Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Bappenas: Transformasi ekonomi jadi kunci akselerasi pertumbuhan

    Bappenas: Transformasi ekonomi jadi kunci akselerasi pertumbuhan

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, transformasi ekonomi Indonesia menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

    “Memang akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tidak bisa kita dapatkan tanpa transformasi ekonomi Indonesia. Transformasi ekonomi Indonesia inilah yang menjadi kunci untuk kita bisa berakselerasi,” ujarnya dalam Investor Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, perekonomian global disebut mengalami ketidakpastian, sehingga diperkirakan ekonomi dunia tumbuh secara lambat. Namun, keadaan ini dinilai bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing ekonomi domestik.

    Selama 20 tahun terakhir (di luar tahun saat krisis pandemi COVID-19), pertumbuhan ekonomi di Tanah Air rata-rata berkisar lima persen. Setelah melalui pandemi pun, lanjutnya, Indonesia kembali menyentuh pertumbuhan ekonomi di angka lima persen.

    Hal tersebut dianggap menunjukkan stabilitas ekonomi Indonesia sudah terbukti karena makroekonomi memiliki fundamental yang sangat baik.

    “Ini yang kemudian bisa jadikan kita sebagai modalitas bahwa stabilitas ekonomi Indonesia ini akan menjadi fondasi kunci untuk Indonesia bisa berakselerasi melalui transformasi ekonomi,” kata dia.

    Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, beberapa tujuan yang dikejar antara lain pertumbuhan ekonomi Tanah Air sebesar 5,3 persen, inflasi terjaga dalam rentan sasaran 2,5 plus minus satu persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,5 persen, hingga tingkat kemiskinan ekstrim menuju 0 persen.

    “Ini adalah target pembangunan yang sudah dituangkan di dalam RKP 2025, sehingga sesuai dengan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang 5,3 persen ini, maka kemudian ini akan menjadi basis bahwa saat ini merupakan fundamental penting dan basis kita untuk kemudian melompat di tahun-tahun berikutnya. Tanpa stabilitas kita tidak bisa berakselerasi. Jadi, stabilitas adalah sebagai modal dasar kita dan tahun 2025 menjadi pintu gerbang kita menuju akselerasi lebih lanjut, yaitu 5,3 persen,” ungkap Amalia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pariwisata global diproyeksi pulih ke level prapandemi pada akhir 2024

    Pariwisata global diproyeksi pulih ke level prapandemi pada akhir 2024

    Madrid (ANTARA) – Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Tourism) mencatat pariwisata internasional telah mencapai 98 persen dari angka yang tercatat sebelum pandemi COVID-19 merebak pada 2019, dengan sekitar 1,1 miliar wisatawan yang melakukan perjalanan internasional dalam sembilan bulan pertama 2024.

    Dalam laporan Barometer Pariwisata (Tourism Barometer) yang dirilis pada Rabu (4/12), organisasi yang berbasis di Madrid itu mengungkap bahwa pemulihan sepenuhnya diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini.

    Pertumbuhan kunjungan wisatawan internasional didorong oleh permintaan pascapandemi yang kuat di Eropa dan kinerja yang kuat dari pasar-pasar sumber utama secara global, serta berlanjutnya pemulihan destinasi-destinasi di Asia-Pasifik.

    Foto drone udara yang diambil pada 10 Oktober 2023 menunjukkan pemandangan Desa Shibadong di Xiangxi Tujia dan Prefektur Otonomi Miao, Provinsi Hunan, China tengah. (ANTARA/Xinhua/Chen Sihan)

    Kenaikan angka kunjungan wisatawan sangat mencolok di Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Angkanya telah melampaui level pada 2019, dengan peningkatan masing-masing sebesar 29 persen, 1 persen, dan 6 persen.

    Pada September 2024, kedatangan wisatawan internasional di kawasan Asia-Pasifik mencapai 85 persen dari level pada 2019, menandai peningkatan yang signifikan dari 2023, ketika pemulihan hanya mencapai 66 persen. Sementara itu, kedatangan wisatawan internasional di benua Amerika mencapai 97 persen dari level pada 2019.

    Pertumbuhan kunjungan wisatawan internasional diimbangi dengan peningkatan pendapatan pariwisata pada tiga kuartal pertama 2024.

    Sekitar 35 dari 43 negara yang memiliki data penerimaan melaporkan angka yang melebihi nilai prapandemi dalam delapan hingga sembilan bulan pertama 2024. Banyak di antaranya mencatatkan pertumbuhan dua digit dibandingkan dengan 2019.

    Foto yang diambil pada 28 April 2024 ini menunjukkan terminal pesawat amfibi di Bandara Internasional Velana di Male, Maladewa. (ANTARA/Xinhua/Wu Yue)

    Spanyol, tujuan wisata terbesar kedua di dunia, melaporkan kenaikan sebesar 36 persen. Negara-negara lain yang mencatatkan kinerja impresif di Eropa termasuk Inggris, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 43 persen, Prancis dengan 27 persen, dan Italia dengan 26 persen.

    Sekretaris Jenderal UN Tourism Zurab Pololikashvili mengatakan pertumbuhan kuat yang terlihat dalam penerimaan pariwisata menjadi berita yang sangat baik bagi perekonomian-perekonomian di seluruh dunia.

    Dia menyoroti dampak positif pemulihan terhadap ekonomi lokal. Ia menambahkan pengeluaran pengunjung tumbuh lebih kuat dibandingkan kedatangan memiliki dampak langsung pada jutaan lapangan pekerjaan dan usaha kecil, serta berkontribusi signifikan pada neraca pembayaran dan pendapatan pajak di banyak perekonomian.

    Foto yang diambil pada 27 Desember 2022 ini menunjukkan pemandangan Guadalupe di Extremadura, Spanyol. (ANTARA/Xinhua/Gustavo Valiente)

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2024

  • PPN dan UMP Naik, Bos MDI Ventures Sebut Ujian Startup RI Bertambah

    PPN dan UMP Naik, Bos MDI Ventures Sebut Ujian Startup RI Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA – CEO MDI Ventures Donald Wihardja menilai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan upah minimum provinsi (UMP) menjadi tantangan baru bagi perusahaan rintisan atau startup.

    Kebijakan baru tersebut  bakal mempengaruhi kinerja startup di tengah musim dingin berkepanjangan dan upaya menuju perusahaan yang menguntungkan. 

    Diketahui, pembiayaan modal ventura ke startup pada Agustus 2024 mendekati angka pembiayaan modal ventura pada periode pasca pandemi COVID-19, yakni pada Desember 2021 sebesar Rp16,08 triliun. Meski sempat naik di Desember 2022 menjadi Rp18,02 triliun, trennya kembali turun hingga Agustus 2024.

    Startup menghadapi ujian baru di tengah pendanaan yang makin sepi.

    “Ya tentunya itu mereka juga harus menghadapi challenge itu. Jadi yang dahulu sudah profitable, tiba-tiba dengan naikkan itu jadi not profitable lagi. Tapi ya itulah landscape bisnis Indonesia,” kata Donald, Kamis (5/12/2024). 

    Donald menuturkan bahwa setiap startup yang ada di Indonesia harus bisa mengikuti setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Hal ini perlu dilakukan, agar bisnis yang mereka jalankan bisa terus berjalan dan tidak tergerus oleh kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Jadi ya harus bisa melakukan bisnis di landscape Indonesia. Karena mereka landscape-nya Indonesia gitu ya. Jadi mereka mesti bisa menghandle bisnis partnership di Indonesia,” kata Donald.

    Sebelumnya, pemerintah dalam rencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% dan upah minimum 6,5% pada 2025.

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut kenaikan PPN dan UMR merupakan hal yang biasa terjadi setiap tahunnya.

    Namun, adanya kenaikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para startup untuk bertumbuh. Salah satunya dengan kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.

    “Jadi kenaikan itu, itu kan lebih kepada kebijakan ekonomi lah untuk kenaikan pendapatan negara. Tapi untuk startup, kita bisa bertumbuh bersama dengan kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak,” kata Nezar.

  • Jangan Paksakan Penaikan PPN

    Jangan Paksakan Penaikan PPN

    BESAR kemungkinan penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan diberlakukan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2025. Kado pada awal tahun itu mesti diterima masyarakat meski daya beli terus menurun sepanjang 2024.

    Hingga kini, belum ada pembicaraan antara pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar hukum penaikan PPN itu. Apalagi pada 6 Desember 2024, DPR memasuki masa reses dan baru akan kembali bersidang pada Januari tahun depan.

    Artinya, hanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang dapat dikeluarkan Presiden jika pemerintah ingin membatalkan rencana penaikan PPN itu. Namun, pertanyaannya, ada situasi kegentingan memaksa apa sehingga perppu harus diterbitkan? Sepertinya opsi itu pun tak akan diambil Presiden mengingat penaikan PPN ada dasar hukumnya.

    Jika menilik UU No 62/2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, dapat dipandang wajar jika pemerintah tetap menaikkan PPN. Bagaimana tidak? Dengan rencana belanja senilai Rp3.621,3 triliun pada tahun depan, pemerintah hanya punya duit sebesar Rp3.005,1 triliun. Artinya, ada defisit sebesar Rp616,19 triliun yang mesti ditalangi.

    Kalau bukan berutang, pilihannya efisiensi dan pungutan negara yang mesti ditambah buat menalanginya. Dari perincian Perpres No 201/2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, terlihat jelas pemerintah memilih ingin menambah pendapatan negara ketimbang berutang. Dengan pemberlakuan PPN sebesar 12%, pemerintah menargetkan penerimaan PPN dalam negeri Rp609,04 triliun. Target PPN itu naik 23,4% dari tahun sebelumnya, yakni Rp493,3 triliun.

    Jelas tambahan PPN itu masih belum mampu menutupi besaran defisit APBN. Karena itu, siap-siap saja pemerintah akan menambah pungutan pajak lainnya, termasuk cukai.

    Terbitnya Perpres pada 30 November 2024 itu sekaligus menandai sikap pemerintah yang tetap akan jalan terus dengan menaikkan tarif PPN meski penolakan dari masyarakat dan dunia usaha terus menguat.

    Pemerintah berdalih tergerusnya daya beli masyarakat yang diperparah oleh tambahan penaikan PPN itu akan diganjal dengan guyuran bansos dan PPNBM (pajak pertambahan nilai dan bea masuk) yang ditanggung negara. Tak cuma itu, insentif, utamanya untuk industri padat karya, juga tengah disiapkan pemerintah.

    Namun, itu hitung-hitungan versi pemerintah. Masyarakat yang kini banyak yang sudah turun kelas, dari menengah menjadi menuju menengah dan rentan miskin, tentu juga punya hitung-hitungan sendiri.

    Saat pendapatan tak berubah atau hanya naik tak sampai 10% pada tahun depan, masyarakat mesti menghadapi kenaikan berbagai harga barang dan jasa. Dunia usaha pun akan kelimpungan karena barang dan jasa mereka banyak yang tak laku akibat harganya naik.

    Pemerintah tentu belum lupa, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah kelas menengah pada 2024 tinggal 47,85 juta jiwa, melorot jika dibandingkan dengan periode prapandemi covid-19 pada 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa. Artinya, sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah turun kelas dalam lima tahun terakhir.

    Penurunan itu tentu berdampak pada pengurangan kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi domestik. Pangsa konsumsi mereka turun dari 45,6% pada 2018 menjadi hanya 40,3% pada 2023.

    Jika banyak anggota masyarakat yang turun kelas, bagaimana negara bisa mendapat kenaikan pendapatan lewat penaikan PPN? Pemerintah tentu mesti memikirkan dampak penurunan konsumsi tersebut. Apalagi BPS mencatat ekonomi kuartal III 2024 hanya mampu tumbuh 4,94% secara tahunan, anjlok dari 5,05% pada kuartal II 2024. Itu semua diakibatkan turunnya konsumsi masyarakat yang selama ini jadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dengan berkaca dari semua itu, sebenarnya simpel saja jalan keluarnya. Ketimbang memaksakan penaikan PPN yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, lebih baik pemerintah memangkas pengeluaran yang bukan prioritas. Belanja-belanja besar yang bersifat jangka panjang sebaiknya ditunda dulu di tengah anggaran yang pas-pasan. Gunakan anggaran yang ada buat menyelesaikan persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    Mimpi indah tentu dibolehkan, tapi hidup di atas realitas itu kewajiban.

    BESAR kemungkinan penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan diberlakukan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2025. Kado pada awal tahun itu mesti diterima masyarakat meski daya beli terus menurun sepanjang 2024.
     
    Hingga kini, belum ada pembicaraan antara pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar hukum penaikan PPN itu. Apalagi pada 6 Desember 2024, DPR memasuki masa reses dan baru akan kembali bersidang pada Januari tahun depan.
     
    Artinya, hanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang dapat dikeluarkan Presiden jika pemerintah ingin membatalkan rencana penaikan PPN itu. Namun, pertanyaannya, ada situasi kegentingan memaksa apa sehingga perppu harus diterbitkan? Sepertinya opsi itu pun tak akan diambil Presiden mengingat penaikan PPN ada dasar hukumnya.
    Jika menilik UU No 62/2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, dapat dipandang wajar jika pemerintah tetap menaikkan PPN. Bagaimana tidak? Dengan rencana belanja senilai Rp3.621,3 triliun pada tahun depan, pemerintah hanya punya duit sebesar Rp3.005,1 triliun. Artinya, ada defisit sebesar Rp616,19 triliun yang mesti ditalangi.
     
    Kalau bukan berutang, pilihannya efisiensi dan pungutan negara yang mesti ditambah buat menalanginya. Dari perincian Perpres No 201/2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, terlihat jelas pemerintah memilih ingin menambah pendapatan negara ketimbang berutang. Dengan pemberlakuan PPN sebesar 12%, pemerintah menargetkan penerimaan PPN dalam negeri Rp609,04 triliun. Target PPN itu naik 23,4% dari tahun sebelumnya, yakni Rp493,3 triliun.
     
    Jelas tambahan PPN itu masih belum mampu menutupi besaran defisit APBN. Karena itu, siap-siap saja pemerintah akan menambah pungutan pajak lainnya, termasuk cukai.
     
    Terbitnya Perpres pada 30 November 2024 itu sekaligus menandai sikap pemerintah yang tetap akan jalan terus dengan menaikkan tarif PPN meski penolakan dari masyarakat dan dunia usaha terus menguat.
     
    Pemerintah berdalih tergerusnya daya beli masyarakat yang diperparah oleh tambahan penaikan PPN itu akan diganjal dengan guyuran bansos dan PPNBM (pajak pertambahan nilai dan bea masuk) yang ditanggung negara. Tak cuma itu, insentif, utamanya untuk industri padat karya, juga tengah disiapkan pemerintah.
     
    Namun, itu hitung-hitungan versi pemerintah. Masyarakat yang kini banyak yang sudah turun kelas, dari menengah menjadi menuju menengah dan rentan miskin, tentu juga punya hitung-hitungan sendiri.
     
    Saat pendapatan tak berubah atau hanya naik tak sampai 10% pada tahun depan, masyarakat mesti menghadapi kenaikan berbagai harga barang dan jasa. Dunia usaha pun akan kelimpungan karena barang dan jasa mereka banyak yang tak laku akibat harganya naik.
     
    Pemerintah tentu belum lupa, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah kelas menengah pada 2024 tinggal 47,85 juta jiwa, melorot jika dibandingkan dengan periode prapandemi covid-19 pada 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa. Artinya, sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah turun kelas dalam lima tahun terakhir.
     
    Penurunan itu tentu berdampak pada pengurangan kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi domestik. Pangsa konsumsi mereka turun dari 45,6% pada 2018 menjadi hanya 40,3% pada 2023.
     
    Jika banyak anggota masyarakat yang turun kelas, bagaimana negara bisa mendapat kenaikan pendapatan lewat penaikan PPN? Pemerintah tentu mesti memikirkan dampak penurunan konsumsi tersebut. Apalagi BPS mencatat ekonomi kuartal III 2024 hanya mampu tumbuh 4,94% secara tahunan, anjlok dari 5,05% pada kuartal II 2024. Itu semua diakibatkan turunnya konsumsi masyarakat yang selama ini jadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Dengan berkaca dari semua itu, sebenarnya simpel saja jalan keluarnya. Ketimbang memaksakan penaikan PPN yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, lebih baik pemerintah memangkas pengeluaran yang bukan prioritas. Belanja-belanja besar yang bersifat jangka panjang sebaiknya ditunda dulu di tengah anggaran yang pas-pasan. Gunakan anggaran yang ada buat menyelesaikan persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
     
    Mimpi indah tentu dibolehkan, tapi hidup di atas realitas itu kewajiban.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Penyakit Misterius di DR Kongo Tewaskan Lebih dari 100 Orang, Didominasi Remaja

    Penyakit Misterius di DR Kongo Tewaskan Lebih dari 100 Orang, Didominasi Remaja

    Jakarta –

    Penyakit misterius yang menghantui Demokratik Republik Kongo telah menewaskan 143 orang dan dilaporkan terus bertambah. Sebagian besar korbannya adalah remaja menurut laporan pihak berwenang.

    “Penyakit yang tak diketahui identitasnya itu telah menginfeksi lebih dari 300 orang sejak 10 November, menyebabkan gejala seperti flu termasuk demam, sakit kepala, batuk, kesulitan bernapas dan anemia,” kata kementerian kesehatan negara itu kepada BBC.

    Pihak berwenang mengatakan, sebagian besar korban tewas berusia antara 16 dan 18 tahun.

    Pemerintah setempat juga telah mengirim tim medis ke Provinsi Kwango, tempat penyakit ini paling umum, untuk menyelidiki wabah aneh tersebut. Juga menghimbau warga untuk tetap tenang. Cephorien Manzanza, seorang pemimpin masyarakat sipil, mengatakan kepada Reuters bahwa peningkatan jumlah kasus benar-benar mengkhawatirkan.

    “Panzi adalah zona kesehatan pedesaan, jadi ada masalah dengan pasokan obat-obatan,” katanya, mengacu pada desa yang paling parah terkena dampak.

    Wabah ini terjadi tepat sebelum peringatan lima tahun kasus pertama COVID-19 yang tercatat di Wuhan, China. Republik Demokratik Kongo adalah sarang penyakit berbahaya, termasuk ebola dan, yang terbaru, mpox, yang menginfeksi sedikitnya 14.500 orang dari Januari hingga Juli tahun ini.

    (suc/kna)

  • PPN Naik 12% Tahun 2025, Toyota-Honda Masih Hitung Harga Mobil yang Pas

    PPN Naik 12% Tahun 2025, Toyota-Honda Masih Hitung Harga Mobil yang Pas

    Jakarta –

    Toyota dan Honda tengah menghitung besar kenaikan harga mobil terkait dengan penerapan PPN 12 persen. Naik jadi berapa ya kira-kira?

    Rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai tahun 2025 membuat pabrikan harus memutar otak dalam penentuan harga jual mobilnya. Ya, harga mobil dipastikan bakal ikut terkerek saat PPN naik jadi 12 persen. Ditambah lagi, ada opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Dengan terbitnya aturan itu, sekarang pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menambahkan pungutan tambahan atas PKB dan BBNKB. Aturan tersebut diundangkan pada 5 Januari 2022 dan berlaku tiga tahun setelahnya, yang artinya bakal diterapkan pada 5 Januari 2025 tahun depan.

    Ini tentu akan membuat harga mobil makin melambung. Sejauh ini belum diketahui dengan pasti besar kenaikan harga mobil. Yang jelas, para produsen tengah menghitung dengan matang harga mobil untuk tahun 2025.

    “Saat ini kami sedang menghitung kira-kira kenaikannya di berapa persen sambil mempertimbangkan aspek lain seperti kurs, biaya produksi & distribusi, dan lainnya. Selain kenaikan PPN, ada kenaikan pajak dari opsen juga,” terang Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy saat dikonfirmasi detikOto, Rabu (4/12/2024).

    Senada dengan Toyota, Honda pun masih belum bisa memastikan harga jual mobilnya mulai tahun depan. Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengungkap tengah melakukan perhitungan harga mobil Honda dengan adanya PPN 12 persen dan opsen pajak.

    “Nanti akan diinformasikan bila sudah ada perhitungannya,” ungkap Billy dihubungi terpisah.

    DI sisi lain, kebijakan kenaikan pajak itu diramal bisa mempengaruhi penjualan mobil. Untuk itu, diharapkan adanya insentif yang bisa menggenjot penjualan mobil dalam negeri. Kebijakan yang dimaksud salah satunya adalah penerapan diskon PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang terbukti mengerek penjualan di zaman Covid-19 melanda.

    “Kami berharap ada support dari pemerintah, khususnya untuk industri otomotif nasional. Supaya impact-nya tidak besar,” jelas Anton.

    Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkap penjualan mobil di Indonesia tahun depan akan berat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun mengakui dampak besar yang disumbangkan oleh industri otomotif. Agus membocorkan, pemerintah akan memberikan insentif untuk industri otomotif.

    “Salah satu prioritas dari program yang sekarang sedang dirumuskan itu adalah menyiapkan program-program insentif dan stimulus bagi industri otomotif,” kata Agus.

    (dry/din)

  • Apa Sih Budaya Doomerisme yang Lagi Marak di Internet?

    Apa Sih Budaya Doomerisme yang Lagi Marak di Internet?

    Jakarta: Dalam beberapa tahun terakhir, budaya “doomerisme” semakin marak terlihat di dunia maya. Istilah ini berasal dari kata “doomer,” yang merujuk kepada individu yang sangat pesimis atau fatalis mengenai masalah global seperti perubahan iklim, overpopulasi, senjata nuklir, hingga kecerdasan buatan yang lepas kendali.

    Istilah ini pertama kali muncul di media sosial dan telah menjadi simbol dari generasi yang merasa bahwa masa depan umat manusia tidak memiliki harapan lagi.
     
    Apa Itu Doomerisme?

    Gambar: Contoh meme doomer. (Memedroid)

    Doomerisme adalah cara pandang yang fatalistik terhadap masa depan, dengan keyakinan bahwa masalah-masalah besar seperti perubahan iklim, kerusakan ekologis, dan ketidakstabilan sosial akan berujung pada kehancuran total umat manusia.

    Banyak yang merasa bahwa segala upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini sudah terlambat dan tidak ada lagi jalan keluar yang bisa diambil.

    Munculnya budaya doomerisme juga banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Paul R. Ehrlich dan Guy McPherson yang dikenal dengan pemikiran Malthusian mereka, yaitu pandangan bahwa penggunaan sumber daya manusia akan terus melebihi ketersediaan, mengakibatkan kehancuran sosial dan penurunan populasi.

    Dalam komunitas doomer, munculnya berbagai meme, seperti karakter Wojak yang disebut “Doomer,” memperlihatkan ekspresi generasi muda yang putus asa dan nihilistis, seringkali diiringi dengan playlist bernuansa muram di YouTube yang menjadi populer selama pandemi COVID-19.
     
    Kenapa Budaya Ini Bisa Berkembang?
    Ada beberapa faktor yang membuat budaya doomerisme berkembang di internet. Salah satunya adalah keterbukaan informasi mengenai masalah global.

    Berita-berita tentang bencana alam, peringatan ilmuwan tentang perubahan iklim, dan perkembangan kecerdasan buatan yang semakin canggih membuat banyak orang merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghindari kehancuran.

    Tokoh seperti Geoffrey Hinton, salah satu pionir AI, misalnya, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa teknologi AI saat ini berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan, dan hal ini dapat menimbulkan risiko yang serius jika tidak diatur dengan benar.

    Selain itu, menurut laporan Vox, banyak orang yang merasa bahwa kehidupan sekarang lebih buruk dibandingkan masa lalu, meskipun data menunjukkan bahwa secara umum kualitas hidup manusia telah meningkat.

    Rasa pesimis ini memperkuat narasi doomerisme, yang pada akhirnya membentuk mindset bahwa masa depan hanya akan menjadi lebih suram.
     
    Benarkah Manusia Akan Punah?

    Gambar: You’re just lonely and depressed, seeks help. (How To Do Things With Memes?)

    Pertanyaan yang sering muncul dari kalangan doomer adalah, “Apakah umat manusia akan musnah?”.

    Banyak yang merasa bahwa ancaman seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan risiko dari kecerdasan buatan akan membawa kita ke arah kepunahan. Namun, tidak semua ilmuwan setuju dengan pandangan ini.

    Bryan Walsh dari Vox menulis bahwa meskipun tantangan besar memang ada, sejarah menunjukkan bahwa umat manusia selalu mampu menemukan solusi terhadap masalah-masalah besar yang dihadapinya.

    Misalnya, teknologi baru terus dikembangkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menyediakan energi bersih yang lebih murah.

    Liz Georges, seorang ahli komunikasi dalam isu perubahan iklim, juga mengungkapkan bahwa menyerah pada keputusasaan adalah salah satu bahaya terbesar saat ini.

    Meskipun tantangan untuk menahan pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius semakin sulit, masih ada jalan menuju masa depan yang lebih baik.

    Menurutnya, doomerisme adalah sebuah narasi yang merampas kekuatan kita untuk bertindak, padahal setiap tindakan, sekecil apa pun, memiliki dampak dalam mengatasi krisis iklim.

    Doomerisme adalah refleksi dari ketakutan dan keputusasaan akan masa depan yang tidak pasti. Budaya ini berkembang di internet karena banyaknya informasi tentang ancaman global yang membuat banyak orang merasa tidak berdaya.

    Namun, penting untuk diingat bahwa sejarah manusia penuh dengan contoh di mana kita berhasil mengatasi tantangan besar. Daripada menyerah pada keputusasaan, kita bisa memilih untuk tetap bertindak dan mencari solusi.

    Masa depan mungkin penuh tantangan, tetapi harapan dan usaha kita untuk memperbaikinya adalah kunci untuk menghindari skenario-skenario terburuk yang dikhawatirkan oleh para doomer.

    Baca Juga:
    Asal Usul Meme Chill Guy yang Viral di Medsos

    Jakarta: Dalam beberapa tahun terakhir, budaya “doomerisme” semakin marak terlihat di dunia maya. Istilah ini berasal dari kata “doomer,” yang merujuk kepada individu yang sangat pesimis atau fatalis mengenai masalah global seperti perubahan iklim, overpopulasi, senjata nuklir, hingga kecerdasan buatan yang lepas kendali.
     
    Istilah ini pertama kali muncul di media sosial dan telah menjadi simbol dari generasi yang merasa bahwa masa depan umat manusia tidak memiliki harapan lagi.
     
    Apa Itu Doomerisme?

    Gambar: Contoh meme doomer. (Memedroid)
     
    Doomerisme adalah cara pandang yang fatalistik terhadap masa depan, dengan keyakinan bahwa masalah-masalah besar seperti perubahan iklim, kerusakan ekologis, dan ketidakstabilan sosial akan berujung pada kehancuran total umat manusia.
    Banyak yang merasa bahwa segala upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini sudah terlambat dan tidak ada lagi jalan keluar yang bisa diambil.
     
    Munculnya budaya doomerisme juga banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Paul R. Ehrlich dan Guy McPherson yang dikenal dengan pemikiran Malthusian mereka, yaitu pandangan bahwa penggunaan sumber daya manusia akan terus melebihi ketersediaan, mengakibatkan kehancuran sosial dan penurunan populasi.
     
    Dalam komunitas doomer, munculnya berbagai meme, seperti karakter Wojak yang disebut “Doomer,” memperlihatkan ekspresi generasi muda yang putus asa dan nihilistis, seringkali diiringi dengan playlist bernuansa muram di YouTube yang menjadi populer selama pandemi COVID-19.
     
    Kenapa Budaya Ini Bisa Berkembang?
    Ada beberapa faktor yang membuat budaya doomerisme berkembang di internet. Salah satunya adalah keterbukaan informasi mengenai masalah global.
     
    Berita-berita tentang bencana alam, peringatan ilmuwan tentang perubahan iklim, dan perkembangan kecerdasan buatan yang semakin canggih membuat banyak orang merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghindari kehancuran.
     
    Tokoh seperti Geoffrey Hinton, salah satu pionir AI, misalnya, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa teknologi AI saat ini berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan, dan hal ini dapat menimbulkan risiko yang serius jika tidak diatur dengan benar.
     
    Selain itu, menurut laporan Vox, banyak orang yang merasa bahwa kehidupan sekarang lebih buruk dibandingkan masa lalu, meskipun data menunjukkan bahwa secara umum kualitas hidup manusia telah meningkat.
     
    Rasa pesimis ini memperkuat narasi doomerisme, yang pada akhirnya membentuk mindset bahwa masa depan hanya akan menjadi lebih suram.
     
    Benarkah Manusia Akan Punah?

    Gambar: You’re just lonely and depressed, seeks help. (How To Do Things With Memes?)
     
    Pertanyaan yang sering muncul dari kalangan doomer adalah, “Apakah umat manusia akan musnah?”.
     
    Banyak yang merasa bahwa ancaman seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan risiko dari kecerdasan buatan akan membawa kita ke arah kepunahan. Namun, tidak semua ilmuwan setuju dengan pandangan ini.
     
    Bryan Walsh dari Vox menulis bahwa meskipun tantangan besar memang ada, sejarah menunjukkan bahwa umat manusia selalu mampu menemukan solusi terhadap masalah-masalah besar yang dihadapinya.
     
    Misalnya, teknologi baru terus dikembangkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menyediakan energi bersih yang lebih murah.
     
    Liz Georges, seorang ahli komunikasi dalam isu perubahan iklim, juga mengungkapkan bahwa menyerah pada keputusasaan adalah salah satu bahaya terbesar saat ini.
     
    Meskipun tantangan untuk menahan pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius semakin sulit, masih ada jalan menuju masa depan yang lebih baik.
     
    Menurutnya, doomerisme adalah sebuah narasi yang merampas kekuatan kita untuk bertindak, padahal setiap tindakan, sekecil apa pun, memiliki dampak dalam mengatasi krisis iklim.
     
    Doomerisme adalah refleksi dari ketakutan dan keputusasaan akan masa depan yang tidak pasti. Budaya ini berkembang di internet karena banyaknya informasi tentang ancaman global yang membuat banyak orang merasa tidak berdaya.
     
    Namun, penting untuk diingat bahwa sejarah manusia penuh dengan contoh di mana kita berhasil mengatasi tantangan besar. Daripada menyerah pada keputusasaan, kita bisa memilih untuk tetap bertindak dan mencari solusi.
     
    Masa depan mungkin penuh tantangan, tetapi harapan dan usaha kita untuk memperbaikinya adalah kunci untuk menghindari skenario-skenario terburuk yang dikhawatirkan oleh para doomer.
     
    Baca Juga:
    Asal Usul Meme Chill Guy yang Viral di Medsos
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Komentar Bupati saat Reog Ponorogo Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO Surabaya 4 Desember 2024

    Komentar Bupati saat Reog Ponorogo Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO Surabaya 4 Desember 2024

    Komentar Bupati saat Reog Ponorogo Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Reog Ponorogo
    , seni tradisional yang berasal dari Kabupaten
    Ponorogo
    , resmi ditetapkan sebagai
    warisan budaya takbenda
    (WBTb) oleh
    UNESCO
    .
    Penetapan ini dilakukan melalui sidang Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage yang berlangsung di Paraguay pada Selasa (3/12/2024) sekitar pukul 17.00 waktu Paraguay atau Rabu (4/12) pukul 02.00 WIB.
    Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mengungkapkan bahwa sebelum sidang berlangsung, para seniman reog dan warga setempat menggelar doa bersama.
    “Dua hari ini kami menyelenggarakan doa bersama. Kami terus mengikuti perkembangan meskipun tidak ikut ke Paraguay dan ini adalah prestasi bersama, kebanggaan kita bersama,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (4/12/2024).
    Sugiri juga menambahkan bahwa pihaknya menyerahkan proses sidang inagurasi ICH UNESCO kepada Kementerian Kebudayaan.
    “Mudah-mudahan dengan penetapan ini mampu membuat banyak hal di Ponorogo,” imbuhnya.
    Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi, menjelaskan bahwa perjuangan untuk mendapatkan pengakuan WBTb dari UNESCO dimulai pada tahun 2021, di tengah pandemi Covid-19.
    Menurutnya, Reog Ponorogo harus segera mendapatkan perlindungan dari dunia.
    “Reog Ponorogo merupakan satu-satunya yang diusung Pemerintah Indonesia dengan kategori Urgent Safeguarding List (USL),” katanya.
    Judha menegaskan bahwa penetapan Reog Ponorogo sebagai WBTb UNESCO bukan hanya hasil perjuangan Pemkab, tetapi juga merupakan usaha bersama dari seniman dan masyarakat Indonesia.
    Ia menambahkan bahwa upaya pengusulan Reog Ponorogo sempat mengalami kegagalan.
    “Semua elemen masyarakat ikut berjuang agar Reog Ponorogo diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia asli Indonesia dari Ponorogo.” 
    “Selama ini kami tidak pernah kendur, semua elemen berjuang bersama, termasuk seniman reog, pemerintah, media massa, semua elemen mendukung Reog Ponorogo,” ujarnya.
    Judha juga menjelaskan bahwa Reog Ponorogo dimasukkan dalam kategori Urgent Safeguarding List (USL) karena dampak pandemi Covid-19 yang mengganggu latihan dan pertunjukan seniman.
    “Sedangkan saat itu, tidak ada yang tahu pandemi Covid-19 kapan akan berakhir. Pandemi Covid-19 kurang lebih 3 tahun meluluhlantakkan transmisi hidup Reog Ponorogo.” 
    “Seniman beralih profesi ke sektor swasta, alat peraga tidak terawat dan ditinggalkan,” ujarnya.
    Dengan ditetapkannya Reog Ponorogo sebagai warisan budaya takbenda WBTb, Judha berharap kegiatan seni Reog Ponorogo akan semakin menggeliat dan mendapatkan perlindungan dari semua pihak.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PANRB dukung kolaborasi penguatan ekonomi kreatif

    Menteri PANRB dukung kolaborasi penguatan ekonomi kreatif

    “Kita akan upayakan untuk bisa berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti kementerian ekonomi kreatif, kebudayaan, keuangan, dan lain sebagainya,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung sektor ekonomi kreatif dalam sisi penguatan kelembagaan hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur.

    Dukungan itu disampaikan saat Rini menerima Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

    “Kita akan upayakan untuk bisa berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti kementerian ekonomi kreatif, kebudayaan, keuangan, dan lain sebagainya,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dilansir dari laman kemenparekraf.go.id, ada empat tren ekonomi kreatif yang berkembang pesat pada 2024. Tren-tren tersebut meliputi audio visual, mobile game, musik, dan kolaborasi.

    Sejak pandemi COVID-19, tren ekonomi kreatif 2024 banyak dipengaruhi perkembangan teknologi yang pesat. Pandemi mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk terus berkembang agar mampu bersaing di pasar global.

    Dengan optimalisasi setiap sumber daya yang dimiliki untuk mengikuti perubahan tren ekonomi kreatif tersebut, diharapkan dapat membuat sektor ekonomi kreatif di Indonesia lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan 4,4 juta lapangan kerja pada 2024.

    Dari sisi lain masuknya audio visual sebagai salah satu tren ekonomi kreatif 2024 tidak bisa dipisahkan dari banyaknya generasi muda yang tertarik membuat berbagai macam konten video.

    Di samping itu, meningkatnya popularitas audio visual dalam tren ekonomi kreatif juga didukung dari meningkatnya minat masyarakat pada film atau serial lokal melalui layanan over the top (OTT).

    Hal ini didukung dalam survei Jakpat yang mengukur tontonan terpopuler masyarakat Indonesia, film atau serial Indonesia menduduki peringkat kedua dengan angka 69 persen, setelah serial Korea Selatan (72 persen).

    Ide-ide dari Yovie Widianto, yang selama ini sudah berkiprah di dunia entertainment diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi dunia seni Tanah Air.

    Tentunya ide dari kalangan profesional, dan dukungan birokrasi akan memperkuat pencapaian visi-misi Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentunya kita ingin ide-ide yang ada sudah disampaikan Kang Yovie ini mudah-mudahan bisa segera terwujud,” ujar Rini.

    Sementara itu, Yovie Widyanto mengucapkan terima kasih kepada Rini atas dukungan tersebut. Sejauh ini, Yovie sudah membuka ruang kolaborasi dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

    Kolaborasi juga dibuka dengan instansi lainnya. Yovie berharap semua pihak, termasuk instansi pemerintah, bisa saling melengkapi untuk peningkatan kreativitas masyarakat Indonesia.

    “Teman-teman di kementerian lain yang memang pastinya semuanya harus berkolaborasi yang baik, agar apa yang kita cita-citakan Indonesia penuh kreativitas, semakin maju, dan memberikan hasil yang baik buat bangsa ini,” pungkas Yovie.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom ingatkan kenaikan PPN bisa picu peningkatan inflasi

    Ekonom ingatkan kenaikan PPN bisa picu peningkatan inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom ingatkan kenaikan PPN bisa picu peningkatan inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen dapat memicu peningkatan inflasi di dalam negeri.

    “Tahun ini inflasi diperkirakan berkisar di bawah dua persen, namun untuk tahun depan inflasi diproyeksikan meningkat ke 3,12 persen,” ujar Josua dalam acara 2025 Economic Outlook oleh Permata Bank di Jakarta, Selasa (3/12).

    Dalam kesempatan sama, Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman menyampaikan bahwa pada dasarnya kenaikan PPN dapat berdampak positif terhadap pendapatan negara, dengan catatan bahwa kenaikan penerimaan negara harus dikembalikan lagi kepada masyarakat.

    “Kalau bisa dialokasikan lagi ke sektor yang meningkatkan roda ekonomi. Kita lihat, kenaikan PPN ini boleh, tapi komitmennya dikembalikan ke rakyat untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi,” ujar Faisal.

    Namun demikian, Ia menegaskan bahwa penundaan PPN perlu menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh pemerintah, karena saat ini konsumsi masyarakat yang menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi masih terguncang ditambah terjadinya penurunan jumlah kelas menengah.

    “Kami mendukung wacana ditunda dulu. Kelas menengah belum kembali ke kondisi secure (aman) seperti prapandemi (COVID-19). Kalau sudah pulih, bisa dilakukan secara gradual,” ujarnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia sebesar 1,55 persen year on year (yoy) pada November 2024, atau melandai dari capaian Oktober yang sebesar 1,71 persen (yoy).

    Secara bulanan, inflasi pada November 2024 tercatat sebesar 0,30 persen month to month (mtm) atau lebih tinggi dibandingkan Oktober 2024 yang sebesar 0,08 persen (mtm).

    Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen yang pada awalnya bakal diterapkan pada 1 Januari 2025.

    Menurut Luhut, penerapan kenaikan PPN yang diundur karena pemerintah berencana untuk memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat melalui bantuan sosial ke kelas menengah.

    Sumber : Antara