Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Pengamat Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Akan Berdampak pada PHK Karyawan

    Pengamat Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Akan Berdampak pada PHK Karyawan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat ekonomi mengatakan, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal 2025 mendatang, tidak akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. 

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, kenaikan PPN 12 bisa membuat daya beli masyarakat menurun sehingga penjualan dan produksi juga ikut menurun. Otomatis, kapasitas produksi perusahaan juga menurun.

    Namun, Prianto menilai pemerintah akan memberikan paket stimulus untuk dunia usaha, seperti yang dilakukan kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) saat dinyatakan pailit.

    “Jadi saya melihat kebijakan yang akan muncul bukan di PPN secara khusus, tetapi kebijakan fiskal lainnya. Bisa dalam bentuk insentif sehingga dunia usaha tetap survive atau bahkan lebih naik lagi. Dengan demikian, otomatis tidak terjadi PHK,” pungkas Prianto kepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Lebih lanjut, Prianto yakin pemerintah mempunyai cara untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat atas dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Dia memberikan contoh, saat sektor properti dan kendaraan lesu, pemerintah memberikan paket stimulus untuk kembali menggairahkan sektor tersebut.

    “Itu dari sudut pandang pemerintah. Memang dari sudut masyarakat kadang-kadang kan PHK-nya aja. Namun, saya melihat kalau dalam proses formulasi kebijakan itu enggak sekadar itu. Harus semua faktor yang bisa memengaruhi pasti dipertimbangkan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat undang-undang (UU).

    Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor. Wacana PPN 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021.

    Kala itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi Covid-19. 

    “Artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk kenaikan PPN menjadi 12 persen ini, bukan dilakukan dengan membabi buta,” ujar Sri Mulyani dikutip Antara, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

  • Promosikan Judi Online, 85 Influencer Ditindak Polisi – Espos.id

    Promosikan Judi Online, 85 Influencer Ditindak Polisi – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pemerintah mencatat perputaran judi daring telah mencapai Rp900 triliun pada tahun 2024 yang melibatkan 8,8 juta orang yang mayoritas pemainnya merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah dan saat ini pemerintah terus melakukan upaya masif dalam pemberantasannya. (Antara/Fauzan)

    Esposin, JAKARTA — Sebanyak 85 influencer (pemengaruh) ditindak Polri lantaran diduga mempromosikan situs judi online (daring) pada akun media sosial.

    Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada mengatakan, puluhan influencer tersebut berhasil diamankan sejak Desk Pemberantasan Judi Online dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada tanggal 4 November 2024.

    Promosi
    Pengusaha Dimudahkan dengan Dana Cair Hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant

    “Untuk penindakan-penindakan yang khusus berkaitan dengan influencer, itu ada beberapa yang sudah kita tindak. Tersangka yang kami tindak selama berdiri desk ini, yang melaksanakan endorsement (judi online, red.) ada sekitar 85 orang,” ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Informasi dan Digital, Jakarta, Kamis (21/11/2024), dilansir Antara.

    Komjen Pol. Wahyu mengungkapkan, ada influencer yang baru diketahui mempromosikan judi online, tetapi sebenarnya sudah mempromosikannya sejak lama.

    “Di sekitar beberapa waktu lalu, ada beberapa artis yang memang dia menyampaikan itu (situs judi online), tapi tahunnya pada saat pandemi COVID-19. Sekarang kami cek lagi, situsnya sudah tidak ada,” ucapnya.

    Maka dari itu, lanjut dia, dalam menindak influencer yang diduga mempromosikan judi online, pihak kepolisian juga melibatkan beberapa ahli, di antaranya ahli ITE dan ahli pidana.

    Upaya itu dilakukan agar bisa mengetahui apakah situs judi online yang dipromosikan masih aktif atau tidak.

    “Ada ahli ITE, ahli pidana, dan lain sebagainya. Nanti kami tentukan apakah (situs judi online) itu muncul atau tidak. Kalau muncul, kami tindak. Kalau tidak muncul, ya harus kami hentikan,” ucapnya.

    Diketahui, dalam periode waktu yang sama sejak Desk Pemberantasan Judi Online dibentuk, Polri berhasil 619 kasus judi online dan menetapkan 734 orang tersangka.

    Polri juga berhasil menyita aset berupa uang sebanyak Rp77,6 miliar, 858 unit handphone, 111 unit laptop/PC/tablet, 470 buku rekening, 829 kartu ATM, 6 unit kendaraan, 2 unit bangunan, dan 2 pucuk senjata api.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Industri Otomotif Babak Belur, Pemerintah Siapkan Insentif

    Industri Otomotif Babak Belur, Pemerintah Siapkan Insentif

    Jakarta –

    Industri otomotif Indonesia tahun ini mengalami momen berat. Penjualan kendaraan bermotor khususnya roda empat turun. Target penjualan pun direvisi.

    Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan, industri otomotif Indonesia mengalami masa-masa yang berat di tahun 2024. Penjualan turun, target penjualan mobil tahunan pun direvisi.

    “Kami sadari bahwa tahun 2024 adalah tahun yang sangat berat untuk industri otomotif. Sehingga Gaikindo terpaksa untuk mengubah target tahunannya dari 1,1 juta kendaraan menjadi 850 ribu di akhir 2024,” kata Nangoi dalam sambutannya di opening ceremony Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) di ICE, BSD, Tangerang, Jumat (22/11/2024).

    Nangoi memprediksi masa-masa berat ini akan berlanjut di tahun depan. Apalagi, ada rencana kenaikan pajak-pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

    “Walaupun terjadi geliat sedikit perbaikan ekonomi yang berimbas pada ekonomi Indonesia pula, namun beberapa faktor masih menghambat pertumbuhan industri otomotif Indonesia. Seperti tingginya suku bunga serta adanya informasi mengenai rencana pertambahan pajak-pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai dan kemungkinan kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini tentu akan mempengaruhi pertumbuhan industri otomotif yang sangat rentan mengalami perubahan harga,” ujar Nangoi di hadapan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Kelangsungan industri otomotif Indonesia sangat signifikan dan harus terus dijaga. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah khususnya dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk memberikan kemungkinan adanya stimulus untuk menjaga pasar kendaraan Indonesia,” sambungnya.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun menanggapi harapan dari Gaikindo tersebut. Menurut Agus, pemerintah sedang menyiapkan insentif untuk industri otomotif mengingat pentingnya sektor otomotif bagi perekonomian Indonesia.

    “Tekanan juga kadang-kadang datang dari diri kita sendiri. Misalnya kalau kita bicara soal Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yang tadi juga menjadi keluhan dari Bapak Ketua Umum (Gaikindo Yohannes Nangoi) yang dikaitkan dengan BBNKB, itu tentu akan memberikan dampak bagi penjualan otomotif Indonesia khususnya roda empat. Dan ini menjadi tekanan tambahan bagi sektor otomotif. Bukan hanya pasar sedang lesu, tapi BBNKB yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 juga berdampak negatif terhadap penjualan otomotif di Indonesia,” katanya.

    “Oleh sebab itu, salah satu prioritas dari program yang sekarang sedang dirumuskan itu adalah menyiapkan program-program insentif dan stimulus bagi industri otomotif,” sambung Agus.

    Kata Agus, pemerintah pernah memberikan insentif kepada industri otomotif pada saat pandemi COVID-19 berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). Terbukti, stimulus itu bisa mendongkrak penjualan kendaraan di tengah pandemi.

    “Nah ini yang sekarang yang sedang kita bahas dan Insyaaalah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh pemerintah terhadap program insentif dan stimulus untuk sektor otomotif. Saya belum bisa mengatakan bagaimana bentuk programnya, seberapa besar insentifnya, ini sedang dibahas. Tapi, pasti insentif dan stimulus itu Insyaallah akan kita terbitkan mengingat pentingnya sektor otomotif bagi perekonomian nasional,” ucap Agus.

    (rgr/din)

  • Kabar Nggak Enak Buat ‘Alumni’ COVID-19, Gejala Ini Bisa Jadi Tak Akan Hilang

    Kabar Nggak Enak Buat ‘Alumni’ COVID-19, Gejala Ini Bisa Jadi Tak Akan Hilang

    Jakarta –

    Seseorang yang pernah terkena COVID-19 dan masih mengalami gejala dalam enam bulan hingga dua tahun setelahnya, kemungkinan kecil ‘sembuh’ dari Long COVID. Kondisi ini dikaitkan dengan gejala yang menetap pasca terkena SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19 hingga sistem imun melemah.

    Temuan baru para peneliti di Inggris dan Amerika Serikat menemukan tren kasus long COVID meningkat.

    “Bagi pasien yang telah berjuang selama lebih dari dua tahun, peluang untuk pulih sepenuhnya akan sangat tipis,” kata Manoj Sivan, profesor kedokteran rehabilitasi di Universitas Leeds dan salah satu penulis temuan baru yang dipublikasikan di The Lancet.

    Sivan menyebut sejumlah keluhan yang masih dialami penyintas COVID-19 adalah:

    Kondisi kronis ensefalomielitis mialgik/sindrom kelelahan kronisFibromyalgia

    Seseorang bahkan perlu waspada mengalami long COVID bila gejala tidak kunjung hilang lebih dari tiga bulan.

    Umumnya keluhan berikut akan terus bertahan. Apa saja?

    Kelelahan ekstremBrain fog atau sulit fokus pada sesuatu halSesak napasNyeri sendi

    Gejalanya bisa ringan hingga sangat parah, dan belum ada tes diagnostik atau perawatan yang bisa menunjukkan diagnosis tersebut.

    Satu studi di Inggris menunjukkan hampir sepertiga dari mereka yang melaporkan gejala pada 12 minggu, pulih setelah 12 bulan. Sementara yang lain, terutama di antara pasien dengan perawatan di rumah sakit, menunjukkan tingkat pemulihan jauh lebih rendah.

    Dalam sebuah studi Kantor Statistik Nasional Inggris, 2 juta orang melaporkan sendiri gejala COVID jangka panjang atau long COVID pada Maret lalu. Sekitar 700.000, atau 30,6 persen di antaranya mengatakan mereka pertama kali mengalami gejala setidaknya tiga tahun sebelumnya. Secara global, perkiraan yang diterima menunjukkan 65 juta hingga 200 juta orang mengalami long COVID.

    “Itu bisa berarti antara 19,5 juta hingga 60 juta orang menghadapi gangguan selama bertahun-tahun berdasarkan perkiraan awal,” kata Sivan.

    Amerika Serikat dan beberapa negara seperti Jerman terus mendanai riset long COVID. Namun, lebih dari dua 24 pakar, advokat pasien, dan eksekutif farmasi mengatakan kepada Reuters bahwa dana dan perhatian untuk kondisi tersebut semakin berkurang di negara-negara kaya lain, yang secara tradisional mendanai penelitian berskala besar.

    Pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, hal itu tidak pernah ada. “Perhatian telah bergeser,” kata Amitava Banerjee, seorang profesor di University College London yang memimpin uji coba besar obat-obatan yang digunakan kembali dan program rehabilitasi.

    Ia mengatakan long COVID harus dilihat sebagai kondisi kronis yang dapat diobati untuk meningkatkan kehidupan pasien daripada disembuhkan, seperti penyakit jantung atau radang sendi.

    “Sangat melumpuhkan,” demikian pengakuan Leticia Soares (39) dari Brasil, yang terinfeksi pada 2020 dan telah berjuang melawan kelelahan hebat dan nyeri kronis sejak saat itu.

    Pada hari yang baik, ia menghabiskan waktu lima jam di luar tempat tidur. Ketika ia dapat bekerja, Soares menjadi salah satu pemimpin dan peneliti di Patient-Led Research Collaborative, sebuah kelompok advokasi yang terlibat dalam tinjauan bukti COVID jangka panjang yang diterbitkan baru-baru ini di Nature.

    Soares mengatakan ia yakin pemulihan jarang terjadi lebih dari 12 bulan. Beberapa pasien mungkin mendapati gejala mereka mereda, lalu kambuh lagi, semacam remisi yang dapat disalahartikan sebagai pemulihan.

    “Ini sangat melumpuhkan dan mengisolasi. Seseorang bisa menghabiskan waktu setiap kali bertanya-tanya, ‘Apakah kondisi saya akan memburuk setelah ini?’” katanya, menggambarkan pengalamannya sendiri.

  • Penjualan Mobil Lesu, Indonesia Diminta Belajar dari Malaysia

    Penjualan Mobil Lesu, Indonesia Diminta Belajar dari Malaysia

    Jakarta –

    Pasar mobil baru di Indonesia sedang tak baik-baik saja. Bahkan, bukan mustahil, situasi yang sama kembali terjadi tahun depan. Kondisi tersebut membuat pemerintah diminta belajar dari Malaysia.

    Kukuh Kumara selaku Sekretaris Umum (Sekum) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan, pemerintah Indonesia seharusnya menghidupkan lagi insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mobil penumpang.

    Sebab, pasar roda empat di Malaysia mulai tumbuh drastis berkat stimulus yang sama. Bahkan, kata Kukuh, penjualan mobil di Negeri Jiran mencapai level tertinggi setahun terakhir.

    “Jadi kami sepakat stimulus harus diberikan, karena ini juga akan memberikan dampak pada penjualan. (Kita) saat ini bisa belajar dari Malaysia yang dalam kondisi sulit ternyata muncul sebagai kekuatan baru di ASEAN,” ujar Kukuh dalam forum diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

    “Sementara Thailand turun, kebijakan Thailand-Indonesia kan berhubungan. Pada saat yang sama, Malaysia menjadi pendongkrak di ASEAN dengan insentif pajaknya,” tambahnya.

    Pemerintah diminta kembali hidupkan insentif PPnBM. Foto: (Ridwan Arifin/detikOto)

    Kukuh tak menjelaskan, insentif seperti apa yang diadopsi di Malaysia. Namun, saat pandemi corona, pemerintah setempat menerbitkan aturan baru soal perpajakan. Ketika itu, mereka memberikan diskon 100 persen untuk mobil produksi lokal dan 50 persen untuk mobil impor.

    “Menariknya, insentif di Malaysia tetap dipertahankan hingga sekarang, sehingga mampu meningkatkan penjualan. Malaysia belum pernah penjualan domestiknya hampir 800 ribu. Itu mengejutkan,” ungkapnya.

    Berkaca dari kenyataan tersebut, Kukuh berharap, insentif PPnBM kembali dihidupkan. Sebab, jika situasinya terus seperti sekarang, bukan tak mungkin penjualan mobil di Indonesia kalah dari Malaysia.

    “Nah, ini menjadi kekhawatiran kita sendiri, di mana saat ini Indonesia sedang mengalami gejolak dan target tahunan diturunkan menjadi 850 ribu unit. Malaysia masih akan terus naik, jadi mereka berpotensi untuk nomor 1 di ASEAN,” kata dia.

    Sebagai catatan, insentif PPnBM DTP pernah diterapkan saat Indonesia ditimpa pandemi tiga tahun lalu. Ketika itu, permintaan kendaraan mengalami kenaikan saat daya beli konsumen sedang lemah-lemahnya.

    (sfn/din)

  • Ramalan Ekonomi Indonesia 2025 dari Indef, Inflasi Mendekati 3%

    Ramalan Ekonomi Indonesia 2025 dari Indef, Inflasi Mendekati 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute For Development of Economics and Finance atau Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di level 5% pada 2025 mendatang

    Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan pihaknya telah memproyeksikan lima indikator utama perekonomian Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi, Indef juga memproyeksikan inflasi, kurs rupiah, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan pada tahun depan.

    “Kami memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 itu sekitar 5%, inflasi kami prediksi sebesar 2,8%, kurs sekitar Rp16.100/dolar Amerika Serikat, tingkat pengangguran terbuka itu sekitar 4,75%, dan tingkat kemiskinan itu sekitar 8,8%,” ungkap Esther dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    Berbagai proyeksi tersebut, sambungnya, dihitung berdasarkan evaluasi kinerja perekonomian selama 2024. Dia mengingatkan bahwa telah terjadi penurunan daya beli masyarakat.

    Dia mencontohkan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan sejak Kuartal IV/2023 hingga Kuartal III/2024 laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi secara umum.

    Tak hanya itu, data Indef menampilkan indikator daya beli di lokapasar terjadi penurunan harga antara Juli dan Agustus namun pada September mulai meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut menggambarkan terdapatnya perlambatan daya beli pada Juli-Agustus, dan kondisi sedikit membaik pada September.

    Oleh sebab itu, Esther menekankan pentingnya stimulus ke perekonomian terutama ke sektor industri untuk memperbaiki penurunan daya beli tersebut. Indef, lanjutnya, mendorong Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga untuk menstimulus sektor-sektor riil.

    “Karena kita lihat data menunjukkan bahwa sejak pandemi covid ternyata tidak hanya perlemahan daya beli, tetapi juga kredit bank itu juga relatif menurun,” jelasnya.

    Tak hanya dari sisi moneter, Indef juga menyoroti dari sisi fiskal. Esther menjelaskan bahwa beban fiskal semakin berat dari tahun ke tahun, terlihat dari nilai utang pemerintah yang terus meningkat.

    Indef mengidentifikasi subsidi energi menjadi salah satu area yang paling besar membebani fiskal. Oleh sebab itu, Indef mendorong reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

    “Subsidi tidak tepat sasaran jadi tantangan utama pemerintah, harus didorong untuk segera mengubah mekanisme subsidi yang tadinya terbuka ya ke tertutup,” kata Esther.

  • Bali Masuk Daftar Destinasi yang Sebaiknya Tidak Dikunjungi Wisatawan Tahun 2025, Ini Alasannya

    Bali Masuk Daftar Destinasi yang Sebaiknya Tidak Dikunjungi Wisatawan Tahun 2025, Ini Alasannya

    TRIBUNJATENG.COM – Penerbit panduan perjalanan asal Amerika Serikat (AS), Fodor’s, memasukkan Bali dalam daftar destinasi yang sebaiknya tidak dikunjungi wisatawan tahun 2025.

    Apa alasannya?

    “Pembangunan yang cepat dan tidak terkendali yang dipicu oleh overtourism merambah habitat alami Bali, mengikis warisan lingkungan dan budayanya, dan menciptakan ‘kiamat plastik’,” bunyi keterangan dari laman resmi Fodor’s, dikutip Kamis (21/11/2024).

    Adapun overtourism terjadi ketika jumlah wisatawan yang berkunjung melebihi kapasitas suatu destinasi.

    Sebagai informasi, daftar tersebut tidak dimaksudkan untuk memboikot sejumlah destinasi wisata, melainkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak pariwisata yang tidak berkelanjutan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

    Daftar ini disusun berdasarkan sejumlah faktor, antara lain popularitas yang berlebihan, kerusakan lingkungan, tekanan sosial terhadap penduduk lokal, dan kurangnya infrastruktur yang memadai.

     Daftar ini terbagi menjadi dua: Perennial no list yang berisi sejumlah destinasi yang tergolong “sering” masuk daftar tersebut, serta Destinations beginning to suffer yang berisi sejumlah destinasi yang dinilai mulai mengalami tekanan.

    Destinasi yang tak layak dikunjungi turis tahun 2025

    1. Bali

    Bali menghadapi masalah serius akibat overtourism, dilansir dari Independent.co.uk. Pada tahun 2023, lebih dari lima juta wisatawan tercatat mengunjungi Pulau Dewata. 

    Meskipun angka tersebut menandakan mulai pulihnya pariwisata Bali dari pandemi Covid-19, sekaligus mendorong perekonomiannya, hal itu juga menyebabkan tekanan luar biasa bagi infrastruktur Bali.

    Bali Partnership, sebuah koalisi akademisi dan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk mempelajari dan memecahkan masalah pengelolaan sampah, memperkirakan Bali menghasilkan 1,6 juta ton sampah setiap tahunnya, dengan sampah plastik mencapai hampir 303.000 ton.

    Hanya 48 persen dari seluruh sampah yang dikelola secara bertanggung jawab, dan hanya tujuh persen sampah plastik yang didaur ulang.

    Akibatnya, tidak sedikit sampah yang mencemari sejumlah pantai di Bali. Contohnya di Kuta dan Seminyak.

    Tidak hanya itu, overtourism juga disebut memperburuk hubungan antara wisatawan dengan masyarakat setempat. Salah satu sebabnya adalah kurangnya rasa hormat wisatawan terhadap masyarakat lokal.

    “Tanpa perubahan, kita mempertaruhkan lebih dari sekadar pemandangan yang indah-kita berisiko kehilangan identitas budaya itu sendiri,” ucap pakar perjalanan berkelanjutan yang berfokus pada Asia Tenggara, Kristin Winkaffe.

    Adapun sebelumnya Bali juga masuk daftar yang sama untuk kategori yang sama tahun 2020.

    2. Barcelona

    Barcelona, Spanyol, menjadi salah satu destinasi di Eropa yang masyarakatnya disebut semakin tidak menyukai wisatawan.

    Protes terhadap overtourism menjadi pemandangan umum selama musim panas di kota ini.

    Masalah kepadatan wisatawan dan minimnya perhatian terhadap penduduk lokal telah menciptakan ketegangan di Barcelona.

    3. Mallorca

    Seperti Barcelona, Mallorca di Spanyol juga tengah menghadapi tekanan besar akibat membeludaknya jumlah wisatawan.

    Penduduk lokal mengeluhkan perubahan yang mengurangi kualitas hidup mereka dan meningkatnya biaya hidup akibat pariwisata massal.

    4. Kepulauan Canary

    Kepulauan Canary di Spanyol pun menghadapi tantangan serupa dengan destinasi di Eropa lainnya.

    Pariwisata intensif telah memengaruhi keseimbangan lingkungan serta menciptakan kerumitan sosial bagi penduduk setempat.

    5. Venesia

    Venesia, Italia terus menjadi sorotan karena kepadatan wisatawan yang ekstrem.

    Biaya masuk wisatawan yang tinggi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dampak negatif, tapi tantangan keberlanjutan masih menjadi masalah besar.

    6. Lisbon

    Lisbon, Portugal, menghadapi kurangnya tempat tinggal bagi penduduk lokal karena meningkatnya penggunaan properti untuk sewa jangka pendek oleh wisatawan.

    Hal ini mengakibatkan kenaikan harga properti yang signifikan, sekaligus memengaruhi masyarakat setempat secara negatif.

    7. Koh Samui

    Koh Samui, Thailand, disebut menderita akibat semakin terkenal usai serial The White Lotus.

    Peningkatan lalu lintas wisatawan memperburuk masalah pengelolaan limbah dan pasokan air, yang sudah menjadi isu lama di pulau ini.

    8. Gunung Everest

    Gunung Everest di Nepal menghadapi masalah sampah yang mencemari jalur pendakian, sedangkan para pekerja lokal menghadapi risiko besar saat membantu wisatawan.

    Pariwisata ekstrem di wilayah ini telah mengancam kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat setempat.

    9. Agrigento

    Sebagai Ibu Kota Kebudayaan Italia tahun 2025, Agrigento menghadapi tantangan serius dengan krisis air yang dapat diperburuk oleh lonjakan jumlah wisatawan.

    Kondisi ini dapat merusak ekosistem lokal dan keseimbangan sumber daya.

    10. Kepulauan Virgin

    Kepulauan Virgin di Inggris mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan akibat pariwisata berlebihan.

    Kehadiran wisatawan dalam jumlah besar berpotensi mengganggu ekosistem laut dan kehidupan masyarakat lokal.

    11. Kerala

    Kerala, yang dikenal sebagai “God’s Own Country” di India, mulai terpengaruh oleh pariwisata yang tidak terkelola dengan baik.

    Dampak terhadap lingkungan dan masyarakat setempat menjadi perhatian utama.

    12. Kyoto dan Tokyo

    Dua kota terbesar di Jepang ini menghadapi masalah karena lonjakan kunjungan wisatawan asing.

    Kyoto, khususnya, mengalami tekanan besar terhadap budaya lokalnya, sedangkan Tokyo menghadapi tantangan urban akibat pariwisata massal.

    13. Oaxaca

    Oaxaca di Meksiko semakin populer di kalangan wisatawan, tapi popularitas ini membawa tekanan terhadap masyarakat adat dan budaya lokal.

    Perlindungan terhadap warisan budaya menjadi isu mendesak untuk wilayah ini.

    14. Pantai Utara Skotlandia 500

    Rute perjalanan darat ini telah menjadi sangat populer sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas dan minimnya fasilitas berkemah yang memadai.

    Hal ini menciptakan ketidaknyamanan bagi penduduk setempat serta kerusakan lingkungan. (*)

     

  • Kemenkes: 41% Pengguna Antibiotik Oral Dapatkan Obat Tanpa Resep – Espos.id

    Kemenkes: 41% Pengguna Antibiotik Oral Dapatkan Obat Tanpa Resep – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi obat. (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Kementerian Kesehatan mengungkap sebanyak 41% dari masyarakat yang menggunakan antibiotik oral mendapatkan obat itu tanpa resep dan hal tersebut merupakan tantangan dalam pencegahan resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR).

    Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia mengatakan di Jakarta, Kamis (21/11/2024), data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan 22,1% masyarakat menggunakan antibiotik oral, seperti tablet dan sirup. 

    Promosi
    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    Dari jumlah tersebut, 41% mendapatkannya secara mudah, bukan dari sarana pelayanan kesehatan penunjang resmi seperti apotek atau toko obat.

    “Ada yang mendapatkan dari warung, juga mendapatkan dari tempat-tempat peredaran online dan atau tempat-tempat yang tidak sesuai dalam mendistribusikan antimikroba ini,” kata Rizka sebagaimana dilansir Antara.

    “Di samping itu, juga kita melihat bahwa dalam data sebaran sebanyak 18 provinsi di Indonesia memiliki proporsi perolehan antibiotik oral tanpa resep ini yang masih di atas rata-rata nasional atau di atas 41%,” ujarnya menambahkan.

    Penggunaan antibiotik tanpa resep dapat menyebabkan AMR, yang dapat berujung pada kematian. Dia memperkirakan bahwa kematian akibat AMR dapat menyentuh angka 10 juta pada 2050.

    Dia menjelaskan, penggunaan antibiotik begitu masif pada saat pandemi, karena saat itu masih ada semangat untuk menanggulangi Covid-19. Apapun pengobatannya, kata Rizka, selama tidak fatal, diterima demi keselamatan pasien. Sehingga, para pakar pun mencoba menggabungkan antimikroba dan antivirus dan membagikannya secara massal.

    “Tapi akibatnya setelah itu kita harus menanggung masalah yang besar terkait dengan resistensi tersebut, karena penggunaan antimikroba yang begitu masif, begitu banyaknya,” katanya.

    Dia mencontohkan, azithromycin yang sangat dibatasi pemakaiannya saat pandemi, kini dapat mudah dibeli hanya untuk menangani flu ringan.

    AMR pun menjadi perhatian global, katanya, seperti yang tertuang dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana terdapat target untuk menurunkan prevalensi antimikroba. Di tingkat nasional, dia melanjutkan, penanggulangan AMR dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2020-2024.

    Pihaknya pun membangun SATU SEHAT sebagai upaya untuk mendata pembelian dan penggunaan antimikroba guna kontrol yang lebih baik. Apabila fasilitas-fasilitas kesehatan terintegrasi, maka semakin mudah untuk melakukan pendataan itu.

    Selain itu, Kemenkes juga membuat regulasi terkait pembatasan konsumsi antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan, tata cara pendistribusian antimikroba, serta pembatasan jenis juga penggunaan antimikroba dalam Formularium Nasional.

    Dia juga menyebut pentingnya edukasi bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, dan publik tentang penggunaan antimikroba. Oleh karena itu, kata Rizka, kolaborasi menjadi kunci dalam penanganan isu tersebut.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Berkat Internet, Surat Menyurat di Kecamatan Jemaja Lebih Sat Set

    Berkat Internet, Surat Menyurat di Kecamatan Jemaja Lebih Sat Set

    Kepulauan Anambas –

    Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus digencarkan hingga ke tingkat kecamatan. Tak terkecuali di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Di tingkat kecamatan sendiri, SPBE digunakan melalui aplikasi penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan administrasi kependudukan, pengurusan izin usaha, bahkan penerapan aplikasi pengelolaan keuangan. Meski demikian, kendala utama dalam penerapan SPBE di wilayah 3T yaitu akses internet yang kurang memadai.

    Dikatakan oleh Camat Jemaja Abdullah Sani (54), sebelum ada internet yang difasilitasi oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital RI atau Komdigi (dulu Kominfo), berkas-berkas administrasi harus dikirim melalui kapal pompong atau kapal kecil.

    Berkas tersebut dikirimkan ke Tarempa yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk menuju ke Tarempa, warga Jemaja pun harus menaiki pompong atau ferry sekitar dua jam lamanya.

    “Kapal tidak begitu lancar, tidak tiap hari (beroperasi). Sementara kebutuhan administrasi itu tidak mengenal hari,” ujar Abdullah kepada detikcom, beberapa waktu lalu.

    “Apakah ditentukan setiap hari Kamis, atau hari Jumat, atau hari Senin, tidak tentu,” sambungnya.

    Meski SPBE diberlakukan, jaringan internet di sekitar Kecamatan Jemaja juga belum stabil. Sehingga, Abdullah beserta staf kecamatan harus pergi ke desa atau instansi lain seperti RSUD untuk keperluan administrasi.

    “Ada yang di RSUD, ada juga yang di Kusik, ada juga yang di SD-SD yang sinyalnya agak bagus, SD 05 Letung,” ungkap Abdullah.

    “Saya bilang kalau saya ada kegiatan, tolong dibantu. Maka di sana juga, mereka sudah mempersiapkan karena ini kegiatan menyangkut kecamatan, artinya segala pekerjaan kecamatan itu untuk membantu dinas-dinas yang ada di kabupaten dan membantu instansi-instansi yang berada di kecamatan,” cetusnya.

    Abdullah merasa terbantu dengan kehadiran Akses Internet (Aksi) dari BAKTI. Diketahui, Kecamatan Jemaja dihuni 6.700 penduduk yang terdiri lebih dari 2.400 kepala keluarga (KK).

    “Memang sangat terbantulah saya dengan BAKTI Aksi. Waktu saya dalam keadaan membutuhkan dia ada, kalau tidak ada bakti waktu Covid itu, jujur (layanan) stagnan, layanan keuangan, administrasi, informasi, kita tidak dapatkan informasi. Jadi kita terisolasi juga dengan informasi kan, tapi BAKTI Aksi yang menyelamatkan,” jelas Abdullah.

    “Waktu itu, di zaman COVID, sinyal kurang bagus. Program BAKTI Aksi memang ada di waktu kami butuhkan. Inilah yang kami benar-benar merasa terbantu dan mengucapkan terima kasih kepada pihak BAKTI dengan adanya WiFi dari BAKTI Aksi,” lanjutnya.

    detikcom bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan program Tapal Batas untuk mengulas perkembangan ekonomi, wisata, infrastruktur, dan pemerataan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ikuti terus berita informatif, inspiratif, unik dan menarik dari program Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

    (akd/ega)

  • Bukan Hanya Gunawan Sadbor, 85 Influencer Ditangkap Gegara Judi Online

    Bukan Hanya Gunawan Sadbor, 85 Influencer Ditangkap Gegara Judi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ternyata, bukan hanya Gunawan Sabdor yang sempat bermasalah gegara iklan judi online. Sebanyak 85 influencer sempat ditahan polisi karena mempromosikan judi online. 

    Gunawan Sadbor adalah pembuat konten TikTok dari Sukabumi yang mempopulerkan joget Beras Habis Live Solusinya. Ia sempat ditahan polisi karena konten judi online, sebelum dibebaskan dan kini diajak menjadi duta anti judi online.

    Menurut Kabareskrim Wahyu Widada, sekitar 85 influencer pernah melalui proses hukum terkait judi online. Ini terungkap sejak Desk Pemberantasan Judi Online didirikan pada 4 November 2024 lalu.

    “Untuk penindakan-penindakan kita yang khusus pada terkait influencer, itu ada beberapa yang sudah kita tindak memang. Yang tersangka yang kita tindak selama berdiri desk ini, yang melaksanakan endorsement ada sekitar 85 orang,” kata Kabareskrim, Wahyu Widada, dalam Konferensi Pers, Kamis (21/11/2024).

    Dia tak menjelaskan berapa influencer yang masuk dalam kegiatan judi online. Dari semua tersangka, Wahyu menjelaskan masih dalam proses penyidikan.

    Namun dia menjelaskan keterlibatan para influencer bukan hanya baru-baru ini. Ada yang baru ketahuan sekarang, ntetapiamun ternyata dikerjakan beberapa tahun lalu.

    “Ada yang munculnya sekarang, tetapi itu sebenarnya produk lama. Ada di sekitar beberapa waktu lalu ada beberapa artis yang memang ada menyampaikan itu, tapi itu tahun saat Covid. Sekarang kita cek lagi, situsnya sudah tidak ada,” jelas dia.

    Dalam kesempatan yang sama, juga terungkap akun dengan banyak followers di Instagram juga telah diblokir. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan akun tersebut memiliki pengikut dari ratusan hingga puluhan ribu akun.

    “Akun-akun Instagram mana akun yang di-take down. Untuk yang besar-besar yang ratusan ribu sampai yang puluhan ribu,” ungkap Meutya.

    Wahyu juga menjelaskan terdapat 619 kasus dari tanggal 5-20 November 2024. Tersangka terkait judi online mencapai 734 orang dengan berbagai pekerjaan, termasuk operator hingga pengepul dan pencari talent.

    Jumlah uang yang berhasil disita selama kurang lebih tiga minggu ini mencapai Rp 77,6 miliar. Kasus tersebut juga melibatkan warga asing dan ada juga server.

    “Dari total 619 perkara tersebut ada beberapa yang melibatkan warga negara asing dan ada juga yang servernya ada di luar negeri,” kata Wahyu.

    (dem/dem)