Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Di Depan DPR Sri Mulyani Klaim Sistem Pajak Core Tax RI Terbesar di Dunia

    Di Depan DPR Sri Mulyani Klaim Sistem Pajak Core Tax RI Terbesar di Dunia

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau Core Tax administration system (CTAS). Dia mengklaim sistem pajak baru itu akan menjadi yang terbesar di dunia.

    “Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax terbesar di dunia karena Core Tax lain itu dibangun, negara-negara itu seperti New Zealand, Kanada, nggak sebesar Indonesia, ini adalah yang terbesar barang kali,” kata dia dalam raker dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

    Dia menargetkan sistem itu akan meluncur akhir tahun ini atau awal tahun depan. Namun, memang diakui banyak masalah yang ditemukan oleh Kemenkeu terutama saat uji coba.

    “Kami berharap bisa diluncurkan paling tidak akhir tahun ini atau awal tahun depan akan bekerja live sudah hidup, dan dengan demikian projectnya bisa diselesaikan meskipun implementation support akan continue,” jelasnya.

    Menurut Sri Mulyani pembangunan sistem tersebut mengalami pelambatan akibat pandemi COVID-19. Akhirnya pembangunan dimulai lagi pada 2022 dan pada 2023 dilakukan uji coba. Nah pada uji coba sistem untuk berbagai fungsi, mulai diketahui lebih jauh berbagai masalah.

    “2023 kemarin melakukan testing dari berbagai fungsi dan di situ mulai muncul loh kenapa fungsinya kenapa hanya ini, fungsi ini kenapa belum dapat dimasukkan atau harus dimasukkan sehingga ada konsekuensi dari berbagai re-design berdasarkan test-test yang kita lakukan,” jelasnya.

    Selain itu kendala berikutnya adalah terkait migrasi data dari sistem sebelumnya ke sistem baru. Apalagi Indonesia memiliki 78 juta wajib pajak yang transaksinya jutaan per hari.

    “Yang rumit lagi migrasi data, terus terang kita bicara 78 juta WP, tetapi transaksinya itu jutaan per hari. Jadi data migration dilakukan hati hati pada saat kita melakukan ini fungsi pajaknya tetap jalan,” tuturnya.

    Sri Mulyani ingin migrasi data itu tidak mengganggu kinerja sistem perpajakan dan tidak menghilangkan data lama.

    “Jadi ini yang kita terus lakukan. Data migration tetap continue sampai sekarang making sure old data di migrasi tetapi tidak hilang kalau terjadi apa kita masih punya backup. Dan yang lebih rumit lagi mengubah mindset 40 ribu karyawan DJP karena nanti mereka bekerja base on system,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pajak, Core Tax merupakan sistem admnistrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

    Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

    Tujuan utama dari pembangunan Core Tax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Core Tax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

    (ada/hns)

  • Strategi Delonix Jadi Unggulan di Industri Perhotelan Internasional

    Strategi Delonix Jadi Unggulan di Industri Perhotelan Internasional

    Jakarta –

    Delonix Group (Delonix), grup jaringan hotel internasional dan pengalaman gaya hidup konsumen yang didirikan tahun 2022 terus berkembang dengan berbagai strategi bisnisnya. Grup yang berkantor pusat di Shenzhen, China, ini didirikan oleh seorang figur legendaris dalam dunia perhotelan China, Alex Zheng.

    Alex Zheng dikenal sebagai salah satu dari 40 eksekutif hotel terbaik di China. Pada tahun 2005, ia mendirikan sekaligus menjabat sebagai CEO dari 7 Days Inn. Di tahun 2009, hanya dalam waktu 4 tahun setelah mendirikan 7 Days Inn, hotel ini berhasil melantai di Bursa Efek New York (NYSE/New York Stock Exchange).

    Sementara itu, di tahun 2013, Alex menggabungkan 7 Days Inn untuk mendirikan Plateno Group. Tiga tahun kemudian, di tahun 2016, Plateno Group dijual kepada Jin Jiang Hotels seharga US$ 1.8 miliar.

    Di tahun 2021, Alex mendapatkan investasi dari Ocean Link, General Atlantic, dan Sequoia China untuk memprivatisasi New Century Hotel Group, sebuah perusahaan hotel ternama yang terdaftar di Bursa Efek Hongkong. Setahun setelahnya, ia menggabungkan New Century Hotels Group dan Betterwood Lifestyle Lab untuk mendirikan Delonix Group melalui merging.

    Tahun 2023, Delonix Group mengembangkan bisnis ke wilayah Asia Pasifik dengan mengakuisisi jaringan MONday Hotel di Jepang dan masuk ke pasar Indonesia melalui investasi strategis via IHI (Indies Hospitality Investments), platform manajemen dan investasi hotel terbesar di Indonesia.

    Managing Partner dari Indies Capital Pandu Sjahrir mengungkapkan Indies Capital meluncurkan Indies Hospitality Investments pada tahun 2021 karena peluang yang tercipta oleh pandemi COVID-19, yakni membangun platform manajemen hotel terbesar di Indonesia.

    Alex Zheng (Foto: Delonix)

    Langkah ini berhasil memperluas jejak komersial Delonix ke lebih dari 250 hotel di wilayah Asia Pasifik. Termasuk ke Swis-Belhotel, Artotel, Model J Hotel, dan hotel MONday di kota-kota besar seperti Jakarta, Tokyo, Kyoto, and Osaka.

    Di tahun 2024, Delonix pun menandatangani kerja sama strategis dengan Marriott International dan meluncurkan merek baru ‘Grand New Century – Tribute Portfolio’. Selain itu, Model J Hotel pertama yang berdekatan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan akan dibuka pada kuartal keempat tahun 2024.

    “Delonix merupakan salah satu pemain besar dalam industri perhotelan China dan merupakan bagian dari operator perhotelan negeri tirai bambu yang mengembangkan sayap bisnis perhotelannya di luar pasar domestik,” ungkap PR and Marketing Manager PT Delonix Group Indonesia Priskilla Wanda dalam rilis resmi Delonix Group Indonesia, Rabu (21/8/2024).

    “Delonix unggul dan terampil dalam tiga area inti: Brand advancement (pengembangan merek), membership development (pengembangan sistem loyalitas/keanggotaan), dan service operations (layanan operasional),” imbuh Priskilla.

    Tentang Delonix

    Diketahui, Delonix menduduki peringkat ke-14 dalam penghargaan ‘Top 221 Global Hotel Group’ yang dinobatkan oleh media perhotelan ternama HOTELS Magazine. Kini Delonix mengoperasikan berbagai portofolio bisnis yang mencakup 16 merek hotel dan resor ternama, dengan lebih dari 1.600 properti hotel yang telah beroperasi dan sedang dalam tahap pembangunan.

    Grup ini memiliki merek ternama termasuk hotel berbintang lima, Grand New Century and Tribute Portfolio; hotel berbintang empat seperti Maison New Century, Model J, dan Ruby Hotels; koleksi resor mewah seperti Found Retreat, Grand House, dan Wonderland Resorts; serta merek gaya hidup Yiju dan MORA.

    “Rangkaian merek yang komprehensif ini secara efektif memenuhi kebutuhan pasar mulai dari resor mewah, bisnis kelas atas, gaya hidup menengah ke atas, dan pasar menengah,” tutur Priskilla.

    Adapun tiga merek paling terkenal dari Delonix masing-masing menawarkan pengalaman yang berbeda.

    – Grand New Century didesain untuk individu modern dan sukses, memberikan pengalaman kelas atas yang melampaui ekspektasi dan penuh kemewahan.

    – Maison New Century menawarkan esensi estetika Chinoiserie yang mewah, merek hotel ini cocok bagi mereka yang sedang mencari kesuksesan. Hotel ini juga memposisikan dirinya sebagai merek hotel Chinoiserie kelas menengah ke atas yang menggabungkan budaya oriental dengan standar internasional.

    – Model J Hotel, merek hotel yang dirancang dan dibuat khusus untuk pasar Indonesia, hotel pertama dari merek ini direncanakan untuk buka pada Oktober 2024. Model J Hotel akan memenuhi kebutuhan pelancong bisnis milenial Indonesia, menawarkan tempat untuk pengunjung bisa menjadi diri mereka sendiri.

    “Setiap merek memiliki cerita unik dan daya tarik tersendiri, memberikan pengalaman yang dipersonalisasi kepada tamu berdasarkan preferensi konsumsi mereka,” terangnya.

    Ia menambahkan Delonix menggunakan metodologi brand advance guna menciptakan pengalaman merek yang berdampak bagi pelanggan dan mendesain pengalaman pelanggan yang komprehensif berdasarkan proposisi ini.

    Salah satunya, melalui sistem keanggotaan Betterwood yang punya lebih dari 35 juta anggota aktif di seluruh dunia. Sistem operasional berbasis teknologi canggih dari Delonix ini disebut menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan hotel-hotelnya.

    (ncm/ega)

  • Nekat! Tentara Korut Seberangi Perbatasan untuk Membelot ke Korsel

    Nekat! Tentara Korut Seberangi Perbatasan untuk Membelot ke Korsel

    Seoul –

    Seorang tentara Korea Utara (Korut) membelot ke Korea Selatan (Korsel) pada Selasa (20/8) pagi waktu setempat. Tentara Korut ini nekat menyeberang perbatasan militer di bagian timur Semenanjung Korea.

    Laporan kantor berita Korsel, Yonhap New Agency, yang mengutip militer Korsel, seperti dilansir Reuters, Selasa (20/8/2024), menyebut tentara Korut itu kedapatan menyeberang ke area Goseong di pantai timur Korsel yang berbatasan dengan wilayah Korut.

    Penjaga perbatasan Korsel langsung menahan tentara Korut tersebut, setelah memantau pergerakannya.

    Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korsel, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa pihak militer telah menahan seseorang yang diyakini sebagai warga negara Korut di front timur, dan otoritas berwenang mempertanyakan motifnya menyeberang perbatasan.

    Pejabat Kementerian Pertahanan Korsel itu menolak untuk memberikan informasi lebih detail.

    Yonhap News Agency melaporkan tentara Korut yang membelot itu berpangkat Sersan Staf.

    Aksi pembelotan ini merupakan yang kesekian kalinya terjadi sepanjang tahun ini. Awal Agustus ini, seorang warga negara Korut membelot ke Korsel dengan menyeberangi perbatasan maritim de-facto yang disebut sebagai Garis Batas Utara di perairan Laut Kuning — perbatasan laut yang disengketakan di pantai barat.

    Disebutkan media lokal Korsel pada saat itu bahwa ada dua warga Korut yang berusaha membelot melalui pulau perbatasan Gyodong, yang berjarak kurang dari lima kilometer dari wilayah Korut. Namun Militer Korsel hanya mengamankan salah satu warga Korut itu.

    Lihat juga Video ‘Rancangan Sendiri, Kim Jong Un Pamer Sistem Rudal Balistik Taktis Baru’:

    Aksi pembelotan warga Korut dengan melintasi perbatasan dianggap berisiko dan relatif jarang terjadi. Sebagian besar warga Korut yang membelot biasanya melalui jalur darat ke wilayah China terlebih dahulu, atau memasuki negara ketiga seperti Thailand, sebelum akhirnya sampai ke Korsel.

    Puluhan ribu warga Korut melarikan diri ke wilayah Korsel sejak Semenanjung Korea terpecah akibat perang tahun 1950-an silam. Jumlah orang yang berhasil membelot sempat mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan tahun 2020 setelah Korut menutup perbatasannya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.

    Laporan menyebut Pyongyang memberlakukan perintah tembak di tempat di sepanjang perbatasan darat dengan China pada saat itu.

    Namun, menurut data otoritas Seoul pada Januari lalu, jumlah pembelot Korut yang berhasil mencapai Korsel meningkat tiga kali lipat sepanjang tahun lalu, yakni mencapai 196 orang, dengan lebih banyak diplomat elite dan pelajar Korut yang berusaha melarikan diri — tercatat naik dari 67 orang dari tahun 2022.

    Lihat juga Video ‘Rancangan Sendiri, Kim Jong Un Pamer Sistem Rudal Balistik Taktis Baru’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Bojonegoro, 6 Saksi Diperiksa

    Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Bojonegoro, 6 Saksi Diperiksa

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sejak dipublikasikan empat bulan lalu, dugaan korupsi pengelolaan dana Covid-19 yang ditangani Polres Bojonegoro masih stagnan dalam proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan itu, hingga kini ada 6 orang terperiksa sebagai saksi.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Bojonegoro AKP Fahmi Amarullah mengatakan, saat ini dalam proses penanganan dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bojonegoro itu, masih tahap penyelidikan.

    “Belum (penyidikan). Masih penyelidikan,” ujar Polisi lulusan Akpol tahun 2012 ini, Senin (12/8/2024).

    Ia menjelaskan, selama proses penyelidikan, pihaknya telah memeriksa 6 pegawai bagian keuangan dan pelayanan di lingkup RSUD Bojonegoro. “Ada 6 saksi (sudah diperiksa) bagian keuangan dan pelayanan,” jelas mantan Kasat Reskrim Kepulauan Seribu ini.

    Disinggung perihal pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, AKP Fahmi mengaku, pihaknya akan mendalami di internal RSUD Bojonegoro terlebih dahulu. “Sementara di internal RSUD dulu,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Satreskrim Polres Bojonegoro telah memeriksa seorang pegawai bagian keuangan di RSUD Bojonegoro untuk memperdalam dugaan korupsi dana Covid-19 di Rumah Sakit pelat merah itu, pada 6 Februari 2024 lalu.

    Dari beberapa sumber, RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro pada 28 April 2022 lalu telah menerima bantuan sebesar Rp90 miliar untuk penanganan Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Bantuan ini juga diberikan Kemenkes untuk beberapa rumah sakit rujukan Covid-19 di Indonesia. [lus/but]

  • Industri Tekstil Merana, RI Disebut Beri Karpet Merah ke Produk Impor!

    Industri Tekstil Merana, RI Disebut Beri Karpet Merah ke Produk Impor!

    Jakarta –

    Indonesia dinilai memberi karpet merah bagi produk-produk impor saat banyak negara sudah melakukan pengetatan. Imbasnya produk Indonesia sulit tembus ke luar negeri, sementara pasar dalam negeri diserbu produk impor.

    “Tetapi yang kami heran gitu ya Indonesia bahkan memberikan karpet merah begitu ya terhadap produk yang justru juga di antaranya adalah produk impor ilegal. Nah ini kan sesuatu hal yang kami pertanyakan,” kata Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho dalam diskusi publik INDEF secara virtual, Kamis (8/8/2024).

    Ia menyebut, kondisi ini juga terjadi untuk sektor tekstil. Menurutnya angka impor tekstil ilegal cenderung tinggi dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

    “Bandingkan dengan tahun 2010 berdasarkan data konsumsi dan produksi tentunya di tahun 2010 shares yang tidak tercatat itu ada 9,9% ketika Covid meningkat 26,2% tahun 2023 pada tahun kemarin tidak berubah sama sekali tetap di 26,2%,” imbuhnya.

    Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan, banyak negara menerapkan hambatan non tarif untuk melindungi pasar dalam negeri. Sejumlah negara memasang standar tertentu untuk mempersulit produk luar masuk ke negaranya. Sayangnya, Indonesia tidak melakukan hal tersebut.

    “Bagaimana kalau kita mau ekspor produk sesuatu keluar kita dihadapkan pada persyaratan yang rumit produknya harus sesuai dengan standar mereka bagian label nya harus bahasa lokal mereka itu ya kemudian harus aman bagi lingkungan dan segala macem sementara kita tidak menetapkan aturan itu sama sekali,” bebernya.

    “Artinya Indonesia sangat baik hati, ‘mempersilahkan’ masuk dengan bebas produk impor ya silakan masuk ayo jualan di dalam negeri, nggak ada aturan, mau produk yang jelek yang bagus yang tidak ada standar yang apapun yang bekas gitu ya kita nggak ada,” tambah Heri.

    Andry berharap Satgas Impor Ilegal bisa menekan jumlah produk impor yang masuk ke Indonesia. Ia juga berharap Ketua Satgas diisi sekelas menteri untuk memudahkan koordinasi dengan presiden.

    “Satgas impor ilegal ini setidaknya kita bisa naikkan gitu ya kita perkuat dengan meningkat menaikkan level dari Ketua Satgas nya itu sendiri dia saat ini di Dirjen kita harapkan itu bisa naik jadi menteri dan hasilnya itu harus dilaporkan kepada presiden,” tutup dia.

    (ily/ara)

  • Kemenperin Beberkan Kronologi Sektor Tekstil RI Terpuruk-Dibanjiri Produk Impor

    Kemenperin Beberkan Kronologi Sektor Tekstil RI Terpuruk-Dibanjiri Produk Impor

    Jakarta –

    Pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional termasuk pakaian jadi mengalami kontraksi pada kuartal II-2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri TPT dan pakaian jadi pada kuartal II-2024 terkontraksi 0,03% secara year on year, lalu secara kuartalan (q to q) juga kontraksi 2,63%.

    Menurut Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Adie Rochmanto Pandiangan, kondisi industri TPT nasional sebenarnya baik-baik saja sebelum pandemi COVID-19. Bahkan sektor ini mengalami pertumbuhan hingga 15,35% pada tahun tersebut.

    “Jadi kinerja industri TPT sebelum pandemi COVID-19 melanda tumbuh cukup baik dan terus meningkat, dan mencapai puncaknya di tahun 2019 dengan pertumbuhan bahkan sempat 15,35%,” katanya dalam diskusi INDEF secara virtual, Kamis (8/8/2024).

    Lalu, kondisi berubah pada 2020 atau saat pandemi mulai meluas ke banyak negara. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan kawasan Uni Eropa membatalkan pesanannya dari Indonesia.

    Meski begitu, industri TPT pada 2022 tercatat tetap tumbuh 9,3% berkat kebijakan dari pemerintah yang memperbolehkan industri tetap beroperasi. Di sisi lain, sejumlah negara justru memperketat kebijakan lockdown.

    “Industri TPT tetap tumbuh di masa COVID-19 dan kembali mencapai puncaknya pada awal tahun 2022 yang tumbuh sebesar 9,3%. Ini juga sempat tertolong karena teman-teman kita yang pesaing di luar justru memperketat lockdown. Tapi kita justru membuka industri kita tetap beroperasi,” tuturnya.

    Sayangnya, gejolak geopolitik kembali terjadi pada 2023. Kemudian China mengalami surplus pada produksinya, berbarengan dengan perang dagang melawan AS.

    Adie menyebut kondisi ini membuat China menyasar Indonesia sebagai target pasar utamanya. Pasalnya, kata dia, Indonesia juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif bagus sehingga potensial.

    “Terjadi surplus produksi dalam negeri China dan kondisi perang dagang Amerika Serikat dan China, sehingga China harus memaksa memaksimalkan pasar luar negerinya dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama. Karena pertumbuhan ekonomi kita pada masa-masa tadi ketika di luar terjadi geopolitik tadi kita masih cukup bagus dan terjaga,” bebernya.

    Hal inilah yang kemudian menyebabkan pasar dalam negeri dibanjiri produk-produk impor. Adie juga menyinggung lemahnya kebijakan dari pemerintah menyebabkan pasar Indonesia kurang terjaga dari serbuan barang impor.

    “Dan apalagi pasar dalam negeri kita kurang terjaga dengan baik itu melalui peraturan kebijakan maupun penerapannya. Bagaimana ini nggak masuk kenapa semakin banyak barang-barang ilegal tadi masuk khususnya yang hilir,” pungkasnya.

    (ily/ara)

  • Sekolah Elon Musk Buka Pendaftaran, Cuma Terima 48 Siswa Baru

    Sekolah Elon Musk Buka Pendaftaran, Cuma Terima 48 Siswa Baru

    Jakarta –

    Elon Musk diam-diam mendirikan sekolah dasar untuk anak-anak berusia 3-9 tahun. Sekolah bernama Ad Astra (bahasa Latin yang berarti ‘menuju bintang’) ini mulai membuka pendaftaran untuk siswa baru.

    Menurut cuitan Ad Astra School di Twitter/X sekolah ini mulai membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2024-2025. Sekolah ini akan mulai beroperasi pada musim gugur tahun ini.

    “Misi Ad Astra adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan pemikiran kritis pada generasi pemecah masalah dan pembangun berikutnya,” kata Ad Astra dalam website-nya seperti dikutip dari Gizmodo, Senin (5/8/2024).

    Ad Astra sebenarnya pertama kali didirikan pada tahun 2014 sebagai sekolah nirlaba untuk menjadi tempat belajar anak-anak Musk dan sejumlah karyawan SpaceX. Sekolah ini awalnya berlokasi di Hawthorne, California masih di kompleks yang sama dengan markas SpaceX.

    Sekolah itu sempat tutup pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19 dan berubah menjadi sekolah online, namun kini kembali beroperasi untuk tahun ajaran 2024-2025. Lokasinya pun pindah ke Bastrop, Texas mengikuti perusahaan Musk lainnya seperti The Boring Company, Tesla, dan SpaceX yang kini bermarkas di Texas.

    Ad Astra mengatakan akan menerima 18 siswa berusia 3-6 tahun (yang disebut tingkat dasar) dan 30 siswa berusia 6-9 tahun (dijuluki tingkat dasar bawah) untuk tahun ajaran mendatang. Ke depannya, Ad Astra berencana menjadi sekolah ‘K-12’ dengan jenjang pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

    Mengingat latar belakang Musk, tidak heran jika Ad Astra mengedepankan pembelajaran STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) di dalam kurikulumnya. Siswa yang bersekolah di Ad Astra juga akan mengikuti pembelajaran berbasis proyek.

    “Pendekatan Ad Astra terhadap pendidikan berpusat pada pembelajaran berbasis proyek yang hands-on, di mana anak-anak didorong untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan menemukan solusi untuk masalah di dunia nyata,” jelas Ad Astra.

    (vmp/afr)

  • Korupsi Dana Covid, Mantan Bupati Jember Penuhi Panggilan Polda Jatim

    Korupsi Dana Covid, Mantan Bupati Jember Penuhi Panggilan Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Isu Korupsi anggaran penanggulangan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Jember terus bergulir. Terbaru, mantan Bupati Faida memenuhi panggilan dari Polda Jawa Timur, Kamis (01/08/2024) malam.

    Faida tampak tiba di depan gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur ditemani bersama asisten perempuannya. Dicegat wartawan, Faida tidak menampik dirinya sedang menjalani agenda pemeriksaan dengan tujuan klarifikasi atas kasus isu korupsi anggaran penanggulangan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

    “Ada beberapa kelengkapan yang masih belum terkirim dari Jember. Tapi clear, selesai, hanya kelengkapan administrasi agar tidak bolak-balik,” kata Faida.

    Terkait isu korupsi anggaran penanggulangan Covid 19 di lingkungan Pemkab Jember, Faida mengaku senang diberi kesempatan untuk klarifikasi. Menurutnya ia pun dirugikan atas isu-isu yang beredar.

    “Permasalahan ini berpangkal pada faktor teknis proses pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 pada tahun 2020,” imbuh Faidah.

    Faida merasa ia dituduh belum melaporkan atau menyerahkan semua bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana untuk penanganan bencana pandemi tersebut. Padahal, menurut Faidah penggunaan anggaran sudah disertakan dalam SPJ dan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri.

    “Dalam Permendagri mengatur tentang keuangan covid ini, disitu disebutkan bahwa, apabila sudah ada SPJ lengkap dalam kegiatan covid ini, dan ada tanggung jawab mutlak dari OPD dengan tanda tangan, dan dua-duanya ada,” terangnya.

    Hanya saja, ia mengakui, permasalahan tersebut akhirnya muncul karena semua laporan SPJ penggunaan dana ratusan miliar tersebut belum diunggah atau dimasukkan dalam bank data (database) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemkab Jember, kala itu.

    Mengapa demikian, Faida menganggap, ada sejumlah pejabat yang berwenang untuk proses pengunggahan laporan penggunaan anggaran tersebut, tidak melakukan tugasnya secara maksimal.

    Hal tersebut dilatarbelakangi sejumlah kemungkinan, yang menurutnya cukup masuk akal untuk dimaklumi.

    Mulai dari, adanya kemungkinan yang disebabkan fase peralihan kepemimpinan kala itu, sehingga membuat pejabat yang berwenang belum bisa mengunggah SPJ anggaran itu ke SIMDA Pemkab Jember.

    Hingga, adanya kemungkinan, pejabat yang berwenang merasa takut memberikan persetujuan atas pengunggahan SPJ anggaran dana penanggulangan Covid-19.

    “Secara teknis aja. Secara administratif, karena dalam situasi transisi politik, pergantian pejabat dan lalu ada pergantian pimpinan daerah, dan ada pergantian pimpinan pejabat, dan pejabat yang baru ini, entah takut atau dalam tekanan, entah kurang mengerti, seharusnya dia meng-approve, tapi dia tidak meng-approve,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus AKBP Edy Herwiyanto tak menampik adanya agenda pemeriksaan terhadap FA.

    Hanya saja ia menyarankan untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus tersebut kepada Kombes Pol Lutfie Setiawan selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim.

    Namun, Kombes Pol Lutfie Setiawan belum merespon saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    “(Tanya) ke Pak Dir (Kombes Pol Lutfie Setiawan selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim),” ujar mantan Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya itu, saat dihubungi awak media. [ang/aje]

  • Didemo karena Isu Selewengkan Dana Covid 19, Mantan Bupati Jember: Gapapa Negara Demokrasi

    Didemo karena Isu Selewengkan Dana Covid 19, Mantan Bupati Jember: Gapapa Negara Demokrasi

    Surabaya (beritajatim.com) Mantan Bupati Jember Faida sempat didemo oleh berbagai pihak atas isu penyelewengan dana Covid 19. Isu itu berhembus ketika BPK menemukan adanya penyajian kas di bendaharawan pengeluaran sebesar Rp 107.097.212.169,00 tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember 2020 pada era Bupati Faida.

    “Ya gapapa kan negara demokrasi. Boleh (demo) ga ada larangan. (Kan) Boleh mengekspresikan, saya pikir boleh juga buat stimulir,” kata Faida diwawancarai awak media.

    Dalam Isu penyelewengan dana Rp 107 M yang beredar, disebut dana miliaran rupiah itu digunakan meliputi beberapa jenis belanja. Seperti belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis (ATK, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, APD), belanja modal (alat kesehatan, wastafel), belanja bansos (sembako, uang tunai).

    Faida menjelaskan bahwa belanja-belanja itu sudah terealisasi semuanya dan sudah masuk dalam SPJ. Selain itu juga sudah ada pertanggungjawaban mutlak dari OPD-OPD terkait dan juga ada bukti serah terima barang.

    “Dalam Permendagri mengatur tentang keuangan covid ini, disitu disebutkan bahwa, apabila sudah ada SPJ lengkap dalam kegiatan covid ini, dan ada tanggung jawab mutlak dari OPD dengan tanda tangan, dan dua-duanya ada. Seharusnya tidak jadi alasan untuk tidak di-approve dalam SIMDA dalam akhir tahun,” imbuh Faida.

    Faida menjelaskan bahwa permasalahan yang menjeratnya karena anggaran belanja-belanja yang dianggapnya sudah terealisasi di SIMDA belum di-approve oleh pejabat yang baru. Ia menduga tidak di-approvenya karena situasi transisi politik dan pergantian pejabat

    “Pejabat yang baru ini, entah takut atau dalam tekanan, entah kurang mengerti, seharusnya dia Meng-approve, tapi dia tidak Meng-approve,” tuturnya.

    Atas isu yang menjerat dirinya, Faida mengatakan bahwa ia adalah pihak yang juga turut dirugikan. Sehingga pada pemanggilan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, Kamis (01/08/2024) kemarin dirinya merasa terbantu. Ia mengaku saling melengkapi informasi.

    “Makanya saya memerlukan klarifikasi dan dari segala pertanyaan itu, saya ingin semuanya menjadi clear. Karena saya juga kasihan pejabat pejabat pemkab yant berkali-kali dimintai keterangan dan penjelasan, dan proses klarifikasi ini berjalan dengan lancar,” pungkasnya. [ang/aje]

  • Misteri di Balik Elon Musk Membelot Dukung Donald Trump

    Misteri di Balik Elon Musk Membelot Dukung Donald Trump

    Washington –

    Donald Trump kini cukup banyak didukung pentolan dari dunia teknologi, tidak seperti sebelumnya. Mereka termasuk Elon Musk yang menjadi nama terbesar yang mendukung mantan presiden tersebut, bahkan terlibat dalam upaya penggalangan dana.

    Menurut Wall Street Journal, Musk menjanjikan USD 45 juta per bulan untuk kampanye Trump, yang akan menjadikannya salah satu donatur terbesar. Musk sendiri mengakui terlibat upaya penggalangan dana Trump, tapi membantah jumlah tersebut, dengan mengatakan sumbangannya jauh lebih rendah.

    “Saya percaya pada Amerika yang memaksimalkan kebebasan dan prestasi individu. Dulu itu adalah Partai Demokrat, tetapi sekarang pendulum telah berayun ke Partai Republik,” tulis Musk di X.

    Keputusan Musk mendukung Trump tampak seperti perubahan yang mengejutkan sekaligus misterius bagi seorang pria yang secara historis menghindari sumbangan politik dan dulu lebih mendukung Partai Demokrat. Ia dilaporkan pernah mengantre enam jam untuk menjabat Barack Obama dan di 2018 menggambarkan diri sebagai moderat secara politik.

    Pada tahun 2017 seperti dikutip detikINET dari BBC, ia termasuk di antara anggota pertama yang keluar dari dewan bisnis Gedung Putih, berpisah dengan Trump terkait kebijakan perubahan iklim.

    Perusahaannya Tesla, berulang kali dikritik Trump sebagai mahal dan tidak praktis. Namun memang, Musk telah lama merasa kesal dengan pengawasan oleh regulator keuangan di masa pemerintahan Joe Biden.

    Kritiknya terhadap Joe Biden meningkat dua tahun lalu, setelah tidak mendapat undangan ke pertemuan bisnis Gedung Putih, sebuah penolakan yang membuatnya merasa diabaikan secara tidak adil.

    Di media sosial, ia semakin terlibat dalam perdebatan tentang pandemi Covid, perang di Ukraina, kebijakan China, dan isu transgender. Ia cenderung lebih setuju dengan pandangan Partai Republik dan sekarang terang-terangan mendukung Donald Trump.

    (fyk/fay)