Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Bojonegoro, 6 Saksi Diperiksa

    Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Bojonegoro, 6 Saksi Diperiksa

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sejak dipublikasikan empat bulan lalu, dugaan korupsi pengelolaan dana Covid-19 yang ditangani Polres Bojonegoro masih stagnan dalam proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan itu, hingga kini ada 6 orang terperiksa sebagai saksi.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Bojonegoro AKP Fahmi Amarullah mengatakan, saat ini dalam proses penanganan dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bojonegoro itu, masih tahap penyelidikan.

    “Belum (penyidikan). Masih penyelidikan,” ujar Polisi lulusan Akpol tahun 2012 ini, Senin (12/8/2024).

    Ia menjelaskan, selama proses penyelidikan, pihaknya telah memeriksa 6 pegawai bagian keuangan dan pelayanan di lingkup RSUD Bojonegoro. “Ada 6 saksi (sudah diperiksa) bagian keuangan dan pelayanan,” jelas mantan Kasat Reskrim Kepulauan Seribu ini.

    Disinggung perihal pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, AKP Fahmi mengaku, pihaknya akan mendalami di internal RSUD Bojonegoro terlebih dahulu. “Sementara di internal RSUD dulu,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Satreskrim Polres Bojonegoro telah memeriksa seorang pegawai bagian keuangan di RSUD Bojonegoro untuk memperdalam dugaan korupsi dana Covid-19 di Rumah Sakit pelat merah itu, pada 6 Februari 2024 lalu.

    Dari beberapa sumber, RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro pada 28 April 2022 lalu telah menerima bantuan sebesar Rp90 miliar untuk penanganan Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Bantuan ini juga diberikan Kemenkes untuk beberapa rumah sakit rujukan Covid-19 di Indonesia. [lus/but]

  • Industri Tekstil Merana, RI Disebut Beri Karpet Merah ke Produk Impor!

    Industri Tekstil Merana, RI Disebut Beri Karpet Merah ke Produk Impor!

    Jakarta –

    Indonesia dinilai memberi karpet merah bagi produk-produk impor saat banyak negara sudah melakukan pengetatan. Imbasnya produk Indonesia sulit tembus ke luar negeri, sementara pasar dalam negeri diserbu produk impor.

    “Tetapi yang kami heran gitu ya Indonesia bahkan memberikan karpet merah begitu ya terhadap produk yang justru juga di antaranya adalah produk impor ilegal. Nah ini kan sesuatu hal yang kami pertanyakan,” kata Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho dalam diskusi publik INDEF secara virtual, Kamis (8/8/2024).

    Ia menyebut, kondisi ini juga terjadi untuk sektor tekstil. Menurutnya angka impor tekstil ilegal cenderung tinggi dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

    “Bandingkan dengan tahun 2010 berdasarkan data konsumsi dan produksi tentunya di tahun 2010 shares yang tidak tercatat itu ada 9,9% ketika Covid meningkat 26,2% tahun 2023 pada tahun kemarin tidak berubah sama sekali tetap di 26,2%,” imbuhnya.

    Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan, banyak negara menerapkan hambatan non tarif untuk melindungi pasar dalam negeri. Sejumlah negara memasang standar tertentu untuk mempersulit produk luar masuk ke negaranya. Sayangnya, Indonesia tidak melakukan hal tersebut.

    “Bagaimana kalau kita mau ekspor produk sesuatu keluar kita dihadapkan pada persyaratan yang rumit produknya harus sesuai dengan standar mereka bagian label nya harus bahasa lokal mereka itu ya kemudian harus aman bagi lingkungan dan segala macem sementara kita tidak menetapkan aturan itu sama sekali,” bebernya.

    “Artinya Indonesia sangat baik hati, ‘mempersilahkan’ masuk dengan bebas produk impor ya silakan masuk ayo jualan di dalam negeri, nggak ada aturan, mau produk yang jelek yang bagus yang tidak ada standar yang apapun yang bekas gitu ya kita nggak ada,” tambah Heri.

    Andry berharap Satgas Impor Ilegal bisa menekan jumlah produk impor yang masuk ke Indonesia. Ia juga berharap Ketua Satgas diisi sekelas menteri untuk memudahkan koordinasi dengan presiden.

    “Satgas impor ilegal ini setidaknya kita bisa naikkan gitu ya kita perkuat dengan meningkat menaikkan level dari Ketua Satgas nya itu sendiri dia saat ini di Dirjen kita harapkan itu bisa naik jadi menteri dan hasilnya itu harus dilaporkan kepada presiden,” tutup dia.

    (ily/ara)

  • Kemenperin Beberkan Kronologi Sektor Tekstil RI Terpuruk-Dibanjiri Produk Impor

    Kemenperin Beberkan Kronologi Sektor Tekstil RI Terpuruk-Dibanjiri Produk Impor

    Jakarta –

    Pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional termasuk pakaian jadi mengalami kontraksi pada kuartal II-2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri TPT dan pakaian jadi pada kuartal II-2024 terkontraksi 0,03% secara year on year, lalu secara kuartalan (q to q) juga kontraksi 2,63%.

    Menurut Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Adie Rochmanto Pandiangan, kondisi industri TPT nasional sebenarnya baik-baik saja sebelum pandemi COVID-19. Bahkan sektor ini mengalami pertumbuhan hingga 15,35% pada tahun tersebut.

    “Jadi kinerja industri TPT sebelum pandemi COVID-19 melanda tumbuh cukup baik dan terus meningkat, dan mencapai puncaknya di tahun 2019 dengan pertumbuhan bahkan sempat 15,35%,” katanya dalam diskusi INDEF secara virtual, Kamis (8/8/2024).

    Lalu, kondisi berubah pada 2020 atau saat pandemi mulai meluas ke banyak negara. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan kawasan Uni Eropa membatalkan pesanannya dari Indonesia.

    Meski begitu, industri TPT pada 2022 tercatat tetap tumbuh 9,3% berkat kebijakan dari pemerintah yang memperbolehkan industri tetap beroperasi. Di sisi lain, sejumlah negara justru memperketat kebijakan lockdown.

    “Industri TPT tetap tumbuh di masa COVID-19 dan kembali mencapai puncaknya pada awal tahun 2022 yang tumbuh sebesar 9,3%. Ini juga sempat tertolong karena teman-teman kita yang pesaing di luar justru memperketat lockdown. Tapi kita justru membuka industri kita tetap beroperasi,” tuturnya.

    Sayangnya, gejolak geopolitik kembali terjadi pada 2023. Kemudian China mengalami surplus pada produksinya, berbarengan dengan perang dagang melawan AS.

    Adie menyebut kondisi ini membuat China menyasar Indonesia sebagai target pasar utamanya. Pasalnya, kata dia, Indonesia juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif bagus sehingga potensial.

    “Terjadi surplus produksi dalam negeri China dan kondisi perang dagang Amerika Serikat dan China, sehingga China harus memaksa memaksimalkan pasar luar negerinya dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama. Karena pertumbuhan ekonomi kita pada masa-masa tadi ketika di luar terjadi geopolitik tadi kita masih cukup bagus dan terjaga,” bebernya.

    Hal inilah yang kemudian menyebabkan pasar dalam negeri dibanjiri produk-produk impor. Adie juga menyinggung lemahnya kebijakan dari pemerintah menyebabkan pasar Indonesia kurang terjaga dari serbuan barang impor.

    “Dan apalagi pasar dalam negeri kita kurang terjaga dengan baik itu melalui peraturan kebijakan maupun penerapannya. Bagaimana ini nggak masuk kenapa semakin banyak barang-barang ilegal tadi masuk khususnya yang hilir,” pungkasnya.

    (ily/ara)

  • Sekolah Elon Musk Buka Pendaftaran, Cuma Terima 48 Siswa Baru

    Sekolah Elon Musk Buka Pendaftaran, Cuma Terima 48 Siswa Baru

    Jakarta –

    Elon Musk diam-diam mendirikan sekolah dasar untuk anak-anak berusia 3-9 tahun. Sekolah bernama Ad Astra (bahasa Latin yang berarti ‘menuju bintang’) ini mulai membuka pendaftaran untuk siswa baru.

    Menurut cuitan Ad Astra School di Twitter/X sekolah ini mulai membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2024-2025. Sekolah ini akan mulai beroperasi pada musim gugur tahun ini.

    “Misi Ad Astra adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan pemikiran kritis pada generasi pemecah masalah dan pembangun berikutnya,” kata Ad Astra dalam website-nya seperti dikutip dari Gizmodo, Senin (5/8/2024).

    Ad Astra sebenarnya pertama kali didirikan pada tahun 2014 sebagai sekolah nirlaba untuk menjadi tempat belajar anak-anak Musk dan sejumlah karyawan SpaceX. Sekolah ini awalnya berlokasi di Hawthorne, California masih di kompleks yang sama dengan markas SpaceX.

    Sekolah itu sempat tutup pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19 dan berubah menjadi sekolah online, namun kini kembali beroperasi untuk tahun ajaran 2024-2025. Lokasinya pun pindah ke Bastrop, Texas mengikuti perusahaan Musk lainnya seperti The Boring Company, Tesla, dan SpaceX yang kini bermarkas di Texas.

    Ad Astra mengatakan akan menerima 18 siswa berusia 3-6 tahun (yang disebut tingkat dasar) dan 30 siswa berusia 6-9 tahun (dijuluki tingkat dasar bawah) untuk tahun ajaran mendatang. Ke depannya, Ad Astra berencana menjadi sekolah ‘K-12’ dengan jenjang pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

    Mengingat latar belakang Musk, tidak heran jika Ad Astra mengedepankan pembelajaran STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) di dalam kurikulumnya. Siswa yang bersekolah di Ad Astra juga akan mengikuti pembelajaran berbasis proyek.

    “Pendekatan Ad Astra terhadap pendidikan berpusat pada pembelajaran berbasis proyek yang hands-on, di mana anak-anak didorong untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan menemukan solusi untuk masalah di dunia nyata,” jelas Ad Astra.

    (vmp/afr)

  • Korupsi Dana Covid, Mantan Bupati Jember Penuhi Panggilan Polda Jatim

    Korupsi Dana Covid, Mantan Bupati Jember Penuhi Panggilan Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Isu Korupsi anggaran penanggulangan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Jember terus bergulir. Terbaru, mantan Bupati Faida memenuhi panggilan dari Polda Jawa Timur, Kamis (01/08/2024) malam.

    Faida tampak tiba di depan gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur ditemani bersama asisten perempuannya. Dicegat wartawan, Faida tidak menampik dirinya sedang menjalani agenda pemeriksaan dengan tujuan klarifikasi atas kasus isu korupsi anggaran penanggulangan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

    “Ada beberapa kelengkapan yang masih belum terkirim dari Jember. Tapi clear, selesai, hanya kelengkapan administrasi agar tidak bolak-balik,” kata Faida.

    Terkait isu korupsi anggaran penanggulangan Covid 19 di lingkungan Pemkab Jember, Faida mengaku senang diberi kesempatan untuk klarifikasi. Menurutnya ia pun dirugikan atas isu-isu yang beredar.

    “Permasalahan ini berpangkal pada faktor teknis proses pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 pada tahun 2020,” imbuh Faidah.

    Faida merasa ia dituduh belum melaporkan atau menyerahkan semua bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana untuk penanganan bencana pandemi tersebut. Padahal, menurut Faidah penggunaan anggaran sudah disertakan dalam SPJ dan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri.

    “Dalam Permendagri mengatur tentang keuangan covid ini, disitu disebutkan bahwa, apabila sudah ada SPJ lengkap dalam kegiatan covid ini, dan ada tanggung jawab mutlak dari OPD dengan tanda tangan, dan dua-duanya ada,” terangnya.

    Hanya saja, ia mengakui, permasalahan tersebut akhirnya muncul karena semua laporan SPJ penggunaan dana ratusan miliar tersebut belum diunggah atau dimasukkan dalam bank data (database) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemkab Jember, kala itu.

    Mengapa demikian, Faida menganggap, ada sejumlah pejabat yang berwenang untuk proses pengunggahan laporan penggunaan anggaran tersebut, tidak melakukan tugasnya secara maksimal.

    Hal tersebut dilatarbelakangi sejumlah kemungkinan, yang menurutnya cukup masuk akal untuk dimaklumi.

    Mulai dari, adanya kemungkinan yang disebabkan fase peralihan kepemimpinan kala itu, sehingga membuat pejabat yang berwenang belum bisa mengunggah SPJ anggaran itu ke SIMDA Pemkab Jember.

    Hingga, adanya kemungkinan, pejabat yang berwenang merasa takut memberikan persetujuan atas pengunggahan SPJ anggaran dana penanggulangan Covid-19.

    “Secara teknis aja. Secara administratif, karena dalam situasi transisi politik, pergantian pejabat dan lalu ada pergantian pimpinan daerah, dan ada pergantian pimpinan pejabat, dan pejabat yang baru ini, entah takut atau dalam tekanan, entah kurang mengerti, seharusnya dia meng-approve, tapi dia tidak meng-approve,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus AKBP Edy Herwiyanto tak menampik adanya agenda pemeriksaan terhadap FA.

    Hanya saja ia menyarankan untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus tersebut kepada Kombes Pol Lutfie Setiawan selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim.

    Namun, Kombes Pol Lutfie Setiawan belum merespon saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    “(Tanya) ke Pak Dir (Kombes Pol Lutfie Setiawan selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim),” ujar mantan Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya itu, saat dihubungi awak media. [ang/aje]

  • Didemo karena Isu Selewengkan Dana Covid 19, Mantan Bupati Jember: Gapapa Negara Demokrasi

    Didemo karena Isu Selewengkan Dana Covid 19, Mantan Bupati Jember: Gapapa Negara Demokrasi

    Surabaya (beritajatim.com) Mantan Bupati Jember Faida sempat didemo oleh berbagai pihak atas isu penyelewengan dana Covid 19. Isu itu berhembus ketika BPK menemukan adanya penyajian kas di bendaharawan pengeluaran sebesar Rp 107.097.212.169,00 tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember 2020 pada era Bupati Faida.

    “Ya gapapa kan negara demokrasi. Boleh (demo) ga ada larangan. (Kan) Boleh mengekspresikan, saya pikir boleh juga buat stimulir,” kata Faida diwawancarai awak media.

    Dalam Isu penyelewengan dana Rp 107 M yang beredar, disebut dana miliaran rupiah itu digunakan meliputi beberapa jenis belanja. Seperti belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis (ATK, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, APD), belanja modal (alat kesehatan, wastafel), belanja bansos (sembako, uang tunai).

    Faida menjelaskan bahwa belanja-belanja itu sudah terealisasi semuanya dan sudah masuk dalam SPJ. Selain itu juga sudah ada pertanggungjawaban mutlak dari OPD-OPD terkait dan juga ada bukti serah terima barang.

    “Dalam Permendagri mengatur tentang keuangan covid ini, disitu disebutkan bahwa, apabila sudah ada SPJ lengkap dalam kegiatan covid ini, dan ada tanggung jawab mutlak dari OPD dengan tanda tangan, dan dua-duanya ada. Seharusnya tidak jadi alasan untuk tidak di-approve dalam SIMDA dalam akhir tahun,” imbuh Faida.

    Faida menjelaskan bahwa permasalahan yang menjeratnya karena anggaran belanja-belanja yang dianggapnya sudah terealisasi di SIMDA belum di-approve oleh pejabat yang baru. Ia menduga tidak di-approvenya karena situasi transisi politik dan pergantian pejabat

    “Pejabat yang baru ini, entah takut atau dalam tekanan, entah kurang mengerti, seharusnya dia Meng-approve, tapi dia tidak Meng-approve,” tuturnya.

    Atas isu yang menjerat dirinya, Faida mengatakan bahwa ia adalah pihak yang juga turut dirugikan. Sehingga pada pemanggilan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, Kamis (01/08/2024) kemarin dirinya merasa terbantu. Ia mengaku saling melengkapi informasi.

    “Makanya saya memerlukan klarifikasi dan dari segala pertanyaan itu, saya ingin semuanya menjadi clear. Karena saya juga kasihan pejabat pejabat pemkab yant berkali-kali dimintai keterangan dan penjelasan, dan proses klarifikasi ini berjalan dengan lancar,” pungkasnya. [ang/aje]

  • Misteri di Balik Elon Musk Membelot Dukung Donald Trump

    Misteri di Balik Elon Musk Membelot Dukung Donald Trump

    Washington –

    Donald Trump kini cukup banyak didukung pentolan dari dunia teknologi, tidak seperti sebelumnya. Mereka termasuk Elon Musk yang menjadi nama terbesar yang mendukung mantan presiden tersebut, bahkan terlibat dalam upaya penggalangan dana.

    Menurut Wall Street Journal, Musk menjanjikan USD 45 juta per bulan untuk kampanye Trump, yang akan menjadikannya salah satu donatur terbesar. Musk sendiri mengakui terlibat upaya penggalangan dana Trump, tapi membantah jumlah tersebut, dengan mengatakan sumbangannya jauh lebih rendah.

    “Saya percaya pada Amerika yang memaksimalkan kebebasan dan prestasi individu. Dulu itu adalah Partai Demokrat, tetapi sekarang pendulum telah berayun ke Partai Republik,” tulis Musk di X.

    Keputusan Musk mendukung Trump tampak seperti perubahan yang mengejutkan sekaligus misterius bagi seorang pria yang secara historis menghindari sumbangan politik dan dulu lebih mendukung Partai Demokrat. Ia dilaporkan pernah mengantre enam jam untuk menjabat Barack Obama dan di 2018 menggambarkan diri sebagai moderat secara politik.

    Pada tahun 2017 seperti dikutip detikINET dari BBC, ia termasuk di antara anggota pertama yang keluar dari dewan bisnis Gedung Putih, berpisah dengan Trump terkait kebijakan perubahan iklim.

    Perusahaannya Tesla, berulang kali dikritik Trump sebagai mahal dan tidak praktis. Namun memang, Musk telah lama merasa kesal dengan pengawasan oleh regulator keuangan di masa pemerintahan Joe Biden.

    Kritiknya terhadap Joe Biden meningkat dua tahun lalu, setelah tidak mendapat undangan ke pertemuan bisnis Gedung Putih, sebuah penolakan yang membuatnya merasa diabaikan secara tidak adil.

    Di media sosial, ia semakin terlibat dalam perdebatan tentang pandemi Covid, perang di Ukraina, kebijakan China, dan isu transgender. Ia cenderung lebih setuju dengan pandangan Partai Republik dan sekarang terang-terangan mendukung Donald Trump.

    (fyk/fay)

  • Geledah Rumah Politikus PDIP, KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik

    Geledah Rumah Politikus PDIP, KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Herman Hery. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19.

    “Secara keseluruhan kegiatan Penyidikan terkait Bansos Covid 19 di Jabodetabek selama beberapa hari didapat beberapa Dokumen dan BBE (Barang Bukti Elektronik, red),” ujar Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada beritajatim.com, Jumat (26/7/2024).

    Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di dua lokasi rumah milik Herman Herry. Penggeledahan pertama dilakukan pada Selasa, 23 Juli 2024 di rumah Herman yang berada di Depok Jawa Barat. Penggeledahan kedua dilakukan di rumah mantan Ketua Komisi III DPR itu yang berada di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. [hen/ian]

  • Mengenang Hamzah Haz, Sang Penjaga APBN yang Kini Telah Tiada

    Mengenang Hamzah Haz, Sang Penjaga APBN yang Kini Telah Tiada

    Jakarta –

    Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz meninggal dunia. Kepergiannya meninggalkan kesan pada orang-orang yang mengenalnya.

    Ekonom Senior Didik J Rachbini menyebut, Hamzah Haz merupakan sosok politisi negarawan, sekaligus penulis, pemikir, kolumnis yang rajin memberikan pencerahan masalah-masalah ekonomi politik, khususnya politik anggaran dan APBN. Menurutnya, tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an.

    Menurutnya, Hamzah Haz tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktik kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR di mana ia sekaligus sebagai pimpinan partai opposisi yang loyal.

    “Hamzah Haz adalah seorang pemimpin yang matang dan wakil presiden yang negarawan pemikir, menyukai gagasan-gagasan bangsa dalam bidang politik dan ekonomi, yang seharusnya disajikan dalam diskursus publik. Berbeda dengan zaman sekarang yang matang dikarbit, tidak menyukai pemikiran, sekadae populer dan cuma menyukai mainan anak-anak,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

    Didik pun bicara peran Hamzah Haz dalam menjaga APBN. Dia menerangkan, hal yang bisa ditiru dari sosok Hamzah Haz adalah berkomitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa

    meninggalkan aspek realitas dan rasional. Dia bilang, Hamzah Haz berbeda dengan pemimpin yang idealis utopis, yang tidak berpijak pada kenyataan.

    Ia pun mencontohkan, pada 20 tahun lalu terjadi krisis APBN Hamzah Haz ‘turun gunung’ untuk ikut menyelesaikannya. Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik. Hamzah Haz yang merupakan wakil presiden sekaligus Ketua Umum PPP terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik.

    “Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” terangnya.

    Dia mengatakan, Hamzah Haz tergolong pemimpin yang pro kebijakan harus berbasis evidence (evidence based policy). Jika politik populis yang anti rasional dijalankan oleh partai politik, maka pro kontra tersebut akan mengarah kepada krisis politik dan akan membuat masalah baru gabungan krisis APBN, krisis politik dan meluas menjadi krisis ekonomi rakyat.

    “Apa yang dilakukan politisi sekarang ini? Mengeruk APBN dan mendulang utang di luar kemampuan membayarnya. Mestinya Sri Mulyani bisa berdiri rasional dalam kebijakan seperti Hamzah Haz. Tetapi kasus Perpu 01 dan utang Rp 1.520 triliun pada tahun 2020 dengan alasan COVID adalah kesalahan sejarah keputusan APBN, yang dampaknya bisa sampai 2-3 periode kepresidenan,” terangnya.

    “Kini beban utang super berat, tahun utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun dan bunga yang harus dibayar menguras pajak rakyat, mencapai lebih Rp 500 triliun,” katanya.

    Didik mengatakan, kini tak ada lagi sosok penjaga APBN seperti Hamzah Haz. Menurutnya, APBN telah rusak, baik pada sisi penerimaan maupun pengeluarannya.

    “Tidak ada lagi penjaga APBN seperti Hamzah Haz. APBN rusak pada sisi penerimaan, sekaligus lebih rusak pada sisi pengeluarannya. Selain rusak karena kesalahan politik dan kebijakan di pusat, APBN juga menjadi target korupsi dan bancakan yang masif di banyak daerah kabupaten/kota, provinsi serta di banyak kementrian dan lembaga negara,” ungkapnya.

    (acd/das)

  • Malaysia Getol Bangun Mal, Tapi Jumlah Pengunjung Makin Susut!

    Malaysia Getol Bangun Mal, Tapi Jumlah Pengunjung Makin Susut!

    Jakarta –

    Fenomena mal sepi melanda Malaysia. Kondisi ini terjadi di tengah masifnya pembangunan gedung-gedung pusat perbelanjaan di Negeri Jiran.

    Dikutip dari Al Jazeera, Selasa (16/7/2024), negara berpopulasi 33 juta orang ini memiliki lebih dari 1.000 mal per akhir 2023. Pada tahun 2022 Asosiasi Pusat Perbelanjaan Malaysia melaporkan 40% mal dan pusat ritel berlokasi hanya di Kuala Lumpur dengan jumlah sekitar 727.

    Menurut laporan Pusat Informasi Properti Nasional (NAPIC), luas ruang ritel Malaysia mencapai 17,69 juta meter persegi pada tahun 2023, naik dari 16,51 juta dibanding 2019. Sayangnya peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan okupansi.

    Tercatat tingkat okupansi mal di Malaysia masih lebih rendah dibanding sebelum pandemi COVID-19, yakni sebesar 77,4% pada tahun 2023. Sebelum pandemi tingkat okupansi mencapai 81,4% pada 2016, lalu 79,2% pada 2019, dan 75,4% pada 2022.

    Tingkat okupansi di tahun 2022 merupakan yang terendah di Malaysia dalam 20 tahun terakhir. Sebenarnya tidak semua mal di negara sepi.

    Sebut saja Exchange TRX Mall yang punya ruang sewa 125 ribu meter persegi dan taman atap seluas 10 hektare yang punya okupansi 95%. Sejak dibuka pada November tahun lalu, mal ini berhasil menarik banyak pengunjung untuk datang.

    Sayangnya mayoritas Mal di Malaysia sulit menarik pengunjung meskipun lokasinya ada di ibu kota. Dibuka pada awal Oktober, tahap pertama Paviliun Damansara Heights relatif kosong pada kunjungan akhir pekan baru-baru ini.

    Meski lantai bawahnya masih dikunjungi pelanggan, lantai atasnya hampir tidak didatangi pengunjung. Sejumlah outlet menolak berkomentar saat dimintai keterangan soal kondisi bisnisnya.

    Goh Sook salah satu pemilik toko komputer di Mal 3 Damansara mengeluhkan sepinya kondisi mal. Sambil menatap koridor mal yang sepi, ia mendengar kompetisi taekwondo di lantai dasar mal tersebut.

    “Ada kompetisi taekwondo di bawah, tapi siapa yang akan datang ke sini,” kata pria berusia 48 tahun itu.

    Di sampingnya berdiri seorang pelanggan setianya bernama Rudi Sim. Goh menyebut bisnisnya saat ini sangat bergantung pada pelanggan lama, sebab pelanggan baru yang datang lebih sedikit.

    “Terkadang saya tidak bisa balik modal,” ujar dia.

    (ily/kil)