Kasus: covid-19

  • Pasar Mobil Menantang, Harga Mobil Makin Mahal

    Pasar Mobil Menantang, Harga Mobil Makin Mahal

    Jakarta

    Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini bakal berdampak ke pasar otomotif Indonesia, harga jual kendaraan bermotor bakal naik.

    “Ya, pasti menaikkan harga, ya. Tapi kalo soal market mungkin problem-nya musti di Gaikindo ya. Tapi paling tidak (imbas kenaikan PPN) menambah pricing, menambah harga jual ya, pasti dari 11 persen ke 12 persen pasti nambah ya,” kata Chief Marketing dan Sales Officer Astra Credit Companies (ACC) Tan Chian Hok (Ahok) di Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

    Sebagai informasi, pasar mobil Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan. Gaikindo sudah merevisi target penjualan mereka di tahun 2024 ini, dari awalnya 1,1 juta unit, menjadi sekitar 850 ribu unit.

    Penjualan mobil di Indonesia tengah lesu. Penurunannya pun cukup signifikan. Dalam data penjualan wholesales yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang Januari hingga September 2024 baru terjual 633.218 unit atau turun 16,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

    “Kalau daya beli, kita bicara ekonomi mikro dan makro ya, itu kan tergantung kucuran dari dana pemerintah ya. Mestinya sih ya kita optimis lah daya beli akan meningkat, karena tahun politiknya kan udah lewat,” kata Ahok.

    “Memang market-nya lebih challenge ya, pilihan mobil dan sebagainya lebih challenge. Kemudian, kita tahu sepanjang tahun dari awal tahun kan ada banyak kegiatan-kegiatan pemilu lah, pilkada, dan sebagainya. Tapi mungkin mestinya kita sih optimis aja, tahun 2025 akan comeback lah,” tambahnya lagi.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut aturan itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Jadi kami di sini sudah membahas bersama bapak ibu sekalian (DPR), sudah ada UU-nya, kami perlu menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kami tetap bisa,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11/2024)

    Sri Mulyani menyebut penerapan PPN 12 persen mulai 2025 itu sudah melalui pembahasan yang panjang dengan DPR RI. Semua indikator sudah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, salah satunya terkait kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatan-nya, Namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespons seperti saat episode global financial crisis, waktu terjadinya pandemi (COVID-19) itu kami gunakan APBN,” ucapnya.

    Di tengah perdebatan terkait kenaikan PPN 12 persen, Sri Mulyani mengingatkan bahwa banyak keringanan atau pembebasan pajak yang diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak tertekan.

    “Sebetulnya ada loh dan memang banyak, kalau kita hitung, nanti teman-teman pajak yang hitung, banyak sekali bisa sampaikan detail tentang fasilitas untuk dinolkan atau dibebaskan, atau mendapatkan tarif lebih rendah 5 persen, 7 persen itu ada dalam aturan tersebut,” jelasnya.

    (riar/lua)

  • Ekonom Ungkap Penyebab Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Merosot 5 Tahun Terakhir

    Ekonom Ungkap Penyebab Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Merosot 5 Tahun Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun dalam kurun  lima tahun terkhir. Hal itu terlihat dari bagaimana ekonomi tumbuh tetapi kelas menengah justru turun dan lapisan masyarakat miskin dan rentan miskin bahkan meningkat.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf mengatakan penyebab pastinya masih perlu dikaji lebih dalam. Namun, dia memiliki hipotesa bahwa hal tersebut disebabkan oleh tiga faktor.

    “Pertama, ini kaitannya dengan apa yang terjadi dengan struktur perekonomian Indonesia. Selama periode itu walau pertumbuhan ekonomi kita lumayan positif dan inklusif, struktur transformasi kita agak lemah,” kata Arief dikutip dari channel Youtube Podcast SKS, Sabtu (16/11/2024).

    Arief menjelaskan, dalam teori ekonomi pembangunan struktur transformasi yang kuat ditunjukkan oleh pertumbuhan manufaktur yang tinggi. Sementara, dalam 15 tahun terakhir Arief melihat sektor manufaktur di Indonesia masih lemah. 

    Akibatnya, pertumbuhan tenaga kerja yang besar tidak bisa terserap di industri manufaktur yang memiliki produktivitas tinggi seperti di sektor perdagangan atau finansial. Kemudian yang terjadi adalah segmentasi masyarakat ini akan bekerja di sektor tersier yang produktivitasnya kecil.

    Faktor kedua adalah weak state capacity atau kapasitas negara yang lemah. Kondisi ini membuat masyarakat suatu negara menjadi rentan terhadap berbagai guncangan. Arief menjelaskan kemampuan negara dalam melindungi masyarakatnya, seperti melalui fasilitas bantuan sosial, sangat tergantung dari kekuatan fiskal pemerintah.

    Kemampuan tersebut diindikasikan melalui rasio fiskal yang dihitung dari nilai penerimaan negara dari pajak dibagi dengan produk domestik bruto (PDB). Rasio ini menunjukkan seberapa besar negara mampu mengeluarkan belanjanya yang berguna untuk melindungi rakyat.

    “Indonesia itu fiskal rasionya rendah sekali dan cenderung menurun, sekitar 9-10%. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Thailand saja sudah 16%,” kata Arief.

    Lemahnya perlindungan negara kepada rakyatnya ini diperparah dengan belanja sosial pemerintah yang menurut Arief jauh dari sempurna. Misalnya, 50% dari anggaran sosial yang diberikan pemerintah ternyata tidak tepat sasaran.

    “Ini karena data base kita tidak selalu di-update. Sementara di Indonesia dinamika miskin tidak miskin sangat cepat. Banyakan, 50% [tidak tepat sasaran] itu kan lumayan,” ujarnya.

    Faktor ketiga adalah faktor badluck, atau ketidakberuntungan. Arief mencontohkan kondisi ini seperti kejadian pandemi covid-19, yang menurutnya Indonesia saat ini belum sepenuhnya pulih dari kondisi luar biasa tersebut. Dia mencontohkan, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan ketika pandemi hingga saat ini belum terserap lapangan kerja. 

    Contoh lainnya adalah konflik global Rusia-Ukraina yang berdampak pada peningkatan harga komoditas global. Saat itu, Indonesia memang mendapatkan berkah ketika harga komoditas melambung.

    “Ini tidak baik-baik amat, karena sektor-sektor ini capital intensive tidak menarik labor yang hilang. Pertumbuhan ekonomi 5% itu terjadi oleh sektor-sektor yang sangat mungkin capital intensive, tidak labor intensive, tidak menciptakan lapangan kerja,” kata Arief.

    Adapun Arief membandingkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2002-2019 dengan 2019-2024. Pada periode 2002 hingga 2019 ketika pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5-6%, dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan. 

    Berdasarkan catatannya, terjadi penambahan jumlah midle class 42 juta orang, aspiring midle class 38 juta orang, dan penurunan kelompok miskin dan rentan miskin 34 orang juta dari 2002 ke 2019.

    Sementara dalam periode lima tahun terakhir ini, kelas menengah justru berkurang 9,5 juta orang dan kelas miksin dan rentan miskin bertambah 12,7 juta orang.

    “Sebagai ilustrasi, 2002 midle class hanya 7% dari populasi. 2019 itu 21%. Ini ciri pembangunan yang baik, ciri yang normal. Sekarang, dari 21% tinggal 17%. Hanya dalam 5 tahun,” pungkasnya.

  • Tiket Pesawat Mahal Jelang Natal, Kemenpar dan Maskapai Putar Otak Cari Solusi

    Tiket Pesawat Mahal Jelang Natal, Kemenpar dan Maskapai Putar Otak Cari Solusi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai mahalnya harga tiket pesawat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh maskapai dalam negeri seperti Garuda Indonesia, Lion Air dan lain sebagainya. 

    Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar, Dwi Marhen Yono mengatakan, keterbatasan armada pesawat dibandingkan jumlah penumpang menjadi salah satu faktor penyebab mahalnya harga tiket pesawat.

    Dia menjelaskan, jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia pada periode sebelum pandemi mencapai 700 unit, sedangkan saat ini jumlah pesawat yang beroperasi hanya sekitar 300 unit.

    Sementara itu, jumlah penumpang pesawat sudah kembali ke level normal mencapai 120 juta orang, sehingga kapasitas penerbangan Indonesia saat ini belum pulih seperti pra-pandemi Covid-19.

    “Untuk menambah pesawat pun, itu kendalanya bukan di uang, tetapi di inden dari perusahaan pabriknya. Jadi maksimal kalau Citilink dengan Garuda tambah per tahun itu hanya 10-15 pesawat. Padahal kekurangan kita sekitar 300 pesawat. Itu yang menjadi PR,” ujar Marhen di JCC Senayan pada Sabtu (16/11/2024).

    Lebih lanjut dia mengatakan, selain faktor ketidakseimbangan supply dan demand tersebut, tingginya beban utang perusahaan maskapai juga menjadi penyebab mahalnya harga tiket pesawat.

    “Contohnya, ketika TBA [tarif batas atas] Rp2 juta, lalu tarif batas bawahnya Rp1 juta, Garuda pasti ambil yang Rp2 juta. Akhirnya, Lion Group mengambil Rp1,8 juta, saya tanya ‘Kenapa kok tidak Rp1,2 juta?’ Alasannya, karena utangnya sejak pandemi masih banyak, sehingga tidak ada pilihan lagi,” terangnya.

    Beberapa faktor lainnya yaitu harga avtur yang masih belum kompetitif, serta harga onderdil dan biaya sewa pesawat yang masih mahal. 

    Alhasil, dia mengatakan seluruh jajaran kementerian saat ini tengah menyusun formulasi harga tiket pesawat agar menguntungkan semua pihak, baik pelanggan maupun pihak maskapai.

    Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga tiket pesawat bisa turun menjelang libur Nataru.

    “Jadi, kemarin Pak Presiden mintanya, pokoknya Nataru sudah harus ada penurunan [harga tiket pesawat], bagaimanapun upayanya,” katanya.

    Sebagai tambahan informasi, perusahaan maskapai pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) baru saja melakukan pergantian direktur utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (15/11/2024).

    Mantan Plt. Direktur Utama PT Lion Air, Wamildan Tsani Panjaitan kini ditunjuk sebagai Direktur Utama GIAA menggantikan Irfan Setiaputra.

    “Kami dari Kementerian Pariwisata itu mendukung untuk perbaikan manajemen. Terlepas itu pergantian orang, kita enggak mempunyai masalah. Yang penting bagaimana manajemen Garuda dan Citilink ini kita benahi,” pungkas Marhen.

  • 18 Tahun Jualan Durian, Hanik Bisa Dapat Omzet Rp10 Juta Sehari, 300 Kg Ludes Jika Ada Acara Khusus

    18 Tahun Jualan Durian, Hanik Bisa Dapat Omzet Rp10 Juta Sehari, 300 Kg Ludes Jika Ada Acara Khusus

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah kisah sukses Hanik, yang jualan durian sejak tahun 1996.

    Wanita berusia 46 tahun merupakan penjual durian dari Cepoko, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah.

    Ia berjualan sejak 28 tahun yang lalu.

    Omzet yang didapatkannya pun tak main-main.

    Melansir dari Kompas.com, setiap panen Hanik memilih durian dengan cermat, memastikan durian yang dijualnya memenuhi harapan pelanggan, baik dari ketebalan daging, manis, hingga sentuhan rasa pahit yang dicari pencinta durian sejati.

    Berbekal pengalamannya bertahun-tahun, Ia pun paham betul varian buah durian yang disukai oleh pembeli.

    “Durian paling laris ya yang enak, tebal, manis, dan pahit. Kalau di pasar, durian campuran dari Jombang yang paling dicari, apalagi di luar musim panen,” ujar Hanik saat ditemui di tempat jualannya, Jumat (15/11/2024).

    Saat ada acara atau event khusus, Hanik bisa membawa hingga 300 kilogram durian, kadang yang tersisa tinggal sekitar 100 kilogram di penghujung hari. 

    Di hari biasa, ia mampu menjual 200 durian setiap harinya, dengan omzet sekitar Rp 3 juta per hari.

    Namun, Hanik mencatatkan pendapatan tertinggi hingga Rp 10 juta sehari saat musim ramai.

    Dengan harga durian berkisar antara Rp 70.000 hingga Rp 200.000 per buah, Hanik tetap menjaga stabilitas harga sepanjang tahun. 

    Menariknya, meskipun ada peluang untuk memasarkan secara online, Hanik memilih tidak aktif di media sosial seperti Facebook karena ingin memberi ruang bagi reseller-nya.

    “Dulu saya jualan online, tapi sekarang reseller saya banyak, ya nggak main lagi di sana. Kasihan mereka juga,” ungkap dia.

    Hanik hanya membuka lapaknya mulai Senin hingga Jumat, sementara Sabtu dan Minggu, dia memilih untuk beristirahat karena biasanya pembeli lebih sepi.

    “Kalau Sabtu dan Minggu digunakan untuk istirahat,” ucap Hanik.

    Mayoritas, durian yang ia jual merupakan durian lokal asli Kota Semarang. Sisanya Hanik mengambil dari Jombang, Jawa Timur.

    “Karena setiap daerah musimnya beda-beda,” lanjut dia. 

    Sementara itu beda dengan Hanik, pemuda bernama Rizal Akbar ini justru menggeluti bisnis budidaya ikan koi.

    Pemuda berusia 33 tahun ini sukses melakukan budidaya ikan koi dari Jepang.

    Rizal bersama pekerjanya terlihat sibuk di kolam miliknya yang berlokasi di Desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.

    Beberapa pekerja menjaring ikan koi yang masih berusia 3 bulan. Tujuannya dipisahkan, mana yang bisa dijual dengan potensi harga tinggi maupun yang hanya dijual ‘gopyokan’.

    “Awalnya hobi, sekarang menghasilkan cuan. Setiap hari jutaan rupiah saya dapat. Rp 3-5 juta saya kantongi lah tiap hari,” ungkap Rizal sambil terkekeh, Minggu (3/11/2024).

    Rizal lalu berkisah hobi nya tentang koi itu berawal dari covid-19. Saat itu semua dilakukan pembatasan. Dia sendiri kebingungan melakukan apa di rumah.

    “Saya jenuh kala itu. Hingga membudidayakan koi. Belum berpikir mau bisnis awalnya. Ya cuma sekedar memelihara koi saja,” tambahnya.

    Hingga 2022, Rizal memutuskan untuk berbisnis koi. Dia kemudian belajar ke Jepang bagaimana budidaya ikan koi.

    Rizal mengimpor bibit koi langsung dari jepang dengan varietas unggulan seperti koi showa yang bercorak merah, hitam dan putih dan koi kohaku yang dominan merah dan putih serta shiro dengan corak hitam-putih.

    “Hingga membuat kolam disini (Desa Ngadisinan). Total 20 kolam. Ada kolam pemijahan hingga kolam pembesaran,” tanbah bapak 3 orang anak ini.

    Dia menjelaskan, bahwa banyak penghobi koi yang sekedar hobi. Hal itu dimanfaatkan olehnya. Jika koi mereka hamil, dan mereka tidak mau mengurusinya, dia membelinya.

    “Kami pijah disini kami tebar. Jadi paradigma tentang budidaya koi itu mahal dan susah perawatan saya balik. Sebenarnya pembubidaya koi tidak ribet,” klaimnya.

    Asal ada air, kebutuhan pakan juga lebih hemat dibanding ikan konsumsi.

    Rizal lalu menyebutkan setelah pemijahan nanti menunggu 2 sampai 3 bulan.

    Pada proses pemijahan mendapatkan 3000 ikan. Kemudian 2 sampai 3 bulan dipisahkan lagi, dari 3000 menjadi 1500 ikan koi.

    Ditunggu kembali 2 sampai 3 bulan, nanti 1500 menjadi 500. Ditunggu lagi dari 500 sampai 200.

    “Nah yang 200 ikan koi terakhir itu sudah besar. Jelek-jeleknya dapat Rp 500 ribu per ekor. Bisa dihitung sendiri. Belum yang siap kontes. Saya pernah jual Rp 150 juta per ekor,” tambahnya.

    Menurutnya, yang disortir tidak kemudian dijual. Sortiran pertama itu juga bisa dijual. Per ikan diberi harga Rp 100

    “Jadi ikan koi itu bisa murah banget, tetapi juga bisa mahal. Jadi kalau hasil akhir, sekali panen bisa mencapai ratusan juta, apalagi jika dari 200 ekor ikan berkualitas premium tersebut ada ikan berkualitas super maka harganya bisa mencapai ratusan juta,” tambahnya.

    Impian besar rizal adalah menjadikan Ponorogo sebagai pusat koi berkualitas, yang tak hanya dikenal di indonesia, namun juga di dunia internasional.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Cabup Mas Dhito Janjikan Penuntasan Permukiman Kumuh di Kediri dengan Kerja Sama Swasta

    Cabup Mas Dhito Janjikan Penuntasan Permukiman Kumuh di Kediri dengan Kerja Sama Swasta

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Calon Bupati (Cabup) Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab disapa Mas Dhito, mengungkapkan strategi untuk menuntaskan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kediri pada periode kedua kepemimpinannya. 

    Dalam debat publik terakhir Pilkada Kediri 2024 yang digelar oleh KPU Kabupaten Kediri di Convention Hall Simpang Lima Gumul Kediri, Kamis (14/11/2024), Mas Dhito menyatakan, dirinya sudah menangani sekitar 9.700 RTLH selama periode pertamanya.

    Pernyataan Mas Dhito ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan dari Calon Bupati Kediri nomor urut 1, Deny Widyanarko, yang menanyakan upaya penuntasan permukiman kumuh di Kabupaten Kediri, serta anggaran yang telah digelontorkan dalam program tersebut. 

    Dalam sesi tanya jawab, Deny menyoroti masalah permukiman kumuh yang masih ada, meskipun Mas Dhito telah menjabat selama 3,5 tahun.

    “Bagaimana upaya Mas Dhito dalam menangani perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kediri dan berapa anggaran yang sudah digelontorkan?” tanya Deny, pada Segmen ke-4 sesi tanya jawab antar paslon disertai tanggapan.

    Deny mengungkapkan kekhawatirannya terkait penambahan jumlah desa yang memiliki permukiman kumuh, yang sebelumnya hanya ada di 6 desa kini telah meluas ke 25 desa. 

    “Khawatirnya nanti bertambah banyak desa-desa yang kumuh,” kata Deny.

    Menanggapi hal tersebut, Mas Dhito membantah pernyataan tersebut.

    Dia menjelaskan, pada tahun 2020, luas kawasan kumuh di Kabupaten Kediri mencapai 273,74 hektare. 

    Namun, setelah dipimpin oleh Dhito, luas kawasan kumuh berhasil diperkecil menjadi 52,32 hektare dengan penanganan mencakup 166,52 hektare pada tahun 2023.

    “Itu yang akan kita lakukan sesuai program pemerintah pusat yang namanya Kotaku, Kota Tanpa Kumuh,” target Dhito.

    Mas Dhito juga mengakui, pandemi Covid-19 sempat mempengaruhi jalannya program perbaikan kawasan kumuh.

    Selama dua tahun pandemi, sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri dialihkan untuk penguatan sektor kesehatan masyarakat, termasuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. 

    Meski demikian, dia memastikan upaya penuntasan permukiman kumuh tetap menjadi prioritas.

    Mas Dhito menjelaskan, salah satu langkah strategis untuk mempercepat penuntasan permukiman kumuh adalah dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

    Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai desa di Kabupaten Kediri.

    “Kami terus mendorong kolaborasi dengan pihak swasta. Seperti yang dilakukan oleh saudara saya, Pak Tris dari Kecamatan Puncu, yang telah membantu membangun 200 rumah tidak layak huni,” ungkap Mas Dhito.

    Jika terpilih kembali pada Pilkada Kediri 2024, Mas Dhito berkomitmen untuk melanjutkan strategi kolaborasi dengan sektor swasta dan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk menuntaskan 20.000 RTLH selama periode kedua.

    Dia percaya dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, perbaikan permukiman kumuh dapat lebih cepat teratasi.

    “Kerja sama dengan pihak swasta dan CSR yang melibatkan berbagai perusahaan sangat penting. Itu yang akan kita dorong untuk mempercepat perbaikan kawasan kumuh dan RTLH di Kabupaten Kediri,” pungkas Mas Dhito.

  • Prabowo Minta Harga Tiket Pesawat Turun jelang Libur Nataru

    Prabowo Minta Harga Tiket Pesawat Turun jelang Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta kepada jajaran kementerian agar harga tiket pesawat bisa turun sebelum libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf, Dwi Marhen Yono.

    “Jadi, kemarin Pak Presiden mintanya, pokoknya Nataru sudah harus ada penurunan [harga tiket pesawat], bagaimanapun upayanya,” ujar Marhen saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2024).

    Lebih lanjut dia mengatakan, seluruh jajaran kementerian saat ini tengah menyusun formulasi harga tiket pesawat agar menguntungkan semua pihak, baik pelanggan maupun pihak maskapai.

    Sebab, menurutnya, para perusahaan maskapai penerbangan saat ini tengah berupaya menambal utang yang cukup besar sejak pandemi Covid-19, sehingga jika harga tiket dipangkas terlalu banyak akan membebani maskapai.

    “Sedangkan masyarakat ketika harga tiket ini terlalu tinggi juga enggak happy lah. Jadi, kita mencari tengah-tengah bagaimana mereka tetap dapat profit, tetapi masyarakat juga mengalami penurunan harga tiket,” katanya.

    Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab kenaikan harga tiket pesawat, salah satunya yaitu ketidakseimbangan jumlah penumpang dan ketersediaan unit pesawat (supply and demand).

    Marhen mengatakan, jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia pada periode sebelum pandemi mencapai 700 unit, sedangkan saat ini jumlah pesawat yang beroperasi hanya sekitar 300 unit.

    Sementara  itu, jumlah penumpang pesawat sudah kembali ke level normal mencapai 120 juta orang, sehingga kapasitas penerbangan Indonesia saat ini belum pulih seperti pra-pandemi Covid-19.

    “Selain faktor supply demand, itu harga avtur kita juga masih belum kompetitif. Kemudian onderdil juga agak mahal, sewa pesawat juga. Otomatis harga tiketnya menjadi mahal,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, Marhen mengatakan Presiden Prabowo memberi arahan agar harga tiket pesawat saat Nataru bisa mulai berangsur-angsur turun, bahkan hingga 2025 mendatang.

  • Hukum Pasar dan Utang Jadi Alasan Kuat Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal – Page 3

    Hukum Pasar dan Utang Jadi Alasan Kuat Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah kepada seluruh pembantunya untuk segera menurunkan harga tiket pesawat. Prabowo memberikan batas waktu, harga tiket pesawat harus turun sebelum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    “Targetnya harus turun, arahan Pak Presiden harus turun,” kata Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Dwi Marhen Yono kepada awak media di Senayan JCC, Sabtu (16/11/2024).

    Mahalnya harga tiket pesawat saat ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia ini hanya sekitar 300 unit dari sebelum pandemi Covid-19 mencapai 700 unit.

    Di sisi lain, jumlah penumpang pesawat telah kembali ke level normal sebelum pandemi Covid-19 mencapai 120 juta orang. Akibatnya, harga tiket pesawat mengalami kenaikan signifikan karena permintaan yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan pesawat.

    “Sehingga hukum pasar ini berlaku ya,” tegas dia.

    Selanjutnya, kenaikan harga tiket dipengaruhi oleh naiknya biaya onderdil pesawat. Hal ini disebabkan terganggunya rantai pasok hingga penutupan produksi onderdil bagi pesawat.

    Dia menambahkan, kenaikan harga tiket juga dipengaruhi oleh faktor utang maskapai yang menumpuk selama pandemi Covid-19. Alhasil, mau tidak mau pihak maskapai harus menaikkan harga tiket untuk meraup keuntungan.

    “Saya buka di sini. Ketika TBA (tiket batas atas) Rp 2 juta dan tarif batas bawahnya Rp 1 juta, Garuda pasti ngambil Rp 2 juta. Akhirnya Lion group mengambil Rp 1,8 juta, tidak ke Rp 1,2 juta. Saya tanya kenapa kok ndak Rp 1,2 juta? kemarin utang kita pandemi masih banyak pak, kita jual Rp 1,8 uta aja laris pak, karena enggak ada pilihan lagi,” tandasnya.

     

  • Cerita Aiptu Anang Anggota Polres Blitar, Dapat Penghasilan Tambahan Rp5 Juta dari Ikan Koi

    Cerita Aiptu Anang Anggota Polres Blitar, Dapat Penghasilan Tambahan Rp5 Juta dari Ikan Koi

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Di sela-sela kesibukannya sebagai anggota Polres Blitar, Aiptu Anang Riza Pratama (45) menekuni bisnis berternak ikan koi.

    Dari berternak ikan koi, bapak tiga anak yang tinggal di Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, itu bisa mendapat penghasilan tambahan bersih minimal Rp 5 juta per bulan.

    Masih mengenakan seragam lengkap Polri, Aiptu Anang atau yang akrab dipanggil Gus Wo terlihat mengecek hasil panen ikan koi di kolamnya yang berada di area persawahan Desa Bendosewu, Sabtu (16/11/2024).

    Pria yang sekarang berdinas sebagai kepala SPKT di Polsek Selopuro Polres Blitar, itu tampak memilah-milah ikan koi yang baru diangkat dari kolam dan dipindah ke dalam ember berukuran besar.

    “Ini tadi saya baru pulang piket, langsung mampir ke kolam. Karena hari ini panen ikan koi di kolam saya,” kata Aiptu Anang.

    Ikan koi yang baru dipanen dari kolam kemudian di bawa ke rumah Aiptu Anang untuk dilakukan karantina sebelum dijual ke pembeli.

    Biasanya, Aiptu Anang juga merapikan lebih dulu pola ikan koi dengan cara di-cutting sebelum dipasarkan.

    “Ikan koi yang baru dipanen dari kolam akan saya karantina di rumah. Saya juga merapikan pola ikan koi biar lebih bagus dan harganya bisa lebih mahal,” ujarnya.

    Aiptu Anang mulai menekuni ternak ikan koi ketika pandemi Covid-19 pada 2020 lalu. Ketika itu, bisnis ikan koi memang sedang booming.

    Kebetulan, desa tempat tinggal Aiptu Anang juga menjadi salah satu sentral peternak ikan koi di Kabupaten Blitar.

    “Sebelum ternak koi, saya usaha rental mobil. Ketika pandemi, usaha rental sepi. Akhirnya semua unit (mobil) saya jual saya belikan sawah. Saya punya empat unit mobil untuk rental,” katanya.

    Aiptu Anang kemudian membuat kolam di sawah yang baru dibeli. Awalnya, ia memiliki tujuh petak kolam untuk berternak ikan koi.

    Ketika pandemi, penjualan ikan koi sangat bagus. Dari tujuh kolam, dalam sebulan, ia bisa mendapat penghasilan bersih dari penjualan ikan koi minimal Rp 10 juta.

    Melihat prospeknya bagus, Aiptu Anang menambah kolam lagi. Sekarang, ia memiliki 12 petak kolam dengan luas 500 ru atau sekitar tiga perempat hektare.

    “Pas pandemi, banyak orang kaya mendadak dari berternak ikan koi. Kalau sekarang, pokoknya masih bisa bertahan dan masih dapat untung dikit-dikit,” ujarnya.

    Menurutnya, pasca pandemi, bisnis ikan koi memang turun drastis. Banyak peternak ikan koi yang gulung tikar karena penjualan sepi ditambah lagi harga pakan terus naik.

    Peternak ikan yang masih bertahan sampai sekarang, rata-rata memiliki penghasilan lain selain dari berternak ikan koi.

    Saat ini, pendapatan Aiptu Anang dari berternak ikan koi juga menurun. Sekarang, pendapatan bersih Aiptu Anang dari berternak ikan koi rata-rata hanya Rp 5 juta per bulan.

    Kalau kualitas ikan koi bagus, terkadang pendapatannya juga bisa tiga kali lipat dari biasanya.

    Padahal, sekarang, ia memiliki 12 petak kolam untuk berternak ikan koi.

    “Dulu, bisnis ikan koi sangat prospektif. Kalau saat ini, yang penting masih bisa (untung). Dari pada tani, lebih prospek ikan koi,” katanya.

    Aiptu Anang menjual hasil panen ikan koi ke pembeli lokal dan pemasaran secara online.

    Untuk pemasaran online, pembeli paling banyak dari Jawa Barat dan Jakarta. Ia juga beberapa kali mendapat pembeli dari wilayah Kalimantan.

    “Di desa saya, andalannya ikan koi jenis kohaku. Kalau milik saya sendiri, yang menjadi andalan ikan koi jenis kohaku doitsu, ikan koi yang tidak ada sisiknya,” ujarnya.

    Pandai Membagi Waktu

    Meski punya usaha sampingan berternak ikan koi, Aiptu Anang tidak pernah meninggalkan pekerjaan pokoknya sebagai polisi.

    Ia harus pandai membagi waktu antara pekerjaan pokoknya sebagai polisi dengan usaha sampingan berternak ikan koi.

    Menurut Aiptu Anang, beternak ikan koi perawatannya lebih mudah. Ia hanya meluangkan waktu untuk memberi pakan ikan tiap pagi dan sore.

    Biasanya, pagi sebelum berangkat berdinas, ia pergi ke kolam untuk memberi pakan ikan. Lalu, sore hari setelah pulang dinas, ia kembali ke kolam untuk memberi pakan ikan.

    “Ketika panen, saya mempekerjakan orang untuk memanen ikan di kolam. Selanjutnya, ikan koi yang baru dipanen, saya karantina di rumah sambil merapikan polanya,” ujarnya.

    Sebelum terjun bisnis berternak ikan koi, Aiptu Anang juga belajar lebih dulu kepada peternak senior di desanya.

    Tak hanya itu, ia juga lebih dulu mempelajari pasar dan cara penjualan ikan koi.

    “Pesan saya, kalau ingin mencari penghasilan tambahan senangi dulu pekerjaannya, cari dulu apa yang disenangi selain pekerjaan pokok. Lalu, belajar dulu, kalau sudah matang baru terjun,” katanya.

    “Lalu, harus tekun, jangan mudah menyerah. Karena, kalau sekali bangkrut menyerah, sulit bisa kembali lagi,” tutupnya.

  • Rencana Tokoh Antivaksin Robert F Kennedy Pasca Jadi Menkes AS

    Rencana Tokoh Antivaksin Robert F Kennedy Pasca Jadi Menkes AS

    Jakarta

    Tokoh antivaksin Robert F Kennedy terpilih sebagai Menteri Kesehatan AS di periode kepemimpinan Donald Trump kedua. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Kennedy mengungkap sederet janji siasat menekan kasus penyakit kronis.

    “Membuat Amerika Sehat Kembali,” demikian ungkapnya, dilaporkan USA Today, Sabtu (16/11/2024).

    Kennedy mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan tahun ini sebagai kandidat independen sebelum mengundurkan diri pada Agustus dan mendukung Trump. Sebagai imbalan, dirinya kini ikut berperan dalam pemerintahan.

    Artinya AS Tak Akan Dukung Vaksin Lagi?

    Kennedy berulang kali mengkritik vaksin, termasuk mengungkap adanya klaim medis palsu bahwa vaksin memicu autisme. Ia bahkan menentang pembatasan COVID-19 negara bagian dan federal.

    Namun, ia menolak gagasan bahwa dirinya antivaksin dan mengatakan kepada Reuters setiap warga Amerika yang menginginkan vaksin untuk diri mereka sendiri atau anak-anak mereka tetap akan memiliki akses.

    Pangan Olahan

    Kennedy menyerukan pelarangan ratusan bahan tambahan makanan dan bahan kimia, seperti pewarna makanan pada pangan olahan. Ia ingin menyingkirkan makanan olahan dari menu makan siang sekolah sebagai bagian dari tujuan untuk mengurangi kejadian penyakit kronis yang berhubungan dengan pola makan.

    Pedoman nutrisi

    Menurut Kennedy, departemen nutrisi di Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang bertanggung jawab atas label nutrisi pada makanan, harus ditutup. Kennedy menilai lembaga ini tidak melakukan tugasnya.

    “Mereka tidak melindungi anak-anak kita.”

    Ia juga mengkritik obat populer Novo Nordisk NOVOb.CO Ozempic, yang sering diresepkan untuk menurunkan berat badan, dengan mengatakan obat tersebut berfokus pada gejala krisis obesitas daripada memperbaiki sistem pangan. Kennedy menuding obat tersebut “menguras dompet” para eksekutif farmasi.

    Riset Obat

    Kennedy mengatakan setengah dari anggaran penelitian National Institutes of Health harus diarahkan pada pendekatan pencegahan, alternatif, dan holistik terhadap kesehatan. Ia juga ingin memecat 600 karyawan di NIH.
    Pertanian

    Kennedy menyerukan peninjauan ulang standar pestisida dan penggunaan bahan kimia lainnya, serta reformasi subsidi tanaman.

    (naf/naf)

  • Soroti Anak SMA Tak Bisa Numerasi Dasar, Waka DPR Dorong Reformasi Pendidikan

    Soroti Anak SMA Tak Bisa Numerasi Dasar, Waka DPR Dorong Reformasi Pendidikan

    Jakarta

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti viralnya anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia menilai hal itu karena kurangnya literasi.

    “Masih adanya anak-anak kita yang kurang literasinya cukup mengkhawatirkan, karena literasi menentukan kualitas SDM kita. Kalau generasi muda masih memiliki literasi yang rendah, kita khawatir mereka akan sulit bersaing di tengah tantangan zaman yang serba cepat ini,” kata Cucun dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).

    Beberapa waktu belakangan, media sosial dipenuhi dengan video siswa SMP-SMA yang tidak bisa menjawab pertanyaan hitungan matematika dasar. Baik itu perkalian maupun pembagian.

    Selain soal perhitungan dasar, sempat viral juga di media sosial yang menunjukkan 29 orang pelajar SMP tidak bisa membaca. Dikabarkan video itu merupakan pelajar SMP Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

    Meski video-video tersebut tak bisa digeneralisasi, Cucun melihat perlu ada yang diperbaiki dari sistem pendidikan Indonesia. Ia pun mendorong Pemerintah melakukan evaluasi.

    “Bahwa benar peristiwa yang ada di media sosial belum bisa dijadikan rujukan. Saya yakin betul banyak juga anak-anak kita yang pintar-pintar dan memiliki kompetensi akademik yang baik, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena tersebut,” ujar Cucun.

    Berdasarkan tes IFLS, diketahui kenaikan jenjang pendidikan tidak menaikkan kemampuan literasi secara signifikan. Hal ini bisa dilihat dari tes IFLS yang menunjukkan anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5% dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7%. Artinya walaupun siswa tersebut naik kelas, peningkatan kemampuan siswa antara jenjang satu dengan jenjang berikutnya tidak memiliki kenaikan yang berarti.

    “Banyak penelitian menunjukkan masih rendahnya literasi anak-anak usia sekolah, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kesenjangan kualitas layanan pendidikan kita antara kota besar dan di daerah-daerah,” sebut Cucun.

    “Karena buku adalah jendela dunia. Maka adanya data-data penelitian itu menjadi sebuah indikasi serius bahwa ada yang kurang dalam sistem pendidikan kita. Dan ini harus diperbaiki karena kita mempunyai tujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

    Cucun mengingatkan, SDM yang unggul menjadi syarat terwujudnya visi Indonesia Emas yang dapat bersaing di kancah global. Untuk menciptakan generasi unggulan, aspek pendidikan menjadi salah satu faktor utama.

    “Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua anak-anak kita memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pendidikan tinggi yang bisa meningkatkan kualitas mereka di dunia kerja,” terang Cucun.

    Cucun menambahkan, kurangnya literasi dan kompetensi anak-anak akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Sebab para generasi muda inilah yang nantinya menjadi calon-calon pemimpin Indonesia.

    “Di tengah dinamika global dan persaingan ketat, termasuk adanya Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI), anak-anak kita harus mendapat modal keterampilan yang akan menunjang masa depan mereka kelak, dan masa depan bangsa ini,” urai Cucun.

    “Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anak-anak kita, saya mendorong dilakukannnya evaluasi dan reformasi pendidikan. Lanjutkan yang sudah baik, dan benahi yang masih kurang-kurang,” sambungnya.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti buka suara soal viral anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia mengaku tidak cemas namun tetap tidak mengabaikan realita yang ada di lapangan serta segera akan ditangani.

    “Kita tidak perlu cemas dengan persoalan itu. Dalam pengertian bahwa itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, masalah yang harus kita tangani,” ucap Mu’ti dilansir detikedu.

    Dengan keadaan ini, Kemendikdasmen tegas tidak akan menutup mata. Ke depannya akan berbagai upaya perbaikan termasuk upaya wajib belajar 13 tahun dan pengajaran matematika dari tingkat pendidikan usia dini.

    “Kalau ada masalah seperti itu (video viral anak sulit berhitung matematika dasar) kami tidak menutup mata. Kami mencoba untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan karena itu maka termasuk program prioritas kami literasi dan numerasi,” tambah Mu’ti.

    Mu’ti menilai salah satu penyebab mengapa siswa kesulitan berhitung matematika dasar adalah masa pandemi Covid-19. Kala pandemi melanda, siswa sudah lama tidak bertemu dengan guru sehingga terjadi fenomena learning loss.

    “Learning loss yang diakibatkan Covid-19 itu mungkin sekarang baru kelihatan dampaknya,” jelas Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    (eva/maa)