Kasus: covid-19

  • KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Pihak Korporasi pada Kasus Bansos Presiden 2020

    KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Pihak Korporasi pada Kasus Bansos Presiden 2020

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku penyidik membuka peluang untuk menetapkan tersangka korporasi dalam dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden pada pandemi Covid-19 pada 2020. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, lembaganya masih membuka peluang untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak individu tambahan maupun korporasi terkait dengan kasus tersebut. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sebelumnya telah menetapkan seorang tersangka dari pihak swasta yaitu Direktur Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren.

    “Seandainya itu ada korporasi yang terlibat dan menikmati yang digunakan secara aktif untuk mengambil keuntungan dengan secara melawan hukum, itu kita akan tetapkan sebagai tersangka termasuk tambahan tersangka individu,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024). 

    Meski demikian, Tessa menyebut penetapan individu tambahan atau korporasi sebagai tersangka harus dilakukan berdasarkan mekanisme gelar perkara atau expose. 

    Adapun sejauh ini KPK telah memeriksa berbagai saksi terkait dengan kasus yang diduga merugikan keuangan negara itu. Contohnya, pada pekan ini, Kamis (7/11/2024), penyidik memeriksa dua orang swasta yaitu Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha Teddy Munawar serta Direktur PT Inkubisc Steven Kusuma. 

    Keduanya dimintai konfirmasi atas dokumen yang disita oleh penyidik KPK, terkait dengan spesifikasi barang bansos termasuk harga beli dari supplier dan harga jualnya ke Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Tessa enggan memerinci lebih lanjut soal materi pemeriksaan terhadap dua orang saksi itu. Namun, dia memastikan penyidik mendalami harga beli dan harga jual bansos itu karena adanya indikasi ketidakwajaran harga. 

    “Tentunya kalau wajar kan tidak mungkin ada perkara pidana yang ditangani oleh KPK, pastinya akan ada selisih baik itu kemahalan yang juga akan dihitung oleh teman-teman yang menghitung perhitungan kerugian negara ya,” ungkap pria yang juga merupakan penyidik pada kasus tersebut. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK menduga terdapat 6 juta paket bansos Presiden yang diduga dikorupsi pada pandemi Covid-19 lalu. Total 6 juta paket itu terdiri dari paket yang disalurkan pada tahap 3, 5 dan 6. Terdapat 2 juta paket sembako di masing-masing tahap. 

    Alat bukti kasus tersebut ditemukan ketika KPK melakukan penyidikan pada kasus suap pengadaan bansos Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

    Pada kasus bansos presiden, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara yang ada mencapai sekitar Rp250 miliar. Penyidik menduga kerugian keuangan negara itu terjadi saat pengadaan bansos presiden 2020 lalu di wilayah Jabodetabek. 

    Mengenai perincian proyeknya, Tessa menyebut nilai proyek bansos presiden itu sekitar Rp900 miliar dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).  

    “Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya, sekitar segitu,” ungkap Tessa pada keterangan terpisah.

  • Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Hari Ini Minggu 10 November 2024 – Page 3

    Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Hari Ini Minggu 10 November 2024 – Page 3

    Ada ketentuan pengecualian bagi kendaraan bermotor yang diperbolehkan memasuki kawasan ganjil genap Jakarta:

    1. Kendaraan bertanda khusus yang membawa masyarakat disabilitas

    2. Kendaraan ambulans

    3. Kendaraan pemadam kebakaran

    4. Kendaraan angkutan umum (pelat kuning)

    5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik

    6. Sepeda motor

    7. Kendaraan angkutan barang khusus bahan bakar minyak dan gas

    8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI

    9. Kendaraan dinas operasional berpelat merah, TNI dan Polri

    10. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara

    11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas

    12. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri seperti kendaraan pengangkut uang

    13. Kendaraan petugas kesehatan penanganan Covid-19, selama masa penanggulangan bencana yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19.

    14. Kendaraan mobilisasi pasien Covid-19

    15. Kendaraan mobilisasi vaksin Covid-19

    16. Kendaraan pengangkut tabung oksigen

    17. Kendaraan angkutan barang pengangkut logistik

  • Menggali Peluang Kilau Inklusi di Pasar Modal Indonesia

    Menggali Peluang Kilau Inklusi di Pasar Modal Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah investor di pasar modal Indonesia kian bertumbuh, apalagi semasa pandemi Covid-19. Namun, masih terdapat peluang peningkatan jumlah investor di pasar modal dari berbagai segmen atau kelompok masyarakat, guna menjadikan pasar modal Indonesia kian inklusif. 

    Dalam kiprahnya hingga ke 47 tahun, pasar modal Indonesia terus menunjukkan geliat pertumbuhan, salah satunya dari sisi jumlah investor. Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah investor pasar modal di Indonesia telah mencapai angka 14,2 juta single investor identification (SID).

    Jumlah investor di pasar modal per Oktober 2024 itu meningkat sekitar 16% dibandingkan dengan posisi per akhir tahun lalu sebesar 12,16 juta investor.

    Partisipasi investor ritel kian ramai di pasar modal Indonesia. Kenaikan pesat investor di pasar modal terjadi terutama saat pandemi Covid-19. Pada 2021, jumlah investor di pasar modal melonjak hampir dua kali lipat atau 92,99% secara tahunan (year on year/yoy).

    Sejak saat itu, tren investasi di pasar modal kian menyeruak, menyasar tiap lapisan, tanpa terkecuali Generasi Z atau Gen Z. Saat ini sendiri, sekitar 79% dari total investor baru berusia di bawah 40 tahun.

    Seiring dengan peningkatan jumlah investor, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham juga mengalami pertumbuhan. Tercatat, RNTH di pasar modal telah melesat 2.000% dalam 20 tahun terakhir. Pada perdagangan terbaru, Jumat (8/11/2024), RNTH di pasar modal telah mencapai Rp12,84 triliun.

    Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan memang telah terjadi peningkatan pesat jumlah investor di pasar modal, terutama terdorong oleh Gen Z dan milenial. Namun, menurutnya masih ada celah atau peluang kelompok masyarakat lain yang bisa dijamah guna mendongkrak inklusi di pasar modal.

    “Bisa mendorong ibu-ibu rumah tangga yang punya waktu dan dana untuk berinvestasi di pasar modal seperti saat pandemi Covid-19 lalu. Selain itu, orang kaya di kota-kota kecil serta para pensiunan yang memiliki dana besar juga menjadi peluang,” ujarnya kepada Bisnis pada Sabtu (9/11/2024).

    Pemangku kepentingan dan pelaku pasar pun menurutnya bisa masuk ke komunitas seperti arisan ibu-ibu, pensiunan, serta masyarakat di kota-kota kecil dalam melakukan edukasi tentang pasar modal. Dengan begitu, potensi peningkatan jumlah investor serta inklusifitas pasar modal bisa meningkat.

    Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan BEI pun terus berupaya mendongkrak inklusifitas pasar modal melalui berbagai cara. Langkah itu dilakukan sebab, menurutnya industri pasar modal memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara.

    “Kami berupaya memastikan bahwa masyarakat terpinggirkan pun bisa memiliki akses terhadap layanan keuangan. Inklusifitas ini mendorong pemberdayaan ekonomi dan mengurangi kesenjangan,” ujar Iman dalam acara The 10th IFA International Conference pada bulan lalu (9/10/2024) di Gedung BEI.

    Menurutnya, pertumbuhan investor yang disertai dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat diharapkan dapat memperkuat daya tahan pasar modal Indonesia dalam menghadapi dinamika global, termasuk aliran dana investor asing.

    Geliat BEI hingga KSEI

    Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan angka jumlah investor di pasar modal saat ini sebenarnya masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Maka, peluang pertumbuhan jumlah investor dengan menggaet berbagai kelompok masyarakat kian terbuka lebar.

    Dalam meraup peluang inklusi di pasar modal, BEI pun bergeliat dengan berbagai strateginya. Sejak awal tahun ini hingga akhir September 2024, BEI misalnya telah menggelar 19.779 kegiatan edukasi. Agenda tersebut telah menjangkau lebih dari 24 juta peserta. 

    Ragam kegiatan diisi mulai dari Sekolah Pasar Modal (SPM), Duta Pasar Modal (DPM), hingga berbagai webinar. BEI sendiri tengah berupaya mengkampanyekan gerakan #AkuInvestorSaham.

    BEI juga mengembangkan infrastruktur digitalnya. Platform IDX Mobile misalnya telah meraup 193.968 pengguna.

    Jeffrey mengatakan wahana digital kian membantu pasar modal menjamah tiap lapisan masyarakat. Saat ini pun menurutnya semakin banyak perusahaan sekuritas yang menyediakan wadah bagi investor untuk bertransaksi saham.

    BEI pun mengandalkan Galeri Investasi (GI) BEI dalam upaya mendukung literasi keuangan di pasar modal. BEI telah memiliki 927 GI BEI yang tersebar di berbagai daerah. “Galeri Investasi BEI tidak hanya menjadi jembatan antara dunia akademis dan pasar modal, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendekatkan masyarakat umum dengan edukasi pasar modal,” tutur Jeffrey.

    PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pun turut berupaya meningkatkan jumlah investor di pasar modal Indonesia. KSEI misalnya memiliki iniisiatif dalam pengembangan infrastruktur di pasar pada tahun ini salah satunya platform

    administrasi prinsip mengenal nasabah (know your customer/KYC) yakni Centralized Investor Data Management System (CORES.KSEI).

    Platform tersebut dinilai dapat memudahkan investor pasar modal dalam melakukan proses pembukaan rekening serta pengkinian data investor. “Kemudahan pembukaan rekening diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pertumbuhan jumlah investor di pasar modal, didukung dengan platform yang berbasis digital,” ujar Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat dalam keterangan tertulis.

    Upaya Dongkrak Kepercayaan Investor

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan industri pasar modal memang terus bertumbuh, begitu juga dengan jumlah investornya. Seiring dengan kondisi tersebut, perlu ada upaya menjaga kepercayaan investor di pasar modal.

    “Kami pun terus memperkuat regulasi dan meningkatkan kapasitas pelaku pasar guna mewujudkan pasar modal inklusif,” kata Mahendra pada Agustus 2024 lalu di Gedung BEI.

    OJK sendiri misalnya melakukan upaya penguatan regulasi dan pengawasan dengan setidaknya menerbitkan tiga peraturan pads tahun ini. Terdapat Peraturan OJK (POJK) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek, dan POJK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

    Hingga Agustus 2024 lalu, OJK juga telah menerbitkan 5.458 perizinan, melakukan pengawasan terhadap 1.022 emiten, 120 perusahaan efek, serta menyelesaikan 42 dari 59 pengaduan yang diterima. Selain itu, OJK telah menetapkan 967 sanksi berupa pencabutan izin, pembekuan izin, peringatan tertulis, dan denda administratif.

    Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), OJK pun menyiapkan berbagai kebijakan strategis di industri pasar modal. OJK misalnya akan menindaklanjuti 37 amanat yang berkaitan langsung dengan sektor pasar modal mengacu UU PPSK.

    Selain itu, OJK tengah menyiapkan sederet rancangan peraturan yang berfokus pada peningkatan likuiditas transaksi di pasar modal, manajemen risiko, hingga transparansi dan tata kelola pasar.

  • Biden dan Trump Bakal Bertemu di Gedung Putih Rabu Pekan Depan

    Biden dan Trump Bakal Bertemu di Gedung Putih Rabu Pekan Depan

    Jakarta

    Presiden AS Joe Biden akan bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump di Gedung Putih. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu mendatang.

    Dilansir AFP, Minggu (10/11/2024), pertemuan itu digelar usai Joe Biden menjanjikan pengalihan kekuasaan secara tertib usai kemenangan telak Partai Republik dalam Pilpres AS. Rencananya, Biden dan Trump akan bertemu di Ruang Oval pada pukul 11:00 (1600 GMT).

    Seperti diketahui, Trump memperoleh margin yang lebih besar dari sebelumnya, meskipun pernah dihukum karena tindak pidana, dua kali pemakzulan saat menjabat, dan peringatan dari mantan kepala stafnya bahwa ia adalah seorang “fasis.”

    Jajak pendapat menunjukkan bahwa perhatian utama pemilih tetap pada ekonomi dan inflasi yang melonjak di bawah Biden setelah pandemi COVID.

    Sementara Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan pada bulan Juli lalu karena kekhawatiran mengenai kemampuannya untuk melanjutkan pencalonan di usia 81 tahun. Biden telah menelepon Trump mengucapkan selamat atas kemenangan dalam pemilu.

    Biden sebelumnya meminta warganya untuk menurunkan suhu politik usai Donald Trump dinyatakan memenangkan Pilpres AS 2024. Biden berbicara di hadapan staf yang kecewa dengan kekalahan Wakil Presiden Kamala Harris.

    “Kemunduran tidak dapat dihindari. Menyerah tidak dapat dimaafkan,” kata Biden di Taman Mawar Gedung Putih dilansir Reuters, Jumat (8/11/2024).

    Biden mengatakan pilpres ini telah membuktikan integritas sistem pemilu AS dan menjanjikan proses transisi pemerintahan secara tertib. Biden mengatakan Pilpres AS berjalan jujur dan adil.

    Biden mengundang Trump untuk datang menemuinya di Gedung Putih. Kemudian, tim kampanye Trump mengatakan Trump akan datang.

    Dalam beberapa minggu ke depan, Trump akan memilih pejabat untuk bertugas di bawah kepemimpinannya.

    (taa/taa)

  • 10
                    
                        Cerita Pedagang Tamiya di Blok M Square: Pekerja Kantoran Banyak Main di Sini
                        Megapolitan

    10 Cerita Pedagang Tamiya di Blok M Square: Pekerja Kantoran Banyak Main di Sini Megapolitan

    Cerita Pedagang Tamiya di Blok M Square: Pekerja Kantoran Banyak Main di Sini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tamiya adalah mainan mobil balap mini yang tidak hanya digemari anak-anak. Orang dewasa juga menggemari bermain Tamiya.
    Blok M Square
    menjadi salah satu tempat yang dituju para penggemar Tamiya dari segala usia.
    “Pekerja kantor banyak yang main ke sini. Jadi kantor-kantor pas jam istirahat pada main di sini,” ujar Adit, salah seorang pedagang tamiya di Blok M Square, Sabtu (9/11/2024). 
    Toko Adit adalah salah satu yang memiliki lintasan
    balap Tamiya
    . Ia tidak mematok tarif untuk bermain Tamiya di arena yang disediakan, sehingga bebas untuk bermain kecuali jika ada lomba.
    Lebih lanjut, Adit menjelaskan, tempatnya juga menjadi arena berkumpul bagi komunitas Tamiya dan membuat acara lomba internal.
    “Iya buat nongkrong, buat penghobi, komunitas. Terus misalnya ada orang baru nih yang baru main dan biasanya malu untuk bertanya, teman-teman di sini pada terbuka memberi saran,” ucap Adit.
    Adit melihat, komunitas atau penggemar tamiya itu meningkat pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19. Menurutnya, jumlah penggemar Tamiya cenderung stabil. 
    “Sebenernya stabil, tapi kan enggak terlalu terlihat lah. Tapi pas Covid-19, terus orang-orang kan pada enggak ada kegiatan nih di rumah, terus pada bikin (Tamiya),” ungkap Adit.
    Lebih lanjut, Adit menceritakan, kalau harga Tamiya sendiri sangat variatif, mulai Rp 100 ribu hingga yang profesional mencapai Rp 4 Juta.
    Ia pun yakin komunitas penyuka Tamiya akan terus tumbuh ke depannya. 
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belajar dari COVID-19, Begini Siasat RI Biar ‘Survive’ di Pandemi Berikutnya

    Belajar dari COVID-19, Begini Siasat RI Biar ‘Survive’ di Pandemi Berikutnya

    Jakarta

    Berkaca dari pandemi COVID-19, ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan kala itu relatif terbatas di tengah tingginya kebutuhan. Imbasnya, stok di sejumlah daerah terbilang langka dan harga alkes mendadak melonjak drastis.

    Misalnya, masker medis dengan harga normal di kisaran 20 hingga 30 ribu rupiah, saat pandemi bisa dipasarkan dengan nominal ratusan ribu rupiah.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya mengingatkan negara harus ‘bersiap’ dengan kemungkinan pandemi berikutnya, terutama dalam menyiapkan kebutuhan obat-obatan dan alkes. Mengingat banyak, sistem kesehatan kewalahan bahkan ‘kolaps’ dan mengalami kerugian ekonomi besar.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ‘menyentil’ soal masih rendahnya produksi alkes dan farmasi dalam negeri. Dirinya mendorong target produk yang dipasarkan kini wajib sedikitnya memiliki nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melampaui 50 persen.

    “Saat pandemi terjadi lockdown membuat supply alat kesehatan dan obat-obatan menjadi sangat terbatas. Kondisi itu membuat pemerintah bertekad untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang resilien, yang aman, dan bisa bertahan kalau ada pandemi lagi,” tutur Menkes Budi, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

    Menkes memprediksi nilai belanja masyarakat Indonesia bakal meningkat hingga 2,5 kali lipat di lima hingga 15 tahun mendatang di tengah kondisi demografi Indonesia yang lebih banyak penduduk usia tua.

    Sementara Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalusia menyebut target TKDN pada produk sektor kesehatan meningkat dari semula berada di 25 persen.

    “Kementerian Kesehatan akan mendorong agar nilai TKDN untuk produk kesehatan, baik obat-obatan maupun alat kesehatan, bisa naik menjadi di atas 50 persen. Harapannya, penggunaan bahan baku dalam negeri pun (TKDN) bisa naik setidaknya menjadi 52-54 persen,” kata Rizka.

    Fitofarmaka Belum Masuk JKN

    Sayangnya, beberapa produk terutama fitofarmaka atau obat bahan alam masih menghadapi kendala. Presiden Direktur PT Dexa Medica V Hery Sutanto menilai meski sudah teruji secara praklinik maupun uji klinik terkait khasiat dan keamanannya, regulasi belum mengatur produk terkait bisa ikut digunakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “Obat fitofarmaka ini belum bisa digunakan dalam program JKN. Karena peraturannya disebut bahwa penggunaan obat untuk JKN adalah obat-obatan kecuali obat tradisional. Sementara fitofarmaka masih masuk sebagai obat tradisional. Kita harap ini bisa segera diubah agar penggunaannya bisa luas karena kita tahu mayoritas, 98 persen, masyarakat kita adalah anggota BPJS (JKN),” tutur dia.

    (naf/kna)

  • 4 dari 5 Siswa SMA Belum Pernah Ciuman

    4 dari 5 Siswa SMA Belum Pernah Ciuman

    Jakarta

    Ciuman pertama biasanya dilakukan para remaja dalam masa pubertas atau saat mereka memiliki ketertarikan terkait hubungan percintaan. Namun, survei baru pada siswa SMA Jepang menemukan empat dari lima anak laki-laki berusia 15 hingga 18 tahun belum pernah ciuman.

    Tren yang tidak jauh berbeda terjadi pada anak perempuan, dengan hanya sekitar satu dari empat siswi SMA yang melakukan ciuman pertama. Angka ini menurut survei menjadi catatan terendah sejak Jepang mulai mencatat kebiasaan seksual para remaja pada 1974.

    Survei menilai catatan tersebut berpotensi melanjutkan fenomena rekor kelahiran terendah, bahkan di dunia.

    Studi Asosiasi Pendidikan Seks Jepang (Jase) ini menganalisis 12.562 siswa di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas, tentang segala hal, mulai dari ciuman hingga hubungan seksual.

    Survei tersebut dilakukan setiap enam tahun, dan telah mencatat penurunan ciuman pertama sejak 2005, ketika angkanya mendekati satu dari dua.
    Namun, laporan tahun ini menemukan berciuman bukanlah satu-satunya aspek yang mengalami penurunan angka. Tidak mengherankan, survei tersebut juga mengungkap penurunan jumlah remaja Jepang yang melakukan hubungan seksual.

    Menurut penelitian tersebut, rasio siswa SMA yang mengatakan mereka telah melakukan hubungan seksual turun 3,5 poin dari tahun 2017 menjadi 12 persen. Untuk siswa SMA, rasio tersebut turun 5,3 poin menjadi 14,8 persen.

    Para ahli telah menunjuk dampak pandemi COVID-19 sebagai salah satu kemungkinan alasan penurunan tersebut.

    “Penutupan sekolah dan pembatasan kontak fisik selama pandemi COVID-19 kemungkinan berdampak pada banyak siswa tersebut, karena hal itu terjadi pada saat yang sensitif ketika mereka mulai tertarik pada seksualitas,” beber Yusuke Hayashi, seorang profesor sosiologi di Universitas Musashi yang dikutip di surat kabar Mainichi.

    Namun, survei tersebut menemukan satu area peningkatan, jumlah remaja yang mengaku melakukan masturbasi di semua demografi berada pada tingkat tertinggi yang pernah ada.

    Hasil survei ini muncul setelah survei terpisah awal tahun menemukan hampir setengah dari pernikahan di Jepang tidak melibatkan hubungan seks.

    Hasil survei tersebut muncul saat Jepang berjuang untuk menghentikan penurunan angka kelahiran. Pada 2023, perdana menteri saat itu memperingatkan angka kelahiran rendah Jepang mendorong pemerintah melakukan apapun.

    Beberapa peneliti telah memperkirakan penurunan jumlah populasi yang saat ini sebanyak 125 juta orang, menurun menjadi kurang dari 53 juta pada akhir abad. Berbagai faktor penyebab lain telah ditandai sebagai kemungkinan di balik tren tersebut, termasuk meningkatnya biaya hidup, lebih banyak perempuan memilih berfokus pada pendidikan dan pekerjaan, serta akses lebih besar terhadap alat kontrasepsi, yang membuat perempuan memilih untuk memiliki lebih sedikit anak.

    Jepang menjadi negara dengan populasi tertua di dunia, berdasarkan catatan PBB sebagai proporsi orang berusia 65 tahun ke atas.

    Pada akhir 2023, Jepang mengatakan untuk pertama kalinya satu dari 10 orang di negara itu berusia 80 tahun atau lebih. Bahkan, pada Maret, pembuat popok Oji Holdings mengumumkan akan berhenti membuat popok bayi dan fokus membuat popok dewasa.

    (naf/naf)

  • Pria Ponorogo Sukses Budi Daya Koi hingga Raup Cuap Ratusan Juta Tiap Bulan

    Pria Ponorogo Sukses Budi Daya Koi hingga Raup Cuap Ratusan Juta Tiap Bulan

    Ponorogo, Beritasatu.com – Berawal dari keisengannya memelihara ikan koi, Rizal Akbar (33 tahun) sukses membudidayakan ikan yang berasal dari Jepang tersebut. Bahkan dari hasil budi dayanya ia berhasil meraup cuan hingga ratusan juta setiap bulannya.

    Di kolam miliknya yang ada di Desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, ikan koi jenis kohaku, shiro, dan showa sukses dikembangkan oleh bapak tiga anak ini. Dari 20 kolam ikan koi miliknya tersebut ia sanggup memanen ribuan ikan koi setiap bulannya.

    Menurutnya, dalam pemeliharaan ikan koi tidak sesulit yang dibayangkan, melainkan hanya cukup menyediakan pasokan air yang terus mengalir selama 24 jam, dan pakan yang cukup. Meski begitu, biaya operasional dan pakan ikan justru jauh lebih murah jika dibandingkan dengan ikan konsumsi sekalipun.

    “Ini karena ikan koi tidak perlu terlalu banyak makan, yang terpenting harus terus menjaga kualitas air,” kata Rizal.

    Ia menceritakan, kesuksesannya dalam berbisnis ikan koi berawal dari Pandemi Covid-19 lalu. Ia yang awalnya hanya penikmat ikan koi kemudian berpikir untuk menjual ikannya, dan tidak disangka harga ikan koinya ditawar dengan harga mahal dan sangat cepat laku terjual.

    “Dari situ saya kemudian berpikir, bagaimana kalau saya membudidayakan ikan hias ini, lalu saya belajar dari beberapa teman penghobi juga, bahkan setelah pandemi, saya nekat ke Jepang untuk belajar bagaimana budi daya dan menghasilkan ikan yang bagus,” cerita Rizal.

    Dalam masa pemeliharaannya, mulai dari tebar benih hingga proses sortir selama 6 bulan, Rizal selalu melakukan sortir untuk setiap 1 bulan hingga 2 bulan sekali pada koi yang akan ia jual, mulai dari warna, motif, bentuk badan, dan jenis koi mana yang memiliki kualitas biasa hingga koi yang layak untuk diikutkan kontes.

    Bahkan dari 10.000 benih ikan koi yang ia tebar di sejumlah kolam, terkadang hanya tersisa kurang dari 200 ekor koi yang memiliki kualitas super dan layak untuk ikut kontes ikan koi. Maka tidak heran, jika bibit ikan koi yang hanya memiliki panjang sekitar 10 sentimeter saja bisa dihargai mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 3 juta.

    “Paradigma orang, ikan koi itu susah, mahal, karena sudah dikemas di end user-nya, tetapi kalau kita bicara dalam hal budi daya, justru tidak terlalu susah, yang penting air mengalir terus,” ungkap Rizal.

    Pria lulusan STIE Surabaya ini menuturkan, ikan koi yang sudah memenangkan kontes bahkan hingga menjadi grand champion harga jualnya tidak hanya puluhan juta, melainkan bisa mencapai ratusan juta. Itulah mengapa menurutnya budi daya ikan koi sangatlah menjanjikan.

    “Pernah jual ikan yang ikut kontes senilai Rp 150 juta, jadi ikan koi itu bisa murah baget, bisa mahal banget,” ucap Rizal.

  • Pria Ponorogo Sukses Budi Daya Koi hingga Raup Cuap Ratusan Juta Tiap Bulan

    Pria Ponorogo Sukses Budi Daya Koi hingga Raup Cuan Ratusan Juta Tiap Bulan

    Ponorogo, Beritasatu.com – Berawal dari keisengannya memelihara ikan koi, Rizal Akbar (33 tahun) sukses membudidayakan ikan yang berasal dari Jepang tersebut. Bahkan dari hasil budi dayanya ia berhasil meraup cuan hingga ratusan juta setiap bulannya.

    Di kolam miliknya yang ada di Desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, ikan koi jenis kohaku, shiro, dan showa sukses dikembangkan oleh bapak tiga anak ini. Dari 20 kolam ikan koi miliknya tersebut ia sanggup memanen ribuan ikan koi setiap bulannya.

    Menurutnya, dalam pemeliharaan ikan koi tidak sesulit yang dibayangkan, melainkan hanya cukup menyediakan pasokan air yang terus mengalir selama 24 jam, dan pakan yang cukup. Meski begitu, biaya operasional dan pakan ikan justru jauh lebih murah jika dibandingkan dengan ikan konsumsi sekalipun.

    “Ini karena ikan koi tidak perlu terlalu banyak makan, yang terpenting harus terus menjaga kualitas air,” kata Rizal.

    Ia menceritakan, kesuksesannya dalam berbisnis ikan koi berawal dari Pandemi Covid-19 lalu. Ia yang awalnya hanya penikmat ikan koi kemudian berpikir untuk menjual ikannya, dan tidak disangka harga ikan koinya ditawar dengan harga mahal dan sangat cepat laku terjual.

    “Dari situ saya kemudian berpikir, bagaimana kalau saya membudidayakan ikan hias ini, lalu saya belajar dari beberapa teman penghobi juga, bahkan setelah pandemi, saya nekat ke Jepang untuk belajar bagaimana budi daya dan menghasilkan ikan yang bagus,” cerita Rizal.

    Dalam masa pemeliharaannya, mulai dari tebar benih hingga proses sortir selama 6 bulan, Rizal selalu melakukan sortir untuk setiap 1 bulan hingga 2 bulan sekali pada koi yang akan ia jual, mulai dari warna, motif, bentuk badan, dan jenis koi mana yang memiliki kualitas biasa hingga koi yang layak untuk diikutkan kontes.

    Bahkan dari 10.000 benih ikan koi yang ia tebar di sejumlah kolam, terkadang hanya tersisa kurang dari 200 ekor koi yang memiliki kualitas super dan layak untuk ikut kontes ikan koi. Maka tidak heran, jika bibit ikan koi yang hanya memiliki panjang sekitar 10 sentimeter saja bisa dihargai mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 3 juta.

    “Paradigma orang, ikan koi itu susah, mahal, karena sudah dikemas di end user-nya, tetapi kalau kita bicara dalam hal budi daya, justru tidak terlalu susah, yang penting air mengalir terus,” ungkap Rizal.

    Pria lulusan STIE Surabaya ini menuturkan, ikan koi yang sudah memenangkan kontes bahkan hingga menjadi grand champion harga jualnya tidak hanya puluhan juta, melainkan bisa mencapai ratusan juta. Itulah mengapa menurutnya budi daya ikan koi sangatlah menjanjikan.

    “Pernah jual ikan yang ikut kontes senilai Rp 150 juta. Jadi ikan koi itu bisa murah baget, bisa mahal banget,” ucap Rizal.

  • Dampak Penyeragaman Kemasan Rokok Polos Capai Rp308 Triliun, RI Rugi Banyak!

    Dampak Penyeragaman Kemasan Rokok Polos Capai Rp308 Triliun, RI Rugi Banyak!

    Jakarta: Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi.
     
    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.
     
    Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.
    “Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujar Andry dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 November 2024.
     
    Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar tujuh persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai.  Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.
     
    Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi covid-19, industri ini menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.
     
    Lebih dari itu, ia mengingatkan industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Indef, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6 persen dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.
     
    “Pada 2019, industri ini menyerap 32 persen dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasnya.
     

     

    Bertentangan dengan kedaulatan ekonomi

    Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menilai Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.
     
    Ia menjelaskan, penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.
     
    “Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan,” tutur dia.
     
    Hikmahanto menekankan Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.  
     
    “Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional,” tambahnya.
     
    Ia menegaskan pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.
     
    “Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?” imbuh dia.
     
    Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. “Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol,” paparnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)