Kasus: covid-19

  • Dharma pertanyakan kebijakan Rano Karno terhadap masyarakat Baduy

    Dharma pertanyakan kebijakan Rano Karno terhadap masyarakat Baduy

    Jakarta (ANTARA) –
    Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mempertanyakan kebijakan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno saat menjabat Gubernur Banten terhadap masyarakat Baduy yang menolak wilayahnya dijadikan destinasi wisata.
    ​​​​​​
    “Saya bertanya terkait kebijakan Rano Karno ketika menjabat Gubernur Banten menghadapi persoalan masyarakat Badui yang menolak tempatnya dijadikan destinasi pariwisata,” kata Dharma Pongrekun pada debat kedua Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan, Rano Karno sebagai orang yang menjaga budaya memiliki kebijakan yang kontra dengan keinginan masyarakat Badui pada saat itu.

    “Mereka menolak kebijakan yang menjadikan kawasan Badui sebagai destinasi wisata karena tidak mau nilai luhur mereka tergerus karena infiltrasi asing yang masuk melalui pariwisata,” katanya.

    Namun, kata Darma Pongrekun, Gubernur Banten saat itu malah menjadikan kawasan masyarakat Baduy sebagai kawasan pariwisata.

    Baca juga: Ridwan Kamil klaim berhasil hilangkan desa miskin di Jabar 

    Selain kepada Rano Karno, Dharma juga mempertanyakan adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi di Jawa Barat usai pandemi COVID-19 saat Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Kami ingin belajar bagaimana mengantisipasi terjadinya kesenjangan sosial, krisis ekonomi yang terjadi di Jawa Barat menjadi daerah miskin setelah pandemi,” kata dia.

    Selain itu, Dharma mengkritisi apa yang dilakukan saat pandemi lalu. Menurut dia, sebagai seorang gubernur harus melibatkan tim independen untuk melakukan kajian terhadap isu kesehatan yang menjadi agenda politik global.

    “Kalau ada peristiwa demikian saya akan ajak tim independen menyikapi hal tersebut. Saya tidak ingin jadi gubernur yang bodoh, pengecut dan penghianat karena termakan isu global seperti pandemi COVID-19,” kata dia.

    Baca juga: Perlu relevansi UMP dan survei KHL guna rumuskan pendapatan layak

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Minggu (27/10) malam.

    Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

    Peserta debat tersebut adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”. Debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan pada 17 November 2024.
    Baca juga: Debat kedua Pilkada Jakarta diharapkan buka cakrawala visi-misi paslon

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ridwan Kamil klaim berhasil hilangkan desa miskin di Jabar 

    Ridwan Kamil klaim berhasil hilangkan desa miskin di Jabar 

    Jakarta (ANTARA) –

    Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1
    Ridwan Kamil mengklaim berhasil menghilangkan desa miskin di Provinsi Jawa Barat saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2018-2022.

     

    “Waktu saya mulai menjabat sebagai Gubernur Jabar desa tertinggal dan desa sangat tertinggal jumlahnya ada 1.100 desa,” kata Ridwan Kamil.

    Hal itu disampaikan saat ditanya oleh Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun terkait Jabat sebagai salah satu provinsi yang dianggap miskin saat debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Minggu malam.

     

    Menurut Ridwan Kamil, selama lima tahun bekerja bersama Wagub Jabar UU Ruzhanul Ulum, dengan melakukan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa, maka hasilnya dari 1.100 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di akhir jabatan jumlahnya menjadi nol.

     

     

    Menurut dia, Jakarta dan Jawa Barat berbeda karena di Jawa Barat (Jabar) dirinya mengurusi 5.700 pedesaan sehingga banyak hal yang membuatnya harus mengeluarkan kebijakan yang lebih bijak.

     

    “Tolong diingat bahwa saya mengalami ujian sebagai pemimpin yang anggarannya harus di refocusing. Yang tadinya untuk infrastruktur, kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup orang,” katanya.

    Selama kekurangan dana itu dia mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19 di Asia Pasifik.
    ​​​​​​

     

    Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

     

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

     

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

     

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dharma siapkan solusi bagi lesunya ekonomi pedagang di Tanah Abang

    Dharma siapkan solusi bagi lesunya ekonomi pedagang di Tanah Abang

    Kami sudah menyiapkan solusi dengan program iniJakarta (ANTARA) –
    Calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 nomor urut dua (2) Dharma Pongrekun menyiapkan solusi untuk mengatasi lesunya ekonomi pedagang busana dan pakaian di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat.

    “Mereka lesu akibat pandemi COVID-19 dan maraknya transaksi secara daring sehingga penjualan mereka terpengaruh. Karena itu kami siapkan solusi melalui Program Getok Tular Adab,” katanya dalam debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Minggu malam.

    Menurut dia, program itu akan menjawab semua masalah karena bisa saja pedagang akan bekerja dari rumah dengan mengisi aplikasi dengan sistem “blockchain”.

    Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis.

    Ia menjelaskan, apa yang dirasakan pedagang di Pasar Tanah Abang saat ini akibat dari pandemi COVID-19 dan seandainya tidak ada pandemi maka ekonomi mereka akan terbang tinggi.

    Baca juga: RIDO akan gelar festival untuk mempromosikan Pasar Tanah Abang

    Ia menilai pandemi tersebut menyebabkan terjadinya deflasi dan banyak pabrik tutup, itu yang terjadi pada produsen.

    Selain itu, barang hilang dari pasaran dan jika tersisa maka dijual dengan harga yang mahal kepada masyarakat.

    “Kami sudah menyiapkan solusi dengan program ini,” kata dia.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Minggu (27/10) malam.

    Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Baca juga: Rp300 miliar disiapkan Pramono untuk permodalan UMKM Jakarta

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

    Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024. 

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono siapkan dana hibah Rp300 miliar untuk pelaku UMKM Jakarta

    Pramono siapkan dana hibah Rp300 miliar untuk pelaku UMKM Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3
     Pramono Anung akan menyiapkan dana hibah sebesar Rp300 miliar untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta.

     

    “Saya akan mengalokasikan dari dana APBD yang ada untuk hibah bagi UMKM sebesar Rp300 miliar,” kata Pramono dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Jumat.

     

    Menurut Pramono, masalah utama yang dialami pelaku UMKM, yakni soal modal. Hal itu diungkapkan Pramono saat menjawab pertanyaan seorang warga yang menanyakan program bagi UMKM saat berdialog dengan warga rumah susun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

     

    Pramono menegaskan, UMKM merupakan penopang ekonomi Jakarta. Bahkan, karena UMKM inilah pemerintah Indonesia bisa bertahan hidup saat dilanda pandemi COVID-19 lalu.

     

     

    Namun, Pramono menegaskan karena dana tersebut bersifat hibah, maka harus dipertanggungjawabkan karena ini bagian dari perputaran untuk membantu dan menstimulasi agar warga UMKM yang membutuhkan ada perlindungan dari pemerintah. Dana hibah tersebut diperuntukkan bagi UMKM menengah ke bawah.

     

    “Ini kan UMKM yang menengah. Sebenarnya mereka masih bisa bertahan, tetapi memang fasilitas, promosi dan sebagainya harus dibantu oleh pemerintah Jakarta. Dan saya akan lakukan kalau saya (terpilih) sebagai gubernur,” katanya.

     

    Selain itu, Pramono menyadari bahwa kemajuan digitalisasi tidak bisa dihindari dan sudah hampir masuk ke semua sektor, termasuk UMKM.

     

    Meski mendukung pengembangan UMKM secara digital, Pramono mengatakan harus ada perilaku yang adil terhadap para pelaku usaha bagi pelaku usaha tradisional maupun yang secara daring (online). “Harus ada pengaturan yang jelas,” katanya.

     

     

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pemerintah pusat sudah seharusnya duduk bersama untuk membuat regulasi yang mengatur tentang digitalisasi. Karena, menurut pengalamannya, ketika diputuskan di sidang kabinet praktik di lapangannya berbeda.

     

    “Dan itulah yang mungkin menjadi hal yang dulu tidak saya ketahui dengan tadi berkomunikasi, menanyakan, dan sebagainya akhirnya saya tahu,” katanya.

     

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

     

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harapan pemberantasan kemiskinan dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Harapan pemberantasan kemiskinan dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pelantikan ini membawa harapan baru bagi banyak pihak, terutama bagi masyarakat yang menginginkan perubahan nyata dalam pengentasan kemiskinan.

    Target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam dua tahun pertama masa jabatan, serta mencapai kemiskinan di bawah 6 persen pada 2029, merupakan bagian dari visi ambisius dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

    Namun, mencapai target tersebut tidaklah mudah. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang telah berakar kuat dan memerlukan kebijakan yang mendalam serta berkelanjutan untuk diatasi. Tantangan-tantangan besar telah menanti, terutama setelah beberapa tahun terakhir menunjukkan perlambatan dalam penurunan angka kemiskinan.

    Selama periode 2019 hingga 2024, penurunan angka kemiskinan di Indonesia berjalan cukup lambat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan hanya turun sekitar 0,38 persen poin dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, dalam periode 2014-2019, penurunan kemiskinan lebih signifikan, yaitu mencapai 1,84 persen poin. Hal ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi belum sepenuhnya terjadi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap kelompok rentan, menyebabkan banyak keluarga yang jatuh kembali ke dalam jurang kemiskinan.

    Salah satu aspek yang harus dicermati adalah angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, meski persentasenya lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,03 persen, atau setara dengan 25,22 juta orang. Ini sedikit lebih rendah dari persentase pada September 2019 (9,22 persen). Namun, jika dilihat dari jumlah absolut, penduduk miskin justru bertambah, dari 24,78 juta orang pada 2019 menjadi 25,22 juta pada 2024.

    Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun persentase kemiskinan menurun, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan justru bertambah, yang memperlihatkan tantangan struktural dalam penanganan kemiskinan di Indonesia.

    Selain perlambatan laju penurunan kemiskinan, tantangan utama lainnya adalah tingginya tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan.

    Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2024, kemiskinan di perkotaan mencapai 7,09 persen, naik dari kondisi sebelum pandemi yaitu September 2019 yang sebesar 6,56 persen. Ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi di wilayah perkotaan lebih lambat dibandingkan di pedesaan. Sementara itu, angka kemiskinan pedesaan menunjukkan penurunan yang lebih baik, dari 12,60 persen pada September 2019 menjadi 11,79 persen pada Maret 2024.

    Kemiskinan di perkotaan memang lebih kompleks. Berbeda dengan di pedesaan yang banyak bergantung pada sektor pertanian, kemiskinan di kota sering kali disebabkan oleh ketidakstabilan pekerjaan di sektor informal, harga perumahan yang terus meningkat, serta tingginya biaya hidup.

    Peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perkotaan juga menunjukkan bahwa masalah kemiskinan perkotaan semakin mendalam. Indeks Kedalaman Kemiskinan, yang mengukur rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, meningkat dari 1,015 pada September 2019 menjadi 1,095 pada Maret 2024. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan yang mencerminkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin juga meningkat dari 0,233 menjadi 0,252 pada periode yang sama.

    Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, pemerintahan Prabowo-Gibran harus merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan mendalam. Pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, yang mampu menjawab ketidaksetaraan struktural sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi bagi kelompok rentan.

    Pemerintah perlu merancang program-program yang secara khusus menyasar wilayah perkotaan dan pedesaan dengan pendekatan yang berbeda. Di wilayah perkotaan, fokus kebijakan harus pada stabilitas pekerjaan dan akses terhadap perumahan yang terjangkau. Pekerjaan di sektor informal perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat besarnya populasi yang bekerja di sektor ini. Program seperti perlindungan sosial yang lebih baik, akses modal bagi usaha kecil, dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan.

    Sementara itu, di wilayah perdesaan, pemberdayaan ekonomi harus dilakukan melalui penguatan sektor pertanian berkelanjutan, akses teknologi, dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang merata di pedesaan juga akan mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan.

    Selain kebijakan sektoral, pengentasan kemiskinan juga harus didukung oleh sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Belanja negara untuk program sosial dan infrastruktur harus diarahkan dengan tepat sasaran agar dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Peran kebijakan fiskal yang pro-poor, seperti subsidi langsung, sangat penting dalam menjaga kestabilan daya beli kelompok rentan.

    Di sisi lain, kebijakan moneter yang stabil juga dibutuhkan untuk mengendalikan inflasi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat miskin. Ketika harga kebutuhan pokok melambung, kelompok miskinlah yang paling terdampak. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga adalah kunci penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

    Visi besar Prabowo-Gibran untuk menurunkan kemiskinan hingga di bawah 6 persen pada 2029 hanya akan tercapai jika ada komitmen jangka panjang yang kuat. Kebijakan yang diambil harus konsisten, responsif, dan berbasis data. Evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program yang diluncurkan berjalan efektif dan memberikan dampak yang nyata. Salah satu kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah perencanaan yang matang, diikuti oleh pelaksanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

    Ke depan, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian angka sesaat, melainkan lebih melihat kondisi secara menyeluruh, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan demikian, target menurunkan kemiskinan relatif hingga di bawah 6 persen pada 2029 bukan sekadar komitmen politik, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Sebagaimana dikatakan oleh Walter Nicholson, “The ultimate goal of economic activity is to improve the welfare of people.” Dan itulah yang menjadi tujuan utama setiap kebijakan pembangunan, yakni untuk kesejahteraan semua.

     

    *) Nuri Taufiq dan Lili Retnosari merupakan Statistisi di BPS

    Copyright © ANTARA 2024

  • Apakah Ekonomi AS Terpengaruh pada Siapa yang Akan Jadi Presiden?

    Apakah Ekonomi AS Terpengaruh pada Siapa yang Akan Jadi Presiden?

    Jakarta

    Banyak waktu, tenaga, dan uang yang dihabiskan dalam pemilihan presiden dan pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), tidak terkecuali penyelenggaraan tahun ini.

    Namun, data sejak 2009 menunjukkan bahwa siapa pun yang berkuasa, ekonomi AS tampaknya sama-sama terdampak oleh peristiwa global, perkembangan demografis, dan keputusan yang dibuat oleh Gedung Putih.

    Periode tersebut mulai dari 2009 hingga 2024, mencakup dua kali masa jabatan Barack Obama, ditambah satu masa jabatan Donald Trump dan Joe Biden, yang masa kepresidenannya akan segera berakhir.

    Melihat kembali era Obama, Trump, dan Biden

    Ada dua kendala utama bagi perekonomian AS selama periode ini. Yang pertama adalah krisis keuangan yang dimulai sebelum Obama menjabat pada Januari 2009, dan yang kedua adalah pandemi COVID-19 pada tahun 2029 di masa terakhir pemerintahan Trump.

    Krisis keuangan membuat beberapa pihak khawatir akan runtuhnya seluruh sistem perbankan AS. Segera setelah itu, GM dan Chrysler, dua produsen mobil terbesar di AS, menyatakan kebangkrutan untuk menata ulang bisnis mereka. Pasar perumahan, khususnya hipotek, juga menjadi tidak terkendali.

    Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang nyata terhadap ekonomi AS dan global. Pembatasan publik, krisis pasokan makanan karena rantai pasokannya yang rumit dan penutupan perbatasan negara mengakibatkan banyak kematian, kekacauan ekonomi, dan hilangnya pekerjaan secara besar-besaran.

    Namun, AS berhasil dengan cepat keluar dari kemerosotan pandemi dan melanjutkan pemulihan ekonominya, serta menciptakan pemulihan yang kuat.

    PDB AS versus raksasa ekonomi lainnya

    Berinvestasi dalam infrastruktur atau industri seperti pembuatan chip dirasa perlu, tetapi manfaatnya baru akan terasa jauh di masa depan. Memperketat perbatasan dengan Meksiko juga mungkin dapat mencegah beberapa migran untuk masuk ke AS, tetapi dampak dari hilangnya pekerja justru lebih membutuhkan waktu dan berdampak pada harga-harga di supermarket.

    Masalah lainnya adalah menilai dampak dari peran presiden itu secara terpisah dari keputusan yang dibuat bersama dengan para pembuat kebijakan di Kongres AS atau lembaga independen lain seperti Federal Reserve.

    Sejak 1990, produk domestik bruto (PDB) per kapita AS tumbuh setiap tahunnya kecuali pada 2009, dan itu adalah efek lanjutan dari krisis keuangan. Tahun lalu, PDB per kapita negara ini mencapai lebih dari $81.000 (sekitar Rp1,26 miliar).

    Pada saat yang sama, dalam hal persentase pertumbuhan tahunan per kapita, Cina dan India justru terlihat memiliki pertumbuhan yang lebih kuat. Meski tingkat pertumbuhan kedua negara itu lebih tinggi, PDB per kapita AS masih tiga kali lebih tinggi dibanding Cina, dan bahkan delapan kali lebih tinggi dibanding India.

    Pada 2023, PDB AS secara keseluruhan mencapai $27,36 triliun (sekitar Rp426 triliun), menjadikannya negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Cina berada di urutan kedua dengan $17,66 triliun (sekitar Rp275 triliun), diikuti oleh Jerman dan Jepang di urutan ketiga dan keempat.

    Pekerjaan bagi banyak orang

    Beberapa bulan pertama masa kepresidenan Obama, angka pengangguran meningkat akibat krisis keuangan AS. Dari April 2009 hingga September 2011, angka pengangguran itu mencapai 9% atau lebih.

    Setelah itu, tingkat pengangguran di AS perlahan merayap turun hingga mencapai level terendahnya sejak 1960-an, sebelum terjadi lonjakan singkat selama pandemi COVID-19, yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Tahun ini, tingkat pengangguran AS berada di kisaran 4%.

    Di sisi lain, pekerja di AS memang lebih produktif dibanding pekerja di negara lain. Itu semua berkat dari inovasi, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, serta kemauan para pekerja untuk berganti pekerjaan atau pindah ke jenjang yang lebih baik.

    Ketidaksetaraan upah di tingkat bawah

    Masalah lainnya yang juga meningkat adalah ketidaksetaraan gaji atau upah di AS, negara yang paling tidak memiliki kesetaraan updah dalam kelompok G7. 1% orang Amerika memegang sebagian besar kekayaan negara.

    Di Amerika Serikat, untuk masuk ke dalam 1% orang berpenghasilan tinggi dibutuhkan pendapatan rumah tangga tahunan sekitar $1 juta per tahun (sekitar Rp15,5 miliar) sebelum pajak. Sedangkan di Inggris, hanya dibutuhkan sekitar $250.000 (sekitar Rp3,9 miliar).

    Gaji para bos perusahaan juga lebih dari 250 kali lipat dari rata-rata gaji karyawan mereka, tulis Obama dalam sebuah surat terbuka kepada penggantinya di The Economist pada Oktober 2016.

    Selain itu, pada 1979, “1% keluarga kelas atas di AS menerima 7% dari seluruh pendapatan setelah pajak. Pada 2007, jumlah itu meningkat dua kali lipat menjadi 17%,” tulis Obama lebih lanjut. Hal yang lebih positif lagi, proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem justru menurun.

    Migrasi mengubah ekonomi AS

    Migrasi tidak resmi di AS sangat sulit untuk diukur, tetapi migrasi yang tercatat mudah untuk dihitung. Salah satu ukurannya adalah jumlah kartu hijau yang diberikan pemerintah AS dari 2009 hingga 2022, di mana tercatat ada lebih dari 14 juta penerima.

    Populasi kelahiran warga asing yang tinggal di AS, baik secara legal maupun tidak, telah berkembang pesat dalam lima dekade terakhir dalam hal jumlah dan pangsa populasinya, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Biro Sensus AS pada April tahun ini.

    Sementara pada 1970, terdapat 9,6 juta kelahiran pada penduduk asing. Di mana pada 2022, juga terdapat lebih dari 46 juta, atau hampir 14% dari total populasi warga AS.

    Dari total keseluruhan, hampir sepertiga dari populasi kelahiran warga asing di AS terjadi pada 2010 atau setelahnya, dan setengahnya tinggal di empat negara bagian AS, seperti California, Texas, Florida, dan New York. Lebih dari setengahnya juga telah menjadi warga negara.

    Inflasi tinggi menghantam AS

    Sejak Januari 2009, inflasi telah meningkat pesat, lapor Indeks Harga Konsumen.

    Ketika Obama mulai menjabat, inflasi berada di angka nol, lalu masuk ke wilayah negatif dan akhirnya naik ke level tertinggi 9,1% pada Juni 2022. September lalu, inflasi turun menjadi 2,4%, angka terendah sejak Februari 2021.

    Periode inflasi yang relatif singkat ini memiliki dampak yang panjang dan telah menyebabkan kenaikan biaya hidup yang cukup besar bagi banyak warga AS.

    Harga-harga konsumen naik, dan para pemilih sangat tidak senang akan hal itu. Ini adalah salah satu isu terpenting tahun ini dan dapat menentukan hasil pemilu di negara-negara bagian yang masih belum menentukan suara mayoritasnya. Ini juga merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dikendalikan oleh presiden manapun.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Airlangga Hartarto terpilih jadi Menko Bidang Perekonomian

    Airlangga Hartarto terpilih jadi Menko Bidang Perekonomian

    Pernah menjabat sebagai DPR RI hingga Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju (KIM), Airlangga telah menorehkan jejak akademis, profesional serta karier politik yang cukup cemerlangJakarta (ANTARA) – Airlangga Hartarto terpilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di “Kabinet Merah Putih” yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

    Pernah menjabat sebagai DPR RI hingga Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju (KIM), Airlangga telah menorehkan jejak akademis, profesional serta karier politik yang cukup cemerlang.

    Airlangga Hartarto lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 1 Oktober 1962. Ia merupakan putra dari Ir. Hartarto Sastrosoenarto, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian (1983-1993) di era pemerintahan Presiden Soeharto.

    Latar belakang keluarganya yang erat dengan dunia pemerintahan dan industri memberikan pengaruh besar terhadap karier politik dan profesional Airlangga.​​​​​​​

    Airlangga menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kolese Kanisius, Jakarta pada 1981. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi jurusan Teknik Mesin Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1987.​​​​​​​

    Airlangga kemudian melanjutkan pendidikan ke AMP Wharton School Universitas Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat, yang mana ia tamatkan pada tahun 1993.

    Kemudian ia melanjutkan kuliahnya di Monash University, Australia hingga meraih gelar Master of Business Administration (MBA).

    Baca juga: Agus Gumiwang kembali jabat Menteri Perindustrian
    Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu

    Capaian lain di bidang pendidikan diraih Airlangga pada 2019 saat dirinya menerima gelar Honorary Doctorate in Development Policy dari The Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management di Korea Selatan.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Airlangga memulai karier di sektor swasta sebagai profesional di bidang manufaktur dan industri.

    Di dunia politik, Airlangga bergabung dengan Partai Golkar dan mulai berkarier sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada periode 2004-2009, dan 2009-2014.

    Dalam perjalanannya, ia kemudian dipercayai menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada 2017 menggantikan Setya Novanto.

    Karier Airlangga di pemerintahan dimulai ketika ia diangkat sebagai Menteri Perindustrian periode 2016-2019 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

    Selama menjabat sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga dinilai berhasil mendorong kebijakan hilirisasi industri dan peningkatan daya saing industri manufaktur nasional.

    Pada 2019, Airlangga kembali dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

    Sebagai Menko Perekonomian, ia mengambil peran krusial dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk penanganan dampak pandemi COVID-19, percepatan pemulihan ekonomi, hingga program transformasi ekonomi nasional.​​​​​​​

    Airlangga menikah dengan Yanti K. Isfandiary dan memiliki delapan anak yakni Ravindra Airlangga, Latascha, Adanti Kurnia P Airlangga, Maisara, Bianda, Dines, Natalie, Audi.

    Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN) pada laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah harta kekayaan Airlangga Hartarto saat ini tercatat sebesar Rp411,68 miliar (Rp411.677.681.844) menurut laporan 26 Maret 2024 untuk periode 2023.

    Adapun rincian sebagai berikut:

    – Tanah dan bangunan: Rp107.895.026.002

    – Alat transportasi dan mesin: Rp2.895.000.000

    – Harta bergerak lainnya: Rp873.500.000

    – Surat berharga: Rp56.434.996.702

    – Kas dan setara kas: Rp305.846.483.361

    – Harta lainnya: Rp16.637.735.150

    – Utang: Rp78.905.059.371

    Baca juga: Prabowo tunjuk Yusril Ihza Mahendra jadi Menko Hukum HAM
    Baca juga: KLHK dipisah, Presiden umumkan Kementerian LH/BPLH dan Kemenhut

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo ucapkan terima kasih kepada Megawati hingga Jokowi

    Prabowo ucapkan terima kasih kepada Megawati hingga Jokowi

    Harus diakui di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan.Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh presiden Indonesia sebelumnya, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi), atas jasa-jasa mereka dalam membangun bangsa.

    “Mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih terhadap apa yang kita nikmati, utuh, berdaulat, dan merdeka yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Kepada presiden ke-7 RI Jokowi, Prabowo berterima kasih atas kepemimpinan dan kenegarawanannya yang telah menakhodai bangsa melalui krisis yang sungguh berat, salah satu yang utama adalah pandemi COVID-19.

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya termasuk saksi sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pada masa kepemimpinan Jokowi, yang melihat bagaimana Jokowi mengambil sikap tegas untuk tidak melakukan lockdown.

    “Semua pihak dalam dan luar negeri terus menelepon, menekan beliau untuk lockdown. Beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana nasib wong cilik, warteg, ojol, dan rakyat yang makannya dari upah harian,” ujar dia.

    “Terima kasih Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma’ruf Amin. Anda telah berjasa. Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik,” katanya lagi.

    Presiden Prabowo berterima kasih kepada presiden-presiden sebelumnya.

    Prabowo berterima kasih kepada presiden ke-1 RI Soekarno yang telah membebaskan bangsa dari penjajahan dan memberikan ideologi negara Pancasila.

    Ia berterima kasih kepada presiden ke-2 RI H.M. Soeharto yang berjasa dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila dan meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern.

    Baca juga: Prabowo pastikan subsidi sampai tepat sasaran di bawah kepemimpinannya
    Baca juga: Prabowo optimistis Indonesia mampu lakukan swasembada energi di eranya

    Kepada presiden ke-3 RI B.J. Habibie, yang telah membuatkan dasar bagi Indonesia untuk meraih serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Kepada presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mencontohkan toleransi antaragama dan antarsuku serta menjunjung tinggi inklusivitas.

    Kepada presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat krisis ekonomi tahun 1998.

    “Harus diakui di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan,” tutur Prabowo.

    Prabowo juga berterima kasih kepada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memimpin Indonesia pada saat krisis yang besar, seperti menghadapi tsunami Aceh pada tahun 2004. Prabowo juga mengapresiasi SBY yang mampu menyelesaikan pertikaian di Aceh yang berjalan begitu lama.

    “Ini prestasi yang harus kita akui,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 709 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo ajak lanjutkan pembangunan yang dirintis pemimpin terdahulu

    Prabowo ajak lanjutkan pembangunan yang dirintis pemimpin terdahulu

    “Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita,”Jakarta (ANTARA) – Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh para pemimpin terdahulu.

    “Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita,” kata Prabowo dalam pidato perdana usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Dirinya mengatakan seluruh Presiden Indonesia mulai dari Proklamator Soekarno hingga Presiden ke-tujuh Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sumbangsih besar terhadap kemajuan Indonesia.

    Disampaikannya, Presiden Soekarno telah memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia terkait Ideologi bernegara, Presiden Soeharto berjasa dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila.

    Selanjutnya, disampaikan Prabowo, Presiden RI ke-tiga Habibie berjasa dalam memotivasi bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan, serta Presiden Abdurrahman Wahid telah memberi contoh toleransi antar agama, suku, serta menjunjung tinggi inklusifitas di Tanah Air.

    “Harus diakui di bawah pemerintah Megawati masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat,” katanya.

    Prabowo mengatakan, untuk Presiden RI ke-tujuh Joko Widodo memiliki peranan yang turut besar dalam menahkodai bangsa untuk melalui masa krisis pandemi COVID-19.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan itu secara lancar di bawah kitab suci Al-Quran.

    “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Prabowo membacakan sumpahnya.

    Gibran pun mengucapkan sumpahnya sebagai Wakil Presiden RI.Setelah itu, keduanya menandatangani Berita Acara Pelantikan.

    Sebanyak 709 dari 731 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut.

    Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat. Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • 10 tahun Jokowi, pertahanan negara jadi investasi jangka panjang

    10 tahun Jokowi, pertahanan negara jadi investasi jangka panjang

    Jakarta (ANTARA) – Dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya mencakup ancaman tradisional,  tetapi mulai meluas pada ancaman modern yang melibatkan kecerdasan buatan, bahkan ancaman biologis, sebagaimana yang terjadi selama pandemi COVID-19.

    Oleh karena itu, sejak periode pertama pemerintahannya yang berlanjut pada periode kedua, Presiden Jokowi menunjukkan komitmen dan konsistensinya memperkuat postur pertahanan negara sebagaimana yang dia tetapkan dalam dua peraturan presiden, yaitu Perpres Nomor 97 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2021.

    Dua peraturan presiden itu kemudian dijalankan oleh dua menteri pertahanan berlatar militer, yaitu Jenderal TNI (Purn.) Ryamizad Ryacudu pada periode pertama pemerintahan Jokowi, kemudian berlanjut kepada Jenderal TNI (HOR) Prabowo Subianto pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi yang bakal berakhir pada 20 Oktober 2024. Dua perpres itu juga menjadi pedoman bagi seluruh kebijakan pertahanan pemerintahan Jokowi yang saat ini hampir menyentuh 10 tahun.

    Presiden Jokowi dalam pedoman kebijakan pertahanan yang dia buat menyoroti beberapa aspek penguatan postur pertahanan, yang di antaranya mencakup melanjutkan kebijakan modernisasi alutsista TNI, meningkatkan profesionalisme TNI, membentuk komponen cadangan, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi pertahanan dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri, serta mengintegrasikan kekuatan pertahanan tiga matra TNI untuk menunjang kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    Keinginan Presiden Jokowi meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia itu kemudian diwujudkan secara bertahap dalam 10 tahun terakhir. Langkah itu menjadi mutlak mengingat situasi geografis Indonesia yang strategis, kemudian situasi geopolitik dunia yang dalam beberapa tahun terakhir masih diliputi ketegangan dan adu unjuk kekuatan militer negara-negara kuat seperti China, Amerika Serikat, dan pakta pertahanan negara-negara Barat, misalnya, AUKUS (Australia, Inggris, dan AS).

    Modernisasi alutsista TNI

    Dalam deretan kebijakan pertahanan pemerintahan Presiden Jokowi, modernisasi alutsista menjadi salah satu agenda prioritas, mengingat Presiden berupaya mewujudkan TNI sebagai kekuatan yang punya daya tangkal serta mampu menghadapi ancaman perang yang berlarut. Keinginan mewujudkan kekuatan yang punya daya tangkal itu pun diwujudkan dalam berbagai pembelian alutsista baru terutama yang ditujukan untuk memperkuat matra udara dan matra laut TNI yang menjadi garda terdepan menangkal ancaman-ancaman dari luar. Bahkan, jika mengamati rencana pembelian sejumlah alutsista dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Presiden Jokowi juga serius membentuk kekuatan TNI yang berproyeksi ke luar (outward looking), yang artinya kekuatan TNI punya kemampuan untuk bertempur di luar wilayah Indonesia.

    Kebijakan membeli alutsista baru, terutama yang berteknologi tinggi itu, bukan tanpa halangan. Ragam kritik juga mewarnai belanja alutsista baru yang dijalankan selama pemerintahan Presiden Jokowi. Debat antara belanja alutsista versus peningkatan kesejahteraan publik (gun vs butter) pun sempat menjadi komoditas politik khususnya saat memasuki masa Pilpres 2024. Anggaran pertahanan yang tahun ke tahun trennya naik pun kerap menjadi sorotan beberapa kelompok, terutama dari organisasi masyarakat sipil.

    Namun, perdebatan untuk menentukan salah satu yang menjadi prioritas pada akhirnya kontraproduktif karena luput mempertimbangkan peran penting pertahanan negara yang fungsinya tidak sekadar menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, tetapi juga menjaga kepentingan nasional, yang dimensinya menjangkau sektor-sektor di luar pertahanan, yaitu kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya nasional. Terkait itu, contoh paling tepat melihat bagaimana China memutuskan untuk membuat pangkalan militer di Djibouti, Afrika Timur, pada 2017, dan saat ini dalam proses membangun pangkalan militer kedua di Guinea Ekuatorial di Afrika Barat, kemudian AS pun merespons itu dengan mengubah Komando Pertahanan Pasifik-nya (USPACOM) menjadi Komando Pertahanan Indo-Pasifik (USINDOPACOM) pada 2018. Komando pertahanan itu, yang terbentuk sejak 77 tahun lalu, mengendalikan armada dan aset-aset militer AS yang tersebar dari Samudera Pasifik hingga Samudera Hindia, kawasan yang saat ini dikenal dengan Indo-Pasifik.

    Jika membandingkan kekuatan militer Indonesia dengan dua negara kuat itu, tentu jaraknya masih relatif jauh. Namun, upaya menuju ke arah itu perlu dimulai jika memang tujuan bangsa ke depan ingin menjadi negara maju pada 2045. Visi itu yang saat ini dikenal luas dengan slogan Indonesia Emas 2045.

    Oleh karena itu, pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) secara bertahap terus dilakukan semasa pemerintahan Presiden Jokowi. Sejak periode pertama pemerintahannya, pemenuhan MEF terus berjalan hingga saat ini mendekati akhir masa kerja periode kedua pemerintahan Jokowi. Rata-rata pencapaian MEF untuk memperkuat tiga matra TNI mendekati 70 persen. Targetnya, pemenuhan kekuatan pokok minimum itu tuntas pada akhir 2024.

    Dari matra udara, belanja alutsista penting yang menjadi sorotan, di antaranya pembelian 42 unit pesawat tempur generasi 4.5 Rafale dari Dassault Aviation Perancis, lima pesawat angkut C-130 J Super Hercules buatan Lockheed Martin Amerika Serikat, ada juga delapan helikopter angkut berat Airbus H225M yang perakitan dan kustomisasinya dikerjakan oleh perusahaan plat merah PT Dirgantara Indonesia (DI), kemudian ada program pembaruan Falcon Star-Enhance Mid Life Update (eMLU) untuk 10 pesawat tempur F-16 TNI AU, dua pesawat angkut Airbus A400M, limaTNI unit pesawat angkut Casa NC-212i buatan PT DI, delapan unit drone tempur CH-4 Rainbow buatan China Academy of Aerospace Aerodynamics (CASC), Radar Leonardo RAT-31 DL/M yang mampu mendeteksi rudal nuklir buatan Italia, dan 25 radar baru yang 13 di antaranya radar Ground Control Interception (GCI) GM-403 buatan Thales Perancis bekerja sama dengan PT Len Industri dan 12 lainnya buatan Retia dari Ceko. Pemerintah Indonesia saat ini juga bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan dan Korea Aerospace Industry membangun pesawat tempur generasi 4.5 KF-21 Boramae.

     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024