Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Pengusaha Dorong Pemerintah Beri Relaksasi Pajak Penghasilan untuk Tingkatkan Daya Beli

    Pengusaha Dorong Pemerintah Beri Relaksasi Pajak Penghasilan untuk Tingkatkan Daya Beli

    Jakarta, Beritasatu.com – Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah kembali memberikan relaksasi dalam bentuk pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan mengantisipasi tekanan yang terjadi pada industri.

    Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Anne Patricia Sutanto mengatakan, penerapan ini bisa dilakukan saat kondisi ekonomi terkontraksi seperti waktu pandemi Covid-19.

    “Pada saat kontraksi ya, karena kan memang saat ini lagi kontraksi. Namun, nanti setelah normal kembali, ya kembali ke normal. Ini kan persis seperti waktu pandemi dan pernah ada insentif dari pemerintah. Tujuannya untuk pekerja, bukan pengusaha,” ucap Anne di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (30/10/2024).

    PPh 21 ditanggung pemerintah adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

    PPh Pasal 21 adalah pajak terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

    “Hal yang dibutuhkan itu sebenarnya kita sudah request sama pemerintah. Salah satunya pada saat kontraksi seperti ini, seperti PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ditinggikan atau PPh 21 dibebaskan,” terang dia.

    Sebelumnya, pemerintah memberlakukan insentif tersebut pada awal pandemi Covid-19, tetapi insentif tersebut tidak diperpanjang setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.

    “Jadi ditanggung oleh pemerintah, seperti waktu pandemi itu kan pernah,” kata Anne.

    Menurut dia, pemberian relaksasi ini akan memberikan daya dorong terhadap konsumsi masyarakat. Dana yang diterima dari relaksasi PPh ini dapat digunakan masyarakat untuk belanja yang akan memberikan efek domino ke pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi konsumsi masyarakat merupakan penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Untuk mendorong konsumen itu langkah tepat, karena sudah pernah kita jalankan dan berhasil. Hal itu juga bisa membuat ekonomi cair lagi. PPh 21 tidak dipungut pemerintah, tetapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk bisa membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya,” kata Anne.

    Dia mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurutnya, usulan itu sudah diterima tetapi masih dalam kajian lebih lanjut dari pemerintah.

    “Sebenarnya sudah disampaikan Apindo saat bertemu dengan Kementerian Keuangan. Kami juga menyampaikan ke Pak Airlangga (menko perekonomian) dan juga sudah noted,” tutur dia.

  • Legislator DKI dukung wacana kenaikan TKD PNS

    Legislator DKI dukung wacana kenaikan TKD PNS

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mendukung wacana kenaikan tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi DKI Jakarta.

    “Saya sangat mendukung kenaikan TKD para PNS/PPPK DKI Jakarta. Bahkan, dari tahun 2019 sudah tidak ada kenaikan TKD yang dirasakan para pegawai,” kata Lukmanul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Usulan kenaikan TKD itu, kata dia, sempat tercermin dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta saat membahas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Lukman meyakini, kenaikan TKD ini dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat agar lebih maksimal bekerja dan efisien.

    Menurut dia, TKD para PNS Pemprov DKI Jakarta dipotong 50 persen untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2020.

    “Sementara 25 persennya lagi ditunda pembayarannya karena dialihkan untuk darurat penanganan COVID-19,” kata Lukmanul.

    Dengan Rancangan APBD (RAPBD) Jakarta 2025 yang cukup besar hingga Rp 91 triliun itu, dia meyakini peningkatan kesejahteraan pegawai dapat diakomodir pada tahun mendatang.

    Hal itu lantaran berkaitan untuk meningkatkan semangat pelayanan pegawai dari tingkat kelurahan sampai hingga eselon 1.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 2 Jawaban Menohok Edy Rahmayadi ke Bobby Nasution: Kalau Tahu Ada "Kutipan", Kenapa Tak Dilaporkan? Medan

    2 Jawaban Menohok Edy Rahmayadi ke Bobby Nasution: Kalau Tahu Ada "Kutipan", Kenapa Tak Dilaporkan? Medan

    Jawaban Menohok Edy Rahmayadi ke Bobby Nasution: Kalau Tahu Ada “Kutipan”, Kenapa Tak Dilaporkan?
    Editor
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 2,
    Edy Rahmayadi
    , memberikan jawaban menohok atas sentilan Cagub Sumut nomor urut 1,
    Bobby Nasution
    dalam
    debat Pilkada Sumut
    2024.
    Dalam acara debat, Bobby menceritakan masih ada
    SMA
    /
    SMK
    di Sumut yang belum teraliri listrik dan internet. Bahkan masih ada kutipan atau pungutan liar (
    pungli
    )
    “Ada kutipan di SMA/SMK,” tutur Bobby Nasution dalam debat Pilkada Sumut, Rabu (30/10/2024).
    Pada segmen kedua saat membahas mengenai angka partisipasi murni (APM) siswa di Sumut, Edy langsung menanggapi pernyataan Bobby.
    “Kalau tahu ada kutipan, kenapa tak dilaporkan,” ungkap Edy yang balik menyentil Bobby sebagai Wali Kota Medan.
    Pada segmen tersebut, Edy menceritakan tingkat APM di Sumut. Sebagai gubernur Sumut, ia mengklaim berhasil membangun 24 SMK dan SMA.
    Jumlah itu, sambung Edy memang belum optimal karena angka kebutuhannya mencapai 96 SMA/SMK.
    Untuk itu ia akan melanjutkan pembangunan di 33 kabupaten kota dengan bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan memprioritaskan APBD.
    “Anggaran pendidikan itu 20 persen, tapi (beberapa tahun lalu) berhenti karena refocusing anggaran Covid-19,” beber dia.
    Debat Pilkada Sumut
    2024 diikuti dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut.
    Calon gubernur dan wakil gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya, dan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur Bali unggulkan tiga inovasi buat raih IGA 2024

    Pj Gubernur Bali unggulkan tiga inovasi buat raih IGA 2024

    Tourism is not only about beauty, but also safety (pariwisata tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang keamanan, Red)

    Denpasar (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengunggulkan tiga inovasi untuk presentasi selaku nominator penerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 dari Kemendagri.

    Dalam keterangan di Denpasar, Rabu, ia mengatakan inovasi yang diunggulkan berguna untuk memperkuat sektor pariwisata, meningkatkan keamanan wisatawan, serta mendukung mitigasi bencana di Bali.

    Adapun tiga inovasi tersebut yaitu Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata, Bali Tsunami Early Warning System (BTEWS), dan Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana Dunia Usaha Pariwisata Bali.

    “Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata sebagai unit yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di destinasi wisata,” kata Sang Made.

    Dalam presentasi di Kemendagri, ia menjelaskan peran penting polisi pamong praja untuk meningkatkan ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan.

    “Serta untuk mengatasi permasalahan akibat meningkatnya kunjungan wisatawan yang menyebabkan berbagai persoalan sosial seperti pelanggaran terhadap adat dan budaya Bali,” ujarnya.

    Masih dalam rangka menjaga pariwisata, Bali yang berisiko bencana multi-hazard membuat Pemprov Bali melahirkan inovasi di bidang lingkungan alam yaitu Bali Tsunami Early Warning System (BTEWS).

    Ia menjelaskan BTEWS adalah sistem peringatan dini yang menggunakan teknologi murah namun efektif untuk mengantisipasi tsunami.

    Untuk melengkapi sistem ini, Pemprov Bali turut memberi sertifikasi kepada dunia usaha pariwisata yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana.

    “Tourism is not only about beauty, but also safety (pariwisata tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang keamanan, Red), inovasi ini diharapkan dapat membantu Bali tidak hanya pulih pascapandemi COVID-19, tetapi juga semakin siap menghadapi tantangan baru,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwa arah dan kebijakan pengembangan inovasi daerah Provinsi Bali adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, krama (masyarakat), dan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana demi mewujudkan pariwisata berstandar internasional Cleanliness Health Safety and Environmental Sustainability (CHSE).

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Perekonomian Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai

    Menko Perekonomian Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal mustahil. Namun, untuk mencapai target tersebut maka pemerintah harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

    “Presiden (Prabowo Subianto) menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029. Ini bukan hal mustahil mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3% pada periode 1986-1997, bahkan 8,2% pada 1995,” ucap Airlangga  saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center pada Rabu (30/10/2024).

    Airlangga mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah dapat belajar dari kebijakan era tersebut dengan penyesuaian terhadap kondisi saat ini.

    Selain meningkatkan kinerja sumber pertumbuhan utama, diperlukan juga diversifikasi sumber pertumbuhan, adaptasi teknologi, dan inovasi agar perekonomian Indonesia yang kini berada di level menengah atas dapat terus maju menuju kelompok pendapatan tinggi.

    “Oleh karena itu untuk menggali pertumbuhan perlu didorong sumber pertumbuhan baru adaptasi teknologi dan inovasi agar kita bisa mencapai pendapatan di atas pendapatan menengah,” tutur Airlangga.

    Dia tidak menampik bahwa perekonomian dunia juga sedang mengalami tekanan. Apalagi setelah pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi dunia belum kembali seperti era sebelum pandemi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi dunia masih berada dalam kisaran 3%.

    Sementara, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan,  pemerintah berkomitmen untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.  

    Oleh karena itu, pemerintah konsisten menjalankan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan dan mengakselerasi mesin pertumbuhan baru. Menurut dia, keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Ketiga tema ini menjadi landasan untuk pertumbuhan jangka panjang yang nyata dan saat itulah kita perlu melihat mesin-mesin pertumbuhan,” tegas Thomas.

    Kementerian Keuangan saat ini mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru, yang tidak hanya terbatas pada infrastruktur dan hilirisasi, tetapi juga pada sektor pariwisata dan digitalisasi.

    Lebih lanjut, Thomas menyoroti adanya kesinambungan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, sambil menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan memperluas fokus ekonomi ke sektor-sektor lain. Kesinambungan ini memungkinkan Indonesia akan tetap menarik bagi investor global.

    “Presiden Prabowo akan memperluas itu (pertumbuhan ekonomi baru), fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain,” terang Thomas.
     

  • Puluhan ribu karyawan pabrik terkena PHK

    Puluhan ribu karyawan pabrik terkena PHK

    DPK Apindo Kabupaten Sukabumi bersama mahasiswa dan unsur lainnya saat melaksanakan diskusi publik ketenagakerjaan bertema `Pengangguran di Kabupaten Sukabumi Mau Dibawa ke Mana?` yang diselenggarakan di salah satu hotel di Jalan Raya Cikukulu, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jabar pada Selasa, (29/10/2024). ANTARA/Aditia A Rohman)

    Apindo Sukabumi : Puluhan ribu karyawan pabrik terkena PHK
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 06:14 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apndo) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebutkan selama empat tahun tepatnya sejak pandemi COVID-19 (2020-2024) puluhan ribu karyawan pabrik atau perusahaan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Jumlah karyawan yang terkena PHK sebanyak 25.730 orang yang berasal dari 30 perusahaan yang merupakan anggota organisasi Apindo Kabupaten Sukabumi,” kata Ketua DPK Apindo Kabupaten Sukabumi Sudarno Rais di Sukabumi, Selasa.

    Menurut Sudarno, tidak seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi menjadi anggota Apindo, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah karyawan yang terkena PHK, habis kontrak dan tidak diperpanjang kontraknya jumlahnya lebih banyak.

    Selain PHK, ada empat perusahaan yang tutup dua di antaranya yaitu PT Manito World di daerah Kecamatan Cicurug dengan jumlah karyawan sebanyak 1.800 orang dan PT Pajar Kecamatan Parungkuda dengan jumlah karyawan 800 orang.

    Perusahaan itu menutup usahanya di Kabupaten Sukabumi karena beberapa hal sehingga berimbas kepada ribuan karyawan pabrik tersebut. Seperti diketahui kebanyakan perusahaan di Kabupaten Sukabumi menerapkan sistem padat karya dengan menyerap puluhan hingga ratusan ribu seperti pabrik garmen, sepatu, tas, mainan, alat-alat serta elektronik.

    Maka dari itu, kondisi perekonomian global yang belum stabil serta banyak negara tujuan ekspor yang kondisi ekonominya tengah turun mempengaruhi pendapatan perusahaan, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kerugian banyak perusahaan yang terpaksa harus melakukan PHK.

    Tentunya solusi dari pemerintah agar dunia usaha yang ada di Kabupaten Sukabumi tetap eksis dan berjalan sangat penting bagi para investor, sehingga pelaku usaha yang telah menanamkan modalnya memiliki harapan, karena kebijakan dari pemerintah sangat menentukan keberlangsungan usaha.

    Tidak hanya itu kepastian usaha, para investor pun ingin mendapatkan kepastian hukum dalam dunia usaha dan industri, karena dengan tidak adanya jaminan akan mengganggu kondisi perusahaan dan dampaknya terjadi PHK massal.

    Apindo pun mengapresiasi Pemkab Sukabumi yang telah membuka lebar pintunya untuk mempermudah pihaknya dalam melakukan konsultasi dan lainnya terkait dunia bisnis di kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali ini.

    Sumber : Antara

  • Menaker: Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Terus Mengalami Perbaikan

    Menaker: Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Terus Mengalami Perbaikan

    Fortaleza, Gatra.com – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82% pada Februari 2024, yang mengalami penurunan sebesar 0,63% dibandingkan Februari 2023 sebesar 5,45%, menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2024 terus mengalami perbaikan.

    “Namun demikian, tentunya angka ini harus terus kita turunkan dengan berbagai upaya yang terukur dan terarah,” kata Ida Fauziyah di sela-sala kegiatan G20 Brazil di Fortaleza, Brazil, Jumat (26/7/2024) waktu setempat.

    Menurut Ida, ada beberapa penyebab TPT relatif masih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Pertama, dengan jumlah penduduk mencapai 281,6 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di ASEAN. Selain itu, terdapat angkatan kerja baru sekitar 3 juta orang s.d 3.5 juta orang tiap tahunnya.

    Kedua, masih adanya mismatch ketenagakerjaan yang mengakibatkan tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN.

    Hal ini juga berdampak pada kondisi Pasar kerja, di mana sebenarnya tersedia lapangan kerja, baik dalam maupun luar negeri. “Namun masih belum bisa kita manfaatkan secara optimal karena masih ada gap kompetensi calon pekerja dan lowongan pekerjaan yang ada,” kata Ida menjelaskan.

    Ketiga, saat ini Indonesia tengah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini agar para pekerja/buruh mendapatkan pekerjaan yang layak.

    Menurut Ida, hal ini menjadi penting agar Indonesia dapat segera rebound akibat dampak pandemi COVID-19 pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia, terutama pariwisata, manufaktur, dan jasa.

    “Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja formal terus kita tingkatkan. Kita tidak ingin seperti Filipina di mana angka pengangguran relatif rendah, namun tingkat kemiskinan justru lebih tinggi,” katanya.

    Keempat, perlambatan ekonomi global yang turut mempengaruhi permintaan ekspor Indonesia, sehingga berdampak pada industri manufaktur dan sektor-sektor lainnya yang bergantung pada perdagangan internasional.

    Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia pun terus melakukan berbagai langkah perbaikan kondisi ketenagakerjaan untuk menekan TPT. Pertama, meningkatkan Kualitas pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan dengan mereformasi kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan industri modern, terutama dalam bidang teknologi dan keterampilan vokasional.

    Kedua, mendorong investasi dengan cara mempermudah proses perizinan usaha dan investasi asing. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

    Ketiga, mendukung sektor informal agar bisa bertransformasi menjadi usaha formal. “Hal ini karena banyak pekerja di Indonesia berada di sektor informal, yang sering kali tidak tercatat secara resmi dan kurang stabil. Sehingga meskipun tidak menganggur, namun kehidupannya relatif kurang baik,” katanya

    Keempat, mendorong sektor-sektor unggulan. Di antaranya mendorong ekosistem startup dan inovasi dapat menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja baru.

    “Selain itu kita juga terus meningkatkan Produktivitas Pertanian. Sektor pertanian juga perlu dimodernisasi dengan mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas. Lalu juga mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif,” terangnya.

    Kelima, membangun ekosistem sistem informas pasar kerja nasional untuk mendorong dunia pendidikan berbasis demand, serta memotong waktu pencarian kerja oleh pengangguran yang berstatus sedang mencari kerja.

    18

  • Eks Ketua GP Ansor: Tak Ada yang Salah Pernyataan Suswono Terkait Janda Kaya Nikahi Pengangguran – Page 3

    Eks Ketua GP Ansor: Tak Ada yang Salah Pernyataan Suswono Terkait Janda Kaya Nikahi Pengangguran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Aliansi Santri Jakarta (Alaska) membela Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 01, Suswono terkait pernyataannya yang mengusulkan agar janda kaya baiknya menikahi pria pengangguran seperti layaknya Khadijah ke Nabi Muhammad. 

    Menurut Ketua Umum Alaska, Abdul Azis, tak ada yang salah yang diucapkan oleh Suswono dan tak perlu dibesar-besarkan.

    “Saya fikir tidak berlebihan dan ini kan hanya himbauan, terus salah nya dimana? Himbauan dan sekedar saran saja dan ga perlu di perbesar dan gak perlu melebar lah,” ungkap Abdul Azis dalam keteranganya, Selasa (29/10/2024).

    Mantan Ketua GP Ansor DKI ini mengatakan, memang benar Rasulullah dulu menikahi Siti Khadijah pada saat seorang wanita janda kaya dan membantu dakwah Rasulullah.

    “Nah jika Pak Suswono itu menghimbau demikian salah nya dimana? Itu pun jika janda kaya-nya mau, kan enggak salah dong, dan beliau juga sudah minta maaf kan,” papar Azis.

    Menurut dia, tidak perlu pernyataan Suswono itu dipersoalkan hingga diseret ke ranah agama. Lanjut dia, sebuah pernyataan harus dilihat dari sisi manfaat dan kemaslahatan nya dan Pilkada ini harus sejuk dengan gagasan dan program untuk membangun Jakarta.

    “Jangan memperkeruh di anggap sebagai sebagai sebuah penistaan” papar dia.

    Lantas, Abdul Azis meminta, kepada semua pihak Pilkada 2024 ini tidak menyeret persoalan tersebut ke dalam persoalan SARA, seperti Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 lalu.

    “Alaska sendiri adalah relawan yang di dalam nya mantan-mantan ketua GP ANSOR Jakarta pada periodesasi sebelum nya dan berharap PILKADA ini tidak menyeret isu SARA dan Agama seperti hal nya 2017 lalu,” tutupnya.

    Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono menyebut bahwa pernikahan antara janda kaya dan pemuda pengangguran bisa meningkatkan kesejahteraan.

    “Kemarin ada yang nyeletuk. Waktu dialog ini. ‘Pak ada kartu janda enggak?” kata Suswono saat acara deklarasi dukungan dari Bang Japar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu, 26 Oktober 2024. 

    “Saya pastikan kalau janda miskin pasti ada. Tapi masa janda kaya minta kartu juga? Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur,” ujarnya sebagaimana khodijah menikahi Nabi Muhammad. 

     

     

    Debat kedua Pilkada Jakarta berlangsung panas antara ketiga pasangan calon. Adu gagasan dan saling sindir terkait pariwisata hingga soal kebijakan saat pandemi Covid-19 menjadi poin yang menarik dalam debat.

  • DKI perkuat inovasi guna tingkatkan pelayanan publik

    DKI perkuat inovasi guna tingkatkan pelayanan publik

    inovasi ini dapat memangkas proses birokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat ekosistem riset dan inovasi guna meningkatkan pelayanan publik serta memberikan kemudahan di bidang perizinan dan kesehatan yang selama ini menjadi tantangan.

    Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin mengatakan, penguatan aspek ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai inovasi, baik digital maupun non-digital, yang terus dievaluasi melalui sinergi pentahelix untuk memastikan kesinambungan proses dan manfaat bagi masyarakat.

    Dia lalu mengemukakan, pada 2024, Kota Jakarta memiliki 241 inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan daerah, dan inovasi lainnya yang terkait urusan pemerintahan daerah. Inovasi ini dan merupakan unggulan yakni Gerai Memulai Usaha dan Cek dan Sadari.

    “Inovasi Gerai Memulai Usaha merupakan program yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi UMKM dalam mengurus perizinan usaha secara gratis dan lengkap. Mulai dari pengajuan hingga penerbitan izin di kelurahan dan kecamatan,” papar Teguh.

    Dia menjelaskan inovasi ini dapat memangkas proses birokrasi, memberikan kemudahan akses, dan menyediakan informasi yang relevan untuk memulai usaha baru.

    Menurut dia dengan meningkatnya jumlah usaha baru pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 627,14 persen atau sebanyak 376.067 pelaku usaha dan pertumbuhan realisasi investasi Jakarta sebesar 29,82 persen dengan nilai Rp 166,7 triliun.

    “Inovasi Gerai Mulai Usaha juga telah dilengkapi dengan aplikasi pendukung, yaitu portal investasi berbasis spasial untuk memudahkan pelaku usaha memilih lokasi usaha yang diinginkan dan peruntukannya sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta,” tambahnya.

    Di sektor kesehatan, Jakarta menawarkan inovasi Cek dan Sadari. Temuan tersebut merupakan inovasi non-digital untuk meningkatkan capaian deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara di Provinsi DKI Jakarta. Inovasi ini telah direplikasi di tiga wilayah, yaitu Puskesmas Kecamatan Senen, Cilincing, dan Tambora.

    Inovasi ini memberikan pelayanan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) Test secara mobile tanpa harus datang ke puskesmas dengan memanfaatkan mobil hibiscus, motor anyelir, serta mobil ginekologi.

    “Implementasi inovasi telah berhasil meningkatkan capaian IVA Test dari 5,4 persen menjadi 16,56 persen di Kecamatan Senen, menekan potensi biaya pengobatan kanker Rp 20 juta hingga Rp 40 juta per pasien, dan berhasil mendeteksi pra-kanker sebanyak 139 wanita,” jelas Teguh.

    Dia kemudian menyebutkan capaian Kota Jakarta antara lain pertumbuhan ekonomi yang pulih dari pandemi COVID-19 dan saat ini mencapai 4,78 persen.

    Kemudian, tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 0,5 persen, realisasi investasi triwulan II tahun 2024 berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 34,05 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 27,99 triliun.

    Selain itu, dia mengungkapkan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,3 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat hingga mencapai 83,55.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Begini strategi tiga cagub Jakarta ramaikan kembali Pasar Tanah Abang

    Begini strategi tiga cagub Jakarta ramaikan kembali Pasar Tanah Abang

    Jakarta (ANTARA) –

    Tiga calon gubernur (cagub) di Pilkada DKI Jakarta 2024 menjabarkan sejumlah strategi untuk bisa meramaikan kembali Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat yang lesu menyusul meningkatnya tren belanja daring (online).

     

    Dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu malam, ketiga cagub diberi pertanyaan tentang strategi revitalisasi Pasar Tanah Abang.

    Hal itu berdasarkan riset Populix tahun 2023, sebanyak 58 persen konsumen lebih memilih belanja daring yang berdampak pada penurunan pengunjung dan omzet pedagang di pasar tradisional di Jakarta, termasuk Pasar Tanah Abang.

     

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyatakan akan menggelar festival untuk mempromosikan Pasar Tanah Abang di dunia internasional.

     

    Salah satu visi pasangan RIDO adalah membuat kota Jakarta sebagai kota festival dan untuk mempromosikan Pasar Tanah Abang bisa dibuat Festival Tanah Abang secara internasional. “Meramaikan secara mingguan, bulanan dan tahunan sehingga aktivitas fisik manusia bisa datang lagi ke sana,” kata Ridwan Kamil.

    Baca juga: RIDO akan gelar festival untuk mempromosikan Pasar Tanah Abang

     

    Ia juga akan menghidupkan area kosong di Pasar Tanah Abang agar bisa menjadi hunian baru, khususnya untuk Generasi Z guna meramaikan pasar terbesar di Asia Tenggara itu.

     

    “Di atasnya ada hunian sehingga Generasi Z dan anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota dan meramaikan Pasar Tanah Abang,” kata Kang Emil, sapaan akrabnya.

     

    Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menilai apa yang dirasakan pedagang di Pasar Tanah Abang saat ini akibat dari pandemi COVID-19. Jika tidak ada pandemi, maka ekonomi para pedagang akan terbang tinggi.

     

    Ia pun mempromosikan Program Getok Tular Adab sebagai solusi untuk mengatasi lesunya ekonomi pedagang busana dan pakaian di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. “Kami siapkan solusi melalui Program Getok Tular Adab,” kata Dharma.

     

     

    Adapun Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengatakan perlu adanya promosi yang lebih kuat dan perbaikan pemasaran untuk meningkatkan kembali pamor Pasar Tanah Abang.

     

    Ia menjabarkan setidaknya ada tiga program yang akan dilakukan, yakni memperkuat promosi produk lokal agar bisa bertarung dan bersaing di global.

     

    Selanjutnya, memberikan pelatihan kepada pedagang soal pengemasan dan pemasaran dan memperkuat permodalan bagi para pedagang Pasar Tanah Abang.

     

    “Kami telah menyiapkan Rp300 miliar untuk membantu permodalan bagi para pedagang yang ada di Tanah Abang, terutama untuk pedagang menengah ke bawah,” kata pasangan Cawagub Rano Karno itu.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024