Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • 53 Ribu Warga Singapura Diberi Resep Antidepresan, Tanda Darurat Kesehatan Mental?

    53 Ribu Warga Singapura Diberi Resep Antidepresan, Tanda Darurat Kesehatan Mental?

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan Singapura menyatakan bahwa sekitar 53 ribu pasien diresepkan antidepresan setiap tahun pada tahun 2022 dan 2023. Angka ini naik dari rata-rata 50 ribu per tahun antara tahun 2017 dan 2021.

    “Secara keseluruhan, resep golongan antidepresan SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor meningkat dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5 persen dari tahun 2018 hingga 2022,” imbuh Kemenkes Singapura, dikutip CNA.

    Angka tersebut setara dengan peningkatan setidaknya 20 persen dalam periode tersebut. Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan 3,8 persen dalam semua resep SSRI, berbagai klinik dokter umum dan spesialis mengatakan bahwa mereka telah mengamati lebih banyak orang dewasa muda yang mencari bantuan untuk kondisi kesehatan mental seperti depresi sejak dimulainya pandemi COVID-19.

    Jika usia pasien yang diresepkan SSRI dibedah, proporsi orang dewasa muda berusia 18 hingga 24 tahun telah meningkat secara stabil, dari 11,2 persen pada tahun 2017 menjadi 15,5 persen pada tahun 2021, kemudian mencapai 14 persen pada tahun lalu.

    “Peningkatan keseluruhan dalam resep antidepresan tidak mengejutkan karena beberapa alasan,” kata dokter kepada CNA.

    Salah satu alasannya adalah penyakit mental telah mengalami “destigmatisasi” yang cukup besar di masyarakat Singapura. Dr Victor Kwok, direktur medis dan konsultan psikiater senior di Private Space Medical, mengatakan bahwa ia telah melihat lebih banyak orang dewasa muda yang mengunjungi klinik atas kemauan mereka sendiri setelah pandemi, sering kali dibekali dengan kesadaran diri yang sangat tinggi.

    “Pasien muda ini lebih mampu mengenali gejala mereka dan menganalisis alasan pemicunya. Bahasa yang mereka gunakan seringkali sangat canggih, seperti bahasa terapis,” katanya.

    baca juga

    (suc/suc)

  • Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Airlangga: Untuk Pacu Pariwisata Domestik

    Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Airlangga: Untuk Pacu Pariwisata Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan penurunan harga tiket pesawat mencapai 10% bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri. 

    Airlangga menyampaikan bahwa penurunan tarif tiket pesawat merupakan sebagai upaya untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah sudah putuskan tiket dalam negeri harganya turun 10 persen. Sehingga kita dorong supaya turisme di dalam negeri meningkat,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa Presiden juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka penerbangan domestik, misalnya di kawasan ekonomi Tanjung Kalayang di Pulau Bangka Belitung. 

    Dia menyebut apabila tidak ada penerbangan ke destinasi wisata tersebut, wisatawan akan sulit menjangkau destinasi wisata yang ada di wilayah tersebut.

    Dia mengungkapkan, dalam rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka penerbangan regional dengan tujuan agar destinasi turis bisa masuk kembali.

    “Sebagai contoh kawasan ekonomi di Tanjung Kelayang di Pulau Bangka Belitung, itu kalau tidak ada penerbangan sulit bagi turis untuk datang karena dia harus ke Jakarta dulu baru ke Babel [Bangka Belitung] atau ke Palembang dulu baru ke Babel. Padahal secara regional itu turis bisa langsung datang kalau itu penerbangan dibuka,” ucap Airlangga.

    Lebih lanjut, dia menekankan pihaknya menjaga asas kesetaraan dalam industri penerbangan dalam negeri. Apalagi saat ini jumlah pesawat Indonesia hanya di bawah 400 unit. Di sisi lain, permintaan penerbangan domestik dalam negeri meningkat.

    “Karena sebelum Covid-19 jumlah penerbang, jumlah pesawat di Indonesia ini ada 500 unit, tapi setelah Covid-19 kurang di bawah 400 unit. Jadi supply dan demand tidak seimbang,” katanya.

    Apalagi, jumlah turis manca negara mencapai 17 juta, sedangkan warga Indonesia yang keluar negeri mencapai 7,5 juta.

    “Sehingga ini semuanya harus kita jaga dan angka pengungkit yang paling tinggi adalah dari sektor pariwisata. Nah ini yang kita minta untuk quick win yang kita dorong,” imbuh Airlangga.

    Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Elba Damhuri mengatakan bahwa Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di seluruh bandara yang ada di Indonesia.

    Elba dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pesawat.

    “Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas [rapat terbatas] dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah Menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru. Hasilnya, Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” kata Elba.

    Pemberlakuan penyesuaian tarif sendiri akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Natal dan Tahun Baru, mulai tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

  • Ekonom Proyeksi Inflasi 1,3%-1,6% Akhir 2024, Terendah Sepanjang Masa?

    Ekonom Proyeksi Inflasi 1,3%-1,6% Akhir 2024, Terendah Sepanjang Masa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan tingkat inflasi pada akhir 2024 akan menjadi yang terendah sepanjang masa Republik Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan inflasi pada akhir 2024 akan berada di kisaran 1,3%-1,5% year on year (YoY).

    “Yang artinya lebih rendah dibanding inflasi pada masa pandemi 2020 dan 2021,” jelas Faisal kepada Bisnis.com, Minggu (1/11/2024).

    Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan tingkat inflasi pada akhir 2024 berada di angka 1,6% YoY.

    Berdasarkan catatan Bank Dunia (World Bank), selain masa pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021, tingkat inflasi Indonesia selalu berada di atas 2% sejak 1960—data sebelum itu tidak tersedia.

    Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inflasi berada di angka 1,68% (YoY) pada akhir 2020. Sementara itu pada akhir 2021, tingkat inflasi di angka 1,87% YoY.

    Artinya, jika inflasi pada akhir 2024 berada di kisaran 1,3%—1,6% YoY maka kemungkinan besar akan menjadi yang terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.

    Sebagai catatan, sempat terjadi deflasi selama lima bulan berurut-urut sepanjang tahun ini yaitu pada Mei (-0,03%), Juni (-0,08%), Juli (-0,18%), Agustus (-0,03%), dan September (-0,12%).

    Sejumlah ekonom menilai deflasi berbulan-bulan tersebut terjadi karena pelemahan daya beli masyarakat. Direktur Pengembangan Big Data Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto misalnya, yang melihat penurunan daya beli masyarakat terlihat dari data konsumsi rumah tangga.

    Sejak Kuartal IV/2023, sambungnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi.

    Perinciannya pada Kuartal IV/2023: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,46% YoY.

    Pada Kuartal I/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91% YoY.

    Pada Kuartal II/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,93% YoY.

    Terakhir pada Kuartal III/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91% YoY.

  • Memperkuat industri, mempercepat Indonesia jadi negara maju

    Memperkuat industri, mempercepat Indonesia jadi negara maju

    Pekerja menyelesaikan perakitan mobil di Sunter, Jakarta, Selasa (6/6/2023). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

    Memperkuat industri, mempercepat Indonesia jadi negara maju
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 09:01 WIB

    Elshinta.com – Sektor industri memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia karena sektor ini sudah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dalam satu dekade terakhir. Sektor ini juga turut serta menjadi penyelamat pada masa-masa krisis seperti pada pandemi COVID-19.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan kontribusi sektor industri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional terlihat stabil dibandingkan negara-negara lain, dengan rata-rata kontribusi 18–21 persen dalam kurun satu dekade, sedangkan negara lain, seperti India, Italia, Jepang, Thailand, Vietnam, dan Brasil terlihat lebih fluktuatif.

    Dari sisi investasi, sektor industri sudah memberikan sumbangsih yang tinggi terhadap keberlanjutan ekosistem investasi nasional. Hal ini dapat dilihat melalui adanya peningkatan minat investor yang masuk pada 2014–2016 yang secara beruntun menanamkan modalnya sebesar Rp186,79 triliun, Rp232,02 triliun, lalu Rp322,92 triliun.

    Sementara pada 3 tahun selanjutnya (2017–2019) kontribusi investasi industri pengolahan nonmigas (IPNM/manufaktur) mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp268,85 triliun, Rp218,12 triliun, dan Rp213,44 triliun.

    Meski demikian situasi penurunan kontribusi investasi IPNM 2017–2019, telah memperoleh respons yang tepat dan progresif dari Pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satu tujuan utamanya adalah penciptaan kemudahan dan penyederhanaan berusaha, sehingga membuat minat investasi sektor IPNM meningkat secara pesat.

    Rezim UU Cipta Kerja berhasil mendongkrak peningkatan nilai investasi IPNM. Per tahun 2020, investasi sektor manufaktur kembali naik menjadi Rp259,28 triliun dan pada tahun 2023 tercatat melesat menjadi Rp565,25 triliun.

    Dengan nilai investasi tahun 2023 tersebut, IPNM telah memberikan kontribusi nilai investasi nasional yang cukup signifikan, yaitu terhitung sebesar 39,84 persen dari total nilai investasi nasional seluruh sektor ekonomi.

    Berkat besarnya kontribusi sektor manufaktur terhadap ekosistem investasi di Tanah Air, hal ini secara langsung membuat industri menjadi sumber pembuka lapangan pekerjaan yang masif.

    Tercatat IPNM memberikan kontribusi terhadap serapan tenaga kerja nasional sebesar 13,8 persen pada tahun 2023. Selain itu tercatat adanya peningkatan lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 10 tahun dengan penambahan mencapai 3 juta lapangan kerja.

    Pada tahun 2020, serapan tenaga kerja sektor IPNM sempat turun ke angka 17,43 juta orang. Namun permasalahan ini sudah dipulihkan, di mana pada tahun 2023 total tenaga kerja sektor manufaktur tercatat mencapai 19,29 juta orang.

    Adapun dari sisi kontribusi terhadap nilai ekspor nasional, IPNM tercatat memiliki nilai yang relatif stabil dari tahun 2014 hingga tahun 2020, yaitu di kisaran angka sebesar 121 miliar dolar AS.

    Selanjutnya, pada tahun 2021 kontribusi ekspor IPNM menunjukkan kenaikan signifikan pada angka 176,73 miliar dolar AS, dan terus mengalami kenaikan hingga angka 205,69 miliar dolar AS pada tahun 2022.

    Tingginya capaian kontribusi ekspor 2021–2021 tersebut, merupakan efektivitas kebijakan Izin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian yang mengantarkan manufaktur Indonesia berhasil memanfaatkan ceruk pasar ekspor.

    Pada tahun 2023, seiring dengan mulai berjalannya aktivitas produktif industri di banyak negara pascapandemi, kontribusi ekspor IPNM tetap berada di level tinggi yakni mencapai 186,59 miliar dolar AS.

    Dengan nilai ekspor pada tahun tersebut, IPNM telah memberikan kontribusi ekspor tertinggi dibanding sektor ekonomi lainnya, yaitu sampai dengan 72,24 persen dari total nilai investasi nasional.

    Besarnya kontribusi dari sisi investasi, serapan tenaga kerja, dan ekspor dari sektor manufaktur ini memperkuat posisi industri Indonesia di mata internasional.

    Berdasarkan data Bank Dunia (World Bank), Indonesia berada di posisi ke-12 “Top Manufacturing Countries by Value Added” dunia pada tahun 2023, dengan perolehan nilai tambah perekonomian dari sektor manufaktur (manufacturing value added/MVA) mencapai 255 miliar dolar AS.

    Angka ini meningkat sebanyak 14 miliar dolar AS atau 5,83 persen dibandingkan nilai MVA sebelumnya pada tahun 2022 yang tercatat 241 miliar dolar AS.

    Implikasinya, hal ini menaikkan peringkat Indonesia dari peringkat ke-13 dunia pada tahun 2022 menjadi peringkat ke-12 pada tahun 2023 yang berada persis di bawah negara maju seperti China, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Inggris.

    Di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi pertama, serta berada jauh di atas Thailand yang peringkat kedua dengan nilai 128 miliar dolar AS, dan Vietnam yang merupakan peringkat ketiga dengan nilai 102 miliar dolar AS.

    Capaian itu mengartikan struktur manufaktur yang dimiliki Indonesia lebih dalam dan tersebar merata sehingga memiliki nilai tambah (value  added) yang jauh lebih besar daripada Thailand dan Vietnam yang nilai MVA-nya hanya setengah dari nilai MVA Indonesia.
    Kebijakan proindustri

    Untuk menjaga kontribusi sektor manufaktur terhadap pemajuan ekonomi Indonesia, diperlukan kebijakan dan regulasi yang memprioritaskan industri. Hal inilah yang menjadi kerangka utama Kementerian Perindustrian dalam menyiapkan setiap beleid yang hendak dibuat.

    Setidaknya ada tujuh kebijakan yang diterapkan dan satu kebijakan yang didorong Kemenperin untuk memberikan dampak besar terhadap pemajuan industri.

    Kebijakan tersebut meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM) industri melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), skema Making Indonesia 4.0, restrukturisasi mesin/peralatan industri, penguatan wirausaha baru industri kecil menengah (IKM), dekarbonisasi dan industri hijau, kebijakan hilirisasi, serta mendorong untuk memindahkan jalur masuk produk impor (entry point) ke pelabuhan yang berada di timur Indonesia.

    Untuk kebijakan sekolah vokasi, Kemenperin memiliki sembilan SMK/SMAK, 11 politeknik, dan dua akademi komunitas yang siap mencetak SDM industri unggul. Hal ini karena di satuan pendidikan tersebut mengedepankan skema keterhubungan (link and match) yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dalam negeri.

    Kebijakan HGBT merupakan program subsidi gas murah bagi industri dengan menetapkan harga 6 dolar AS per million british thermal unit (MMBTU) yang pada saat ini dialokasikan kepada tujuh subsektor industri pengolahan, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Kebijakan HGBT memiliki manfaat yang besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia, itu karena dari portofolio penerima HGBT di tahun 2023, tercatat ada sebanyak 321 perusahaan dengan alokasi gas industri sebesar 1222,03 billion british thermal unit per day (BBTUD), sedangkan alokasi untuk kelistrikan sebesar 1231,22 BBTUD.

    Apabila dikonversikan ke dalam rupiah, modal yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan program HGBT untuk tujuh subsektor industri menelan biaya sebesar Rp51,04 triliun.

    Namun, nilai tambah bagi perekonomian yang dihasilkan dari program itu mencapai Rp157,20 triliun atau meningkat hampir tiga kali lipat dari modal awal yang digelontorkan. Oleh karena itu, Kemenperin saat ini tengah memperjuangkan untuk memperluas cakupan HGBT ke seluruh subsektor industri.

    Selanjutnya peta jalan Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk menggabungkan teknologi digital dan fisik untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan terhubung. Hal ini demi mendorong produktivitas pelaku industri dalam negeri sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap pemajuan ekonomi nasional.

    Untuk program restrukturisasi mesin/peralatan industri, kebijakan ini memberikan bantuan pembiayaan berupa penggantian dana (reimburse) bagi pelaku industri yang mengajukan untuk melakukan pembaruan terhadap mesin produksinya.

    Pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT), program ini berdampak terhadap peningkatan kapasitas produksi 21,75 persen, efisiensi energi 11,86 persen, dan penjualan 6,65 persen. Sementara pada industri pengolahan kayu, program ini dimulai pada tahun 2022 dan telah berdampak positif pada efisiensi perusahaan hingga 10-30 persen, mutu produk 10-30 persen, dan produktivitas perusahaan hingga 20-30 persen.

    Adapun kebijakan penguatan wirausaha baru IKM, memiliki tujuan memunculkan wirausaha baru yang mendapatkan legalitas izin berusaha. IKM yang dilatih sampai tahun 2024 sebanyak 167.784 IKM, dan yang mendapatkan legalitas izin berusaha sebanyak 64.490 IKM.

    Lebih lanjut, kebijakan dekarbonisasi dan industri hijau yakni untuk memperkuat daya saing sektor industri, mengingat saat ini pasar global sudah banyak yang menginginkan produk hasil industri rendah emisi.

    Adapun sejak diterbitkannya Permenperin 26/2018 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Semen Portland, dampak pada sektor industri semen telah berhasil meningkatkan reduksi emisi gas rumah kaca (GRK) energi, yang mana pada tahun 2022 mencapai 3,89 juta ton CO2, serta mengurangi intensitas emisi energi yang digunakan dalam proses produksi.

    Ihwal beleid hilirisasi, kebijakan ini membawa manfaat besar untuk industri logam dan kelapa sawit. Ekspor industri logam dari tahun 2014 bergerak ke arah yang positif atau mengalami peningkatan. Ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan peningkatan sebanyak empat kali lipat dibanding tahun 2014.

    Jumlah smelter nikel standalone binaan Kemenperin yang telah beroperasi sebanyak 55 smelter, dengan total kapasitas produksi sebesar 26,98 juta ton/tahun.

    Hilirisasi produk nikel juga terbukti berkontribusi positif, yang dapat dilihat melalui perbandingan nilai ekspor pada tahun 2014 yakni 1,06 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor tahun 2023 yang mencapai 6,82 miliar dolar AS. Artinya hilirisasi membawa peningkatan kontribusi hingga enam kali lipat.

    Untuk hilirisasi kelapa sawit, kebijakan ini membawa manfaat yang besar. Hal ini dapat dilihat melalui ekspor industri makanan dari tahun 2014 cenderung bergerak sedikit fluktuatif, namun mulai tahun 2020 bergerak meningkat hingga tahun 2022 mencapai titik puncaknya yaitu 48,46 miliar dolar AS atau meningkat sebanyak dua kali lipat dibandingkan tahun 2014.

    Begitu juga dengan kondisi investasi industri makanan dari tahun 2014 bergerak fluktuatif, dan meningkat sampai tahun 2022 hampir dua kali lipat.

    Ragam jenis produk hilir dari kelapa sawit juga tercatat terus mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebanyak 48 jenis, tahun 2023 meningkat menjadi 193 jenis.

    Untuk memaksimalkan peran industri manufaktur terhadap pemajuan ekonomi, perlu adanya sinergi bersama antarkementerian/lembaga untuk membuat kebijakan dan regulasi yang pro terhadap industri dalam negeri.

    Hal ini agar Misi Astacita dari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menginginkan Indonesia menjadi negara maju bisa terwujud.

    Sumber : Antara

  • 7 Mengapa Sekapuk Dijuluki Desa Miliarder? Surabaya

    7 Mengapa Sekapuk Dijuluki Desa Miliarder? Surabaya

    Mengapa Sekapuk Dijuluki Desa Miliarder?
    Editor
    KOMPAS.com –

    Desa Sekapuk
    merupakan sebuah desa di Gresik yang terkenal dengan keindahan wisata alamnya.
    Di lokasi ini terdapat obyek
    wisata Setigi
    atau Selo Tirto Giri, sebuah kawasan bekas tambang galian kapur yang disulap menjadi tempat wisata yang menarik dan indah.
    Lokasi Desa Sekapuk masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.
    Nama Sekapuk sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa yaitu “Sek” dari nyesek yang bermakna mendekat dan “Puk” dari nglumpuk yang bermakna berkumpul.
    Selain menjadi sebuah desa wisata di Gresik, Desa Sekapuk juga dikenal dengan julukan
    Desa Miliarder
    .
    Dikutip dari laman Kemenparekraf, sejarah julukan Desa Miliarder berawal dari sebuah deklarasi yang dilakukan Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim pada September 2020.
    Saat itu, Abdul Halim menyebut bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sekapuk mampu mendatangkan jutaan pengunjung selama satu tahunnya yang membuatnya bisa menghasilkan omset miliaran rupiah.
    Hal inilah yang kemudian membuat Desa Sekapuk kemudian dikenal sebagai Desa Miliarder.
    Sebelumnya pada akhir 2017, Desa Sekapuk masih berstatus sebagai desa tertinggal dengan Indeks Desa Membangun (IDM) 0,55 persen.
    Saat itu, masalah yang dihadapi Desa Sekapuk adalah kemiskinan warga, permasalahan lingkungan yang kumuh, serta kegiatan BUMDes yang stagnan dan tidak berkembang.
    Namun perubahan mulai terjadi pada 2018, pemerintah desa di bawah Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim mulai berkomitmen untuk mengubah kondisinya.
    Hal ini dilakukan melalui berbagai usaha, seperti melakukan peningkatan kinerja BUMDes, pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, serta pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
    Sebuah wilayah bekas tambang galian kapur yang semula dijadikan tempat pembuangan sampah juga dibenahi dan mulai ditata.
    Perubahan itu ternyata membawa dampak besar karena berhasil mengubah kawasan desa yang kumuh menjadi sebuah destinasi wisata yang mempesona.
    Bahkan wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari sekitar Gresik, namun juga bisa mendatangkan wisatawan dari luar negeri.
    Hingga pada 2020, Desa Sekapuk berhasil menyandang status sebagai desa mandiri dengan IDM 0,88 persen.
    Tidak hanya itu, Desa Wisata Sekapuk juga masuk dalam 300 besar dalam ajang Anugerah Desa Wisata di tahun 2021.
    Sementara dikutip dari Kompas.com (22/09/2021), pada 2021, Desa Sekapuk tercatat sebagai 1 dari 697 desa di Jawa Timur yang masuk dalam kategori desa mandiri berdasarkan hasil survei IDM 2021.
    Setelahnya, BUMDes sebagai lembaga ekonomi Desa Sekapuk disebut berhasil meraih omset sebesar Rp 11 miliar lebih dengan keuntungan sekitar Rp 4,5 miliar.
    Dari nilai tersebut, BUMDes mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) lebih dari Rp 2 miliar, yang nilainya lebih tinggi daripada Dana Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat.
    Hal ini yang kemudian menjadi alasan Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim mendeklarasikan Desa Sekapuk sebagai Desa Miliarder pada September 2020.
    Seperti dilansir dari Kompas.com (22/09/2021), Ketua BUMDes Sekapuk Asjudi mengatakan bahwa pihaknya telah menggerakkan lima unit usaha.
    Selain
    Wisata Setigi
    , BUMDes Sekapuk juga menggerakan Perusahaan Air Masyarakat (PAM), usaha multi jasa yang melayani simpan pinjam masyarakat, pengolahan sampah masyarakat, serta pengolahan tambang.
    “Dari usaha-usaha tersebut, tahun lalu BUMDes berhasil meraup laba bersih sebesar Rp 7 miliar, sehingga mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) sebanyak Rp 2,047 miliar,” kata Asjudi.
    Dalam prosesnya, warga juga dilibatkan dalam pembangunan melalui Tabungan Plus Investasi (Taplus Invest) yang dikelola BUMDes.
    Sejumlah warga yang bergabung juga memegang surat saham dan mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU).
    Dikutip dari Kompas.com (30/11/2024), selama dua tahun, perputaran saham warga yang dikelola BUMDes dan Pemdes mengalami dividen.
    Di tahun pertama, SHU dibagikan sebesar Rp 500.000 untuk setiap warga yang sudah punya saham, dan tahun kedua turun menjadi Rp 400.000.
    Bagai
    desa miliarder
    , Pemerintah Desa Sekapuk juga memiliki lima kendaraan mewah untuk operasional yang dibeli secara tunai.
    Kendaraan tersebut terdiri dari Alphard untuk Pemdes, Grand Livina untuk kelompok ibu-ibu PKK, Mazda Double Cabin untuk wisata, Expander untuk BUMDes, dan ambulans standar Covid-19.
    Selain itu, pihak Pemdes juga menggunakan keuntungan tersebut untuk memberikan beasiswa kepada pelajar SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa asal Desa Sekapuk, baik yang berprestasi maupun dari keluarga tak mampu.
    Sumber:

    desasekapuk.gresikkab.go.id

    jadesta.kemenparekraf.go.id
     

    suryamalang.tribunnews.com

    Kompas.com (
    Achmad Faizal
    , Robertus Belarminus, 
    Rachmawati
    )
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banggar DPR Desak Pemerintah Tunda Kenaikan PPN Jadi 12%

    Banggar DPR Desak Pemerintah Tunda Kenaikan PPN Jadi 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPR mendesak pemerintah untuk menunda rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid menekankan belakangan terjadi pelemahan daya beli masyarakat terutama di kelompok kelas menengah-bawah. Dia mengingatkan bahwa sektor konsumsi merupakan penyumbang utama pendapatan pajak negara. 

    “Jika daya beli masyarakat melemah akibat kenaikan PPN, maka konsumsi akan turun. Dampaknya, pendapatan pajak juga tidak optimal,” ungkap Jazilul usai kunjungi Kanwil Dirjen Pajak Kota Pontianak, dikutip dari situs DPR pada Sabtu (30/11/2024).

    Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Jazilul menyarankan agar kenaikan PPN dilakukan pada saat daya beli masyarakat sudah pulih dan kuat.

    Di sisi lain, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan pentingnya keberimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kondisi ekonomi masyarakat. Baginya, kenaikan PPN menjadi 12% bukan sekadar persoalan fiskal melainkan juga menyangkut keberlanjutan ekonomi.

    Jazilul ingin pemerintah mengambil pendekatan yang lebih matang sehingga stabilitas daya beli masyarakat tetap terjaga. Sejalan dengan itu, sambungnya, pendapatan negara tetap optimal tanpa mengganggu roda ekonomi nasional.

    “Momentum yang tepat [menaikkan tarif PPN] adalah ketika pasar kembali ramai, UMKM berproduksi lancar, dan ekonomi bergerak aktif,” tutupnya.

    Pernyataan senada disampaikan oleh Anggota Banggar DPR Rico Sia. Menurutnya, wacana kenaikan tarif PPN pada tahun depan perlu dievaluasi meski sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Rico mendorong penundaan kenaikan tarif PPN agar memastikan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 tidak terganggu.

    “Kebijakan pajak harus dilihat dari dua sisi; kepentingan negara dan kondisi masyarakat. Jika keduanya tidak seimbang, dampaknya bisa kontraproduktif,” kata Rico usai Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip dari situs DPR pada Sabtu (30/11/2024).

    Politisi Partai Nasdem ini meyakini jika kebijakan tersebut dipaksakan maka akan semakin membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. Apalagi, lanjutnya, perekonomian belum pulih total.

    Di sisi lain, Rico mengakui kebijakan peningkatan penerimaan pajak dibutuhkan untuk menekan defisit anggaran. Dia pun mengusulkan kebijakan kenaikan tarif pajak diperuntukkan untuk kalangan pengusaha besar yang memiliki kapasitas besar berkontribusi ke penerimaan negara.

    Rico mengingatkan Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam lima tahun mendatang. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang tidak tepat sasaran bisa berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Perlu diingat, ekonomi nasional sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Jika daya beli turun akibat kenaikan PPN, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Kita butuh kebijakan pajak yang lebih strategis dan adil,” katanya.

  • Trump jadi Presiden AS, Bukit Asam (PTBA) Optimistis Prospek Batu Bara Positif

    Trump jadi Presiden AS, Bukit Asam (PTBA) Optimistis Prospek Batu Bara Positif

    Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara pelat merah PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menyampaikan optimistis terhadap prospek batu bara ke depan seiring terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. 

    Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra menjelaskan PTBA melihat dengan kondisi geopolitik ke depan, sektor batu bara akan diuntungkan dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. 

    “Jadi pas terpilihnya Trump, tampaknya dan suatu harapan untuk industri batu bara semakin memanas,” ucap Niko dalam Media Gathering Bukit Asam, Sabtu (30/11/2024). 

    Niko menjelaskan saat ini demand atau permintaan utama batu bara PTBA memang berasal dari domestik. Dia mencermati, setelah Covid-19, terjadi pertumbuhan permintaan batu bara secara domestik. 

    Di sisi lain, untuk keperluan ekspor, PTBA menurutnya saat ini mulai mencari pasar baru, yang secara permintaan tumbuh cukup tinggi. Negara-negara baru tersebut seperti Vietnam dan Filipina. 

    “Memang kami fokus ke sana selain market-market yang saat ini sudah kami punya, dengan existing market tetap kami pertahankan,” ujar Niko.

    Hanya saja, lanjutnya, saat ini tantangan bagi PTBA menurutnya datang dari kebijakan Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara yang tengah digodok pemerintah. PTBA menurut Niko belum menemukan titik terang dari penerapan kebijakan ini.

    “Dengan adanya kebijakan MIP, ini menjadi salah satu solusi yang perlu tetap didorong,” tuturnya. 

    Dia melanjutkan pada tahun depan, PTBA akan fokus untuk investasi terkait pengembangan sisi logistik perseroan. Menurutnya, PTBA akan fokus mengembangkan proyek Keramasan, khususnya pengembangan proyek Train Loading Station (TLS) 67. 

    Niko menuturkan proyek ini menjadi salah satu inisiatif strategis bagaimana PTBA meningkatkan pengeluaran batu bara, selain juga meningkatkan pengeluaran batu bara dengan moda anggota lain. 

  • Bos BI Siapkan 5 Kunci Hadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

    Bos BI Siapkan 5 Kunci Hadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terus mewaspadai dan mengantisipasi transmisi dari risiko gejolak ekonomi dan geopolitik global yang tengah berlangsung.

    Perry menyampaikan bahwa sinergi menjadi satu kunci utama agar ekonomi Indonesia dapat berdaya tahan, seperti halnya langkah yang dilakukan bersama pemerintah kala pandemi Covid-19. Untuk itu, Perry menyiapkan lima langkah yang menjadi kunci untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

    “Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan,” ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (29/11/2024).

    Langkah kedua, sinergi dengan mendorong permintaan domestik khususnya konsumsi dan investasi. Ketiga, sinergi meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional.

    Keempat, sinergi pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian. Terakhir, sinergi digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital nasional.

    Pasalnya, sinergi dipercaya menjadi kunci utama di tengah kewaspadaan akan perlambatan ekonomi global pada 2025 dan 2026 akibat kondisi ekonomi dunia yang terus bergejolak dan akan adanya rambatan sebagai efek dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS.

    Trump membawa kebijakan dengan mementingkan negaranya terlebih dahulu atau American First, sehingga membawa perubahan terhadap geopolitik dan ekonomi dunia. Mulai dari tarif tinggi, perang dagang, geopolitik, disrupsi dagang, fragementasi ekonomi dan keuangan.

    Perry menegaskan bahwa stabilitas sangatlah penting bagi negara manapun dalam mendorong ekonomi tumbuh tinggi—seperti harapan Presiden Prabowo Subianto agar pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Kredibilitas Indonesia diakui secara internasional sebagai negara dengan disiplin tinggi 

    “Itulah kunci ketahanan menghadapi gejolak global. Sinergi fiskal dan moneter yang sangat erat perlu semakin kita perkuat ke depan dalam pengendalian inflasi, defisit fiskal, stabilisasi rupiah,” tutur Perry.

    Termasuk sinergi dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan juga operasi moneter Bank Indonesia serta efektivitas penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

    Selain itu, sinergi pemerintah dan bank sentral dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam pengawasan dan resolusi permasalahan lembaga keuangan, pendalaman pasar keuangan, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. 

  • Fenomena Choice Fatigue dalam Pilkada di Indonesia

    Fenomena Choice Fatigue dalam Pilkada di Indonesia

    Anggota KPPS menujukkan surat suara tidak sah saat penghitungan surat suara Pilkada DKI Jakarta 2024 di TPS 32 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.)

    Fenomena Choice Fatigue dalam Pilkada di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 29 November 2024 – 16:23 WIB

    Elshinta.com – Hasil penelitian yang dilakukan dua periset, Ned Augenblick dan Scott Nicholson, menunjukkan adanya fenomena yang sangat menarik dalam pemilihan umum.

    Penelitian yang didanai the George P. Shultz Fund di Stanford Institute for Economic Policy Research itu fokus pada topik Choice fatigue and voter behavior dan mengungkap fakta bahwa kelelahan memilih (choice fatigue) berdampak signifikan pada perilaku pemilih dalam pemilihan umum.

    Studi ini menemukan bahwa semakin banyak keputusan yang harus dibuat oleh pemilih dalam surat suara, semakin besar kemungkinan mereka tidak menggunakan hak pilih secara penuh (undervote).

    Selain itu, pemilih cenderung mengandalkan pola yang sederhana, seperti memilih kandidat pertama dalam daftar atau opsi yang dianggap aman, meskipun itu mungkin bukan keputusan optimal.

    Temuan ini didasarkan pada eksperimen alami di California, yang menunjukkan bahwa penurunan posisi kandidat di surat suara cenderung meningkatkan abstensi sebesar 0,11 persen per posisi.

    Relevansi penelitian ini sangat terasa di Indonesia, terutama dalam pelaksanaan pemilu serentak yang kompleks, di mana pemilih dihadapkan pada surat suara yang panjang dan melibatkan banyak kandidat dari berbagai tingkat pemerintahan.

    Pada Pemilu 2019, misalnya, menunjukkan fenomena ballot roll-off, di mana banyak pemilih fokus pada pemilihan presiden, sementara pemilihan legislatif sering diabaikan.

    Hal ini menunjukkan bahwa pemilih menghadapi beban kognitif yang berat dalam membuat keputusan secara bersamaan, mirip dengan choice fatigue yang ditemukan dalam penelitian Augenblick dan Nicholson.

    Riset itu semakin relevan kini dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, ketika diketahui angka partisipasi pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 disebut paling rendah dalam sejarah pilkada di wilayah ibu kota itu, sejak 2007.

    Tercatat partisipasi pemilih pada Pilgub DKI Jakarta 2024 hanya mencapai 4.357.512. Sementara itu, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.214.007. Artinya, partisipasi pemilih di Jakatta ada di angka 53,05 persen atau yang golput mencapai 46,95 persen.

    Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa strategi yang diusulkan dalam penelitian tersebut, seperti mengurangi jumlah kontes dalam satu pemilu, melakukan pengacakan posisi kandidat dalam surat suara, atau memberikan jeda waktu yang lebih panjang antarpemilu.

    Pendekatan ini dapat membantu mengurangi beban psikologis pemilih dan meningkatkan kualitas partisipasi.

    Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta harus lebih menggencarkan sosialisasi ke masyarakat agar rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 27 November 2024 tidak terulang.

    Ia juga berpandangan bahwa beberapa kelompok masyarakat beranggapan semua keputusan terkait kehidupan sehari-hari tergantung pada keputusan nasional, yakni presiden dan jajaran legislatif sehingga masyarakat lebih antusias saat Pemilu Februari lalu dibandingkan saat harus memilih gubernur.

    Partisipasi pemilih

    Dalam setiap demokrasi, partisipasi pemilih menjadi indikator penting keberhasilan proses politik. Indonesia sendiri secara keseluruhan sedang menghadapi fenomena tren penurunan partisipasi pemilih dalam pilkada.

    Fenomena yang sering disebut voter fatigue ini sekarang sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, termasuk pengamat politik, Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Apakah benar masyarakat mulai jenuh dengan pemilu yang sering diadakan dalam waktu berdekatan, dan apakah hal ini cukup kuat untuk menjadi pertimbangan memisahkan kembali pemilu serentak?

    Fenomena voter fatigue atau kelelahan pemilih, umumnya terjadi ketika masyarakat merasa terbebani dengan intensitas pemilu yang terlalu sering atau rumit.

    Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu serentak dimulai dari pemilu legislatif, pilpres, hingga pilkada didesain untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperkuat sistem presidensial. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan tantangan baru yang tidak terduga.

    Data dari beberapa pilkada terakhir menunjukkan penurunan partisipasi di sejumlah daerah. Pada Pilkada Serentak 2020, misalnya, partisipasi pemilih tercatat sekitar 76,09 persen, turun dibandingkan Pilpres 2019 yang mencapai 81 persen.

    Meski angka ini masih tergolong tinggi di tingkat global, tren penurunan tetap menjadi alarm bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.

    Dalam diskusi dengan beberapa pengamat politik, banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan kelelahan pemilih akibat intensitas pemilu yang terlalu tinggi dalam kurun waktu singkat.

    Ditambah lagi, pandemi COVID-19, saat itu, juga menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi.

    Namun, voter fatigue bukan hanya soal jadwal. Ada elemen lain yang memperparah jenuh pemilih, yaitu minimnya diferensiasi program dan visi antarkandidat.

    Sejumlah pemilih yang diwawancarai mengungkapkan, pilihan mereka tidak banyak berpengaruh. Kandidat sering kali menjanjikan hal yang sama, tetapi kenyataannya tidak banyak berubah.

    Ungkapan ini mencerminkan keresahan sebagian masyarakat bahwa pemilu hanya menjadi ritual politik tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan mereka.

    Fenomena ini harus disadari sebagai ancaman bagi demokrasi partisipatif, sehingga perlu kajian mendalam tentang dampak pemilu serentak terhadap partisipasi pemilih.

    Pemilu serentak

    Terlepas dari perdebatan yang terjadi, pertanyaan yang muncul adalah apakah perlu memisahkan kembali pemilu serentak? Jawabannya, tentu tidak sederhana.

    Pemilu serentak dicanangkan untuk menyederhanakan proses pemilu dan mengurangi biaya negara, tetapi jika implementasinya justru menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan partisipasi atau potensi voter fatigue, maka perlu ada evaluasi ulang.

    Beberapa pakar menyarankan pendekatan hibrida, di mana pemilu serentak tetap dilakukan, tetapi dengan jeda waktu yang lebih panjang antara pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada.

    Hal ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memproses hasil pemilu sebelumnya dan mengurangi beban psikologis yang mungkin timbul akibat terlalu sering terpapar kampanye politik.

    Selain itu, pendidikan politik kepada masyarakat perlu diperkuat, terutama untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada.

    Pandangan lain mengusulkan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu untuk mengatasi kelelahan pemilih.

    Digitalisasi proses pemilu, misalnya, dapat menjadi salah satu solusi. Dengan memperkenalkan e-voting atau sistem hibrida antara manual dan digital, masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam menyalurkan hak suaranya.

    Hanya saja, implementasi solusi ini membutuhkan infrastruktur yang memadai dan jaminan keamanan data.

    Selain teknis pelaksanaan, peningkatan kualitas kandidat juga menjadi kunci penting. Masyarakat akan lebih antusias berpartisipasi jika mereka merasa kandidat yang maju benar-benar mewakili kepentingan mereka.

    Partai politik harus mampu menciptakan mekanisme seleksi yang transparan dan inklusif, sehingga melahirkan calon pemimpin yang berintegritas dan kompeten.

    Sebab, pada akhirnya, pemilih cenderung jenuh, bukan hanya karena terlalu sering memilih, tetapi juga karena merasa pilihan yang ada tidak membawa perubahan signifikan.

    Keharusan untuk memisahkan pemilu serentak masih membutuhkan kajian mendalam. Meskipun demikian, apa pun langkah yang diambil, satu hal yang jelas adalah, demokrasi harus terus diperkuat.

    Demokrasi bukan hanya tentang angka partisipasi, tetapi juga tentang kualitas hubungan antara pemilih dan pemimpin yang dipilih.

    Faktanya yang harus disyukuri adalah bahwa masyarakat Indonesia disadari kian dewasa dalam berdemokrasi. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Dr Trubus Rahardiansyah menilai masyarakat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga tidak lagi terlalu reaktif dalam merespons penyelenggaraan pilkada. Terlebih dalam pilkada serentak, fokus masyarakat terpecah di daerahnya masing-masing.

    Meski begitu, tipis anggapan tentang kedewasaan dalam berdemokrasi dengan voter fatigue. Memang kerap kali orang dewasa lebih rendah tingkat ketertarikannya pada sesuatu yang sudah pernah mereka alami sebelumnya, termasuk pemilu, namun voter fatigue jelas merupakan fenomena lain yang berbeda, yang benar-benar bisa menjadi ancaman nyata dalam kehidupan berdemokrasi.

    Sebab dari kelelahan bisa mengarah pada ignorant, kemudian apatis. Jika hal itu terjadi, maka langkah evaluasi harus segera dilakukan, baik melalui perbaikan sistem, penguatan kapasitas penyelenggara, maupun pendidikan politik kepada masyarakat.

    Indonesia memiliki potensi besar untuk terus menjadi negara demokrasi yang stabil, namun potensi ini hanya akan terwujud jika setiap elemen dalam sistem pemilu, dari jadwal, kandidat, hingga penyelenggara, dapat memenuhi harapan masyarakat.

    Voter fatigue bukan sekadar tanda kejenuhan. Ini adalah sinyal bahwa demokrasi memerlukan perbaikan yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada hasil yang nyata.

    Sumber : Antara

  • Melihat Lebih Jauh Aktivitas Ekonomi ‘Bawah Tanah’ yang Gelontorkan Angka Fantastis – Page 3

    Melihat Lebih Jauh Aktivitas Ekonomi ‘Bawah Tanah’ yang Gelontorkan Angka Fantastis – Page 3

    Misi khusus untuk Anggito sudah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum ia dilantik menjadi Wamenkeu. Dari adik sang presiden, Hasyim Djojohadikusumo, ia mendapatkan bocoran tugasnya adalah mengumpulkan uang Rp300 triliun-Rp600 triliun per tahun ke kas negara. Nilai sangat besar yang butuh kerja keras untuk mewujudkannya.

    “Kita akan ada program-program yang luar biasa,” ujar Hasyim sehari setelah pemerintahan Joko Widodo berakhir.

    Melihat 10 tahun ke belakang, tugas Kemenkeu menggali pendapatan negara terus meningkat seiring anggaran belanja yang juga bertambah. Dalam satu dekade terakhir, kinerja pendapatan negara terjaga dengan aman. Beberapa kali bahkan bisa melebihi target. Pencapaian itu terjadi di tengah tantangan Pandemik Covid-19, geopolitik dunia yang memanas, serta perlambatan ekonomi hampir di semua negara.

    Pendapatan negara yang dimulai dari angka Rp1.500 triliun pada 2014 sudah menyentuh di atas Rp2.700-an triliun pada akhir tahun lalu. Realisasi tahunannya fluktuatif menyesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional dan global.

    Di tahun 2014, Indonesia bisa mengantongi pendapatan Rp1.545,45 triliun dan sempat menurun menjadi Rp1.496,04 triliun di tahun berikutnya. Periode empat tahun berikutnya, gerak pendapatan negara moncer dengan realisasi Rp1.546,94 tirliun pada 2016, Rp1.654,75 pada 2017, Rp1.928,11 triliun pada 2018, dan hampir menyentuh Rp2.000 triliun pada 2019 yaitu dengan pencapaian Rp1.955,14 triliun.

    Meski sempat turun menjadi Rp1.628,95 triliun pada 2020, Indonesia untuk pertama kalinya mencetak pendapatan negara Rp2.006,33 triliun setahun berikutnya. Penerimaan negara di atas Rp2.000 triliun ini terus bertahan sampai dua tahun berikutnya dengan realiasasi Rp2.630,61 triliun pada 2022 dan Rp2.766,74 triliun di tahun 2023.

    Sementara di tahun ini, pencapaian itu masih bisa dipertahankan. Hingga Oktober 2024, realisasi pendapatan negara dan hibah telah berada di angka Rp2.247,47 triliun atau 80,20% dari target APBN 2024.

    Ribuan triliun rupiah itu masuk ke kantong negara tak lepas dari berbagai strategi yang dibuat pemerintah. Reformasi perpajakan gencar digaungkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

    Tak cuma pajak, pemerintah kala itu juga berupaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penggunaan teknologi diterapkan dalam perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

    Hasil kerja 10 tahun inilah yang akan dilanjutkan dengan berusaha menggali sumber-sumber baru selama Prabowo Subianto. Penggalian itu yang sedang coba dicari lewat underground economy yang ternyata bernilai fantastis.