Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Asosiasi dukung usulan perpanjangan tarif pajak UMKM 0,5 persen

    Asosiasi dukung usulan perpanjangan tarif pajak UMKM 0,5 persen

    Berikan ruang lagi selama 1-2 tahun ke depan. Kalau kondisi ekonomi lebih bagus, kami sesuaikan dengan harapan pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyatakan mendukung usulan perpanjangan tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen bagi para pelaku UMKM.

    Ia menilai fasilitas tersebut perlu diperpanjang karena kondisi ekonomi dalam negeri saat ini yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19.

    “Berikan ruang lagi selama 1-2 tahun ke depan. Kalau kondisi ekonomi lebih bagus, kami sesuaikan dengan harapan pemerintah,” ujar Edy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Ia menyadari bahwa UMKM bertanggung jawab dalam pembangunan negara melalui kontribusi pajak.

    Namun, ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan lebih lanjut kepada UMKM dengan mempertimbangkan masa berlaku tarif PPh final 0,5 persen. Ia juga menekankan pentingnya dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional.

    Usulan perpanjangan tarif pajak UMKM 0,5 persen disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (19/11).

    Maman menyatakan bahwa ia akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan terkait usulan tersebut.

    “Sekarang kami sedang melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan,” ujar Maman.

    Kebijakan PPh final 0,5 persen untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

    Sementara itu, orang pribadi UMKM dengan omzet maksimal Rp500 juta dibebaskan dari pajak.

    Aturan tersebut berlaku sejak Juli 2018 dan akan berakhir pada tahun ini.

    Dengan berakhirnya aturan tersebut maka untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya, PPh akan mulai menggunakan norma penghitungan sebelumnya atau menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp4,8 miliar.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkeu: Pertambahan tarif PPN 1 persen sudah kaji ekonomi-sosial

    Kemenkeu: Pertambahan tarif PPN 1 persen sudah kaji ekonomi-sosial

    Pada dasarnya, kebijakan penyesuaian tarif PPN 1 persen tersebut telah melalui pembahasan mendalam antara Pemerintah dengan DPR

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pertambahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen sudah mempertimbangkan aspek ekonomi hingga sosial.

    “Pada dasarnya, kebijakan penyesuaian tarif PPN 1 persen tersebut telah melalui pembahasan mendalam antara Pemerintah dengan DPR, dan pastinya telah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain ekonomi, sosial, dan fiskal,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Deni menambahkan, dalam perumusan wacana menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen juga memperhatikan kajian ilmiah yang melibatkan akademisi dan praktisi.

    Kebijakan itu tertuang Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

    Kala itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi COVID-19.

    “Artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (13/11).

    Dia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya, dan pada saat yang sama, juga mampu berfungsi merespons berbagai krisis.

    “Seperti ketika terjadinya krisis keuangan global dan pandemi, itu kami gunakan APBN,” tambahnya.

    Namun, dalam implementasinya nanti, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berhati-hati dan berupaya memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.

    “Sudah ada UU-nya. Kami perlu menyiapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan tapi dengan penjelasan yang baik,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bakal Dikaji Ulang, Penerima Beasiswa LPDP Diajak Berkontribusi untuk Negeri – Espos.id

    Bakal Dikaji Ulang, Penerima Beasiswa LPDP Diajak Berkontribusi untuk Negeri – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi beasiswa LPDP (Bisnis)

    Esposin, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sedang mengkaji ulang manfaat dana Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    Hal itu disampaikan oleh Wamendiktisaintek Stella Christie yang menegaskan pentingnya evaluasi berbasis analisis cost-benefit dalam penggunaan dana LPDP.

    Promosi
    Cerita Sukses Pelaku Usaha Berkembang Bersama Rumah BUMN Binaan BRI

    Stella menekankan bahwa tujuan utama pengkajian ini adalah untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan optimal demi pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas.

    Sementara Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengajak kepada para penerima beasiswa LPDP angkatan ke-246 untuk berkontribusi untuk negeri.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Satryo dalam kegiatan persiapan keberangkatan sebanyak 250 penerima beasiswa LPDP yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia pada Rabu (20/11/2024) malam.

    “Indonesia butuh talenta terbaik seperti anda untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Itu tidak mungkin tercapai tanpa talenta yang berkualitas,” kata Satryo, Kamis (21/11/2024), dilansir Antara.

    Dalam kegiatan bertajuk “GREENerasi Indonesia Emas 2045: Jaga Diri Jaga Indonesia, Kita Tumbuh Indonesia Tumbuh” itu, Satryo juga memotivasi kepada para peserta untuk dapat memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya dan menjadi pribadi yang tangguh untuk menghadapi berbagai tantangan di bidang-bidang yang baru.

    Ia juga berpesan agar para peserta dapat menjalin relasi yang luas dengan orang-orang setempat dan meraih berbagai ilmu.

    “Mumpung di luar negeri, kuasai bahasa dan kultur setempat, mingle dan bergaul dengan teman-teman setempat, dan raihlah ilmu itu sebanyak-banyaknya mumpung kita diberikan kesempatan,” ujarnya.

    Dengan menopang kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, Satryo berharap para peserta nantinya dapat ikut membangun industri yang bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk menyejahterakan bangsa dan negara.

    “Tentunya, (kami) berharap (teman-teman) dapat kembali ke masyarakat dalam bentuk kontribusi nyata untuk bangsa dan negara Indonesia. Kontribusinya bisa bermacam-macam sesuai dengan bidang masing-masing,” lanjutnya.

    Kampus Terbaik di Dunia

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPDP, Andi Hadiyanto, menyatakan bahwa para peserta akan melanjutkan masa studi di berbagai lingkungan berbeda.

    Di mana para peserta akan diberangkatkan menuju kampus-kampus terbaik yang tersebar di 15 negara di dunia, termasuk Indonesia, dengan 42 program studi yang berbeda-beda.

    “Pada angkatan kali ini, sebanyak 250 putra-putri akan kami berangkatkan ke berbagai penjuru kampus baik dalam maupun luar negeri dengan berbagai konsentrasi bidang,” ungkapnya.

    Dengan beragam bidang yang berbeda, Andi berharap para awardee dapat menjawab tantangan bangsa dan menjadi talenta yang dapat membangun negeri.

    Sebagai informasi, sejak LPDP memulai program beasiswa generasi pertamanya pada tahun 2013 terdapat 1.555 mahasiswa yang menerima beasiswa ini. Kemudian, 2.884 penerima pada 2014 dan 4.651 penerima pada 2015. Lalu sebanyak 7.205 orang pada tahun 2016.

    Pada 2017, penerima beasiswa LPDP turun menjadi 2.171 orang, diikuti penurunan lagi pada 2018 dengan hanya 1.789 penerima. Jumlah penerima kembali naik pada 2019 dengan 4.671 mahasiswa.

    Berikutnya, Pandemi Covid-19 membuat jumlah penerima turun menjadi 680 penerima. Pada 2021 kembali angkanya menjadi  4.266 orang, lalu 5.664 orang pada 2022.

    Lalu, pada 2023, jumlah penerima beasiswa mencapai 9.964 orang, dan per Juli 2024, tercatat 4.314 orang telah menerima beasiswa ini.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Lombok Timur Diproyeksikan Jadi Lumbung Bawang Putih Nasional

    Lombok Timur Diproyeksikan Jadi Lumbung Bawang Putih Nasional

    Lombok Timur: Kementerian Pertanian memproyeksikan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi lumbung bibit bawang putih berskala nasional untuk mendukung program swasembada pangan. Budi daya bawang putih di Lombok Timur mengalami peningkatan signifikan sejak hadirnya program pertanian di dataran tinggi atau Upland Project Kementan.

    Manajer Program Upland Kementan Muhammad Ikhwan berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat memberikan arahan untuk memperluas area budi daya bawang putih. Tujuannya, menjadikan Lombok Timur sebagai pusat produksi bibit bawang putih di tingkat nasional, serta mendukung pembangunan sektor pertanian hortikultura.

    “Kami sangat optimistis bahwa pada tahun 2024 ini, program Upland yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, dengan realisasi pencapaian lebih dari 55 persen,” ujar Ikhwan dalam keterangannya, Rabu, 20 November 2024. 

    Ia berharap program Upland dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi petani di NTB. Terutama, dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, serta menciptakan keberlanjutan yang lebih baik bagi sektor pertanian di daerah tersebut.
     

    Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Lombok Timur, Darajat, mengungkapkan, produktivitas petani Upland telah mencatatkan luasan hingga 458,5 hektare hingga 2024.

    “Yang merupakan realisasi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Darajat.

    Ia menerangkan program Upland mencakup tiga wilayah utama, yaitu Sembalun, Suela, dan Wanasaba. Pada 2025, pihaknya berencana menggarap 132 hektare tambahan guna menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 2021 yang sempat tertunda akibat pandemi covid-19.

    Darajat menegaskan pihaknya terus berupaya keras untuk menjadikan Lombok Timur sebagai lumbung bibit bawang putih nasional. Sekaligus, mendorong pengembangan pertanian hortikultura di daerah tersebut.

    “Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi besar untuk pengembangan hortikultura nasional, dan strategi kami adalah meningkatkan produktivitas bawang putih,” ujarnya.

    Berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan hortikultura, seperti perbaikan dalam metode budidaya, serta penyediaan sarana produksi lainnya. Salah satu upaya yang ditekankan adalah penggunaan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan, serta perubahan pola pikir petani agar lebih memahami pentingnya penggunaan pupuk yang berimbang.

    “Upland selalu mendorong penggunaan pupuk organik, dan kami akan terus mengembangkan program ini agar petani kita dapat mengubah pola pikir mereka menjadi lebih baik,” ujarnya.

    Lombok Timur: Kementerian Pertanian memproyeksikan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi lumbung bibit bawang putih berskala nasional untuk mendukung program swasembada pangan. Budi daya bawang putih di Lombok Timur mengalami peningkatan signifikan sejak hadirnya program pertanian di dataran tinggi atau Upland Project Kementan.
     
    Manajer Program Upland Kementan Muhammad Ikhwan berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat memberikan arahan untuk memperluas area budi daya bawang putih. Tujuannya, menjadikan Lombok Timur sebagai pusat produksi bibit bawang putih di tingkat nasional, serta mendukung pembangunan sektor pertanian hortikultura.
     
    “Kami sangat optimistis bahwa pada tahun 2024 ini, program Upland yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, dengan realisasi pencapaian lebih dari 55 persen,” ujar Ikhwan dalam keterangannya, Rabu, 20 November 2024. 
    Ia berharap program Upland dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi petani di NTB. Terutama, dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, serta menciptakan keberlanjutan yang lebih baik bagi sektor pertanian di daerah tersebut.
     

    Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Lombok Timur, Darajat, mengungkapkan, produktivitas petani Upland telah mencatatkan luasan hingga 458,5 hektare hingga 2024.
     
    “Yang merupakan realisasi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Darajat.
     
    Ia menerangkan program Upland mencakup tiga wilayah utama, yaitu Sembalun, Suela, dan Wanasaba. Pada 2025, pihaknya berencana menggarap 132 hektare tambahan guna menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 2021 yang sempat tertunda akibat pandemi covid-19.
     
    Darajat menegaskan pihaknya terus berupaya keras untuk menjadikan Lombok Timur sebagai lumbung bibit bawang putih nasional. Sekaligus, mendorong pengembangan pertanian hortikultura di daerah tersebut.
     
    “Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi besar untuk pengembangan hortikultura nasional, dan strategi kami adalah meningkatkan produktivitas bawang putih,” ujarnya.
     
    Berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan hortikultura, seperti perbaikan dalam metode budidaya, serta penyediaan sarana produksi lainnya. Salah satu upaya yang ditekankan adalah penggunaan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan, serta perubahan pola pikir petani agar lebih memahami pentingnya penggunaan pupuk yang berimbang.
     
    “Upland selalu mendorong penggunaan pupuk organik, dan kami akan terus mengembangkan program ini agar petani kita dapat mengubah pola pikir mereka menjadi lebih baik,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Internet Jadi Primadona di Kantor Camat, Tua-Muda Bahagia

    Internet Jadi Primadona di Kantor Camat, Tua-Muda Bahagia

    Kepulauan Anamba –

    Internet sudah menjadi kebutuhan pokok di tengah derasnya arus keterbukaan informasi. Sayangnya tak sedikit wilayah di Tanah Air yang masih merasakan blank spot atau nihil sinyal.

    Namun, perlahan tapi pasti akses sinyal dan koneksi internet mulai merambah ke pelosok negeri. Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Anambas, tepatnya di Kecamatan Jemaja.

    Di Kantor Kecamatan Jemaja, internet bak primadona yang ‘diperebutkan’ warga sekitar, tua maupun muda.

    “Mulai dari kami pemerintah, masyarakat, anak-anak sekolah, memang sangat-sangat banyak (yang membutuhkan akses internet),” ujar Camat Jemaja Abdullah Sani kepada detikcom beberapa waktu lalu.

    Semenjak hadirnya akses internet dari program Aksi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Komdigi di era COVID-19, kantor Kecamatan Jemaja banyak didatangi warga sekitar baik tua maupun muda, seusai layanan di kantor tutup.

    Orang tua biasanya menumpang WiFi gratis di kantor camat Jemaja untuk sekadar menelepon atau video call sanak saudara jauh via WhatsApp. Selain itu digunakan pula untuk mempromosikan produk.

    Sementara kalangan muda atau anak-anak menggunakan internet untuk mencari informasi tugas sekolah atau sekadar main game online atau mabar.

    Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    “Makanya saya bilang datang bel (telepon) dulu. Kalau tidak dibel nanti berantuk (berebutan) dengan yang lain,” ujar Abdullah Sani.

    Selain karena keterbatasan akses sinyal, hal lain yang membuat warga menumpang internet ke kantor camat karena paket datanya habis. Abdullah Sani mengatakan tak semua warganya mampu membeli paket data di saat telah habis. Dalam sebulan rata-rata warga kurang mampu hanya bisa mengisi paket data sebanyak dua kali dengan harga paket data di bawah Rp 50 ribu.

    Maka tak heran, sebagian warga menumpang WiFi ke kantor Kecamatan Jemaja jika ada keperluan.

    “Mungkin bisa lihat nanti, kalau ada di atas zuhur, itu banyak yang datang ke sini. Kadang orang-orang tua juga, cuma kalau pagi ini mereka kan kerja,” jelasnya.

    “Ada anak sekolah juga cari materi. Kan tidak semua anak-anak sekolah ini (anak) yang punya duit, orang tuanya yang kuat ekonomi. Makanya kita tidak pernah menghalangi mereka (untuk menumpang),” sambungnya.

    Kecamatan Jemaja dihuni 6.700 penduduk yang terdiri lebih dari 2.400 kepala keluarga. Mayoritas mata pencarian warganya adalah nelayan, petani, buruh lepas, PNS, dan pedagang.

    Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Selain dimanfaatkan warga sekitar, Abdullah Sani mengatakan akses internet dari BAKTI Komdigi sangat membantu pelayanan maupun administrasi kantor kecamatan. Sebelum ada akses internet tersebut, ia dan stafnya harus mencari sinyal ke desa lain atau menumpang ke instansi lainnya.

    “Memang sangat terbantulah saya dengan BAKTI Aksi. Waktu saya dalam keadaan membutuhkan dia ada, kalau tidak ada bakti waktu Covid itu, jujur (layanan) stagnan, layanan keuangan, administrasi, informasi, kita tidak dapatkan informasi. Jadi kita terisolasi juga dengan informasi kan, tapi BAKTI Aksi yang menyelamatkan,” jelas Abdullah Sani.

    “Waktu itu, di zaman COVID, sinyal kurang bagus. Program BAKTI Aksi memang ada di waktu kami butuhkan. Inilah yang kami benar-benar merasa terbantu dan mengucapkan terima kasih kepada pihak BAKTI dengan adanya WiFi dari BAKTI Aksi,” ucapnya.

    Internet Bantu Perekonomian Warga

    Salah seorang warga yang merasakan manfaat internet di kantor Kecamatan Jemaja adalah Jaka. Pemilik usaha kerupuk atom ‘Si Bolang’ ini bercerita, sebelum memiliki akses internet di rumah ia menumpang di kantor kecamatan untuk mempromosikan kerupuk atomnya.

    Jaka menggunakan fitur stories di WhatsApp untuk meng-upload kerupuk atom yang telah di-packing agar menjangkau ke banyak pelanggan. Kerupuk atom adalah kerupuk yang terbuat dari campuran tepung serta ikan tenggiri berbentuk lonjong atau bulat.

    “Di sana (kantor kecamatan) saya menggunakan internet BAKTI Kominfo (sekarang Komdigi) untuk promosi kerupuk atom lewat WhatsApp,” jelas Jaka.

    Dari situ lah usahanya menyebar ke daerah lain. Hingga pesanan pun tiba dari daerah lain seperti Tanjung Pinang dan Batam.

    Selain promosi secara online, Jaka juga menjual kerupuk atom dengan menjajakannya ke pelabuhan Padang Melang. Dalam sehari kerupuk atomnya bisa terjual 70 hingga 80 bungkus. Harganya bervariatif mulai dari Rp 10 ribu hingga Rp 50 ribu, tergantung isi setiap bungkus.

    “Sampai sekarang pun saya tetap menggunakan (promosi) secara online untuk membesarkan usaha saya,” pungkas Jaka.

    detikcom bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan program Tapal Batas untuk mengulas perkembangan ekonomi, wisata, infrastruktur, dan pemerataan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ikuti terus berita informatif, inspiratif, unik dan menarik dari program Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

    (akn/ega)

  • Donald Trump Tunjuk Miliarder Linda McMahon Urus Pendidikan – Page 3

    Donald Trump Tunjuk Miliarder Linda McMahon Urus Pendidikan – Page 3

    Dr. Oz, yang gagal dalam pencalonannya untuk Senat AS tahun 2022, akan memimpin Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Program-program yang dikelola oleh CMS, termasuk Medicaid, Medicare, dan Affordable Care Act, mencakup lebih dari setengah populasi Amerika. 

    Trump memuji Dr. Oz sebagai pemimpin yang akan memprioritaskan pencegahan penyakit dan mengurangi pemborosan dalam sistem kesehatan negara.

    “Dr. Oz akan menjadi pemimpin dalam mendorong pencegahan penyakit sehingga kita mendapatkan hasil terbaik untuk setiap dolar yang kita keluarkan untuk kesehatan di negara ini,” ujar Trump.  

    Namun, penunjukan ini menuai kritik dari beberapa pihak. Senator Demokrat Patty Murray menyebut Dr. Oz tidak memenuhi syarat dan mempromosikan pseudoscience, serta memiliki pandangan ekstrem terkait aborsi. 

    Selama kariernya, Oz juga dikenal karena mendukung penggunaan hydroxychloroquine selama pandemi COVID-19, meskipun efektivitasnya masih dipertanyakan.

    Dia memperkirakan kekayaan bersihnya antara USD 100 juta dan USD 315 juta, menurut pengungkapan keuangan federal yang dia ajukan pada tahun 2022.

  • Sambal Bawang Hasil UMKM Asal Lombok Ini Tembus hingga ke Luar Negeri

    Sambal Bawang Hasil UMKM Asal Lombok Ini Tembus hingga ke Luar Negeri

    Lombok Tengah, Beritasatu.com – Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, dikenal sebagai salah satu pusat kreativitas UMKM di Indonesia. Salah satu produk unggulan yang berhasil menarik perhatian pasar internasional adalah sambal bawang buatan Mardawati.

    Mardawati adalah seorang pengusaha lokal yang kini sukses menembus pasar Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Perjalanan bisnisnya yang dimulai dengan modal minim kini menjadi inspirasi bagi pelaku usaha kecil lainnya.

    Mardawati yang akrab disebut sebagai “pengusaha sambal bawang girang”, memulai bisnis ini dengan langkah sederhana.

    “Dahulu saya berpikir ke Makkah untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Namun, karena pandemi Covid-19, akhirnya saya mencoba memulai usaha dari rumah,” tutur Mardawati kepada Beritasatu.com, Rabu (20/11/2024).

    Kala itu, keterbatasan ekonomi mendorongnya untuk memanfaatkan modal kecil sebesar Rp 100.000, guna membeli bahan-bahan awal untuk membuat keripik dan sambal bawang.

    Berbekal keterampilan memasak dan dukungan keluarga, Mardawati mencoba peruntungannya dengan membuat produk sambal bawang yang diunggahnya ke media sosial (medsos).

    “Awalnya saya hanya coba-coba, tetapi ternyata banyak yang suka,” ungkapnya.

    Salah satu kerabat yang melihat unggahannya di media sosial meminta untuk mencicipi sambal tersebut. Mardawati mengirimkan produknya secara cash on delivery (COD), dan feedback positif mulai berdatangan. Maka dari sinilah ia menyadari sambal bawangnya memiliki potensi pasar yang luas.

    Kesuksesan Mardawati tidak lepas dari penggunaan media sosial sebagai alat promosi utama. Ia rajin membagikan konten tentang produknya di berbagai platform, memanfaatkan kekuatan media digital untuk menjangkau konsumen lebih luas.

    Melalui pendekatan ini, sambal bawang produksinya tidak hanya dikenal di Lombok, tetapi juga merambah pasar di kota-kota besar di Indonesia, seperti Yogyakarta, Malang, Jakarta, Bandung, dan Bekasi.

    “Setiap ada pertemuan alumni atau kegiatan lain, saya selalu hadir dan membawa contoh sambal bawang. Mempromosikannya langsung dan melalui jaringan sosial untuk meningkatkan penjualan,” tambah Mardawati.

    Yang membedakan usaha Mardawati dengan UMKM lainnya adalah kemampuannya untuk menembus pasar luar negeri. Sambal bawangnya kini rutin dikirim ke negara-negara, seperti Qatar, Yaman, Mesir, Korea, Taiwan, dan Hong Kong. Bahkan, hingga pasar Eropa telah terbuka berkat kapal pesiar yang membawa produk tersebut ke pelanggan di benua itu.

  • Utusan Khusus PBB: Krisis politik pengaruhi capaian SDGs

    Utusan Khusus PBB: Krisis politik pengaruhi capaian SDGs

    Ada pun situasi dunia saat ini dipenuhi ketidakpastian akibat perang dan konflik di Gaza, Lebanon, Ukraina dan peristiwa lainnya. Rakyat yang harus membayar biaya dari konflik, mereka sangat terdampak oleh konflik dan perang

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang air Retno Marsudi menyebut krisis politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang saat ini baru mencapai 17 persen dari target pada 2030.

    “Hampir setengahnya menunjukkan hasil minimal atau kemajuan yang moderat dan sepertiganya gagal atau mundur,” kata Retno Marsudi di sela Forum Hubungan Masyarakat Dunia (WPRF) 2024 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

    Menteri Luar Negeri RI 2014-2024 itu mengungkapkan pandemi COVID-19, meningkatnya konflik dan tensi geopolitik dan masalah iklim menjadi biang kerok belum optimalnya pencapaian SDGs tersebut.

    Adapun situasi dunia saat ini, ucap dia, dipenuhi ketidakpastian akibat perang dan konflik di Gaza, Lebanon, Ukraina dan peristiwa lainnya.

    Sementara itu, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP)-29 di Baku, Azerbaijan, diplomat senior itu mengungkapkan isu perubahan iklim juga menjadi perhatian besar.

    Untuk itu, semua pihak harus menjadi pemandu dari isu perubahan iklim tersebut agar capaian SDGs dapat diakselerasi.

    Pasalnya, kehidupan manusia terdampak dari perubahan iklim tersebut mulai dari rantai pasok yang bermasalah, meningkatnya biaya pangan, bencana alam hingga kerusakan infrastruktur.

    “Sekjen PBB dalam pembukaan COP29 menyebutkan hari terpanas, bulan terpanas dan hampir menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat dan perubahan iklim ke manusia itu nyata,” katanya.

    Ada 17 tujuan yang ingin dicapai secara global di antaranya terkait mengentaskan kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas.

    Kemudian kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur serta berkurangnya kesenjangan.

    Selain itu, kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadailan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

    Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan SDGs di Indonesia hingga Oktober 2024 sebesar 62,5 persen dari 222 indikator SDGs yang telah sesuai dengan jalur.

    Capaian tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata negara di tingkat global sebesar 17 persen dari target SDGs.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Donald Trump Tunjuk Dokter Seleb ‘Dr Oz’ Pimpin Asuransi Kesehatan Publik AS

    Donald Trump Tunjuk Dokter Seleb ‘Dr Oz’ Pimpin Asuransi Kesehatan Publik AS

    Jakarta –

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjuk dokter selebriti Dr Mehmet Oz menjadi pemimpin program asuransi kesehatan publik atau Pusat Layanan Medicare and Medicaid (CMS).

    “Dia adalah seorang Dokter, Ahli Bedah Jantung, Penemu, dan Komunikator Kelas Dunia terkemuka, yang telah menjadi pelopor gaya hidup sehat selama beberapa dekade,” kata Trump dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa Dr Oz akan bekerja sama dengan Robert F Kennedy Jr, seorang aktivis antivaksin yang Trump tunjuk sebagai Kepala Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

    Diberitakan NBCNews, Pusat Layanan Medicare dan Medicaid bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi kesehatan berbasis pemerintah kepada lebih dari 160 juta orang melalui Medicare, Medicaid, dan Program Asuransi Kesehatan Anak, yang menyediakan pertanggungan kepada anak-anak yang keluarganya berpenghasilan tinggi untuk memenuhi syarat Medicaid.

    “Dr Oz menjadi pemimpin dalam memberi insentif bagi Pencegahan Penyakit, sehingga kita mendapatkan hasil terbaik di Dunia untuk setiap dolar yang kita belanjakan untuk Layanan Kesehatan di Negara Besar kita,” ujar Trump.

    Dr Oz terkenal di acara televisi utama Oprah Winfrey sebelum membuat serialnya sendiri, “The Dr. Oz Show,” pada tahun 2009. Dia berhenti melakukan operasi pada tahun 2018 tetapi lisensi dokternya masih berlaku di Pennsylvania hingga akhir tahun ini, menurut basis data negara bagian tersebut.

    Namun, pandangannya tentang COVID-19 memicu kontroversi. Di awal pandemi, misalnya, Dr Oz membicarakan obat antimalaria hidroksiklorokuin sebagai cara untuk mengobati virus corona, meskipun kurangnya bukti ilmiah yang kuat bahwa obat itu efektif.

    Trump sempat tampil di acara televisi Oz, “The Dr. Oz Show,” selama kampanye presidennya tahun 2016 untuk mengungkap hasil pemeriksaan fisiknya.

    (kna/kna)

  • 9 Tersangka Pengadaan APD Covid-19 Beli Pabrik Air Minum Rp 60 Miliar Pakai Uang Korupsi Nasional

    9 Tersangka Pengadaan APD Covid-19 Beli Pabrik Air Minum Rp 60 Miliar Pakai Uang Korupsi Nasional

    Tersangka Pengadaan APD Covid-19 Beli Pabrik Air Minum Rp 60 Miliar Pakai Uang Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, salah satu tersangka
    APD Covid-19
    Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo (SW) membeli pabrik air minum kemasan senilai Rp 60 miliar.
    Tessa mengatakan, Satrio baru membayar sebesar Rp 15 miliar di mana uang tersebut bersumber dari kasus korupsi ADP.
    “Pembeliannya 2020, untuk harga pembelian pabriknya yang disepakati Rp 60 miliar namun yang dibayarkan baru Rp 15 miliar di mana sumber dananya diduga berasal dari kasus korupsi APD tersebut,” kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
    Meski demikian, Tessa enggan menyampaikan lokasi pabrik air minum mineral tersebut.
    Terkait penyitaan pabrik tersebut, Tessa mengatakan, hal tersebut tergantung pada keputusan penyidik.
    “Itu tergantung penyidiknya karena kembali lagi, apakah akan disita atau uangnya saja disita itu dilihat situasi di lapangan seperti apa,” ujarnya.
    Adapun KPK menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus korupsi terkait pengadaan APD Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 3 Oktober 2024.
    Tiga orang tersangka tersebut adalah Budi Sylvana (BS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; Satrio Wibowo (SW) selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia; Ahmad Taufik (AF) selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri.
    Perkara ini bermula saat Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan pada awal Covid-19 bekerja sama dengan PT PPM & PT EKI dalam pengadaan APD Covid-19.
    Berdasarkan audit BPKP, negara mengalami kerugian sebesar Rp319 miliar dalam kerja sama pengadaan APD tersebut.
    Para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.