Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Ketua PWM Jatim Prof. Sukadiono Terima Lencana Kehormatan Jer Basuki Mawa Beya dari Gubernur Khofifah

    Ketua PWM Jatim Prof. Sukadiono Terima Lencana Kehormatan Jer Basuki Mawa Beya dari Gubernur Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (PWM Jatim), Prof. Sukadiono menerima Tanda Kehormatan Lencana Jer Basuki Mawa Beya dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam upacara HUT ke-80 Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10/2025).

    Lencana Jer Basuki Mawa Beya diberikan oleh Pemprov Jatim sebagai apresiasi tertinggi kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki jasa dan prestasi luar biasa serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat Jatim. Falsafah Jawa dari lencana ini bermakna “kebahagiaan atau kesejahteraan memerlukan biaya dan pengorbanan.”

    Gubernur Khofifah menilai, Prof. Sukadiono adalah figur yang mampu menjadi inspirasi. “Beliau sosok yang menunjukkan bagaimana dedikasi, keikhlasan, dan pengorbanan bisa membawa manfaat luas bagi umat dan bangsa,” ujarnya.

    “Prof. Sukadiono bukan hanya pemimpin akademik, tetapi juga pemimpin sosial yang memajukan nilai-nilai kemanusiaan,” imbuh Khofifah.

    Prof. Sukadiono dikenal luas atas kiprahnya di bidang pendidikan dan kemanusiaan. Selain menjabat Ketua PWM Jatim, ia juga merupakan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya yang membawa perguruan tinggi tersebut mengalami kemajuan pesat dan berbagai capaian internasional.

    Selain itu, ia aktif dalam kegiatan sosial, terutama saat memimpin berbagai aksi kemanusiaan di masa pandemi Covid-19, mulai dari pembagian sembako, layanan kesehatan gratis, hingga penggalangan dana.

    Menanggapi penghargaan tersebut, Prof. Sukadiono menyampaikan rasa syukur dan merendahkan hati, menekankan bahwa penghargaan itu bukan untuk pribadinya.

    “Saya memaknai penghargaan ini bukan untuk pribadi saya semata, tetapi untuk seluruh warga Muhammadiyah Jawa Timur yang telah berjuang bersama memajukan pendidikan, kesehatan, dan dakwah sosial di provinsi ini,” katanya.

    Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK RI ini berharap bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat dan penyemangat bagi seluruh pihak untuk terus berbuat baik.

    “Penghargaan ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi pengingat bahwa kita harus terus berbuat baik dengan penuh tanggung jawab dan cinta kepada sesama,” pungkasnya. [ipl/aje]

  • Lowongan Kerja PT PAMA Dibuka untuk Fresh Graduate, Buruan Daftar! – Page 3

    Lowongan Kerja PT PAMA Dibuka untuk Fresh Graduate, Buruan Daftar! – Page 3

    1. Corporate Social Responsibility Officer

    Pendaftaran untuk posisi ini dibuka hingga Minggu, 12 Oktober 2025.

    Kualifikasi yang dibutuhkan:

    a. Usia maksimal 27 tahun;

    b. Pendidikan S1, jurusan: Kehutanan, Pertanian, Kesejahteraan Sosial, Peternakan, Perikanan

    Sudah menyelesaikan studi;

    c. IPK minimum 3.00;

    d. Tidak buta warna;

    e. Sudah vaksin booster Covid-19;

    f. Belum pernah mengikuti proses seleksi selama 1 tahun terakhir;

    g. Bersedia bekerja di area job site PAMA (Kalimantan, Sumatera Selatan & Sulawesi);

    h. Bersedia mematuhi seluruh persyaratan perundang-undangan, peraturan perusahaan, dan persyaratan lainnya terkait dengan keselamatan kesehatan kerja, keselamatan operasi & lingkungan hidup. 

    Uraian Pekerjaan:

    a. Mengidentifikasi secara langsung kebutuhan pendidikan dan permasalahan kemasyarakatan akibat adanya kegiatan penambangan;

    b. Membuat program peningkatan taraf pengetahuan dan pendidikan masyarakat dan menjaga keharmonisan hubungan kemasyarakatan.

     

    2. Finance & Administration Officer

    Pendaftaran untuk posisi ini dibuka hingga Jum’at, 17 Oktober 2025.

    Kualifikasi yang dibutuhkan:

    a. Pendidikan D3, Jurusan Akutansi;

    b. Sudah menyelesaikan studi;

    c. IPK minimum 3.00;

    d. Tidak buta warna;

    e. Sudah vaksin booster Covid-19;

    f. Belum pernah mengikuti proses seleksi selama 1 tahun terakhir;

    g. Bersedia bekerja di area job site PAMA (Kalimantan, Sumatera Selatan & Sulawesi);

    h. Belum Pernah mengikuti proses seleksi selama 1 tahun terakhir;

    i. Bersedia mematuhi seluruh persyaratan perundang-undangan, peraturan perusahaan, dan persyaratan lainnya terkait dengan keselamatan kesehatan kerja, keselamatan operasi & lingkungan hidup. 

    Uraian pekerjaan:

    a. Mencatat, memonitor, dan membuat laporan semua transaksi;

    b. Menghitung, memotong dan melaporkan transaksi menjadi objek pajak;

    c. Melakukan pembayaran dan memonitor kas harian.

  • PNBP Nasibmu Kini: Diterpa Gejolak Harga Komoditas, Ditinggal Dividen BUMN

    PNBP Nasibmu Kini: Diterpa Gejolak Harga Komoditas, Ditinggal Dividen BUMN

    Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah mengakui terdapat berbagai tantangan untuk menarik penerimaan negara pada 2026, tidak terkecuali untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Selain volatilitas harga komoditas, otoritas fiskal tahun depan untuk pertama kali tidak akan sama sekali menerima pemasukan PNBP dari dividen BUMN. 

    Sejatinya, penerimaan dari PNBP tidak sebesar dari porsi penerimaan perpajakan yang meliputi pajak serta bea cukai. Dari total target pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.693,7 triliun atau lebih dari lima kalinya PNBP yang ditargetkan Rp459,2 triliun. 

    Staf Ahli Bidang PNBP Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mochamad Agus Rofiudin memaparkan bahwa seperti halnya pajak dan bea cukai, PNBP turut dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas. Misalnya, terkait dengan perkembangan harga minyak mentah Indoensia (ICP) atau harga batu bara acuan (HBA). 

    Berdasarkan data Kemenkeu, hal itu bisa terlihat dari perbandingan penerimaan PNBP dengan fluktuasi harga komoditas setidaknya pada 10 tahun belakangan. Saat terjadi commodity boom 2018-2019 maupun 2022-2023, penerimaan PNBP pun ikut naik. Sempat terjadi penurunan pada 2020-2021 akibat pandemi Covid-19. 

    Saat ini, ketika terjadi penurunan produksi dan harga migas maupun minerba, PNBP pun ikut melemah. Pada saat terjadi commodity boom terakhir 2023, total realisasi PNBP mencapai Rp612,5 triliun dengan kontribusi utama dari PNBP SDA migas sekitar Rp116 triliun dan SDA nonmigas Rp135 triliun. 

    Pencapaiannya mulai turun pada 2024. Secara outlook tahun ini, realisasi PNBP 2025 sebesar Rp477,2 triliun. Kontribusi dari PNBP SDA migas dan nonmigas masing-masing sebesar Rp114,6 triliun dan Rp115,5 triliun. 

    Agus lalu menjelaskan bahwa saat ini terjadi penurunan produksi batu bara karena permintaan global menurun. China, pasar terbesar untuk komoditas RI itu, kini tengah beralih ke energi hijau. Mereka juga disebut membutuhkan batu bara dengan kualitas tinggi, sedangkan kualitas di Indonesia rata-rata rendah.

    Sementara itu, ICP juga turun dari 2024 sebesar US$83 per barel menjadi US$70 per barel pada tahun ini. “Tentunya itu pengaruhnya besar. Satu dolar ICP itu pengaruhnya ke penerimaan kita Rp1,6 triliun,” ungkapnya kepada wartawan pada acara Media Gathering APBN 2026, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). 

    Ditinggal Dividen BUMN

    Selain harga komoditas, PNBP semakin terdampak dengan pengalihan dividen BUMN ke Danantara sesuai dengan amanat revisi Undang-undang (UU) No.1/2025 tentang BUMN. 

    Sebelumnya, dividen BUMN masuk ke pos kekayaan negara yang dipisahkan (KND) pada PNBP. Terakhir di 2024, realisasinya Rp86,4 triliun. Sebenarnya, perubahan itu sudah terlihat pada APBN 2025 di mana awalnya ditetapkan PNBP KND sebesar Rp90 triliun, kini realisasinya secara outlook hanya Rp11,8 triliun. 

    Menurut Agus, hal itu yang menyebabkan realisasi PNBP baru terealisasi Rp306 triliun per Agustus atau terkontraksi 20% (yoy) dari realisasi Agustus 2025 yakni Rp384,1 triliun. Meski demikian, kendati sudah mulai absennya dividen BUMN pada APBN, Agus masih optimistis outlook PNBP Rp477,2 triliun tahun ini masih bisa tercapai. 

    Sedangkan untuk tahun depan, pemerintah otomatis menurunkan target PNBP keseluruhan menjadi Rp459,2 triliun dari outlook 2025 Rp477,2 triliun. Itu sejalan dengan tidak masuknya lagi dividen ke APBN. 

    “Karena KND-nya sudah enggak masuk lagi sama sekali. Kalau tahun ini kita masih dapet Rp11,8 triliun dividennya, tahun depan sudah enggak dapat. Atau kalau toh ada, saham pemerintah yang 1% merah putih itu kecil sekali hampir dimasukkan di target Rp1,8 triliun [tahun depan],” jelasnya. 

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyinggung soal dividen BUMN yang kini sudah tak lagi masuk ke kas negara. Hal itu disampaikan Purbaya ketika merespons usulan Danantara agar APBN ikut menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang dibawahi BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. 

    Purbaya menilai harusnya Danantara yang saat ini sudah mengelola dividen BUMN memiliki manajemen sendiri untuk pembiayaan. “Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

  • 2 Berakhirnya Mal-mal Legendaris di Bekasi Megapolitan

    2 Berakhirnya Mal-mal Legendaris di Bekasi Megapolitan

    Berakhirnya Mal-mal Legendaris di Bekasi
    Penulis

    BEKASI, KOMPAS.com –
    Perjalanan dua pusat perbelanjaan legendaris di Kota Bekasi, yakni Borobudur Plaza Bekasi dan Grand Mall Bekasi, kini berakhir.
    Kedua mal yang pernah menjadi destinasi utama warga pada masanya itu kini tak lagi beroperasi karena berbagai faktor, mulai dari menurunnya daya beli hingga persaingan ketat dengan toko daring.
    Borobudur Plaza di Jalan Insinyur H. Juanda, Bekasi Timur, resmi berhenti beroperasi setelah puluhan tahun menjadi salah satu ikon pusat perbelanjaan di kota ini.
    Mal yang berdiri sejak 1993 itu sempat menjadi primadona pada era 1990–2000-an, terutama menjelang Lebaran saat masyarakat memadati tempat tersebut untuk berbelanja pakaian.
    Salah satu warga sekitar, Safrizal (50), mengatakan bahwa Borobudur Plaza kini tutup dan hanya sesekali buka menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    “Kalau buka setiap hari sih udah enggak ya, tutup. Dia paling kalau jelang Idul Fitri, Lebaran, nah itu buka,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Sabtu (11/10/2025).
    Menurutnya, penutupan Borobudur Plaza dipicu oleh persaingan usaha yang semakin ketat, terutama dengan hadirnya platform belanja daring.
    “Mungkin karena persaingan usaha sudah ketat. Online kan lebih murah,” tutur Safrizal.
    Hal senada disampaikan Ruli (46), warga lain di sekitar lokasi. Ia mengatakan, mal itu hanya beroperasi saat menjelang Lebaran untuk menjual pakaian di area depan.
    “Kalau beroperasi tiap hari sudah enggak, tapi kalau jelang Lebaran biasanya buka, ya paling jualan baju di bagian depan situ,” kata Ruli.
    Pantauan di lokasi menunjukkan, Borobudur Plaza kini sepi tanpa aktivitas.
    Seluruh ruko di area depan tak beroperasi, pintu mal terkunci rapat, dan area parkir dipenuhi rerumputan liar serta sampah berserakan.
    Gedung berwarna oranye-merah itu tampak pudar, dinding mulai retak, sementara area yang dulu menjadi ATM Center kini kosong.
    Di bagian belakang gedung terlihat tumpukan karung dan sampah, dengan beberapa orang tampak tidur di sekitar area bongkar muat barang.
    Hingga kini, pihak pengelola Borobudur Plaza belum memberikan keterangan resmi mengenai status penutupan mal tersebut.
    Nasib serupa dialami Grand Mall Bekasi di Jalan Jenderal Sudirman, Harapan Mulya, yang juga telah resmi tutup sejak awal 2025.
    Pusat perbelanjaan yang berdiri sejak 1998 ini dulunya menjadi salah satu mal terbesar di wilayah Bekasi.
    Pantauan di lokasi, Jumat (10/10/2025), menunjukkan suasana sepi tanpa aktivitas. Pintu utama dan seluruh akses masuk mal terkunci, bagian dalam gelap tanpa penerangan, serta toko-toko tidak lagi beroperasi.
    Beberapa ruko di bagian luar masih buka, namun hanya untuk usaha kecil seperti perbankan, lembaga pembiayaan, dan warung kopi.
    Salah satu penjaga ruko, Icha (20), mengatakan bahwa pengunjung sudah lama tidak datang ke Grand Mall.
    “Enggak ada pengunjung yang ke sini, toko-toko juga enggak ada yang buka,” ucapnya.
    Penjaga toko lainnya, Vina (18), menambahkan bahwa keramaian di area tersebut kini hanya berasal dari orang-orang yang bekerja di sekitar ruko.
    “Enggak ada pengunjung yang ke mal, toko juga pada tutup. Kalau ramai ya karena orang-orang kantor yang di belakang, karena ada ruko-ruko kan,” ujarnya.
    Senior Head Department Marketing Communication Grand Mall Bekasi, Sufala Handri, menjelaskan bahwa penutupan Grand Mall bersifat sementara dan sudah berlaku sejak 1 Januari 2025.
    “Memang untuk operasional Grand Mall Bekasi bagian mal atau ritel itu kita tutup sementara sesuai keputusan manajemen sejak 1 Januari 2025. Kalau untuk mal, toko yang buka sudah tidak ada,” kata Sufala.
    Ia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena banyak tenant juga menutup operasional akibat tekanan ekonomi dan tingginya biaya operasional di tengah turunnya daya beli masyarakat.
    “Mungkin balik lagi karena faktor ekonomi dan segala macam. Jadi dari manajemen dengan pertimbangan cost, keputusan itu diambil untuk sementara waktu,” ujarnya.
    Sufala menambahkan bahwa pandemi Covid-19 turut memperparah kondisi sektor ritel dan efeknya masih terasa hingga kini.
    “Kalau efek pandemi pasti ada. Sampai sekarang pun kita masih merasakan efek pandemi (daya beli turun), apalagi sektor ritel. Kami terus berbenah, tapi memang kondisinya belum pulih maksimal,” jelasnya.
    Menurutnya, pihak manajemen tengah menyiapkan terobosan baru untuk menghidupkan kembali kegiatan bisnis di Grand Mall Bekasi, meski rencana tersebut masih dalam pembahasan internal.
    Tutupnya Borobudur Plaza dan Grand Mall Bekasi mencerminkan pergeseran perilaku belanja masyarakat perkotaan yang kini lebih memilih platform digital.
    Fenomena ini juga menandakan tekanan besar yang dihadapi sektor ritel konvensional di daerah penyangga Jakarta, di tengah perubahan lanskap ekonomi pascapandemi dan tren belanja daring yang semakin dominan.
    (Reporter: Ardhi Ridwansyah | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daya Beli Warga Magetan Turun, BPS Catat Pengeluaran Per Kapita 2024 Merosot 3,57 Persen

    Daya Beli Warga Magetan Turun, BPS Catat Pengeluaran Per Kapita 2024 Merosot 3,57 Persen

    Magetan (beritajatim.com) – Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan kembali menjadi perhatian setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru dalam Statistik Daerah Kabupaten Magetan 2025 Volume 15.

    Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat Magetan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kepala BPS Kabupaten Magetan, Mohamad Samsodin, menjelaskan bahwa tren pengeluaran masyarakat dalam tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup menarik.

    “Selama periode 2022 hingga 2024, pengeluaran per kapita sempat meningkat pada 2023, namun kembali turun di tahun 2024,” ungkap Samsodin, Sabtu (11/10/2025).

    Menurutnya, penurunan itu tercermin dari total pengeluaran per kapita per bulan yang pada 2024 tercatat sebesar Rp1.135.005, menurun 3,57 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp1.177.474.

    “Angka ini menunjukkan adanya perlambatan daya beli masyarakat, meskipun secara umum kondisi ekonomi masih stabil,” tambahnya.

    Meski demikian, pengeluaran untuk kebutuhan makanan justru mengalami kenaikan. Data BPS mencatat, rata-rata pengeluaran makanan naik dari Rp564.058 per kapita pada 2023 menjadi Rp569.804 di tahun 2024 atau meningkat sekitar 0,91 persen.

    “Kenaikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran masyarakat masih difokuskan pada kebutuhan pokok, terutama bahan pangan,” jelas Samsodin.

    Sebaliknya, pengeluaran non makanan mengalami penurunan cukup signifikan dari Rp613.417 menjadi Rp565.201 atau turun 7,83 persen dalam periode yang sama.

    BPS Magetan juga mencatat bahwa struktur pengeluaran masyarakat kini terbagi hampir seimbang antara kebutuhan makanan dan non makanan, dengan proporsi masing-masing 50,20 persen dan 49,80 persen.

    Dari total pengeluaran non makanan, sekitar 22,60 persen dialokasikan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Adapun porsi pengeluaran terkecil digunakan untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala yang hanya mencapai 2,10 persen.

    Samsodin menilai bahwa meski ada penurunan pengeluaran total, tren jangka panjang sejak 2022 masih menunjukkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

    “Kita memang melihat fluktuasi, tetapi jika dilihat dalam konteks pemulihan pasca pandemi, masyarakat Magetan sebenarnya sudah mulai stabil. Hanya saja, daya beli masih perlu terus diperkuat agar kesejahteraan ekonomi bisa tumbuh lebih merata,” ujarnya.

    Menurutnya, tantangan ke depan adalah menjaga agar peningkatan pengeluaran masyarakat tidak hanya didominasi kebutuhan makanan, tetapi juga diimbangi peningkatan konsumsi non makanan yang mencerminkan perbaikan kualitas hidup.

    “Kita berharap ke depan pendapatan masyarakat bisa meningkat, sehingga proporsi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan rekreasi juga ikut naik,” pungkasnya. [fiq/ian]

  • 8 Borobudur Plaza Tutup, Sekitar Gedung Jadi Tempat Tidur Pemulung Megapolitan

    8 Borobudur Plaza Tutup, Sekitar Gedung Jadi Tempat Tidur Pemulung Megapolitan

    Borobudur Plaza Tutup, Sekitar Gedung Jadi Tempat Tidur Pemulung
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Borobudur Plaza di Jalan Ir. H. Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, kini sudah tidak beroperasi. Kondisi mal yang tutup dimanfaatkan sejumlah orang untuk beristirahat dan tidur di area sekitar bangunan tersebut.
    Salah satu warga, Ruli (46), mengatakan bahwa ada orang yang tidur di area Borobudur Plaza, termasuk pemulung.
    “Kemarin-kemarin sih memang ada pemulung tiduran di situ,” ucapnya ketika ditemui di lokasi, Sabtu (11/10/2025).
    Menurut Ruli, jumlah pengunjung Borobudur Plaza memang menurun drastis sejak terjadinya pandemi Covid-19, apalagi saat ada pembatasan aktivitas masyarakat.
    Namun, mal tersebut biasanya dibuka sebagian menjelang Hari Raya Idulfitri, tetapi hanya di lantai dasar dan biasanya untuk menjual pakaian.
    Warga lainnya, Safrizal (50), menilai pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab Borobudur Plaza akhirnya tutup total.
    “Ya kan salah satu faktornya (pandemi Covid-19), karena waktu itu kan ada pembatasan keramaian kan. Jadinya sepi, ini mal juga dah tua ya, berdirinya dari 1994,” ujarnya.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu, kondisi Borobudur Plaza tampak sepi dan tak ada aktivitas perbelanjaan.
    Di area depan mal, seluruh ruko terlihat tidak beroperasi. Pintu-pintu masuk ke dalam Borobudur Plaza juga terkunci rapat.
    Saat memasuki area parkir, terlihat rerumputan liar tumbuh tak terawat.
    Permukaan jalan pun tampak tidak rata, dengan sampah berserakan, mulai dari kantong plastik hingga kemasan makanan.
    Tak terlihat penjagaan di sekitar lokasi. Di dekat pagar masuk di sudut ruko, tampak seseorang tengah tertidur.
    Cat gedung berwarna oranye dan merah tampak pudar. Kondisi dinding-dindingnya pun terlihat mulai retak. Ruangan yang dulunya menjadi ATM Center kini kosong.
    Di sisi lain, mengarah ke belakang gedung, dinding dipenuhi coretan vandalisme. Tak jauh dari situ, tepatnya di dekat pos yang juga penuh corat-coret, terlihat seseorang buang air kecil sembarangan.
    Kompas.com
    sudah berupaya menghubungi pihak pengelola Borobudur Plaza mengenai tutupnya mal. Namun, hingga kini belum ada penjelasan soal itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pedagang Pasar Pramuka khawatir soal isu kenaikan harga sewa kios

    Pedagang Pasar Pramuka khawatir soal isu kenaikan harga sewa kios

    Jakarta (ANTARA) – Pedagang Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, mengaku khawatir dengan isu kenaikan harga sewa kios setelah dilakukan revitalisasi terhadap pasar tersebut.

    “Kita mendukung revitalisasi pasar, saya sangat mendukung hanya saja harga tinggi, saya jujur sangat semangat ada revitalasi tapi pas keluar angka sewa kaget, itu sekitar Rp400 juta,” kata salah satu pedagang di Pasar Pramuka, Damit (55) di Jakarta, Sabtu.

    Damit mengaku telah berjualan obat-obatan sejak 2001. Biaya sewa seharusnya tidak terlalu besar karena revitalisasi tersebut tidak membangun gedung dari nol.

    “Karena kita kan lihat gedung ini gedung lama. Cuma hanya mau revitalisasi doang, masa iya sampai segitu (sewanya),” ujar Damit.

    Damit berharap Perumda Pasar Jaya dan pihak pengelola Pasar Pramuka bisa terus mempertahankan harga sewa dan menjalin komunikasi baik kepada para pedagang.

    Hal serupa dikatakan salah satu pedagang obat di Pasar Pramuka, Anas (45). Anas menyebutkan, kondisi pasar saat ini justru semakin sepi setelah COVID-19, sementara harga obat terus meningkat.

    “Ini mau revitalisasi, kalau dengar-dengar setelah direvitalisasi bisa capai Rp300 juta lebih harga sewa. Itu yang diprotes karena kondisi pasar kayak gini sepi tapi harga juga naik,” katanya.

    Anas menilai harga sewa yang wajar seharusnya berkisar antara Rp200 juta hingga Rp250 juta untuk masa sewa 20 tahun agar tidak memberatkan pedagang.

    Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Pasar Pramuka mengeluhkan kenaikan harga sewa lapak di pasar itu kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota.

    “Tarif baru terlalu tinggi,” kata Kuasa Hukum Asosiasi Pedagang Pasar Pramuka, Gugum Ridho Putra, usai audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/10).

    Gugum menjelaskan, para pedagang obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka berkeberatan dengan tarif itu. “Setelah revitalisasi, kemudian tarifnya empat kali lipat dari sebelumnya sehingga hal ini dirasakan memberatkan para pedagang,” katanya.

    Perumda Pasar Jaya menegaskan informasi kenaikan harga sewa kios pasca revitalisasi Pasar Pramuka di Jakarta Timur (Jaktim) hingga empat kali lipat dari harga sewa saat ini (eksisting) itu tidak benar.

    Penetapan tarif sewa kios tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui kajian komprehensif yang melibatkan tim teknis, keuangan dan hasil valuasi independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

    Tarif Hak Pemakaian Tempat Usaha selama 20 Tahun yang berlaku saat ini Rp403 juta untuk lantai dasar dan Rp351 juta untuk lantai satu.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tutupnya Grand Mall Bekasi Imbas Tekanan Ekonomi… Megapolitan 11 Oktober 2025

    Tutupnya Grand Mall Bekasi Imbas Tekanan Ekonomi… Megapolitan 11 Oktober 2025

    Tutupnya Grand Mall Bekasi Imbas Tekanan Ekonomi…
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Grand Mall Bekasi di Jalan Jenderal Sudirman, Harapan Mulya, Kota Bekasi, kini tak lagi beroperasi alias sudah tutup.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat (10/10/2025), tak ada aktivitas di pusat perbelanjaan tersebut. Suasana tampak sepi dan kosong, tak ada satu pun orang.
    Dari luar, pintu masuk utama atau lobi mal terlihat terkunci rapat sehingga tidak bisa dimasuki.
    Di area depan, tampak tiga papan bertuliskan “Awas lantai basah” serta sebuah mesin penjual minuman kemasan otomatis yang sudah tidak berfungsi.
    Bagian dalam mal terlihat gelap tanpa penerangan. Tak satu pun toko yang buka maupun pengunjung yang datang.
    Ruko-ruko di area luar mal pun sebagian besar sudah tidak beroperasi. Banyak di antaranya terpasang papan bertuliskan “dijual” atau “disewakan”.
    Salah satu gerai yang sudah berhenti beroperasi adalah restoran ayam cepat saji di samping pintu masuk utama.
    Namun, beberapa ruko yang ada di luar Grand Mall Bekasi masih buka. Ruko yang buka meliputi perbankan, lembaga pembiayaan, warung kopi, dan penjual bakso.
    Di depan masing-masing ruko tersebut tampak sejumlah kendaraan terparkir.
    Salah satu penjaga ruko, Icha (20), mengatakan bahwa Grand Mall Bekasi sudah lama sepi pengunjung.
    “Enggak ada pengunjung yang ke sini, toko-toko juga enggak ada yang buka,” ucapnya ketika ditemui di lokasi, Jumat.
    Menurut dia, jika pun ada orang yang datang, mereka hanya menuju ruko-ruko di luar mal.
    “Udah enggak ada aktivitas, paling kalau ada yang di ruko-ruko luar mal ya kayak gini, masih ada tuh pengunjung,” jelasnya.
    Senada dengan Icha, penjaga toko lainnya, Vina (18), menyampaikan bahwa tak ada lagi ada pengunjung yang mendatangi mal.
    “Enggak ada pengunjung yang ke mal, toko juga pada tutup. Kalau ramai ya karena orang-orang kantor yang di belakang, karena ada ruko-ruko kan,” ujarnya.
    Senior Head Department Marketing Communication Grand Mall Bekasi, Sufala Handri, mengatakan, Grand Mall Bekasi tutup sementara sejak awal tahun ini.
    “Memang untuk operasional Grand Mall Bekasi bagian mal atau ritel itu kita tutup sementara sesuai keputusan manajemen sejak 1 Januari 2025. Kalau untuk mal, toko yang buka sudah tidak ada,” ujar Sufala saat dikonfirmasi, Jumat.
    Menurut Sufala, keputusan penutupan operasional mal diambil karena ada banyak
    tenant
    yang juga menutup sementara operasional akibat tekanan ekonomi.
    “Di dalam mal itu banyak kepemilikan dari masing-masing
    tenant
    . Mereka juga tutup sementara saat ini,” jelasnya.
    Ia menambahkan, manajemen mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya operasional yang tinggi di tengah menurunnya daya beli masyarakat.
    “Mungkin balik lagi karena faktor ekonomi dan segala macam. Jadi dari manajemen dengan pertimbangan
    cost
    , keputusan itu diambil untuk sementara waktu,” imbuhnya.
    Sufala mengungkapkan, pandemi Covid-19 berkontribusi terhadap turunnya daya beli masyarakat. Dampaknya masih terasa hingga saat ini, terutama pada sektor ritel yang belum sepenuhnya pulih.
    “Kalau efek pandemi pasti ada. Sampai sekarang pun kita masih merasakan efek pandemi (daya beli turun), apalagi sektor ritel. Kami terus berbenah, tapi memang kondisinya belum pulih maksimal,” jelasnya.
    Ia menyebutkan, manajemen tengah mempersiapkan langkah baru untuk membangkitkan kembali kegiatan bisnis di Grand Mall Bekasi. Namun, ia belum bisa menjelaskan bentuk terobosan tersebut.
    “Harus kami lakukan hal yang mungkin ke depannya akan menjadi terobosan baru. Tapi untuk saat ini saya belum bisa beri informasi karena keputusan masih dibahas di manajemen,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD

    Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD

    Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah (pemda) yang kesulitan karena kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada 2026.
    “Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama,
    exercise
    dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, dilansir
    ANTARA
    , Jumat (10/10/2025).
    Tito menyebut pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.
    Dia menjelaskan, kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
    Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.
    “Jangan langsung pesimis atau membandingkan angka dengan tahun sebelumnya. Hitung dulu berapa kebutuhan riil untuk pegawai, pendidikan, kesehatan, perawatan jalan, BOS, dan operasional sekolah. Kalau setelah exercise ternyata masih berat, baru laporkan ke pusat,” ujarnya.
    Tito menekankan, pengalaman masa pandemi COVID-19 menjadi bukti, bahwa daerah bisa tetap tangguh dan efisien meski menghadapi tekanan anggaran.
    “Kita semua pernah hadapi pemotongan besar-besaran waktu COVID-19, tapi pemerintahan tetap jalan. Jadi kali ini juga bisa. Bedanya, sekarang pemerintah pusat siap bantu,” tegasnya.
    Sebelumnya, sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta penjelasan soal penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan TKD pada 2026.
    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan resminya menegaskan, koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar kebijakan fiskal nasional lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah.
    Beberapa usulan afirmasi khusus bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Susahnya Resign di Jepang, Sampai Harus Rekrut Agen

    Susahnya Resign di Jepang, Sampai Harus Rekrut Agen

    Jakarta –

    Orang Jepang bekerja sangat keras. Jam kerja normal di sana bisa menyentuh hingga 12 jam sendiri, dan itu masih dianggap sebagai hari yang pendek bagi para pegawai.

    Sayangnya, untuk bisa keluar dari rutinitas keras itu sangat sulit bagi orang-orang Jepang. Resign atau mengajukan pengunduran diri adalah hal yang tidak normal untuk dilakukan, bahkan untuk meminta waktu cuti saja prosesnya rumit.

    Dilansir dari CNN, Jumat (10/10/2025), seorang pekerja dengan nama samaran Yuki Watanabe pernah menghabiskan 12 jam setiap hari bekerja keras di kantor. Hari kerja pukul 9 pagi hingga 9 malam adalah jam minimum.

    “Paling lambat saya akan meninggalkan tempat kerja pukul 11 malam,” kata perempuan berusia 24 tahun itu.

    Begitu keras rutinitasnya itu, sehingga Watanabe mulai mengalami masalah kesehatan. Dia sempat mengalami kaki gemetar dan masalah perut. Dia tahu ia harus berhenti, tetapi ada satu hal yang menghalanginya, budaya kerja Jepang yang terkenal top-down.

    Meninggalkan kantor tepat waktu atau mengambil cuti bisa menjadi hal yang cukup rumit. Yang lebih sulit lagi adalah mengajukan pengunduran diri, yang dapat dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan tertinggi di Jepang.

    Para pekerja di Jepang secara tradisional bekerja di satu perusahaan selama puluhan tahun, bahkan mungkin seumur hidup. Bahkan, dalam kasus yang paling ekstrem, atasan yang pemarah merobek surat pengunduran diri dan melecehkan karyawan agar mereka tetap bertahan.

    Watanabe pun begitu. Dia mengatakan mantan atasannya sering mengabaikannya, membuatnya merasa tidak enak. Namun dia tidak berani mengundurkan diri.

    Namun dia menemukan cara untuk mengakhiri kebuntuan tersebut. Dia beralih ke Momuri, sebuah agen pengunduran diri yang membantu karyawan yang pemalu meninggalkan atasan mereka yang mengintimidasi personal para karyawan.

    Banyak pekerja Jepang menyewa perusahaan perwakilan ini untuk membantu mereka mengundurkan diri tanpa stres. Popularitas perusahaan semacam ini sudah ada sebelum COVID-19. Namun, popularitasnya meningkat setelah pandemi, setelah bertahun-tahun pegawai bekerja dari rumah, bahkan beberapa pekerja paling loyal di Jepang pun terdorong untuk merenungkan karier mereka.

    Tidak ada data resmi mengenai jumlah agen pengunduran diri yang bermunculan di seluruh negeri, tetapi mereka yang mengelolanya dapat membuktikan lonjakan permintaan.

    (hal/fdl)