Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • PPN Naik 12% Tahun Depan, Menteri PU Sebut Bangun Infrastruktur Tambah Mahal

    PPN Naik 12% Tahun Depan, Menteri PU Sebut Bangun Infrastruktur Tambah Mahal

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 bakal berpengaruh kepada biaya konstruksi pembangunan proyek infrastruktur. Penggunaan anggaran infrastruktur terindikasi bakal membengkak.

    “Ya pasti akan berefek, pasti akan ada eskalasi harga dan seterusnya, tapi itu nanti lah, belum itu belum. Kan kita harus bicara dengan para stakeholder terkait ya,” kata Dody kepada wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Meski begitu, Dody menilai kenaikan masih dalam taraf wajar. Oleh karena itu, kalaupun ada pembengkakan anggaran akan disiasati dengan melakukan sejumlah relokasi anggaran.

    “Tinggal merelokasi anggaran kanan kiri saja. Oh iya pasti ada (relokasi anggaran), kan itu anggaran 2025 kan sudah diketok 2024, tapi kan fokusnya mungkin sedikit berubah karena kan sekarang lebih kepada bagaimana anggaran 2025 ini bisa menjadi cikal bakal mensukseskan Asta Cita pak Presiden Prabowo yang fokus utamanya adalah ketahanan pangan dan energi, itu saja,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Jadi kami di sini sudah membahas bersama bapak ibu sekalian (DPR), sudah ada UU-nya, kita perlu menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11).

    Sri Mulyani menyebut penerapan PPN 12% mulai 2025 sudah melalui pembahasan yang panjang dengan DPR RI. Semua indikator sudah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, salah satunya terkait kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya, namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespons seperti saat episode global financial crisis, waktu terjadinya pandemi (COVID-19) itu kita gunakan APBN,” ucap Sri Mulyani.

    Tonton Video: Apakah PPN 12% Akan Berpengaruh Besar Pada Ekonomi Indonesia?

    (acd/acd)

  • Guru Besar Ekonomi Unair Tanggapi Soal Kenaikan PPN 12 Persen : Kondisi Indonesia Masih Baik

    Guru Besar Ekonomi Unair Tanggapi Soal Kenaikan PPN 12 Persen : Kondisi Indonesia Masih Baik

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemerintah resmi menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Pemberlakuannya akan dimulai pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini menimbulkan berbagai pro kontra di kalangan ahli maupun masyarakat.

    Apalagi jika melihat terjadinya penurunan kelas menengah dan daya beli di masyarakat indonesia.

    Menanggapi kebijakan ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Rossanto Dwi Handoyo SE MSi PhD, memberikan pandangannya.

    Menurutnya, jika ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia kini masih berada dalam kondisi baik.

    Prof Rossanto juga menjelaskan terkait kondisi neraca perdagangan yang masih surplus.

    kondisi tersebut menandakan ekspor Indonesia lebih banyak daripada jumlah impornya.

    “Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain, kita sudah termasuk sangat bagus. Cina saja sekarang di bawah 5 persen ya,” ungkapnya, Senin (18/11/24).

    Menurunnya Daya Beli dan Kelas Menengah

    Pada 2019 hingga 2024 terjadi penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia. Menurut Prof Rossanto, efek pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab penurunan kelas ini.

    “Memang kalangan menengah kita belum pulih sejak Covid. Saat itu terjadi penurunan (kelas menengah) yang sangat drastis,” ujarnya.

    Sementara terkait turunnya daya beli masyarakat, Prof Rossanto berpendapat bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang baik dalam menjaga daya beli masyarakat.

    Misalnya, dari harga bahan bakar minyak (BBM), Indonesia cenderung stabil di tengah kondisi perang yang terjadi di beberapa negara lain. 

    “Menurut saya strategi pemerintah pintar (dalam) menjaga daya beli masyarakat dari sisi administrative price,” katanya.

    Sementara terkait deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Prof Rossanto berpendapat bahwa kemungkinan ada dua penyebab dari fenomena ini.

    Pertama karena banyaknya pasokan barang (supply) atau justru menurunnya permintaan (demand).

    “Ini yang masih harus dikaji, besar mana antara supply banyak atau demand yang turun,” ujar Rossanto.

    Dampak Kenaikan PPN

    Pada dasarnya, PPN adalah pajak yang pemerintah berikan kepada produsen yang mengolah barang mentah menjadi produk.

    Secara umum, kenaikan PPN ini akan menurunkan konsumsi masyarakat, namun tetap bisa meningkatkan APBN.

    “Pasti ada kenaikan harga, tapi kenaikannya itu masih manageable,” paparnya.

    Prof Rossanto mengharapkan kenaikan APBN ini mampu menjadi stimulus ekonomi melalui government spending.

    “Misalnya bangun jalan, bandara, pelabuhan itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi, konsumsi masyarakat yang menurun karena pajak itu juga harus diperhatikan,” ujarnya lagi.

    Oleh karena itu, efektivitas pemerintah dalam mengelola APBN nantinya akan sangat penting.

    “Tolong kalau pemerintah membelanjakan APBN ini harus efektif. Itu untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai buat infrastruktur, tapi terbengkalai. Pastikan itu bermanfaat untuk masyarakat di sana,” pungkasnya.

  • Memanfaatkan KTT APEC untuk Mengotimalkan Potensi Ekonomi Digital RI

    Memanfaatkan KTT APEC untuk Mengotimalkan Potensi Ekonomi Digital RI

    DIGITALISASI dan inovasi menjadi salah satu mesin transformasi ekonomi Indonesia pada saat ini dan masa mendatang. Mempunyai target ambisius untuk menjadi negara dengan lima ekonomi terbesar dunia pada 2024, tentu Indonesia harus mampu memanfaatkan teknologi digital dan inovasi untuk menjembatani kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat

    Digitalisasi dalam ekonomi kian mendominasi perekonomian Indonesia seiring perkembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di Tanah Air.

    Bagaimana tidak, Indonesia memang mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri teknologi digital berkat populasinya yang besar dan penetrasi internet dan telepon genggam yang masif.

    Badan Pusat Statistik mencatat persentase populasi yang memiliki akses terhadap internet melonjak dari 25,9 persen dari jumlah total pada 2011 menjadi 86,5 persen pada 2022.  Sementara itu, pengguna telepon genggam meningkat dari 39,2 persen ke 67,9 persen pada periode yang sama.

    Pada 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan 195 juta. Indonesia memiliki pengguna internet paling aktif kelima di dunia, setelah Filipina, Brasil, Thailand, dan Kolombia. Jumlah ponsel aktif di Tanah Air mencapai 354 juta ponsel, melebihi total penduduk saat ini yang berjumlah 280 juta

    Pandemi COVID-19 yang memaksa sekitar 270 juta penduduk Indonesia untuk berada di rumah saja turut mempercepat pertumbuhan digitalisasi khususnya ekonomi digital. Layanan e-commerce telah merevolusi cara berbelanja dalam beberapa tahun terakhir, nilai transaksinya diperkirakan akan melebihi 130 miliar dolar AS pada 2025.

    Keuangan berbasis digital, mulai dari pembayaran digital, pinjaman online, hingga investasi digital turut bermunculan seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Ekonomi digital diperkirakan akan mengalami pertumbuhan empat kali lipat pada 2030 dengan nilai mencapai antara 210 hingga 360 miliar dolar AS. Sektor pembayaran digital juga diprediksi tumbuh hingga 2,5 kali lipat pada 2030 dengan nilai mencapai 760 miliar dolar AS.

    Besarnya potensi ekonomi digital tersebut  masih belum maksimal karena Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital akibat belum meratanya infrastruktur digital. Tantangan juga berada pada inklusi keuangan. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,4 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

  • Pengusaha Teken Mou dengan Petani Garam Lokal, Menperin: Semoga Bukan Gimmick – Page 3

    Pengusaha Teken Mou dengan Petani Garam Lokal, Menperin: Semoga Bukan Gimmick – Page 3

    Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Dirjen IKFT Kemenperin) Reni Yanita, Kementerian Perindustrian memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengembangan kerjasama pemasaran garam dengan target peningkatan MOU antara Koperasi Petambak Garam dengan Industri Pengguna Garam.

    Berkat memfasilitasi MoU tersebut, Indonesia telah mampu memasok sebagian besar sektor industri dengan bahan baku garam. Bahkan kini Indonesia telah memiliki 4 produsen bahan baku garam spesifikasi farmasi.

    “Seluruh kegiatan produksi bahan baku garam industri tersebut sepenuhnya menggunakan garam yang dipanen di dalam negeri,” ujar Reni.

    Oleh karena itu, sebagai komitmen dari penyerapan garam produksi dalam negeri tersebut, Kementerian Perindustrian kembali menyelenggarakan kegiatan penandatanganan nota kesepalaman penyerapan garam produksi dalam negeri antara Industri Pengguna Garam dengan Koperasi Petambak Garam Nasional (KPGN), serta Industri Pemasok Garam.

    “Acara penandatanganan nota kesepahaman ini telah rutin diselenggarakan setiap tahun secara luring sejak tahun 2029 hingga tahun 2023 yang lalu meskipun pada saat COVID-19 tahun 2020 sampai dengan 2021 kemarin sempat tidak terselenggara. Namun demikian, upaya penyerapan garam lokal tetap dapat berjalan dan selalu dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Perindustrian,” ujar Reni.

     

  • Terjang Badai-Tempuh Puluhan Km, Ini Perjuangan ASN Urus Berkas

    Terjang Badai-Tempuh Puluhan Km, Ini Perjuangan ASN Urus Berkas

    Kepulauan Anambas –

    Pemerintah terus menggalakkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk melakukan digitalisasi di bidang birokrasi.

    Tujuannya, agar pelayanan di berbagai sektor mulai dari catatan sipil, kesehatan, hingga pendidikan semakin cepat dan efisien. Penerapan SPBE ini juga turut diimplementasikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau.

    SPBE di Desa Rewak, Kecamatan Jemaja tak lepas dari hadirnya internet yang membawa perubahan dalam sistem administrasi dan pelayanan desa. Menurut Kaur Perencana Desa Rewak, Cindy P. Wardani (24), sebelum adanya internet yang difasilitasi oleh BAKTI Komdigi (dulu Kominfo) di kantor desanya, pihaknya harus mencari sinyal ke desa tetangga, Letung, yang jaraknya cukup jauh.

    “Untuk layanan sebelum adanya BAKTI Aksi, kami di sini sangat terhambat. Seharusnya surat itu selesai hari ini. Kami tunda untuk pergi ke Letung dulu (untuk) mencari sinyal. Jadi besok suratnya baru dibuat,” ujar Cindy ditemui detikcom beberapa waktu lalu.

    Diceritakan Cindy, sejak ada program akses internet (AKSI) dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) program Aksi (akses internet), ia dan rekan kerjanya tidak perlu lagi mencari sinyal ke desa tetangga.

    Kemudian di sektor pendidikan, Koordinator Wilayah Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jemaja Timur Noviar dan stafnya harus mencari sinyal sejauh 10 Km demi mendapatkan sinyal internet. Ia harus pergi ke Kelurahan Letung di mana secara kepadatan penduduk lebih ramai dan sarana publik lebih memadai, termasuk internet.

    Jarak dari Ulu Maras ke Letung berkisar 10 Km. Setiap ada keperluan mengirim berkas, men-download, atau mencari referensi persuratan, ia dan stafnya pun harus pergi ke Letung.

    “Dari sini ke Letung itu sekitar 10-an kilometer. Jadi kami cari sinyal itu terkadang memang jauh,” ujar Noviar.

    BAKTI Komdigi menghadirkan jaringan internet VSAT melalui Program Aksi di Kantor Korwil Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jemaja Timur. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Bahkan sebelumnya, untuk mengirim berkas ke Dinas Pendidikan Kabupaten Anambas, Noviar dan stafnya harus menggunakan cara manual yakni mengirim langsung menggunakan pompong atau perahu kecil. Letak Kantor Korwil Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jemaja Timur memang berbeda pulau dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Anambas. Sehingga untuk keperluan administrasi tertentu berkas harus dikirim secara manual.

    Namun pada 2019, BAKTI Komdigi menghadirkan jaringan internet VSAT melalui Program Aksi di Kantor Korwil Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jemaja Timur. Hadirnya internet tersebut dikatakan Noviar, sangat membantu layanan dan urusan administrasi di kantornya.

    “Dulunya kami tidak ada BAKTI Aksi itu, kami harus menempuh puluhan kilometer untuk mengirim berkas. Jadi memang adanya BAKTI Aksi ini kami sangat terbantu,” kata Noviar.

    Proses pemberkasan yang dulunya bisa berhari-hari pun kini bisa lebih cepat dikirim. Noviar dan stafnya bahkan tak perlu repot lagi mencari sinyal hingga puluhan kilometer ke desa tetangga.

    “Jadi kami sebelum ada BAKTI Aksi ini kami melakukan pengiriman berkas itu melalui manual. Itu kami harus tunggu pompong (perahu). Jadi sekarang kami tidak menggunakan itu lagi, jadi (sekarang) secara langsung,” terangnya.

    Kepala Puskesmas Letung Adymulianto Manurung (41) mengungkapkan hal serupa dengan Noviar. Dahulu, ia dan para staf Puskesmas harus menumpang ke RSUD atau SD demi mendapatkan akses internet.

    “Bersyukurnya setelah ada jaringan internet, sekarang kt tidak lagi menumpang untuk melakukan pekerjaan. Dan khususnya saat COVID itu, kita harus menginput data untuk memberikan vaksin, memang kami harus numpang di tempat lain,” kata Adymulianto.

    Pada saat tersebut, Puskesmas Letung harus melaporkan kasus COVID ke Dinas Kesehatan yang berlokasi di Tarempa sebelum dilanjutkan ke pusat. Agar pelaporannya lebih cepat dan akurat, dirinya bahkan harus bolak-balik RSUD-Puskesmas sebanyak 5-8 kali sehari.

    BAKTI Komdigi menghadirkan jaringan internet VSAT melalui Program Aksi di Kantor Korwil Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jemaja Timur. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Kemudahan akses internet juga sangat berpengaruh bagi Mellania (28) yang merupakan perawat di Puskesmas Letung. Dahulu, ia harus melakukan pengiriman berkas ke Dinkes melalui kapal ferry yang memakan waktu sekitar 1-2 hari.

    “Waktu sebelum ada internet kita membuat laporan manual. Kita ketik, kita print, habis itu baru dikirim menggunakan kapal,” kata Mellania.

    “Tapi setelah ada internet semuanya mudah diakses dan tidak membutuhkan waktu. Lebih efektif, yang kiranya (biasanya) berkas dikirim 1 hari 2 hari sampai setelah ada internet jadi 1 hari saja,” tambahnya.

    Berbagai kendala saat surat mengurus administrasi mulai dari berkas hilang hingga cuaca buruk pun dihadapi Mellania. Beruntungnya, saat BAKTI Aksi direlokasi bersamaan dengan Puskesmas Letung ke lokasi baru pada 2021.

    “Tapi begitu tahun 2021 ketika pindah ke sini, BAKTI dipindah ke sini, direlokasi, akhirnya kami tidak perlu kemana-mana untuk mengakses internet,” kata Mellania.

    detikcom bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan program Tapal Batas untuk mengulas perkembangan ekonomi, wisata, infrastruktur, dan pemerataan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ikuti terus berita informatif, inspiratif, unik dan menarik dari program Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

    (hnu/ega)

  • Dharma Pongrekun: Saya Mantan Penyidik, Proyek Suka "Diada-adain" Megapolitan 17 November 2024

    Dharma Pongrekun: Saya Mantan Penyidik, Proyek Suka "Diada-adain" Megapolitan 17 November 2024

    Dharma Pongrekun: Saya Mantan Penyidik, Proyek Suka “Diada-adain”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 2,
    Dharma Pongrekun
    , mengkritik pengelolaan proyek pembangunan di Indonesia yang sering kali dibuat hanya untuk keuntungan pihak tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak.
    Dharma, yang merupakan mantan penyidik, menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, proyek pembangunan diadakan hanya untuk kepentingan pribadi dan bisnis, bukan untuk kepentingan masyarakat.
    “Saya mantan penyidik, saya paham seringkali proyek diadakan dengan perhitungan tertentu, mulai dari mesin, alat, dan sebagainya. Semakin banyak proyek, semakin banyak komisi. Kita sama-sama tahu,” ujar Dharma dalam debat
    Pilkada Jakarta
    ketiga di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).
    Menurut Dharma, sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan yang dijalankan benar-benar bersih dari kepentingan pribadi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
    Ia juga menyoroti dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, khususnya di wilayah Jawa Barat yang disebut sebagai salah satu provinsi termiskin pasca-pandemi.
    “Sejak terjadinya pandemi Covid-19, Jawa Barat, sesuai keterangan Bapak di tanggal 17 itu saya baca, menjadi salah satu provinsi yang miskin. Jadi jangan sampai semua itu berakibat hanya pada proyek, tetapi pemanfaatannya dan pemilihannya tidak baik,” kata Dharma.
    Pernyataan Dharma tersebut merupakan tanggapan atas penjelasan Ridwan Kamil terkait kontribusi Jawa Barat dalam penanganan banjir di Jakarta.
    Ridwan menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia membantu proses pembebasan lahan untuk pembangunan dua bendungan guna menahan air sebelum dialirkan ke Jakarta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penanggulangan polusi dan kemacetan di Jakarta bisa dengan WFH

    Penanggulangan polusi dan kemacetan di Jakarta bisa dengan WFH

    Jakarta (ANTARA) –

    Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengemukakan bahwa
    menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bisa menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi polusi dan kemacetan di Jakarta.

    “Kita akan pergilirkan WFH, sebuah gaya hidup baru pasca COVID-19, tetap produktif,” katanya dalam debat ketiga di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu.

    Kang Emil mencontohkan hari Senin yang bekerja dari rumah industri tertentu, kemudian Selasa dari industri lainnya dan seterusnya. “Maka, hal tersebut bisa mengurangi pergerakan, kemacetan dan polusi,” katanya.

    Kemudian ada teknologi sensor supaya tahu kapan zona merah. Selain itu, ada truk embun sudah dilakukan di kota-kota China. “Tiap pagi disemprot ambil kotoran udara, kemudian akhirnya jadi jernih,” ujarnya.

    Selanjutnya Ridwan menyebutkan langkah menanam pohon pun harus dilakukan secara masif dan bersama-sama. Apalagi rumus pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) adalah Desentralisasi, Kolaborasi, Inovasi alias DKI.

    KPU DKI Jakarta menggelar debat ketiga sekaligus terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam.

    Tema yang diangkat dalam debat pamungkas tersebut, yakni “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim”. Masalah penanganan banjir, penataan permukiman hingga pengelolaan sampah masuk ruang lingkup atau subtema debat ketiga.

    Subtema lainnya, yakni penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Selanjutnya ketersediaan air bersih serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

    Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
    Baca juga: Aliansi Santri Jakarta nilai RIDO bawa harapan baru bagi Jakarta

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pongrekun Kembali Soroti COVID-19 di Debat Pilgub, Singgung soal Bio Weapon

    Pongrekun Kembali Soroti COVID-19 di Debat Pilgub, Singgung soal Bio Weapon

    Jakarta –

    Dalam debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyinggung pandemi sebagai agenda asing. Dalam paparan visi misinya, Dharma mengatakan bahwa pihaknya bakal mengantisipasi munculnya pandemi baru yang ia sebut sebenarnya sudah direncanakan.

    Tidak hanya itu saja, dirinya juga menyinggung soal senjata biologis yang mungkin digunakan untuk memunculkan pandemi selanjutnya.

    “Kalau kita alami pandemi lagi tanda-tandanya sudah sangat jelas. anggaran sudah ada, WHO sudah amandemen international health regulation, memungkinkan potensi penggunaan bio weapon untuk membuat pandemi,” kata Dharma dalam debat cagub Jakarta, Minggu (17/11/2024).

    Dalam paparannya, Dharma menyebut pandemi sebagai agenda asing yang menjadi sebuah strategi dari untuk menguasai kedaulatan sebuah bangsa. Menurutnya isu kesehatan adalah cara yang baik untuk menguasai kedaulatan tanpa harus keluar dana banyak untuk perang.

    Tidak hanya itu saja, Dharma juga menyoroti rencana masuknya dokter asing ke Indonesia untuk berpraktik. Ia berpendapat langkah tersebut dapat merusak citra dokter tanah air di mata dunia.

    “Jangan kita terjebak oleh pihak yang ingin dokter kita terlihat jelek di mata dunia, dokter kita banyak yang lebih jago daripada asing. Tinggal pemerataan pengalaman dan kompak,” kata Dharma.

    “Bahaya sekali bila ada pandemi, masa kita percayakan ke dokter asing, dokter asing hanya boleh mengajar, tak boleh praktik, jadi stop impor dokter asing,” sambungnya.

    (avk/kna)

  • Jadi Penyakit Pemicu Kematian Anak Tertinggi di RI, Waspadai Gejala Pneumonia

    Jadi Penyakit Pemicu Kematian Anak Tertinggi di RI, Waspadai Gejala Pneumonia

    Jakarta –

    Pneumonia atau radang paru merupakan penyakit penyebab kematian anak terbanyak di Indonesia. Pneumonia menempati peringkat satu di atas diare dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dengan estimasi sekitar 20-30 ribu anak meninggal di Indonesia setiap tahun.

    Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof dr Hartono Gunardi, SpA(K) mengatakan pneumonia memang bukan satu-satunya masalah penyakit infeksi pada anak. Namun, ada beberapa faktor yang membuat penyakit ini begitu mematikan.

    Prof Hartono menjelaskan pneumonia begitu mematikan karena penyebarannya yang sangat mudah dan vitalnya organ paru yang terinfeksi. Pneumonia yang disebabkan infeksi bakteri dan virus dapat menyebar melalui droplet mirip dengan COVID-19.

    Hal ini belum juga ditambah dengan kondisi imunitas anak yang belum berkembang sempurna dan sering terlambatnya penanganan pneumonia pada anak.

    “Seringkali pasien itu kan bisa mengalami ISPA menjalar ke infeksi saluran napas bawah (ISPB), itu adanya dengan nafas cepat dan tarikan dinding dalam, sesak napas,” kata Prof Hartono ketika ditemui awak media di Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2024).

    “Sehingga ini kalau misalnya pas anak pakai baju mungkin kan nggak terlalu diperhatikan ibunya, tau-tahu sesak, tahu-tahu biru, nah dibawa dalam keadaan sudah berat. Ini juga salah satu faktor yang dapat memperburuk prognosis dan angka kesembuhan anak,” sambungnya.

    Spesialis anak konsultan respirologi dr Wahyuni Indawati, SpA(K) dalam kesempatan yang sama mengatakan terdapat beberapa gejala pneumonia yang harus diperhatikan orang tua. Beberapa di antaranya demam, nyeri dada, dan batuk.

    Selain itu beberapa gejala khas dari pneumonia adalah napas yang cepat atau napas yang sesak. Apabila melihat gejala tersebut, dr Wahyuni mengimbau orang tua untuk segera memeriksakan kondisi anak ke dokter, terlebih gejala pneumonia mirip dengan sakit batuk-pilek ‘biasa’.

    Adapun beberapa faktor risiko pneumonia pada anak meliputi anak tidak diberi ASI eksklusif minimal 6 bulan, malnutrisi, polusi, hingga paparan asap rokok.

    “Untuk pencegahannya kalau memang anak itu masih dalam usia dalam kurang dalam 6 bulan maka berikan ASI eksklusif. Kemudian cegah malnutrisi dengan memberikan nutrisi cukup, cegah defisiensi vitamin A,” ujar dr Wahyuni.

    “Menjadi PR kita juga polusi, domestik rumah ya. Seperti asap rokok, kompor, kemudian kalau kita sedang sakit kita lupa menerapkan etika batuk, lupa cuci tangan, sehingga memberikan transmisi atau penularan pada sekeliling kita,” tandasnya.

    (avk/kna)

  • PPN 12% Berlaku 2025, Ini Dampak Menakutkan yang Terjadi di Mal-Ritel

    PPN 12% Berlaku 2025, Ini Dampak Menakutkan yang Terjadi di Mal-Ritel

    Tangerang, CNBC Indonesia – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan pengusaha, khususnya di sektor ritel dan pusat perbelanjaan. Mereka memproyeksikan kenaikan tersebut tidak hanya memicu lonjakan harga barang, tetapi juga semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengungkapkan, daya beli masyarakat sudah menunjukkan pelemahan sejak awal tahun 2024. Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN 12% hanya akan memperburuk situasi, di mana dampaknya akan terjadi kenaikan harga produk dan barang dan pada akhirnya mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja.

    “Dari awal kami meminta pemerintah untuk menunda kenaikan PPN ini dari 11% menjadi 12%, karena berpotensi semakin menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Karena kenaikan PPN ini akan mempengaruhi harga produk, harga barang akan naik,” kata Alphonzus saat ditemui di Hotel Santika ICE BSD Tangerang, Jumat lalu ditulis Minggu (17/11/2024).

    Alphonzus mengingatkan bahwa daya beli masyarakat adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 57% dari total produk domestik bruto (PDB). Ia mengkhawatirkan penurunan daya beli ini akan menghambat target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Struktur masyarakat Indonesia kan didominasi oleh kelas menengah bawah. Artinya kalau ini terganggu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terdampak. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 57% didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Jadi ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, padahal pemerintah punya target 8%,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah juga menyatakan keprihatinannya. Menurut dia, kenaikan PPN akan menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama dalam hal likuiditas.

    Foto: Pengunjung memilih pakaian yang dijual pada salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (16/7/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Pengunjung memilih pakaian yang dijual pada salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (16/7/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Budihardjo menilai kenaikan PPN menjadi 12% akan mempengaruhi cash flow pelaku usaha, terutama karena mereka harus membayar pajak di awal meski pembayaran dari konsumen belum diterima sepenuhnya.

    “Artinya, kadang-kadang kita harus setor pajak, sedangkan kita belum terima pembayaran. PPN 12% itu cukup besar. Jadi likuiditasnya terserap ke pajak sih,” kata Budi.

    Selain itu, Budihardjo menyoroti daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19, sehingga kebijakan kenaikan PPN 12% ini dianggap tidak tepat waktu.

    Oleh sebab itu, para pengusaha secara kompak meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ini. Jika pemerintah tetap menaikkan PPN jadi 12%, mereka berharap ada insentif atau stimulus yang diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah bawah, agar dampak negatif dapat diminimalisir.

    “Kalau memang ini harus dilakukan (kenaikan) PPN 12%, penerimaan negara itu dibalikin ke bawah. Diberikan program-program yang menyentuh bawah, sehingga daya belinya naik ke atas,” ucapnya.

    Sejalan untuk meminta penundaan implementasi PPN 12%, Budi berencana menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan audiensi.

    “Ya kami kan dari awal mengimbau untuk ditunda PPN 12% karena situasinya sedang tidak tepat dan kami sedang merencanakan untuk PPN ini untuk mengirim surat ke Ibu Menteri (Sri Mulyani) melakukan audiensi,” kata Budi.

    Dia tak menampik ihwal kenaikan PPN 12% telah tercantum dalam Undang-Undang. Namun, menurutnya itu bisa diganti dengan peraturan pengganti undang-undang untuk sementara waktu dari Presiden.

    “Memang ini adalah undang-undang, tapi kan mungkin bisa dibantu dengan PERPU, mungkin peraturan Presiden pengganti undang-undang. Poinnya kami minta ditunda 1-2 tahun atau gimana, sambil lihat situasi itu. Jangan dilakukan dulu di Januari 2025, karena waktu sangat pepet,” pungkasnya.

    (wur)