik bahwa ada kemungkinan kasus keracunan di program MBG jika tidak ditekan bisa naik statusnya menjadi KLB nasional.

    “Kalau KLB naik menjadi KLB nasional itu sudah ada aturannya ya di undang-undang dan sama peraturan presiden,” ujar Menkes.

    “Saya untuk jawab sekarang jadi KLB nasional itu memang harus ada beberapa provinsi beberapa banyak itu ya tapi sekarang belum masuk ya,” sambungnya.

    Update Harian Kasus Keracunan MBG seperti COVID-19

    Untuk mendapatkan data akurat dan sebagai upaya evaluasi, Menkes Budi mengatakan bahwa dirinya mendapatkan mandat untuk memperbaiki sistem pengawalan program MBG.

    Budi menyebut tidak menutup kemungkinan ke depan pencatatan laporan keracunan MBG akan mirip dengan catatan COVID-19 harian maupun mingguan. Hal ini menjadi standarisasi pelaporan angka, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Kementerian dan lembaga lain pada Kamis (2/10/2025).

    “Kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari puskesmas dan Dinkes, baik apakah itu setiap hari, setiap minggu ada dan angkanya akan dikonsolidasikan antara BGN dan Kemenkes,” katanya dalam konferensi pers.

    “Kalau perlu misalnya ada update harian mingguan bulanan seperti yang dulu kita lakukan saat COVID-19,” sambungnya.

    Percepat Sertifikat Higiene untuk SPPG

    Kemenkes ingin mempercepat proses sertifikasi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada dapur MBG. Hal ini sebagai upaya untuk menekan angka keracunan.

    “Kalau yang sertifikat layak higienis dan sanitasi ini, kan kemarin angkanya sekitar 20-an ya, jadi dalam waktu 2-3 hari, per kemarin tuh sudah 96, jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya. Jadi angka itu sekarang per hari kita review,” ujar Menkes.

    “Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan (Kepala BGN) sudah menargetkan paling lama 1 bulan yang sudah ada surat resminya. Diharapkan semua SPPG-nya ini sudah mendapatkan SLHS,” sambungnya.

    Memantau Keberhasilan MBG

    Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan monitoring terhadap keberhasilan MBG setiap 6 bulan sekali. Pemantauan itu nantinya akan melengkapi data Cek Kesehatan Gratis (CKG). Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas program MBG apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

    “Di luar itu, memonitor program setiap 6 bulan para penerima MBG ini akan kita ukur tinggi badan dan berat badan dan itu akan masuk by name by address ke laporan melengkapi CKG anak sekolah supaya kita bisa tahu efektivitas programnya,” ujar Menkes.

    Pemantauan juga akan dilakukan melalui Survei Gizi Nasional (SGN) tiap tahun. Jika sebelumnya survei tersebut lebih fokus pada masalah stunting, SGN nantinya juga akan dilakukan untuk melihat perkembangan status gizi anak pasca mendapatkan MBG. Data tersebut nantinya bisa digunakan sebagai evaluasi hingga penetapan kebijakan kesehatan masyarakat.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video: Puluhan Pelajar di Lampung Keracunan Sosis Berjamur di MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/up)

  • Menteri UMKM Ajak Masyarakat Pahami MBG Lebih Komprehensif

    Menteri UMKM Ajak Masyarakat Pahami MBG Lebih Komprehensif

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak masyarakat untuk memahami Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lebih komprehensif. Menurutnya, hal ini bukan sekadar soal gizi anak, tetapi juga penggerak ekosistem usaha dan ekonomi di lapisan bawah.

    “MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha. Agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Maman dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

    Ia tidak menampik bahwa berbagai persoalan yang muncul saat ini memang masih perlu dievaluasi dan disempurnakan.

    “Penyempurnaan harus dilakukan terus-menerus oleh kita semua. Saya pikir masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, dan hal-hal lain yang relevan,” katanya.

    Sebagai contoh, Maman menyoroti istilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang sempat mencuat di tengah masyarakat. Menurutnya, hal itu adalah sebuah kekeliruan yang harus diluruskan.

    “Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, dimana terhadap kasus itu ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” jelasnya.

    Selain itu, Maman mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima banyak pengusaha yang sudah mendapatkan beberapa titik SPPG, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun. Dari pengalaman itu, ia menilai perlu ada langkah konkret untuk dijadikan pertimbangan dalam evaluasi dan regulasi BGN.

    “Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapapun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia menekankan bahwa ekosistem usaha yang lahir dari program MBG tidak kalah penting dibandingkan aspek gizi.

    “Sebagai contoh, satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki sekitar 3-5 pekerja. Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” pungkasnya.

    Lihat juga Video Menkes saat Konpers KLB gegara MBG: Teringat Covid Dulu

    (akd/akd)

  • Menkes Wacanakan Update Rutin Kasus Keracunan MBG Seperti Data COVID-19

    Menkes Wacanakan Update Rutin Kasus Keracunan MBG Seperti Data COVID-19

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendapat mandat untuk memperbaiki sistem pengawalan program makan bergizi gratis, khususnya terkait korban keracunan pangan.

    Budi menyebut tidak menutup kemungkinan ke depan pencatatan laporan keracunan MBG akan mirip dengan catatan COVID-19 harian maupun mingguan.

    Hal ini menjadi standarisasi pelaporan angka, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Kementerian dan lembaga lain pada Kamis (2/10/2025).

    “Kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari puskesmas dan Dinkes, baik apakah itu setiap hari, setiap minggu ada dan angkanya akan dikonsolidasikan antara BGN dan Kemenkes,” katanya dalam konferensi pers.

    “Kalau perlu misalnya ada update harian mingguan bulanan seperti yang dulu kita lakukan saat COVID-19,” tandas dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah akan terus melakukan gerak cepat atas laporan kejadian luar biasa keracunan pangan.

    Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah terus menerus memastikan program MBG berjalan aman layak sesuai SOP dan tepat sasaran MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yg akan datang,” bebernya.

    “Program bapak presiden mendasar besar dan itu memberikan dampak yang luas juga tantangannya tidak ringan selalu ruang lingkupnya besar,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ombudsman Temukan Sederet Penyebab Kasus Keracunan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • KCI Buka-bukaan soal Rencana Pembangunan Stasiun KRL Dekat JIS

    KCI Buka-bukaan soal Rencana Pembangunan Stasiun KRL Dekat JIS

    Jakarta –

    PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter bicara tentang pembangunan Stasiun kereta rel listrik (KRL) baru di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Adapun proyek ini ditargetkan rampung dan siap beroperasi dalam satu sampai dua bulan ke depan.

    Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan, lokasi stasiun tersebut akan berada persis di samping stadion, dengan jarak hanya beberapa langkah kaki. Stasiun ini akan berada di rute pendek antara Stasiun Tanjung Priok dan Jakarta Kota.

    “Rencana pembangunan stasiun JIS itu. Titiknya atau lokasinya pas di samping stadion JIS, itu sebagai titik stasiun JIS, yang berada di antara stasiun Ancol dan Tanjung Priok. Titiknya di situ,” kata Rizal, di Stasiun Sudirman Baru (BNI CIty), Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).

    Pembangunan stasiun baru ini berada di bawah andil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Lokasinya juga sudah ditetapkan dan pembangunannya telah berjalan. Proses penertiban lokasi pembangunan juga telah dilakukan.

    “Sudah dilakukan penertiban, tapi ada juga sih titik yang kemarin menjadi salah satu lokasi nanti, masih ada yang mesti bersihkan. Tapi yang jelas lokasinya sangat-sangat memungkinkan (untuk dibangun stasiun),” ujarnya.

    Rizal menjelaskan, pembangunan stasiun ini sudah terencana sejak lama. Namun karena ada beberapa kendala, mulai dari pandemi Covid-19 hingga pelaksanaan berbagai berbagai kegiatan, pembangunannya pun menjadi tertunda sehingga baru digeber di era Gubernur Jakarta saat ini yakni Pramono Anung.

    Di samping itu, Rizal mengatakan, pihaknya mendukung penuh pembangunan akses menuju JIS, khususnya melalui fasilitas transportasi kereta. Menurutnya, kereta menjadi salah satu alternatif publik transport yang representatif untuk melayani akses ke arah JIS.

    Hal ini apalagi mengingat terbatasnya akses dari dan menuju JIS setiap kali diselenggarakan acara besar di sana. Untuk membawa kendaraan pribadi saja, baik itu mobil dan motor, parkiran terbatas. Itu pun banyak yang sampai diarahkan untuk parkir di Ancol dan harus berjalan jauh lagi menuju JIS.

    “Biasanya kalau ada acara di JIS parkirnya di Ancol, kemudian disiapkan feeder yang itu juga agak merepotkan. Satu alternatif publik transport yang representatif untuk melayani ke arah JIS ya kereta api atau KRL yang kebetulan dari rel ke arah JIS juga relatif dekat,” kata dia.

    Sebagai informasi, kelanjutan pembangunan Stasiun KRL di dekat JIS mulanya disinggung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hal ini menjadi salah satu topik bahasan saat dirinya bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu.

    “Kami kemarin bicara dengan pihak KAI minta supaya stasiun yang ada di dekat JIS itu segera direalisasikan sehingga masyarakat yang akan melakukan aktivitas atau beraktivitas di JIS itu bisa dengan mudah mengakses khususnya transportasi kereta api,” kata Dudy dalam media Briefing di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    “Saya minta konfirmasi lagi, harapan saya mungkin 1-2 bulan ini bisa selesai. Karena biasanya kalau di akhir tahun itu kan banyak event yang berlangsung di wilayah Ancol dan sekitarnya,” sambungnya.

    Sementara itu, isu pembangunan stasiun dekat JIS sendiri telah terdengar sejak tahun 2023 silam. Mohamad Risal Wasal yang pada kala itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub bilang, stasiun KRL dekat JIS sedang dibangun.

    “(Line) ada yang dari Ancol, ada yang dari Kemayoran,” kata Risal di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).

    Untuk proses pembangunan sedang dalam tahap perbaikan stasiun oleh Balai Teknik dan perbaikan elektrifikasi. “(Progresnya) saya belum mendapatkan laporan juga perkembangannya sekarang,” lanjutnya.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Rabu (5/7/2023), proyek stasiun KRL JIS ini terletak tepat di depan (sisi barat) stadion. Proyek ini berhadapan langsung dengan Jl. R. E. Martadinata.

    Pada bagian sisi samping proyek yang berhadapan langsung dengan jalan, sudah dibangun dinding-dinding penghalang yang terbuat dari pembatas jalan beton dan seng.

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sempat menyinggung progres pembangunan proyek tersebut pada 2023. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, proyek stasiun ini pada kala itu ditargetkan rampung pada April 2024.

    “Saat ini sedang kami siapkan stasiun KRL sementara di JIS. Pembangunannya sudah 30%,” kata dia dikutip dari Antara.

    Namun hingga kini proses pembangunan masih terus berlangsung dan ditargetkan rampung 1-2 bulan ke depan. Dengan begitu pada akhir tahun ini stasiun KRL baru itu sudah mulai beroperasi.

    Lihat juga Video: Ada Demo, Penumpang KRL Diimbau Hindari Stasiun Palmerah

    (kil/kil)

  • Tertekan Perang Harga Sengit, Penjualan BYD di China Turun

    Tertekan Perang Harga Sengit, Penjualan BYD di China Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Penjualan bulanan raksasa kendaraan listrik BYD Co., turun untuk pertama kalinya dalam lebih dari 18 bulan, di tengah perang harga dan persaingan yang sengit di pasar China.

    Pengiriman pada September 2025 turun 5,5% dari tahun sebelumnya menjadi 396.270 unit, menandai kontraksi pertama BYD sejak Februari 2024. Jika fluktuasi di sekitar liburan Tahun Baru Imlek tidak diperhitungkan, ini akan menjadi penurunan pertama sejak 2020, ketika Covid mengganggu rantai pasokan.

    Melansir Bloomberg, Kamis (2/10/2025), penurunan ini terjadi ketika perusahaan memangkas target penjualannya tahun ini sebesar 16% menjadi 4,6 juta unit, meskipun seorang eksekutif senior mengatakan langkah tersebut mencerminkan respons gesit BYD terhadap perubahan pasar dan target yang direvisi tetap merupakan sebuah pencapaian.

    Terlepas dari hasil tersebut, saham BYD yang diperdagangkan di Hong Kong naik sebanyak 2,9% pada Kamis (2/10/2025) pagi.

    Momentum BYD mungkin melambat, tetapi kemungkinan besar mereka masih mengirimkan lebih banyak kendaraan bertenaga baterai daripada Tesla Inc. dari Amerika, yang akan melaporkan angka pengiriman kuartal ketiganya pada hari Kamis nanti.

    Menurut konsensus Bloomberg, perusahaan yang dipimpin Elon Musk ini diperkirakan telah mengirimkan sekitar 439.600 mobil. Angka tersebut lebih rendah dari 582.522 unit EV yang telah terjual BYD dalam periode yang sama.

    Dengan September dan Oktober yang biasanya merupakan bulan-bulan sibuk bagi pasar otomotif di China, BYD dan para pesaingnya kemungkinan akan berupaya memaksimalkan kuartal terakhir untuk memenuhi target penjualan tahunan mereka.

    Pajak pembelian untuk beberapa EV tertentu akan kembali diberlakukan secara bertahap mulai 2026, yang mendorong para analis memperkirakan peningkatan pengiriman karena konsumen ingin memanfaatkan keringanan pajak tersebut sebelum masa berlakunya berakhir.

    Sebaliknya, Geely Automobile Holdings dengan cepat mengejar pesaingnya dengan menjual 273.125 unit pada September, menunjukkan pertumbuhan sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Grup ini sedang menjalani restrukturisasi untuk bersaing lebih baik dengan BYD, termasuk privatisasi merek Zeekr EV-nya, yang sedang dalam proses penarikan dari Bursa Efek New York.

    Merek lain yang juga menikmati lonjakan penjualan pada September antara lain Xpeng Inc., yang mencatatkan lonjakan 95% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 41.581 unit, dan Zhejiang Leapmotor Technology Co., yang meraup kenaikan 97% menjadi 66.657 unit.

    Xiaomi Corp. terus meningkatkan produksinya setelah meluncurkan kendaraan sport utility YU7 pada Juni. Perusahaan ini mengirimkan lebih dari 40.000 unit bulan lalu, mencetak rekor.

    Analis Morgan Stanley, termasuk Tim Hsiao, mengatakan dalam sebuah catatan riset bahwa selama lonjakan penjualan akhir tahun, BYD perlu menjual rata-rata 447.000 kendaraan per bulan pada kuartal terakhir untuk mencapai target 4,6 juta unit.

    Berdasarkan data penjualan yang dirilis oleh produsen mobil sejauh ini, segmen kendaraan listrik dan hybrid China tumbuh 10% secara bulanan pada September, lebih rendah dari perkiraan analis Citi Research sebesar 15%.

    Dengan Beijing mendesak beberapa industri, termasuk sektor otomotif, untuk mengakhiri perang harga yang tidak berkelanjutan, produsen dapat kesulitan mempertahankan momentum penjualan mereka tanpa diskon besar-besaran. Namun, tekanan pemerintah tampaknya hanya berdampak terbatas pada produsen mobil.

  • Senat Gagal Sepakati Pendanaan Darurat, Pemerintah AS Bakal Tutup Mulai Hari Ini

    Senat Gagal Sepakati Pendanaan Darurat, Pemerintah AS Bakal Tutup Mulai Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat terancam mengalami penutupan (shutdown) setelah Senat gagal meloloskan rancangan pendanaan darurat, menyusul kebuntuan antara Partai Demokrat dan Presiden Donald Trump terkait anggaran kesehatan.

    Dengan tidak adanya lagi agenda pemungutan suara di Senat sebelum tenggat tengah malam, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) telah menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah untuk “menjalankan rencana shutdown secara tertib.”

    Kebuntuan dipicu perselisihan terkait alokasi belanja kesehatan. Presiden AS Donald Trump dan Partai Demokrat sama-sama enggan mengalah, meningkatkan risiko shutdown yang dapat mengganggu layanan publik nasional, memaksa pegawai federal cuti tanpa bayaran (furlough), serta menunda rilis data ekonomi penting di tengah ketidakpastian kebijakan suku bunga The Federal Reserve.

    Satu pemungutan suara terakhir pada Selasa (30/9/2025) malam gagal, dengan hasil 55–45, karena Partai Republik tak mampu meraih 60 suara yang diperlukan untuk mengatasi blokade Demokrat.

    Jika shutdown benar terjadi, sekitar 750.000 pegawai federal diperkirakan akan terkena cuti paksa, meski sebagian pekerja esensial seperti militer tetap harus bekerja tanpa gaji. Trump bahkan mengancam akan melakukan pemecatan permanen terhadap banyak pegawai federal bila kebuntuan berlanjut.

    Indeks S&P 500 ditutup naik tipis 0,4% pada perdagangan Selasa, meski investor khawatir tertundanya rilis laporan ketenagakerjaan AS yang krusial pada Jumat ini dapat mengaburkan arah kebijakan pemangkasan suku bunga The Fed.

    Shutdown kali ini berpotensi menjadi yang pertama sejak 2018–2019, ketika pendanaan pemerintah sempat terhenti selama lima pekan di masa jabatan pertama Trump.

    Demokrat bersikeras menuntut perpanjangan subsidi premi asuransi Obamacare serta pembatalan pemangkasan dana Medicaid sebagai syarat dukungan. Sementara itu, Partai Republik menolak, dengan alasan subsidi tersebut hanya menguntungkan perusahaan asuransi dan seharusnya dihentikan pascapandemi Covid-19.

    Trump menuding Demokrat sengaja“mengambil risiko dengan memicu shutdown, sedangkan Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menegaskan pihaknya tidak akan tunduk menerima rancangan undang-undang darurat versi Partai Republik.

    Senat diperkirakan akan terus menggelar pemungutan suara berulang untuk membuka kembali pendanaan pemerintah, meskipun OMB menyebut sulit diprediksi berapa lama shutdown ini akan berlangsung.