Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Jelang Pencoblosan, Mas Dhito Ikuti Khataman Manaqib di Ponpes Al Falah Ploso Kediri

    Jelang Pencoblosan, Mas Dhito Ikuti Khataman Manaqib di Ponpes Al Falah Ploso Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Menjelang pencoblosan Pilkada 2024, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengikuti khataman manaqib dan doa bersama di Pondok Pesantren Al Falah Ploso.

    Khataman manaqib bersama para santri dan gawagis itu juga dilanjutkan dengan doa bersama. Selain di Ponpes Ploso, acara doa bersama juga digelar Mas Dhito di kediamananya komplek Perumahan Budaya Cipta, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem

    “Jadi kita sudah masuk dalam masa tenang, maka di masa tenang ini kita juga berdoa, bermunajat kepada Allah SWT, apa yang menjadi hajat, tentunya bukan hajat saya tapi masyarakat Kabupaten kediri bisa dikabulkan dan diridhoi oleh Allah SWT, ” katanya, Selasa (26/11/2024).

    Melalui acara khataman manaqib dan doa bersama itu, diharapkan Kabupaten Kediri selalu dilimpahkan kebaikan dan mendapatkan calon pemimpin yang membawa kemaslahatan bagi rakyat sebagaimana perilaku yang dicontohkan para ulama.

    Sebagai calon bupati petahana, Mas Dhito berharap dalam Pilkada 2024 ini berhasil mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi Kabupaten Kediri.

    “Jika besuk (27 November 2024) yang ditakdirkan (terpilih) adalah saya, maka saya mohon doanya semoga saya tetap amanah dan istiqomah dalam memimpin Kabupaten Kediri,” pungkasnya.

    Jelang Pencoblosan, Mas Dhito Ikuti Khataman Manaqib di Ponpes Al Falah Ploso Kediri

    Sebagaimana diketahui, dalam Pilkada 2024 Mas Dhito kembali berduet bersama wakilnya Dewi Mariya Ulfa atau Mbak Dewi. Selama sekitar 3,5 tahun menjabat dan dihadapkan pada pandemi Covid-19 di awal tahun menjabat, pemimpin muda yang dikenal dekat dengan rakyat ini berhasil melakukan percepatan pembangunan di Bumi Panjalu. [ADV PKP/nm]

  • Ketimbang Menaikkan PPN 12 Persen, Pemerintah Lebih Baik Perluas Basis Pajak

    Ketimbang Menaikkan PPN 12 Persen, Pemerintah Lebih Baik Perluas Basis Pajak

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sebaiknya memperluas basis pajak dan mencegah kebocoran ketimbang menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Januari 2025 dari saat ini 11 persen. 

    “Beban pajak tambahan berpotensi memperburuk ketimpangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur Sekretaris Jendral (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) La Ode Safiul Akbar dalam keterangan resmi yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (26/11/2024)

    Gapensi menolak rencana kenaikan PPN 12 persen karena akan berdampak langsung pada harga material dan jasa konstruksi. Pada akhirnya, rencana ini akan membebani kontraktor dan masyarakat pengguna infrastruktur.

    “Gapensi menolak dengan keras rencana ini. Mayoritas anggota Gapensi adalah UMKM konstruksi yang bekerja dengan margin tipis sehingga kebijakan ini berpotensi melemahkan daya saing mereka,” ujarnya.

    La Ode menegaskan, rencana kenaikan PPN 12 persen ini dipastikan dapat memperlambat eksekusi proyek yang sudah direncanakan, terutama proyek-proyek pemerintah. Apabila pemerintah tetap menjalankan rencana ini, akan menimbulkan kenaikan harga material dan jasa konstruksi.

    Akibatnya, pemerintah dan sektor swasta mungkin mengurangi jumlah proyek karena keterbatasan dana, yang berimbas pada penurunan lapangan kerja. Dengan begitu, infrastruktur, seperti properti residensial akan semakin mahal sehingga mempersempit akses masyarakat terhadap hunian.

    “Sektor konstruksi memiliki efek multiplier yang besar. Jika sektor ini melemah akibat kenaikan PPN 12%, rantai pasokan material, tenaga kerja, dan jasa lainnya juga terdampak,” ujar La Ode.

    La Ode berharap, pemerintah dapat menunda rencana kenaikan PPN 12 persen pada Januari 2025. Pasalnya, sektor konstruksi adalah motor pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

    Dia khawatir kenaikan PPN 12 persen ini akan membebani fiskal yang dapat menghambat pertumbuhan sektor infrastruktur. Lebih buruk, rencana ini akan berdampak pada seluruh rantai ekonomi, sehingga menurunkan daya beli masyarakat, terutama kalangan bawah.

    Untuk itu, pihaknya berupaya mengajukan masukan langsung kepada Kementerian Keuangan dan DPR, dengan membawa data dampak potensial rencana kenaikan PPN 12 persen.

  • Kenaikan PPN 12 Persen Picu Menurunnya Konsumsi Rumah Tangga, PDB Indonesia Bisa Anjlok

    Kenaikan PPN 12 Persen Picu Menurunnya Konsumsi Rumah Tangga, PDB Indonesia Bisa Anjlok

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Center Of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen bisa menurunkan konsumsi rumah tangga. Dampaknya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia bisa anjlok. 

    Pemerintah diminta membatalkan rencana kenaikkan PPN 12 persen, karena akan sangat berpengaruh terhadap inflasi, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, hingga mengurangi konsumsi rumah tangga. Padahal konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama PDB Indonesia.

    “Konsumsi rumah tangga bisa terdorong jauh sekitar 20 triliun, konsumsi rumah tangga berkurang. Kita harapkan ini bisa diantisipasi dan didengarkan oleh pemerintah bahwa dampaknya cukup besar loh untuk di perekonomian rumah tangga dan perekonomian secara umum,” ujar Nailul Huda dalam wawancara di Investor Daily TV atau IDTV.

    Nailul menjelaskan pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan turun 0,26 persen jika konsumsi rumah tangga berkurang akibat PPN naik 12 persen. Ini penurunan yang signifikan di tengah ekonomi sedang berupaya pulih dari tekanan global.

    Nailul meminta kepada pemerintah untuk membatalkan atau menunda rencana kenaikan PPN 12 persen pada awal 2025, karena kebijakan itu belum tepat diberlakukan sekarang.

    Menurutnya, daya beli masyarakat sekarang sedang melemah dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga melambat akibat tekanan ekonomi global pascapandemi Covid-19. 

    “Ini kebijakan yang tidak bijak dilakukan untuk saat ini,” ujar Nailul.

    Nailul mengatakan banyak masyarakat kelas menengah sekarang masih berupaya memulihkan ekonominya, dan dikhawatirkan kondisi mereka akan tambah memburuk jika pemerintah memaksa kenaikan PPN 12 persen.

  • Pelaku UMKM Pangan yang Kantongi Sertifikasi BPOM RI Masih Rendah, Ini Sebabnya

    Pelaku UMKM Pangan yang Kantongi Sertifikasi BPOM RI Masih Rendah, Ini Sebabnya

    Jakarta –

    Angka registrasi sertifikasi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) masih jauh dari target sasaran. Baru ada 60 ribu pelaku UMKM yang mendaftarkan sertifikasinya dari total 4,3 juta UMKM terkait obat dan makanan. Baik pangan olahan maupun siap saji.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi terkait minimnya sertifikasi pangan di UMKM. Salah satu yang disorot adalah persoalan data.

    Selama ini, pihak BPOM RI masih kesulitan menemukan data real total pelaku UMKM yang bersinggungan dengan wewenang mereka, yakni pangan, obat, hingga kosmetik. Karenanya, menurut Taruna, penting untuk melakukan kerja sama termasuk dengan BUMN dalam sinkronisasi data pelaku UMKM. Sertifikasi diperlukan demi menjaga produk yang beredar relatif aman.

    Di sisi lain, menurut Taruna, masih sedikit pelaku UMKM yang menilai pentingnya memiliki sertifikasi izin BPOM RI dengan anggapan tidak berpengaruh pada pemasaran produk. Faktanya, izin tersebut bisa membantu memperluas sasaran pasaran hingga luar kota bahkan ke seluruh wilayah Indonesia.

    “Kemudian kemarin kita tengah menghadapi pandemi COVID-19, saat itu kita fokus bagaimana menyelesaikan pandemi, fokus utama meningkatkan sasaran vaksinasi, sehingga berbeda fokusnya saat itu,” terang Taruna.

    “Dan yang terakhir menjadi problem adalah persoalan produk, beberapa produk yang selama ini rakyat ini belum tahu, didaftar, diregistrasi, di BPOM RI, mereka belum percaya diri karena ketertutupan, kekakuan, dari bpom yang selama ini seolah-olah belum dekat dengan publik, tetapi kita saat ini transparan penuh,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • 5 "Kampung Zombie", Potret Lingkungan yang Terlupakan di Cililitan Megapolitan

    5 "Kampung Zombie", Potret Lingkungan yang Terlupakan di Cililitan Megapolitan

    “Kampung Zombie”, Potret Lingkungan yang Terlupakan di Cililitan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di balik keramaian Jalan Dewi Sartika dan hiruk-pikuk Pusat Grosir Cililitan (PGC), tersembunyi kawasan sunyi yang dikenal sebagai ”
    Kampung Zombie
    “.
    Sebutan ini mengacu pada RT 06/07, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, tempat sebagian besar rumah ditinggalkan penghuninya akibat
    banjir
    yang sering terjadi.
    Nama “Kampung Zombie” muncul dari suasana lengang yang menyelimuti wilayah itu.
    “Karena lihat kampung sini pada sepi mungkin ya, ada yang
    nyeletuk
    lah, kayak
    kampung zombie
    , gitu. Mungkin dari remajanya yang
    ngasih
    nama,” kata Yadi, salah satu warga yang masih bertahan, Senin (25/11/2024).
    Menurut Yadi, gelombang eksodus warga dimulai sekitar tahun 2016, dan semakin parah saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020.
    Kini, tersisa sembilan orang yang masih menetap di “Kampung Zombie”.
    “(Semenjak pandemi) Covid-19 mulai banyak yang keluar, jadi sepi. Mulai awal sepinya ya dari 2016,” ungkap Yadi.
    Yadi telah tinggal di kawasan itu selama 10 tahun, atau sejak menikah.
    Dia mengingat masa-masa ketika banjir hanya terjadi lima tahun sekali. Namun, sejak 2012, frekuensinya semakin meningkat.
    “Dengar sejarahnya itu enggak banjir seperti ini. Biasa banjir paling terkenal lima tahun sekali. Tapi sejak 2012 lebih intens tuh banjirnya,” ujar Yadi.
    Penyebab utama banjir yang mengusir penduduk, menurut Yadi, adalah dangkalnya aliran Kali Ciliwung kecil yang mengalir di sekitar kampung.
    “Kalinya rendah, enggak dikeruk. Kalau ini dikeruk, tapi Ciliwung besar enggak dikeruk, percuma,” tambahnya.
    Pantauan
    Kompas.com
    menunjukkan akses menuju “Kampung Zombie” melalui gang Al Hikmah yang curam.
    Setelah melewati jalan setapak, terlihat aliran kali dan deretan rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya.
    Banyak rumah di “Kampung Zombie” kini dalam kondisi rusak.
    Lumpur menutupi lantai, sementara kaca jendela dan pintu rumah hilang akibat sering terendam banjir. Jalan menuju rumah Yadi juga licin, penuh lumpur dan lumut.
    Yadi sendiri tinggal di lantai dua rumahnya bersama kedua orangtua, istri, tiga anak, dan adiknya. Lantai dasar rumahnya sudah tak difungsikan karena selalu terendam banjir.
    “Saya dan keluarga tetap bertahan, meskipun hidup di sini penuh risiko. Tapi ini rumah kami,” kata Yadi dengan nada pasrah.
    Fenomena Kampung Zombie menjadi potret nyata dampak buruk dari pengelolaan lingkungan yang kurang maksimal.
    Yadi dan warga yang tersisa berharap pemerintah dapat segera melakukan pengerukan kali dan mengatasi masalah banjir agar kehidupan di kampung mereka dapat pulih kembali.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi A DPRD DIY ajak Gen Z datang ke TPS pilih calon pemimpin

    Komisi A DPRD DIY ajak Gen Z datang ke TPS pilih calon pemimpin

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Komisi A DPRD DIY ajak Gen Z datang ke TPS pilih calon pemimpin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – Generasi Z memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas. L Suara generasi  Z, generasi yang merdeka dan berdaulat, berpengaruh besar dalam pilkada serentak 2024, pada 27 November.

    “Saya ajak teman muda datang ke TPS menentukan pilihan dengan mencoblos secara benar. Gen Z bagian calon pemimpin di masa datang, tentang usia 17-24 tahun berkesempatan di 10 -20 tahun ke depan mengisi aneka jabatan di masa depan. Ayo bersama sama wujudkan pilkada yang sehat, berintegritas, bermartabat dan berbudaya,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY di Yogyakarta, Minggu (24/11/2024).

    Gen Z merupakan generasi masa depan yang kelak mengisi pos kepemimpinan, sejak sekarang perlu sadar gunakan hak pilih, datanglah ke TPS, secara rasional gunakan hak memilih. 

    Memurutnya, peran kaum muda, dengan daya kritis yang bagus, di awal proses pilkada ada upaya revisi UU Pilkada, suarakan aksi tolak putusan MK.

    “Ada aksi mahasiswa dan pelajar serentak beri peringatan darurat. Gerakan demi di sosial media. Agen konstitusi, ini ulang sejarah kemerdekaan, Bung Karno, BM Diah, Sukarni dll yang muda di masa itu. Peran luar  biasa, buktikan bagaimana dukungan kaum muda, pergerakan mahasiswa yang hebat bisa menghentikan upaya anak Presiden yang inginkan maju cagub digagalkan,” ujarnya.

    Momen pilkada serentak, kesempatan memilih pemimpin yang baik dengan track record baik, lahirkan pemimpin baik. 

    Tantangan digitalisasi, sebelum Covid-19 jumlah gadget tak terlalu besar. Paska pandemi ada kuliah dari rumah, belanja dari rumah. 

    Tiap pagi ketik HP saja, informasi membanjiri dunia anak muda sekarang. Harapan tentu, kaum muda selektif dan bijak dalam bermedsos. 

    “Kita memilih calon pengurus negara di daerah, bisa menyusun Perda, APBD,  kepala daerah dengan pulpen punya kewenangan yang luar biasa,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (25/11). 

    Menurut Eko, keteladanan diperlukan, pemberian contoh berdemokrasi yang benar, Anak muda dilibatkan dalam penyusunan APBD. 

    “Demokrasi indah kala partisipasi dijaga, dijamin godaan yang melanggar konstitusi. Turut awasi intimidasi, abuse of power, lapor ke Bawaslu, viralkan saja. Demokrasi berlangsung baik kala taat aturan, jaga etika dan moral,” ujarnya. 

    “Harapan, kalau kemarin kawan muda menolak revisi UU Pilkada, abuse of power, kita berani lawan politik uang.  Saya percaya, anak muda mampu jadi penjaga aktif pengawasan pemilu, pilkada serentak, bangun demokrasi dan ke-Indonesiaan kita,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • AKBP Yogen Heroes Baruno Minta Jajarannya Fokus Amankan TPS Saat Pilkada Serentak 2024

    AKBP Yogen Heroes Baruno Minta Jajarannya Fokus Amankan TPS Saat Pilkada Serentak 2024

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – AKBP Yogen Heroes Baruno, mantan Kapolsek Setiabudi yang kini menjabat sebagai Kapolres Pematangsiantar, meminta anggotanya yang bertugas mengamankan Pilkada Serentak 2024 untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.

    Yogen mengimbau jajarannya untuk benar-benar serius dan fokus saat mengamankan tempat pemungutan suara (TPS).

    “Saya mengimbau kepada seluruh jajaran anggota Polres Pematangsiantar untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di setiap TPS dengan baik dan fokus,” kata Yogen, Senin (25/11/2024).

    Yogen juga mewanti-wanti kepada masing-masing personel agar memahami tugas dan tanggungjawab yang diemban. 

    Selain itu, ia juga mengingatkan terkait pemahaman pola pengamanan di lokasi TPS. Hal itu supaya proses pemungutan dan penghitungan suara bisa berjalan lancar.

    “Saya berharap agar proses pemungutan suara pada Rabu lusa bisa aman dan terkendali tanpa adanya kendala dari pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Kapolres.

    Di sisi lain, ia mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

    “Semoga pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Pematangsiantar senantiasa dalam keadaan aman dan terkendali dan berjalan dengan baik. Dan untuk seluruh masyarakat, ayo hadir ke TPS untuk melaksanakan hak pilihnya,” ucap Yogen.

    Saat menjabat sebagai Kapolsek Setiabudi, Jakarta Selatan, Yogen juga sempat mengamankan tiga pelaku tawuran maut yang menewaskan satu orang pada 12 Desember 2020.

    Dalam penanganan Covid-19, Yogen pernah membentuk dua Kampung Tangguh Jaya di Kecamatan Setiabudi untuk lebih meningkatkan sinergitas 3 pilar (TNI-Polri dan Pemerintah) dalam upaya kerja keras mencegah penyebaran Virus Covid-19 di lingkungan warga. 

    Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Pematangsiantar Iptu Elga Elite R Satria juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) jelang hari pencoblosan.

    “Kami berharap persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Jangan jadikan momen Pilkada untuk memecah belah persaudaraan. Karena kita semua saudara walaupun berbeda pilihan,” kata Iptu Elga.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

    BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

    Jakarta –

    Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mewanti-wanti potensi cuaca ekstrem. Kondisi tersebut dipicu sejumlah faktor termasuk salah satunya fenomena La Nina, yang berimbas pada penambahan potensi curah hujan hingga 20 sampai 40 persen.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memprediksi cuaca ekstrem akan terjadi selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, berlangsung dari akhir tahun hingga setidaknya April 2025. Menurut Dwikorita, ada pemicu lain yakni dinamika atmosfer yang aktif bersamaan pada pariode Nataru, yakni Madden Julian Oscillation (MJO) dan Cold Surfe, bergerak dari daratan Asia (Siberia) menuju wilayah barat Indonesia.

    Walhasil, intensitas dan volume curah hujan semakin tinggi di berbagai wilayah Indonesia.

    “Untuk itu, kami mewanti-wanti masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi di wilayah Indonesia seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, khususnya pada periode Nataru 2024/2025,” ungkap Dwikorita di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menambahkan adanya bibit siklon tropis 96S dan 99B berdampak langsung pada cuaca dan perairan di wilayah Indonesia bagian barat. Fenomena lain yang tengah aktif yaitu MJO, Gelombang Rossby, Kelvin.

    “Sehingga dalam beberapa pekan ke depan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang,” beber dia.

    “Hujan sedang hingga lebat diprediksi terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, kepada pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kesiap-siagaan dengan mengecek kembali sarana dan prasarana kebencanaan yang dimiliki serta melakukan langkah antisipasi yang lebih komprehensif agar potensi bahaya bencana bisa diminimalkan,” lanjut Guswanto.

    Penyakit yang Mengintai di Musim Hujan

    Pakar mengingatkan sejumlah penyakit yang bisa muncul di cuaca ekstrem termasuk DBD, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), pneumonia, hingga COVID-19. Selain itu ada risiko peningkatan infeksi usus yang bisa terjadi di musim hujan.

    “Ya karena kondisi saat ini memang menyebabkan terjadi peningkatan infeksi usus di masyarakat,” kata dokter spesialis penyakit dalam subspesialis konsultan gastroenterologi dan hepatologi Ari Fahrial Syam beberapa waktu lalu.

    “Cuaca yang tidak stabil, berpolusi, dan angin yang cukup kencang bisa membuat lingkungan tidak sehat. Makanan pun dengan mudah terkontaminasi berbagai zat kotor dan bakteri dari polusi yang terbawa angin. Termakan manusia, bakteri atau virusnya masuk ke usus, jadi membuat sakit. Salah satunya diare,” kata dia.

    (naf/kna)

  • Komisi Informasi Nilai Pemerintah Harusnya Serius Kaji Kebijakan PPN 12 Persen

    Komisi Informasi Nilai Pemerintah Harusnya Serius Kaji Kebijakan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Informasi (KI) Pusat menilai pemerintah seharusnya melakukan kajian mendalam terkait kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Menurutnya, perlu dipertimbangkan terkait hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang relevan terkait kebijakan dimaksud.

    “Pemerintah harusnya melakukan kajian yang komprehensif serta melakukan sosialisasi sebelum diimplementasikan. Jadi enggak bisa seharusnya dengan seenaknya ngomong ‘ya terserah deh masyarakat bersuara seperti apa, yang penting tahun depan per 1 Januari PPN naik 12 persen’,” kata Komisioner KI Pusat, Rospita Vici Paulyn saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Rospita menegaskan, pemerintah punya kewajiban untuk bersikap terbuka atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Apalagi kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

    “Pertanyaannya, itu kajiannya bagaimana? Kemudian siapa masyarakat yang dilibatkan di situ untuk pembahasan terkait kenaikan PPN itu? Apakah kemudian sudah mempertimbangkan atau memperhatikan tentang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi di situ,” ungkap Rospita.

    Rospita menekankan, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengambil kebijakan. Ditambah lagi terkait kebijakan PPN 12 persen dan kondisi masyarakat kini tidak sedang baik-baik saja.

    “Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kenaikan PPN karena dilakukan dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masih sangat lesu. Kemudian masyarakat juga masih susah akibat dampak pandemi Covid-19, PHK di mana-mana, mencari pekerjaan saja susah, dan dibebani lagi dengan tambahan pajak 1 persen,” ucap Rospita.

    Tak kalah penting, Rospita turut menekankan pentingnya supaya administrasi perpajakan dibenahi. Soal itu, dia menyoroti soal rencana tax amnesty yang mencuat baru-baru ini. Menurutnya, tak semestinya pemerintah memberikan kemudahan kepada para pengemplang pajak.

    “Kalau pemerintah bicara terhadap pengemplang pajak ternyata hasil tax amnesty juga tidak signifikan untuk membantu negara. Jadi seharusnya itu (tax amnesty) tidak ada kalau dari pandangan kami, karena seharusnya pemerintah tidak memberikan kemudahan kepada pengemplang pajak. Namun, bahwa itu kewajibannya untuk membayar sama seperti masyarakat Indonesia yang lain dan harusnya tetap diperlakukan sama,” tutur Rospita.

    “Ini menjadi catatan-catatan kami terhadap kenaikan PPN 12 persen, tetapi yang paling utama adalah pemerintah harus secara terbuka menyampaikan kepada publik, sehingga publik paham bahwa kebijakan kenaikan PPN 12 persen kemudian tidak menjadi beban masyarakat yang membayar, kemudian tidak mendapatkan hasil apa-apa dari pajak yang dibayarkannya,” pungkasnya.

  • Kejayaan Raffi Achmad Sudah Berakhir, Tandanya Muncul di Amerika

    Kejayaan Raffi Achmad Sudah Berakhir, Tandanya Muncul di Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perkembangan media sosial hingga saat ini makin masif dan berkembang. Hal ini tentunya mendorong banyak konten kreator atau influencer baru yang mencoba mencari peruntungan di media sosial.

    Namun, siapa sangka dunia gemerlap menjadi influencer tak seindah yang terlihat di layar HP. Industri tersebut sudah makin sesak dan memunculkan persaingan sengit untuk mendapat cuan.

    Platform pun dilaporkan tak seroyal dulu memberikan komisi ke para kreator konten. Para brand kawakan juga lebih pilih-pilih untuk bekerja sama dengan influencer.

    Setidaknya begitu menurut laporan The Wall Street Journal. Salah satu contohnya adalah Clint Brantley yang merupakan kreator konten full-time sejak tiga tahun lalu.

    Brantley membagikan konten ke TikTok, YouTube, dan Twitch. Kebanyakan kontennya seputar tren yang berkaitan dengan game mobile Fortnite.

    Meski memiliki lebih dari 400.000 follower dengan rata-rata view pada kontennya lebih dari 100.000, penghasilan Brantley pada tahun lalu lebih kecil daripada median gaji tahunan pekerja full-time di AS pada 2023 sebesar US$ 58.084 atau Rp 950 jutaan.

    Pria berusia 29 tahun itu tak siap berkomitmen untuk menyewa apartemen karena penghasilannya yang tak tetap. Saat ini, Brantley masih tinggal dengan ibunya di Washington. “Saya sangat rentan,” ujarnya, dikutip dari The Wall Street Journal, Rabu (19/6/2024).

    The Wall Street Journal menuliskan bahwa meraih penghasilan yang layak dan dapat diandalkan sebagai kreator konten adalah hal yang sulit, dan akan makin sulit.

    Platform makin lama makin kecil membagikan uang untuk postingan populer. Di sisi lain, para brand lebih spesifik memilih kesepakatan dengan influencer.

    Kondisi ini diperparah dengan ancaman TikTok diblokir di AS pada 2025 mendatang. Banyak kreator konten yang waswas apakah masih bisa meraup penghasilan dari media sosial jika salah satu channel sumber uangnya dihapus.

    Banjir influencer

    Menurut laporan Goldman Sachs pada 2023, ratusan juta orang di seluruh dunia mem-posting konten yang menghibur dan mengedukasi di media sosial. Sekitar 50 juta orang mengumpulkan uang dari sana.

    Bank investasi tersebut memperkirakan jumlah kreator yang menghasilkan pendapatan akan tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 10% hingga 20% pada tahun 2028.

    Hal ini berkontribusi pada penambahan jumlah pencari nafkah, meski Departemen Tenaga Kerja tidak melacak gaji para influencer.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar konvoi sepeda motor bareng sejumlah pegiat seni dan influencer untuk menjajal akses tol ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu (28/7/2024). (Dok. (Dok. Biro Pers Sekretariat presiden/Muchlis Jr)

    Secara rata-rata, kreator konten butuh waktu bulanan bahkan tahunan untuk mengumpulkan pendapatan dari platform media sosial, kerja sama brand, hingga link affiliate. Namun, makin banyak yang mencari rezeki dari industri ini, makin kecil pula ‘kue’ yang harus dibagi-bagi.

    Menurut NeoReach, pada tahun lalu 48% influencer mengumpulkan kurang dari US$ 15.000 atau Rp 245 jutaan. Hanya 14% yang mengumpulkan uang lebih dari US$ 100.000 atau Rp 1,6 miliar.

    Ketimpangan pemasukan influencer ini ditentukan beberapa faktor. Misalnya apakah influencer bekerja secara full-time atau part-time, tipe konten yang dibagikan, hingga durasi mereka berkarir sebagai influencer.

    Beberapa orang yang terkenal saat pandemi Covid-19 dan fokus pada topik yang populer seperti fesyen, investasi, dan hack gaya hidup, mengaku sangat terbantu karena momentumnya pas.

    Namun, di balik itu semua, kreator konten mengaku pekerjaan ini sangat menguras energi dan mental. Mereka harus selalu memikirkan konten apa yang akan disukai audiens dan mengambil momentum yang tepat.

    Influencer menghabiskan waktu berhari-hari untuk merencanakan konten, memproduksi, hingga melalui proses edit untuk diunggah ke media sosial. Mereka juga harus selalu berinteraksi dengan para fans untuk menjaga popularitas.

    “Ini adalah pekerjaan yang sangat berat dibandingkan apa yang dikira kebanyakan orang,” kata analis Emarketer, Jasmine Enberg.

    “Kreator yang bisa hidup dengan menjadi influencer telah melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Kebanyakan tak jadi besar dalam waktu singkat,” kata analis tersebut.

    Terlebih lagi, para influencer yang bekerja secara mandiri tidak mendapatkan keuntungan seperti pekerja kantoran. Merak tak mendapatkan jaminan kesehatan, uang pensiun, serta bonus tahunan.

    Di tengah inflasi dan ketidakpastian ekonomi, influencer menghadapi tekanan yang kian sulit untuk mengamankan keuangan mereka.

    Pendapatan influencer susut

    Pada 2020-2023, TikTok memiliki program pendanaan untuk kreator hingga US$ 1 miliar. YouTube melalui fitur Shorts juga memungkinkan kreator menghimpun uang sekitar US$ 100-10.000 per bulan dengan program pendanaan sementara.

    Lalu, Instagram Reels memberikan penghargaan ke kreator dalam jumlah yang fluktuatif. Bonus besar itu menjadi taktik agar makin banyak orang membuat konten di platform mereka.

    2. Jake Paul

    Namun, kini platform mulai mengubah kebijakan pembayaran untuk kreator konten. Ketentuan untuk penghasilan TikToker kini diperbanyak. Setidaknya harus memiliki 10.000 follower dengan view minimum 100.000 dalam sebulan.

    Instagram juga tengah menguji coba program ‘invitation-only’ yang memberikan penghargaan uang bagi kreator yang membagikan Reels dan foto.

    YouTube memperkenalkan program pembagian uang iklan pada tahun lalu untuk kreator Shorts yang memiliki setidaknya 1.000 subscriber dan 10 juta view dalam 90 hari. Mereka akan diberikan pembagian pendapatan iklan 45% untuk konten yang mereka bagikan.

    Makin lama, TikToker mengaku makin susah cari duit. Salah satunya Ben-Hyun yang mengatakan pada Maret lalu mendapatkan US$ 200-400 per satu juta view. Namun, kini pendapatannya kian menurun meski followernya bertambah banyak hingga 2,9 juta.

    Ben-Hyun mengaku kini hanya mendapat US$ 120 untuk video yang menghimpun 10 juta view. Hal ini menunjukkan, meski influencer memiliki audiens banyak, tetap sulit untuk memonetisasinya jika hanya berharap pada pendapatan dari platform.

    Danisha Carter juga membagikan keresahan serupa. Ia mengatakan TikTok-nya memiliki 1,9 juta pengikut.

    Menurutnya, para konten kreator berhasil membuat audiens ‘ketagihan’ di platform online dan mendatangkan pendapatan miliaran dolar AS ke TikTok dkk.

    Namun, bayaran untuk influencer tak setimpal. Ia mengaku mendapatkan pendapatan dari TikTok dengan total US$ 12.000. Untuk menambah pendapatan, ia memutuskan membuat merchandise dan mampu menghasilkan uang US$ 5.000 pada tahun lalu.

    “Kreator harus dibayar adil dengan persentase yang sesuai dengan pendapatan yang diraih aplikasi,” kata Carter.

    “Harus ada transparansi soal bagaimana kami dibayar, dan kebijakannya harus konsisten,” ia menyarankan.

    (dem/dem)