Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Prancis Krisis Fiskal, Bisakah Reformasi ala Italia Jadi Solusi?

    Prancis Krisis Fiskal, Bisakah Reformasi ala Italia Jadi Solusi?

    Jakarta –

    Krisis politik di Prancis masih terus berlanjut. Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengundurkan diri setelah hanya 27 hari menjabat. Hal ini membuat Prancis akan memiliki perdana menteri kedelapan dalam lima tahun terakhir.

    Presiden Emmanuel Macron diperkirakan akan segera menunjuk perdana menteri baru. Upaya ini bisa mencegah diadakannya pemilihan umum. Namun, ketidakstabilan politik Prancis tetap berdampak besar pada ekonomi negara.

    Seperti yang terjadi pada 2024, anggaran untuk 2026 mungkin tidak akan disetujui tepat waktu. Tahun lalu, karena situasi politik yang kacau, Prancis harus menggunakan anggaran lama sampai anggaran baru disetujui pada Februari.

    Meskipun langkah sementara ini mencegah pemerintah berhenti beroperasi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat, masalah ekonomi jangka Panjang, seperti utang dan kondisi keuangan negara, tetap belum terselesaikan.

    Prancis dalam prahara utang

    Setelah pengunduran diri perdana menteri terbaru, lembaga pemeringkat memberikan peringatan baru mengenai masalah fiskal Prancis. Fitch, yang menurunkan peringkat Prancis menjadi A tunggal bulan lalu, mengatakan bahwa situasi politik membuat penyelesaian masalah fiskal negara itu tampak tidak mungkin.

    Sementara itu, S&P Global menekankan perlunya Prancis menerapkan anggaran yang memungkinkannya mematuhi kewajiban traktat Uni Eropa (UE), karena Prancis telah lama melanggar aturan pinjaman dan utang yang ketat dari Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan UE.

    Sejak Mei 2017, selama masa jabatan Macron, pengeluaran publik meningkat signifikan, sementara ia juga memberlakukan pemotongan pajak besar. Akibatnya, utang nasional meningkat lebih dari €1 triliun (sekitar Rp19,173 kuadriliun), meskipun pertumbuhan PDB juga meningkat 30% selama periode tersebut.

    Prancis tidak pernah menyeimbangkan anggarannya selama beberapa dekade dan biasanya lebih boros dibandingkan negara OECD lain. Namun, krisis baru-baru ini, seperti pandemi COVID-19, perang Rusia di Ukraina, dan lonjakan harga energi, telah mendorong pengeluaran meningkat dan memperlebar defisit anggaran.

    Defisit, yang sebesar 3,4% saat Macron menjabat, kini mencapai 5,8% dan terus meningkat. Ketidakstabilan politik yang muncul setelah Macron mengadakan pemilihan mendadak pada musim panas 2024 untuk mencegah partai kanan sayap ekstrem National Rally (RN), membuat penyelesaian masalah fiskal semakin sulit.

    Pemilihan tersebut menghasilkan parlemen yang lebih terpecah, tanpa blok politik yang memiliki mayoritas absolut, sehingga ketidakstabilan semakin kuat.

    Alexandra Roulet, ekonom dari INSEAD Business School, mengatakan bahwa pengeluaran selama krisis baru-baru ini, dikombinasikan dengan pemotongan pajak, adalah alasan utama lonjakan utang.

    “Kebijakan ini terbukti mengecewakan dalam hal efeknya terhadap anggaran Prancis,” katanya kepada DW. “Harapannya adalah mendorong investasi dan meningkatkan ekonomi sedemikian rupa sehingga pendapatan fiskal meningkat meskipun tarif pajak turun, tetapi kita belum melihat hal ini terjadi.”

    “Pekerjaan Italia”

    Jika situasi politik Prancis akhirnya stabil, beberapa ahli melihat Italia sebagai model yang bisa diikuti untuk menata kembali keuangan fiskal.

    Meskipun negara tetangganya masih memiliki rasio utang terhadap PDB lebih tinggi daripada Prancis, yaitu 138%, Melanie Debono, ekonom senior Eropa di Pantheon Macroeconomics, mengatakan situasi fiskal Italia “telah membaik secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir,” menyoroti bahwa defisit anggarannya turun menjadi 3,4%, mendekati tingkat 3% yang ditetapkan UE.

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia memperkirakan defisit Italia akan turun menjadi 3% dari PDB tahun ini, memungkinkan Roma keluar dari program UE untuk negara dengan defisit berlebih lebih cepat dari perkiraan.

    Berbicara dengan DW, Debono mengatakan pemerintah Meloni telah “hati-hati,” memangkas bonus konstruksi dan berupaya mengumpulkan pajak yang belum dibayar, sambil tetap berhasil memangkas pajak penghasilan dan pajak bisnis.

    Ia melihat kemiripan antara situasi fiskal Italia dan Prancis “dalam hal keduanya menderita tantangan struktural terkait pengeluaran tinggi yang kronis dan meningkat, serta sisi pasokan yang lemah dalam ekonomi yang kesulitan menghasilkan cukup pendapatan untuk menutupi pengeluaran yang dijanjikan.”

    Namun, sementara situasi Italia membaik, situasi Prancis justru memburuk. “Defisit Prancis semakin melebar karena pengeluaran terus meningkat dan lemahnya pendapatan pajak,” katanya.

    Dalam hal pelajaran langsung dari Italia, ia menilai sistem politik yang berbeda membuat perbandingan menjadi sulit.

    “Tidak jelas bagi kami bahwa stabilitas relatif di Italia dapat dijadikan panduan bagi apa yang seharusnya dilakukan Prancis,” kata Debono. “Prancis tidak dibantu oleh sistem Republik Kelima, di mana presiden dan parlemen mudah bentrok ketika yang terakhir tidak memiliki mayoritas untuk mendukung kebijakan presiden.”

    Namun, ia mencatat bagaimana Italia telah menangani pensiun sejak krisis utang negara pada awal 2010-an, menaikkan usia pensiun tiga bulan setiap dua tahun, kecuali pada tahun-tahun tertentu ketika kenaikan dibekukan.

    Prancis bisa mengikuti contoh ini, kata Debono, tetapi menekankan bahwa Paris membutuhkan lebih dari sekadar reformasi pensiun untuk mendekati target 3% UE.

    “Prancis membutuhkan pemotongan pengeluaran yang radikal dan/atau peningkatan pajak.”

    Italia sebagai model reformasi?

    Selama bertahun-tahun setelah krisis utang zona euro, Italia dianggap sebagai “anak bermasalah” yang berpotensi memicu bencana keuangan berikutnya di Eropa. Pada 2018 dan 2019, kombinasi stabilitas politik yang terus-menerus goyah dan tingkat utang yang membingungkan merupakan kombinasi berbahaya yang kini akrab di telinga orang Prancis.

    Pada saat itu, kekuatan politik ekstrem, seperti Gerakan Bintang Lima (M5S) dan Lega, terang-terangan bermain dengan ide untuk menarik Italia keluar dari zona euro atau UE secara keseluruhan.

    Akhirnya, Meloni dan partainya, Brothers of Italy, memantapkan kekuasaan dan telah berkuasa sejak Oktober 2022. Pemerintahan Meloni dipuji karena disiplin fiskalnya, mengejutkan banyak pihak dengan bagaimana mereka membalikkan citra Italia dalam pengelolaan keuangan.

    Prancis juga telah menghadapi kekuatan besar dari pihak kanan yang mencoba berkuasa selama bertahun-tahun. Namun, Debono mengatakan jika National Rally akhirnya berkuasa, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menerapkan disiplin fiskal.

    “RN memang pengurang pajak/pengeluaran sesuai program mereka, tetapi kemungkinan besar mereka hanya akan memotong pajak dan akan sangat sulit memotong pengeluaran,” katanya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Grand Mall Bekasi Tutup Sementara sejak 1 Januari 2025, Ini Penyebabnya Megapolitan 10 Oktober 2025

    Grand Mall Bekasi Tutup Sementara sejak 1 Januari 2025, Ini Penyebabnya Megapolitan 10 Oktober 2025

    Grand Mall Bekasi Tutup Sementara sejak 1 Januari 2025, Ini Penyebabnya
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Grand Mall Bekasi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi Barat tutup sementara sejak 1 Januari 2025 akibat dampak berkepanjangan dari pandemi Covid-19.
    Senior Head Department Marketing Communication Grand Mall Bekasi, Sufala Handri, tidak menampik bahwa pandemi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lesunya perekonomian, termasuk di sektor ritel.
    “Kalau efek pandemi pasti ada sampai saat ini pun kota juga merasakan efek pandemi apalagi ritel ya kan pasti ada,” ucapnya dikonfirmasi, Jumat (10/10/2025).
    Ia menuturkan, setelah pandemi Covid-19 berakhir, roda perekonomian memang kembali bergerak.
    Namun, ia menilai kondisi bisnis ritel belum sepenuhnya pulih sehingga hal ini yang membuat Grand Mall Bekasi tutup sementara,
    “Kita terus berbenah, tapi kan di balik itu semua ada beberapa kondisinya memang belum baik secara maksimal,” jelasnya.
    Karena itu, menurut Sufala, manajemen Grand Mall Bekasi tengah mempertimbangkan sejumlah langkah untuk bisa kembali bangkit.
    “Harus kita lakukan hal yang memang mungkin ke depannya akan dilakukan suatu terobosan lagi,” katanya.
    Namun, saat ditanya mengenai bentuk terobosan yang dimaksud, Sufala belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.
    “Kita belum tahu untuk itu saya belum bisa kasih informasinya. Karena balik lagi itu keputusan manajemen,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, Grand Mall Bekasi di Jalan Jenderal Sudirman, Harapan Mulya, Kota Bekasi, kini telah tutup.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat (10/10/2025), suasana di pusat perbelanjaan tersebut tampak kosong tanpa adanya aktivitas pertokoan maupun pengunjung. Dari luar, pintu masuk utama (lobi) terlihat terkunci rapat sehingga tidak bisa dimasuki.
    Di area depan, tampak tiga papan bertuliskan “Awas lantai basah” serta sebuah mesin penjual otomatis berisi berbagai minuman kemasan yang sudah tidak berfungsi.
    Bagian dalam mal terlihat gelap tanpa penerangan. Tak satu pun toko yang buka ataupun pengunjung yang datang.
    Saat ditelusuri ke sisi lain, pintu timur dan pintu barat mal juga terkunci dengan kondisi serupa, yakni gelap, tanpa aktivitas, dan seluruh toko tutup.
    Ruko-ruko di area luar mal pun sebagian besar sudah tidak beroperasi. Banyak di antaranya terpasang papan “dijual” dan “disewakan”.
    Salah satu gerai yang sudah berhenti beroperasi adalah restoran ayam cepat saji yang berada di samping pintu masuk utama.
    Di depan gerai itu terpasang spanduk bertuliskan “Terima kasih sudah mensupport kami selama ini. Bila ingin mengunjungi
    outlet
    kami, bisa mengunjungi
    outlet
    terdekat dari sibuk (KFC Summarecon Mall Bekasi, KFC Harapan Indah).”
    Meski demikian, masih ada beberapa ruko yang buka, yakni perbankan, lembaga pembiayaan, warung kopi, dan penjual bakso. Di area tersebut juga tampak sejumlah kendaraan terparkir.
    Salah satu penjaga ruko, Icha (20), mengatakan bahwa Grand Mall Bekasi sudah lama sepi pengunjung.
    “Enggak ada pengunjung yang ke sini, toko-toko juga enggak ada yang buka,” ucapnya ketika ditemui di lokasi, Jumat.
    Menurut dia, jika pun ada orang yang datang, biasanya mereka hanya menuju ruko-ruko di luar mal.
    “Udah enggak ada aktivitas, paling kalau ada yang di ruko-ruko luar mal ya kayak gini, masih ada tuh pengunjung,” jelasnya.
    Penjaga toko lainnya, Vina (18), menyampaikan hal serupa.
    “Enggak ada pengunjung yang ke mal, toko juga pada tutup. Kalau ramai ya karena orang-orang kantor yang di belakang, karena ada ruko-ruko kan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Apa dengan Singapura? Ratusan Restoran Tiba-tiba Tumbang dalam Sebulan!

    Ada Apa dengan Singapura? Ratusan Restoran Tiba-tiba Tumbang dalam Sebulan!

    Jakarta –

    Fenomena penutupan restoran banyak terjadi di Singapura belakangan ini. Beberapa tempat makan legendaris di Negeri Singa terpaksa gulung tikar karena ditekan harga sewa lahan yang meningkat tajam.

    Dilansir dari Channel News Asia, Jumat (10/10/2025), salah satu restoran makanan kanton legendaris di Greenwood Avenue, Ka-Soh, gulung tikar. Restoran 86 tahun itu menyajikan semangkuk sup ikan terakhirnya pada 28 September.

    Cedric Tang, pemilik restoran yang sudah turun temurun hingga ke generasi ke tiga itu merasa pihaknya sudah dikalahkan oleh keadaan. Meski sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, usahanya tetap tak bisa dipertahankan.

    “(Meskipun kami) telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Kami sudah cukup,” cerita Tang.

    Keputusan menutup restoran legendarisnya itu menurut Tang dipaksakan oleh berbagai faktor, yang paling kuat adalah kenaikan sewa sebesar 30% yang akan terjadi ketika masa sewa berakhir tahun ini.

    Harga sewanya naik menjadi S$ 15 ribu atau Rp 190 juta per bulan (kurs Rp 12.700) akhir tahun ini. Naik S$ 3 ribu dari tahun ini.

    Untuk membayar hal tersebut pihaknya perlu menjual rata-rata 300 mangkuk mi kuah ikan tambahan setiap bulan. Target ini dinilai sangat sulit untuk dicapai. Opsi menaikkan harga dirasa tidak bisa lagi dilakukan melihat kondisi yang ada saat ini.

    “Untuk bisnis warisan, kami berusaha untuk tidak menaikkan harga terlalu tinggi karena kami ingin tetap terjangkau bagi pelanggan lama kami,” ujar Tang.

    Beberapa waktu terakhir, Tang mengaku sudah sangat bekerja keras, meski statusnya sebagai pemilik dia sampai rela untuk turun menjadi pencuci piring hingga pelayan di dapur demi menghemat biaya karyawan. Namun, hal ini tak juga bisa menyelematkan usahanya.

    Sebelum Ka-Soh, sudah banyak usaha makanan yang berhenti operasi di Singapura. Di antaranya adalah Burp Kitchen & Bar, restoran favorit keluarga lainnya yang merupakan salah satu dari 320 restoran yang tutup pada bulan Juli.

    Ada juga jaringan restoran Prive Group, yang menutup semua restorannya per 31 Agustus. Di bulan yang sama ada 360 restoran yang tutup.

    Datanya lebih mencengangkan lagi, ada lebih dari 3.000 bisnis F&B tutup tahun 2024 yang lalu, rata-rata sekitar 250 restoran setiap bulan. Ini merupakan jumlah tertinggi dalam hampir dua dekade.

    Biaya Sewa Meroket

    Bagi banyak pemilik restoran, biaya sewa adalah penyebab utama penutupan restoran. Kenaikan sewa sudah terjadi 20-49% di berbagai tempat, membuat arus kas restoran berdarah-darah dan pada akhirnya gulung tikar.

    “Di komunitas kami, mayoritas penyewa melaporkan kenaikan sewa antara 20 sampai 49%,” kata Terence Yow, Ketua Asosiasi Penyewa Singapura (Singapore Tenants United for Fairness/SGTUFF).

    SGTUFF mewakili lebih dari 1.000 pemilik usaha F&B dan bisnis lainnya di Singapura yang melakukan penyewaan tempat usaha. Yow menilai hal semacam ini belum pernah terjadi selama 2 dekade terakhir.

    Di sisi lain, Ethan Hsu dari Knight Frank Singapura menjelaskan sewa properti memang sudah harus naik agar tingkat harga pasar yang wajar bisa didapatkan para pemilik properti.

    “Jika sewa seseorang diperbarui sekarang, tiga tahun setelah COVID, bahkan dengan kenaikan sewa sebesar 50-100%, mungkin tidak akan mencapai tingkat harga pasar saat ini,” ujar Hsu.

    Menurut spesialis real estat tersebut, biaya konstruksi saja telah naik sekitar 30% dan biaya pemeliharaan naik setidaknya 10%. “Banyak orang terpaku pada gagasan tentang pemilik properti yang serakah. Kenyataannya, nilai sewa hanyalah salah satu komponen biaya yang dihadapi penyewa,” kata Hsu.

    Simak juga Video ‘Singapura Siap Coba Taksi Tanpa Sopir’:

    (hal/fdl)

  • Buntut Panjang Polemik Tuntutan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

    Buntut Panjang Polemik Tuntutan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penggerudukan sejumlah kepala daerah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan pemangkasan anggaran transfer ke daerah berbuntut panjang.

    Hal itu membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara. Dia menyentil para kepala daerah untuk bisa lebih adaptif terhadap kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

    Tito menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan efisiensi belanja birokrasi untuk menyikapi kebijakan pemangkasan TKD dalam APBN 2026.

    Belanja birokrasi yang dimaksudkan oleh Mendagri antara lain pengeluaran untuk rapat, perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya.

    Tito mengatakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia berhasil menerapkan efisiensi pada masa pandemi COVID-19 sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan efisiensi.

    “Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan-minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang, mohon maaf, berlebihan, ini harus dikurangi. Banyak daerah yang melakukan itu bisa. Kita waktu zaman Covid juga bisa, dikurangi jauh anggaran kita, bisa,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (10/10/2025).

    Mendagri meminta kepada semua pihak di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, seraya mengingatkan ada konsekuensi hukum bagi siapa saja yang mencoba bermain-main dengan anggaran.

    “Program-program juga harus betul-betul (dijalankan), anggaran untuk program harus betul-betul bisa menjadi barangnya. Jangan dijadikan bancakan, kena masalah hukum nanti,” tuturnya.

    Purbaya Bakal Tambah Anggaran

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa  sempat berjanji memberikan tambahan transfer ke daerah (TKD), setelah adanya sinyal pemotongan dari Sri Mulyani. Namun, ternyata banyak daerah yang masih mengeluhkan kekurangan TKD.

    Purbaya Yudhi Sadewa memberikan janji baru dan angin segar terkait penambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada pertengahan tahun 2026, apalagi jika daerah-daerah mampu memperbaiki tata kelola penggunaan anggarannya, mengoptimalkan penyerapan anggaran, dan mencegah terjadinya kebocoran.

    “Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini, ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus, dan pajak kita membaik. Kalau ekonomi bagus, otomatis ya pajaknya naik ya. Nanti kita lihat, saya pesan ke mereka pastikan saja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan nggak ada yang bocor. Kalau itu terjadi, maka tahun depan kita bisa surplus untuk ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah (alokasi TKD, red.),” kata Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Terkait protes sejumlah gubernur mengenai pemotongan dana TKD, Purbaya memperingatkan kepala daerah jika mereka tak dapat mencegah adanya kebocoran, dan tidak memaksimalkan penyerapan anggaran untuk program-program yang produktif, maka sulit bagi pemerintah pusat untuk menambah alokasi dana TKD pada pertengahan tahun depan.

    “Ketika itu tidak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan, atau menambah anggaran ke daerah, (dan) mereka juga setuju,” ujar Purbaya.

    Protes Gubernur Terkait TKD 

    Purbaya menuturkan bahwa protes masih ada sejumlah gubernur yang protes terkait TKD. Menurutnya, keberatan dari para kepala daerah merupakan hal yang wajar, namun pemerintah pusat tetap menekankan pentingnya disiplin anggaran di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan.

    “Jadi ya semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang, pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik. Kalau ekonomi bagus otomatis pajaknya naik. Nanti kita lihat,” kata Purbaya.

    Purbaya mengatakan kepada kepala daerah memastikan penyerapan anggaran dilakukan secara optimal, tepat waktu, dan tanpa kebocoran. Jika hal itu tercapai, pemerintah pusat berkomitmen mengupayakan tambahan anggaran melalui pembahasan dengan DPR.

    “Saya pesan ke mereka, pastikan saja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan enggak ada yang bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan [bisa] minta ke DPR untuk menambah,” jelasnya.

     

  • Siapa Diana Murni Payapo? Pendukung Jokowi Ajak Demo Pakai BH dan Celana Dalam

    Siapa Diana Murni Payapo? Pendukung Jokowi Ajak Demo Pakai BH dan Celana Dalam

    GELORA.CO – Ajakan demonstrasi hanya mengenakan baju dalam dari seorang pendukung mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Diana Murni Payapo, ramai jadi perbincangan.

    Diana mengancam akan mengajak ratusan perempuan berdemo mengenakan pakaian dalam jika Mabes Polri tak kunjung menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

    “Jadi, kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini, kalau tidak saya organisasi perempuan, kita lima ratus perempuan berencana akan turun memakai BH (Breast Holder) dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari di-bully,” kata Diana, dikutip dari akun Instagram @kata_hati165, Minggu (5/10/2025).

    Dalam sebuah konferensi pers, Diana mengaku ajakannya itu hanya spontanitas untuk menarik perhatian publik.

    Ia mengaku kesal terhadap Roy Suryo cs karena tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

    Padahal, kata dia, Roy Suryo cs sudah dilaporkan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah pada April 2025.

    Baca juga:  Viral Soal Demo Pakai Dalaman, Emak-emak Pendukung Jokowi: Spontanitas Saya, Biar Dapat Perhatian

    “Kemarin itu, spontanitas atas sakit hati kita yang kesal, karena polisi sampai saat ini belum menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo cs.”

    “Padahal kan sudah tingkat penyidikan, biasanya itu kan cepat status hukumnya, tapi ini kok lambat sekali,” kata Diana kepada awak media pada Rabu (8/10/2025), dikutip dari tayangan KompasTV.

    “Maksudnya, saya membuat kalimat itu supaya jadi perhatian, saya buat jebakan.”

    “Tujuan saya untuk menjebak orang dengan bahasa supaya ada perhatian. Buktinya, jadi perhatian dengan kalimat ini,” imbuh dia.

    Siapa Diana Murni Payapo?

    Diana Murni Payapo atau Diana diketahui menjabat sebagai Ketua Persatuan Perempuan Peduli Pancasila (P4).

    Dikutip dari akun X resminya, dituliskan P4 didirikan pada 2 Agustus 2019.

    Selama pandemi Covid-19, P4 kerap menggelar acara untuk kaum perempuan.

    Contohnya, saat menjelang HUT RI 17 Agustus 2020, P4 menggelar lomba kebaya bermasker di Sekretariat P4, Jalan Otista 1A, Jatinegara, Jakarta Timur.

    “Tujuan acara ini untuk menyongsong HUT RI pada 17 Agustus sekaligus HUT P4 pada tanggal 2 Aguatus. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan apa yang dianjurkan pemerintah seperti menggunakan masker dalam pandemi,” jelas Diana, Sabtu (18/7/2020), dilansir TribunJakarta.com.

    P4 juga pernah mengadakan lomba memancing saat Hari Ibu pada Desember 2020, di Jakarta Timur.

    Karena digelar dalam rangka Hari Ibu, lomba tersebut diikuti oleh ibu-ibu sembari mengenakan kebaya.

    Saat pemerintah mewajibkan vaksin Covid-19 di tengah pandemi, P4 termasuk salah satu organisasi yang mendukung.

    Seperti ketika muncul hoaks mengenai vaksin Covid-19 Sinovac, P4 gencar mengajak masyarakat untuk tidak termakan isu palsu.

    P4 menegaskan pihaknya mendukung pemerintah soal vaksin Covid-19 untuk memutus penyebaran virus tersebut.

    “Kita berharap kepada perempuan-perempuan di Indonesia untuk tak percaya hoaks. Kita dukung pemerintah dalam program vaksinasi ini,” ujar Diana, Rabu (6/1/2021), masih dari TribunJakarta.com.

    Baca juga:  Pemuda Patriot Nusantara Desak Polri Serius Tangani Kasus Ijazah Jokowi, Minta Segera Ada Tersangka

    “Kami dari P4 mengajak masyarakat untuk mendukung apa yang dilakukan pemerintah termasuk vaksin Sinovac.”

    “Sebab vaksin ini tak jauh berbeda dengan imunisasi seperti Campak yang sewaktu kecil telah diberikan. Mari menghargai upaya pemerintah yang sudah berusaha keras menghadirkan program vaksinasi Covid-19,” jelas dia.

    Sosok Diana juga pernah muncul ketika ramai pencopotan baliho Rizieq Shihab pada November 2020.

    Pencopotan itu dilakukan oleh pihak terkait sebab tak memiliki izin yang kemudian berujung pro dan kontra.

    Terkait hal itu, Diana mengajak perempuan Indonesia untuk tidak terpengaruh polemik pencopotan baliho Rizieq Shihab.

    Dengan melihat karangan bunga berisi ucapan terima kasih di depan Markas Kodam Jaya, Diana mengajak perempuan agar lebih berpikiran terbuka.

    “Kami dari P4, melihat seperti ini (karangan bunga) kami berterima kasih kepada TNI/Polri yang telah bekerja keras  untuk menurunkan baliho baliho.”

    “Tapi, kami juga menghormati Habib Rizieq sebagai sesama umat muslim ya, kalau bisa peran perempuan harus ada dalam situasi seperti ini,” tutur Diana kepada awak media, Selasa (24/11/2020).

    Diana menegaskan agar polemik ini diserahkan kepada pihak terkait dan mengimbau perempuan di tanah air untuk gencar mensosialisasikan protokel kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

    Pasalnya, bila semakin banyak yang terlibat, kata Diana, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan yang justru melenceng dari sila ke-3 Pancasila.

    “Masalah ini masuk dalam sila ke-3 tentang Persatuan Indonesia. Sehingga peran perempuan juga sangat penting dalam kondisi saat ini.”

    “Sehingga bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia bisa tetap menjaga kedamaian. Kalau bisa tidak seperti itu, berdamai-damai saja. Sebab sekarang ini kan juga situasi Covid-19,” tandasnya.

  • Gerai Samsat Keliling buka di 14 lokasi Jadetabek pada Jumat

    Gerai Samsat Keliling buka di 14 lokasi Jadetabek pada Jumat

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, berikut 14 lokasi tersebut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;
    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB;
    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;
    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan Halaman Gedung Wali Kota Jakarta Selatan pukul 09.00-14.00 WIB;
    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;
    6. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busways Foodmosphere pukul 09.00-13.00 WIB;
    7. Ciledug di Kantor Kecamatan Pinang dan Rukan Fresh Market Lake Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB;
    8. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;
    9. Ciputat di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;
    10. Kelapa Dua di halaman Gtown House Gading Sepong pukul 08.00-14.00 WIB;
    11. Kota Bekasi di Pizza HUT Jatiasih pukul 09.00-11.30 WIB;
    12. Kabupaten Bekasi di halaman kantor Pemda Kabupaten Bekasi pukul 09.00-11.00 WIB;
    13. Depok di halaman Parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kelurahan Tugu pukul 09.00-11.00 WIB;
    14. Cinere di Kantor Kelurahan Pasir Putih pukul 08.00-11.30 WIB.

    Beberapa dokumen yang harus dibawa, antara lain KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus dilakukan di kantor Samsat terdekat.

    Selama berada di gerai, penting untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Inspektorat daerah harus kawal program prioritas dan TKD

    Mendagri: Inspektorat daerah harus kawal program prioritas dan TKD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Inspektorat Daerah dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat dan memastikan efisiensi Transfer keuangan Daerah (TKD) di tengah tekanan fiskal tahun depan.

    Menurut Tito, Inspektorat Daerah atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertugas melakukan audit rutin, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

    “Inspektorat jangan hanya turun setelah ada masalah. Sejak perencanaan, mereka harus menilai apakah program itu efisien, boros, atau tidak perlu. Dengan begitu, potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal,” kata Tito di Jakarta, Kamis.

    Tito menekankan, pengawasan yang ketat perlu difokuskan pada program-program prioritas nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, serta program ketahanan pangan.

    Program-program tersebut bukan hanya bagian dari agenda pemerataan kesejahteraan, tetapi juga menjadi strategi pemerintah dalam mengalihkan efisiensi TKD. Karena itu, Tito meminta Inspektorat Daerah memastikan implementasinya berjalan transparan dan tepat sasaran.

    “Program nasional seperti MBG dan ketahanan pangan bisa menggerakkan rantai pasok dan memperkuat perputaran ekonomi daerah, karena uangnya beredar langsung di wilayah itu,” jelas Tito.

    Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar mulai menyiapkan strategi menghadapi efisiensi TKD 2026, dengan cara menata ulang prioritas belanja. Menurutnya, daerah perlu memangkas belanja birokrasi yang tidak produktif, seperti rapat berulang, perjalanan dinas, atau acara seremonial yang menyedot banyak biaya.

    “Seperti saat pandemi COVID-19, kegiatan seremonial bisa dikurangi drastis. Fokus pada program yang benar-benar jadi barangnya, jangan sampai anggaran jadi bancakan,” tegasnya.

    Selain efisiensi belanja, Tito juga mendorong daerah melakukan inovasi fiskal dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah tanpa membebani masyarakat kecil. Ia mencontohkan pajak restoran, hotel, dan parkir yang masih sering bocor dan belum masuk kas daerah.

    “Buat sistem agar pajak yang ada tidak bocor. Jangan menambah beban baru ke rakyat kecil, tapi pastikan potensi pajak yang sudah ada bisa masuk penuh ke kas Pemda,” katanya.

    Dalam konteks tata kelola, Tito menilai Inspektorat Daerah merupakan tulang punggung pengawasan pemerintahan di daerah. Sebagai pengawas internal, mereka memiliki posisi strategis untuk memberi peringatan dini, bimbingan hukum, hingga evaluasi pelaksanaan program.

    “Inspektorat punya kewenangan melakukan pemeriksaan. Kalau ditemukan pelanggaran dan terbukti melanggar hukum, bisa ditindak. Bahkan kepala daerah bisa diberhentikan lewat mekanisme putusan Mahkamah Agung,” tuturnya.

    Ia menambahkan, koordinasi antara Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota perlu diperkuat agar sistem pengawasan berjalan seragam dan efektif di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga cabai merah di Pasar Slipi melonjak, ini cara pedagang bertahan

    Harga cabai merah di Pasar Slipi melonjak, ini cara pedagang bertahan

    Jakarta (ANTARA) – Harga cabai merah keriting dan bawang merah di Pasar Slipi Palmerah, Jakarta Barat, melonjak hingga mencapai Rp70.000 per kilogram, naik lebih dari Rp10.000 per kg dibandingkan harga pada hari-hari sebelumnya.

    “Yang naik bawang merah sama cabai keriting. Cabai merah keriting Rp70.000, bawang merah yang sudah dibersihkan Rp50.000. Kalau yang abal-abal (masih pakai kulit) Rp45.000 per kg,” kata salah satu pedagang sayur bernama Sri (62).

    Sebelum kenaikan harga ini, cabai merah sempat berada di harga Rp45.000-Rp50.000 per kg, sementara harga bawang merah masih fluktuatif di kisaran Rp45.000-Rp50.000 per kg.

    Sri mengaku, kenaikan harga cabai dan bawang terjadi karena sejumlah faktor, seperti kondisi cuaca dan pasokan bahan baku yang berkurang.

    “Pasokan kalau sekarang sedikit berkurang,” ujar Sri.

    Berdasarkan laman Informasi Pangan Jakarta, Kamis, cabai merah keriting dan bawang merah memang tercatat mengalami tren kenaikan dibandingkan Rabu (8/10).

    Per pukul 19.30 WIB, harga cabai merah keriting mencapai Rp68.876 per kg, cabai merah besar Rp62.977 per kg, dan bawang merah mencapai Rp47.871 per kg.

    Harga komoditas bawang merah tercatat naik di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Selatan. Demikian pula harga cabai merah keriting terpantau naik di semua wilayah Jakarta kecuali Jakarta Selatan.

    Sri yang sudah berjualan sayur mayur di Pasar Slipi sejak 1980-an itu berujar, meski harga komoditas pangan itu naik, ia terus memutar otak agar pendapatannya tidak tergerus kenaikan harga.

    Terlebih, Sri sudah berpengalaman menghadapi penurunan omzet sejak pandemi Covid-19 beberapa tahun silam.

    Salah satu cara yang ia tempuh yaitu dengan memberikan layanan pesan antar sayur mayur jualannya kepada konsumen. Menurut dia, upaya tersebut mampu membuat komoditas pangan yang dijualnya tetap laku di pasaran dan dia tetap mendapat penghasilan setiap harinya.

    “Saat pandemi omzet merosotnya jauh, bisa 60-70 persen. Kalau saya, saya biasa online-in, saya antar-antar gitu,” katanya.

    Sri juga tidak membedakan harga barang yang dijual secara daring maupun harga di pasar. Menurut dia, berapapun pesanan yang masuk akan dilayaninya. Hal itu dilakukan karena selain membutuhkan pemasukan, ia juga meyakini pembeli pun membutuhkan sayur mayur dan rempah untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Orang beli Rp50.000 saya kejar, saya antar. Karena dia butuh sayur, saya butuh uang,” katanya.

    Sri juga bercerita, selain berjualan sayur mayur, dia pernah berjualan kue kering. Namun, usahanya itu bangkrut karena pasar yang sepi pembeli.

    Ia hanya berharap, kondisi pasar yang kian sepi seperti saat ini bisa segera berakhir. Dia juga berharap pemerintah bisa membantu mengatasi permasalahan itu agar pedagang tidak lagi khawatir akan masa depannya.

    “Saya biasa jual sawi 20 kilogram sehari, sekarang 5 kilogram saja susah,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menlu Sugiono Bertolak ke Korut 10-11 Oktober, Pertama Sejak 2013

    Menlu Sugiono Bertolak ke Korut 10-11 Oktober, Pertama Sejak 2013

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono akan melakukan kunjungan kerja ke Korea Utara pada 10-11 Oktober mendatang.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menuturkan, Menlu Sugiono akan bertolak ke Pyongyang pada Jumat (10/10/2025) mendatang.

    Yvonne menuturkan, kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi undangan dari Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui.

    Dia menuturkan, pada 11 Oktober 2025, Sugiono akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Choe untuk membicarakan penguatan berbagai kerjasama bilateral, regional, maupun global antara kedua negara.

    “Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap dialog konstruktif dan hubungan kerjasama dengan berbagai mitra di kawasan,” jelas Yvonne di Gedung Kementerian Luar Negeri di Jakarta pada Kamis (9/10/2025).

    Selain melakukan pertemuan bilateral, Yvonne menuturkan Menlu Sugiono juga akan meninjau KBRI Pyongyang. Dia menjelaskan, peninjauan dilakukan untuk memantau kondisi Kedutaan Besar itu yang sempat ditutup pada 2021 lalu akibat pandemi Covid-19.

    Sebelumnya, Korea Utara menegaskan tidak akan pernah menghentikan program pengembangan senjata nuklir, dengan menyebut tuntutan denuklirisasi sebagai pelanggaran kedaulatan dan hak eksistensi. 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Son Gyong dalam Sidang Majelis Umum PBB akhir September lalu. Ini menjadi kali pertama pejabat dari Pyongyang hadir langsung sejak Menlu Korea Utara berpidato di New York pada 2018. 

    “Penerapan ‘denuklirisasi’ terhadap DPRK sama dengan permintaan menyerahkan kedaulatan, hak eksistensi, serta melanggar Konstitusi. Kami tidak akan pernah melepaskan kedaulatan, meninggalkan hak eksistensi, atau melanggar Konstitusi,” ujar Kim.

    Kim menegaskan bahwa peningkatan kekuatan nuklir negaranya berfungsi sebagai penangkal agresi AS dan sekutunya, serta menjaga keseimbangan kekuatan di Semenanjung Korea.

  • Riva Siahaan Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Minyak Mentah – Page 3

    Riva Siahaan Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Minyak Mentah – Page 3

    Harli mengatakan, saat itu terjadi ekspor Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) dengan alasan saat pandemi Covid-19 terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang. 

    “Namun pada waktu yang sama, PT Pertamina malah melakukan impor minyak mentah untuk memenuhi intake produksi kilang. Perbuatan menjual MMKBN tersebut mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah dikilang harus digantikan dengan minyak mentah impor, yang merupakan kebiasaan PT Pertamina yang tidak dapat lepas dari impor minyak mentah,” katanya.

    Proses penyidikan umum itu pun berkembang hingga penetapan sembilan tersangka awal. Mereka adalah Riva Siahaan selaku Direktur Utama (Dirut) Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional, dan Yoki Firnandi selaku Direktur PT Pertamina Internasional Shipping.

    Kemudian, Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne selaku VP trading operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Selanjutnya, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Joede selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus PT Orbit Terminal Merak.

    Mereka saat ini telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) untuk kemudian menjalani persidangan sebagai terdakwa.