Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Jepang Ketar-ketir Kasus COVID-19 Naik, Warga Diminta Pakai Masker Lagi

    Jepang Ketar-ketir Kasus COVID-19 Naik, Warga Diminta Pakai Masker Lagi

    Jakarta –

    Jepang menghadapi peningkatan kasus COVID-19 dan influenza secara bersamaan di seluruh negara tersebut, menurut data resmi Kementerian Kesehatan setempat.

    Dikutip dari The Strait Times, jumlah kasus baru COVID-19 meningkat menjadi 15.163 pada minggu yang berakhir di 8 Desember. Angka tersebut meningkat lebih dari 3 ribu dari periode tujuh hari sebelumnya. Ini juga merupakan minggu kedua berturut-turut kasus baru yang dilaporkan meningkat, dengan lebih dari 1.600 pasien COVID baru yang dirawat di rumah sakit.

    Sementara jumlah kasus influenza baru juga meningkat menjadi 44.673 pada periode yang sama. Jumlah tersebut meningkat sekitar 20 ribu lebih banyak daripada minggu sebelumnya dengan perkiraan 347 ribu pasien di seluruh negeri.

    Rata-rata 9,03 pasien influenza baru mengunjungi institusi medis termasuk rumah sakit dan klinik, dengan kasus baru terbanyak dilaporkan di prefektur Fukuoka dan Oita di Jepang barat, diikuti oleh Chiba, tempat Bandara Internasional Narita berada.

    Jumlah pasien COVID baru tertinggi dilaporkan di prefektur Akita di wilayah Tohoku dan prefektur Hokkaido utara. Data dilaporkan oleh sekitar 5.000 institusi medis di negara tersebut dan dikumpulkan oleh Institut Penyakit Menular Nasional Jepang dan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan.

    Kementerian mengatakan infeksi cenderung menyebar selama musim dingin setiap tahun. Pemerintah setempat juga mengingatkan orang-orang untuk mengambil tindakan pencegahan dasar dengan serius, termasuk mengenakan masker serta mencuci tangan dan berkumur secara teratur.

    Untuk mengurangi penularan penyakit, kementerian juga mengatakan masyarakat harus mematuhi etika batuk dengan menutup mulut atau hidung dengan tisu atau batuk atau bersin hanya ke siku atau jaket sendiri.

    Di sisi lain, lebih dari 32.000 orang di Jepang meninggal karena COVID-19 dalam 12 bulan setelah Mei 2023 ketika sebagian besar tindakan pencegahan kesehatan termasuk karantina untuk kasus positif dicabut, menurut data Kementerian Kesehatan.

    Mereka yang berusia 65 tahun atau lebih merupakan 97 persen dari kematian. Ada 2.244 kematian terkait influenza dalam periode yang sama.

    (suc/kna)

  • Pajak PPh 21 Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp 10 Juta Ditanggung Pemerintah

    Pajak PPh 21 Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp 10 Juta Ditanggung Pemerintah

    JAKARTA – Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan gaji sampai dengan 10 juta per bulan, pemerintah akan membebaskan pajak penghasilan ( PPh 21 ) untuk para pekerja di sektor padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Prabowo subianto sudah memerintahkan agar sektor padat karya ini menjadi perhatian penting.

    BACA JUGA: BPR Kencana Kota Cimahi Dilikuidasi, LPS Siapkan Dana Simpanan Nasabah

    ‘’Hal ini karena sektor padat karya sedang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir,’’ ujar Sri Mulyaa dalam keterangan ujarnya, dikutip selasa, (17/12/2024).

    Menurutnya,  pemerintah akan memberikan keringanan insentif untuk pajak penghasilan ( PPh 21 ) bagi para pekerja yang bergerak di indutri padat karya.

    “Jadi gajinya capai 10 juta maka PPh pasal 21-nya ditanggung pemerintah sampai 10 juta per bulan,” ujarnya.

    BACA JUGA: Diduga Minta Imbalan, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Cimahi jadi Tersangka!

    Sri Mulyani menuturkan, industri padat karya yang dimaksud adalah usaha yang melibatkan para pekerja sdalam jumlah banyak, seperti pada industri tekstil, sepatu sampai dengan furniture.

    Selain itu, untuk mendukung industri padat karya berkembang dan kembali bangkit pemerintah juga memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen untuk pembiayaan pengadaan mesin industri.

    Pemerintah juga akan memberikan bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen untuk industri padat karya selama 6 bulan.

    BACA JUGA: Pedagang Pasar Gedebage Ngamuk, Ancam Buang Sampah ke Kantor Perumda Pasar dan DLHK Kota Bandung

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indo (Apindo) mengaku telah bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar insentif pajak penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kembali diberikan oleh pemerintah.

    Hal ini diusulkan karena saat ini tingkat daya beli masyarakat juga sedang turun dan pemberian insentif ini pernah dilakukan ketika Pandemi Covid-19.

    BACA JUGA: Proyek Galian Kabel BUMD Kota Bandung PT Bandung Infra Investama Dikerjakan Serampangan!

    Akan tetapi, pemberian insentif tersebut tidak diperpanjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022.

    Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto menuturkan, pengajuan insentif PPh 21 DTP sudah diajukan ke kementerian keuangan.

    Pihaknya juga mengajukan DTP PPh 21 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan usulan tersebut akan dipertimbangkan.

  • Apa Itu Industri Padat Karya yang Gaji Pekerjanya Bakal Bebas PPh?

    Apa Itu Industri Padat Karya yang Gaji Pekerjanya Bakal Bebas PPh?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pekerja bergaji Rp4,8 juta-Rp10 per bulan akan dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) mulai tahun depan. Namun, pembebasan hanya akan diberikan kepada pekerja sektor padat karya.

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembebasan PPh tersebut diberikan pemerintah demi menjaga daya beli di tengah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    “Pemerintah memberikan insentif PPH pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang gajinya sampai 10 juta,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12).

    “Jadi dari Rp4,8 juta sampai Rp10 juta, itu PPh-nya ditanggung pemerintah khusus untuk industri padat karya,” sambungnya.

    Lantas, apa saja kriteria industri padat karya?

    Melansir Antara, Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa industri padat karya memiliki sejumlah kriteria yang ditentukan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Ketenagakerjaan.

    Ia menyebutkan industri padat karya meliputi sektor tekstil, sektor mainan anak-anak, serta sektor makanan dan minuman. Industri tergolong padat karya jika memiliki pekerja lebih dari 200 orang.

    Hal itu senada dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subisidi Gaji Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19. 

    Dalam beleid itu, industri padat karya adalah yang memiliki karyawan paling sedikit 200 orang.

    Dalam beled itu, industri padat karya meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri kulit dan barang kulit, industri furnitur, dan industri mainan anak.

    (fby/sfr)

  • Kata Toyota soal Mobil Hybrid Dapat Diskon PPnBM Mulai Tahun Depan

    Kata Toyota soal Mobil Hybrid Dapat Diskon PPnBM Mulai Tahun Depan

    Jakarta –

    Toyota menyambut baik dengan penerapan diskon PPnBM mobil hybrid mulai tahun depan. Begini kata Toyota terkait hal itu.

    Mobil hybrid dipastikan mendapat diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dari pemerintah. Mobil yang memadukan mesin konvensional dan baterai sebagai sumber tenaganya itu, PPnBM-nya akan ditanggung pemerintah. Tapi tak semua, hanya tiga persen dari keseluruhan tarif PPnBM untuk mobil hybrid.

    Toyota menyambut baik rencana tersebut. Bagi Toyota, ini menjadi angin segar di tengah lesunya industri otomotif Tanah Air.

    “Berita baik, tentunya untuk support industri otomotif nasional dan support mobil HEV (Hybrid Electric Vehicle) yang ramah lingkungan,” ungkap Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy saat dihubungi detikOto, Senin (16/12/2024).

    Jenama asal Negeri Sakura itu memang diketahui saat ini menjadi produsen yang paling banyak menawarkan mobil hybrid di dalam negeri. Total ada delapan mobil hybrid yang dijual Toyota di Indonesia yaitu Camry HEV, Corolla HEV, Corolla Cross HEV, Yaris Cross HEV, Kijang Innova Zenix HEV, Alphard HEV, Vellfire HEV, dan Prius HEV. Tak cuma itu, Toyota juga memiliki mobil berteknologi PHEV (Plug-in hybrid) pada model RAV4.

    Pemberian diskon PPnBM ini membuka peluang harga mobil hybrid jadi turun. Sebagai gambaran saat pemerintah menerapkan diskon PPnBM saat pandemi Covid-19, sejumlah harga mobil yang memenuhi persyaratan turun cukup signifikan. Dengan catatan, diskon PPnBM saat itu memang cukup besar yakni 100 persen alias keseluruhan ditanggung pemerintah.

    “Detail harga dan lain-lain, menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” lanjut Anton.

    Adapun tanpa diskon PPnBM, mobil hybrid dikenakan tarif sebesar PPnBM. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian no.36 tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda empat emisi karbon rendah pasal 6, dijelaskan bahwa kriteria mobil hybrid memiliki isi silinder sampai dengan 4.000 cc. Konsumsi bahan bakarnya 15,5 km/liter untuk versi bensin sementara versi diesel konsumsi bahan bakarnya lebih dari 17,5 km/liter.

    Selanjutnya, mengacu pada kriteria tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.010/2021, mobil hybrid dikenakan tarif PPnBM sebesar 6-8 persen. Dengan demikian, setelah mendapat insentif maka PPnBM mobil hybrid bakal berada di rentang 3-5 persen.

    (dry/din)

  • Tantangan Pendidikan di Gunungkidul, Solusi dan Harapan dari Akademisi

    Tantangan Pendidikan di Gunungkidul, Solusi dan Harapan dari Akademisi

    Liputan6.com, Gunungkidul – Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Djuniawan Karna Djaja, M.P.A, Rektor Universitas Gunungkidul, dalam sebuah diskusi pendidikan menyampaikan beberapa kendala yang menjadi perhatian utama untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan.

    “Beberapa tantangan utama di Gunungkidul adalah rendahnya minat siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, rendahnya angka partisipasi murni (APM) siswa, serta status sosial ekonomi orang tua yang bervariasi,” ungkapnya.

    Selain itu, kurangnya budaya belajar di kalangan siswa, pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung, kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan, serta rendahnya rata-rata lama sekolah turut menjadi penghambat utama.

    Djuni akrab sapaannya menyebut, banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, baik karena keterbatasan ekonomi maupun kurangnya motivasi. Hal tersebut diketahui dari Angka Partisipasi Murni (APM) yang Rendah.

    “Data menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan siswa di sekolah masih jauh dari optimal. Ketimpangan ekonomi di masyarakat mempengaruhi akses siswa terhadap fasilitas pendidikan. Itu masalahnya,” jelasnya.

    Djuni juga menyampaikan bahwa Kurangnya Budaya Belajar atau Kebiasaan belajar siswa masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan generasi yang lebih kompetitif. Serta lingkungan Sosial yang Tidak mendukung menjadikan beberapa siswa tidak mendapatkan dorongan dari lingkungan sekitar untuk melanjutkan studi.

    Ia menyebut kasus Kekerasan dan Perundungan dan Fenomena bullying di sekolah menjadi masalah serius yang memengaruhi psikologis siswa. Bahkan, Rendahnya Rata-rata lama sekolah di Gunungkidul masih rendah dibandingkan wilayah lain.

    “Tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dengan solusi yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.

    Mengintip Suasana Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Banyumas

  • Pemerintah Diskon Tarif Listrik 50% Tahun Depan, Apa Dampak Bagi PLN?

    Pemerintah Diskon Tarif Listrik 50% Tahun Depan, Apa Dampak Bagi PLN?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50% selama periode Januari-Februari 2025 seiring kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai awal tahun depan. Diskon listrik berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA).

    Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kebijakan tersebut akan berdampak pada keuangan PT PLN (Persero).

    Menurutnya, dampak pada PLN tentunya penurunan pendapatan dari segmen golongan di bawah 2.200 VA. 

    “Dengan adanya penurunan pendapatan ini, maka menjadi kewajiban pemerintah memberikan kompensasi senilai besaran penerimaan yang hilang,” kata Fabby kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

    Fabby pun berpendapat kebijakan memberi diskon tarif listrik selama 2 bulan itu adalah langkah populis dari pemerintah. Dia menduga itu merupakan salah satu upaya meredam kenaikan beban akibat kebijakan kenaikan PPN.

    “Dan mengurangi beban masyarakat yang menghadapi ketidakpastian ekonomi. Hal serupa pernah dilakukan pemerintah saat pandemi Covid-19. Jadi ini bukan hal yang baru,” ucap Fabby.

    Pernyataan Fabby memang selaras dengan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menuturkan, pemberian diskon tarif listrik merupakan salah satu insentif pemerintah untuk menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi kelas menengah ke bawah usia PPN naik menjadi 12% awal tahun depan.

    “Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang, di bawah atau sampai dengan 2200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan,” katanya dalam Konferensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, diskon itu akan menyasar 81,4 juta pelanggan. Perinciannya, pelanggan dengan daya 450 VA mencapai 24,6 juta, 900 VA 38 juta, 1.300 VA 14,1 juta, dan 2.200 VA 4,6 juta.

    “Artinya dari total pelanggan rumah tangga kami adalah 84 juta ini menyasar pada 97% diskon 50% pelanggan rumah tangga kami untuk bulan Januari dan bulan Februari,” ucapnya.

    Darmawan pun menjelaskan terkait mekanisme pemberian diskon tarif sebesar 50% tersebut. Dia mengatakan, diskon akan berlaku secara otomatis saat pelanggan hendak membayar.

    Dia mencontohkan, pelanggan yang membayar listrik dengan pulsa tadinya Rp100.000 untuk kWh tertentu, nanti hanya tinggal membayar Rp50.000.

    Hal serupa juga berlaku untuk skema pascabayar. Darmawan mengatakan, nantinya tagihan listrik hanya akan berjumlah separuh dari pemakaian.

    “Otomatis itu, jadi pelanggan PLN tidak perlu melakukan apa pun, itu dari sudut pandang kami melalui proses otomatis yang berbasis sistem digital,” jelas Darmawan.

  • Kemenkes akan sediakan fasilitas rontgen gratis di 514 kabupaten

    Kemenkes akan sediakan fasilitas rontgen gratis di 514 kabupaten

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan akan menyediakan fasilitas rontgen atau X-ray bergerak (portable) yang bisa diakses gratis oleh masyarakat di 514 kabupaten di Indonesia.

    Fasilitas tersebut akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Dinas Kesehatan (Dinkes) setiap kabupaten.

    “Rontgen itu akan ada di 514 kabupaten seluruh Indonesia. Ditaruh di rumah sakit atau di dinas,” kata Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono dalam kunjungannya ke Kampung Siaga TBC RW 09 Jelambar Baru, Jakarta Barat, Senin.

    Kemudian, kata Dante, fasilitas foto rontgen tersebut akan dibawa keliling ke Puskesmas-Puskesmas di wilayah kabupaten setempat. “Nanti secara bergiliran akan di Puskesmas-Puskesmas,” ungkap Dante.

    Setiap Puskesmas pun akan mendapat jadwalnya masing-masing.

    “Nanti rontgen portable tersebut akan memeriksa pasien di Puskesmas-Puskesmas dengan jadwal. Nanti tinggal Puskesmas yang memobilisasi masyarakat untuk di-rontgen,” katanya.

    Menurut Dante, program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut salah satunya ditujukan untuk pengentasan Tuberkulosis (TBC) di Indonesia.

    Kasus TBC di Indonesia telah mencapai 1.060.000 kasus dengan angka kematian mencapai 130.000 kasus. Di DKI Jakarta terdapat 30.000 penyandang TBC.

    “Jadi kalau kita mau hitung-hitung angka yang meninggal karena TBC, kalau dikumpulkan itu lebih besar daripada angka yang meninggal karena COVID-19,” tutur Dante.

    Mengenai waktu realisasi program tersebut, Dante menyebutkan akan dilakukan secepatnya pada tahun 2025. “(2025) Iya, secepatnya, doakan saja,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

    BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menjelaskan kelebihan skema kombinasi antara subsidi selisih bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung program perumahan dalam penyaluran KPR subsidi.

    Apabila hanya mengandalkan skema FLPP, ia mengingatkan bahwa likuiditas perbankan akan terus bergantung pada pemerintah. Sedangkan apabila dikombinasikan dengan skema SSB, aset kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi nantinya dapat dilakukan sekuritisasi sehingga likuiditas tidak selamanya bergantung pada APBN.

    “Makanya kami usulkan ada SSB juga, karena pakai duitnya bank, pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya. Tapi duitnya duit bank, ini bisa dijual oleh bank namanya sekuritisasi. Duitnya nanti buat KPR baru lagi. Jadi likuiditasnya tidak bergantung pada APBN saja. Portofolio KPR-nya bisa dijual atau sekuritisasi, duitnya buat KPR baru lagi jadi tidak berhenti dan diputar terus,” kata Nixon dalam “Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah” di Jakarta, Senin.

    Ia juga mengingatkan, anggaran yang disiapkan pemerintah menjadi terlalu besar apabila hanya mengandalkan FLPP. Selain itu, KPR subsidi melalui skema FLPP tidak bisa dilakukan sekuritisasi mengingat terdapat uang negara sebagai sumber likuiditasnya, ditambah rate 5 persen yang tidak dimungkinkan untuk bisa disekuritisasi.

    Maka menurut Nixon, pilihan terbaik yaitu kombinasi antara FLPP dan SSB. Namun, ujar dia, keputusan untuk skema KPR subsidi tetap dikembalikan kepada pemerintah.

    “Kalau bisa tetap kita pertimbangkan untuk sumber likuiditasnya melalui mekanisme FLPP dan dikombinasikan dengan sebagian pakai pola SSB, seperti di kredit usaha rakyat (KUR). KUR itu juga sebenarnya seperti SSB dan itu bisa jadi besar size-nya. Saya harapkan juga hal yang sama bisa kita lakukan,” kata Nixon.

    Menurut data BTN, pada 2025 terdapat total potensi penyaluran KPR Sejahtera sebanyak 631.978 unit rumah yang terdiri dari 142.769 unit dalam proses pembangunan dan 489.209 unit yang belum terbangun. Dari total potensi itu, mayoritas terkonsentrasi di pulau Jawa dengan 96.215 unit dalam proses pembangunan dan 327.831 unit yang belum terbangun.

    Sepanjang sejarah KPR subsidi, Nixon mengatakan bahwa realisasi KPR ini selalu melebihi kuota yang ditetapkan, kecuali pada 2020 pada saat pandemi COVID-19. Adapun untuk dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, realisasi penyaluran KPR sudah mencapai sekitar 30 ribu unit.

    Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menyampaikan bahwa pemerintah ingin kuota penyaluran KPR dengan skema FLPP dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada 2025. Jumlah ini bertambah sebanyak 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pekerja Bergaji hingga Rp 10 Juta Bebas Pajak, Ini Bedanya dengan Era COVID-19

    Pekerja Bergaji hingga Rp 10 Juta Bebas Pajak, Ini Bedanya dengan Era COVID-19

    Jakarta –

    Pemerintah bakal menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk para pekerja di sektor padat karya mulai 2025. Kebijakan PPh ditanggung pemerintah sebelumnya juga berlaku saat awal pandemi Covid-19.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kebijakan ini berlaku untuk pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta. Menurutnya, batasan tersebut lebih kecil dibanding yang berlaku di era Covid-19.

    “Jadi itu kan batasnya, kalau sekarang kan nggak sampai sekain ya. Jadi Rp 10 juta per bulan. berarti satu tahun Rp 120 juta,” katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

    Dalam catatan detikcom, pada 2020 lalu pekerja yang berada di 1.062 industri gajinya tidak dipotong pajak lantaran kewajibannya dibayar oleh pemerintah. Hanya saja, yang bisa mendapatkan fasilitas ini hanya pekerja bergaji sekitar Rp 16 juta per bulan atau di bawah Rp 200 juta per tahun.

    Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Beleid ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 27 April 2020 dan berlaku selama enam bulan hingga September 2020.

    Kali ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan bebas PPh ini berlaku untuk karyawan di sektor padat karya. Hal ini demi menjaga daya beli masyarakat di tengah kemampuan mereka yang tengah turun belakangan.

    “Memperhatikan juga masyarakat kelas menengah, di sektor padat karya pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah yaitu yang gajinya sampai Rp 10 juta,” kata Airlangga.

    (ily/ara)

  • Airlangga & Sri Mulyani Ungkap Alasan Tetap Naikkan PPN Jadi 12% Tahun Depan

    Airlangga & Sri Mulyani Ungkap Alasan Tetap Naikkan PPN Jadi 12% Tahun Depan

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh barang dan jasa.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan PPN jadi 12% penting untuk menjaga stabilitas perekonomian, perlindungan sosial sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan bisa terwujud melalui peningkatan pendapatan negara.

    “Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Asta Cita dan prioritas Pak Presiden baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan kedaulatan energi,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di kantornya, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    “Di samping itu juga tentu penting untuk berbagai program infrastruktur pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan juga program terkait dengan makanan bergizi,” sambungnya.

    Airlangga juga menjamin bahwa kebijakan perpajakan ini menjunjung prinsip keadilan dan gotong royong dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Beberapa stimulus pun digelontorkan untuk mendorong daya beli masyarakat, mulai dari pembebasan PPN untuk barang kebutuhan pokok hingga bantuan UMKM.

    “Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya seluruhnya untuk sejahterakan masyarakat,” ujarnya.

    Menyusul pengumuman penerapan PPN 12% di 2025, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan lanjutan, mulai dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) hingga Peraturan Pemerintah (PP) untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN adalah instrumen yang diandalkan untuk menjaga stabilitas sekaligus punya fungsi distribusi untuk mewujudkan azas gotong royong dan keadilan. Penyesuaian kebijakan dibutuhkan untuk mendukung stabilitas dan keberlanjutannya.

    “Paket kebijakan ini mencoba selengkap mungkin baik dari sisi demand side karena banyak permintaan menurun meski indikator dari konsumsi cukup bertahan baik,” kata Sri Mulyani.

    Hal ini seperti yang terjadi saat beberapa tahun terakhir, saat berbagai tantangan menerjang RI, mulai dari COVID-19, geopolitik, kenaikan harga komoditas, bahkan waktu krisis ekonomi dan keuangan global tahun 2010. Sri Mulyani mengatakan, dalam APBN ini undang-undang perpajakan menjadi salah satu instrumen yang punya pengaruh besar.

    “Yang mampu membantu dan membayar, yang tidak mampu dia dibantu dan dilindungi,” ujarnya.

    Sri Mulyani mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah diteken sebagai salah satu upaya dalam menjaga stabilitas tersebut. Hal ini termasuk dengan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%.

    Seiring dengan berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, pemerintah pun memutuskan menggelontorkan sederet stimulus dan paket kebijakan untuk masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya dengan menanggung 1% PPN untuk sejumlah barang, sehingga barang-barang tersebut masih menerapkan pajak 11%.

    “Tetap dimaksimalkan untuk perlindungannya dan bahkan bantuannya di sisi lain stimulus ini untuk dukung sektor-sektor produktif di bawah kementerian perindutrian perumahan bisa meningkatkan kegiatannya karena ini penting untuk jaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan optimisme masyarakat,” kata Sri Mulyani.

    Sejumlah kebutuhan yang dikenakan PPN 0% antara lain seperti kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur, sayur, susu. Begitu pula dengan jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, air, jasa keuangan, hingga jasa asuransi. Sementara untuk tepung terigu, minyak goreng dan gula industri hanya akan dikenakan PPN sebesar 11%.

    Tahun depan juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil satu dan dua ini sebesar 10 kg per bulan, serta bantuan tanggungan untuk daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere, akan diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan.

    (acd/acd)