Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Oknum ASN di Sampang Dilaporkan Atas Dugaan Korupsi Pemeliharaan Jalan

    Oknum ASN di Sampang Dilaporkan Atas Dugaan Korupsi Pemeliharaan Jalan

    Sampang (beritajatim.com) – Oknum Aparat Sipil Negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang berinisial HM dilaporkan atas dugaan korupsi oleh Polda Jatim. Dia diduga terlibat korupsi pengadaan langsung 12 paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Tahun Anggaran 2020.

    Kepala Dinas PUPR Sampang, Muhammad Zis, saat dikonfirmasi menyatakan belum menerima surat dari pihak Polda Jatim.

    “Saya tidak bisa memastikan karena belum menerima surat resmi dari polisi,” jawabnya singkat, Senin (6/5/2024).

    Sementara itu, HM juga tidak bisa ditemui karena tidak berada di kantornya.

    “Pak HM belum datang, mobilnya juga tidak ada,” ujar salah satu staf kantor PUPR Sampang.

    Tidak hanya itu, upaya untuk menghubunggi HM pun juga tidak membuahkan hasil karena nomor telepon yang biasa digunakan sekretaris PUPR tidak aktif.

    Perlu diketahui, pada 2020 lalu Dinas PUPR Sampang melaksanakan 12 paket pekerjaan proyek rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten dengan total anggaran Rp12 miliar. Anggaran itu bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahap II dalam program pemulihan ekonomi dampak Covid-19.

    Sebanyak 12 ruas jalan yang tersentuh program pemeliharaan meliputi ruas Panyepen-Baturasang, Paopale Laok-Larlar, Banjar Talela-Taddan, Lepelle-Palenggiyan, Kamodung-Meteng, Trapang-Asem Jaran, Karang Penang Oloh-Bulmated, Labang-Noreh, Somber-Banjar, Banjar-Somber, Bajrasokah-Batuporo Barat, dan Tobai Timur-Poreh.

    Setiap pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut dianggarkan Rp1 miliar. Proyek pemeliharaan ruas Panyepen-Baturasang dikerjakan CV Suramadu Jaya dengan nilai kontrak Rp994.500.000, Paopale Laok-Lar dikerjakan CV Aman Karya bernilai kontrak Rp993.200.000, Banjara Talela-Taddan digarap CV Seni Wacana senilai Rp995.000.000, Lepelle-Palenggiyan dikerjakan CV Raden Group dengan nilai kontrak Rp994.400.000.

    Kemudian, ruas Kamodung-Meteng digarap CV Alfin Jaya senilai Rp993.900.000, Trapang-Asem Jaran dikerjakan CV Cipta Sarana Abadi Rp993.700.000, Karang Penang Oloh-Bulmated digarap CV Cendana Indah Rp993.600.000, dan ruas Labang-Noreh dikerjakan CV Karya Mandiri. Nilai kontraknya Rp994.200.000.

    Selanjutnya, ruas Somber-Banjar digarap CV Makmur dengan nilai Rp995.300.000, Banjar–Somber dikerjakan CV Rizky Abadi Rp994.600.000 dan Bajrasokah-Batuporo Barat digarap CV Baruna dengan kontrak Rp994.300.000. Sementara ruas Tobai Timur-Poreh dikerjakan CV Gubis Ratas dengan nilai kontrak Rp995.200.000. [sar/beq]

  • Pemkot Surabaya Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, PDIP: Sinergitas Eksekutif-Legislatif Kunci Utama

    Pemkot Surabaya Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, PDIP: Sinergitas Eksekutif-Legislatif Kunci Utama

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

    Capaian ini merupakan yang ke-12 kalinya diraih secara berturut-turut oleh Pemkot Surabaya, menjadikannya sebagai salah satu daerah terbaik dalam pengelolaan keuangan di Indonesia.

    Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Karyadi, kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dalam sebuah acara resmi.

    Sinergitas Eksekutif-Legislatif Menjadi Kunci

    Merespon capaian membanggakan ini, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya, Achmad Hidayat, mengungkapkan bahwa raihan opini WTP 12 kali berturut-turut ini merupakan hasil dari sinergitas yang kuat antara eksekutif dan legislatif di Kota Pahlawan.

    “Mas Awi [Adi Sutarwijono] sebagai pimpinan DPRD Surabaya selalu mengedepankan kolaborasi dan capaian substansi untuk menghadirkan kesejahteraan bagi warga kota,” ujar Achmad Hidayat, Jumat (3/5/2024).

    Menurutnya, sinergitas tersebut terwujud dalam berbagai aspek, mulai dari fungsi penganggaran, pengawasan, hingga perumusan perundangan. Hal ini dibuktikan dengan produk legislasi yang dihasilkan sejak tahun 2020 hingga saat ini, di mana 30 Peraturan Daerah (Perda) telah disahkan.

    “Bukan hanya kuantitas produk peraturan yang disahkan, namun kualitas peraturan yang menjamin kemaslahatan warga kota Surabaya menjadi utama,” tegas Achmad Hidayat, yang juga merupakan politisi muda PDI Perjuangan Kota Surabaya.

    Tiga Tahun Kepemimpinan Efektif di Era Pandemi

    Achmad Hidayat menambahkan bahwa sinergitas ini semakin diperkuat dengan kepemimpinan kader PDI Perjuangan di eksekutif dan legislatif Surabaya selama tiga tahun terakhir.

    Meskipun sempat terhambat oleh pandemi Covid-19 selama dua tahun, Pemkot Surabaya berhasil bangkit dengan cepat dan menunjukkan kinerja yang gemilang.

    “Ini merupakan bukti nyata bahwa PDI Perjuangan berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” tandasnya.

    Prestasi gemilang Pemkot Surabaya dalam meraih opini WTP 12 kali berturut-turut ini menjadi contoh nyata bagi daerah lain dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab.

    “Sinergitas antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen terhadap kemaslahatan rakyat, menjadi kunci utama dalam mencapai prestasi tersebut,” pungkas mantan aktivis GMNI ini. [asg/ian]

  • Bupati Lamongan Terima Penghargaan Kepala Daerah Penggerak Ekonomi di Beritajatim Award 2024

    Bupati Lamongan Terima Penghargaan Kepala Daerah Penggerak Ekonomi di Beritajatim Award 2024

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi terpilih sebagai Kepala Daerah Penggerak Pertumbuhan Ekonomi dalam Beritajatim Award, pada Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Beritajatim.com, Kamis (2/4/2024).

    Dalam kesempatan ini, Bupati Yuhronur mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam menumbuhkan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Lamongan.

    “Alhamdulillah, kami menerima award. Hari ini bukanlah merupakan kebetulan, karena selama masa pemerintahan kami fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial,” ujar Yuhronur usai menerima penghargaan beritajatim award di Whiz Luxe Hotel, Kota Surabaya, Jawa Timur.

    Orang nomor satu di Lamongan ini juga menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Lamongan dibuktikan dengan banyaknya program-program yang mampu menggerakkan ekonomi di masa pasca pandemi covid-19, khususnya UMKM.

    “Kita upayakan UMKM Lamongan bisa naik kelas, mampu menjadi motor penggerak ekonomi di Kabupaten Lamongan, termasuk di dalamnya mengoptimalkan potensi kuliner Lamongan yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara, kita anggap ini sebagai softskill,” terangnya.

    Lebih lanjut, Yuhronur menjelaskan tentang 11 (sebelas) program prioritas Kabupaten Lamongan yang menjadi perhatian utama untuk mencapai kejayaan Lamongan yang berkeadilan, termasuk kebangkitan ekonomi, harmonisasi warga, dan pemerataan pembangunan.

    “Saya Bupati Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Lamongan tentu membuka ruang seluas-luasnya untuk bersama-sama melakukan kolaborasi agar tercipta sebuah energi besar, energi untuk membangun Kabupaten Lamongan,” papar Yuhronur.

    “Kami yakin dengan berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang dirancang secara komprehensif ini bakal memberikan dampak positif terhadap kinerja daerah,” imbuhnya.

    Sementara itu, Dwi Eko Lokononto selaku Pimpinan Umum dan Redaksi beritajatim.com mengungkapkan bahwa penghargaan yang diberikan kepada Bupati Lamongan ini tidak cuma-cuma, melainkan melalui beberapa pertimbangan dan penelusuran oleh tim.

    Beberapa pertimbangan itu, tutur Lucky, sapaan akrab Pemimpin Umum beritajatim.com itu, indikator kinerja utama yang menunjukkan angka gini ratio berada pada tren positif dengan penurunan dari 0,273 di tahun 2022 menjadi 0,295 di tahun 2023.

    Lalu persentase penduduk miskin di Kabupaten Lamongan tahun 2023 yang juga mengalami penurunan sebesar 0,11 persen, atau dari 12,53 persen menjadi 12,42 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,02 meningkat menjadi 74,53.

    “Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,28 persen melampaui target. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menghasilkan kinerjanya dengan baik. Semoga Kabupaten Lamongan semakin jaya,” pungkasnya.[riq/kun]

  • Intelijen Korsel Beberkan Rencana Korut Serang Kedutaannya

    Intelijen Korsel Beberkan Rencana Korut Serang Kedutaannya

    Seoul –

    Badan intelijen Korea Selatan (Korsel) membeberkan rencana Korea Utara (Korut) untuk melancarkan serangan “teroris” menargetkan para pejabat diplomatik dan warga negara Korsel di luar negeri. Rencana serangan ini mendorong Seoul menaikkan level kewaspadaan pada misi diplomatiknya di sebanyak lima negara.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (3/5/2024), Badan Intelijen Nasional (NIS) Korsel mengungkapkan bahwa pihaknya baru-baru ini “mendeteksi banyak tanda bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan serangan teroris terhadap staf kedutaan atau warga negara kami di berbagai negara”.

    “Seperti China, Asia Tenggara, dan Timur Tengah,” sebut NIS dalam pernyataannya pada Jumat (3/5) waktu setempat.

    “Korea Utara telah mengirimkan agen-agennya ke negara-negara ini untuk memperluas pengintaian terhadap Kedutaan Besar Korea Selatan dan juga terlibat dalam aktivitas spesifik seperti mencari warga Korea Selatan yang berpotensi menjadi target teroris,” ungkap pernyataan NIS tersebut.

    Badan intelijen Korsel, dalam pernyataannya, menyebut hal itu tampaknya terkait dengan gelombang pembelotan warga elite Korut yang terjebak di luar negeri selama pandemi virus Corona (COVID-19), dan kini berusaha menghindari pulang ke negaranya setelah Pyongyang melonggarkan kontrol perbatasan yang ketat.

    Korut menganggap pembelotan sebagai tindak kejahatan serius dan diyakini telah memberikan hukuman berat kepada para pelanggar, keluarga mereka, dan bahkan orang-orang yang terkait insiden tersebut.

    Para pejabat Kedutaan Besar Korut, menurut laporan NIS, mungkin mengirimkan laporan palsu yang menyalahkan “faktor eksternal” atas pembelotan sukarela dari rekan-rekan mereka, dalam upaya menghindari hukuman.

    Akibatnya, sebut NIS, Pyongyang mungkin “merencanakan pembalasan” terhadap staf Kedutaan Besar Korsel dengan alasan seperti itu.

    Lihat juga Video ‘Korut Tembakkan Rudal Balistik ke Laut Jepang’:

    Dengan adanya informasi itu, maka Kementerian Luar Negeri Korsel mengumumkan pihaknya telah menaikkan status peringatan antiterorisme di sebanyak lima misi diplomatiknya di luar negeri, yakni Kedutaan Besar di Kamboja, Laos dan Vietnam, juga konsulat di Vladivostok, Rusia dan di Shenyang, China.

    Baik Seoul maupun Pyongyang sama-sama memiliki kedutaan besar atau konsulat di kelima lokasi tersebut.

    Menurut Kementerian Unifikasi di Seoul, Korut memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 150 negara, namun jumlah misi diplomatik yang dijalankan di luar negeri telah menyusut sejak tahun 1990-an karena kendala keuangan.

    Akhir tahun lalu, Korut menutup beberapa kedutaannya termasuk di negara sekutu utamanya di Afrika, seperti Angola dan Uganda, serta di sejumlah negara mulai dari Spanyol hingga Hong Kong.

    Langkah itu dinilai oleh Seoul sebagai pertanda memburuknya kondisi perekonomian negara tersebut. Namun Pyongyang membela diri dengan menyebutnya sebagai perampingan birokrasi.

    Sementara itu, laporan Kementerian Unifikasi Seoul menyebut sebanyak 196 pembelot Korut tiba di wilayah Korsel sepanjang tahun lalu, dengan sekitar 10 pembelot di antaranya berasal dari kalangan elite Pyongyang seperti diplomat dan anak-anak mereka.

    Angka itu, menurut Seoul, merupakan yang tertinggi untuk jumlah pembelotan elite Korut ke Korsel sejak tahun 2017 lalu.

    Lihat juga Video ‘Korut Tembakkan Rudal Balistik ke Laut Jepang’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • May Day, AJI Bojonegoro Kampanyekan Buruh Media Berserikat

    May Day, AJI Bojonegoro Kampanyekan Buruh Media Berserikat

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Peringatan Hari Buruh atau May Day ditetapkan setiap tanggal 1 Mei. Peringatan itu ditetapkan sejak 1886 sebagai pengingat perlawanan para buruh di masa lalu saat menghadapi situasi buruk.

    Seperti perjuangan untuk meningkatkan upah yang masih rendah, jam kerja yang panjang hingga 16 jam perhari, jaminan kesehatan, hingga jaminan keselamatan kerja. Semangat kelahiran Hari Buruh ini masih relevan dengan situasi yang dihadapi pekerja saat ini.

    Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro Dedi Mahdi mengatakan, refleksi Hari Buruh tahun ini, masih relevan jika ditarik pada perjuangan pekerja era dulu. Tantangan buruh saat ini lebih kompleks, terutama buruh media.

    Untuk itu, kampanye yang digaungkan AJI Bojonegoro pada peringatan May Day kali ini menekankan agar pekerja media untuk berserikat. “Pekerja media harus berserikat untuk melawan tantangan saat ini,” ujarnya, Rabu (1/5/2024).

    Sesuai hasil riset yang dilakukan oleh AJI Indonesia, buruh media di berbagai wilayah Indonesia masih dan rentan dieksploitasi perusahaan media. Hasil riset AJI pada Februari-April 2023 menemukan hampir 50 persen upah jurnalis masih di bawah upah minimum.

    “Bahkan belasan persen lainnya menyatakan upah mereka tidak menentu atau mendapat upah dari komisi iklan,” ungkapnya menjelaskan hasil riset AJI.

    Riset AJI yang melibatkan 428 jurnalis di berbagai daerah ini juga menemukan akal-akalan perusahaan dalam perjanjian kerja. Sebanyak 52,6 persen jurnalis memiliki hubungan kerja waktu tertentu atau kontrak dan 11,2 persen perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tetap.

    Riset AJI juga menunjukkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak perempuan masih sangat rendah. Hanya ada 11,2 persen perempuan yang mendapat hak cuti dengan upah dibayarkan ketika haid pada hari pertama dan kedua.

    Ketika melahirkan, sebagian jurnalis perempuan menyebutkan tidak bekerja dan tidak mendapat upah. Tapi ada pula perusahaan media yang meminta perempuan tidak bekerja saat melahirkan.

    Belum lagi gelombang PHK yang dialami ribuan buruh media sejak pandemi Covid-19 hingga 2024 ini. Ironisnya, media yang kerap mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang merugikan buruh media, justru menggunakan undang-undang tersebut untuk PHK buruh media.

    “Karena itu, dengan pelbagai tantangan tersebut, bersatulah seluruh buruh media!,” imbuhnya seperti yang juga diunggah dalam postingan media sosial AJI Bojonegoro. [lus/ian]

  • Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Torehkan Banyak Prestasi, Punya 11 Program Prioritas

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Torehkan Banyak Prestasi, Punya 11 Program Prioritas

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Timur pada Jumat (26/2/2021) silam. Meski menjabat dalam kurun waktu yang relatif singkat yakni 3,5 tahun, namun ia berhasil menorehkan banyak prestasi.

    Bupati yang terpilih dari hasil Pilkada serentak tahun 2020 ini mampu meraih penghargaan bukan hanya dari pemerintahan, melainkan juga dari perguruan tinggi dan swasta. Kini, ia terus mengajak seluruh elemen di Kota Soto untuk bersinergi dalam membangun daerah.

    Orang nomor satu di Lamongan ini memiliki segudang pengalaman, sebelumnya ia pernah menjabat Kasubag Verifikasi BKBD Lamongan (1999-2004), Kepala Bidang Anggaran Kabupaten Lamongan (2004-2012), Direktur BPR Bank Daerah Lamongan (2012), Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan (2012).

    Kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Kwarcab Lamongan, Ketua DP KORPRI Lamongan, Ketua LPTQ Lamongan, dan CEO Persela Lamongan.

    Menurut Bupati alumnus S3 Universitas Brawijaya (2015) ini, dukungan antar unsur elemen masyarakat sangat penting bagi pertumbuhan suatu daerah. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kolaborasi dan sinergi pentahelix dalam pembangunan Kabupaten Lamongan.

    Pria kelahiran 1968 ini mengusung 11 program prioritas pemerintah daerah, mulai dari Jamula (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) hingga Desa Berjaya. Walau dihantam situasi Covid-19 di awal kepemimpinannya, Yuhronur bersama wakilnya Abdul Rouf terus berikhtiyar merealisasikan program sebaik mungkin.

    Atas kelihaiannya dalam mengelola pemerintahan, wajar jika Yuhronur banyak diminta untuk menjadi narasumber di berbagai acara dan seminar, salah satunya sebagai narasumber dalam kegiatan advokasi percepatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS), karena Lamongan telah menerapkan program nasional KKS sejak tahun 2010.

    Lebih lanjut, Yuhronur saat ini bahkan telah menyiapkan target pembangunan daerah
    bertema ‘meningkatkan stabilitas sosial ekonomi dan pengembangan industri sektor unggulan, melalui perluasan pasar dan dayasaing regional’, guna menyongsong tahun 2025 mendatang. Terdapat 5 (lima) fokus utama pembangunan Kabupaten Lamongan.

    Adapun kelima program prioritas itu di antaranya, (1) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi dan yang adil dan merata, (2) penguatan kualitas dan kuantitas produksi komoditas unggulan UMKM dan kemudahan akses terhadap pasar elektronik maupun non elektronik.

    (3) penguatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang berdaya saing berskala regional (4) peningkatan kualitas infrastruktur perekonomian, ruang publik dan infrastruktur dasar serta optimalisasi infrastruktur kawasan industri baru dan realisasi Ringroad Utara, dan (5) peningkatan stabilitas dan konduktivitas sosial.

    Sebagai informasi, setidaknya Bupati Yuhronur telah mampu menyabet 76 penghargaan bagi Lamongan selama dirinya menjabat.

    Sebelum menjabat, ia juga memperoleh penghargaan beberapa kali sebagai ASN Teladan Nasional, Styalencanakarya, The Best Ceo On Culture Award sebagai CEO PD BPR Bank Daerah Lamongan, Lencana Darma Bhakti sebagai KA Kwarcab Lamongan, dan Tokoh Olahraga Terbaik Jawa Timur penghargaan PWI Jawa Timur. (riq/ted)

  • Bupati Lamongan bersama PT DMT Sosialisasikan Perizinan Guna Dukung Kebijakan Internet Positif

    Bupati Lamongan bersama PT DMT Sosialisasikan Perizinan Guna Dukung Kebijakan Internet Positif

    Lamongan (beritajatim.com) – Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) terkait internet positif, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Penyedia Layanan Internet Lamongan, PT Digital Media Telematika (DMT) menggelar sosialisasi, Sabtu (27/4/2024), di Hotel Grand Mahkota Lamongan.

    Menurut Bupati Yuhronur, sosialisasi ini bertujuan untuk mengendalikan beberapa konten dari website, baik dari segi konten website, iklan maupun lainnya. Mengingat, di tengah kemajuan teknologi digitalisasi saat ini, internet menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat, sehingga berpotensi disalahgunakan dan merugikan.

    “Internet memiliki peran pentig bagi masyarakat saat ini, sehingga harus ada penertiban. Dan yang dapat melakukanya ialah ISP yang telah menjalin sinergi bersama pemerintah daerah,” tutur Bupati Yuhronur.

    Selain jaringan internet, orang nomor satu di Lamongan ini mengungkapkan bahwa perizinan mitra jual kembali (reseller) jasa telekomunikasi juga harus dilakukan penertiban sesuai regulasi yang berlaku. “Penertiban ini bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan oknum tak bertanggung jawab,” tandasnya.

    Dalam kesempatan sama, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jatim Ayom Rahwana selaku narasumber dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa seluruh penyedia layanan telekomunikasi baik itu operator telekomunikasi yang menggunakan kabel atau nirkabel wajib mengantongi izin dari Kominfo. “Adanya izin dari Kominfo itu sesuai dengan regulasi yang harus dipatuhi oleh reseller jasa telekomunikasi,” ujar Ayom.

    Tak cukup itu, ungkap Ayom, Kominfo sudah mendukung penyelenggara RT RW Net yang selama ini beroperasi untuk tetap dapat menjalankan usahanya dengan membuat regulasi jual kembali (reseller) layanan operator telekomunikasi.

    “Salah satu aturan yang ada di dalam regulasi jual kembali ini adalah penyelenggara RT RW Net harus mencantumkan nama operator yang menjadi rekanannya. Tujuannya mempermudah pengawasan terhadap kualitas layanan operator telekomunikasi yang jadi mitra penyelenggara RT RW Net,” terangnya.

    Sementara itu, Direktur PT DMT Heri Kiswanto menegaskan bahwa sebagai mitra jasa telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Lamongan, PT DMT akan menerapkan penggunaan DNS bersih yang tersinkron dengan trustpositif Kominfo.

    “Kami akan terus menjaga ruang digital yang aman, sehat dan positif, serta produktif bagi pelanggan digitnet baik ritel maupun corporate. Tentunya di Lamongan karena kami sudah bermitra kurang lebih sejak wabah covid,” bebernya.[riq/kun]

  • Bupati Hendy Temui Koalisi Partai Pendukung Amin dan PPP di Excelso Jember

    Bupati Hendy Temui Koalisi Partai Pendukung Amin dan PPP di Excelso Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menemui petinggi koalisi partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan Partai Persatuan Pembangunan, di Excelso Coffee, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (26/4/2024) malam.

    Hendy tiba di Excelso sekitar pukul 22.15 WIB. Dia langsung disambut Madini Farouq (Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember), dan tiga petinggi partai koalisi pendukung Amin saat pemilihan presiden, yakni Ayub Junaidi (Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember), Sudiyanto (Ketua Dewan Pengurus Daerah PKS Jember), Bambang Haryanto (Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Jember).

    “Saya berterima kasih kepada teman-teman. Ini semua karena izin Allah. Tidak ada janjian sama sekali. Tadi saya ada acara salawatan di Sukowono, lalu tiba-tiba ada telepon dari Ra Itqon (Sekretaris DPC PKB Jember Itqon Syauqi, red) yang meminta saya untuk bergabung,” kata Hendy.

    Hendy langsung menyambut gembira tawaran itu. “Saya belum pernah bertemu dengan teman-teman dan bersilaturahim. Ini kesempayan. Oleh karena itu saya merapat ke sini. Tidak tahunya di sini sudah berkumpul teman-teman, ketua-ketua partai, yang memang saya harapkan ingin berjumpa,” katanya.

    Hendy mengaku punya kepentingan untuk bertemu dengan para elite partai itu. “Saya ingin berjumpa. Pilkada akan dimulai. Saya ingin melanjutkan (memimpin Jember) untuk periode kedua,” katanya.

    Pertemuan berlangsung kurang lebih satu jam. Ayub mengatakan, pertemuan dengan Hendy berlangsung mendadak. Empat partai politik yang sepakat membentu Koalisi Kebersamaan untuk Perubahan (KKP) tersebut sebenarnya bertemu untuk bersilaturahmi dan berhalalbihalal setelah Ramadan. Tidak ada rencana untuk mengundang Bupati Hendy.

    “Ini pertemuan biasa. Kami hanya omong-omongan soal apa yang dilakukan teman-teman partai dalam menyikapi pilkada. Tiga partai yang hadir adalah pengusung Bupati Hendy saat pilkada dulu, yakni PPP, PKS. Lalu kami gojlok-gojlokan (saling ledek, red): bagaimana kalau dites, kira-kira kalau diundang mendadak, incumbent mau datang atau tidak,” kata Ayub, Sabtu (27/4/2024).

    Ayub sudah mendengar jika Bupati Hendy sulit berkomunikasi dengan koalisi partai yang dulu mendukungnya saat pilkada. Ia lantas meminta Sekretaris DPC PKB Jember Itqon Syauqi yang juga Ketua DPRD Jember untuk menelepon Hendy. “Ternyata datang. Kami kaget juga. Ya sudah, kami ngobrol,” katanya.

    Dalam pertemuan itu, para petinggi empat partai tersebut mendengarkan penjelasan Hendy soal sejumlah isu. “Juga ada permohonan maaf kepada partai-partai koalisi Pilkada 2020 yang komunikasinya tidak lancar. Kami memahami dinamika di Jember pada saat Covid kemarin sangat luar biasa,” kata Sudiyanto.

    “Bupati menyampaikan, kemarin waktu beliau terkurangi untuk menangani Covid, sehingga belum maksimal untuk berkomunikasi dan belum tuntas membangun Jember. Perlu dipertimbangkan untuk melanjutkan di periode kedua,” kata Madini.

    PKS sendiri sudah berkomitmen menguatkan Bupati Hendy agar dalam sisa masa jabatannya bisa berbuat lebih baik untuk masyarakat Jember. “Kesepakatannya adalah bagaimana sampai akhir masa jabatan, maksimal untuk Jember. Itu yang diutamakan. Soal pilkada bagaimana, kami akan berkomunikasi terus,” kata Sudiyanto.

    Madini melaporkan pertemuan tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat PPP. Apalagi Rofik, anggota DPRD Jatim dari PPP juga hadir dalam pertemuan itu. “Mekanisme di masing-masing partai tetap berjalan. Tapi segala sesuatunya kami tetap laporkan ke DPP sebagai lembaga yang mengeluarkan rekomendasi pemilihan kepala daerah. Foto pertemuan dengan Pak Bupati kami kirim ke DPP,” katanya.

    Sementara itu, Bambang juga menegaskan komitmen Nasdem untuk tetap mengawal pemerintahan Bupati Hendy sampai akhir masa jabatan. “Jika Pak Hendy ingin maju lagi ya tentunya harus lebih baik lagi dari yang kemarin, untuk masyarakat Jember dan lebih intensif lagi berkomunikasi dengan partai pengusung,” katanya. [wir]

  • Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah memberi jawaban atas pertanyaan wartawan terkait pendapat dari Dr Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, tentang pilihan sikap dan arah politik PDI Perjuangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Khususnya, terkait dengan pentingnya keseimbangan politik, dan atau kebersamaan politik bersama pemerintah ke depan, menghadapi tantangan global yang makin tidak menentu.

    “Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Prof Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri. Ini karena kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan, beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP Partai dan lintas tokoh,” kata Said, Jumat (26/4/2024)

    [irp]

    “Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan. Terkait agenda internal, kami, PDI Perjuangan yang perlu ditingkatkan, antara lain peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantabkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader,” imbuhnya.

    Adapun agenda eksternal lebih banyak lagi langkah langkah yang diperlukan, antara lain:

    1. Mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029, agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas. Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024.

    2. Praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian  bisa menghadapi keadaan ini. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern,  meletakkan kaderisasi sebagai merit politik

    3. Kebersamaan, atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Dr Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa. Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa.

    4. Mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu. Sehingga, pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan. Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas. [tok/aje]

  • Puji Rekomendasi DPRD Jember, Bupati Hendy Menyatakan Diri Tak Sempurna

    Puji Rekomendasi DPRD Jember, Bupati Hendy Menyatakan Diri Tak Sempurna

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto memuji rekomendasi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    “Rekomendasi teman-teman DPRD Jember bagus semua. Tentunya ini bagian dari koreksi terhadap kami, melengkapi apa yang jadi kekurangan kami,” kata Hendy, usai sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Kamis (25/4/2024).

    Hendy berjanji akan memperbaiki kinerjanya sesuai rekomendasi DPRD Jember. “Semua saran itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Kami akan perbaiki semua. Tidak ada kesempurnaan pada kami. Tentu kami butuh dukungan dari DPRD. Ini yang kami harapkan dari DPRD,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, ini adalah LKPJ terakhir pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto untuk periode 2021-2024. “DPRD Jember tetap menaruh harapan besar agar target yang dicanangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setidaknya kalau pun tidak bisa tercapai seratus persen, karena pasca Covid semua kayak diopname, kami tetap berharap (terealisasi),” katanya.

    Itqon mengingatkan, realisasi RPJMD adalah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap masyarakat Jember. “Kalau pun tidak seratus persen, masih ada waktu, dioptimalkan,” kata Itqon.

    “Kalau DPRD tidak muluk-muluk, yang penting jangan sampai indeksnya di bawah Provinsi Jawa Timur. Dari tahun ke tahun semakin baik dan mohon fokus pada pengentasan kemiskinan, pengangguran terbuka, usia sekolah, stunting, kematian ibu dan anak,” kata Itqon. [wir]